putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PUTUSAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : Pelawan/Pembanding pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Goa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing Sofyan Sinte, S.H., Husaimah Husain, SH dan Mursalin Jalil, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” , beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12 Kota Makassar, Sulawesi Selatan,, berdasarkan surat kuasa bertanggal 26 Januari 2012 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sungguminasa

tanggal

26

Januari

2012

Nomor

10/SK/II/2012/PA Sgm. selanjutnya disebut sebagai Pelawan /Pembanding. melawan 1. Terlawan I/Terbanding I, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di

kota

Makassar, selanjutnya disebut Terlawan I/Terbanding I. 2. Terlawan II/Terbanding II pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Terlawan II/Terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put No.45/Pdt.G/2012/PTA Mks

DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Sgm. Pada tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menolak perlawanan pelawan - Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar - Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA.UPG. tanggal 30 Oktober 1999 tersebut. - Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 024/KSO/KBB/I/1999 tanggal 23 – 01 – 1999 dan Sertifikat Hal Milik No. 00702 tertanggal 15 – 02 – 2006 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. - Menghukum kepada pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah). Bahwa

terhadap

putusan

Pengadilan

Agama

Sungguminasa

tersebut,

Pembanding/Pelawan merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Sgm,. tanggal 17 Januari 2012. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Januari 2012. Bahwa pembanding/pelawan dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 14 Pebruari 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding I tanggal 21 Pebruari 2012 dan kepada terbanding II tanggal 17 Pebruari 2012. Bahwa keberatan pembanding atas pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut :


1. Keberatan Pertama : Bahwa judex facti dalam perkara a quo kurang teliti, tidak cermat yang berdampak pada kekeliruan dalam memberikan pertimbanganya entah disengaja atau tidak judex facti tidak mempertimbangkan bukti P-2 dan P-3, sehingga ditemukan pertimbangan hukum yang merugikan pelawan/ pembanding diantara dapat dilihat dalam putusan halaman 22 fragraf 3. 2. Keberatan Kedua : Bahwa judex facti telah keliru, tidak cermat dan tidak cukup dalam mempertimbangkan alat bukti dalam perkara a quo. Hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 (dua puluh dua) faragraf 3 (tiga) faragraf 4 (empat) dan seterusnya. 3. Keberatan Ketiga : Bahwa judex facti Pengadilan Agama Sungguminasa telah keliru, karena telah memutuskan perkara ini melebihi atas di luar dari apa yang diminta/dipersengketakan para pihak dalam perkara a quo. Bahwa terbanding I/terlawan I dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Pebruari 2012, sedangkan terbanding II terlawan II mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Pebruari 2012. Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, masing-masing tanggal 29 Pebruari 2012 kepada pembanding, tanggal 12 Pebruari 2012 kepada terbanding I dan tanggal 17 Pebruari 2012 kepada terbanding II, namun hanya terbanding I dan terbanding II yang datang memeriksa berkas, sementara pembanding tidak datang menghadap memeriksa berkas banding tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 15 Maret 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan


perundang-undangan, maka

permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan

dapat diterima. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara, alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh pengadilan tingkat pertama

dalam menjatuhkan putusannya

pada prinsipnya dapat disetujui dan

mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang, bahwa pelawan adalah mengaku sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah (obyek eksekusi) yang terletak di Jalan K.H.Agussalim Nomor 81 (lama), (baru Nomor 18) yang luas dan batasnya sebagaimana tertera dalam surat perlawanan pelawan mengajukan perlawanan (denden verzet) terhadap dimasukkannya obyek tersebut dalam obyek eksekusi dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg. (sekarang Makassar). Menimbang, bahwa obyek yang didalilkan oleh pelawan sebagai miliknya sudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Ujung Pandang (sekarang Makassar) dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg, dimana obyek tersebut salah satu dari harta bersama antara terlawan I dan terlawan II dan telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal obyek tersebut yang belum/sedang proses eksekusi. Menimbang, bahwa pelawan tidak membantah bahwa ia membeli obyek sengketa dari terlawan II pada tanggal 24 Juni 1995, sewaktu terlawan I masih terikat perkawinan yang sah dengan terlawan II. Nanti kemudian pada tanggal 23 Januari 1999 terbit Akta Jual Beli Nomor 024/KSO/KBB/I/1999, dan atas dasar itu pula kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00702 tanggal 09 – 02 – 2006. Menimbang, bahwa terlawan I membantah dalil-dalil pelawan tersebut karena harta tersebut adalah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II yag juga diketahui oleh pelawan, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg.tanggal 22 Desember 1999. Bahwa andaikata pun benar


