RANCANGAN UNDANG UNDANG BIDANG KEUANGAN NEGARA YANG SEDANG DIBAHAS PEMERINTAH DENGAN DPR RI TAHUN 2016
NO
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.
Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
2.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
4.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA YANG MASUK DALAM PROGRAM PERENCANAAN TAHUN 2016 YANG AKAN DITETAPKAN S.D. SEMESTER I TAHUN 2016*)
NO
JUDUL
1.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Komponen Pesawat Terbang
2.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Diberikan Fasilitas Tidak Dipungut Serta Pengenaan Sanksi
3.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2014 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Nilai Bea Masuk
5.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang
6.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
7.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
8.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Yang Bersumber Dari Devisa Hasil Ekspor (Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001)
9.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
10.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
11.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
12.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
13.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
14.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
15.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu
NO
JUDUL Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat
16.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
17.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
18.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Penyelesaian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
19.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2015
20.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Dan Bunga Perumahan
21.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Pelaporan Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
22.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
23.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
24.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
25.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
26.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Verifikasi, dan Penilaian Proposal Dana Alokasi Khusus Fisik
27.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
28.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara
29.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
30.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum
31.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
32.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
33.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
34.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Pemeriksaan Intern Badan Layanan Umum
35.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
36.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
37.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Dukungan Panas Bumi
Pengalokasian,
NO
JUDUL
38.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
39.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
40.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dan Tata Cara Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
41.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
42.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
43.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran
44.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran dan Pelaporannya
45.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
46.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi dan Pedoman Umum Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
47.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Bulan Ketigabelas Tahun 2016
48.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga
49.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2016
50.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
51.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
52.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
53.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
54.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
55.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat
56.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Uang
NO
JUDUL Pesangon Pindah
57.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
58.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (Fee) Kepada Penjual Minyak dan Atau Gas Bumi Bagian Negara Yang Dibebankan Pada Bagian Negara Dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak Dan/Atau Gas Bumi
59.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Akrual
60.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Lembaga Negara dan Menteri/Pimpinan Lembaga
61.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
62.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
63.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai
64.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016
65.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015
66.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016
67.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
68.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
69.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
70.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
71.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan
72.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
73.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
74.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
75.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
76.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
NO
JUDUL
77.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara)
78.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
79.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2014 Tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
80.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
81.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
82.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013)
83.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Untuk Jabatan Pejabat Tinggi Utama Dan Madya
84.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/ 2010 Tentang Penilaian Barang Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
85.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
86.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
87.
Rancangan Peraturan Menteri keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
88.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/ 2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
89.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum
90.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
91.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
92.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan Oleh Indian Metals dan Ferro Alloys Limited
NO
JUDUL
93.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
94.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah
95.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
96.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/ 2015 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
97.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
