Rekor Rekor dan Fakta Hukuman Mati di Indonesia Sumber http://www.deathpenaltyworldwide.org/ Republik Indonesia , kawasan Asia Tenggara, Status hukum hukuman mati adalah retentionis yaitu sumber dari Amnesty Intl., Death Sentences and Executions in 2012, ACT 50/001/2013, April. 9, 2013. Procedure cara Eksekusidi Indonesia Eksekusi terjadi di luar tempat public. Terdakwa hukuman mati yang dipenjara . Yang dihukum mati punya pilihan berdiri atau duduk dan matanya ditutupi dengan topi kain. Dan Regu penembak terdiri dari 12 orang,3 memakai rifles diisi dengan 5 amunisi, sementara 9 regu dipersenjataa tanpa peluru. Regu menembak berdiri 5 sampai 10 meter. Bila penjarawan masih menunjukan tanda bergerak dan hidup, maka akan di tembak di kepalanya. Semuanya harus selesai dalam waktu 2 jam saja. Extorsion adalah paksaan kepada seseorang untuk merampas miliknya atau juga paksaan dalam negosiasi hutang atau ancaman paksaan. Hukuman terpidana mati lainnya diterapkan di indonesia 1. Pembunuhan yang direncanakan Agresif perampokan grup dang an (yaitu bila perampokan secara paksa dan ancaman paksaan oleh dua atau lebih dan berakibat pembunuhan seperti begal motor. Juga bila extorsion dipakasan dan diancam oleh lebih dari dua orang maka hukuman mati, Extorsion adalah paksaan kepada seseorang untuk merampas miliknya atau juga paksaan dalam negosiasi hutang atau ancaman paksaan.
Pirasi atau serangan paksaan berakibat kematian dihukum mati oelh skipper, kapten, atau komandan dan semua gang serangan yang melakukan aksi kekerasan. 2.Terrorisme- yang berakibat Pelaku paksaan dan kematian. Serangan berupa paksaan, hijack, atau kekerasan berakibat seseorang di kapal atau udara berakibat mati bisa perkara hukuman mati. Dibawahar KUHP 6 No 15 tahun 2003 dalam rangka kombat teroris, yang menciptakan atmosfir terror. Dibawah pasal 4 dan 27 KUHP no 9 tahun 2008. Berhubungan dengan senjata kimia dihukum mati. 3. Terosis paksaan yang tidak menyebabkan kematian Paksaan di pesawat udara, berakibat kerugian pada kerangka pesawa, dihukum mati. Dibawah pasal 6, 9 dan 14 KUHP no 15 tahun 2003. Dalam rangka memerangin terorisme, yang sengaja direncananakan atau yang mendikte seseorang untuk melakukan terror. Atmosfir yang meluas oleh terorisme yang mengambil kedaulatan atau property dan merugikan pemerintah, lingkungan atau fasilitas public. Tindakan yang memfasilatas dan aksi sengaja memfasilitas aksi terosisme dihukum mati berdasar pasal 9 dalam memfasiliatas Hukum daruruta KUHP no 12 tahun 1951 dalam memiliki senjata ledak juga dibawah pasal 14 dan 17 KUHP no 9 tahun 2008 hukum berkaitan dengan senjata kimia, mengembangkan dan memproduksi, mendapatkan, memindah tangankan pemakain senjata kimia berkaitan atau tambahan isis dari hukum yaitu diatas disebut hukuman mati. Laporan pasal 2, Keputusan Presiden no 5 tahun 1959 mengizinkan hukuman mati untuk tindakan criminal yang membahayakan makanan dan perumahan. Porsi dari hukum hukum yang disahkan tahun 1959 juga sudah disahkan oleh President Soekarno, juga tidak bisa dipakai dan juga tidak dapat dipastikan apa yang distipulasi no 5 itu hukum yang baik. 4. Perampokan paksaan atau perampokan yang tidak berakibat kematian Pencurian paksa gan ( seperti mencuri yang diawali , disertai dan diikuti oleh paksaan dan ancaman dan dilakukan dua orang atau lebih dan berakibat brudal serious physical pada korban dihukum mati. Extorsi atau tindakan pencurian pakasan didefiniskan dengan pakasan seseorang dirampas miliknya dari kumpulan parti atau negosiasi dalam hutang, atau tanpa hutang dipaksakan dan diancam.
5. Berhubungan dengan manufacture dan konspirasi pengedaran atau criminal Pengedar Narkoba yang berakibat korban tanpa kematian Terjerat dalam dakwaan pabrik narkoba, konsiprasi pengedar atau organisasi criminal berhubungan dengan sumber pabrik narkoba dihukum mati. Dibawah pasal 89 KUHP no 23 tahun 2003 Proteksi anak anak dalam produksi dan pengedar atau pemakai narkoba oleh anak anak dihukum mati.
