RANCANGAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

RANCANGAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA) KOTA TANGERANG SELATAN 2009

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perencanaan daerah disusun atas dasar potensi dan tantangan strategis yang dihadapi saat ini dan masa datang. Penyusunan dokumen isu-isu strategis merupakan bagian dari proses teknokratik dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJP, RPJMD. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pengembangan daerah dan target yang hendak dicapai dalam tahun tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya. Pasal 14 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 mengamanatkan Kepala Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Kepentingannya adalah merumuskan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan kerangka ekonomi daerah selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Ketentuan tentang penyampaian visi dan misi kepala daerah pemilihan kepala daerah secara langsung juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (2) yang mewajibkan pasangan calon Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Selain dokumen perencanaan RPJMD, setiap daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai amanat peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) adalah mewajibkan kepada Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sebagai daerah otonom baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, Kota Tangerang Selatan belum memiliki rangkaian dokumen perencanaan yang lengkap yang diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunannya. Namun demikian, sebagai

1


bahan masukan dalam merumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan Kota Tangerang Selatan, memandang perlu menyusun dokumen yang berisi isu – isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen rancangan isu – isu strategis daerah ini adalah untuk memberikan dasar bagi perumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan baik perencanaan dan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuan penyusunan Rancangan Isu – isu Strategis Daerah Pembangunan Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.3

Dasar Penyusunan

Penyusunan dokumen isu – isu strategis ini merupakan tahapan awa dari penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD yang merupakan dokumen resmi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian penyusunan dokumen ini berlandaskan pada landasan hukum sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

2


3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 - 2009; 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Banten Tentang RPJMD Propinsi Banten. 16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07)

3


1.4 Sistematika Penulisan Sebagai dokumen publik, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kegiatan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ perihal petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah maka sistematika penyusunan dokumen Rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan yang mengawali naskah RPJMD ini menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan. Bab II Gambaran Umum, isinya menguraikan kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, serta pemerintahan umum Kota Tangerang Selatan. Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah, memuat hasil kondisi keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Bab IV Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah, membahas potensi dan permasalahan strategis Kota Tangerang Selatan yang menjadi bahan utama perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan. Bab VI Penutup

4


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 Geografi II.1.1 Kondisi Geografis Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2. Menurut Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008, luas wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan (yang kemudian diambil sebagai luas wilayah kota Tangerang Selatan) adalah sebesar 150,78 Km2 sedangkan menurut Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 147,19 Km2 dengan rincian luas kecamatan masing-masing yang berbeda pula. Angka yang digunakan adalah 147,19 Km2 karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: - Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang - Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Tabel 2.1 Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan No 1 2 3

Potensi Fisik Dasar Letak geografis Luas Wilayah Batas-batas - Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah Selatan - Sebelah Barat

Keterangan Di sebelah timur Propinsi Banten 147,19 Km2 atau 14.719 Ha Kota Tangerang Provinsi DKI Jakarta Kota Depok dan Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang

4

Wilayah Pemerintahan - Kecamatan 7 Kecamatan - Kelurahan 49 Kelurahan - Desa 5 Desa Sumber: - Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008

5


Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 1.2. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%. Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan No

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Persentase terhadap luas kota (%)

1

Serpong

2,404

16.33%

2

Serpong Utara

1,784

12.12%

3

Ciputat

1,838

12.49%

4

Ciputat Timur

1,543

10.48%

5

Pamulang

2,682

18.22%

6

Pondok Aren

2,988

20.30%

7

Setu

1,480

10.06%

Kota Tangerang Selatan 14,719 100.00% Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Luas wilayah masing-masing kelurahan/desa tertera dalam Tabel 1.3. Kelurahan/desa dengan wilayah di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya. Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang dengan luas 126 Ha.

II.1.2 Keadaan Iklim Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 23,5 - 32,6 °C, temperatur maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 °C dan temperatur minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 °C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,3 % dan 59,3 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 486mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 3,8 m/detik dan kecepatan maksimum 12,6 m/detik.

6

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.3 Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan No Kecamatan 1 Serpong

Kelurahan/Desa

Luas Wilayah (Ha) 1 Buaran 334 2 Ciater 376 3 Rawa Mekar Jaya 235 4 Rawa Buntu 328 5 Serpong 139 6 Cilenggang 143 7 Lengkong Gudang 361 8 Lengkong Gudang Timur 262 9 Lengkong Wetan 226 2 Serpong Utara 1 Lengkong Karya 210 2 Jelupang 126 3 Pondok Jagung 209 4 Pondok Jagung Timur 225 5 Pakulonan 279 6 Paku Alam 281 7 Paku Jaya 454 3 Ciputat 1 Sarua 368 2 Jombang 345 3 Sawah Baru 274 4 Sarua Indah 193 5 Sawah 249 6 Ciputat 172 7 Cipayung 237 4 Ciputat Timur 1 Pisangan 391 2 Cireundeu 308 3 Cempaka Putih 227 4 Pondok Ranji 246 5 Rengas 165 6 Rempoa 206 5 Pamulang 1 Pondok Benda 386 2 Pamulang Barat 416 3 Pamulang Timur 259 4 Pondok Cabe Udik 483 5 Pondok Cabe Ilir 396 6 Kedaung 256 7 Bambu Apus 220 8 Benda Baru 266 6 Pondok Aren 1 Perigi Baru 310 2 Pondok Kacang Barat 252 3 Pondok Kacang Timur 252 4 Perigi Lama 389 5 Pondok Pucung 362 6 Pondok Jaya 233 7 Pondok Aren 217 8 Jurang Mangu Barat 253 9 Jurang Mangu Timur 258 10 Pondok Karya 271 11 Pondok Betung 191 Setu 7 1 Kranggan 205 2 Muncul 361 3 Setu 364 4 Babakan 170 5 Bakti Jaya 174 6 Kademangan 206 Jumlah 14,719 Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

7


II.1.3 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54% dari 14.719 Ha. Sawah ladang dan kebun menempati posisi kedua terluas dengan 2.794,41 Ha atau 18,99%. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1%. Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 No

Jenis Penggunaan Lahan

Persentase Luas (%) 9,941.41 67.54%

Luas (Ha)

1

Perumahan dan permukiman

2

Industri / Kawasan Industri

167.61

1.14%

3

Perdagangan dan jasa

487.08

3.31%

4

Sawah, ladang, dan kebun

2,794.41

18.99%

5

Semak belukar dan rerumputan

366.48

2.49%

6

Pasir dan galian

15.27

0.10%

7

Situ dan danau / tambak / kolam

137.43

0.93%

8

Tanah kosong

809.31

5.50%

Jumlah 14,719 100.00% Sumber : Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Gambar 2.1 Persentase penggunaan lahan 1% 0%

Perumahan dan permukiman 5%

Industri/Kawasan Industri

2%

Perdagangan dan jasa

19%

Sawah, ladang dan kebun 3% 1%

69%

Semak belukar dan rerumputan Pasir dan galian Situ dan danau/tambak/kolam Tanah kosong

II.1.4 Penduduk Penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.051.374 jiwa pada tahun 2007, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 532.670 jiwa sedangkan perempuan 518.704 jiwa. Rasio jenis kelamin adalah sebesar 102,69, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan (Tabel 3.1.1.).

8


Dengan luas wilayah 147,19 Km2, kepadatan penduduk Kota mencapai 7.143 orang/Km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ciputat Timur yaitu 10.396 orang/Km2 sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 3.812 orang/Km2. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar adalah 0 – 4 tahun, yaitu sebesar 9,69% sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah ≥ 60, yaitu sebesar 3,47%. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tangerang Selatan Hingga Agustus 2008 No

Kelompok Umur

Jumlah Penduduk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0-4 9.69% 5-9 9.32% 10 - 14 8.93% 15 - 19 9.52% 20 - 24 9.37% 25 - 29 8.70% 30 - 34 9.10% 35 - 39 7.27% 40 - 44 5.00% 45 - 49 6.77% 50 - 54 6.37% 55 - 59 6.50% ≥ 60 3.47% Jumlah 100.00% Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dan data bulanan Kecamatan 2008 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur ≥ 60 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 6.00

Perempuan (dalam persen) Laki-laki (dalam persen)

4.00

2.00

-

2.00

4.00

6.00

9


Dilihat dari gambar di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan antara komposisi penduduk perempuan dan lak-laki, terutama untuk usia produktif. Dengan demikian, perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan harus berpihak pada perluasan akses pelayanan dasar dan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang jenis kelamin maupun tingkat ekonomi. II.2 Ekonomi II.2.1 Perkembangan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 Juta atau tumbuh sebesar 11,18% dibandingkan dari tahun 2006 yang nilainya Rp 4.752.381,60 Juta. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Banten sejak tahun 2007 mempunyai nilai sebesar Rp 112.190,11 Trilyun. Artinya, Kota Tangerang Selatan mempunyai kontribusi sebesar 4,68% terhadap Provinsi Banten.

II.2.2 Distribusi PDRB Distrbusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, berarti semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%). Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%.

10


Gambar 2.3 Struktur Ekonomi berdasarkan Distribusi PDRB ADH yang Berlaku Tahun 2007

Pertanian 1.32%

Pertambangan dan Penggalian 0.03%

Jasa-jasa 17.39%

Bank, persewaan & jasa perusahaan 15.40%

Industri Pengolahan 1.07%

Listrik, Gas dan Air Bersih 6.05% Bagunan / Konstruksi 1.63%

Pengangkutan & Komunikasi 30.29%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 26.81%

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tersier meningkat kontribusinya.

11

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.6 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Dan Lapangan Usaha Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kecamatan

Pertanian

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bagunan / Konstruksi

Bank, persewaan & Jasa-jasa jasa perusahaan

Perdagangan, Hotel Pengangkutan & & Restoran Komunikasi

Jumlah

Serpong

0.13%

0.01%

0.14%

1.52%

0.07%

2.94%

3.99%

12.54%

0.57%

21.91%

Serpong Utara

0.00%

0.00%

0.25%

1.05%

1.18%

3.70%

2.75%

0.09%

0.58%

9.59%

Setu

0.03%

0.03%

0.01%

0.09%

0.00%

0.38%

0.69%

0.01%

0.11%

1.35%

Pamulang

0.43%

0.00%

0.20%

0.95%

0.02%

3.29%

5.18%

0.20%

1.21%

11.48%

Ciputat

0.33%

0.00%

0.07%

0.45%

0.02%

4.09%

1.75%

0.03%

3.00%

9.75%

Ciputat Timur

0.01%

0.00%

0.17%

0.69%

0.03%

8.33%

9.93%

2.15%

10.63%

31.93%

Pondok Aren

0.37%

0.00%

0.22%

1.32%

0.31%

4.08%

6.00%

0.40%

1.30%

14.00%

Kota Tangerang Selatan

1.32%

0.03%

1.07%

6.05%

1.63%

26.81%

30.29%

15.40%

17.39%

100.00%

Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007

Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat Timur yaitu sebesar Rp.1.678.739,29 Trilyun atau 31,93persen dari total PDRB sedangkan yang terkecil adalah Setu dengan Rp.71.045,74 Trilyun atau 1,35 persen.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Dan Lapangan Usaha Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kecamatan

Serpong Serpong Utara Setu

Pertambangan & Industri Listrik, Gas & Bagunan / Pertanian Penggalian Pengolahan Air Bersih Konstruksi

Bank, Perdagangan, Pengangkutan & persewaan & Hotel & Komunikasi jasa Restoran perusahaan

