Rencana Kerja Tahunan Juli 2012 Juni 2013

Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health Annual Plan July 2012-June2013

Rencana Kerja Tahunan Juli 2012 – Juni 2013 April 2012 Versi 1

i

DAFTAR ISI 1.

PENDAHULUAN

1

2.

IMPLEMENTASI

1

2.1.

Kemitraan

1

2.2.

Tata Kelola Kemitraan

2

2.3.

Konteks Eksternal

2

RENCANA TAHUNAN 2012-2013

3

3.1.

Program HSS dan KIBBLA yang baru

4

3.2.

Pengelolaan Program

5

3.3.

Program Kerja menurut Komponen

10

3.4.

Program Kerja Tema Bantuan Teknis

22

3.

4.

ISU-ISU LINTAS SEKTOR

27

4.1.

Kemiskinan

27

4.2.

Inklusi sosial

27

4.3.

Lingkungan

27

5.

MANAJEMEN RISIKO

28

6.

JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

29

7.

PEMBAYARAN PENCAPAIAN/MILESTONE PAYMENT

29

TABLES Table 1: Forthcoming Tenders

7

Table 2: Budget estimates for Themes July 2012 – June 2013

22

Table 3: Milestone and Due Date July 2012 – June 2013

29

ANNEXES Annex 1: Personnel Schedule

30

Annex 2: Risk Matrix

37

Annex 3: Activity Implementation Schedule

48

Annex 4: Operating Expenditure

58

Annex 5: AIFA Expenditure

60

i

SINGKATAN ACCESS

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme

ADB

Asian Development Bank

AIPD

Australia Indonesia Partnership for Decentralization

AIPHSS

Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening

AIPMNH

Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health

ANC

Antenatal care

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (District Government Consolidated Budget)

APBDes

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Village Government Consolidated Budget)

APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (National Government Consolidated Budget)

APN

Asuhan Persalinan Normal (Normal Delivery Care)

AusAID

Australian Agency for International Development

AWP

Annual Work Plan

BAPELKES

Balai Pelatihan Kesehatan (Health Training Division)

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning Agency at provincial and district levels))

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)

BEONC

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED)

BKB

Badan Keluarga Berencana (District level family planning agency)

BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (National Family Planning Board)

BOK

Bantuan Operasional Kesehatan (Assistance Fund for Operational Costs at Health Centre Level)

BPMD

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Village Community Empowerment Agency)

BPMPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah (Village Community Empowerment and Development Board; at provincial and District levels)

BPP

Biro Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Bureau)

BUK

Direktorat Genderal Bina Upaya Kesehatan (MOH Directorate for Development of Standards)

Bupati

Elected Head of a District

Camat

Administrative Head of Kecamatan (subdistrict)

CE

Community Engagement

CEONC

Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONEK)

CTU/ CTU-KB

Contraceptive Training Update

Dasolin

Dana Sosial Bersalin (funds collected by the community to assist in delivery)

DCC

District Coordinating Committee

Desa

Village

Desa siaga

Health aware and alert villages

DHA

District Health Accounts

DHO

District Health Office

Dinkes

Dinas Kesehatan (Provincial/District Health Office)

DPC

District Program Coordinator

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provincial/District Level Parliament)

DTPS

District Team for Problem Solving

i

SINGKATAN GoA

Government of Australia

GoI

Government of Indonesia

HIS

Health Information System

HSS

Health Systems Strengthening

Jamkesmas

Jaminan Kesehatan Masyarakat (community health insurance)

Jampersal

Jaminan Persalinan (community insurance for ante-natal, child birth and post natal care)

Kas Desa

Village Funds

KB

Keluarga Berencana (Family Planning)

KIA

Kesehatan Ibu dan Anak (Maternal and Child Health)

KIBBLA

Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Maternal and Neonatal Health)

KIP/K

Komunikasi Inter Personal/konseling (Interpersonal/Counselling Communication)

LOGICA

Local Governance and Infrastructure for Communities Project in Aceh

LOPP

Life of Program Plan

MC

Managing Contractor

M&E

Monitoring and Evaluation

MCH

Maternal Child Health

Memadai

Satisfactory, adequate

MDG

Millennium Development Goal

Mini lok = Mini lokakarya

Mini workshop, generally used in terms of the 3 monthly Puskesmas planning meeting

MMR

Maternal Mortality Ratio

MNCH

Maternal Neonatal and Child Health

MNH

Maternal and Neonatal Health

MoH

Ministry of Health

MPS

Making Pregnancy Safer

MTBM

Manajemen Terpadu Bayi Muda (Integrated Management for Neonates)

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Participatory Development Planning Meeting)

NGO

Non Government Organisation

NMR

Neonatal Mortality Rate

NTT

Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara)

P4K

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (Birth Preparedness Planning Program)

PCC

Provincial Coordinating Committee

PDD

Program/ Partnership Design Document

Perda

Peraturan Daerah (Regional Law)

Perdes

Peraturan Desa

PHA

Provincial Health Accounts

PHO

Provincial Health Office

PNC

Post Natal Care

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Community Grants Program)

Polindes

Poliklinik Bersalin Desa (Village Maternity Clinic or Village Birthing Centre)

ii

SINGKATAN Poltekes

Politeknik Kesehatan (Health Polytechnic)

PONED

Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Basic Emergency Obstetric Neonatal Care/BEONC)

PONEK

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care/CEONC)

Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Integrated Health Post for MCH)

PPGDON

Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (Basic First Aid for Maternal and Neonatal)

PRC

Performance Review Committee

Progsus

In service training program to upgrade qualifications of midwives

Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Community Health Centre [in NTT at the sub-district level])

PWS

Pemantauan Wilayah Setempat (Local Area Monitoring)

RAKONTEK

Rapat Koordinasi Tehnis Kesehatan (Health Technical Coordination Meeting)

Reformasi Puskesmas

Health Centre Reform

Renstra

Rencana Strategis (Strategic Plan)

Revolusi KIA

Maternal and Child Health Revolution

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Work Plan of Local Government)

ROREN

Planning and Budgeting Unit of Ministry of Health

RPJMDes

Medium Term Development Plan, Village Level

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah (Public Hospital)

Satker

Satuan Kerja (Work Unit)

SDM

Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Sekber

Sekretariat bersama (Local government donor coordination unit)

SEKDA

Sekretariat Daerah (District Secretariat)

SIKDA

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Provincial/District Health Information System)

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Local government agency or department)

SOP

Standard Operating Procedure

SoS

Scope of Services

Tabulin

Tabungan Ibu Bersalin (Pregnant mothers’ savings fund)

ToR

Terms of Reference

TWG

Technical Working Group

UNDP

United Nations Development Program

UGM

Universitas Gajah Mada (Gajah Mada University)

UI

Universitas Indonesia (University of Indonesia)

UNFPA

United National Family Planning Association

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UPK

Unit Pelaksana Kegiatan (Activity Implementation Unit)

iii

Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health Rencana Kerja Tahunan | Juli 2012–Juni 2013

1.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015. Sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap target MDG nasional dan kepada rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT), Gubernur dan Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui Revolusi KIA yang berusaha untuk memastikan bahwa:  semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, ditangani oleh staf yang kompeten, memiliki peralatan dan obat-obatan yang memadai;  semua kasus darurat obstetri atau neonatal ditangani di pusat kesehatan masyarakat yang sesuai, atau dirujuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan yang komprehensif;  masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan kesehatan mereka dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan pelayanan kesehatan; dan  sumber daya yang dibutuhkan untuk menyajikan, mendukung dan memantau layanan ini disediakan secara tepat waktu, efisien, efektif dan transparan. Pemerintah Australia, melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (AIPMNH) di NTT, telah memberikan bantuan untuk mencapai target tersebut sejak tahun 2009. Rencana Tahunan AIPMNH ke-4 ini, menyajikan rincian tentang sumber daya teknis dan keuangan yang dibutuhkan dalam tahun terakhir kegiatan. Rencana Tahunan ini meliputi kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Tahunan Kemitraan yang telah diselaraskan (Jan-Des 2012) serta kegiatankegiatan untuk fase akhir, periode Januari-Juni 2013. AusAID saat ini sedang mempersiapkan upaya-upaya kesehatan ibu, bayi dan bayi baru lahir di Indonesia untuk tahap berikutnya, dengan melakukan pengembangan Makalah Konsep (Concept Paper) dan diikuti oleh Dokumen Desain. Diharapkan bahwa desainnya akan dikembangkan berdasarkan program kegiatan AIPMNH yang sudah ada saat ini, memperluas wilayah cakupan ke kabupaten dan provinsi lainnya, menjawabi kebutuhan KB dan gizi, dan dipadukan dengan Program Penguatan Sistem Kesehatan AusAID (Health System Strengthening/HSS).

2.

IMPLEMENTASI

2.1.

Kemitraan

Kemitraan inti meliputi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (Dinas Kesehatan), Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD), Kantor Pemberdayaan Perempuan (BPP), Keluarga Berencana (BKKBN) dan tim AIPMNH yang dikontrak oleh AusAID. Entitas lain yang terlibat sebagai mitra kontrak termasuk pihak universitas dan rumah sakit mitra dalam program Sister Hospital. Kemitraan berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi Paris (2005) dan Komitmen Jakarta (2009). Bekerja dalam sebuah Kemitraan telah menghasilkan banyak peluang maupun tantangan. Para anggota Kemitraan untuk KIBBLA telah memberikan dukungan dan membuat kemajuan yang sangat baik dalam waktu yang relatif singkat. Bappeda dan BPMPD, khususnya, telah menunjukkan pemahaman yang lebih besar mengenai peran dan kontribusi yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Bappeda telah mengambil peran kepemimpinan dalam mengoordinasikan perencanaan di semua sektor, dan telah memberi kontribusi yang kuat dalam penyusunan biaya satuan standar agar terjadi harmonisasi antara anggaran pemerintah dan lembaga donor. Kontribusi BPMPD semakin bertumbuh sejalan dengan hubungannya yang semakin baik dengan tim Pelibatan Masyarakat (CE) dan telah

1


menunjukkan pengelolaan para mentor kabupaten yang semakin efektif. Program untuk perencanaan desa, revitalisasi posyandu, desa siaga dan reformasi Puskesmas telah mengalami kemajuan yang signifikan. Dinas Kesehatan Provinsi juga terus menjadi mitra yang aktif dan positif bagi tim AIPMNH. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Badan Keluarga Berencana secara bertahap menyesuaikan diri dengan modalitas Kemitraan, di mana fokusnya adalah pada pencapaian hasil umum, dan harmonisasi rencana.

2.2.

Tata Kelola Kemitraan

Pertemuan Komite Koordinasi Kabupaten maupun Provinsi (DCC/PCC) diadakan di semua kabupaten selama periode pelaporan sebelumnya dan secara umum kinerja komite ini baik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota tim AIPMNH untuk memastikan bahwa berbagai persoalan bisa segera ditangani. Fokus dari pertemuan yang diadakan pada triwulan terakhir tahun 2011 adalah persiapan penyelarasan rencana kerja tahunan kabupaten tahun 2012. PCC mengadakan pertemuan 6 bulanan di Labuan Bajo pada bulan Oktober 2011. Pertemuan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan koordinasi teknis kesehatan triwulanan (RAKONTEK) dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, staf Bappeda dari setiap kabupaten dan provinsi, serta Ketua Komisi Kesehatan DPRD Provinsi. Tim Kelompok Kerja Teknis nasional (TWG) berkunjung ke NTT pada bulan November 2011. Tim tersebut terdiri atas perwakilan dari Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan dan Pelatihan, serta Jasa Medis. Ini pertama kalinya direktorat lain berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja teknis yang berkaitan dengan AIPMNH, dan menjadi contoh makin luasnya ruang lingkup dan relevansi Program ini bagi para para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Pertemuan Partnership Review Committee (PRC) diadakan pada bulan Desember 2011 untuk mengkaji laporan TWG dan mengesahkan Life of Program Plan (2011-2013), Laporan Kemajuan ke5, Strategi Komunikasi, serta Rencana Monitoring dan Evaluasi AIPMNH. Rekomendasi penting dari pertemuan PRC adalah meningkatkan keanggotaan PRC sehingga mencerminkan cakupan program AIPMNH. Revisi PRC juga telah diadopsi oleh program EMAS USAID, dan dapat dimanfaatkan oleh program HSS AusAID yang baru.

2.3.

Konteks Eksternal

Tidak ada dampak eksternal yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Namun, beberapa masalah yang relatif kecil namun terus diikuti dan dijaga koordinasinya oleh tim AIPMNH adalah: Program pendanaan nasional untuk kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan: Dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal terus mengalir ke kabupaten-kabupaten dalam rangka meningkatkan cakupan dan penyajian layanan di puskesmas-puskesmas. Dana ini sangat berguna namun memerlukan tindak lanjut yang teratur dan konsisten untuk memastikan penggunaan yang efektif dan menyeluruh. Tidak ada dampak eksternal yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Kemitraan telah merekrut seorang penasihat untuk memberikan dukungan teknis dan pengawasan terhadap dana tersebut. Perubahan staf pada jabatan-jabatan penting di Kementerian Kesehatan: Mantan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Ibu dan Anak sudah pensiun dan digantikan oleh Dr. Slamet Riyadi (mantan Direktur RS Dr. Soetomo di Surabaya). RSU Dr. Soetomo adalah salah satu pendiri Sister Hospital yang berkarya di NTT sehingga Dr. Slamet Riyadi sudah akrab dengan Program AIPMNH. Direktur Kesehatan Ibu dari Kemkes dipromosikan menjadi Wakil Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan. Kekosongan ini menyebabkan adanya celah dalam pengambilan keputusan sampai

2


terpilihnya Direktur Kesehatan Anak yang cakupan kerjanya digabung dengan Direktorat tersebut. Demikian pun Kepala PPSDM yang pensiun, dan Direktur Perencanaan dan Penganggaran diangkat sebagai Penasihat Khusus Menteri Kesehatan. Perubahan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap operasional program di NTT, tetapi berpengaruh terhadap perbaikan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan program di tingkat kabupaten dan provinsi. Bergulirnya Program Penguatan Sistem Kesehatan (HSS) AusAID: Momentum Program HSS terjadi pada periode pelaporan Juli-Desember 2011. Pertemuan konsultasi dan perencanaan awal diadakan bersama tim dari Jakarta. Empat kabupaten dipilih oleh Kemkes (dengan konsultasi yang relatif sedikit dengan pihak Dinkes kabupaten ataupun Dinkes provinsi NTT). Peluang untuk penyelarasan dan pemaduan AIPMNH dan HSS terletak pada kegiatan-kegiatan ketenagaan dan pengelolaan keuangan publik. Pelajaran yang Dipetik Program AIPMNH berkembang dengan baik selama periode pelaporan Juli-Desember 2011. Pelajaran penting yang dipetik selama periode ini adalah: 

Strategi Revolusi KIA menyediakan kerangka kerja yang jelas di mana sebuah program kerja dengan sektor kerja yang luas telah dikembangkan dan mengalami kemajuan pelaksanaan.



Laju dan kualitas pelaksanaan ditentukan oleh kapasitas mitra dalam merancang, merencanakan dan mengelola kegiatan dengan bantuan yang minimum.



Sejumlah besar dukungan dan masukan teknis masih diperlukan dari tim AIPMNH sebelum desain dan rencananya siap untuk dilaksanakan oleh Kemitraan.



Harmonisasi anggaran dan rencana kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan, cakupan layanan program yang lebih luas, dan pengurangan duplikasi anggaran dan kegiatan. Anggaran dari APBN dan dari lembaga donor yang membiayai sektor tertentu menghalangi terjadinya proses harmonisasi dan mengakibatkan cukup banyaknya duplikasi kegiatan dan alokasi sumber daya secara tidak tepat atau mis-alokasi.



Manajer keuangan perlu selalu waspada terhadap potensi kasus penipuan dan penyalahgunaan sumber daya. Perusahaan masih mungkin memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender dan memenangkan kontrak dari Pemerintah Indonesia meskipun sudah masuk dalam daftar hitam oleh Bank Dunia, ADB, atau lembaga donor internasional lainnya. Banyak kerugian yang disebabkan oleh pergantian sub-kontraktor saat program berada di tengah perjalanan.

3.

