PN.Sby. Dalam Perkara Antara:

KONTRA MEMORI BANDING Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 23 Desember 2008, Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby

Dalam Perkara Antara:

1. I PUTU NGURAH SUTISNA sebagai TERBANDING I / dahulu PENGGUGAT I. 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA sebagai TERBANDING II / dahulu PENGGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT.

Melawan

1. POERWADI DJOJONEGORO sebagai PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. 2. ISMOYO HARYANTO sebagai PEMBANDING II / dahulu TERGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT.

Dan Melawan

* MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., sebagai TURUT PEMBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT.

Surabaya, 23 Pebruari 2009 Kepada Yang Terhormat: Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di SURABAYA

Melalui

Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna Nomor 16-18 SURABAYA

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. RONALD NAPITUPULU, SH. 2. BAMBANG WIYARTO, SH. MH. 3. R. AZIZ HIDAYAT, SH. 4. DWI TEGUH SANTOSO, SH. Adalah para Advokat pada Kantor Hukum “RONALD NAPITUPULU & PARTNERS” Advocates & Legal Consultans, beralamat / berkantor di Jalan Ketintang Madya Nomor 101 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2009, (terlampir), dalam hal ini selaku Kuasa Hukum, bertindak untuk dan atas nama: 1. I PUTU NGURAH SUTISNA sebagai TERBANDING I / dahulu PENGGUGAT I. 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA sebagai TERBANDING II / dahulu PENGGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT.

Bahwa PARA TERBANDING dengan ini mengajukan KONTRA MEMORI BANDING sehubungan dengan diajukannya MEMORI BANDING dari: 1. POERWADI DJOJONEGORO sebagai PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. 2. ISMOYO HARYANTO sebagai PEMBANDING II / dahulu TERGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT.

Dan terhadap: MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., sebagai TURUT PEMBANDING / dahulu

TURUT

TERGUGAT.

Bahwa dengan ini PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan KONTRA MEMORI BANDING sehubungan dengan MEMORI BANDING dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2009 atas Putusan

Pengadilan

Negeri

Surabaya,

tanggal

23

Desember

2008,

Nomor

340/Pdt.G/2008/PN.Sby, dengan alasan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI Bahwa PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil, bukti dan fakta dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, kecuali PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mengakui kebenarannya.

Bahwa untuk jawaban atas point a, b, c, d, e dan uraian-uraian lainnya DALAM KONPENSI di dalam MEMORI BANDING dari PARA PEMBANDING perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT juga dapat menerima seluruhnya pertimbangan hukum di dalam putusan a quo, karena menurut hemat PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, bahwa Judex Facti sudah benar dan cermat di dalam menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum PARA PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I dan II (PARA TERGUGAT), dan TURUT TERGUGAT, sehingga layak untuk dibatalkannya atas seluruh perjanjian yang telah dibuatnya dan / atau Perjanjian Jual Beli oleh karena materi atau isi di dalam Akta-akta Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH (TURUT PEMBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT) DAN PARA PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo adalah menyalahi prosedur, peraturan perundang-undangan ataupun fakta; 2. Bahwa Putusan Judex Facti adalah benar dan cermat, sebagaimana tertuang di dalam Pertimbangan Hukum 37 Alinea terakhir, 38, 39 dan 40 Putusan a quo, yakni sebagai berikut: Halaman 37 Alinea terakhir Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Perjanjian Jual Beli dengan akta Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 yang masing-masing pembuatannya pada tanggal 11 Mei 2007 adalah Cacat Hukum oleh karena sebelum itu dibuat, telah ada Akta Pengakuan Hutang yang belum berakhir jangka waktunya dan adalah tidak logis apabila…………..menerbitkan akta-akta tersebut di atas, sedangkan terhadap Akta

Pengakuan

Hutang

dengan

obyek

yang

sama

tidak

pembatalannya atau belum berakhir masa berlakunya”.

Halaman 38 Alinea I, II, III Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut:

dilakukan

“Menimbang, bahwa……………, namun PARA PENGGUGAT justru telah dapat membuktikan bahwa yang terjadi adalah Hutang Piutang dan hal ini terbukti Perjanjian Pengakuan Hutang, yaitu bukti P.7 dan P.8, maka dengan pembuktian ini pula telah dapat menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 (vide bukti T1.5, T1.6 dan T.7), dimana perbuatan tersebut telah

dianggap

melampaui

wewenangnya,

karena

seharusnya

PARA

TERGUGAT masih terikat dengan Perjanjian Hutang Piutang dengan PARA PENGGUGAT, seperti tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 009/2007 (vide bukti P.7)”.