Jasa-jasa

Jumlah

6,659.97

274.58

7,407.20

79,760.51

3,517.02

154,795.05

209,811.20

659,223.42

30,147.51

1,151,596.46

137.99

-

13,324.22

54,938.95

62,286.31

194,321.90

144,301.93

4,509.32

30,331.55

504,152.17

623.41

4,751.97

113.11

20,208.66

36,278.95

288.74

5,545.76

71,045.74

1,805.90

1,429.24

Pamulang

22,831.25

-

10,628.32

49,715.02

1,061.42

172,877.24

272,274.51

10,267.64

63,609.31

603,264.71

Ciputat

17,496.49

30.29

3,907.60

23,393.60

1,018.25

215,245.20

92,184.77

1,452.74

157,568.54

512,297.48

Ciputat Timur

713.35

-

8,995.89

36,317.67

1,618.12

437,823.58

521,756.56

112,909.27

558,604.85

1,678,739.29

Pondok Aren

19,565.40

16.48

11,350.14

69,231.00

16,298.92

214,291.65

315,468.09

21,124.42

68,440.10

735,786.20


69,210.35

1,750.59

56,236.78

318,108.72

85,913.15

1,409,563.28

1,592,076.01

809,775.55

914,247.62

5,256,882.05


12


Tabel 2. 8 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah) Kecamatan Serpong Serpong Utara Setu Pamulang Ciputat Ciputat Timur Pondok Aren

2004

2005

2006

2007

264,181.58 413,737.45 31,693.49 283,324.39 310,012.46 795,038.10 393,322.90

787,551.15 491,506.96 38,888.39 338,581.94 372,293.53 851,537.68 454,282.72

1,039,550.85 561,546.84 65,657.49 546,091.35 476,991.14 1,379,223.31 683,320.62

1,151,596.46 504,152.17 71,045.74 603,264.71 512,297.48 1,678,739.29 735,786.20

Kota Tangerang Selatan 2,491,310.37 Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007

3,334,642.37

4,752,381.60

5,256,882.05

II.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita PDRB per kapita digunakan sebagai pendekatan data pendapatan per kapita. Karena, sampai saat ini sangat sulit untuk mendapatkan data pendukung untuk menghitung pendapatan per kapita. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita masih dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro yang dapat dijadikan cermin kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita yang diterima oleh penduduk berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan PDRB per kapita pada suatu daerah menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan. Perlu diingat pula, bahwa kesejahteraan penduduk akan meningkat jika peningkatan PDRB per kapita melebihi inflasi yang terjadi. Akan tetapi, nilai PDRB per kapita tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat pemerataan kemakmuran. PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2007 sebesar Rp 5.041,69 Ribu. Sedangkan PDRB per kapita Propinsi Banten tahun 2007 sebesar Rp 11.400,59 Ribu.

13


Tabel 2.9 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Tahun 2005 - 2007 (Juta Rupiah) Kota Tangerang Selatan

2005

PDRB Total 2006

2007

Serpong Serpong Utara Setu Pamulang Ciputat Ciputat Timur Pondok Aren

7.243.076 5.861.079 808.209 1.479.922 2.732.698 6.559.194 1.938.083

10.742.132 7.523.751 1.211.940 2.283.817 3.055.867 8.908.884 2.871.281

11.570.891 6.567.979 1.269.750 2.450.811 3.194.094 10.552.942 3.005.307

Tangerang Selatan

3.437.949

4.688.672

5.041.693

PDRB 3.334.642 4.752.382 Jumlah Penduduk 969.951 1.013.588 Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007

5.256.882 1.042.682

Kota/Kabupaten

Tabel 2.10 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Banten Tahun 2005 - 2007 (Ribu Rupiah) 2005

PDRB Total 2006

2007

Kota Tangerang

39.97,92 20.630,14

43.715,48 23.705,99

47.447,94 26.090,04

Kab. Tangerang

7.483,25

8.329,95

8.896,15

Kab. Serang

6.344,25

7.056,02

7.590,35

Kab. Pandeglang

4.635,37

5.241,65

5.660,47

Kab. Lebak

4.209,28

4.595,99

4.982,35

PROVINSI BANTEN

9.372,52

10.610,24

11.400,59

Kota/Kabupaten

Kota Cilegon


II.2.4 Industri, Perdagangan dan Koperasi Industri Secara mikro, kondisi perekonomian lokal dapat diwakili oleh beberapa UKM yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ada lima jenis industri kerajinan yang merupakan UKM terdapat di Kota Tangerang Selatan, yaitu kerajinan kayu berjumlah 165 unit, anyaman

14


28 unit, gerabah 1 unit, kain 293 unit dan makanan 164 unit. Selain itu industri kerajian tersebut, juga terdapat 7 unit pabrik yang di dalamnya terdapat 1 kawasan industri. Jadi keseluruhan industri kecil dan besar yang ada di wilayah Tangerang Selatan mencapai 658 unit yang didominasi oleh industri kecil/rumahan (home industry) yang perlu dkembangkan.

Tabel 2.11 Sebaran Industri Kecil, Menengah / Besar di Kota Tangerang Selatan

No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Serpong Serpong Utara Ciputat Ciputat Timur Pamulang Pondok Aren Setu

Kerajinan Kayu 8 7 35 64 33 5 13

Kerajinan Anyaman 5 0 1 0 4 3 15

Kerajinan Gerabah 0 0 0 0 0 1 0

Sebaran Kerajinan Kain 0 0 6 4 2 281 0

Kota Tangerang Selatan 165 28 1 293 Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Industri Makanan 12 13 18 10 39 3 69 164

Pabrik 0 5 0 0 1 0 1 (kawasan industri) 7

Perdagangan dan Jasa Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m2 dengan 1.966 kios, 865 los dan 1.795 pedagang kaki lima. Berdasarkan tanda daftar perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT), comanditer venotschaap / perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan (PO), koperasi, firma, dan bentuk usaha lain yang keseluruhannya berjumlah 5.146 unit. Yang paling banyak adalah adalah PT yaitu berjumlah 2.467 unit sedangkan yang paling sedikit adalah firma yang hanya berjumlah 2 unit.

15


Tabel 2.12 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Tangerang Selatan Sebaran No

Kecamatan

Pasar Modern

Pasar Tradisional

Bank

BPR

KUD / Koperasi

Kompleks Ruko

Minimart

1 0

21 4

0 1

0 0

10 5

8 3

1

Serpong

2

Serpong Utara

2 1

3

Ciputat

1

0

5

2

0

4

13

4

Ciputat Timur

1

1

9

0

0

15

13

5

Pamulang

1

2

9

0

1

20

23

6

Pondok Aren

1

2

12

0

0

6

4

Setu

1

2

1

1

0

0

7

8

8

61

4

1

60

71

7


Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Tabel 2.13 Pasar Tradisional Di Tanah Milik Pemerintah Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No

Nama Pasar

Lokasi

Kondisi

1 Pasar Ciputat

Kec. Ciputat

2 Pasar Ciputat Permai

Kec. Ciputat

3 Pasar Jombang

Kec. Ciputat

4 Pasar Bintaro Sektor 2

Kec. Ciputat Timur Kec. Serpong

Cukup Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik

Kec. Serpong Utara

Cukup Baik

5 Pasar Serpong 6 Pasar Gedung Hijau

Komoditi Yg Dijual Sembako, sandang, perhiasan Sembako Sembako, sandang, perhiasan Sembako, sandang Sembako, sandang, perhiasan --

JUMLAH

Jumlah Jumlah Pedagang Luas Areal Status Kios Los Kaki Lima (M2) Tanah 1,136 386 608 5,670 Milik Pemkab 12 40 366 1,000 Milik Pemkab 195 21 188 6,095 Milik Pemkab 23 95 8 830 Milik Pemkab 600 323 625 8,730 Milik Pemkab ---3,396 Milik Pemkab 1,966 865 1,795 25,721

Ket. 3 Lantai 2 Lantai 2 Lantai Sedang dibangun Dibangun 2007 Tidak digunakan

Sumber: PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang 2009

Koperasi Koperasi seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Namun, koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang baru sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggota mencapai 24.553 orang.

16


Tabel 2.14 Koperasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No 1

Kecamatan

Jumlah Koperasi 113

Ciputat

2

Ciputat Timur

3

Serpong

4

Serpong Utara

5

Jumlah Anggota 9,605

Keterangan Kopkar, KSP, KSU, KPRI

76

11,400

Kopkar, KSP,

Setu

26

650

Kopkar, KSP,

6

Pamulang

69

1,518

KSU, KPRI

7

Pondok Aren

46

1,380

Kopkar, KSP, KSU, KPRI

330

24,553

KSU, KPRI

JUMLAH

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tangerang, 2009

Tabel 2.15 Perusahaan Perdagangan Berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No 1

Kecamatan Ciputat

Bentuk Badan Hukum PT

CV

PO

Koperasi

Firma

Jumlah (Unit)

BUL

509

413

241

25

-

5

1,193

1,261

575

418

26

1

5

2,286

Ciputat Timur 2

Serpong Serpong Utara Setu

3

Pamulang

271

292

177

15

1

2

758

4

Pondok Aren

426

299

167

15

-

2

909

2,467

1,579

1,003

81

2

14

5,146

Jumlah

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang 2009 PT

: Perseroan Terbatas

CV

: Comanditer Venotschaap / Perseroan Komanditer.

PO

: Perusahaan Perorangan

BUL

: Bentuk Usaha Lain

II.2.5 Ketenagakerjaan Berdasarkan tingkat pendidikan pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada tahun 2007, pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan kelompok pencari kerja terbesar dengan jumlah 9.690 orang dari total 16.426 orang atau sebesar 58,99%. Pencari kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (DI-DII, DIII dan Sarjana) juga tercatat cukup besar yaitu berjumlah 3.297 orang atau 20,07%. Pencari kerja tak tamat SD hanya sebanyak 16 orang atau 0,1%.

17


Tabel 2.16 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 Tingkat Pendidikan Tak Tamat SD

SD

SLTP

SLTA

DI-DII

DIII

Sarjana

Kecamatan Jenis Kelamin Laki-laki

-

Serpong Utara -

Perempuan

1

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

-

-

2

10

-

1

-

2

13

Laki-laki

39

16

55

1

6

7

5

7

120

Perempuan Jumlah

54

71

4

5

8

10

8

160

93

126

5

11

15

15

15

280

Laki-laki

235

286

120

207

215

86

311

1,460

Perempuan

224

212

232

229

309

177

300

1,683

Jumlah

459

498

352

436

524

263

611

3,143

Laki-laki

1,618

324

956

927

425

106

258

4,614

Perempuan

1,634

254

1,334

1,123

349

120

262

5,076

Jumlah

3,252

578

2,290

2,050

774

226

520

9,690

Laki-laki

57

46

24

30

43

22

32

254

Perempuan

56

59

18

42

28

20

31

254

Jumlah

113

105

42

72

71

42

63

508

Laki-laki

21

34

6

104

129

51

15

360

Perempuan

29

25

6

115

143

80

21

419

Jumlah

50

59

12

219

272

131

36

779

Laki-laki

124

24

6

256

194

71

292

967

Perempuan

133

28

4

287

137

79

375

1,043

Jumlah Total

Setu

Pamulang -

Ciputat Timur


Pondok Aren 3

Serpong

Ciputat

4 12

257

52

10

543

331

150

667

2,010

Laki-laki

2,094

769

1,113

1,531

1,013

341

918

7,779

Perempuan

2,130

649

1,598

1,801

974

488

1,007

8,647

Jumlah

4,224

1,418

2,711

3,332

1,987

829

1,925

16,426

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

II.3 Sosial dan Budaya II.3.1 Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan sebagian besar merupakan lulusan SLTA yaitu mencapai 29,22%. Penduduk dengan tingkat lulusan perguruan tinggi meliputi sarjana muda dan sarjana mencapai 29,05%. Pada tingkat pendidikan dasar, masih terdapat 0,38% penduduk yang belum menyelesaikan sekolah dasar dan 0,14% masih buta huruf, kedua hal ini terdapat di Kecamatan Setu. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain di Kota Tangerang Selatan melebihi angka 29%, namun di Kecamatan hanya sebesar 15,10%.