RENCANA TAHUNAN 2012-2013

Rencana Tahunan untuk Tahun Anggaran Australia 2012-2013 konsisten dengan rencana yang tertuang dalam Life of Program Plan (LOPP) yang telah diserahkan pada bulan Agustus 2011. AusAID telah memberitahu tim AIPMNH bahwa proses konseptualisasi, desain dan tender untuk program KIBBLA/MNH yang baru akan memuluskan transisi menuju program baru. Saat ini belum ada jadwal yang pasti mengenai dimulainya program baru tersebut. Jika terjadi penundaan, satu tahun transisi tambahan dapat diberikan pada program yang ada saat ini untuk menjamin keberlanjutan. Rencana Tahunan ini didasarkan pada akhir kegiatan program yang diharapkan terjadi pada 30 Juni 2013. LOPP menjabarkan tiga fase yang secara umum berhubungan dengan upaya-upaya konsolidasi dan peralihan yang perlu diselesaikan selama periode-periode tersebut.

3


Fase 1. Juli 2011–Juni 2012  Menyelesaikan sinkronisasi rencana kerja kabupaten dan provinsi tahun 2012. Pendanaan untuk kegiatan akan diarahkan terutama untuk memastikan adanya konsolidasi dan keberlanjutan layanan dan operasionalnya.  Menyelesaikan tugas-tugas pengadaan penting termasuk sub-kontrak penyaji layanan (subkontrak Performance Management and Leadership, Monitoring dan Evaluasi, Gender, Komunikasi, dan Pengembangan Ketenagaan), serta pengadaan alat kesehatan, bahan-bahan media dan renovasi Puskesmas.  Membangun sebuah mekanisme koordinasi formal di tingkat provinsi dan nasional dalam rangka penyelarasan program AIPHSS dan AIPMNH di kabupaten terpilih. Fase 2. Januari 2012–Desember 2012  Melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kabupaten dan provinsi, sesuai anggaran serta tepat waktu pada bulan Desember 2012.  Melaksanakan dan menyelesaikan semua sub-kontrak Tematik pada bulan Desember 2012.  Memulai kajian khusus M&E.  Berkontribusi dalam perencanaan dan sinkronisasi program AIPMNH dengan program KIBBLA AusAID yang baru. Fase 3. Januari–Juni 2013  Mengevaluasi dan membuat laporan mengenai dampak dari program AIPMNH berdasarkan indikator kinerja utama  Kegiatan-kegiatan transisi menuju Program AIPHSS dan Program KIBBLA AusAID yang baru  Menyerahkan semua aset kepada mitra, atau sesuai arahan dari AusAID. Semua tahapan sudah berjalan sesuai jadwal. Fase 1 hampir selesai dan beberapa bagian penting dari Fase 2 sudah berjalan dengan baik (poin-poin pertama dan terakhir).

3.1.

Program HSS dan KIBBLA yang baru

Mata rantai antara Program HSS dan Program KIBBLA yang baru sudah mulai dibangun. Tim AIPMNH akan terus bekerja sama dengan AusAID, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di NTT yang menjadi wilayah kerja HSS untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi kegiatan yang saat ini sudah ada dalam rencana kerja tahunan. AIPMNH akan secara aktif melibatkan Kemkes dan AusAID untuk memastikan bahwa kegiatan HSS adalah kegiatan yang akan memperkuat sistem kesehatan dan bukan kegiatan yang biasanya didanai melalui anggaran dekonsentrasi Kemkes. Sebagian besar output Komponen 2 AIPMNH dapat didukung oleh program HSS dengan spesifikasi yang lebih besar dan menargetkan setiap tingkatan administrasi untuk memastikan bahwa elemen yang relevan dari sistem tersebut diperkuat secara tepat. Desain AIPMNH sudah bagus dan telah memberikan keterpaduan yang kuat antara masyarakat, penyajian layanan, sistem kesehatan, dan entitas pelaksana (performance entities). AIPMNH ini mungkin salah satu dari sedikit program yang didanai lembaga donor di Indonesia saat ini yang melakukan pendekatan sektoral sedemikian luas dan fleksibel. Hasil dari pendekatan seperti ini sedang disajikan dan didokumentasikan. Idealnya momentum dari Program ini akan dipertahankan dan didukung oleh semua pihak, yaitu AusAID, pemerintah pusat melalui Kemkes, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Daerah serta lembaga teknis dan badan-badan profesional seperti universitas maupun sekolah tinggi ilmu kesehatan.

4


Transisi ke program KIBBLA yang baru akan tergantung pada seberapa cepat desain bisa diselesaikan. Jika diselesaikan tepat waktu dengan retensi dari desain dan modalitas pelaksanaan AIPMNH yang ada maka akan mudah untuk melanjutkan pelaksanaan program selama tahun 2013 meskipun mungkin ada mobilisasi Kontraktor Pelaksana (MC) yang baru. Jika desain tersebut memerlukan waktu lebih lama, maka diperlukan satu tahun transisi serta perpanjangan kontrak MC yang ada saat ini sehingga kegiatan dapat terus berlanjut sampai semua rencana untuk program KIBBLA yang baru diselesaikan, dan bisa dimulai pada tahun 2014. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Panel Seleksi AIPMNH pada bulan November 2008 adalah mengenai Exit Strategy (Strategi Keluar). Jawabannya ialah bahwa exit strategy dimulai sejak hari pertama mobilisasi tim inti. Kegiatan-kegiatan sebanyak mungkin harus dilakukan oleh Kemitraan, sehingga ketika tim inti berangkat dan pendanaan dikurangi, sumber daya teknis untuk melanjutkan program ini dipertahankan. Investasi telah digunakan untuk: a)

membangun kapasitas teknis (keterampilan teknis dan manajemen);

b)

memperbaiki pengelolaan keuangan publik; dan

c)

menyediakan sumber daya teknis dan keuangan tambahan.

Butir a) dan b) segera dimulai dan sedang dilaksanakan. Mitra umumnya menunjukkan perbaikan kapasitas teknis dan manajemen yang sesuai dengan waktu yang harus mereka habiskan untuk mengembangkan keterampilan ini. Hal ini tetap menjadi ruang lingkup yang cukup besar dan memerlukan penyediaan sumber daya teknis dan keuangan berkelanjutan pada butir c). PDD menyatakan bahwa AIPMNH merupakan program jangka panjang dan sebagai bantuan pembangunan yang fleksibel dan responsif yang perlu disediakan di bawah modalitas yang ada untuk jangka waktu sekitar 5 tahun.

3.2.

Pengelolaan Program

3.2.1

Perencanaan Kemitraan dan Koordinasi Donor

Pertemuan DCC dan PCC akan terus diadakan setiap triwulan hingga akhir Maret 2013. Maksud dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Pertemuan DCC dan PCC terakhir pada bulan Maret 2013 akan meninjau kinerja sampai akhir tahun 2012 dan menyelesaikan program pengalihan aset-aset yang ada. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan memberikan kesempatan terakhir untuk memastikan komitmen daerah untuk melanjutkan prakarsa-prakarsa utama. Pertemuan Partnership Review Committee (PRC) akan diadakan pada bulan September 2012, dan bulan Maret-April 2013. Pertemuan PRC bulan September 2012 akan meninjau perkembangan Konsep dan Desain KIBBLA AusAID yang baru, dan membahas kemungkinan penyelesaian dan berakhirnya program secara menyeluruh atau perlunya tahun transisi. Keputusan akan diambil saat pertemuan PRC bulan September 2012 tersebut mengenai perpanjangan sub-kontrak yang ada apabila tahun transisi mengakibatkan adanya perpanjangan Program AIPMNH yang ada saat ini. Tim AIPMNH akan mengawasi dan membantu pengambilalihan kegiatan-kegiatan sub-kontrak, atau sebagiannya, oleh mitra kabupaten dan provinsi, dan memasukkan kegiatan dan anggarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan mitra tahun 2013. Jika tahun transisi tidak diperlukan dan program yang ada saat ini selesai pada bulan Juni 2013, maka Program Completion Workshop akan diadakan pada bulan Mei 2013 untuk mempresentasikan hasilhasilnya kepada mitra, lembaga-lembaga donor utama dan LSM, serta memberi saran kepada peserta tentang bagaimana mitra dan program-program lanjutan AusAID seperti HSS, program

5


KIBBLA yang baru dan program-program AusAID lainnya seperti AIPD dan ACCESS bisa melanjutkan prakarsa-prakarsa yang paling bermanfaat. 3.2.2

Hubungan Kemitraan

Direktur Kemitraan yang baru akan terus melakukan pertemuan secara teratur dengan para Kepala SKPD, khususnya dengan kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Gubernur juga telah mengisyaratkan bahwa pertemuan singkat (briefing) yang dilakukan secara berkala dengan beliau akan membantunya untuk tetap mengikuti perkembangan program. Tingkat Nasional: Keterlibatan Kelompok Kerja Teknis (TWG) dan Partnership Review Committee (PRC) akan memainkan peran penting selama 12 bulan ke depan dalam rangka mendorong komitmen yang lebih besar untuk mengambil alih prakarsa-prakarsa utama. Direktorat utama seperti Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, BUK-Dasar, BUK-Rujukan, dan PPSDM. Keterlibatan Kantor Bappeda (Perencanaan dan Penganggaran) dalam pertemuan TWG juga akan bermanfaat. Misalnya, Program Sister Hospital berkaitan langsung dengan BUK, tetapi juga berkaitan dengan PPSDM dan ROREN untuk perencanaan alokasi keuangan dan ketenagaan. Tema Performance Management and Leadership (PML) dan Pengembangan Ketenagaan memiliki kepentingan khusus dan terkait dengan PPSDM, dan ROREN. Upaya-upaya yang dilakukan oleh AIPMNH dan para mitra dalam hal perencanaan dan penganggaran, DHA, PHA, Managemen Keuangan Publik (Jamkesmas, Jampersal, BOK), akuntabilitas kinerja dan pengadaan berkaitan langsung dengan ROREN. Tingkat Provinsi: Komite Koordinasi Provinsi (PCC) sampai saat ini belum berfungsi secara memuaskan karena kurangnya kolaborasi yang optimal antara instansi terkait. Bappeda telah mengambil peran utama, mencoba untuk membawa SKPD bersama-sama, namun tampaknya ada perbedaan persepsi mengenai peran dan fungsi Bappeda dan Dinas Kesehatan. Upaya terusmenerus akan dilakukan untuk mengadakan pertemuan PCC yang rutin dan bermanfaat. Tingkat Kabupaten: Lokakarya Best Practice pada bulan Maret 2012 menunjukkan peran penting Bupati, DRPD dan para pejabat pengambil keputusan untuk keberlanjutan program. DCC akan mempertahankan keterlibatan para pengambil keputusan untuk memperoleh dukungan pendanaan pada tahun 2013. 3.2.3

Manajemen Sumber Daya Manusia

Semua anggota tim inti AIPMNH akan melanjutkan kontraknya sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Namun, menjelang waktu tersebut, dan jika tahun transisi tidak terwujud, maka pengurangan awal untuk staf DPC serta Keuangan dan Administrasi dapat terjadi. Jadwal personel untuk periode tersebut adalah pada 0. 3.2.4

Pengadaan Bantuan Teknis

Coffey ID terus memberikan dukungan yang sangat baik untuk pengelolaan sub-kontraktor. Tabel 1 menyajikan informasi mengenai tender yang akan diiklankan dalam sembilan bulan ke depan. Subkontrak lain yang Ruang Lingkup Pekerjaannya (Scopes of Services/SoS) belum diselesaikan antara lain Komunikasi dan penambahan dari Program Sister Hospital. Estimasi anggaran telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam jadwal.

6


Tabel 1. Tender yang akan dilakukan Tema

Status

Perkiraan Dimulainya Kegiatan

Kontrak 2 M&E: Pengadaan bantuan teknis untuk aplikasi perangkat lunak GIS pemetaan kesehatan KIBBLA

Dokumen lengkap

Akhir April 2012

Kontrak 3 M&E: Pengadaan bantuan teknis untuk meningkatkan mutu data SIKDA melalui aplikasi DQS

Dokumen lengkap

Akhir April 2012*

PML – Puskesmas Dinkes

SoS disiapkan dan draf proposal UGM diterima. Pengesahan April 2012.

Akhir April 2012

Ketenagaan

TOR disiapkan, untuk pengesahan sebelum diiklankan

Akhir April 2012

Kontrak tim teknis Pelibatan Masyarakat (CE) akan dialihkan langsung di bawah Kontraktor Pengelola (MC) sesuai permintaan AusAID untuk menghentikan sub-kontrak tema ini pada bulan Maret 2012. Hambatan eksternal yang cukup besar juga berpengaruh terhadap sub-kontrak untuk tema Gender. Mobilisasi tim teknis dilakukan pada awal Maret 2012. Direktur Kemitraan dan Manajer Operasional/Wakil Direktur Kemitraan akan tetap melakukan pengawasan ketat untuk menghindari gangguan eksternal terhadap program ini. Diharapkan bahwa sebagaian besar kegiatan sub-kontrak selesai pada akhir Desember 2012, dan laporan akhir dan pencapaian (milestones) diserahkan pada triwulan pertama tahun 2013. Laporan lengkap pertanggungjawaban keuangan harus selesai pada bulan Maret 2013. 3.2.5

Penjadwalan dan koordinasi kegiatan

Perencanaan dan anggaran Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran mengenai program kegiatan Kemitraan yang padat di Provinsi dan di empat belas Kabupaten. Sejak peresmian Unit Pengelola Kemitraan atau UPK, tim teknis telah menggunakan perencanaan triwulanan untuk mengantisipasi kebutuhan input sumber daya manusia dan keuangan secara lebih baik. Jadwal perguliran kegiatan triwulanan kabupaten dan provinsi dipaketkan agar bisa dibuat perencanaan jauh di depan, diikuti dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diawasi secara ketat. Pertemuan DCC akan dimanfaatkan untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelaksanaan, ataupun pertanggungjawaban keuangan yang tertunda, serta laporan kegiatan. 3.2.6

Pengelolaan program dan sumber daya keuangan

Manajer Operasi yang baru akan bekerja sama dengan anggota tim PSU dan para manajer subkontraktor untuk memastikan bahwa semua pencapaian, tagihan dan pertanggungjawaban keuangan diserahkan tepat waktu. Prosedur otorisasi, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan kemajuan program telah lebih diperkuat dan diharapkan menghasilkan sistem yang lebih efisien serta pertanggungjawaban yang lebih baik. Tim UPK, yang dipimpin oleh Bappeda, akan terus memberikan koordinasi dan pengelolaan dana yang telah disetujui agar bisa dicairkan dan nantinya dipertanggungjawabkan.