terlawan II telah menjual obyek eksekusi kepada pelawan sebelum menikahi pelawan, maka perbuatan terlawan II yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istrinya (terlawan I) yang memiliki hak ½ (seperdua) atas obyek a quo adalah murni tindakan pidana penggelapan hak. Sementara terlawan II dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil perlawanan pelawan bahwa benar telah menjual kepada pelawan sebelum menikahi pelawan pada tanggal 20 Maret 2000 berdasar kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 1995, dan kemudian akta jual beli terbit tanggal 23 Januari 1999 sedang permohonan cerai terlawan II terhadap terlawan I pada tanggal 16 Januari 1999 (selisih satu minggu) dan resmi cerai tanggal 22 Desember 1999 sesuai dengan akta cerai Nomor 451/AC/1999/PA Upg tanggal 22 Desember 1999. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanan tersebu, pelawan telah mengajukan bukti P 1 sampai P 12, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00702 tanggal 09 – 02 – 2006, yang didasarkan atas Akta Jual Beli 024/KSO/KBB/I/1999, tanggal 23 Januari 1999, sementara Akta Jual Beli tersebut ternyata mengacu pada jual beli antara terlawan II dengan pelawan pada tanggal 24 Juni 1995. Jual beli antara terlawan II dengan pelawan terjadi ketika terlawan II masih resmi sebagai suami terlawan I dan jual beli itu tanpa persetujuan terlawan I yang mempunyai hak ½ bahagian didalamnya, sesuai putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang

Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg

(sekarang Makassar ) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa bukti P 1 tersebut tidak berkekuatan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan. Begitu juga bukti P3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan berdasar akta jual beli tanggal 12 Desember 1994 (sawah 80 m) Nurhayati, padahal bangunan sendiri berdiri

dari

diatas tanah 650 m yang dibeli dari

terlawan II yang akta jual belinya tanggal 23 Januari 1999, sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit tanggal 7 Oktober 1997 (P2) sebelum ada akta jual beli.


Menimbang, bahwa bukti P2, P4 s/d bukti P 12 bukanlah bukti pemilikan oleh karenanya harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa atas keberatan pembanding/pelawan sebagaimana dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa terhadap keberatan pertama dan kedua pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama terutama masalah penjualan harta bersama berupa tanah kaplin, berukuran 15 x 20 m³ oleh terlawan 1 tanpa persetujuan terlawan II dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya pada waktu ditinggal dan setelah diterlantarkan oleh terlawan II bertahun-tahun tanpa biaya, Pengadilan Agama Makassar yang mengadili telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa hanya harta bersama yang dijual oleh terlawan II kepada pelawan tanpa setahu

terlawan I yang sudah

diterlantarkan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua dengan terlawan I sedangkan penjualan terlawan I patut dinilai sebagai nafkah, sehingga keberatan tersebut karena sudah dibicarakan dalam perkara cerai yang di rekonpensi dengan harta bersama dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg. yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak perlu diulangi untuk dinilai /dipertimbangkan kembali, sehingga keberatan ini tidak dapat diterima, sedangkan terhadap keberatan ketiga, pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa pengadilan tingkat pertama tidak mengadili melebihi dari apa yang dituntut, sebab pengadilan tingkat pertama menjawab petitum gugatan perlawanan pelawan pada point 2 dan 3 sebagaimana dalam surat perlawanan pelawan, maka dengan demikian keberatan pelawan inipun dinyatanan tidak diterima. Menimbang, bahwa pelawan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus berdasar hak milik sesuai ketentuan pasal 206 ayat 6 R.Bg, sedang pelawan sekalipun ada bukti kepemilikannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi karena ternyata bukti tersebut didasarkan pada proses jual beli yang cacat hukum, karena sertifikat terbit berdasar pada akta jual beli a quo maka sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum, maka bukti tersebut harus ditolak, karena itu