18


Tabel 2.17 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008

No

Pendidikan

Kecamatan Ciputat Ciputat Timur 8.71% 8.71%

8.71%

Serpong Utara 8.71%

2 Sarjana Muda

21.02%

21.02%

21.02%

3 SLTA

29.03%

29.03%

29.03%

4 SLTP

Serpong

1 Sarjana

Pamulang

Kota Tangerang Setu Selatan 7.05% 8.63%

Pondok Aren

8.71%

8.69%

21.02%

21.02%

20.97%

8.05%

20.42%

29.03%

29.03%

29.08%

32.85%

29.22%

25.03%

25.03%

25.02%

25.03%

25.02%

25.43%

14.42%

24.64%

5 SD

5.20%

5.20%

5.21%

5.20%

5.21%

5.23%

23.08%

6.02%

6 TK

11.01%

11.01%

11.01%

11.01%

11.01%

10.59%

3.06%

10.55%

7 Drop Out SD

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.35%

0.38%

8 Buta Huruf

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

0.14%

Jumlah

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Sumber: Hasil Olah Data dari Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Untuk bangunan sekolah, Kota Tangerang Selatan memiliki total unit sekolah sebanyak 667 unit, yaitu sebanyak 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Di antara unit sekolah tersebut masih ada beberapa unit ruang kelas yang mengalami kerusakan. Sebanyak 213 ruang atau 18,22% dari total ruang kelas SD negeri di Kota Tangerang Selatan (1.169 ruang) mengalami kerusakan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah, ruang kelas yang mengalami kerusakan sebanyak 5,56% untuk SMP negeri, dan sebanyak 5,45 % untuk SMA negeri. Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Ruang Kelas Rusak Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 Kota Uraian *)

Tangerang

Serpong

Serpong Utara

Pamulang

Ciputat

Ciputat Tim ur

Pondok Aren

Setu

Selatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

1 Jumlah SD Jumlah total ruang kelas SD Jumlah ruang kelas rusak SD

207

109

25

17

17

12

40

27

40

18

26

6

47

28

12

1,169

1,198

144

136

122

144

249

308

176

270

128

42

282

290

68

213

26

12

49

10

36

6

58

5

39

5

-

2 Jumlah MI Jumlah total ruang kelas MI Jumlah ruang kelas rusak MI 3 Jumlah SMP Jumlah total ruang kelas SMP Jumlah ruang kelas rusak

-

76

-

15

-

3

-

16

2

8

-

9

-

21

-

4

158

-

28

-

8

-

34

12

14

-

29

-

32

-

13

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

18

2

7

3

24

1

15

4

9

3

26

1

5

486

1,191

90

216

40

70

95

240

30

150

115

150

86

350

30

15

27

-

1

43

9

-

NA

Jumlah ruang kelas rusak

NA

NA

NA

NA

11

33

-

312

255

-

-

17

19

-

-

2

15

-

6 Jumlah MA Jumlah total ruang kelas MA

NA

Jumlah ruang kelas rusak MA

NA

NA

NA

NA

NA

8

NA

Jumlah total ruang kelas SMK

NA

104

NA

7 Jumlah SMK

NA

17

NA

Jumlah ruang kelas rusak

8 -

2

Jumlah total ruang kelas MTs

Jumlah total ruang kelas SMA

-

12

4 Jumlah MTs

5 Jumlah SMA

19

1

-

NA

NA

NA 8

3 NA NA

3 3 NA

NA

-

1

3 7

NA

NA

6 9

NA

NA

-

NA

NA

6 4

NA

NA

-

NA

NA

11

NA

NA

-

-

NA

NA

1

NA

NA

NA

NA

NA

1

3

2

5

3

3

3

6

1

8

1

-

24

32

60

56

82

32

76

65

30

70

40

-

3

6

6

6

5

4

3

-

4

2

-

-

-

3

-

-

-

3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

4

NA

NA

NA

NA

-

1

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

46

1

8

-

3

-

7

-

8

-

11

-

8

-

6

624

6

103

-

39

-

179

-

75

-

120

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

NA

1

Jumlah ruang kelas rusak Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2009

-

-

-

1 9 -


Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008 SD SMP APK APM APK APM 1 Serpong 118.40 98.59 120.83 83.62 2 Pamulang 80.17 66.92 58.96 36.46 3 Ciputat 109.45 91.21 109.42 82.47 4 Pondok Aren 71.62 59.17 52.72 36.41 5 Serpong Utara 88.51 71.09 80.31 70.17 6 Ciputat Timur 58.44 49.01 60.69 58.84 7 Setu 85.85 71.13 60.17 59.05 Jumlah Rata-rata 87.49 72.45 77.59 61.00 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2009 No

SMA APK APM 38.17 28.94 18.97 13.22 39.32 27.90 20.52 14.46 24.96 20.43 35.47 25.48 33.24 23.16 30.09 21.94

Kecamatan

SMK APK APM 41.84 32.85 43.43 36.92 40.43 26.11 10.73 7.75 35.60 29.48 44.18 36.42 20.76 17.91 33.85 26.78

II.3.2 Kesehatan Pelayanan kesehatan di wilayah Kota Tangerang Selatan telah dilayani oleh 10 puskesmas tersebar di 7 kecamatan yang didukung oleh 8 puskesmas pembantu, 10 unit kendaraan puskesmas keliling dan 192 tenaga kesehatan. Walaupun demikian belum ada Rumah Sakit Umum Daerah untuk melayani masyarakat Kota Tangerang Selatan. Jumlah rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan sebanyak 9 unit seluruhnya merupakan milik swasta. Tabel 2.20 Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Kota Tangerang Selatan

Kecamatan No.

Jenis

Serpong

Serpong Pamulang Utara 1 1

3

Ciputat Timur 1

Pondok Aren 2

Ciputat

Setu

1 Puskesmas

1

2 Puskesmas Pembantu

1

1

1

3

-

1

1

8

3 Tempat tidur Puskesmas Perawatan

-

-

14

-

-

-

-

14

4 Balai Pengobatan Swasta 5 Praktek Dokter Umum Swasta 6 Praktek Dokter Gigi Swasta 7 Praktek Dokter Spesialis 8 Praktek Bidan Swasta 9 Laboratorium Klinik Swasta

1

10

30

22

44

14

31

24

11

176

113

131

167

71

93

65

20

660

42

46

81

28

36

28

6

267

6

26

31

11

30

8

-

112

40

29

80

48

41

22

16

276

1

3

7

7

5

6

1

30

10 Optik

2

-

9

5

15

9

2

42

11 Apotik

6

5

10

9

25

18

2

75

12 Toko Obat Berijin

2

-

-

2

1

-

1

6

13 Industri Kecil Obat Tradisional

8

-

17

16

-

7

-

48

14 Rumah Bersalin Swasta

2

1

4

6

9

10

1

33

15 Pengobatan Tradisional

4

8

4

5

2

7

1

31

16 Puskesmas Keliling

1

1

1

3

1

2

1

10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2009

20

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.21 Jumlah Tenaga Kesehatan pada 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Tenaga Kesehatan No

Puskesmas

Dokter Umum

Dokter Gigi

Bidan

Perawat Ahli Gizi

Ahli Sanitasi

Ahli Kesehatan Masyarakat

Jumlah

1 Serpong

3

1

13

1

1

1

0

20

2 Pondok Jagung

2

3

10

7

1

1

0

24

3 Pamulang

3

4

9

6

1

1

0

24

4 Ciputat

2

3

4

4

1

0

0

14

5 Kampung Sawah

2

3

7

5

1

1

0

19

6 Jombang

2

2

8

5

1

0

0

18

7 Ciputat Timur

1

1

9

3

1

0

0

15

8 Pondok Aren

2

2

9

7

1

1

0

22

9 Jurang Mangu Timur

2

2

6

2

0

1

0

13

3

2

12

5

0

0

1

23

22

23

87

45

8

6

1

192

10 Setu Kota Tangerang Selatan


Selain didukung oleh keberadaan Puskesmas dan tenaga kesehatan, keberadaan Posyandu dan Posbindu di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kota Tangerang Selatan juga telah membawa dampak penting bagi perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga tahun 2009 tercatat terdapat 771 Posyandu (klasifikasi pratama, madya, purnama dan mandiri) dan 108 Posbindu, yang didukung oleh 4.127 kader posyandu aktif atau mencapai 97,8% dan 501 kader posbindu aktif atau mencapai 100%. Tabel 2.22 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Di Wilayah 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Posyandu No

Puskesmas

Pratama Madya Purnama

Kader Mandiri

Jumlah

Posbindu

Posyandu Total Aktif

Dasawisma

Posbindu Total Aktif

1 Serpong

10

12

42

10

74

19

420

420

1,158

72

72

2 Pondok Jagung

17

22

24

5

68

7

351

351

351

21

21

3 Pamulang

31

46

38

16

131

24

820

820

970

42

42

4 Ciputat

9

22

3

1

35

5

216

216

216

25

25

5 Kampung Sawah

1

29

47

2

79

9

404

404

404

42

42

6 Jombang

5

32

12

2

51

9

300

300

300

51

51

7 Ciputat Timur

5

69

34

10

118

11

708

708

708

55

55

8 Pondok Aren

16

41

18

7

82

10

366

366

700

80

80


10

23

60

-

93

6

469

375

575

77

77

10 Setu


-

40

-

-

40

8

167

167

167

36

36

104

336

278

53

771

108

4,221

4,127

5,549

501

501


21


Hingga tahun 2007, rata-rata balita di Kota Tangerang Selatan berada pada kondisi gizi baik yaitu mencapai 92,70% dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 82.098 orang. Selain itu dari jumlah tersebut, 0,37% gizi buruk, 5,18% gizi kurang dan 1,74% gizi lebih.

Tabel 2.23 Jumlah dan Persentase Keadaan Gizi Balita Yang Ditimbang Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 No.

Jumlah Balita 7,319

Kecamatan

1 Serpong 2 Serpong Utara

Keadaan Gizi (Orang) Baik Buruk Kurang Lebih 6,785 24 454 56

6,304

3 Setu 4 Pamulang

5,746

34

357

167

Jumlah Balita 107.87%

Keadaan Gizi (%) Baik Buruk Kurang 100.00% 0.35% 6.69%

109.71%

100.00% -

6.21%

-

-

2.91%

-

-

-

-

-

21,200

19,392

71

1,368

369

109.32%

100.00%

0.37%

7.05%

1.90%

29,454 -

28,030 -

130 -

1,003 -

291 -

105.08% -

100.00% -

0.46% -

3.58% -

1.04% -

17,821

16,154

48

1,072

547

110.32%

100.00%

0.30%

6.64%

3.39%

Kota Tangerang Selatan 82,098 76,107 307 4,254 1,430 107.87% 100.00% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

0.40%

5.59%

1.88%

5 Ciputat 6 Ciputat Timur 7 Pondok Aren

-

0.59%

Lebih 0.83%

Selain melayani masyarakat mampu, Puskesmas juga melayani masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat hingga tahun 2009 Rumah Tangga Rawan Gakin yang dilayani di 10 Puskesmas mencapai 31.543 RT dengan jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 104.558 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3.2.5 Tabel 2.24 Data Terkait Kesehatan Keluarga Miskin pada 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Rumah Tangga Rawan Gakin (RT) 2,911

Jiwa Peserta Jamkesmas (Orang) 9,311

2 Pondok Jagung

2,872

6,485

17

NA

3 Pamulang

7,877

22,047

116

NA

4 Ciputat

5,420

4,817

20

5 Kampung Sawah

1,693

6,570

67

6 Jombang

1,678

5,391

26

280

13

12,551

79

325

96

No

Puskesmas

1 Serpong

7 Ciputat Timur

NA

Anak Umur 0-11 Anak Umur 11-59 Bumil Gakin Bulan Gakin Bulan Gakin (Orang) (Orang) (Orang) 34 186 54 39 189 51 NA

53 117

8 Pondok Aren

4,246

12,431

56


4,846

11,407

31

486

49

13,548

29

-

21

104,558

475

1,328

731

10 Setu Kota Tangerang Selatan

NA 31,543

NA

100


22

-


II.3.3 Kesejahteraan Keluarga Kondisi masyarakat Kota Tangerang Selatan sangat beragam, baik menurut agama, suku, pekerjaan maupun menurut tingkat kesejahteraan. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera adalah sebesar 8.789 Keluarga atau 3,65% dari total 24.700 keluarga, sedangkan tingkat kesejahteraan KS I adalah sebesar 39.319 Keluarga atau 16,34%. Sisanya, yaitu sebanyak 192.592 Keluarga atau 80,01% adalah Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus (tabel II.3.3.1). Berdasarkan validasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, jumlah rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 19.104 RT. Jumlah penerima paling banyak di Kecamatan Pamulang yaitu sebanyak 5.963 rumah tangga, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Ciputat Timur yaitu sebanyak 1.685 rumah tangga (tabel II.3.3.2).