7


3.2.7

Pengelolaan Aset

Pemantauan terhadap aset yang telah dibeli dan digunakan oleh Program dan mitra masih terus dilakukan. Semua aset akan diserahkan kepada mitra. Prosesnya akan membutuhkan pengesahan dari Kementerian Kesehatan. Jadwal pencairan aset perlu diselesaikan pada bulan Februari 2013 untuk disahkan pada pertemuan PRC bulan Maret 2013. Surat tanda terima aset yang telah ditandatangai akan diserahkan bersama dengan Laporan Penyelesaian Program/Program Completion Report pada bulan Juni 2013. 3.2.8

Monitoring dan Evaluasi

Dalam 12 bulan ke depan dari Program ini, akan dilakukan penyajian laporan evaluasi dan Kajian Khusus yang telah direkomendasikan dalam Rencana Monitoring dan Evaluasi. Kajian Khusus tersebut akan didasarkan pada persyaratan informasi dari AusAID khususnya sehubungan dengan program HSS dan KIBBLA yang baru. Mitra sudah lebih banyak memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh tim AIPMNH, meskipun mereka perlu melakukan analisis data secara lebih mendalam. Laporan Kemajuan akan diserahkan pada bulan September 2012. Perhatian yang lebih besar akan diberikan terutama pada aspek keseluruhan kinerja program AIPMNH sesuai dengan tujuan desain. 3.2.9

Pembiayaan Bersama dan Keberlanjutan

Sejumlah kabupaten AIPMNH telah berkontribusi untuk biaya operasional dan sub-kontrak kegiatan Revolusi KIA dan Kemitraan, namun, kontribusi tersebut perlu ditingkatkan pada semua level. Kemitraan akan berupaya untuk mengungkit alokasi sumber daya dalam bidang-bidang yang telah menunjukkan hasil kinerja yang bagus. Permintaan dukungan dana akan dilakukan melalui upayaupaya advokasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

8


Advokasi akan dilakukan pada:  Pertemuan DCC dan PCC yang mengikutsertakan Gubernur, para Bupati, DPRD dan mitra utama lembaga pemerintah sehingga keputusan mengenai komitmen yang nyata dapat diambil untuk mempertahankan program-program tertentu.  Pertemuan TWG dan PRC yang melibatkan para pejabat pengambil keputusan dari Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan para analis teknis dari lembaga-lembaga seperti universitas.  Pertemuan koordinasi lembaga donor yang melibatkan lembaga donor multi-lateral maupun bilateral serta LSM-LSM. Perlu ada penekanan pada penyelarasan program dan komitmen terbuka untuk memberikan dukungan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka memperkuat dan mempertahankan kualitas sistem yang baik secara merata. Contoh keberlanjutan yang akan didorong adalah:  Pra-syarat alokasi dukungan dana APBD I/II untuk biaya operasional dalam mempertahankan sistem seperti Monitoring dan Evaluasi, Performance Management and Leadership, Sister Hospitals, dll.  Alokasi dana pendamping untuk paket kegiatan yang saling melengkapi, dan untuk bagian kegiatan yang tidak dapat didanai berdasarkan pedoman AusAID (honorarium, biaya untuk pegawai negeri dll).  Ekspansi ke kecamatan baru (untuk SIKDA, Performance Management and Leadership) menggunakan sumber dana APBD dan APBN. Program SIKDA telah diperluas ke 7 kabupaten yang tersisa menggunakan pendekatan ini.  Meningkatnya target dan efektivitas dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal.  Meningkatnya daya ungkit dana PNPM untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang diarahkan untuk KIBBLA Dengan adanya perubahan sistem yang mendasar dan berkelanjutan serta kapasitas sumber daya tertentu dari kabupaten akan membantu dalam desain program pembangunan di daerah di masa mendatang. Faktor-faktor penting dalam membantu mitra untuk terus mendukung sektor kesehatan:  Aktivitas yang bersumbangsih terhadap MDG dan yang sesuai dengan kebijakan nasional/daerah.  Isu-isu sosial-budaya seperti gender, tradisi budaya, keyakinan agama dan kebiasaan-kebiasaan sosial telah dimasukkan ke dalam semua aspek penyajian program.  Teknologi dan metodologi yang tepat telah dipilih dan digunakan. Sistem perawatannya akan dibangun dalam lembaga Mitra.  Para pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang didukung oleh AIPMNH.  Kegiatan pelatihan penyadaran mengenai penipuan yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten semakin meningkatkan kesadaran dan semakin baiknya praktik-praktik dalam penatalaksanaan.  Sinergi dan pelajaran yang dipetik dari seluruh program yang didanai AusAID akan terus diperkuat, seperti yang saat ini sedang dilakukan dengan AIPD dan ACCESS di NTT, LOGICA di Aceh, dan Program Rekonstruksi Puskesmas di Padang (termasuk pengadaan peralatan medis).

9


3.3.

Program Kerja menurut Komponen

Pada periode Juli 2012 hingga Desember 2012 AIPMNH akan terus secara aktif mendukung dan membimbing konsolidasi peran dan tanggung jawab mitra untuk pelaksanaan semua kegiatan dalam rencana kerja yang harmonis. Pendanaan untuk kegiatan dijadwalkan tidak berlanjut setelah Desember 2012. Dengan demikian, pada triwulan pertama tahun 2013 DPC, AIPMNH dan para Penasihat/ Partner-hired Advisers akan bekerja sama dengan mitra kabupaten dan provinsi untuk memastikan bahwa ada kegiatan yang sedang berlangsung dalam rencana kerja mereka, yang memperoleh sumber daya yang cukup, dan bahwa tindak lanjut tinjuauan dan evaluasi memberikan informasi yang berguna di masa mendatang. Selama periode 6 bulan sebelumnya (Juli - Desember 2011) banyak sinergi Tema dan Output Komponen secara bertahap muncul sebagai bagian dari proses pengembangan dan implementasi. Mitra mulai melihat hasil nyata dari sinergi ini serta pentingnya bekerja sama dimana keterpaduan seluruh sektor yang lebih besar menjadi jelas. Tim AIPMNH baik kabupaten maupun provinsi memfasilitasi proses ini secara aktif. Rapat koordinasi teknis triwulanan untuk DPC dan Penasihat (termasuk Partner-Hired advisers) berfungsi untuk memastikan bahwa DPC mengerti bagaimana untuk mengintegrasikan berbagai komponen dan tema. 3.3.1

Komponen 1 – Penyajian Pelayanan dan Pelibatan Masyarakat

Tujuan Komponen: Meningkatnya proporsi ibu hamil yang melahirkan di fasilitas memadai di setiap kabupaten mitra di NTT Indikator: a) Jumlah RSUD dengan mitra sister hospital di mana jumlah persalinan tahunan sebagai proporsi semua (perkiraan) persalinan tahunan kabupaten ≥ 20% meningkat di tiga dari enam pada baseline 2010 (Jan-Juli 2010) sampai dengan delapan dari 11 pada endline (periode pelaporan enam-bulanan kedua tahun 2012). b) Tujuh dari 14 kabupaten mitra mencapai target Rev-KIA untuk jumlah persalinan tahunan di Puskesmas yang dibantu AIPMNH sebagai proporsi dari semua persalinan tahunan di wilayah kerja Puskesmas yang dibantu AIPMNH di tiap kabupaten pada tahun 2011 dan 2012. Anggaran: AUD 867,850 Komponen ini berkaitan erat dengan indikator kinerja utama Revolusi KIA, yaitu untuk meningkatkan proporsi semua kelahiran yang terjadi di fasilitas yang sesuai. Strategi Menuju Persalinan Selamat nasional dan Revolusi KIA telah secara jelas menjabarkan prakarsa untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Berikut ini adalah komponen penting dari prakarsa tersebut:  terus menggunakan bidan desa untuk menjangkau semua ibu dan untuk mendukung kebijakan daerah yaitu semua persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang tepat dan ditangani oleh petugas kesehatan yang terampil dan kompeten;  penekanan baru pada perencanaan kelahiran dan perawatan antenatal terpadu, termasuk melakukan kunjungan prenatal pertama pada trimester pertama;  pelaksanaan layanan neonatal dan obstetri darurat dasar dan komprehensif, yang mengandalkan fasilitas dalam melakukan intervensi;  audit kematian ibu untuk menganalisa penyebab kematian;  promosi pemberian ASI eksklusif, termasuk dalam satu jam pertama kelahiran;  layanan KB dan pasca-aborsi;  perluasan upaya Desa Siaga;  promosi kesehatan, konseling dan komunikasi interpersonal;  media dan komunikasi untuk kesehatan.

10


AIPMNH akan terus berupaya untuk memperkuat hubungan dengan program dari instansi pemerintah lainnya, seperti PNPM dari Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Dalam Negeri, dan memberi daya ungkit bagi organisasi yang meningkatkan kesadaran gender dalam organisasi masyarakat dan organisasi pelayanan, untuk menggerakkan tingkat permintaan/demand masyarakat dan penggunaan layanan kesehatan yang lebih baik. Selama 12 bulan hingga Juni 2013, AIPMNH akan bekerja sama dengan kabupaten dan provinsi untuk melanjutkan tugas memastikan bahwa semua staf pelayanan kesehatan dasar yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi memiliki berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menangani persalinan normal dan persalinan komplikasi. Dukungan keuangan dan teknis langsung untuk ini akan berakhir pada bulan Desember 2012. Mitra akan bertanggung jawab untuk pembiayaan, sementara AIPMNH akan terus mengonsolidasikan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penyajian layanan dan pelibatan masyarakat. Tujuan Output 1.1: Meningkatnya proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC (K4) selama kehamilan Indikator: Jumlah kabupaten dimana persentase Puskesmas mitra AIPMNH mencapai target Rev-KIA tahunan ibu hamil melakukan empat kunjungan ANC selama kehamilan lebih tinggi di tahun 2012 daripada tahun 2009 sebagai baseline Anggaran: AUD 108,123 AIPMNH akan terus mendukung mitra kabupaten untuk meningkatkan keterampilan klinis dan nonklinis dari para bidan. Fokus periode ini adalah sebisa mungkin menyelesaikan pelatihan dalam bidang-bidang yang menjadi fokus AIPMNH yakni Asuhan Persalinan Normal (APN), Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON), Keluarga Berencana, Contraceptive Training Updates (CTU), Perawatan Bayi Baru Lahir (MTBM) dan pemberian ASI. AIPMNH akan terus mendukung pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) ANC dan PNC yang terintegrasi. Keterampilan bidan akan diberikan penekanan lebih terutama mengenai konseling dan komunikasi interpersonal (KIP/K) sehingga mereka mampu membantu perencanaan kelahiran yang komprehensif (P4K). Dukungan Tematis: Layanan Klinis (Sister Hospitals), Pelibatan Masyarakat, Ketenagaan, Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi serta Gender. Tujuan Output 1.2: a) Meningkatnya proporsi Puskesmas yang mampu memberikan layanan PONED, dan b) Meningkatnya penanganan komplikasi persalinan. Indikator: 75% Puskesmas PONED AIPMNH yand disurvei mencapai standar yang sudah ditentukan (ditentukan oleh mitra) dalam penilaian endline yang dilakukan pada tahun 2012 Meningkatnya jumlah RSUD dalam wilayah kerja AIPMNH dimana persalinan Caesar sebagai persentase dari semua persalinan antara 5% dan 15% dari estimasi jumlah persalinan total di Kabupaten dalam bulan Juli-Des 2012 dibandingkan dengan baseline Jan-Juli 2010 (untuk kelompok pertama RSUD dan pra-baseline Juli-Des 2011 untuk kelompok kedua). Anggaran: AUD 156,768 Pelatihan tim Puskesmas PONED akan diteruskan dengan penekanan pada kualitas dan pelayanan PONED serta sistem rujukan yang berkelanjutan. Pekerjaan ini terintegrasi dengan Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan dan Layanan Klinis (Sister Hospital). Untuk mempertahankan standar

11


PONED dan PONEK maka perlu memiliki kewaspadaan dan memperkuat jaringan dengan badanbadan dan lembaga profesional lain. Output ini berhubungan erat dengan output 2,3 dan output 2,5 mengenai persoalan ketenagaan dan infrastruktur, pemeliharaan dan pemasokan alat kesehatn. Output 2.1 juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola data mengenai kinerja pelayanan dalam penanganan kasus kedaruratan. Dukungan Tematis: Bidang tematik utama dimana sumber daya tambahan dapat ditarik, terutama dalam melibatkan mitra pelaksana dan bantuan teknis Layanan Klinis, Gender, Pengembangan dan Manajemen Ketenagaan, Perencanaan Kinerja dan Manajemen serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA). Tujuan Output 1.3: Para ibu dan keluarga memiliki pengetahuan tentang praktik-praktik yang tepat dan layanan KIA Indikator: a) Paling tidak 5% peningkatan dalam penggunaan Layanan KIA (ANC, persalinan yang dibantu, persalinan di fasilitas) di kabupaten yang mendapat dukungan (sekitar 6 di setiap kabupaten ‘lama’ dan di 3 kabupaten baru) dibandingkan dengan 2009 b) Paling tidak 10% peningkatan persalinan di fasilitas dibandingkan dengan tahun 2009 c) Paling tidak 5% peningkatan penggunaan layanan Keluarga Berencana Anggaran: AUD 214,505 Tim Pelibatan Masyarakat (terutama mentor kabupaten) serta tim Komunikasi dan Perubahan Perilaku akan membantu kabupaten dalam meningkatkan praktik-praktik kesehatan dan perilaku sehat melalui kegiatan mobilisasi masyarakat dan komunikasi. Yang termasuk perilaku dan praktik adalah perilaku hidup sehat (keinginan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan), keterampilan bidan dan dukun bayi, apa yang diharapkan ketika melahirkan di fasilitas kesehatan, gizi, dan menyusui. Selain itu, masyarakat perlu memiliki informasi lebih lanjut mengenai akses untuk memperoleh Jampersal, Jamkesmas atau cara lain untuk menutupi biaya perawatan (seperti PNPM, dasolin dan tabulin). Kegiatan inti yang akan diteruskan untuk mencapai tujuan ini meliputi penguatan Gerakan Sayang Ibu, promosi keluarga berencana dan pelayanan penyuluhan KB, promosi KIA, dan pelatihan gender Dukungan Tematis: Komunikasi, Gender dan Monitoring dan Evaluasi akan berkontribusi terhadap aspek-aspek pekerjaan yang dilakukan melalui mentor, penyedia layanan kesehatan serta para ibu dan keluarga mereka. Tujuan Output 1.4: a) Meningkatnya persentase Desa Siaga yang aktif, b) Meningkatnya jumlah ibu hamil yang ikut dalam program persiapan persalinan (P4K) dengan rumah yang ditandai bendera/sticker dan jejaring notifikasi Desa Siaga Indikator: a) 14 kabupaten menujukkan peningkatan jumlah Desa Siaga aktif yang didukung oleh AIPMNH dilihat dari persentase semua desa dalam kecamatan yang mendapat dukungan AIPMNH dalam tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2010 b) Persentase ibu hamil di Desa Siaga AIPMNH yang menandatangani jejaring notifikasi Desa Siaga meningkat dalam tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 Anggaran: AUD 388,454

12


AIPMNH akan mendukung BPMPD dan Dinas Kesehatan kabupaten dalam membangun hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat dan meningkatkan akses dan penggunaan layanan KIA. Fokusnya adalah pada penguatan atau pengembangan institusi berbasis masyarakat seperti Desa Siaga dan posyandu yang menyediakan wahana penting bagi masyarakat untuk mengakses dan menyajikan layanan KIA di lapangan. AIPMNH akan mendukung para mitra dan LSM lokal untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Puskesmas melalui prakarsa Puskesmas Reformasi. Output ini memperkuat keterpaduan badan-badan pemerintah seperti BPMD (dan program PNPM) serta BKKBN. Upaya-upaya ini akan diselaraskan dan dikaitkan dengan program AusAID lainnya seperti ACCESS, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Dukungan Tematis: Tema Pelibatan Masyarakat (CE), Gender, Komunikasi, serta Monitoring dan Evaluasi berkaitan erat dengan upaya ini. Komponen 2 – Dukungan Sistem Kesehatan Tujuan: a) Meningkatnya anggaran tahunan kabupaten mitra yang dialokasikan untuk KIBBLA dan kesehatan, b) Meningkatnya persentase realisasi anggaran untuk KIBBLA dan kesehatan dalam laporan kabupaten. Indikator: a) Empat belas kabupaten mitra mengalokasikan lebih dari 10% dari anggaran tahunan kabupaten untuk kesehatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan 11 pada tahun 2010 b) Tujuh kabupaten mengalokasikan peningkatan proporsi anggaran kesehatan tahunan untuk KIBBLA pada tahun 2012 (dibandingkan dengan tahun baseline 2008) c) Sebelas dari 14 kabupaten melaporkan persentase peningkatan realisasi anggaran KIBBLA sebagai proporsi dari alokasi anggaran APBD pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline 2008 Anggaran: AUD 1,009,179 Komponen ini membangun kapasitas untuk keberlanjutan penyajian layanan kesehatan dan permintaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Berbagai output dalam Komponen ini sangat penting untuk mendukung akses ke, dan penggunaan layanan KIA. Sedangkan unit pendukung layanan (seperti pusat pelatihan klinis dan unit informasi/data kesehatan), dirancang untuk membantu penyedia layanan, dukungan untuk manajer dan staf fungsional tetap tidak memadai. Namun, terlalu banyak sumber daya juga sering terbuang dalam manajemen di tingkat menengah, jauh dari titik pelayanan. Hal ini umumnya tidak disengaja, tetapi karena praktik-praktik manajemen yang buruk, kapasitas yang rendah, kurangnya informasi, buruknya kepatuhan terhadap peraturan serta motivasi yang rendah. Dengan demikian, delapan output dari komponen ini mendukung sistem kesehatan yang berbeda tetapi saling terkait satu sama lain. Perspektif dan pengalaman desentralisasi secara internasional telah menunjukkan bahwa meskipun biasanya perhatian segera diberikan untuk mencari sumber daya yang baru, seringkali berasal dari masyarakat, strategi ini tidak selalu berhasil. Sebaliknya, pelajaran desentralisasi dari tempat lain mendorong adanya fokus terhadap analisis secara menyeluruh dan prioritas kebutuhan kesehatan masyarakat, alokasi sumber daya yang lebih responsif serta rasionalisasi sumber daya yang lebih baik. Dalam 12 bulan terakhir dari program AIPMNH, penekanannya akan diberikan untuk penguatan pengelolaan masing-masing output tertentu – pengelolaan data, perencanaan, ketenagaan, fasilitas,