6. Gudang Narkoba Dalam pasal 59 KUHP no 5 tahun 1997 dalam pysichorotropis narkoba, pemakaian, produksi atau pengedar dari oba psychotropic sebagai criminal terencana dihukum mati. 7. Kriminal Ekonomi karena korupsi tidak ada kematian. Beberapa aksi korupsi yang berakibat keuangan dan ekonomi pemerintah dihukum mati 8. Treason, Kriminal dimana mengkianati sebuah pemerintahan Diantara serangan yang ddapat dihukum mati oleh pengkianatan pada pemerintahan adalah usaha membunuh pejabat negara, Kolusi dengan kekuatan asiang untuk mengakibat dan hal hasil hostile atau penawan dan musuh atau prejudice dalam pemda dalam keadaan perang. Seperti pengkianatan, perusak dan tidak bermoral. 8. Espionage (Pengkiantan) Pasal 22 dan 23 KUHP no. 31/PNPS/1964 pada energy atomik , “staf kantao dari energy atomic , instalasi pada kerangka national energy atomic dan organisasi yang melaksanakan pemakaian energy atomic dihukum mati bila secara sadar merusak kondifensial. 9. Serangn Militer tidak berakibat mati. Menurut laporan tahun 2010, jumlah serangn militer dihukum aturan hukuman mati dari Penal Hukum militer
10. Terpidana Perang atau negara keadaan darurat, pembunuhan masal terhadap manusia genoside Dibawah pasal 8, 9, 37 KUHP no 26 tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi, criminal dibawa dalam maxium hukuman mati karena genosides (seperti pembunuhan, penculikan, pemindahan warga secara paksaan, pengurung yang serius telah melukai physical liberti, membudaki, memperkosa, mematikan, menggertak paksa, dan apartheid pearance and apartheid Dalam pasal 14 dan 27 KUHP no 9 tahun 2008 berhubungan dengan senjata kimia, produksi dan perolehan dan pemindahan atau pemakaian senjata kimia bagian dari operasi militer di hukum mati. Dalam KUPH rancangan tahun 2006 mempertahankan Hukuma mati seperti hukum hukum pidana diatas dan beberapa tambahan dari KUHP dibahas juga dalam rancangan baru bulan Maret tahun 2013 dan masih berbentuk rancangan dimana para hakim dan pengacara hukuman mati harus melalui proses pengesahan atau belum ada laporan pengesahan hukuman mati
Disamping lingkupan hukum hukum terpidana hukuman mati di Indonesia, laporan menunjukan praktek hukuman mati telah diterapkan dan dilakukan hanya berhubungan dengan pembunuhan ( atau serius paksaan) terosime dan pengedar narkoba.
Apakah badan legislatif dan eksekutif Indonesia dibawah kekuasan mandat cepat cepat hukuman mati? Laporan dan dari badan legislatifditemukan hukuman mati harus mendapat bukti dari diskresi dari pengandilan hukum. Media elektronik menunjukan anggota DPR Gerinda Fadli Zon sumber http://www.bontangpost.co.id/2015/03/fadli-zonsebut-jokowi-lelet-hukum-mati.html menyatakan pemerintah mempercepat eksekusi bali 9. Tidak ada mandat untuk mempercepat hukuman mati dipercepat di Indonesia. Sejak Tahun 2008 Hukuman mati adalah Karena Pembunuhan berjumlah 17 terpidana sejak tahun 1998 dan 8 adalah dieksekusi tahun 2008
3 terpidana dieksekusi Bulan May tahun 2013 setalah dinyatakan bersalah karena pembunuhan berencana 5 terpidana tahun 2008 adalah Tubagus Yusuf Maulana di hukum mati tanggal July 18, 2008 karena pembunuhan delapan orang yang mencari kepercayaan shaman Sumiarsih, 60, dan anaknya, Sugeng, 44, dihukum mati tanggal 19 Juli 2008 karena pembunuhan anggota mariner dan keluarganya di tahun 1998 Ahmad Suradji, 57, telah membunuh 42 wanita dan gadis dalam “kepercayaan santet” ditembak tanggal 10 Juli 2008. Orang ini percaya dengan kekuatan super natural saat membunuh korbanya Rio Alek Bulo ditembak tanggal August 8, 2008. Bulo karena alsan membunuh 4 korban dengan palu saat mencuri mobil mobil korbannya. Tahun In 2008, 3 terpidana sebagai “Bali Bombers” ditembak tahun bulan October 2002 karena alasan bombing pulau Bali,membunuh 202 people and mencederai 209. Pengedar Narkoba yang berakibat tidak mati Ada 6 terpidana dieksekusi karena krimial narkoba sejak tahun 1998 dan 3 dieksekusi tahun 2008. Tahun bulan Maret 2013, terpidana asing tahun 2008 dieksekusi karena pengedar narkoba Bulan Juni 2008, 2 warga Nigerian lelaki Iwachekwu Okoye and Hansen Anthony Nwaliosa, ditembak mati karena alasan pengedar narkoba
Konten edit dan tranlasi oleh matias azali