Tabel 2.25 Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 No

Kecamatan

1 Serpong 2 Serpong Utara 3 Setu 4 Pamulang 5 Ciputat 6 Ciputat Timur 7 Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Pra Sejahtera 1,157

4,538

9,439

6,876

Tahap III Plus 4,444

647

2,547

8,961

5,290

2,990

20,435

KS I

Tahap II

Tahap III

Jumlah 26,454

348

3,478

2,575

3,840

1,300

11,541

4,155

8,609

19,621

14,596

7,784

54,765

678

7,213

5,115

7,310

13,618

33,934

236

6,204

10,334

10,946

8,621

36,341

1,568

6,730

23,401

15,931

9,600

57,230

8,789 39,319 79,446 64,789 48,357 240,700 Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

Keterangan: Pra Sejahtera: Keluarga Pra Sejahtera KS I : Keluarga Sejahtera I Tahap II : Keluarga Sejahtera II Tahap III : Keluarga Sejahtera III Tahap III Plus : Keluarga Sejahtera III Plus

23

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.26 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 No

Kecamatan

Rumah Tangga Hasil Verifikasi PPLS Penerima BLT '08 2,463 2,420

1

Serpong

2

Serpong Utara

1,742

1,590 1,817

3

Setu

1,993

4

Pamulang

5,963

5,299

5

Ciputat

2,438

1,848

6

Ciputat Timur

1,685

918

2,820

2,411

7

Pondok Aren 19,104 16,303 Kota Tangerang Selatan Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang (2008) dan BPS Kabupaten Tangerang (2009)

Walaupun sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan termasuk Keluarga Sejahtera II, masih terdapatnya keluarga fakir miskin sebanyak 37.538 keluarga, anak terlantar sebanyak 1.141 orang, korban bencana alam setahun lalu sebanyak 6.312 orang dan pemulung sebanyak 234 orang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang harus dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan bidang sosial perlu menjadikan permasalahan ini sebagai sasaran utama untuk diselesaikan.

24

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.27 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jenis Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Nakal Anak Jalanan Anak 5-21 th Korban Kekerasan Wanita 22-59 th Korban Kekerasan Wanita Rawan Sosial Lansia >60 th Terlantar Lansia >60 th Korban Kekerasan Anak Cacar Usia 5-21 th Penyandang Cacat Penyandang Cacat Eks TBC Penyandang Cacat Eks Kusta Mantan Napi Pekerja Seks Komersial Waria Pengemis Pemulung Gelandangan Eks Korban NAPZA Pengidap HIV/AIDS Eks HIV/AIDS yg ditangani Dinsos Korban Bencana Sosial/Pengungsi Korban Bencana Alam setahun Lalu

25 Penduduk di daerah Rawan Bencana Alam 26 Keluarga Fakir Miskin 27 Yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni 28 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 29 Keluarga Rentan Sosial Ekonomi

Serpong

Serpong Utara

78 147 5 103 119 152 1 13 -

278 4 68 36 80 -

9 101 24 65 74 56 3 3 3 14 4 43

-

-

29

3,301 177

3,548 -

4,245 76

-

-

-

Setu

1 125 5 95 59 12 10 16 11 21 8 15 1,326

163 16 5 52 46 18 129 39 9 20 1 1 70 2 9 1,172

Kota Tangerang Selatan 101 1,141 94 20 7 2 406 586 291 598 91 39 115 78 14 32 234 37 61 6,312

117

-

252

398

9,308 5,750 76 136

3,102 70

8,284 159

37,538 694

-

-

-

Pamulang Ciputat 7 6 76 251 30 15 8 7 2 2 194 50 186 55 63 114 55 38 20 74 18 23 15 8 164 35 15 18 1,880 1,891 -

-

-

Ciputat Pondok Timur Aren

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

Panti sosial yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah panti asuhan anak sejumlah 14 panti dan tresna werdha sejumlah 5 panti dan bina grahita sejumlah 1 panti. Selain itu, potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di antaranya adalah tenaga kesejahteraan masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna dan panti sosial.

25

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.28 Jumlah Panti Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis

Serpong

Petirahan Anak Taman Penitipan Anak Panti Asuhan Anak Bina Remaja Tresna Werdha Bina Daksa Bina Netra Bina Rungu Bina Grahita Bina Laras Bina Pasca Laras Kronis Marsudi Putra Pamardi Putra Karya Wanita Bina Karya

-

Jumlah

1

1 -

Serpong Utara -

Setu

Pamulang Ciputat -

-

1 1 -

4 2 -

2

3 1 -

6

4

Ciputat Pondok Timur Aren 5 1 1 -

Kota Tangerang Selatan 14 5 1 -

7

20


Tabel 2.29 Jumlah Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial No

Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Masyarakat 14

Organisasi Masyarakat

3

Panti Sosial

Anggota PKK

LSM Perempuan

1

1

Serpong

-

-

2

Serpong Utara

12

1

2

-

-

-

3

Setu

10

1

2

2

-

-

4

Pamulang

42

4

7

6

-

-

5

Ciputat

14

15

8

4

-

-

6

Ciputat Timur

4

1

3

-

-

-

7

Pondok Aren

-


6

Karang Taruna

15

6

5

6

111

34

30

19

-

-


Berdasarkan data keluarga di wilayah Tangerang Selatan tahun 2007, sebagian besar pasangan usia subur yaitu 63,37% merupakan peserta KB aktif yang didukung oleh 48 orang petugas KB yang merupakan dokter dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini memandang bahwa pengaturan kehamilan dan jumlah anak merupakan hal yang penting, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan masyarakat perkotaan yang sebagian besar bekerja di luar rumah. Namun hal ini belum didukung oleh keberadaan petugas penyuluh lapangan keluarga berencana yang selayaknya memberikan penyuluhan kepada keluarga peserta KB secara proaktif.

26

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 2.30 Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 Kecamatan Metode

Serpong

Serpong Utara

MKJP IUD MOP MOW IMP Jumlah

3,264 329 298 570 4,461

2,803 219 298 409 3,729

Non MKJP Suntik Pil Kondom Ovag Jumlah

4,560 2,634 31 0 7,225

3,283 1,910 21 0 5,214

Pamulang

Ciputat

364 78 67 215 724

10,570 470 605 527 12,172

5,924 292 743 231 7,190

6,854 294 408 325 7,881

7,681 294 607 392 8,974

37,460 1,976 3,026 2,669 45,131

1,994 1,159 12 0 3,165

13,735 7,750 72 0 21,557

7,260 4,006 61 0 11,327

6,982 4,080 82 0 11,144

9,595 5,592 131 0 15,318

47,409 27,131 410 0 74,950

Setu

Pondok Aren


Ciputat Timur

Total Peserta KB Aktif 11,686 8,943 3,889 33,729 18,517 19,025 24,292 120,081 Total Pasangan Usia Subur 18,451 17,419 8,817 43,030 29,893 26,631 45,262 189,503 Persentase 63.34% 51.34% 44.11% 78.38% 61.94% 71.44% 53.67% 63.37% Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

Tabel 2.31 Jumlah Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2007 No.

Kecamatan 1 Serpong 2 Serpong Utara 3 Setu 4 Pamulang 5 Ciputat 6 Ciputat Timur 7 Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

PPLKB -

PLKB/PKB -

Dokter 3 4 2 5 3 1 6

Bidan 3 4 2 5 3 1 6

Jumlah 6 8 4 10 6 2 12

24 24 48 Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008 Keterangan: PPLKB PLKB/PKB

: Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana : Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana

II.4 Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup II.4.1 Fisik Dasar dan Pemanfaatan Lahan Wilayah Kota Tangerang Selatan dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pasanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Posisi Kota Tangerang Selatan

27


yang berbatasan dengan DKI Jakarta karena pada awalnya memang dijadikan sebagai kota satelit bagi DKI Jakarta maka penduduknya lebih banyak yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari banyaknya perumahan-perumahan yang tumbuh dan berkembang di Kota Tangerang Selatan. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat, sebagian besar bersifat non-alamiah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan, mulai dari yang berskala kecil-menengah hingga berskala besar, seperti: Bumi Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam Sutera. Akhirnya mengakibatkan sektor perdagangan dan jasa menjadi berkembang sesuai kebutuhan disertai juga dukungan sektor transportasi yang cukup memadai karena banyak akses menuju DKI Jakarta baik melalui jalan tol Serpong – Pondok Indah atau jalan regional yang sudah tersebar dan tersambung langsung.

Gambar 2.3 Peta Wilayah Kota Tangerang Selatan

28


Topografi (Ketinggian dan Kemiringan) Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl. Untuk kemiringan garis besar terbagi dari 2 (dua) bagian, yaitu : 1. Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara. 2. Kemiringan antara 3 – 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

Klimatologi Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di stasiun Geofisika klas I di Tangerang rata-rata berkisar antara 21,2-33,7˚C, suhu maksimum tertinggi rata-rata terjadi pada bulan Oktober yaitu 36,6˚C dan suhu minimum terendah pada bulan Juni yaitu 19,2 ˚C . Rata-rata kelembaban udara 78,0 % dan rata-rata intensitas matahari 56,8 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan pada bulan September hanya satu kali hujan, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 108,4 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 26 hari. Keadaan ini terjadi pada hampir seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Geologi Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Adapun beberapa Kecamatan ada yang lahannya bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan kecamatan Pamulang serta sebagian di kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari United Soil Classification System, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau workability yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik oleh karena itu wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan.

29


Hidrologi Sistem hidrologi di Kota Tangerang Selatan terdiri atas :  Air permukaan yaitu diartikan sebagai air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di wilayah ini berupa aliran sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lokal. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.  Kedua Air Tanah, air tanah di wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas dalam kondisi baik, hal ini menyebabkan banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai air bersih. Potensi air tanah Kota Tangerang Selatan, Berdasarkan laporan studi potensi dan pengembangan sumberdaya air tersebar di Kabupaten Tangerang, Dinas PU kabupaten Tangerang tahun 2002 diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa merupakan potensi air permukaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukkan potensi sebagai berikut :  Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane – Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili oleh pengukuran Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.  Mata air jumlahnya ada 3 yang semuanya berlokasi di Kecamatan Ciputat dengan total debit 210 liter/detik.  Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang termasuk juga Kota Tangerang Selatan mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara surplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 Bulan).  Air tanah dangkal, debit air tanah di Kabupaten Tangerang termasuk juga Kota Tangerang Selatan berkisar antara 3 – 10 liter/detik/km². Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan-jalan utama terutama oleh industri/pabrik.

Untuk di permukiman warga rata-rata kedalaman air tanah mencapai 5 – 10 meter. Terdapat juga penggunaan air tanah dalam, melalui pompa deepwell pada kawasan-kawasan perumahan baru yang dikelola pengembang swasta.