13


dll. Tim AIPMNH juga akan bekerja sama dengan Program HSS AusAID untuk memfasilitasi pergulirannya di NTT dan untuk membangun sinergi tanpa adanya duplikasi. Tujuan Output 2.1: Peningkatan ketepatan waktu dan kualitas data HIS/HIMS-SIKDA. Indikator: a) Jumlah kabupaten mitra yang menunjukkan peningkatan persentase penyerahan laporan bulanan Puskesmas yang diambil secara acak kepada Bagian Data Dinkeskab sesuai jadwal antara baseline dan endline (September 2012) b) Jumlah kabupaten dengan persentase Puskesmas AIPMNH yang diambil secara acak dimana variasi data berkurang sebanyak 10% antara baseline (dimulainya sub-kontrak SIKDA) dan endline (berakhirnya SIKDA) menggunakan indikator-indikator persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang terampil, empat kali kunjungan neonatal dan KB aktif Anggaran: AUD 251,777 Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dimulai pada bulan Januari dan akan dilanjutkan sampai akhir 2012. Pelatihan awal untuk staf kabupaten dan Puskesmas akan selesai pada akhir Maret, dengan tindak lanjut dan pengawasan yang ketat dilakukan sepanjang tahun. AIPMNH juga akan mendukung peningkatan kapasitas staf Dinkesprov, Dinkeskab dan Puskesmas dalam menganalisa dan menggunakan informasi ini. Informasi kesehatan juga akan digunakan oleh, dan diperkuat melalui berbagai kegiatan dan perencanaan dan penganggaran dari Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan serta Layanan Klinis (Sister Hospital) untuk output 2.2. Kegiatannya meliputi:  Memperkuat sistem pelaporan untuk perencanaan, pengelolaan dan monitoring kegiatan KIA  Memperkuat penggunaan sistem pelaporan KIBBLA PWS  Evaluasi program KIA Dukungan Tematis: Sebagian besar diberikan melalui Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan, Layanan Klinis, dan Ketenagaan, serta melalui integrasi dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran pada kegiatan output 2,2 untuk meningkatkan informasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Tujuan Output 2.2: Meningkatnya mutu proses perencanaan dan penganggaran tahunan kabupaten untuk KIBBLA Indikator: Tujuh kabupaten mitra mengalami peningkatan jumlah rekomendasi KIBBLA DTPS untuk kegiatan KIBBLA tahunan yang direncanakan yang masuk dalam RKPD tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline (2009) Anggaran: AUD 116,611 Selama 12 bulan ke depan, penekanan adalah untuk memastikan adanya perencanaan dan prosedur pelaksanaan yang tepat yang diterapkan, serta mendorong para manajer mitra untuk terus meninjau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan mereka. Berdasarkan proses peninjauan terhadap perencanaan, maka perbaikan untuk tahun 2013 dapat diimplementasikan, dan penyusunan rencana kerja tahun 2014 dapat dimulai. AIPMNH akan bekerja sama dengan program HSS AusAID untuk mendukung perencanaan kegiatan untuk memastikan bahwa rencana kerja HSS diintegrasikan ke dalam perencanaan Mitra. Fokusnya adalah pada perbaikan definisi target dan pemilihan kegiatan yang efektif mengatasi masalah penguatan sistem kesehatan.

14


Dukungan Tematis: Tema Gender, Pelibatan Masyarakat (CE), Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja, Ketenagaan, serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) akan mendukung output ini. Tujuan Output 2.3: a) Meningkatnya proporsi Puskesmas yang sejalan dengan standar kepegawaian provinsi, dan b) Semakin baiknya lingkungan kebijakan hukum di kabupaten mitra dan di tingkat provinsi dalam hal pendistribusian tenaga kesehatan secara merata Indikator: a) Jumlah kabupaten yang menunjukkan peningkatan proporsi Puskesmas AIPMNH yang memiliki tempat tidur sejalan dengan standar kepegawaian Revolusi KIA untuk dokter, bidan, perawat (SDM ‘yang memadai’ sebagai bagian dari standar ‘fasilitas yang memadai’) antara tahun awal/baseline (2010) dan tahun terakhir/endline (2012), b) SK untuk pendisitribusian tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan di fasilitas kesehatan) disahkan di tingkat provinsi dan di tiga kabupaten pada tahun 2012 Anggaran: AUD 132,390 Keluaran/Output ini terkait erat dengan Tema Ketenagaan dan program baru HSS AusAID. Bidang utama pekerjaan yang harus dilakukan sampai bulan Desember 2012 berfokus pada pelaksanaan penilaian beban kerja untuk staf yang terlibat dalam penyajian pelayanan dan manajemen maternal dan neonatal. Pada saat bersamaan juga akan dilakukan pemetaan untuk menentukan kapasitas distribusi dan teknis staf sehingga para pengambil keputusan dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan staf. Sebuah upaya yang terkoordinasi akan dilakukan untuk mencoba memastikan bahwa semua Puskesmas yang dianggap memadai (memuaskan) atau PONED memiliki staf yang terlatih. Ini juga akan dipadukan dengan program khusus untuk meningkatkan keterampilan para bidan (Progsus). Selain konsolidasi, kegiatan berikut ini juga akan dilakukan:  Penguatan Pusat Pelatihan Klinis Kabupaten maupun Provinsi  Penguatan keterampilan mendidik bagi para pengajar POLTEKES (Akbid dan Akper)  Pelatihan khusus di bidang anaesthetik dan perinatologi Dukungan Tematis: Keterpaduan yang erat dengan Tema Ketenagaan, PML, dan Layanan Klinis (Tema-tema Sister Hospitals), serta Output 2.2. Tujuan Output 2.4: a) Meningkatnya jumlah DPRD kabupaten mitra yang mengesahkan SK-SK pro-KIBBLA, dan b) Meningkatnya persentase desa dengan peraturan desa pro-KIA Indikator: a) NTT mencapai target Revolusi KIA tahun 2010, 2011 dan 2012 di 14 kabupaten mitra AIPMNH dengan adanya Peraturan Daerah mengenai KIA b) Semua kabupaten mitra menunjukkan peningkatan persentase Desa Siaga yang memiliki Perdes pro-KIBBLA di Desa Siaga antara tahun 2009 dan 2012 dibandingkan dengan tahun awal (2008) Anggaran: AUD 51,621 AIPMNH akan terus mendukung mitra kabupaten mengembangkan hukum dan peraturan setempat yang relevan yang dapat meningkatkan akses dan penggunaan layanan KIA bagi ibu, anak dan keluarga. Dasarnya telah diletakkan tetapi diperlukan dukungan tindak lanjut yang konsisten untuk pengembangan regulasi yang baik dan yang dapat diimplementasikan. Output ini berhubungan erat dengan Output 1,4, Output 2,7 dan Output 3,3 dimana para mentor pelibatan masyarakat (CE) dan organisasi berbasis masyarakat mengambil peran penting dalam mendukung para penyedia layanan

15


dan juga ibu serta keluarganya untuk dapat mengakses sumber daya yang memadai, atau bahwa standar pelayananan yang tepat bisa dipertahankan. Dukungan Tematis: Tema Community Engagement (CE) dan Gender berkaitan erat dengan tujuan dari output ini. Para mentor pelibatan masyarakat (CE) yang terlibat akan dapat memberikan informasi yang berguna untuk agen pelaksana maupun masyarakat. Tujuan Output 2.5: a) Meningkatnya jumlah RSUD dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai sesuai standar PONEK, b) Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai sesuai standar PONED. Indikator: a) 100% dari RSUD yang dinilai memiliki 75% peralatan PONEK berdasarkan penilaian pada tahun 2012 b) 100% Puskesmas PONED yang dinilai memiliki 100% peralatan PONED dalam enam bulan terakhir pada tahun 2012 Anggaran: AUD 87,196 Tahap akhir penyediaan peralatan medis untuk rumah sakit dan Puskesmas akan selesai pada pertengahan 2012. Dalam rangka memastikan bahwa fasilitas kesehatannya memadai untuk memenuhi kebutuhan KIA, pekerjaan renovasi akan dilakukan hingga akhir 2012. Sebuah tim pengawas konstruksi telah diidentifikasi untuk mengawasi semua pekerjaan konstruksi. AusAID juga telah meminta seorang insinyur internasional tambahan dipekerjakan dalam jangka pendek untuk memberikan pengawasan tambahan. Kontraktor bangunan akan dilibatkan sesegera mungkin. Pada saat penyusunan Rencana Tahunan ini, tim desain telah menyelesaikan semua desain yang rinci untuk pekerjaan renovasi dan sedang menunggu persetujuan AusAID untuk melanjutkannya. Penundaan pengesahan mengakibatkan penyelesaian pekerjaan sulit tercapai, terutama mengingat bahwa diperlukan waktu 6 bulan untuk setiap pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan (jika diperlukan). Selain pengadaan peralatan medis dan renovasi fasilitas kesehatan, output ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas mitra dalam mengembangkan cakupan layanan untuk penyediaan barang dan jasa, serta memfungsikan panelis pengadaan yang terdiri dari petugas pengadaan yang telah terakreditasi. Kegiatan pengadaan juga meliputi media promosi kesehatan, materi pelatihan, dan penguatan sistem pengelolaan aset di Puskesmas dan rumah sakit. Dukungan Tematis: Tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan, Community Engagement, Gender serta Monitoring and Evaluasi semuanya berkontribusi terhadap output ini.

16


Tujuan Output 2.6: a) Lembaga-lembaga lintas-sektor menyiapkan perbaikan rencana aksi triwulanan yang terkait dengan peran serta masyarakat, dan b) Puskesmas menyusun rencana bulanan yang lebih baik berdasarkan rekomendasi perencanaan triwulanan (mini-lokakarya) Indikator: a) Delapan dari 14 kabupaten mitra dimana rata-rata nilai persentase perencanaan berkualitas/quality plan untuk laporan (termasuk rencana aksi) mini-lokakarya triwulanan yang disiapkan oleh Puskesmas AIPMNH dan Camat meningkat antara baseline (tahun pertama pelaksanaan mini-lok) dan endline (2012) b) Delapan dari 14 kabupaten mitra dimana rata-rata nilai persentase perencanaan berkualitas/quality plan untuk laporan (termasuk rencana aksi) mini-lokakarya bulanan yang disiapkan oleh Puskesmas AIPMNH meningkat antara baseline (tahun pertama pelaksanaan minilok) dan endline (2012) Anggaran: AUD 168,645 Output ini sangat berhubungan erat dengan Tema Kinerja, Manajemen dan Kepemimpinan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Selain itu AIPMNH akan mendukung dinas kesehatan kabupaten memperkuat prosedur pengawasan (Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan tematik PML dan Ketenagaan awalnya menargetkan 6 Puskesmas dari masing-masing 4 kabupaten (total 24 Puskesmas). Namun, kabupaten lain dapat berpartisipasi dan mereplikasi kegiatan ini jika mereka telah mengalokasikan sumber daya dalam rencana kerja tahunan mereka. AIPMNH dan para penasihat akan memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan di kabupatenkabupaten tambahan. Kegiatan-kegiatannya adalah:  Tinjauan Tahunan terhadap kapasitas manajemen di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan RSUD  Penguatan system-sistem Pengawasan Suportif  Pengelolaan data kesehatan untuk bidang KIA Dukungan Tematis: Masukan utama berasal dari Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA), dengan keterkaitan tambahan dengan tema Pelibatan Masyarakat, Komunikasi, Layanan Klinis, Ketenagaan, dan Gender. Tujuan Output 2.7: Meningkatnya proporsi laki-laki dan perempuan pengguna aktif KB Indikator: Jumlah kabupaten yang menunjukkan peningkatan proporsi laki-laki dan perempuan pengguna aktif KB di Puskesmas yang menjadi wilayah kerja AIPMNH pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2008. Anggaran: AUD 63,454 Selama periode sisa kontrak ini, AIPMNH akan terus mendukung kabupaten untuk membarui keterampilan para penyuluh lapangan KB (BKKBN) dalam hal prosedur keluarga berencana, teknis komunikasi dan cakupan layanan monitoring (pencatatan dan pelaporan). Penekanan utama adalah mempromosikan keluarga berencana sebagai bagian dari program P4K dan sebagai bagian dari setiap Rencana Persalinan. Dalam waktu yang relatif singkat yang tersedia, AIPMNH akan bekerja untuk memperkuat hubungan antara BKKBN, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemasyarakatan seperti BPMPD dan BPP. Peningkatan sinergi antara lembaga-lembaga ini serta kegiatan mereka yang relevan (Desa Siaga dll) diharapkan dapat menghasilkan peningkatan jumlah akseptor baru dan retensi yang lebih besar dari pengguna metode keluarga berencana yang ada.

17


Dukungan Tematis: tema Community Engagement, Gender serta Monitoring and Evaluasi adalah pendukung kegiatan yang ada dalam output ini. Tujuan Output 2.8: a) Meningkatnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan pro-KIBBLA dalam Musrenbangdes di Desa Siaga, b) Meningkatnya fokus terhadap KIBBLA dalam RPJMDes, c) Meningkatnya kapasitas anggota masyarakat dalam memasukkan kegiatan pro-KIA dalam Musrenbangdes termasuk penguatan posyandu dan Desa Siaga, dan d) Meningkatnya jumlah desa dalam wilayah cakupan program yang menyelenggarakan pra-musrenbang Indikator: a) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa yang meningkatkan anggaran dalam Kas Desa/APBDes untuk kegiatan-kegiatan pro-KIBBLA dalam Musrenbangdes antara baseline (2010) dan endline (2012) b) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa mitra yang memiliki peningkatan jumlah kegiatan KIBBLA dalam RPJMDes yang disusun dengan bantaun AIPMNH pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan perencanaan terdahulu ataupun draf perencanaan c) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa mitra yang memiliki peningkatan jumlah kegiatan KIBBLA dalam RPJMDes yang disusun dengan bantaun AIPMNH pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan rencana sebelumnya dimana bukti/salinan tersedia d) Duabelas dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa yang didukung AIPMNH yang mengadakan pra-musrenbang pada tahun 2012 dibandingkan dengan baseline 2010 Anggaran: AUD 137,486 Upaya untuk output ini adalah untuk mengonsolidasikan pencapaian dan perubahan komitmen dari BPMPD provinsi dan kabupaten dalam mendukung kegiatan Pra-Musrenbang. Mentor CE kabupaten akan bekerja bersama mitra BPMPD dan Dinas Kesehatan untuk memastikan anggaran desa dialokasikan untuk kegiatan KIA (Desa Siaga dan revitalisasi Posyandu) direalisasikan secara tepat. Mentor AIPMNH dan DPC akan terus bekerjasama dengan fasilitator PNPM dan kabupaten untuk melakukan kegiatan Pra-Musrenbang pro-MNH. Koordinasi yang erat akan terus dilakukan dengan ACCESS di kabupaten dan kecamatan di mana mereka berkarya. Dukungan Tematis: Tema Community Engagement, Komunikasi dan Gender akan memberikan input penting dalam proses ini. Kolaborasi dan hubungan dengan tema Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) serta Perencanaan Kinerja dan Manajemen akan diberikan penekanan. Komponen 3 – Reformasi Sistem dalam Kinerja dan Akuntabilitas Tujuan: Meningkatnya realisasi dana BOK dan Jamkesmas oleh Puskesmas Indikator: a) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra dengan realisasi tahunan dana BOK oleh Puskesmas sama atau meningkat dilihat dari persentase anggaran BOK pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline (2010) b) Duabelas kabupaten mitra dengan peningkatan realisasi dana Jamkesmas Puskesmas dilihat dari persentase anggaran Jamkesmas pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun awal/baseline (2009)