“Menimbang,………………ternyata PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT juga ada melakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang,

yaitu

sebagaimana

diterangkan

saksi……………..bernama MUJIANTO (karyawan dari TURUT TERGUGAT) dimana ia menerangkan bahwa Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 tersebut dibuat di rumah TERGUGAT I dan ditandatangani di tempat itu juga”.

“Menimbang, bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut telah menyalahi aturan hukum, dimana seharusnya para pihaklah yang menghadap ke Kantor Notaris (TURUT TERGUGAT) dan bukan sebaliknya, Notaris (TURUT TERGUGAT) menghadap ke rumah TERGUGAT I untuk membuat akta-akta dimaksud”.

Halaman 39 Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa pada pembuatan Akta-akta di atas telah jelas terdapat suatu kejanggalan, yaitu Kuasa menjual terbit lebih dulu sedangkan Perjanjian Pengakuan Hutang terbit kemudian terhadap obyek yang sama pula, maka faktafakta ini menunjukkan adanya sebab-sebab atau causa yang palsu dalam penerbitan Akta-akta Perjanjian, Pengikatan Jual Beli tersebut”.

“Menimbang, ……………bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melampaui wewenang karena ternyata orang tua PARA PENGGUGAT semasa hidupnya dengan TERGUGAT I belum berakhir masa waktu Perjanjian Hutang Piutang, yaitu berakhir sampai dengan tanggal 11 November 2007, namun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan menerbitkan Akta Perjanjian Jual Beli (vide bukti T1.5, T1.6 dan T1.7)”.

“Menimbang, bahwa oleh karena bangunan yang dikenal dengan nama HOTEL CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya adalah merupakan salah satu asset dari PT. PAYUNG MAS akta pendiriannya Nomor 44, Tambahan Berita Negara RI tanggal 07 April 1996 Nomor 37, dimana disebutkan Pemegang Sahamnya adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, istrinya bernama IKUKO MIKAMI SANDHI dan Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA (vide bukti P. 28), sehingga sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas, bahwa terhadap transaksi-transaksi termasuk pengalihan hak atau asset perusahaan harus atas seijin Pemegang Saham, sedangkan bila diperhatikan dalam proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan

TURUT TERGUGAT tidak dapat ijin dari Pemegang Saham seperti Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Sc., (PENGGUGAT I)”.

“Menimbang,……………oleh Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Akta-akta Perjanjian Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 (bukti T1. 5, T1. 6 dan T1. 7) tersebut adalah diterbitkan pleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas dasar Perjanjian sebab yang palsu atau causa yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan PASAL 1320 KUH PERDATA dan oleh karena itu perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli (T1. 5, T1. 6 dan T1. 7) dinyatakan melanggar ketentuan PASAL 1335 dan 1337 KUH PERDATA, Perjanjian-perjanjian Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4, tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Halaman 38 alinea I, Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: “Menimbang, oleh karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 (vide bukti T1. 5, T1. 6, T1. 7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Akta-akta tersebut adalah sebagai dasar Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas obyek perkara, maka dengan sendirinya Akta Jual Beli Nomor 026/2007, tanggal 21 September 2007, Akta Jual Beli Nomor 027/2007, tanggal 21 September 2007, dan Akta Jual Beli Nomor 028/2007, tanggal 21 September 2007 (vide bukti T2. 2, T2. 3, T2. 4) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa, berdasarkan Bukti P. 17 sampai dengan P. 27, orang tua PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah membayar sebagian dari hutangnya kepada Ir. POERWADI DJOJOMEGORO, TERGUGAT I, dan menurut keterangan saksi EKO TJAHJONO, bahwa obyek sengketa dkuasai oleh Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., PENGGUGAT I / TERBANDING I.

Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara a quo berkenan “Untuk menolak atau tidak menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT”.

II. DALAM REKONPENSI Bahwa, PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT REKONPENSI dengan tegas menolak seluruh dalil, bukti dan fakta dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT

REKONPENSI,

kecuali

PARA

TERBANDING

/

dahulu

PARA

TERGUGAT REKONPENSI mengakui kebenarannya.