30


Mengenai gambaran kualitas air sungai dan air tanah di Kota Tangerang Selatan bila mengacu kepada gambaran kualitas air sungai Cisadane sebagai sungai yang terbesar maka didapatkan pencemaran yang cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa parameter. Tabel 2.32 Gambaran Kualitas Air Sungai Cisadane

Jenis Tanah Dilihat dari data jenis tanah berdasarkan keadaan geologi, di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagian besar terdiri dari batuan endapan hasil gunung api muda dengan jenis batuan kipas aluvium dan aluvium/alivial. Sedangkan dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan. Oleh karena itu secara umum lahan cocok untuk pertanian/ perkebunan. Jenis tanah yang sangat sesuai dengan kegiatan pertanian tersebut makin lama makin berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Sedangkan untuk sebagian wilayah seperti di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu jenis tanahnya ada yang mengandung pasir khususnya untuk daerah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

II.4.2 Penggunaan Lahan Perkembangan penduduk yang cepat yang dilihat dari semakin menjamurnya permukiman di wilayah Tangerang Selatan mengakibatkan banyak terjadinya perubahan fungsi guna lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya lahan pertanian atau bahkan kawasan lindung menjadi kawasan perumahan ataupun untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus antara lain mengenai keseimbangan fungsi kawasan tak terbangun dan kawasan terbangun. Karakter perkembangan kawasan terbangun (perumahan, industri, perdagangan dan jasa) pada Kota Tangerang Selatan tidak lepas dari keberadaan perlintasan pergerakan antar

31


wilayah serta adanya jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama seperti DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sehingga konsekuensinya perkembangan kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama. Tabel 2.33 Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 Persentase Luas (%) 1 Perumahan dan permukiman 9,941.41 67.54% 2 Industri / Kawasan Industri 167.61 1.14% 3 Perdagangan dan jasa 487.08 3.31% 4 Sawah, ladang, dan kebun 2,794.41 18.99% 5 Semak belukar dan rerumputan 366.48 2.49% 6 Pasir dan galian 15.27 0.10% 7 Situ dan danau / tambak / kolam 137.43 0.93% 8 Tanah kosong 809.31 5.50% Jumlah 14,719 100.00% Sumber : Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) No

Jenis Penggunaan Lahan

Luas (Ha)

Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kota Tangerang Selatan

32


Pola pengembangan fisik / tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola ekstensifikasi banyak dijumpai di daerah pinggiran, sedangkan intensifikasi banyak dijumpai di daerah yang menjadi pusat kegiatan. Bila dilihat berkembangnya perumahan baik skala besar ataupun skala kecil mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk ataupun aktifitas penduduk di Kota Tangerang Selatan ini sendiri. Bila peningkatan jumlah ataupun aktifitas penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Perumahan dan Permukiman Kawasan perumahan dan permukiman berfungsi sebagai hunian bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penghitungan pada peta diketahui luas penggunaan lahan untuk perumahan dan permukiman sebesar 9.941,41 Ha dari keseluruhan Kota Tangerang Selatan. Untuk Kota Tangerang Selatan terdapat tiga pengembang perumahan skala besar yaitu BSD, Bintaro dan Alam Sutera. Selain itu ketiga kawasan ini didukung dengan adanya prasarana transportasi seperti kereta api dan jalan tol. Saat ini pengembangan perumahan di Kota Tangerang Selatan banyak menggunakan pola cluster dengan tipe rumah beragam (tipe kecil hingga tipe besar). Banyak lahan perkampungan yang sudah berubah fungsi dan kepemilikannya biasanya mayoritas pemilik lahan perkampungan adalah para pendatang. Berdasarkan tampilan tabel dan peta penggunaan lahan di atas, dapat dilihat bahwa sebesar 67,54% lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan digunakan sebagai kawasan perumahan dan permukiman dan sebesar 18,99% merupakan lahan sawah, ladang dan kebun.

Industri / Kawasan Industri dan Pergudangan Dilihat dari data penggunaan lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan, industri/kawasan industri bukan sektor yang signifikan mempengaruhi tata letak ruang wilayah. Luas lahan industri dan kawasan industri yaitu sebesar 167,61 Ha atau 1,14% dari keseluruhan luas wilayah Kota Tangerang Selatan. Walaupun demikian pengembangan industri yang kegiatannya tidak mencemari lingkungan (clean industry) menjadi sektor yang potensial sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kota.

33


Kegiatan perdagangan dan jasa Luas lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ini sebenarnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun yang lebih banyak menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang terjadi saat ini dapat diidentifikasi berada disepanjang koridor jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang – Ciputat Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya). Luas kegiatan perdagangan dan jasa ini adalah sebesar 487,08 Ha.

Sawah ladang dan kebun Luas penggunaan lahan sawah dan ladang oleh petani pengarap mencapai 2.794,41 Ha atau sebesar 18,99%. Sebagian besar lahan digunakan untuk pengembangan produksi palawija, sayuran dan tanaman budidaya karena sebagian besar luas lahan merupakan lahan kering (117 Ha).

Semak belukar dan rerumputan Semak belukar yang dimaksud disini adalah tanah kosong yang tidak dikelola/diurus oleh pemiliknya namun bukan berarti tidak ada pemiliknya adapun luasnya hanya 366,48 Ha.

Pasir dan galian Mempunyai luas yang sangat kecil karena bukan penggunaan yang dominan dan hanya ada di Kecamatan Setu yaitu dengan luas 15,27 Ha.

Situ dan danau/tambak/kolam Dari hasil interpretasi peta udara diketahui banyak danau /situ yang sudah tidak ada lagi di peta oleh karena itu luas penggunaannya untuk situ/danau/kolam/tambak ini hanya sebesar 137,43 Ha.

Tanah Kosong

34


Tanah kosong disini termasuk juga lapangan olahraga seperti lapangan bola dan halaman rumah adapun luasnya hanya 809,31 Ha.

II.4.3 Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting sebagai salah satu faktor daya tarik investasi di suatu daerah. Semakin banyak akses jalan ke luar wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan daerah tersebut. Jalan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) memiliki total panjang 115,81 Km dengan 70,36% dari panjang total tersebut dalam kondisi baik, 18,37% dalam kondisi sedang dan 11,28% dalam kondisi rusak. Data ini berbeda dengan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan yang menyatakan bahwa total panjang jalan kota adalah 137,773 Km dan diperkirakan 5% rusak ringan, 5% rusak sedang dan 20% rusak berat. Dari jumlah ruas jalan yang ada, tingkat pelayanan jaringan jalan masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya titik-titik kemcaetan di beberapa daerah. Titik rawan kemacetan utamanya terdapat pada 12 titik yang umumnya terdapat pada sekitar persimpangan jalan atau pasar. Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Titik rawan kemacetan dan titik lokasi stasiun KRL didapatkan dari Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) sedangkan nama lokasi, desa dan kecamatan diperoleh berdasarkan informasi dari Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006 karya Gunther W. Holtorf.

Tabel 2.34 Kondisi Jalan Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

No.

Nama Jalan / Ruas Jalan

1

Jl. Raya Serpong - Pahlawan Seribu Jl. Letnan Sutopo (BSD) - Ciater Jl. Kapten Subianto (BSD) Rawa Buntu Jl. Ciater Raya - Bukit Indah Jl. Astek - Jombang Jl. Jombang Raya - Aria Putra

2 3 4 5 6

Status Jalan

Panjang Jalan (Km)

Arteri Sekunder

5.88

5.88

Kolektor Sekunder

3.96

3.96

Arteri Sekunder

3.67

3.67

Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder

2.54 3.55 3.63

Kondisi Jalan Baik

Sedang

Rusak

2.54 3.55 3.63

35

Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan 7 8

Jl. Aria Putra - Pasar Ciputat Kolektor Sekunder 3.06 3.06 Jl. Otista - Dewi Sartika - Pasar Arteri Sekunder 1.94 1.94 Ciputat 9 Jl. Pamulang Raya - Pajajaran Arteri Sekunder 2.18 2.18 10 Jl. Setiabudi - Cabe Raya Kolektor Sekunder 2.15 2.15 11 Jl. Cabe Raya - Cireundeu Kolektor Sekunder 7.00 7.00 12 Jl. Ir. H. Juanda - Pasar Jum'at Arteri Sekunder 3.52 3.52 13 Jl. Tegal Rotan - Cenderawasih - Ki Hajar Dewantara - Pasar Kolektor Sekunder 5.16 5.16 Ciputat 14 Jl. Rempoa - Gintung Kolektor Sekunder 2.65 15 Jl. Menteng Raya (Bintaro) Kolektor Sekunder 3.41 3.41 Bintaro Utama 16 Jl. Pondok Betung Raya - WR. Kolektor Sekunder 6.02 6.02 Supratman (IAIN Ciputat) 17 Jl. Ceger Raya - Pondok Betung Kolektor Sekunder 5.31 18 Jl. Pondok Kacang - Parigi Kolektor Sekunder 4.15 4.15 19 Jl. Elang (Bintaro) - Menteng Kolektor Sekunder 1.99 1.99 Raya (Bintaro) 20 Jl. Graha Bunga - Parigi Kolektor Sekunder 6.25 6.25 21 Jl. Bhayangkara - Mas Mansyur Kolektor Sekunder 3.95 22 Jl. Sutera Utama (Alam Sutera) Kolektor Sekunder 4.58 4.58 23 Jl. Raya Puspitek - Pamulang Arteri Sekunder 2.78 2.78 24 Jl. Tol Serpong - Bintaro Arteri Primer 11.07 11.07 25 Jl. German Center - Muncul Arteri Sekunder 7.14 26 Jl. Rawa Buntu - Viktor Arteri Sekunder 2.15 27 Jl. Lingkar Selatan Arteri Sekunder 2.71 2.71 28 Parakan - Ciater Raya Kolektor Sekunder 3.41 Jumlah 115.81 81.48 Persentase 70.36% Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

2.65

5.31

3.95

7.14 2.15

21.27 18.37%

3.41 13.06 11.28%

36


Tabel 2.35 Titik Rawan Kemacetan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No.

Titik Rawan Kemacetan

1 Jalan Serpong Raya sekitar PT Pratama Abadi Industri hingga Gading Serpong 2 Jalan Serpong Raya sekitar Rumah Sakit Ashshobirin 3 Jalan Pahlawan Seribu di sekitar Pasar Serpong (lintasan Kereta Rel Listrik) 4 Perempatan Jalan Pahlawan Seribu menuju Kampus ITI 5 Perempatan Puspiptek Pasar Jengkol 6 Pasar Jombang sekitar Jalan Tol 7 Pertigaan Jalan Pondok Betung Raya sekitar Kantor Kelurahan Pondok Betung 8 Perempatan Bintaro - Jalan Pondok Betung Raya 9 Perempatan Jalan Ir. H. Juanda - Jalan Pahlawan, Rempoa 10 Pertigaan Jalan WR Supratman - Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat 11 Pertigaan Pasar Ciputat 12 Perempatan Pondok Cabe Jalan Setiabudi - Jalan RE Martadinata Sumber: - Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) - Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006, Gunther W. Holtorf

Tabel 2.36 Stasiun Kereta Rel Listrik di Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No.

Nama Stasiun Kereta Rel Listrik

Kelurahan/Desa

Kecamatan

1 Stasiun Serpong Serpong Serpong 2 Stasiun Rawabuntu Rawabuntu Serpong 3 Stasiun Sudimara Jombang Ciputat 4 Stasiun Tegal Rotan Sawah Ciputat 5 Stasiun Pondok Ranji Pondok Ranji Ciputat Timur Sumber: - Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) - Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006, Gunther W. Holtorf

II.4.4 Prasarana Telekomunikasi dan Energi Selain prasarana transportasi, prasarana dan sarana terkait energi dan telekomunikasi juga sangat penting. Di Kota Tangerang Selatan terdapat tiga kantor PLN, yaitu di Serpong, Ciputat dan Pamulang. Gardu listrik berjumlah 71 unit dengan 195.352 sambungan listrik. Di

37


setiap kecamatan terdapat lebih dari 15.000 sambungan listrik kecuali di Setu yang hanya berjumlah 9.686 sambungan. Kantor Telkom berjumlah 5 buah dan tersebar di 5 kecamatan. Tower GSM/BTS berjumlah 83 unit sedangkan sambungan telepon berjumlah 108.529 sambungan. Sambungan telepon paling banyak terdapat di Pamulang dengan 26.447 sambungan sedangkan paling sedikit terdapat di Setu dengan 5.381 sambungan.