18


Upaya Komponen ini telah memperoleh momentum yang signifikan dan penting dalam 12 bulan terakhir. Program kerja hingga akhir Desember 2012 dan sebagian awal tahun 2013 akan menjadi penting dalam memperkuat kapasitas kabupaten dan provinsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja BOK, Jamkesmas, Jampersal dan rencana kerja serta anggaran kabupaten. Karena saat ini sudah ada sumber daya keuangan yang signifikan tersedia di tingkat kecamatan maka lebih diperlukan pula akuntabilitas dan praktik pengelolaan yang konsisten dan transparan. Penasihat Pengelolaan Keuangan Publik, Bappeda, dan penasihat Pengelolaan Dana Kesehatan akan bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten untuk memperkuat kemampuan mereka dalam rangka penggunaan sumber daya ini secara efektif serta memonitor dan membantu pelaporannya (dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal). Program AIPMNH memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan yagn ada di dalam rencana kerja kabupaten dan provinsi. Unit Pengelola Kemitraan (UPK) akan mengambil-alih sebagian besar tanggung jawab pengelolaan pencairan dan pertanggungjawaban dana berdasarkan perencanaan teknis dan tanda terima yang sesuai. Unit Pengelola yang sama juga telah dibangun di tiap kabupaten. Pengelolaan dana secara baik, tepat waktu dan sesuai anggaran akan diawasi. Tujuan Output 3.1: a) Meningkatnya jumlah staf pengadaan bersertifikasi di NTT, b) Unit Pengelola AIPMNH kabupaten berfungsi dengan baik (misalnya pencairan dana AIPMNH tepat waktu sesuai dengan rencana kerja tahunan yang sudah disetujui). Indikator: a) Delapan dari 14 kabupaten menunjukkan peningkatan jumlah staf pengadaan bersertifikasi di NTT pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline 2009. b) Sepuluh dari 14 kabupaten menunjukkan pengurangan persentase penundaan kegiatan di tiap kabupaten (kegiatan yang disetujui dan didanai untuk pelaksanaannya dalam kurun waktu enam bulan yang belum dilaksanakan dalam semester tersebut) antara baseline (semester pertama 2011) dan endline (semester kedua 2012). Anggaran: AUD 90,988 AIPMNH akan terus bekerjasama dengan mitra Provinsi dan Kabupaten untuk melatih dan mensertifikasi staf pengadaanDukungan tambahan akan diberikan untuk memastikan bahwa Panitia Pengadaan Provinsi (kontraktor pengadaan, mitra pelaksana, serta barang dan jasa lainnya) terus beroperasi secara efektif dan tanpa gangguan eksternal. Manajer Kontrak AIPMNH dan Manajer Operasional/Wakil Direktur Kemitraan akan membantu Panitia Pengadaan dalam menyusun Rencana Pengadaan tahun 2013. Unit Pengelola Kemitraan (UPK) akan bertanggung jawab untuk meninjau semua pencairan dan pertanggungjawaban dana berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui. AIPMNH akan terus memberi dukungan untuk pertemuan otorisasi sehingga variasi dalam rencana dan anggaran dapat ditangani secara tepat. Jumlah kegiatan dan anggaran yang pasti serta proporsi realisasi anggaran akan dipantau secara ketat. Umpan balik triwulanan akan diberikan secara teratur kepada UPK tersebut. AIPMNH akan melakukan advokasi agar UPK memainkan peran yang lebih besar dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengelolaan dana lembaga donor di NTT serta kabupaten. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan duplikasi sumber daya dan pengeluaran dana pemerintah untuk kegiatan yang sudah didukung oleh lembaga donor. Dukungan Tematis: Tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan memberi peluang untuk bantuan teknis tambahan yang harus diberikan dalam bidang keterampilan tertentu. Tema

19


Monitoring dan Evaluasi menyediakan alat untuk memantau dan melaporkan pengeluaran keuangan untuk Kemitraan. Tujuan Output 3.2: a) Semakin patuhnya sistem pengadaan pemerintah provinsi maupun kabupaten terhadap SK Presiden No. 54/2010, b) Semakin baiknya transparansi dan pertanggungjawaban Puskesmas yang terlibat dalam program reformasi Puskesmas mengenai operasionalisasinya kepada Klien, c) Semakin baiknya kualitas rencana kerja dan ToR terkait untuk kegiatan-kegiatan tertentu (peningkatan metode; target kinerja yang lebih realistis; alokasi tanggungjawab operasionalisasi yang tepat; anggaran yang lebih realistis; lebih baiknya target pencapaian kemajuan untuk indikator MPS, Revolusi KIA dan MDG. Indikator: a) Lima dari delapan mitra Dinkeskab (di bawah 3.1) mematuhi SK pengadaan dari Presiden No. 54/2010 mengenai pengumuman tender pengadaan dan hasilnya pada tahun 2012 dibandingkan dengan nihil pada tahun baseline 2010 b) Semua kabupaten yang terlibat dalam Reformasi Puskesmas telah meningkatkan jumlah Puskesmas yang menampilkan informasi di ruang tunggu mengenai visi, misi, nilai, strategi pelayanan dan penggunaan/realisasi BOK, Jamkesmas, Jampersal serta alur pelayanannya antara tahun 2010 dan 2012 dibandingkan dengan nihil pada tahun tahun baseline (2009) c) Delapan kabupaten mencapai 50% target tahunan dalam bidang kerja program AIPMNH pada tahun 2012 dibandingkan dengan situasi awal empat kabupaten (2010) Anggaran: AUD 54,839 AIPMNH akan bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten mitra dalam meningkatkan kapasitas untuk memantau realisasi keuangan melalui keterlibatan tutor akuntansi. Para tutor ini akan ditempatkan di masing-masing Dinkeskab dan memberikan pelatihan on-the job training dan bantuan teknis dalam aspek akuntansi untuk pengelolaan BOK, Jamkesmas, Jampersal, dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari lembaga donor. Mereka juga akan memastikan bahwa peraturan sepenuhnya dipahami oleh Kabupaten untuk mencegah eksklusi bantuan yang berbasis pada moral yang dipaksakan. AIPMNH akan mendukung mitra untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan kinerja program dengan:  Meningkatkan transparansi anggaran, termasuk target kinerja dan indikator;  Memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan standar praktik terbaik;  Menjawabi pengawasan dan keluhan publik;  Melaksanakan monitoring dan menerapkan sanksi;  Melaksanakan prakarsa Reformasi Puskesmas;  Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang program kesehatan pemerintah; dan  Memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kinerja Program di sektor kesehatan. Dukungan Tematis: Tema-tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan, PML, Pelibatan Masyarakat, Gender serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) semuanya berkontribusi terhadap pencapaian output ini.

20


Tujuan Output 3.3: Dukungan dana berbasis kinerja diberikan kepada lembaga dan organisasi yang memenuhi syarat tata-kelola dan akuntabilitas. Indikator: Sama dengan Output 3.2 – Sama seperti 3.2 (BOK, Jamkesmas, dan Jampersal funds adalah dana yang efektif bagi staf Puskesmas). Anggaran: AUD $0 Tidak akan ada kegiatan di bawah output ini dalam tahun 2012-13 karena sudah dimasukkan dalam output 3.2 yang memonitor penggunaan dana publik untuk layanan kesehatan secara efektif. Dana ini, pada dasarnya, sama dengan insentif yang diberikan melalui sektor publik. Peningkatan pelayanan dihargai dengan peningkatan pembayaran, yaitu biaya untuk layanan. Oleh karena itu, tidak ada kegiatan lebih lanjut yang dimasukkan atau dipantau untuk output ini dalam fase perpanjangan. AIPMNH akan terus mendukung mitra untuk melakukan program peningkatan kinerja manajer, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pengelolaan unit kerja mereka. Sistem insentif yang memadai dan sudah ada dalam system kesehatan di NTT serta bayangan mengenai kinerja sistem ini belum disadari saat ini. Sumber Daya yang ada memungkinkan program ini melakukan penelitian terbatas mengenai operasionalisasi untuk menyelidiki bagaimana meningkatkan fungsionalitas dari insentif yang ada dan mengkaji bagaimana mengurangi dis-insentif dan insentif yang salah. Dukungan Tematis: Berhubungan dengan tema Performance Planning and Management (PML). Tujuan Output 3.4: Semakin baiknya pengelolaan dana yang berasal dari banyak sumber dan koordinasi kegiatan di sektor kesehatan oleh mitra provinsi maupun kabupaten Indikator: Notulen pertemuan PRC, TWG, PCC, DCC dicatat dan didistrubsikan kepada para Mitra. Anggaran: AUD 148,053 AIPMNH mendukung Bappeda Provinsi dan Kabupaten dalam menjaga database mengenai lembaga donor. Pertemuan DCC dan PCC merupakan landasan kerjasama lintas sektoral antara SKPD untuk mencapai tujuan bersama yang dijabarkan dalam Revolusi KIA, serta memberikan kesempatan untuk melakukan koordinasi dan alokasi sumber daya. Keterlibatan tingkat tinggi akan terus dilanjutkan antara instansi pemerintah utama dan kantor Gubernur, DPRD (DPRD) dan komisi kesehatan untuk mengadvokasi koordinasi dan harmonisasi yang lebih efektif. AIPMNH akan terus bekerja sama dengan LSM yang bekerja di sektor kesehatan di NTT dan mendukung hubungan dengan UNFPA, UNDP, UNICEF, program AusAID lainnya serta lembaga donor bilateral. AIPMNH akan memberikan dukungan signifikan terhadap Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) melalui Strategi Gender agar bisa memainkan peran yang lebih menonjol dalam masalah kesehatan. Lebih banyaknya keterlibatan langsung staf BPP dalam kegiatan AIPMNH, termasuk dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terfokus, akan memberikan arah dan cara keterlibatan yang lebih baik.  Untuk isu-isu kegiatan yang spesifik, AIPMNH secara pro-aktif bertemu AIPD dan ACCESS untuk memastikan koordinasi yang baik dan kontribusi yang tepat sesuai dengan kapasitas teknisnya. Kontribusi berikut diharapkan dapat dilakukan selama tahun depan:  AIPD: Dukungan teknis untuk Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta SKPD dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis lima tahun (Renstra), dukungan teknis untuk memperkuat manajemen keuangan publik dan kapasitas pengadaan.

21


 ACCESS: Koordinasi dan dukungan program untuk fasilitator PNPM kecamatan dan perencanaan ADD yang memasukkan pro-KIBBLA dan kegiatan yang responsif gender.  Dipahami bahwa setiap program atau lembaga memiliki tujuan spesifik mereka sendiri, modalitas operasi, dan jejak geografis. Misalnya AIPD memiliki desain dengan menu Output adalah provinsi dan kabupaten terpilih (hanya 4 di NTT) dapat memilih. Tim AIPD NTT memiliki kekuatan di bidang perencanaan dan penganggaran, tetapi tidak untuk pengadaan. Wilayah kerja untuk program ACCESS di NTT bahkan lebih terbatas karena fokus mereka adalah peningkatan kapasitas intensif hanya di beberapa kecamatan dan desa. Oleh karena itu AIPMNH bekerja se-fleksibel, se-proaktif, dan se-kolaboratif mungkin dengan adanya semua kendala ini. Bila dianggap pantas maka AIPMNH berusaha mendorong kabupaten atau provinsi mitra untuk melibatkan langsung AIPD atau ACCESS melalui Sepadu/Sekber mereka, pada saat yang sama menjaga komunikasi informal untuk memastikan semua pihak sadar akan inisiatif yang relevan. Dukungan Tematis: Tema Monitoring dan Evaluasi akan memberikan dukungan dalam bentuk saling berbagi informasi dengan lembaga dan donor menuju penyelarasan kegiatan.

3.4.

Program Kerja Tema Bantuan Teknis

Penggunaan Tema Bantuan Teknis yang didanai lembaga donor menyediakan mekanisme investasi untuk pendekatan-pendekatan praktik terbaik berbasis bukti, intervensi serta tenaga spesialis untuk membantu kabupaten dan provinsi mencapai target tertentu ketika sumber daya lokalnya terbatas. Cara penyajian memberi penekanan pada membangun institusi setempat (pemerintah maupun nonpemerintah), untuk mengelola dan menyajikan layanan. Cara penyajian juga membangun lingkungan yang mendukung melalui jejaring dan pusat pengetahuan/knowledge hubs di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Perkiraan realisasi anggaran untuk tiap tema terdapat dalam Tabel 2 dan penjadwalan adalah pada 0. Tabel 2. Perkiraan anggaran untuk Tema-Tema Juli 2012 – Juni 2013 Tema

Juli 12–Juni 13* AUD

Layanan Klinis

2.104.776

Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan

2.125.227

Pelibatan Masyarakat

59.256

Monitoring dan Evaluasi

516.047

Gender

648.827

Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan

1.413.925

Komunikasi/Media

210.330

Pengembangan Ketenagaan

300.000

Penasihat/Partner Hired Adviser Costs Total

90.000 7.468.387

22


Layanan Klinis Fokus utama adalah untuk mengonsolidasikan Program Sister Hospital di 11 RSUD kabupaten, sambil berjuang untuk memastikan bahwa dukungan berkelanjutan akan tersedia sampai dokter spesialis lokal cukup tersedia dalam memenuhi kebutuhan KIA. Hubungan lintas sektor antara Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan dengan Monitoring dan Evaluasi telah dibangun dan kapasitas para manajer unit di RS serta pelaporan dan penggunaan data akan terus dikembangkan untuk perencanaan yang lebih baik. Setiap RSUD kabupaten memiliki Rencana Kerja spesifik yang coba menjawabi perbaikan di bidang layanan klinis dan manajemen. Sekitar 13 dokter spesialis dari NTT yang mengikuti pendidikan di tempat lain di Indonesia akan berhak menyandang status pegawai negeri pada tahun 2012. AIPMNH melalui program Sister Hosptial akan bekerja sama dengan mitra untuk menarik kembali para spesialis tersebut kembali ke NTT sehingga mengurangi beban pengalihdayaan/outsourcing. Dinkesprov dan UGM akan mengawasi dan memberi laporan mengenai jumlah dan lokasi dari para dokter spesialis yang kembali. Akan ada penekanan lebih besar dalam hal peningkatan pelaporan dan analisis kemajuan oleh kabupaten dan Sister Hospital, dan juga oleh Sub-Kontraktor Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi (UGM). Kontrak yang ada akan diperpanjang sampai akhir Desember 2012 dimana terdapat pembaruan Scope of Services yang mencerminkan berbagai kemajuan dan kebutuhan yang muncul dari RSUD kabupaten. Jika AusAID memerlukan tahun transisi tambahan maka kontrak bisa diperpanjang berdasarkan keperluan tersebut. Namun upaya telah dilakukan untuk mengadvokasi semua pihak (Kemkes, Pemda, sekolah-sekolah kesehatan, serta lembaga donor) untuk terus bekerjasama menyelaraskan sumber daya dalam rangka mendukung program ini sampai dengan tenaga spesialis sudah mencukupi di NTT sesuai kebutuhan setempat. Diskusi akan dilakukan dengan RS Saiful Anwar dan Universitas Brawijaya di Malang untuk mengembangkan program pendidikan-spesialis dengan spesialis yang ada di RSUD Provinsi NTT. Melalui kolaborasi dan koordinasi dengan institusi-institusi tersebut, Fakultas Kedokteran Undana akan membangun pendidikan spesialis di provinsi NTT secara bertahap. Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan Tema ini telah memperoleh perhatian amat besar selama dua tahun terakhir. Karena tingkat pendanaan yang tersedia untuk kabupaten dan kecamatan di bidang kesehatan telah meningkat demikian juga pentingnya pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Fokus dari bidang-bidang utama untuk sisa jangka waktu program AIPMNH adalah sistem e-procurement dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan Jamkesmas, Jamkesda, BOK, dan Jampersal. Upaya-upaya dalam tema ini akan semakin padat selama Sembilan bulan ke depan dengan adanya pelatihan tambahan dan akreditasi petugas pengadaan; tindak lanjut serta monitoring dan supervise yang ketat terhadap realisasi BOK, Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di kabupaten dan Puskesmas; serta penguatan system pengelolaan aset di RSUD kabupaten (terkait dengan Program Sister Hospital) dan Puskesmas PONED. Para tutor di bidang akuntansi sedang dalam proses perekrutan oleh pihak Mitra, dengan menggunakan dana AAIF, untuk memberikan dukungan teknis tambahan kepada para manajer sektor kesehatan di kabupaten dan kecamatan. NTT terus memiliki reputasi yang relatif buruk dalam hal korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Program AIPMNH di bidang reformasi kelembagaan dalam praktik pengadaan dan pengelolaan keuangan publik di sektor kesehatan berkontribusi penting untuk mengatasi masalah ini. Dalam waktu sisa Program AIPMNH, akan dilakukan kolaborasi yang lebih erat dengan AIPD untuk melanjutkan dan memperluas upaya ini.

