P UT U S A N Nomor : xxx/Pdt.G/2011/MS-ACEH.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Termohon sekarang Pembanding ; Melawan Terbanding, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini telah
memberi
kuasa
kepada
Paiman,
S.H.
Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kp. Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2011 dahulu Pemohon sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Hal. 1 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor : 85/Pdt.G/2011/MS-KSG tanggal 08 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Konpensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang ; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon; Dalam Rekonpensi 1. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya; Dalam Konpensi Dan Rekonpensi 1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang; 2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Hal. 2 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa Temohon pada tanggal 18 Agustus 2011 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 85/Pdt.G/2011/MS-KSG tanggal 08 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding dan kontra memori banding Terbanding ; TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama walaupun tidak secara keseluruhan sebab ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang perlu ditambah sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 85/Pdt.G/2011/MS.Ksg tanggal 08 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1432 H dalam perkara a quo, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama ada yang sudah tepat dan benar, dan ada yang kurang tepat oleh karena itu yang sudah tepat dan benar akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hal. 3 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menambahkan beberapa pertimbangan, dan terhadap pertimbangan yang tidak tepat hakim banding perlu memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini: Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim pertama yang telah mengkontruksi putusan dalam format konpensi, rekonpensi, sebab apa yang di sampaikan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan dalam eksepsinya bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang didasarkan pada pernikahan tanggal 7 April 2003 kutipan Akta Nikah Nomor 31/11/V/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang tgl. 28 Mei 2004, dimana pencatatan pernikahan tersebut palsu, oleh karena itu menurut Termohon permohonan Pemohon tersebut tidak ada dasar hukumnya. Kemudian dalam rekonpensi Termohon menyatakan bahwa dikarenakan adanya pemalsuan Akta Nikah Nomor 31/11/V/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Kualasimpang tanggal 2 Mei 2004 , maka pencatatan perkawinan itu dianggap tidak pernah ada; Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dan gugatan rekonpensi Termohon merupakan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu dengan mempertimbangkan terhadap pokok perkara semua eksepsi dan rekonpensi Termohon secara keseluruhan telah ikut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Termohon tidak menyangkal adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tanggal 7 April 2003, yang Termohon sangkal itu adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/11/V/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Kualasimpang tanggal 28 Mei 2004, dengan Hal. 4 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
demikian berdasarkan pengakuan Termohon bukti P.3 , dan T.1 serta saksisaksi baik yang dihadapkan Pemohon maupun Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah berdasarkan pasal 2, pasal 26, pasal 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti-bukti saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcokan yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah diusahakan damai baik di lingkungan keluarga maupun melalui mediasi tetapi tidak berhasil serta keduanya sama-sama menyatakan tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga bahkan Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa sejak awal pernikahan sudah tidak suka dengan Pemohon dan bila pemohon mendatangi Termohon, Termohon selalu menghindar dari Pemohon; Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat rukun kembali serta rumah tangga mereka telah menggambarkan keadaan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pertimbangan hukum hakim pertama telah tepat yang mengabulkan permohon Pemohon dengan mendasarkan pada Pasal tersebut;
Hal. 5 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Menimbang bahwa hakim pertama secara ex ofisio telah menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pembebanan tersebut, sebab walaupun Termohon wajib menjalani masa iddah, dia tidak berhak atas nafkah iddah, mengingat Termohon dalam pengakuannya sudah tidak suka terhadap Pemohon sejak awal pernikahan dan selalu menghindar apabila Pemohon mendatangi Termohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 85/Pdt.G/2011/MS-Ksg. Tanggal 8 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H
harus diperbaiki sehingga berbunyi
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-unang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua Nomor 50 tahun 2009, Panitera
Mahkamah
Syar'iyah
Kualasimpang
harus
diperintahkan
mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding; Hal. 6 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding ; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 85/Pdt.G/2011/MS-Ksg tanggal 8 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang; Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Hal. 7 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin 14 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H.. oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis,
Drs. Abdul Muin, dan
Drs. H.
Syamsir Suleman masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. Sabri,
S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota dto Drs. ABDUL MUIN dto DRS. H. SYAMSIR SULEMAN
Ketua Majelis dto Dra. MASDARWIATY, M.A
Panitera Pengganti dto Drs. SABRI, S.H.
Perincian biaya banding : 1. Biaya Meterai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 5.000,4. Biaya Poses Rp. 134.000,Jumlah Rp. 150.000,-------------------- (seratus lima puluh ribu rupiah) --------------
Hal. 8 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ; Banda Aceh, 5 Desember 2011 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH Dto DRS. H.SYAMSIKAR
Hal. 9 dari 9hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2011/MS-ACEH