Tabel 2.37 Sebaran Gardu Listrik, Kantor PLN Menara Telekomunikasi/BTS dan Kantor Telkom/STO di Kota Tangerang Selatan

No 1

Kecamatan Serpong

Gardu Listrik 14

SPBU 12 6

Telekomunikasi Tower Kantor Telkom Sambungan GSM/BTS / STO Telepon 12 10,282 1 10 8,425

2

Serpong Utara

3

Ciputat

10

1

28,375

7

9

1

15,764

4

Ciputat Timur

11

-

28,944

9

8

-

16,080

5

Pamulang

20

1

47,604

13

24

1

26,447

6

Pondok Aren

8

-

47,070

3

8

1

26,150

7

Setu

4

-

9,686

2

12

1

5,381

71

3

195,352

83

5

108,529


4

Energi Kantor Sambungan PLN Listrik 1 18,508 15,165

52


II.4.5 Utilitas Terkait dengan pengelolaan limbah baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair, terdapat 21 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besarnya menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah TPS liar. Selain itu juga terdapat 5 unit water treatment plant (WTP) yang seluruhnya dibangun oleh pengembang, tersebar di Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren. Ada dua makam pahlawan yang terdapat di Pondok Aren dan Setu, sedangkan tempat pemakaman umum (TPU) berjumlah 26 unit dengan jumlah terbanyak terdapat di Ciputat yaitu sebanyak 6 unit. Di Serpong Utara dan Pondok Aren masing-masing hanya terdapat 2 unit TPU.

38


Tabel 2.38 Sebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Water Treatment Plant (WTP) di Kota Tangerang Selatan

No

Sebaran

No

TPS

WTP

1

Serpong

1

3

2

Serpong Utara

3

1

3

Ciputat

3

0

4

Ciputat Timur

1

0

5

Pamulang

3

0

6

Pondok Aren

3

1

7

Setu

7

0

21

5



Tabel 2.39 Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7

Makam Pahlawan

TPU Jumlah

Serpong 0 5 0 2 Serpong Utara 0 6 Ciputat 0 3 Ciputat Timur 0 5 Pamulang 1 2 Pondok Aren 1 3 Setu Kota Tangerang Selatan 2 26 Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Luas 5.6 2.5 10.6 4.5 5.0 4.0 3.5 35.7

II.4.6 Rawan Bencana Bencana banjir merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di lokasi tertentu harus dihadapi secara rutin. Lokasi rawan banjir terdapat di sepanjang beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan, di antaranya Kali Angke, Kali

39


Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat dan Kali Kedaung. Titik-titik lokasi rawan banjir tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.4.1. Di Kota Tangerang Selatan terdapat 9 situ, yang tersebar di 5 kecamatan. Situ-situ tersebut adalah Situ Pondok Jagung / Rawa Kutup, Situ Parigi, Situ Bungur, Situ Antak, Situ Rompang, Situ Gintung, Situ Legoso, Situ Pamulang / Pondok Benda, dan Situ Ciledug / Kedaung. Namun, ada 4 situ yang sudah tidak tertera pada peta, yaitu Situ Bungur, Situ Antak, Situ Rompang, dan Situ Legoso.

Tabel 2.40 Situ di Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 No

Nama Situ

Kecamatan

Luas Situ (Ha)

1

Situ Pondok Jagung / Rawa Kutup

Serpong Utara

8.2

2

Situ Parigi

Pondok Aren

5.1

3

Situ Bungur

Ciputat

-

4

Situ Antak

Ciputat

-

5

Situ Rompang

Ciputat Timur

-

6

Situ Gintung

Ciputat Timur

29.3

7

Situ Legoso

Ciputat

8

Situ Pamulang / Pondok Benda

Pamulang

27.0

9

Situ Ciledug / Kedaung

Pamulang

9.7

-


79.3

Tabel 2.41 Lokasi Rawan Banjir di Kota Tangerang Selatan No

Lokasi

Sungai

Kecamatan

Kali Angke Pondok Aren 1 Kompleks Sekretariat Negara Kali Serua Pondok Aren 2 Perumahan Maharta Kali Pasanggrahan Pondok Aren 3 Taman Mangu Kali Ciputat Ciputat 4 Graha Permai, Bintaro Kali Serua Pondok Aren 5 Perumahan Bintaro Sektor 9, Bintaro Kali Pasanggrahan Ciputat 6 Kompleks Inhutani Kali Ciputat Ciputat 7 Perumahan Pondok Hijau Kali Pasanggrahan Ciputat 8 Perumahan Graha Hijau Kali Angke Pamulang 9 Perumahan Reni Jaya Kali Kedaung Pamulang 10 Perumahan Bukit Pamulang Indah Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

40


II.5

Pemerintahan

II.5.1 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Selama periode 2002-2008 berbagai tuntutan terhadap pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) berkembang di lingkungan masyarakat. Wacana serta tuntutan pembentukan daerah otonom baru hendaknya tidak sekedar mempertimbangkan aspek politis dan kemauan sebagian kecil elite daerah tapi merupakan aspirasi dan harapan yang perlu direspon untuk dinilai terhadap ketepatan dan kelayakannya secara normatif maupun teknis. Pembentukan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari wilayah induknya yaitu Kabupaten Tangerang telah memenuhi kaidah peraturan perundangan maupun teknis pada tahun 2008 dapat direalisasikan, yang dituangkan dalam Undandundang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Pembentukan pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diawali dengan ditunjuknya Penjabat Walikota Tangerang Selatan oleh Gubernur Banten. Selanjutnya Penjabat Walikota menyusun formasi perangkat daerah, guna membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Ditetapkan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (3 Asisten Daerah, 9 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 Badan, 11 Dinas dan 1 Satuan, dimana legalitas atas kedudukan serta tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Dalam

implementasinya,

beberapa

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah antara lain seperti belum efektifnya penetapan struktur kelembagaan perangkat daerah, masih dirasakannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penetapan dan pemilahan

tugas

pokok

dan

fungsi

perangkat

daerah

berdasarkan

kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta belum optimalnya hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Pada awal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, belum didukung dengan produk hukum daerah (perda, dll), jadi sementara masih menggunakan regulasi wilayah induk. Sehingga permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewenangan daerah masih banyak yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan berbagai kendala antara lain

41


dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. II.5.2 Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga masih diselenggarakan pada bangunan-bangunan yang berstatus sewa, dengan kapasitas ruang yang tidak memadai dengan keberadaan pegawai, sehingga mengurangi efektifitas dan kenyamanan kerja. Sementara itu, berdasarkan informasi dari berbagai perangkat daerah, dukungan sarana dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor maupun operasional lapangan belum sepenuhnya terpenuhi. II.5.3 Penyelenggaraan Koordinasi Koordinasi dalam bidang

pemerintahan hakikatnya merupakan upaya yang

dilaksanakan oleh Kepala Daerah guna mencapai keselarasan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas semua instansi baik antar dinas. lembaga teknis daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, maupun dengan instansi vertikal agar tercapai hasil yang optimal. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988. II.5.3.1 Penyelenggaraan Koordinasi Horisontal dengan Unsur Muspida Kualitas penyelenggaraan forum kemuspidaan yang prinsip dan penting yang dilakukan, mengikuti pola aturan :  Terhadap permasalahan yang bersifat mendesak dan memerlukan waktu yang segera, forum diselenggarakan secara insedentil di luar ketentuan vang ada;  Terhadap permasalahan yang telah disepak-ati oleh Forum Muspida ditindaklanjuti oleh perangkat masing-masing instansi dan bila dipandang perlu dilakukan secara Tim Terpadu yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

42


II.5.3.2 Penyelenggaraan Koordinasi Vertikal dengan Instansi/Dinas Daerah Penyelenggaraan koordinasi vertikal antara instansi/dinas daerah dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan meliputi pelaksanaan pelaporan, pengawasan, dan koordinasi pembinaan. 1) Koordinasi Perencanaan Walikota

akan

meminta

program/rencana

kegiatan

dari

masing-masing

komponen/instansi vertikal serta membahasnya di daerah; 2)

Koordinasi Pelaksanaan Walikota selaku Kepala Daerah meminta laporan pelaksaan tugas dari masing-masing instansi vertikal mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya. Apabila terdapat hambatan dan permasalahan, maka Walikota memberikan petunjuk alternatif pemecahannya;

3) Koordinasi Pelaporan Masing-masing Kepala Dinas/Komponen dan Instansi Vertikal wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan secara periodik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan tugasnya, laporan tahunan setiap akhir tahun anggaran serta laporan insidentil terhadap hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian. 4) Koordinasi Pengawasan Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen di bawah koordinasi Kepala BPKP disampaikan ke Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Walikota sebagai informasi kepada Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan. 5) Koordinasi Pembinaan Walikota memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan /pemindahan serta pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Instansi Vertikal dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Selain koordinasi secara formal seperti tersebut di atas, juga dilakukan koordinasi secara informal seperti pada setiap kesempatan pertemuan, olah raga maupun kegiatan lainnya.

43


II.5.3.3 Hubungan Pemerintah Kota dengan DPRD Hubungan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan DPRD dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan, sidang, hearing, kunjungan kerja bersama serta pembahasan terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah dan produk kebijakan daerah. Keharmonisan hubungan

dibangun

melalui

mekanisme

pelaksanaan

tugas

masing-masing

yang

menempatkan pihak eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja yang saling mengisi dan saling mendukung. 1.

Kelembagaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan pengaturan di bidang kelembagaan ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi pada Sekretariat Daerah. Susunan kelembagaan daerah tersebut adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah, 3 orang Asisten Sekretaris Daerah dan 9 Bagian, yaitu: 1.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

3.

Asisten Administrasi Umum;

4.

Bagian Pemerintahan;

5.

Bagian Kesejahteraan Sosial;

6.

Bagian Pertanahan;

7.

Bagian Perekonomian;

8.

Bagian Pembangunan;

9.

Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi;

10. Bagian Hukum dan Organisasi; 11. Bagian Umum dan Perlengkapan; 12. Bagian Humas dan Protokol. b. Sekretariat DPRD terdiri dari 1 orang Sekretaris DPRD dan 3 orang Kepala Bagian, sebagai berikut : 1.

Sekretaris DPRD

44


2.

Bagian Perlengkapan

3.

Bagian Humas dan Hukum

4.

Bagian Persidangan dan Risalah

5.

Bagian Tata Usaha

c. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 Inspektorat, 1 Satuan dan 6 Badan, sebagai berikut: 1.

Inspektorat;

2.

Satuan Polisi pamong Praja;

3.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4.

Badan Kepegawaian Daerah;

5.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

6.

Badan Lingkungan Hidup Daerah;

7.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

8.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

d. Dinas Daerah terdiri dari 11 Dinas, sebagai berikut : 1.

Dinas Pendidikan;

2.

Dinas Kesehatan;

3.

Dinas Pekerjaan Umum;

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;

6.

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

8.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

9.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

10. Dinas Pertanian dan Perikanan; 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong dan memacu terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan

45


penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah yang diangkat oleh kepala daerah kabupaten/kota, maka Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa tanpa pelimpahan sebagian kewenangan dari kepala daerah maka tugas seorang camat menjadi tidak jelas sehingga dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka upaya pemberdayaan kecamatan guna percepatan otonomi daerah, maka dengan merujuk pada Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi

Kecamatan.