23


Pelibatan Masyarakat Sekitar 30 Mentor Pelibatan Masyarakat (CEM) telah direkrut oleh Pemda Kabupaten (BPMPD), dan didanai oleh AIPMNH, untuk bekerja secara intensif di bidang revitalisasi posyandu, memperluas dan memantapkan jejaring Desa Siaga yang sudah ada, serta Reformasi Puskesmas. Para mentor dikontrak sampai akhir Desember 2012. Selama periode ini pekerjaan mereka akan berfokus pada konsolidasi kegiatan rutin dan memotivasi masyarakat serta staf kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan. Perhatian yang lebih besar akan diberikan untuk mencapai sinergi antara PNPM, ADD, Dana Pembangunan Desa Provinsi (Anggur Merah) dan dana kesehatan. Pada awal tahun 2012 tim teknis CE akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten mengadvokasi sumber daya posisi ini untuk tahun-tahun berikutnya. Perbandingan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dari informasi awal/baseline dengan data yang dikumpulkan pada akhir 2012 adalah hal yang penting untuk pendanaan dari pemerintah di masa mendatang. BPMPD tidak memiliki sistem informasi yang canggih seperti sektor kesehatan, dan akibatnya Tim CE akan berupaya untuk semakin memperkuat sistem mereka agar lebih fungsional untuk kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Ada kerjasama erat antara tim teknis CE dengan program PNPM dan ACCESS yang beroperasi di NTT. Pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT membiayai sendiri program desa Anggur Merah/Desa Mandiri dengan mencairkan sejumlah besar dana untuk program pembangunan. Bimbingan yang sangat terbatas disediakan untuk penggunaan dana tersebut. Tim Pelibatan Masyarakat dari AIPMNH sedang berupaya untuk memperkuat panduan yang sudah ada dalam hubungannya dengan proses Pra-Musrenbang dan Musrenbang. Monitoring dan Evaluasi Program SIKDA saat ini sedang berjalan di semua kabupaten di NTT (termasuk kabupaten nonAIPMNH) dimana semua kabupaten saat ini menggunakan system informasi umum. Upaya tindak lanjut dan pengawasan akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2012 untuk memastikan bahwa semua Puskesmas dan para manajer di kabupaten dapat menggunakan sistem informasi secara tepat. Scopes of Services untuk dua sub-kontrak yang lebih kecil akan segera ditenderkan:  Desain dan penerapan system pemetaan kesehatan dengan menggunakan teknologi GIS yang menghubungkan kegiatan SIKDA dengan kegiatan Surveilans  Desain dan penerapan DQIS (kualitas data pada sistem penerapan) Sub-kontrak pemetaan didasarkan pada pekerjaan terdahulu yang dilakukan oleh Charles Darwin University, dan program GIS dari Badan Pembangunan Jerman di NTT. Koordinator Monitoring dan Evaluasi bersama dengan Penasihat M&E akan terus bekerjasama secara erat menganalisa informasi kesehatan dari provinsi maupun kabupaten untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan dan target Revolusi KIA. Hal ini akan mendukung Kajian Khusus yang akan diawasi oleh Penasihat M&E untuk menjawabi kebutuhan informasi yang diminta oleh AusAID.

24


Gender Sub-kontrak gender telah diberikan. Tim gender telah dimobilisasi ke Kupang pada awal Maret 2012. Rencana kegiatan akan diselesaikan pada awal April dan akan didasarkan pada Strategi Gender dan Audit Gender tingkat kabupaten yang dikoordinasikan oleh bekas tim Gender terdahulu. Fokus utama rencana tersebut adalah mengintegrasikan program GSI ke dalam unit Desa Siaga, membangun pemahaman dan aplikasi alat dalam mengintegrasikan gender ke dalam protokol perencanaan, keluarga berencana, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat waktu yang terbatas dan sifat ambisius dari Strategi Gender, maka tim gender harus sangat selektif dan berfokus pada rencana kerja mereka. Pelaksanaannya akan dibantu melalui perekrutan fasilitator gender berbasis kabupaten. Gender Hub provinsi dan lembaga-lembaga pemerintah serta LSM terkait akan memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan. Ada risiko bahwa implementasi strategi gender dapat mengalami gangguan dari partai politik lokal. Karena itu, Direktur Kemitraan dan Manajer Operasi/Wakil Direktur Kemitraan akan mengambil peran utama dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan sub-program Gender. Komunikasi yang erat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa saja menjadi bagian dari risiko tersebut. Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan (PML) berfokus pada penguatan kapasitas manajemen pada tiga unit manajemen utama: Puskesmas, Rumah Sakit, serta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi. Program PML telah dimulai di sebelas rumah sakit Kabupaten melalui program Sistern Hospital dan dikoordinasikan oleh UGM. Program ini memberikan sinergi yang baik antara manajemen sistem rumah sakit dan penyajian pelayanannya. Tim manajemeh RSUD kabupaten telah menyelesaikan standardisasi kompetensi manajemen dan akan menyelesaikan rencana manajemen pada akhir April 2012. Hal ini menjadi basis dari ‘kontrak kerja’ dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2012. Program kedua di bawah tema PML berofokus pada tim manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Scopes of Services telah diselesaikan dan disepakati oleh Dinkesprov. Perancangannya melibatkan sekitar 6 Puskesmas dari 4 kabupaten terpilih yang akan menjalani program pelatihan manajemen kala karya/in-service bulanan selama 6 bulan dan kegiatan-kegiatan pemecahan masalah praktis yang diintegrasikan dengan mini-lokakarya di tingkat kabupaten dan Puskesmas. Tindak lanjut pengawasan dari tim manajemen kabupaten akan digunakan untuk mendampingi dan membimbing penerapan solusi praktis di tingkat lokal dan berbiaya murah. Sampai akhir bulan Desember 2012 setiap kabupaten yang berpartisipasi akan sudah memiliki rencana jangka menengah untuk keberlanjutan penguatan manajemen Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten. Penekanannya adalah pada membangun kapasitas manajemen kabupaten dan Puskesmas lokal, sehingga solusi-solusi yang relatif sederhana bisa diterapkan untuk memecahkan berbagai yang persoalan yang sering muncul dalam penyajian pelayanan. Bila perlu, untuk menjamin keberlanjutan, pembiayaan fungsi-fungsi manajemen yang sesuai akan diintegrasikan ke dalam anggaran BOK dan Jamkesmas/Jampersal. Sebuah konsorsium yang terdiri dari Asosiasi Kesehatan Publik Indonesia dan Bapelkes akan memberikan pengawasan teknis dan koordinasi pelatihan. UGM akan terus menyajikan manajemen teknis dan pemantauan program PML dengan sinergi yang dihasilkan antara manajemen di tingkat rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten, dan Puskesmas. Pada saat yang sama, program untuk memperkuat rujukan dari fasilitas kesehatan yang ada di desa ke rumah sakit juga diintegrasikan ke dalam upaya-upaya PML dan Sister Hospital.

25


Anggaran Provinsi dan Kabupaten memiliki kemampuan terbatas untuk terus memperkuat kapasitas manajemen sehingga perlu untuk terus-menerus memberdayakan tim manajemen PML dan mentor di setiap tingkatan dalam rangka konsolidasi praktik pengelolaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi agar mendapat dukungan dana dari lembaga donor selama beberapa tahun ke depan dan program ini sesuai dengan tujuan program HSS AusAID. Juga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat. 4 kabupaten sengaja dipilih berbeda dengan program HSS karena dimaksudkan sebagai komplimen program HSS, dan bukan duplikasi upaya/kegiatan di kabupaten yang sama. Strategi ini juga akan mencapai cakupan program yang lebih besar secepat mungkin. Komunikasi Strategi Komunikasi melibatkan pengembangan keterampilan dalam merancang media untuk Bagian Promosi Kesehatan dan Dinkesprov terkait, dan juga berfokus pada perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Inti dari perubahan perilaku berfokus pada persalinan di fasilitas kesehatan dan keluarga berencana. Konsekuensinya, sebagian besar upaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 sejauh ini adalah berupa pelatihan bagi staf BKKBN dan Dinas Kesehatan mengenai perubahan perilaku serta teknik dan metodologi komunikasi. Selama sisa periode tahun 2012, program perubahan perilaku, komunikasi dan media akan melibatkan mitra provinsi dan kabupaten dalam memobilisasi dan memotivasi masyarakat di berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu dan bayi melalui program keluarga berencana. Yang menjadi target dari strategi komunikasi adalah masyarakat, penyaji layanan, para manajer, serta pembuat kebijakan dan pemegang hak anggaran. Pengembangan tema komunikasi untuk jangka yang lebih panjang diharapkan muncul dalam desain bantuan selanjutnya di bawah program HSS dan KIBBLA yang baru untuk tahun 2013-2018. Spesialis Komunikasi dan Diplomasi Publik juga akan terus mengembangkan dan memproduksi Buletin, Good News Stories, secara teratur dan membantu penyebaran hasil-hasil AIPMNH dan Revolusi KIA kepada para pemangku kepentingan di Indonesia dan Australia. Pengembangan Ketenagaan Kemitraan sedang menyelesaikan desain Scope of Services untuk tema Pengembangan Ketenagaan. Tema tersebut akan melengkapi upaya yang dilakukan di bawah program HSS, dan kelancaran transisi menuju program KIBBLA AusAID yang baru. Tujuan dari tema ini adalah memberikan bantuan kepada mitra dalam mengelola distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Tema ini memiliki tiga elemen utama:  Kebijakan dan penguatan/enforcement  Sistem informasi SDM (HRIS) atau system pemetaan  Workload indicator supply needs (WISN)/ kebutuhan ketenagaan berdasarkan indikator beban kerja Tiga posisi utama akan direkrut (Kebijakan, HRIS, WISN) dan bekerja di Kantor Dinkesprov. Para spesialis ini akan membantu pengembangan dan penerapan rencana kerja yang menjawabi tiap elemen di atas. Pendekatan utamanya adalah memanfaatkan kebijakan yang sudah ada, database SDM, dan alat penilaian WISN di tingkat kabupaten untuk menjawabi persoalan distribusi ketenagaan dan pengelolaannya. Rencana kerja tersebut akan dilaksanakan di 4 kabupaten (sama dengan program PML Puskesmas, tetapi berbeda dari kabupaten HSS). Pemilihan kabupaten yang berbeda dengan program HSS dilakukan untuk memastikan adanya saling melengkapi antara program dan meningkatkan cakupan

26


wilayah kerja secepat mungkin dalam wilayah NTT. Alat khusus untuk ini telah dikembangkan dan diterapkan di tempat lain di Indonesia (WISN). Database ketenagaan Kemkes (disimpan untuk tujuan penggajian) akan menjadi dasar untuk memperluas pelatihan dan fungsi pemetaan. Tema ini terkait erat dengan tema Performance Management and Leadership dan peran dari para manajer Puskesmas dalam mendukung pemenuhan target penyajian layanan kesehatan. Tema ini juga akan memenuhi kebutuhan informasi dari para pimpinan di kabupaten, serta lembaga-lembaga donor di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Diharapkan bahwa tema ini akan melengkapi elemen ketenagaan dalam program HSS AusAID yang dimulai pada bulan Juli 2012. Kerja sama dan konsultasi yang erat dengan PPSDM Kemkes akan diteruskan untuk memastikan replikasinya di daerah lain.

4.

ISU-ISU LINTAS SEKTOR

4.1.

Kemiskinan

AIPMNH sudah memfokuskan sebagian besar upayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan berkualitas baik. Kemitraan akan terus memfokuskan upayanya pada masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, di mana banyak terdapat masyarakat miskin. Peningkatan kinerja BOK, Jamkesmas dan Jampersal serta inisiatif pelengkap yang disediakan oleh program PNPM akan membantu mengurangi biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan memperkuat penyediaan layanan, dan meningkatkan kualitas layanan.

4.2.

Inklusi sosial

Selama 12 bulan ke depan AIPMNH akan terus secara aktif menangani kesetaraan gender, kecacatan, HIV, etnis, ras dan usia melalui rencana kerja dan kegiatan Mitra. Semua ini adalah isu-isu penting dan saling terkait satu sama lainnya. Sebagai contoh, seorang wanita cacat lebih rentan terhadap pelecehan seksual dan ancaman tertular HIV. Melibatkan kelompok-kelompok ini secara khusus dalam kegiatan pembangunan kesehatan KIA sangat penting untuk pencapaian Menuju Persalinan Selamat dan Tujuan Pembangunan Milenium. Pendekatan terpadu sedang digunakan untuk mengatasi masalah dan tantangan melalui peningkatan Strategi Gender, program keterlibatan masyarakat, dan layanan klinis. Kegiatan AIPMNH untuk konseling kontrasepsi, perawatan antenatal dan postnatal terpadu (untuk mengatasi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dan kebutuhan KB yang tak terpenuhi), program promosi kesehatan dan pelibatan masyarakat (Desa Siaga, Puskesmas Reformasi, Revitalisasi Posyandu, akses asuransi kesehatan) mendukung prinsip-prinsip inklusi sosial dan hak-hak reproduksi. Menyadari keterkaitan antara kecacatan yang dapat dicegah dan kesehatan ibu, Program juga menangani kehamilan yang terkait dengan kecacatan, yang disebabkan oleh perawatan darurat obstetrik yang tidak memadai dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan sistem kesehatan, dan kebutuhan khusus perempuan cacat dalam mengakses layanan KIA. Upaya tambahan akan dilakukan dalam tahun akhir dari Program untuk mendorong pemerintah daerah memasukkan tindakan konkrit yang inklusif sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka, khususnya yang berdampak bahwa pada KIBBLA.

4.3.

Lingkungan

Renovasi fasilitas kesehatan selama paruh kedua tahun 2012 akan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan, dan menghindari paparan orang terhadap bahan berbahaya seperti asbes. Renovasi fasilitas kesehatan juga akan menangani pembuangan limbah medis yang

27


dapat menyebabkan meningkatnya paparan penyakit yang ditularkan melalui vektor atau menyebabkan risiko bagi masyarakat atau lingkungan. Kemitraan ini juga akan berusaha untuk membangun kapasitas stakeholder dalam menggunakan sistem pengelolaan dan pembuangan limbah yang tepat (seperti penyediaan dan penggunaan yang dirancang dengan insinerator), sanitasi, kesadaran kebersihan serta penanganan dan penyimpanan zat berbahaya secara aman.

5.

MANAJEMEN RISIKO

12 bulan ke depan program AIPMNH cenderung menimbulkan risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan menengah dan jangka panjang dari Program sebagaimana tercantum dalam PDD. Sumber risiko adalah:  Mitra Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat (Pemda dan Kementerian Kesehatan) tidak menyiapkan dan tidak memiliki komitmen terhadap sumber daya yang memadai untuk berkontribusi dalam mempertahankan berbagai inisiatif penting yang sedang dilakukan saat ini. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten perlu menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mempertahankan (minimal) pelaksanaan program. Kementerian Kesehatan nasional perlu berkontribusi dan menyelaraskan sumber daya yang memadai dengan lembaga donor untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan dan investasi yang telah dimulai. Ini adalah biaya yang relatif biasa saja pada skala nasional, tetapi signifikan untuk NTT.  Para Mitra, dalam Lokakarya Best Practice Maret 2012, telah mengindikasikan bahwa mereka akan melanjutkan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan utama dengan cara mereka.  AusAID tidak melanjutkan dukungan terhadap upaya yang dilakukan di bawah Desain Program AIPMNH yang asli. Untungnya AusAID telah memulai persiapan untuk program KIBBLA lanjutan yang kemungkinan akan termasuk NTT. Namun perubahan signifikan terhadap serangkaian kegiatan dan bahkan modalitas bisa sangat mengganggu pelaksanaan program dan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap momentum.  Lembaga donor, termasuk program AusAID lainnya, memutuskan untuk tidak menggunakan biaya satuan standar yang dikembangkan dan disepakati oleh pemerintah daerah di NTT dan AIPMNH. Biaya satuan standar (SBU) adalah instrumen yang penting untuk bisa bekerja dalam Sistem Pemerintah Indonesia. Ada indikasi bahwa beberapa program AusAID berusaha untuk kembali ke sistem tunggal/single system, mengadopsi standar nasional, sehingga menghindari isu-isu seperti kapasitas kabupaten dalam memenuhi dana tingkat nasional, dan mengurangi kapasitas mereka dalam memberikan anggaran pendamping yang setara.  Gangguan eksternal dan pengaruh politik atas prosedur pengadaan Program AIPMNH membahayakan pelaksanaan pengadaan yang dikelola mitra dengan menggunakan dana lembaga donor. Risiko spesifik Kemitraan dan strategi penanganan risiko untuk mengurangi risiko telah teridentifikasi dan dihimpun dalam Matriks Penanganan Risiko/Risk Management Matrix dalam 0. Matriks Penanganan Risiko juga memberi rincian mengenai respons dari berbagai mitra apabila risiko tersebut betul terjadi atau berpoetensi untuk terjadi. Setiap kejadian risiko dievaluasi dampaknya dan hal ini akan menentukan fokus dan prioritas pengelolaan dan pelaksanaan Kemitraan. Manajemen risiko dan mitigasi terdiri dari proses sistematis dalam menilai dan menangani risiko tersebut. Filosofi dasar manajemen risiko dalam Program AIPMNH adalah bahwa jika risiko kecil dikelola secara efisien dan efektif, maka risiko yang lebih besar cenderung tidak terjadi. Hal ini diperkuat lagi dalam pertemuan koordinasi antara para penasihat AIPMNH, manajemen, Mitra; serta pertemuan-pertemuan: PRC, PCC dan DCC.

28


Sifat alamiah dari Kemitraan adalah bahwa AIPMNH masuk dalam system Pemerintah Indonesia. Hal ini memungkinkan hubungan yang harus dipupuk, tetapi paparan/exposure yang lebih besar bagi tim. Hal ini khususnya berlaku bagi anggota tim yang terlibat dalam pengadaan. Menjaga jarak profesional dan menghormati mitra dan sub-kontraktor setiap saat adalah hal yang sangat penting. Anggota tim AIPMNH tidak boleh dipengaruhi selama tahapan proses pengadaan. Manajemen risiko fidusia selalu berada dalam pikiran staf AIPMNH. AIPMNH akan terus menjalankan sesi pelatihan interaktif Kesadaran Keuangan untuk memperkuat prinsip-prinsip setara nilai uang, bagaimana menulis Terms of Reference dan bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban. Pelatihan akan didukung oleh umpan balik di tempat kerja yang diberikan terus menerus kepada staf administrasi di kabupaten dan DPC selain dari audit rutin. Kemitraan merasa yakin bahwa meskipun selalu ada risiko bagi semua pihak, ada bukti bahwa sudah ada semangat kepemilikan dan keterbukaan, menyepakati hal-hal yang menjadi tujuan dan hasil bersama, dan pemahaman akan prinsip-prinsip dasar dan tata kelola yang baik akan terus melandasi kemajuan yang terjadi di masa mendatang.

6.

JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Perkiraan realisasi anggaran disajikan dalam 0 untuk Operating Account dan dalam 0 untuk Approved Activity Implementation Fund. Operating Account mencakupi:  Personel Teknis  Staf Pendukung PSU  Koordinator Kabupaten dan Provinsi serta Staf Pendukung Administrasi  Peralatan Program dan Biaya Operasional Approved Activity Implementation Fund mencakupi semua kegiatan yang dijadwalkan menurut output dan tema untuk Kabupaten dan Provinsi dalam periode Juli 2012 – Juni 2013.

7.

PEMBAYARAN PENCAPAIAN/MILESTONE PAYMENT

Pencapaian dan pembayaran pencapaian untuk Juli 2012 sampai Juni 2013 terdapat dalam Tabel 3. Tabel 3. Pencapaian dan Tanggal Jatuh Tempo Juli 2012 – Juni 2013 No.

Pencapaian

Jatuh Tempo

11

Laporan Kemajuan Jan – Juni 2012 dan Draf Rencana Serah Terima

30 September 2012

12

Laporan Penyelesaian Kegiatan

31 Maret 2013

29

Annex 1 Personnel Schedule

30

AIPMNH PERSONNEL SCHEDULE: July 2012 - June 2013 NAME

POSITION

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

ADVISERS Louise Simpson

Partnership Director

John Wilkinson

Operations Manager/Deputy Partnership Director

Frankie Hartanto

Health Systems Advisor

Angela Taggart

Maternal and Neonatal Health Advisor

Remy Agus

Procurement and Probity Advisor

Tim O'Shaugnessy

M&E advisor Communications and Public Diplomacy Specialist Community Engagement Advisor

Sarah Gray John Strain

PSU STAFF Maradata Kale

Finance Manager

Maria Oktaviani Dua Bunga

Office Manager

Helena Maria L Seran

Finance Assistant 2

Ria Pah

Assistant Office Manager

Adriana Ludoni

Finance Assistant 1

Edel Mary Quien Mole

Public Relation / Translator Coordinator

Monitor Krisbrianto Rubino

IT Manager

Michael Djami

Office Assistant/Storeman

Yane Ngaddi

Admin/ Finance PSU

31

Jun-13

NAME

POSITION

Yulius Gae Lomi

Driver PSU

Endi Alfa Edison Kuman

Driver PSU

Hamsya Mappa

Contract Manager

TBA

Assistant Contracts Manager

Yohannes Sebastianus

Translator/ Interpreter

Ester Kana

M&E Data Manager

Wiwin Damayanti

National Liaison Officer

Sigit Prabowo

QA & Construction Manager

Yoseph Petrus Laku Mali

Revitalisasi Posyandu

John Thomas Ire

koordinator Desa Siaga

Raymundus Lema

Perencanaan Musrenbang

Hadi Wibawa

reformasi Puskesmas

Giant Noman Praceka

Administration Officer

Agnes Debi Rostin Angkasa

Admin Assistant 1

Sarifa Assa

Admin Assistant 2

Stefanus Riwu

Office Assistant/Storeman Aula Office

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

DISTRICT AND PROVINCIAL COORDINATORS & ADMINISTRATIVE SUPPORT STAFF Ign Henyo Kerong, Dr.

Provincial Program Coordinator

32

Jun-13

NAME

POSITION

Yuli Butu, Dr.

Deputy Provincial Program Coordinator

Teldiana H.A. Bunga

Provincial Liaison Officer

Abdul Mamnun Hatma

District Program Coordinator Ende

Nugroho

District Program Coordinator Kota Kupang

Robert Tulus Feubner Hutabarat

District Program Coordinator Lembata

Slamet Riyadi

District Program Coordinator Manggarai

Saprijal

District Program Coordinator Manggarai Barat

Caecilia Sadipun

District Program Coordinator Ngada

Yublina Pandarangga

District Program Coordinator Sumba Barat

Teng Bernardus

District Program Coordinator Sikka

Wa Ode Diah Fardilah Oba

District Program Coordinator Sumba Timur

Selviriana Agustina Bela

Distict Admin/ Finance Assistant Sikka

Katarina Floranza

Distict Admin/ Finance Assistant Kota Kupang

Dyah Sih Wineda

Distict Admin/ Finance Assistant Lembata

Gaudencia Ringa Deu

Distict Admin/ Finance Assistant Ngada

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

33

Jun-13

NAME

POSITION

Simon Tondeng

Distict Admin/ Finance Assistant Manggarai Barat

Rambu Kadi

Distict Admin/ Finance Assistant Sumba Barat

Muhidin Ma’mun

Distict Admin/ Finance Assistant Sumba Timur

Marselinus Levi

Distict Admin/ Finance Assistant Manggarai

Maria Dince

Distict Admin/ Finance Assistant Ende

Sebastianus Mboja

Driver District Ende

Petrus Ola

Driver District Lembata

Kornelis N Awa

Driver District Manggarai Barat

Paul Samador da Cunha Hamdany H. Liawat Melkianus Fallo Rafael Min (Rafael) Octovianus Wempy (Octo)

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Driver District Sumba Timur Driver District Kota Kupang Driver District Sumba Barat Driver District Manggarai Driver District Sikka

Yoakim Asy

District Program Coordinator Kabupaten Kupang

Onesimus Yohanes Markus Lauata

District Program Coordinator TTS

Andreas Bria

Aug-12

Driver District Ngada

Mesak Tefbana

Stefanus Bere

Jul-12

District Program Coordinator TTU District Program Coordinator Belu

34

Jun-13

NAME

Melky Saudila Yohanes Made Supardi

POSITION

Distict Admin/ Finance Assistant TTS

Imelda Yenni Djebaru

Distict Admin/ Finance Assistant TTU

Anita Theresia Katho

Distict Admin/ Finance Assistant Belu

Bathasar Dini

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Distict Admin/ Finance Assistant Flores Timur Driver District Kabupaten Kupang

Jonathan Alex Manuleu

Driver District TTS

Tarsisius Lobo

Driver District TTU

Richardo Suharto Angi Agustinus N Wedjo

Aug-12

District Program Coordinator Flores Timur Distict Admin/ Finance Assistant Kabupaten Kupang

Hermin Tandiboro

Daniel Bilaut

Jul-12

Driver District Belu Driver District Flores Timur

AAIF FUNDED STAFF Elisabeth Umpenawany

Clinical Services ANC/PNC

Dr. Yvonne Paula Tibuludji

Monitoring & Evaluation Program Coordinator

Dr. Yustina Yudha Nita Dr. Idawati Trisno Koamesah

Health Planning and Budgeting

Wilhelmus Kabosu

Coordinator – Finance and Good Governance

Natalino Mella

Media/Design advisor

Clinical Services Advisor

35

Jun-13

NAME

TBA TBA

POSITION

Site Monitors Puskesmas program

TBA (3 positions)

Field Supervisors Puskesmas Program

TBA TBA TBA (2 positions) Kwartina Dano Data Quality Specialists SIKDA (4 positions)

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Human Resource Development Policy Advisor Health Workforce Information System Advisor

TBA (11 positions)

Noviar Firdaus

Jul-12

MEP Engineer Puskesmas program QA Engineer Puskesmas program QC Engineer Puskesmas program Drafters Puskesmas program Administration Assistant Puskesmas Program TBA

SUB-CONTRACTED GROUPS SIKDA Dr Gatot Soerono

Team Leader 4 advisers, 3 data entry staff, 8 additional staff to be hired May 2012, one admin, one driver

Gender Yanti Lacsana

Team Leader 2 advisers, one admin, one driver

36

Jun-13

Annex 2 Risk Matrix

37

The Risk Management Matrix contains an assessment of risk based on the following criteria: L = Likelihood of occurrence (1=Rare, 2=Unlikely, 3=Possible, 4=Likely, 5=Almost certain) C = Consequence of occurring (1=Negligible, 2=Minor, 3=Moderate, 4=Major, 5=Severe) R = Risk level - a combination of the above two assessments (E=Extreme, H=High, M=Medium, L=Low)

Component 1: Service Delivery and Community Engagement Function/Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

Provincial and district government agency’s (Bappeda, PHO/ DHO) managers

Planning processes do not result in the selection of appropriate or effective activities and as a result implementation is not effective in achieving MNH outcomes.

As the Partnership specifies outputs and outcomes, but maintains flexibility in choice of activities, the activities selected may not be the most effective or efficient in achieving MNH outcomes, may not address the key constraints; or may be implemented in a poor quality way which reduces effectiveness.

2

3

H

The Partnership has and will continue to provide significant resources to build capacity for improved data analysis, prioritisation and preparation of medium term strategic and investment plans as a basis for annual work plans and selection of activities. Work plans will also be subject to appraisal. This should improve the selection of activities. The role of the health technical advisors will ensure that effective activities are selected for implementation. The identification of performance outcomes, reporting on these outcomes, audit of these reports and conditionality for further funding on performance will contribute to improving the quality of implementation.

Partner agencies may not have sufficient skills for the analysis phase of planning resulting in less strategic activities. Partners are also limited in their decision making processes as they do not have access to reliable up-to-date data in the clinical and financial areas.


Activities do not achieve Value for Money.

Activities conducted by the Implementing Agencies in the Districts and the Province do not provide value for money either by the low quality, not being fit for purpose, the cost of running the activity, insufficient human resources, poor scheduling, lack of accountability and acquittal of funds and

The Program will assist the GoI with the information collection and analysis processes.

3

4

H

All activity Plans will be reviewed prior to approval of funds to run the activity. Discussions will be held with DPCs to ensure that the proposals comply with AIPMNH requirements. Workplans and activities will be reviewed by the DPC and AIPMNH Technical Advisers to ensure that the appropriate human resources are available. Reviews will be carried out of Activity reports to see if there are issues that need to be addressed across the Program. All activities will complete an

38

Function/Level

Risk

Issue

L

C

R

compliance with AIPMNH requirements.

Risk Mitigation evaluation and these will be reviewed by the DPC and the Adviser to check for quality assurance. If a presenter is found not to be of a sufficient quality, then that person/ organisation will be contacted with the feedback and they face the risk not be used again. Financial Awareness Training workshops will continue throughout the Extension Phase.

Provincial and

Provincial and

Provincial Dinkes develop their work plans

district government agency’s

District work plans do not align due to

(Bappeda, PHO/ DHO) managers

the timing of preparation.

in isolation to Districts. Their activities and functions are not built into the District work plans.

Technical and

Difficulty in

High quality Indonesian technical advisers

training support for improvements in system function and service delivery

identifying or engaging providers of technical advice, researchers and trainers/ capacity builders to support the improvement in MNH services and health systems.

in health are in great demand and there is not sufficient quantity. In NTT this situation is more acute and local technical advisers may require support to build their skills and capacities. International expertise may not have the understanding to effectively engage; resulting in poor sustainability.

4

4

M

The role of the Provincial Coordinator is to monitor and manage the Provincial work plans within the Province to disseminate strategies to Districts. The Program will support those linkages. The role of the provincial Coordinator is now well-understood by DPCs and Districts and there is now greater cohesion. However, this is always a risk.

3

4

H

The MC will seek innovative ways of engaging national and particularly local technical expertise to support the Partnership, and will also encourage mentoring and twinning between more experienced and local providers in order to build local capacity. This is especially the case for the Sister Hospitals Program. With the advent of e-Procurement, the TA Pool will see increased activity. The Partnership will also assess and provide support to local training providers and system support organisations, including NGOs, to improve their capacity to engage with and support the health sector and MNH in particular. A key feature of AIPMNH strategy is to take a longterm approach to build local technical capacity by partnering with government and non-government institutions, including Nusa Cendana University with other highly reputed agencies and universities in Indonesia (such as University of Indonesia, Airlangga, University of Gadjah Mada, and UnHas) and overseas (University of Singapore, University of Melbourne,

39

Function/Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation University of Queensland).

Health Care providers in Puskesmas and villages.

Health care providers particularly in rural areas lack the time, willingness/ motivation, or capacity to improve their practices and service delivery.

Eastern Indonesia and NTT in particular has difficulty in sourcing and retaining appropriately trained health care providers to work in rural areas. Health workers, especially in the remote areas often lack motivation or interest in improving their skills or practices to improve service delivery.

3

4

H

The Partnership will address this issue at several levels, through working to improve health human resource planning and management, strengthening the manager’s skills and resources, providing training for health workers and providing additional funding for activities as an incentive (Payment for Performance) for health workers to achieve service delivery targets. The Program will also work with the Province to identify key intangible motivators such as better management supervision and better access to training and facilities. The Program will also raise community awareness with community education activities relating to waste management and sanitation in the Puskesmas Renovation construction activities.

2

4

H

Monitoring of outcomes will include disaggregating by location

Health Care

Health care

In efforts to achieve outcome targets, it

providers in Puskesmas and villages.

workers may neglect the hard to reach and poor.

may be more efficient and easier to improve services to the already served, and difficult to improve services to those who are geographically isolated or lack resources to access services.

Community,

Community

Interventions to improve service

families and women.

reluctance or inability to use services provided.

availability and quality are easier to implement and may be more attractive to managers, than interventions to improve community awareness, willingness and capacity to use services. Community engagement with services will also be limited by the context of community – government agency interaction, the

and where possible socio-economic status (SES) (or use of location as a proxy for SES) to ensure improvements in access for the hard to reach. Appraisal of plans and performance reports will also need to consider the extent to which the poor have benefited. There will be potential for funding of activities specifically aimed at the poor and remote areas. 3

4

H

Community directed outputs have been included in component one, based on the national MPS strategies, to encourage health agencies and staff to develop their role in engaging with communities, rather than consider this the role of other agencies. Outputs in component two seeks to increase the capacity of organisations which can support communities in improving their awareness and engaging with health care providers. This aspect will need attention from the TA in

40

Function/Level

Risk

Issue

L

C

R

ensuring that plans adequately reflect an integrated approach.

weakness of community organisations, and general lack of a strong community development approach, and the community’s own attitudes of disengagement from government Partnerships. Community, families and women.

Community reluctance or inability to change practices or behaviours.

Communities, and particularly families and women, have strong traditional beliefs and practices. Attitudinal and behavioural change is complex, especially in the areas of maternal health and gender. There has been reluctance toward health seeking behaviour and advice of health care workers, particularly in regard to birthing practices, and referral of high risk patients to hospital.

Risk Mitigation

3

4

H

The Partnership will provide a communication strategy to provide information and education to communities in general, and to families and couples in particular on MNH health issues. The Partnership will support community engagement programs and also develop the skills and capacity of health workers, community organisations, and other government agencies to encourage healthy behaviours and practices.

41

Component 2: Health Systems Support Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

Provincial and

Availability and

GoI agency managers face competing

2

4

H

Implementation needs to proceed at the pace and capacity of

district

capacity of GoI

demands from national agency level, from

GoI managers and AusAID and Partnership staff need to be

government

agency resources

the local government executive and

sensitive to that pace. However, as the Partnership is

agency’s

to implement the

parliament, and from other donors and

essentially that of the government, there should only be limited

(Bappeda, PHO/

Partnership, in

Partnerships. Their availability and

additional planning, implementation or reporting demands. By

DHO) managers

particular the time

capacity to manage the planning,

retaining some flexibility and direct management of Component

and capacity of

implementation and reporting processes of

Two activities, there is the potential to progress implementation

Bappeda and

the Partnership is limited, and this may

of system supports which could assist GoI managers even if

PHO/ DHO

impact on the speed and quality of

progress on implementation of component one is slow.

managers and key

implementation. Use of GoI systems

staff.

means use of bureaucratic and rather inflexible processes, which may take significant time and resources to manage.

External

Changes in the

NTT and NTB are prone to natural

Environment

political, social or

disasters; social or political disturbances

will work closely with provincial and district governments to

economic situation

are frequent; and there is a medium to

assist in addressing any changes which might occur in the

or natural disasters

high risk of further economic downturns.

political, social or economic context. The Imprest Account can

may divert

All of these would create a more difficult

be used to fund emergency activities (subject to approval).

attention or

context for the Partnership.

3

4

H

While these events are outside the control of the Partnership, it

resources away from MNH, and reduce community capacity to engage.

42

Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

External

Meeting budget

The Partnership approach means that

3

4

H

Putting all efforts into finalising these processes as fast as

Environment

expenditure targets

gaining acceptance by Partners may mean

possible will mitigate against under expenditure. The Program

could be effected

a delay in implementing required/ planned

will work closely with Partners to try to minimise the impact of

by delays in the

programs.

this possibility.

designing and contracting processes.

Component 3: Systems Reforms and Accountability and Performance Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

Partnership with

Commitment of

A critical factor in the success of

3

4

H

provincial and district government

provincial and district government to the MNH Partnership and associated reforms in public administration and ongoing quality improvement.

assistance provided through the Partnership modality is a shared commitment to the same goals and objectives. There is a risk that district governments might adopt new areas of focus in health, or reduce their commitment to public administrative reforms when difficult decisions are needed. Changes in government or in key government officials with elections could result in changes in priorities, commitments and capacity. There is also a risk that district office senior management do NOT champion change.

Partnership with

Donor funding –

Under decentralisation, Districts can enter

provincial and

system reforms

into agreement with Donors. There is no

it identifies the strategy and then identifies who funds the

district

and better

central coordination of funding to ensure

strategy. The Program has been funding these planning

There has been an exchange of letters with each local government (provincial or district) which the Partnership supports, and conditions for ongoing support will be negotiated annually. This will provide an opportunity to review levels of commitment should there be a change in policy focus or in government. Province and district officials will be fully informed of Partnership progress and consulted on any changes planned. There will be ongoing dialogue with the District and the DPCs to garner support for Partnership activities. Alternative strategies will be identified or support will be withdraw and redirected to other activities. The Partnership will support advocacy and work with experienced community mobilisation and behaviour change experts to target influential community figures who can foster change using sound, relevant data.

4

3

H

The DTPS planning approach incorporate all funding – i.e.

43

Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

government

management of

effective use of the resources available.

activities and is aiming to be more pro-active in funding

donor funding are

There is very little sharing of lessons learnt

approaches and demonstrate better linkages to MDG and

not adopted by all

or development of resource systems. The

MPS objectives.

Partners.

disintegrated systems creates a lack of knowledge as information is not necessarily shared, it can lead to mismanagement of funds due to lack of reporting between district and province, and increased staff development activities. Approval of funds to districts goes through many stages and the approver may not necessarily fully understand the District needs which may interrupt strategic planning processes. 4

4

H

The Program will assist Districts implement advocacy training

Partnership with

Delays in budget

The APPN funds are received in the

provincial and

approvals and

Districts in about July. The APPB funds

and an integrated approach to planning for all funding. There

district

distribution cause

arrive before this. Due to the late arrival,

will be flexibility in funding activities for the Program with a

government

inefficient use of

there is a rush to implement all of the

greater emphasis in the first half of the year. It will assist

funds.

activities under APPN within a four to five

planners within the GOI adopt a more strategic approach

month period which means high demands

through capacity building activities and mentoring.

for certain people, increased workloads and targets may not be achieved. Coding under APPN and APPD are also different leading to different numbers and descriptions which has caused duplication in activities. Provincial and

Lack of capacity or

Despite a strong administrative and legal

district government agency’s

willingness to address corruption or improve

policy and regulation framework, managers lack the time, understanding and support from superiors to address

2

4

H

The Performance Monitoring Unit and the District Program Coordinators will have the main responsibilities for monitoring and combating corruption. The significant audit process, including the fiduciary risk assessment, and the conditionality

44

Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation

(Bappeda, PHO/ DHO) managers

administrative systems to reduce corrupt use of funds or assets.

poor performance and corruption.

Provincial and

Fraud in the

Fraud in terms of thefts, unapproved use

district

Imprest Accounts.

of funds and transfers or dishonest

transparent reporting requirements. Separation of duties will be

government

application of goods or services for

a critical element. There will be a requirement for two

agency’s

benefits other than the approved work plan

signatories to sign all cheques (DPC and Bappeda

(Bappeda, PHO/

activities, paying commissions, not

representative) to enable monitoring of expenses. Only

DHO) managers

declaring discounts will all divert significant

approved activities will be funded. The Program Support Unit

human resources to investigate and

(PSU) will review all accounts submitted from Districts for

mitigate a fraud incident.

correctness. If suspicions are aroused, the Imprest account will

of funding on satisfactory financial performance, will contribute to raising awareness of corruption, and how to combat it. An anti-corruption action plan has been developed. The Program will work flexibly with districts to accommodate both timing of disbursement of funds and variable capacity of districts. Finance and administrative staff will be trained and receive onthe-job support and supervision to maintain standards. Fiduciary risks exist in procurement and contracting, recruitment, incentives, false claims and misuse of resources. The consortium systems are designed to detect irregularities. The Program has qualified people to professionally investigate any irregularities. The Fiduciary Risk Assessment will be promoted to Districts as looking at accountability, transparency and internal controls and will rely on the tools developed at the national level. The Districts will invite the BPKP to do the assessment.

There is a fear within the Districts of the Fiduciary Risk Assessment in case corruption is found which could lead to significant consequences to the people involved as well as the District.

2

4

H

Good internal control systems will be established with clear

be frozen and direct the recipient organisation to take immediate corrective action in line with AIPMNH recommendations. AusAID will be informed. A fraud investigation will be carried out by a qualified investigator. The funds are subject to review by the Internal Audit team. A review will be carried out of implemented systems during 2009 to

45

Function/ Level

Risk

Issue

L

C

R

Risk Mitigation ensure that there are adequate internal controls.

Provincial and

Leakage from

There are inconsistencies in the way that

district government

funding sources due to systems.

funds are transferred to suppliers which causes confusion among staff and leads to

agency’s (Bappeda, PHO/ DHO) managers

4

4

H

The Fiduciary Risk Assessment will identify differences in the way that funds are transferred and will recommend changes to the system to make it more transparent and consistent.

leakage as staff find it difficult to account for all funds.


Districts are unable to implement systems.

There are a number of government and donor initiatives currently being developed and piloted in a number of districts. Problems such as remoteness, human resource lack of skills and basic needs such as electricity means that the information/ data is not completed which means that the pilot is not complete. Associated with this is the training of people who will not be able to use the new techniques because of the lack of facilities. This is not an effective use of the trainer’s time and the costs associated with the training. The result of this is that there can not be a common system across all districts within the province. To overcome local problems, Districts may implement their own systems that are not compatible with the Provincial system which compounds the issue.

4

4

H

Whilst there is a level of willingness and cooperation among staff, the reality is that in the NTT environment, the systems to be used need to be at the lower level. For instance; a computerised system cannot be used in many Puskesmas as they do not have electricity and the staff do not possess computer skills. Planning of activities needs to take this into account and any criteria set for receiving benefits should consider if the activity can actually be implemented in the district. The Program will consider the appropriateness of the training while approving activities.

Provincial and

The introduction of

A performance management scheme that

3

3

M

The Program will work with Partners to promote a simple

district

performance

requires significant administration and

system that does not require labour and administrative

46

Function/ Level

Risk

Issue

government agency’s (Bappeda, PHO/ DHO) managers

incentive scheme may cause administrative difficulties in the Districts.

management is unlikely to succeed.

L

C

R

Risk Mitigation intensive functions and preferable uses existing systems. This will be trialled through the engagement of CE mentors. See “Financial Inputs”.

47

Annex 3 Activity Implementation Schedule

48

Logframe Output

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4

Basic MNH care and first aid provided at all health facilities Services for MNH complications are available at puskesmas and district hospital Women and families have knowledge of appropriate practices and MNH services. Communities are involved in the provision and support of MNH services. Improved timeliness, completeness and accuracy of Health Information System data Planning and budgeting assistance for Province and district Health Workforce support Laws, policies & regulations which support MNH developed and approved. Service delivery facilities have appropriate infrastructure, equipment and supplies Managers of services have skills and resources to provide good management. Support from Government and non-Government organisations and donors for MNH Communities and civil society strengthening. Management of funds and resources satisfies good governance standards. Government agencies and puskesmas monitoring and information management Performance based funding support provided to agencies and organizations Improved government management of multiple funding sources and activities

Activity Implementation Schedule 2012-13 Work Plan (Activities Estimate) Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

THEMATIC Clinical Services CS Procurement Management and Financial Accountability PFA Community Engagement CE

49

Work Plan (Activities Estimate) Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

M&E M&E Gender GE

Performance Management & Leadership PML Communications/Media CO Workforce Development WD

BELU 1.1 1.2

1.3 1.4

2.1

2.2

2.3 2.5

2.6

2.7

2.8

3.1 3.4

2013 not yet allocated

50


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

ENDE 1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2

2.3


2.4

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

FLORES TIMUR

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 2.6

2.8

3.1

3.2


3.4

51


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

KAB KUPANG 1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2 2.4


2.5

2.6 2.7

2.8

3.1 3.4

KOTA KUPANG

1.3

1.4

2.1

2.3

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2


3.4

52


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

MANGGARAI BARAT 1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2 2.6


2.8

3.2

3.4

LEMBATA

1.2

1.3

1.4

2.1

2.6

2.7 2.8

3.1


3.2

3.4

MANGGARAI

1.1

1.2

1.3


53

Work Plan (Activities Estimate) Jul-12 1.4

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

1.6 2.1

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

2.3

2.7


2.8

3.1

3.2 3.4

Feb-13

2.2 2.6

Jan-13

NGADA

1.1

1.2

1.3

1.4

2.3

2.4


2.5 2.6

2.7

3.1

3.2

3.4

54


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

SUMBA BARAT 1.4 2.1

2.2

2.6

2.7

2.8


3.1 3.4

SIKKA

1.1

1.2

1.3 1.4

2.1 2.2

2.3 2.6

2.8

3.1

2.7


3.2 3.4

55


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

SUMBA TIMUR 1.1

1.2

1.4

2.1

2.2 2.6

2.7 3.4


TIMOR TENGAH SELATAN 1.2

1.3

1.4

2.1

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1 3.4


56


Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

TIMOR TENGAH UTARA 1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2


2.6

2.7

2.8

3.4

PROVINSI NTT

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.4


57

Annex4 Operating Expenditure

58

2012 - 2013 Financial Year - Operational Budgeted Costs Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

TOTAL

Milestones

0

0

0

0

764,067

0

0

0

0

0

764,067

0

1,528,134

Personnel

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

116,476

1,397,707

Program Support Unit Costs

51,455

51,455

49,536

49,536

49,536

49,536

23,066

23,066

23,066

23,066

23,066

23,066

439,447

DPC & Admin Support Staff

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

79,782

957,384

Program Equip and Op Costs

66,750

66,750

66,750

66,750

66,750

66,750

65,550

65,550

65,550

61,750

60,750

59,650

779,300

314,463

314,463

312,543

312,543

1,076,610

312,543

284,873

284,873

284,873

281,073

1,044,140

278,973

5,101,972

Total Operating Costs (Excl. GST)

59

Annex5 AIFA Expenditure

60

2012 - 2013 Financial Year - Approved Activity Implementation Fund Budgeted Costs

Approved Activity Costs Finance Costs Total AAIF (Excl. GST)

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

TOTAL

1,630,321

1,465,737

1,324,742

1,242,401

1,191,109

1,271,564

603,513

399,131

403,732

107,046

0

0

9,639,297

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

162,000

1,643,821

1,479,237

1,338,242

1,255,901

1,204,609

1,285,064

617,013

412,631

417,232

120,546

13,500

13,500

9,801,297

2012 - 2013 Financial Year - Approved Activity Implementation Fund Budgeted Costs Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

TOTAL

OUTPUT 1.1

17,713

39,027

12,752

4,289

0

1,342

10,000

10,000

7,000

6,000

0

0

108,123

OUTPUT 1.2

26,191

22,010

6,818

3,195

2,463

4,294

28,550

27,500

21,000

14,747

0

0

156,768

OUTPUT 1.3

48,218

26,599

11,477

5,910

230

1,250

10,648

57,682

35,671

16,820

0

0

214,505

OUTPUT 1.4

101,199

43,746

50,852

27,511

44,561

25,251

32,000

35,500

27,835

0

0

0

388,454

OUTPUT 2.1

39,778

30,087

12,431

35,086

50,265

5,001

28,080

25,652

25,398

0

0

0

251,777

OUTPUT 2.2

27,285

3,259

1,136

11,261

17,904

0

26,752

2,116

15,000

11,896

0

0

116,611

OUTPUT 2.3

0

2,557

35,557

1,840

2,557

0

26,612

35,500

25,000

2,767

0

0

132,390

OUTPUT 2.4

5,562

0

0

0

0

0

6,827

6,467

32,765

0

0

0

51,621

OUTPUT 2.5

21,534

0

1,974

0

0

511

25,183

37,994

0

0

0

0

87,196

OUTPUT 2.6

46,250

29,582

28,007

18,769

19,297

7,677

5,357

13,706

0

0

0

0

168,645

OUTPUT 2.7

12,148

2,912

12,891

5,043

1,426

852

11,000

13,500

3,681

0

0

0

63,454

OUTPUT 2.8

16,779

5,139

9,757

41,461

35,455

4,696

13,000

8,000

3,200

0

0

0

137,486

OUPUT 3.1

10,905

8,058

877

12,269

5,250

2,013

9,765

10,971

28,882

1,999

0

0

90,988

OUPUT 3.2

2,870

577

1,280

577

6,912

1,850

8,321

10,765

16,187

5,500

0

0

54,839

COMPONENT 1

COMPONENT 2

COMPONENT 3

61

2012 - 2013 Financial Year - Approved Activity Implementation Fund Budgeted Costs Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

TOTAL

OUPUT 3.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OUPUT 3.4

24,948

11,611

23,568

43,802

11,396

15,080

5,421

4,483

6,428

1,317

0

0

148,053

0

0

0

13,085

13,085

13,085

5,000

5,000

5,000

5,000

0

0

59,256

Gender

53,295

53,295

109,685

53,295

53,295

109,685

53,295

53,295

109,685

0

0

0

648,827

Monitoring and Evaluation

86,746

78,966

64,646

83,396

64,646

64,646

40,000

11,000

11,000

11,000

0

0

516,047

Clinical Services

273,738

507,539

273,738

273,738

274,584

273,738

227,702

0

0

0

0

0

2,104,776

Communications

58,869

47,506

28,188

12,278

11,744

11,744

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

210,330

411,932

298,295

411,932

298,295

366,477

298,295

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

2,125,227

279,360

189,972

162,176

232,301

144,563

365,553

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

1,413,925

Workforce Development

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

300,000

Partner Hired Adviser Costs

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1,630,321

1,465,737

1,324,742

1,242,401

1,191,109

1,271,564

THEMES Community Engagement

Procurement Mgt & Fin Acct Performance Management

Total

90,000 603,513

399,131

403,732

107,046

0

0

9,639,297

62

Rencana Kerja Tahunan Juli 2012 Juni 2013

Recommend Documents