perlawanan tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar serta perlawanan pelawan harus dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dikuatkan. Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Drs,H.AmiruddinTjiama S.H.) ternyata tidak sependapat dengan Hakim Ketua (Dra.Hj.Zainab, S.H.) dan HakimAnggota II Drs.Irsan Mukhtar Nasution) dalam menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tentang perlawanan pelawan penetapan eksekusi (denden verzet) yang menolak perlawanan pelawan dan menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar, karena itu mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan : 1. Bahwa perbuatan terlawan II (suami) yang menjual harta bersama berupa tanah seluas 650 m² obyek eksekusi) kepada pihak Pelawan tanpa persetujuan dengan Terlawan I (istri) pada saat berpisah tempat tinggal juga dilakukan oleh Terlawan I dengan menjual harta bersama berupa tanah kaplin berukuran 15 x 20 m tanpa persetujuan dengan terlawan II. Namun dalam perkara cerai talak yang direkonvensi dengan harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg. tanggal 30 Oktober 1999, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hanya menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh terlawan II (suami) sementara harta bersama yang telah dijual oleh Terlawan I (istri) tidak

ditetapkan sebagai harta bersama sehingga dalam putusan tersebut

majelis hakim yang memeriksa a quo telah bersikap parsial dan tidal adil, oleh sebab itu tidak tepat lagi diterapkan

ketentuan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum

Islam dalam kasus a quo .


2. Bahwa Pelawan yang telah membeli tanah seluas 650 m² pada tanggal 24 Juni 1995 dari Terlawan II adalah Pelawan yang beritikad baik, karena transaksi jual beli telah ditindak lanjuti dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT/Camat) Somba opu pada tanggal 23 – 01 – 1999 dengan Akta Jual Beli Nomor 024/KSO/KBB/I/1999 dan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00702/Bonto- Bontoa tanggal 9 – 02 – 2006 (P.1). 3. Bahwa diatas tanah milik pelawan (obyek eksekusi), Pelawan telah membangun rumah

permanent

dengan

Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

974/1265/IMB/DBN tanggal 07 Oktober 1997 (P.2). 4. Bahwa selama belum ada pembatalan dengan Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetang alas hak(SHM) Pelawan maka harus dianggap sebagai pemilik sah dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, sehingga dengan demikian permohonan perlawanannya harus dikabulkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat didalam majelis, yaitu hakim anggota I yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakan tetapi tidak terdapat mufakat maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil putusan dengan suara terbanyak, dengan amar seperti disebutkan dibawah ini.. Menimbang, bahwa pihak pelawan/pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. semua biaya yang timbul

dalam

tingkat

pertama

dan

tingkat

banding

dibebankan

kepada

pelawan/pembanding. Memperhatikan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI - Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima ;


- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Sgm, tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 2 Shafar 1433 H. - Menghukum pembanding pelawan membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj.Zainab, S.H. ketua majelis dihadiri oleh Drs.H.Amiruddin Tjiama , S.H., dan Drs.Irsan Mukhtar Nasution hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Maret 2012 dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd, Drs.H.Amiruddin Tjiama, S.H.

Ketua Majelis,

ttd, Dra. Hj.Zainab, S.H.

ttd, Drs.Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti,

ttd, Hj.Nahirah, S.H.


Perincian Biaya : - Materi

Rp

6.000

- Redaksi

Rp

5.000

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 139.000 J u m l a h Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Agus Zainal Mutaqien, S.H.


putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Recommend Documents