Pemerintah

Kota

Tangerang

Selatan

mencoba

memformulasikan suatu kebijakan tentang pengaturan organisasi kecamatan di daerah ini. Langkah ini diawali dengan upaya melimpahkan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada Camat dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.42 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Serpong Serpong Utara Ciputat Ciputat Timur Pamulang Pondok Aren Setu Kota Tangerang Selatan

Luas Wilayah (Ha)

Persentase Terhadap Luas Kota (%)

2,404 1,784 1,838 1,543 2,682 2,988 1,480

16.33% 12.12% 12.49% 10.48% 18.22% 20.30% 10.06%

14,719

100.00%

46


Tabel 2.43 Jumlah Kelurahan dan Desa per Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009

No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Jumlah Desa

Jumlah Rukun Warga (RW)

Jumlah Rukun Tetangga (RT)

9 7 7 6 8 11 1 49

5 5

69 65 92 75 129 113 29 572

337 272 460 416 690 677 144 2,996

Serpong Serpong Utara Ciputat Ciputat Timur Pamulang Pondok Aren Setu Jumlah

Tabel 2.44 Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan No 1

Kecamatan Serpong

2

Serpong Utara

3

Ciputat

4

Ciputat Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

Kelurahan/Desa Buaran Ciater Rawa Mekar Jaya Rawa Buntu Serpong Cilenggang Lengkong Gudang Lengkong Gudang Timur Lengkong Wetan Lengkong Karya Jelupang Pondok Jagung Pondok Jagung Timur Pakulonan Paku Alam Paku Jaya Sarua Jombang Sawah Baru Sarua Indah Sawah Ciputat Cipayung Pisangan Cireundeu Cempaka Putih Pondok Ranji

Luas Wilayah (Ha) 334 376 235 328 139 143 361 262 226 210 126 209 225 279 281 454 368 345 274 193 249 172 237 391 308 227 246

47


5

Pamulang

6

Pondok Aren

7

Setu

5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6

Rengas Rempoa Pondok Benda Pamulang Barat Pamulang Timur Pondok Cabe Udik Pondok Cabe Ilir Kedaung Bambu Apus Benda Baru Perigi Baru Pondok Kacang Barat Pondok Kacang Timur Perigi Lama Pondok Pucung Pondok Jaya Pondok Aren Jurang Mangu Barat Jurang Mangu Timur Pondok Karya Pondok Betung Kranggan Muncul Setu Babakan Bakti Jaya Kademangan

165 206 386 416 259 483 396 256 220 266 310 252 252 389 362 233 217 253 258 271 191 205 361 364 170 174 206

II.5.3.4 Hukum, Politik serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi. Munculnya

berbagai

aspirasi

dan

respon

masyarakat

terhadap

kebijakan

pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi. Kondisi keamanan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2003-2008 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketentraman dan

48


ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi : a. Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tangerang Selatan; b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan; d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tangerang Selatan. e. Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan kondisi tenteram, serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas keamanan di Kota Tangerang Selatan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu. Di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum dilaksanakan melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling. Berbagai

kerentanan

dan

kerawanan

sosial

merupakan

sumber-sumber

permasalahan masyarakat yang masih dihadapi yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Banyaknya keluarga penyandang masalah

49


kesejahteraan sosial (PMKS) hingga tahun 2007 sebesar 48.889 jiwa, yang didominasi oleh keluarga fakir miskin berjumlah 37.538 jiwa (76,78%) dan anak terlantar sebanyak 1.141 jiwa (2,33%). Keberadaan PMKS tersebut merupakan potensi terhadap bertumbuhkembangnya ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku masyarakat. Kasus gelandangan dan pengemis serta pekerja seks komersial (PSK) semalin merebak terutama pada pusat-pusat kota, pasar, terminal serta daerah hiburan merupakan salah satu potensi permasalahan yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berbagai upaya pencegahan terhadap berkembangnya gelandangan,

pengemis dan PSK ini tengah dipersiapkan dan akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota tanerang Selatan. Demikian halnya dengan penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) yang semakin berkembang dikalangan remaja, bahkan telah memasuki kawasan-kawasan pendidikan (sekolah). Kejadian luar biasa (KLB) merupakan suatu kondisi tak terduga yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai kasus bencana banjir dan kekeringan sampai dengan tahun 2008 diketahui masih terjadi. Sedangkan kasus wabah penyakit yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan akhir-akhir ini meliputi : Muntaber, DBD, Polio dan Flu Burung. Kasus flu burung merupakan wabah penyakit yang melanda wilayah nasional yang penanganannya belum tuntas hingga saat ini. Di tahun 2009 terjadi bencana alam dengan jebolnya tanggul Situ Gintung yang merupakan bencana nasional, dimana kejadian ini dikenal dengan tragedi Situ Gintung. II.5.3.5 Kerjasama Pembangunan Kerjasama Wilayah Perbatasan Sesuai dengan amanat dalam Pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Belum terintegrasinya rencana-rencana pembangunan, keterbatasan dan lemahnya kapasitas pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan, seperti diantaranya dalam penataan ruang

50


dan pembangunan prasarana wilayah serta perencanaan pembangunan lainnya, telah disadari sebagai suatu permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakserasian dan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan. Oleh karenanya kerjasama pembangunan antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik yang saling menguntungkan, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Sejalan dengan kepentingan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi lain yang berbatasan dalam rangka kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan seperti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana hal ini telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002, tentang Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan. Sebagai implementasi tindak lanjut kerjasama pembangunan perbatasan yang telah disepakati bersama, diselenggarakan forum koordinasi kerjasama pembangunan antar kedua daerah yang dilaksanakan melalui ”Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan (MUSRENBANGTAS) Banten-Jawa Barat” yang diselenggarakan secara periodik setiap dua tahun sekali. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menjadikan surat Keputusan Bersama tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemungkinan untuk menuangkannya ke dalam regulasi daerah. Kerjasama Antar Daerah Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengelolah pembangunan di daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di daerah seringkali dihadapkan kepada permasalahan yang tidak dapat diatasi sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antar daerah yang memiliki kepentingan bersama. Sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu disikapi secara komprehensif dan langkah strategis untuk melakukan kerjasama antar daerah yang sinergis dengan

51


perencanaan pembangunan guna mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Sementara itu, di lain pihak bahwa tekanan pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang terkonsentrasi di Ibukota negara Jakarta dan wilayah sekitarnya dalam wilayah Jabotabek maupun secara umum pada wilayah Pulau Jawa dan Bali telah menyebabkan tingginya tuntutan dalam peningkatan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan semakin kompleks. Sehingga dapat dipahami apabila di wilayah Jabotabek serta wilayah Jawa-Bali perlu mendapatkan perhatian secara lebih intensif untuk melakukan koordinasi dalam rangka penanganan bersama terhadap permasalahan pembangunan dan persoalan lainnya yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor. Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sesuai Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek telah dilakukan kerjasama wilayah Jabotabek yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/1976 dan Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jabotabek yang selanjutnya dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek berdasarkan Keputusan Bersama Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor D.IV-8201/d/II/1976 dan Nomor 197/Pem.121/sk/1976. Kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan dengan terbentuknya Kota Depok, Provinsi Banten dan keikutsertaan Kabupaten Cianjur yang diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tanggal 16 Juni 2005. Memperhatikan kompleksitas permasalahan pembangunan regional yang terjadi saat ini di wilayah Jawa-Bali dan sejalan dengan makna yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, maka merupakan langkah yang sangat strategis diselengarakannya forum “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG) Se Jawa-Bali”, yang hal ini merupakan kesepakatan bersama yang telah direkomendasikan agar keberadaannya semakin dapat diperkokoh dan dikembangkan eksistensinya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional.

52


Dilatarbelakangi berbagi pengalaman memecahkan permasalahan antar daerah secara legal formal, membangun silaturahmi dan membangun satu persepsi dan pemahaman, pada tahun 1988, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat mempelopori terbentuknya forum kerjasama antar daerah Dwi Praja sebagai cikal bakal forum Mitra Praja Utama (MPU) yang sekarang anggotanya terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prinsip kerjasama dalam forum MPU dibangun dalam semangat kebersamaan, kemitraan, saling menguntungkan, berbagi tanggungjawab dan berkelanjutan dalam upaya berpadu daya mengatasi permasalahan kesejahteraan antar daerah secara bersama-sama. Dalam setiap tahunnya diadakan Rapat Kerja Gubernur yang menyepakati usulan program/kegiatan kerjasama untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, terdiri dari bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi, bidang Kesos dan Tenaga Kerja, serta bidang Lingkungan dan Pariwisata Pembentukan forum Koordinasi Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan ketidakintegrasian dalam berbagai kepentingan pembangunan dan pemerintahan antar daerah, agar rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan antar daerah khususnya di wilayah perbatasan dapat terselenggara dengan sinergi dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

53


BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2007 Kota Tangerang Selatan baru terbentuk pada akhir tahun 2008, karena itu belum ada pengukuran indikator ekonomi makro kota tersebut secara khusus. Namun demikian, gambaran perekonomian Kota Tangerang Selatan, dapat diwakili oleh gambaran agregat 7 kecamatan (Serpong, Serpong Utara, Setu, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren) yang tadinya masih menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang. Data yang disajikan berikut ini diperoleh dari hasil pengolahan data PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007 (BPS, 2008). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 Juta Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.768.787,17 Juta Rupiah (Gambar 2.1). Angka tersebut jauh di bawah angka PDRB Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan yang melebihi angka Rp.25 Trilyun untuk PDRB adh Berlaku dan melebihi angka Rp.16 Trilyun untuk PDRB adh Konstan tahun 2000. 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

Kab. Tangerang 36 Kecamatan

Kota Tangsel 7 Kecamatan

Kab. Tangerang 29 Kecamatan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan rupiah)

30.898.750,66

5.256.882,05

25.641.869

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (Jutaan rupiah)

18.789.457,30

2.768.787,17

16.020.670

Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)

6,90%

6,51%

6,97%

7,10% 7,00% 6,90% 6,80% 6,70% 6,60% 6,50% 6,40% 6,30% 6,20%

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Kota Tangerang Selatan (7 kecamatan) dengan Kabupaten Tangerang awal dengan 36 kecamatan dan Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan pada Tahun 2007 (Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS 2008).

54


Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp.5.041.692,53. Angka tersebut di bawah PDRB per kapita Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan, yang dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 2.430.589 orang, mencapai Rp. 10.549.652,21.

PDRB (Milyar 3,000 Rupiah) 2,500 2,000 1,500

PDRB Konstan 2000

1,000 500 0

2004

2005

2006

2007

Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Tangerang Selatan 2004 - 2007 (Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS 2008).

Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2.2). Pada tahun 2007, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai angka 6,51%, masih lebih rendah dibandingkan LPE Kabupaten Tangerang yang mencapai 6,97%. Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%). Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%. (Gambar 2.3) Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor tersier (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Struktur ekonomi tersebut berbeda dengan

55


struktur ekonomi Kabupaten Tangerang yang didominasi oleh sektor sekunder yang berasal dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sangat besar. Pertambangan dan Penggalian 0.03%

Pertanian 1.32%

Industri Pengolahan 1.07%

Listrik, Gas dan Air Bersih 6.05%

Jasa-jasa 17.39%

Bagunan / Konstruksi 1.63%

Bank, persewaan & jasa perusahaan 15.40%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 26.81%

Pengangkutan & Komunikasi 30.29%

Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 (Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS 2008).

3.2 Perkiraan Ekonomi Makro Pada Tahun 2010 Berdasarkan kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp 7.095.983,99 Juta Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp.3.422.271,07 Juta Rupiah. Target PDRB per kapita diharapkan mencapai Rp.6.028.590. Pada tahun 2010, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diharapkan mencapai angka 6,8 %. Perkiraan tersebut didasarkan pada kecenderungan peningkatan PDRB pada 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2004 hingga 2007 (Tabel 2.1). Tingkat

pengangguran

Kota

Tangerang

Selatan

masih

dalam

proses

penghitungan, namun diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran Kabupaten Tangerang yang pada tahun 2007 adalah sebesar 9,56% (BPS, 2008) karena ingkat urbanisasi yang diasumsikan lebih tinggi.