Bahwa, uraian-uraian yang telah tertuang di dalam KONPENSI tersebut di atas mohon untuk diulang kembali di dalam REKONPENSI ini.

Bahwa, untuk Jawaban atas Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam REKONPENSI di dalam Memori Banding dari PARA PEMBANDING perkara a quo adalah sebagai berikut; 

Bahwa, mengenai keberatan dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI di dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya yakni tentang hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat

tanah, dengan bunga 2,6% perbulan atau sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar setiap bulannya tanggal 11, adalah mengada-ada, oleh karena Judex Facti di dalam pertimbangan hukum Putusannya sama sekali tidak menyinggung besarnya bunga dan cara pembayarannya.



Bahwa, menurut bukti dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT REKONPENSI yakni Bukti T1. 5, T1. 7, T1. 9, berupa Akta Perjanjian Pengikatan tanggal 11 Mei 2007, Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Surabaya (PEMBANDING / TURUT TERGUGAT KONPENSI) adalah TIDAK SAH, hal ini telah tertuang selain di dalam pertimbangan Putusan Perkara Konpensi, dan juga telah diulas di dalam Putusan Perkara Rekonpensi, pada Halaman 43 Alinea III Putusan, yaitu: o

“Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan Putusan Perkara Konpensi telah dinyatakan Pemilik Sah atas obyek sengketa tersebut adalah PARA TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I KONPENSI, yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2007 oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI adalah tidak sah atau cacat hukum dan telah terbukti TERGUGAT I DALAM KONPENSI dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Bahwa, seandainya benar “quod non” kepemilikan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT REKONPENSI, atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), bahwa harga tersebut adalah harga yang tidak realistis, oleh karena menurut Bukti TERBANDING I (terlampir) yaitu harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yakni harga obyek sengketa (HOTEL CEMARA) tersebut pada tahun 2006-2007 adalah sebesar lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding berkenan untuk mencermati dan menyikapi secara obyektif dan realistis perihal harga tersebut di atas, dimana antara besarnya hutang di dalam Surat Pengakuan Hutang (hutang tersebut pernah dibayar sebagian, Bukti P. 17 s/d Bukti P. 27) dengan harga yang tertuang di dalam Akta-akta Pengikatan Jual Beli obyek sengketa adalah sama, yakni Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa, di dalam Bukti P. 7, Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007, YANG PADA POKOKNYA MENGENAI HUTANG PIUTANG ANTARA Ir. I KETUT

SANDHI

M.Sc.,

ayah

PARA

TERBANDING

/

dahulu

PARA

PENGGUGAT dengan PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) DENGAN JATUH TEMPO PELUNASAN TANGGAL 11 NOVEMBER 2007. Bahwa Bukti P. 7, SURAT PENGAKUAN HUTANG, dari PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dengan Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. 10 dari PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, Akta Pengikatan Jual Beli dibuat pada hari dan tanggal yang sama yakni 11 Mei 2007. Bedasarkan hal tersebut, maka T1. 5 s/d Bukti T1. 10 tersebut adalah terlalu dini / premature. Bahwa menurut keterangan saksi yang terlibat di dalam

penandatanganan Akta-akta Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. 10, yakni EKO TJAHJONO, menerangkan bahwa seharusnya Bukti T1. 5 s/d T1. 10 dari PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, Akta Pengikatan Jual Beli tersebut baru akan terbit 6 (enam) bulan kemudian, dari tanggal 11 Mei 2007 dan kedahuluan Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007, akan tetapi kenapa PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan jual beli pada tanggal 21 September 2007? Dan apalagi sebagian hutang Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. DJOJONEGORO sudah dibayar (vide Bukti P. 17 s/d Bukti P. 27). Bahwa di dalam PASAL 8 Surat Pengakuan Hutang (Bukti P. 7), menerangkan bahwa penjualan atas obyek sengketa (HOTEL CEMARA) harus melalui lelang terlebih dahulu, namun faktanya hal itu tidak pernah dilaksanakan oleh PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. Bahwa Akta-akta, Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. !0, berupa Kuasa dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 11 Mei 2007 tersebut adalah tidak lepas dari Bukti P. 7, Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007, Nomor 009/2007, Notaris PROBO NURIASARI, SH., di dalam PASAL 11 berbunyi: o

“Segala Kuasa yang tersebut dalam Akta ini adalah merupakan bagian terpenting dan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat ini…………………”.

Bahwa Bukti T1. 6, T1. 8 dan T1. 10, yakni Surat Kuasa dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO (PEMBANDING I / PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI), masing-masing Nomor 3, Nomor 5, Nomor 7, ketiga-tiganya tanggal 11 Mei 2007. Bahwa ketiga

Surat Kuasa tersebut adalah merupakan suatu Surat Kuasa Mutlak yang menyangkut tanah / obyek sengketa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO TJAHJONO, dan Bukti P. 6, menerangkan bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007. Bahwa menurut PASAL 39 AYAT 1 HURUF d, Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, yang PADA POKOKNYA TELAH MELARANG JUAL BELI TANAH DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MUTLAK, apalagi pihak pemberi kuasanya, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. telah meninggal dunia (lex specialist), berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Kuasa tersebut adalah Cacat Hukum atau Tidak Sah.



Bahwa, terhadap Bukti T1. 4 dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengenai Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI / istri dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ibu PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI asal, adalah Tidak Sah atau Cacat Hukum, oleh karena berdasarkan Bukti P. 5, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pdt.P/2007/PN.Sby., menerangkan bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, istri dari Ir. I KETUT SANDHI M.SC., dalam Pengampuan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI asal.



Bahwa, PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik HOTEL CEMARA. Bahwa HOTEL CEMARA adalah merupakan asset PT. PAYUNG MAS, maka Bukti T1. 5, T1. 7 dan T1. 9 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, masing-masing Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6, ketiga-tiganya dibuat tanggal 11 Mei 2007, Notaris

MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Surabaya (PEMBANDING / TURUT TERGUGAT KONPENSI) adalah TIDAK SAH, dan hal ini juga sudah dipertegas dan dituangkan di dalam pertimbangan Putusan DALAM KONPENSI, halaman 39 Alinia III Putusan, yakni sebagai berikut: o

“Menimbang, bahwa oleh karena banguunan yang dikenal dengan nama HOTEL CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya adalah merupakan salah satu asset dari PT. PAYUNG MAS dengan Akta pendirian Nomor 44, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 07 April 1996 Nomor 37, dimana disebutkan Pemegang Sahamnya adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., istrinya bernama IKUKO MIKAMI SANDHI dan Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (vide Bukti P. 28) sehingga sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas bahwa terhadap transaksi-transaksi termasuk pengalihan hak atau asset perusahaan harus atas seijin Pemegang Saham, sedangkan billa diperhatikan dalam proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat ijin dari Pemegang Saham seperti Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (PENGGUGAT I).

Bahwa,

di dalam

Memori Bandingnya

PARA

PEMBANDING

/ PARA

PENGGUGAT REKONPENSI juga menuntut mengenai pengembalian uang pemasukan HOTEL CEMARA setiap bulannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak, oleh karena PARA PEMBANDING tidak berhak dan bukan pemilik sah atas HOTEL CEMARA, dan

hal ini juga telah dipertegas di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti, Halaman 43 Alinea IV Putusan, yaitu: o

“Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan PENGGUGAT REKONPENSI dinyatakan tidak sah karena didasarkan kepada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak sah pula, maka atas dasar itu pula PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI tidak mempunyai alasan untuk menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI, dan oleh karena itu dalil GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI tersebut haruslah ditolak”.



Bahwa, oleh karena GUGATAN REKONPENSI dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA

PEMBANDING

tidak

terbukti dan

tidak

dapat

mempertahankan dalil-dalilnya, maka mengenai permohonan sita jaminan dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas harta milik PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI mohon untuk ditolak.

Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT Asal, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan putusannya sebagai berikut: 

“Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya”.



“Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008”.

Surabaya

Nomor

Serta “Memutus dan Mengadili Sendiri”: DALAM KONPENSI 

“Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT asal / PARA TERBANDING untuk seluruhnya”.

DALAM REKONPENSI 

“Menolak GUGATAN REKONPENSI dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI 

“Menghukum PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini”.

ATAU Mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Advokat / Kuasa Hukum PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT RONALD NAPITUPULU & PARTNERS

RONALD NAPITUPULU, SH.

BAMBANG WIYARTO, SH.,MH.

R. AZIZ HIDAYAT, SH.

DWI TEGUH SANTOSO, SH.