56


Tabel. 3.1 Perkembangan Realisasi PSRB 2004-2007 dan Perkiraan PDRB Tahun 2008-2010 No. 1

2

3 4

Tahun

Indikator Makro Ekonomi PDRB ADH Berlaku (Juta rupiah) PDRB ADH Konstan 2000 (Juta rupiah) Jumlah Penduduk PDRB per Kapita

2004

2005

Realisasi 2006

2007

2008

Perkiraan 2009

2010

2.491.310.37

3.334.642.37

4.752.381.60

5.256.882.05

5.869.916.03

6.482.950.01

7.095.983.99

1.730.192.27

2.028.385.15

2.599.601.42

2.768.787.17

2.986.615.14

3.204.443.11

3.422.271.07

965.493.00

969.951.00

1.013.588.00

1.042.682.00

1.087.473.14

1.132.264.28

1.177.055.42

2.580.351

3.437.949

4.688.672

5.041.693

5.397.757

5.725.651

6.028.590

3.3 Pendapatan, Penerimaan dan Pembiayaan Daerah Tahun 2009 Tahun Anggaran 2009, pendapatan daerah hanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan pendapatan asli daerah, baik pajak maupun retribusi, masih masuk ke dalam pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan juga belum mendapatkan dana perimbangan baik berupa bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, karena peraturan mengenai dana perimbangan ditetapkan sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten. Dalam perkembangannya, pendapatan asli daerah sudah dapat diterima langsung oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tidak lagi seperti asumsi awal yang harus masuk ke dalam kas Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari segi pembiayaan, tidak ada kebijakan untuk mendapatkan penerimaan dari penerimaan pembiayaan. Belum ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun 2008, pencairan dana cadangan, serta penerimaan piutang daerah karena Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 merupakan perubahan dari rencana penganggaran pertama yang disusun Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu APBD Tahun Anggaran 2009. Pada tahun 2009 ini juga belum ada rencana penerimaan pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

57


Sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1, besar target pendapatan daerah semula pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.162.832.859.180,00, yang seluruhnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dari pendapatan hibah sebesar Rp.15.000.000.000,00, bagi

hasil

pajak

dari

provinsi

dan

Rp.127.832.859.180,00, dan bantuan keuangan

pemerintah dari

daerah

lainnya

sebesar

provinsi atau pemerintah daerah

lainnya sebesar Rp.20.000.000.000,00. Pendapatan hibah seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan bantuan keuangan

dari

provinsi atau

pemerintah daerah lainnya adalah bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Banten sebesar Rp.5.000.000.000,00. Besar hibah dan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No. 51 Tahun 2008. Selain itu, Pemerintah Propinsi Banten juga memberikan bantuan khusus pendidikan (specific grant) sebesar Rp. Rp.15.000.000.000,00. Karena adanya penerimaan dari pendapatan asli daerah, pendapatan diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp.191.699.005.762,00. Target pendapatan dari pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp.25.367.150.025,00, yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp.15.397.425.025,00, retribusi daerah Rp.9.219.725.000,00, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.750.000.000,00. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah berubah dari semula sebesar Rp.162.832.859.180,00 bertambah sebesar Rp.3.498.996.557,25 menjadi sebesar Rp.166.331.855.737,00 dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Tidak ada target pendapatan dari dana perimbangan. Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan target penerimaan dari penerimaan pembiayaan daerah.

58


Tabel 3.2 Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2009 Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2008 Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Dana Tersedia

Target APBD T.A. 2009 -

Target Perubahan APBD T.A. 2009 25,367,150,025.00 15,397,425,025.00 9,219,725,000.00 -

Penambahan / (Pengurangan) 25,367,150,025.00 15,397,425,025.00 9,219,725,000.00 -

Persentase Perubahan 100.00% 100.00% 100.00% -

750,000,000.00

750,000,000.00

100.00%

162,832,859,180.00 15,000,000,000.00 127,832,859,180.00

166,331,855,737.00 15,000,000,000.00 131,331,855,737.00

-

3,498,996,557.00 3,498,996,557.00

-

20,000,000,000.00

20,000,000,000.00

162,832,859,180.00

191,699,005,762.00

0.00% 2.15% 0.00% 2.74%

-

0.00%

-

0.00%

28,866,146,582.00

17.73%

-

-

-

-

-

-

-

-

162,832,859,180.00

191,699,005,762.00

28,866,146,582.00

17.73%

Besar alokasi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2009 semula adalah sebesar Rp.162.832.859.180,00 yang dialokasikan untuk belanja di 28 SKPD Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya perkembangan asumsi baik dari sisi pendapatan maupun belanja, besar belanja

pada

Perubahan

APBD

Tahun

anggaran

2009

meningkat

sebesar

Rp.28.866.146.582,00 menjadi sebesar Rp.191.699.005.762,00. Besar belanja langsung sebesar Rp.103.749.407.900,00 dan meningkat sebesar Rp.33.313.484.161,00 menjadi sebesar Rp.137.062.892.061,00, sedangkan besar belanja tidak langsung sebesar Rp.59.083.451.280,00 dan menurun sebesar Rp.4.447.337.579,00 menjadi sebesar Rp.54.636.113.701,00.

59


Tabel 3.2 Ringkasan Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2009 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

Rencana APBD T.A. 2009 59,083,451,280.00 43,159,187,441.20 8,853,787,000.00 6,070,476,838.80 -

-

Rencana Perubahan APBD T.A. 2009 54,636,113,701.00 38,001,849,862.20 8,853,787,000.00 6,780,476,838.80 -

-

Penambahan / (Pengurangan)

Persentase Perubahan (%)

(4,447,337,579.00) (5,157,337,579.00) 710,000,000.00 -

-7.53% -11.95% 0.00% 0.00% 0.00% 11.70% 0.00%

-

0.00%

-

0.00%

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

Belanja Langsung

103,749,407,900.00

137,062,892,061.00

33,313,484,161.00

32.11%

Jumlah Belanja

162,832,859,180.00

191,699,005,762.00

28,866,146,582.00

17.73%

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, plafon anggaran sementara terbesar adalah untuk Dinas Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp.40.768.006.500,00 yang meningkat sebesar Rp.6.211.086.100,00 dari nilai semula Rp.34.556.980.400,00. Dinas Pendidikan menempati urutan kedua dengan plafon sementara sebesar Rp.8.519.811.343,00 yang meningkat sebesar Rp.630.000.000,00 dari nilai semula Rp.7.889.811.343,00. Dinas Kesehatan berada di urutan ketiga dengan plafon sebesar Rp. 10.855.446.050,00 yang meningkat sebesar Rp.5.550.632.250,00 dari nilai semula Rp.5.555.446.050,00. Alokasi yang besar untuk SKPDSKPD tersebut disebabkan SKPD-SKPD tersebut melaksanakan urusan-urusan prioritas yaitu pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan.

60


BAB IV ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Yang dimaksud dengan isu strategis suatu daerah adalah permasalahan aktual/penting yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah, yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) memakai analisis data dan informasi dalam lingkup upaya pencapaian visi dan misi daerah. Pencapaian sasaran strategis akan berhasil bila komponen faktor penentunya yang merupakan isu-isu strategis dapat dikelola secara efektif. Selain masalah (existing atau potential) yang dapat menghambat atau mendorong, ada juga kendala yang membatasi. Pengenalan komponen strategis tersebut dan komponen lain merupakan hal yang harus dilakukan dalam perencanaan. 4. 1 Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk pada tahun 2008 sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan dapat menggunakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah induk yaitu Kabupaten Tangerang. Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJM 2004 – 2009 dirumuskan berdasar pada permasalahan pokok negara yaitu : 1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi 2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah 3. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah 4. Tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk 5. Kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah 6. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 7. Rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 8. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar 9. Rendahnya pelayanan dan penyediaan infrastruktur 10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat

61


Sehingga rencana kegiatan pembangunan pemerintah mengacu pada pengentasan permasalahan pokok tersebut. Sedangkan kebijakan Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2007 – 2012 dibangun atas dasar isu – isu strategis yang menjadi agenda pembangunan Provinsi Banten seperti berikut : a. Tata kelola pemerintahan, bertujuan meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. -

Kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan

-

Sarana dan prasarana pemerintahan daerah

-

Aparatur pemerintah daerah

-

Otonomi daerah dan kerjasama pembangunan

-

Stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban umum

-

Keuangan daerah

b. Sumberdaya manusia, bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. -

Kemiskinan

-

Pengangguran

-

Layanan pendidikan dan kesehatan

-

Kependudukan, Keluarga Berencana, gender dan perlindungan anak

c. Ekonomi, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan pertanian dan pariwisata, mewujudkan iklim investas yang semakin sehat serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. -

Revitalisasi pertanian

-

Ketahanan pangan daerah

-

Kelembagaan sosial – ekonomi masyarakat

-

Perkembangan perekonomian daerah

-

Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan megapolitan/megacity

d. Pengembangan kawasan dan wilayah, bertujuan untuk mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki masing2 kawasan dan wilayah secara terintegrasi. -

Sarana dan prasarana dasar wilayah

-

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup

62


-

Pembangunan desa – kota

-

Penataan ruang daerah

4. 2 Isu Strategis Kota Tangerang Selatan Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada lima (5) masalah dan tantangan pokok daerah sebagaimana disebutkan di bawah ini : 1. Belum optimal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan kondisi pemerintahan Kota Tangerang Selatan saat ini. Dari aspek hardware, selain kualitas dan kuantitas sarana perkantoran yang masih terbatas, jumlah pegawai juga masih minim untuk pengelolaan suatu pemerintahan. Dari aspek software, mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran juga belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu sebagai kota penyangga ibukota, Tangerang Selatan tidak akan bisa lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pergerakan penduduk dari Jakarta (backward and forward linkages). Dengan demikian, Kota Tangerang Selatan dibangun atas dasar kerjasama dengan daerah lain demi kepentingan bersama termasuk kota-kota sekitarnya. 2. Mendesaknya peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Hal ini didorong oleh beberapa infrastruktur dasar yang perlu pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan seperti ruang jalan di wilayah ini yang harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Walaupun berdasarkan data 70,36% kondisi jalan tergolong dalam kondisi baik, namun sistem jaringan jalan yang ada belum terstruktur sehingga menimbulkan tingkat kemacetan yang tinggi di beberapa ruas jalan atau persimpangan. Selain itu, sarana penampungan sampah dan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hingga tahun 2009, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Saat ini penanganan sampah masih dibantu oleh Kabupaten Tangerang. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan menuntut kebutuhan akan sarana permukiman. Jika tidak ditata dan dikelola dengan perencanaan terpadu, hal ini akan berdampak kepada menurunnya daya dukung lingkungan yang berakibat terjadinya masalah lingkungan, misalnya banjir. Ada 3 (tiga) kecamatan yang menjadi kawasan rawan bencana banjir, yaitu Kecamatan

63


Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang. Dengan demikian sebagai daerah otonom baru, Kota Tangerang Selatan harus menata kawasannya melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lambat tiga tahun sejak terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai alat pengendali sesuai amanat Undang-undang No 51 Tahun 2008. 3. Pelayanan pendidikan yang masih belum optimal. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat kepada pelayanan pendidikan, dan kesehatan. Sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan merupakan lulusan dan siswa SMA, namun ironisnya sebagian besar pencari kerja juga merupakan lulusan SMA. Jadi masih banyak lulusan SMA yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja. Selain itu prasarana pendidikan seprti gedung/bangunan sekolah mash perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan data dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan tahun 2009, masih terdapat 257 ruang kelas yang perlu diperbaiki. Dari segi kualitas tenaga pendidik, masih banyak guru yang belum bersertifikat sesuai kompetensinya. 4. Pelayanan kesehatan yang masih belum optimal. Berdasarkan data tahun 2007, sebanyak 307 kasus gizi buruk atau sebesar 0,37% ditemukan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2009 ditemukan kasus gizi buruk di Kecamatan Serpong. Dengan demikian, kasus gizi buruk merupakan hal yang harus dicegah secara berkesinambungan salah satunya dengan memperluas akses pelayanan kesehatan terutama untuk keluarga tidak mampu yang rentan terkena gizi buruk. Selain itu penyebaran penyakit menular merupakan hal lain yg penting untuk dieleminasi kasusnya, seperti kasus penyebaran penyakit filariasis, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Masih ditemukan beberapa penderita filariasis yang belum optimal pelayanan kesehatannya. 5. Belum meratanya kesejahteraan masyarakat. Di Kota Tangerang Selatan masih terdapat 31.543 Rumah Tangga miskin yang di dalamnya terdapat anak-anak antara 0 – 11 bulan dan ibu hamil dari keluarga yang berkategori miskin. Peningkatan angkatan pengangguran juga perlu diwaspadai, mengingat imbas krisis global belum berakhir sedangkan masih banyak para pencari kerja di Kota Tangerang Selatan sebagian besar merupakan usia produktif. Potensi produksi industri di Kota

64


Tangerang Selatan yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menegah perlu dikembangkan lagi untuk mengurangi angka pencari kerja usia produktif.

65


BAB V PENUTUP Dokumen ini disusun sebagai langkah awal dari suatu penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang di Kota Tangerang Selatan berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi Kota Tangerang Selatan saat ini dan masa depan. Pelaksanaan arah pembangunan ini harus didukung keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD se-Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

66

RANCANGAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents