berikut, dalam perkara antara :

PUTUSAN Nomor : 552 / Pdt /2015 / PT Bdg. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam

perkara

H.RAGIL SURIPTO, umur

antara

:------------------------------------------------

57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kec .

Babakan Desa Karang Mulya Legonkulon

selanjutnya

Kab.Subanguntuk

disebut sebagai;------------

PEMBANDING Semula

PEMBANTAH

/TERMOHON INTERPENSI I LAWAN 1. Ny.Hjh.Murni,

umur

66

tahun,

pekerjaan

Mengurus

Rumah

Tangga, bertempat tinggal di jalan Husen

Kertadibrata

Mulyasari

Rt.002,

Desa

Kec.Pamanukan,

Kab.Subang, Jawa Barat; 2. Tn.DIDI SUNADI bin H.GOZALI , umur 53 tahun, pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di 3. Ny. UNENGSIH, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pangadangan rt. 016, rw. 006,

Desa

Rancasari,

Kecamatan

Pamanukan, Kabupaten Subang Jawa Barat;-----------------------------------------------4. Tn. DADE SUHARNATA, Umur 65 tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Curugreja,

halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 552/Pdt/2015/PT.Bdg.

rt.001,

rw.

001,

Desa

Curugreja,

Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Jawa Barat; 5. Ny. ENTIK S. KEP NS, umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Pintu JL HS Kertadibrata no. 49 rt. 002, rw. 002, Desa Mulyasari,

Kecamatan

Pamanukan,

Kabupaten Subang Jawa Barat; 6. Ny. SARI Bt. H. GOJALI, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jati, rt. 010. Rw. 003 Desa Pusakajaya, Kecamatan

Pusakajaya,

Kabupaten

Subang Jawa Barat; 7. Tn. TATA BIN H. GOJALI, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun baru rt. 001, rw.

008

Desa

Mulyasari,

Kecamatan

Pamanukan, Kabupaten Subang Jawa Barat; 8. Ny. AUT NURWENTI, Umur 37 Tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Sarijadi Blok XI no. 36, rt. 004, rw. 008 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan

Sukasari,

Kotamadya

Bandung Jawa Barat; 9. Ny. WINA ST, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Anggrek Blok C. 26 no. 16, rt. 015, rw. 004

Kelurahan

Halodran,

Kecamatan

Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten


Yang merupakan ahli waris H.GOJALI Yang telah memberikan kuasa kepada T.FRETI HERAW ATI,SH, advokat dan konsultan

hukum

pada

T.FRETI

HERAW ATI,SH & ASSOCIATES yang berkantor

di

Bandung

berdasarkan

khusus

Jalan

tertanggal

selanjutnya

Ciroyom

20

disebut

TERBANDING

/PARA

surat Maret

sebagai

No.47 kuasa 2015 PARA

TERBANTAH

/TERMOHON INTERVENSI II;-------------------10.

ADE ERNAWAN bin H.M.ANTON, tempat tanggal lahir : Subang, 21-021955, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di kampong Lebak Sari No.1 RT.002/RW.002 Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kab.Subang;

Yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama : 11. EMA SULASTRI binti H.M.ANTON, umur 49 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gg.Ardian Belakang No.35 RT.005/006 Kelurahan Cipedes Kec.Sukajadi Bandung; 12. TATI ISWATI binti H.M. ANTON, umur 38 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gg.Sulaksana No.45/61 RT.007/013 Kelurahan Pasteur Kec.Sukajadi Bandung;


13. TANTI KRISTANTI binti H.M.ANTON, umur 32 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl.Jambu No.53 Pacinan RT.01/03

Desa

Pamanukan

Kecamatan

Pamanukan Kab.Subang;------------------------Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari

2015

Pengadilan

dan

Negeri

Penetapan Subang

08/11/Pen.k/Pdt/2015/PN.Sng Insidentil

untuk

sebagai……PARA

Ketua No

:

untukkuasa

selanjutnya

disebut

TERBANDING semula

PARA PEMOHON INTERVENSI;--------------PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA KECAMATAN PAMANUKAN,

yang beralamat di Kantor

Camat Pamanukan Jalan Eyang Tirtapraja No.77

Pamanukan,

sebagai…

selanjutnya

TERBANDING

disebut semula

TERMOHON INTERVENSI III;-------------------KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG,yang berlamat di jalan Mayjend Sutoyo Nomor 44 Subang, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERMOHON INTERVENSI IV;------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri

Subang

tanggal 16 September 2015 Nomor : 11/ Pdt.Bth /2015 /PN. Sng. dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;


Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip dalam

Gugatan

serta

memperhatikan

tentang hal hal yang tercantum

Pembantah/ Termohon Intervensi I sekarang Pembanding

tanggal 2 Februari 2015

dibawah Register Perkara Perdata Nomor :

11/Pdt.bth/2015/PN.Sng pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

Bahwa, obyek sita-eksekusi seluas 1 Ha/10.000M2 (batas2 : Utara-sawah Suhendar, Timur-GS.120.242.3/1087, Selatan-sawah Surwin/Jalan, Baratsawah

Muhyan,

tanpa

menunjuk

letak

wilayah-hukum:

Desa,

Persil/Blok) yang berdasarkan Penetapan No.02/Pen.K/Sita-Eks/I/2015/ PN.Sbg Tgl 07 Januari 2015 yang diajukan oleh terbantah adalah 'milik'Pembantah berdasarkan fakta-hukum : Akta Jual Beli No. 40/2012 Tgl 07 Maret 2012 PPAT/Camat Pamanukan dan saksi: Kapala Desa & Stap Desa Pamanukan Hilir (Bukti P-l) dan overdracht Sertifikat No.l 11/Desa Pamanukan Hilir (Kedua) (Bukti P-2); 

Bahwa, Pembantah merasa dirugikan dengan adanya sita-eksekusi ini dan Pembantah menguasai obyek sita-eksekusi sejak berdasarkan Bukti P-l & P-2 sampai sekarang, maka Pembantah berkepentingan mengajukan bantahan ini. Dan obyek sita-eksekusi tsb adalah bagian dari luas Bukti P-l & P-2 yang luasnya 18.300 M2.;

 Bahwa, dalam Bukti P-2 dibebani Crediet-Verband Setifikat CV No.347/1994 berdasarkan Akta Crediet-Verband Tgl 21 Juni 1994 No.231/59/Pmk/W/1994 dibuat dihadapan Ny.MARTINA WARMANSYAH, SH. Selaku Notaris/PPAT di Subang Tgl 07 Juni 1994 No.l 128/1994 No.427/III/94 ;  Bahwa, atas beban Crediet-Verband Sertifikat CV tsb pada Tgl 30 April 2010 telah hapus karena Roya;  Bahwa,

putusan2

perdata

No.07/Pdt.G/2006/PN.Sbg

Tgl

sebagai 7

dasar

sita-eksekusi

September

2006

jo

(Putusan Putusan

No.391/Pdt.G/2006/PT.Bdg Tgl 14 Februari 2007 jo Putusan Reg.No.1827 K/Pdt/2007 Tgl 31 Juli 2008 jo Putusan Reg.No.310 PK/Pdt/2009 Tgl 28 Januari

2013)

tidak

mengandung

fiat-eksekusi

(non-eksekutable).

Dimana perdata tsb tidak di letakan Sita-Jaminan (Conservatoir-Beslag) dan dalam proses pidana (Putusan No.89/Pid.B/2007/ PN.Sbg Tgl 12 September 2007 jo Putusan Reg.No.56 K/Pid/2008 Tgl 12 Agustus 2008


Pemohon-Eksekusi (Haji GOJALI) mengakui dan membenarkan keterangan Termohon-Eksekusi (Ade Juhata dkk) mengenai: 'gadai' dan 'kwitansikosong' (dimana kwitansi-kosong yang seharusnya ditulis 'gadai', malah ditulis

membeli

1

Ha).

Artinya,

Pemohon-Eksekusi

(Haji

GOJALI)

'berbohong' yang sebenarnya gadai dan tidak membeli sawah obyek sitaeksekusi tsb; (Putusan MA tgl 19 Januari 1972 No.840 K/Sip/1971 :”jual beli (tanah) tidak mencakup dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja (MA tgl 4-1257 No.271/K/Sip/1956);  Bahwa, dengan demikian antara Pemohon-Eksekusi (Haji GOJALI) dengan obyek sita- eksekusi tidak ada relevansi-yuridis, maka Pemohon-Eksekusi (Haji GOJALI) tidak berkewajiban sebagai Pelapor-pidana karena secara hukum tidak-korban dan tidak berkewajiban sebagai Penggugat dalam Perdata

karena

tidak

mempunyai

dasar

hukum

dengan

obyek-

gugatan/sita-eksekusi dan akhirnya terhadap pidana tsb 'ontslag van alle rechtsvervolging' (MA menyatakan :"bukan merupakan tindak pidana") ;  Bahwa, baik penetapan2 maupun BA Aanmaning dan hal2 yang berkaitan dengan sita- eksekusi ini "cacat hukum" dan tidak patut dipertimbangkan karena tidak menunjuk ciri dimana letak wiiayah-hukum obyek sitaeksekusi (dimana : Desa, Persil/Blok). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Subang memutuskan: 

Mengabulkan bantahan Pembantah.



Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar.



Membatalkan dan Mencabut Sita-Eksekusi: PenetapanNo.02/pen.K/SitaEks/I/2015/PN,Sbg

Tgl

07

l/XII/Pen.K/Pdt.Eks/2014/PN.Sbg

Januari Tgl

29

2015 Desember

danPenetapanNo.l 2014

dan

BA

Aanmaning Tgl 06 Januari 2015 No.07/Pdt.G/2006/PN.Sbg) atas 1 Ha/10.000M2 sawah (batas2 : Utara- sawah Suhendar, Timur-sawah GS. 120.242.3/1087, Selatan-sawah Surwin /Jalan, Barat- sawah Muhyan, tanpa menunjuk letak: Desa, Pesil/Blok). 

Menetapkan bahwa Akta Jual Beli No.40/2012 Tgl 07 Maret 2012 PPAT/Camat Pamanukan Hilir dan saksi: Kepala Desa & Stap Desa Pamanukan Hilir dan Sertifikat No.l 11/Desa Pamanukan Hilir (Kedua): Sah & Berharga (van waarde verklaard).



Biaya menurut hukum.


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dalam proses dipersidangan berlangsung, telah diajukan gugatan intervensi oleh ADE ERNAWAN bin H.M.ANTON, tempat tanggal lahir : Subang, 21-02-1955, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di kampong Lebak Sari No.1 RT.002/RW.002 Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kab.Subang, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama

EMA SULASTRI binti H.M.ANTON, TATI

ISWATI binti H.M. ANTON dan TANTI KRISTANTI binti H.M.ANTON, berdasarkan Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2015 dan Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Subang

No

:

08/11/Pen.k/Pdt/2015/PN.Sng untukkuasa Insidentilmemohon menggabungkan diri dalam perkara perdata nomor: 11/Pdt.Bth/2015/PN.Sng sebagai pihak yang berdiri sendiri dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Intervensinya tertanggal 20 Februari 2015 No.11/Pdt.Inven/Intv/2015/PN.Sng selengkapnya adalah sebagai berikut; 1. Bahwa bapak H.M.Anton dan ibu Anih binti Omo telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu PEMOHON INTERVENSI 2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON INTERVENSI, meninggalkan pula harta kekayaan berupa tanah sawah yang terletak di Blok Seblu Desa Pamanukan Hilir atas sebagian tanah Hak Milik objek SHM No : 111 Desa Pamanukan Hilir , Surat ukur/peta tanggal 24-10-1987 No : 2422/1987, luas 8.300 m2 dengan batas-batasnya : Sebelah utara

: M111

Sebelah barat : Tanah H Anton Sebelah selatan : Tanah Surwin/H.Anton Sebelah timur : Tanah H Anton Berdasarkan Akta Jual Beli

No : 485/2004, Surat Pernyataan Jual Beli

tanggal 13 Juli 2006, dan putusan Pengadilan Negeri Subang No : 32/Pdt.G/2012/PN.Sbg. 3. ....................................................................................................... Bahwa TERMOHON INTERVENSI I (PEMBANTAH) mengaku memiliki tanah obyek Sita Eksekusi seluas 1 Ha (10.000 m2) berdasarkan Akta Jual Beli No : 40/2012 tanggal 7 Maret 2012 dibuat oleh PPAT Sementara/Camat Pamanukan adalah bagian dari 18.300 m2 itu adalah tidak benar karena dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 111 tahun 1987 milik Bapak Surwin seluas 10.000 m2 dijual ke Bapak H Gojali (TERMOHON INTERVENSI


ll/TERBANTAH) dan sisanya seluas 8.300 m2 telah dijual oleh Bapak Surwin kepada Bapak H Sidik Nur alias Surwin berdasarkan Akta Jual Beli No : 485/2004yang dibuat dihadapan PPAT Sementara/Camat Pamanukan dan oleh Bapak H Sidik Nur alias Surwin dijual ke H M.ANTON (Orang tua PEMOHON INTERVENSI) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 13

Juni

2006

dan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Subang

No

:

32/Pdt.G/2012/PN.Sbg 4. Bahwa TERMOHON INTERVENSI I (PEMBANTAH) mengaku memiliki tanah obyek Sita Eksekusi seluas 1 Ha (10.000 m 2) berdasarkan Akta Jual Beli

No

:

40/2012

tanggal

7

Maret

2012

dibuat

oleh

PPAT

Sementara/Camat Pamanukan adalah bagian dari 18.300 m2 itu adalah tidak benar karena dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 111 tahun 1987milik Bapak Surwin seluas 10.000 m2 dijual ke Bapak H Gojali (TERMOHON INTERVENSI ll/TERBANTAH) dan sisanya seluas 8.300 m2 telah dijual oleh Bapak Surwin kepada Bapak H Sidik Nur alias Surwin berdasarkan Akta

Jual

Beli

No

:

485/2004

yang

dibuat

dihadapan

PPAT

Sementara/Camat Pamanukan dan oleh Bapak H Sidik Nur alias Surwin dijual ke H M.ANTON (Orang tua PEMOHON INTERVENSI) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 13 Juni 2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang No : 32/Pdt.G/2012/PN.Sbg. 5. Bahwa dari tanah obyek sita eksekusi yang dijual ke H Gojali seluas 10.000 m2 dijual lagi oleh anaknya Bapak Surwin yaitu sdr ADE JUHATA, yang pertama dijual kepada sdr RADIMAN dan kedua dijual kepada sdr DATA dengan bukti kepemilikan Sertifikat Kedua Hak Milik No : 111 tahun 2010. Dan pembelinya bukan H RAGIL SURIPTO (TERMOHON INTERVENSI l/PEMBANTAH) dan ini terbukti dilapangan yang menggarap tanah obyek sita eksekusi adalah sdr DATA dan sdr RADIMAN sebagai penyimpan tanah sitaan tetapi tanah PEMOHON INTERVENSI seluas 8.300 m2 tidak dijual kepada siapapun dan dimasukan dalam objek Akta Jual Beli No : 40/2012 tanggal 7 Maret 2012 seluas 18.300 m2 dan selanjutnya sawah/tanah PEMOHON INTERVENSI seluas 8.300 m2 diserobot dan di kuasai oleh TERMOHON INTERVENSI I (PEMBANTAH) yang

bertindak

sebagai HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) Keputusan Mahkamah Agung No : 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 adalah : Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, yang merasa ditangan orang lain tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus


menggugat oleh karenanya gugat terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan,dikabulkantanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah. Bila tergugat

masih senantiasa

terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah. 6. Bahwa akal licik dari TERMOHON INTERVENSI I (PEMBANTAH) hanyalan jual beli bohong karena isteri sdr ADE JUHATA membuat surat Pernyataan tanggal 25 oktober 2013 bahwa tanah sawah milik suami saya (ADE JUHATA) yang dijual epada H RAGIL SURIPTO bin KUSERI yang berlokasi di Desa Pamanukan Hilir seluas 18.300 m2 dan 2.886 m2 sampai saat ini belum dibayar dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat tanggal 25 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (TERMOHON INTERVENSI IV), Perihal Penghapusan /Pencabutan Akta Jual Beli No : 40/2012 dan Akta Jual Beli No : 43/2012 an R SURIPTO yang ditandatangani oleh E KURNADI ADIWIJAYA (Kepala Desa Pamanukan Hilir), CARWITA (Staff Desa Pamanukan Hilir), RUKENDI, S.Sos (Mantan Camat Pamanukan), dan BAMBANG EDI PURWANTO, S.Sos (Camat Pamanukan). Atas transaksi jual beli antara ADE JUHATA dan H RAGIL SURIPTO adalah merupakan jual beli tidak wajar atau itikad-.itikad tidak jujur dan oleh karenanya Akta Jual Beli -20/2012 tangga 7 Maret 2012 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No : 663 K/Sip/1973 tenggal 6 Agustus 1973 "Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan agraria namun harus dinyatakan batal demi hukum karena didahului dan disertai dengan tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (Pembeli engetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain). 7. Bahwa sepanjang telah dibayar Pinjaman uang ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pamanukan dan Sertifikat telah diambil dari BRI oleh Pemiliknya maka Crediet Verband Sertifikat tidak mengikat melainkan itu hanya untuk roya administratif. 8. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 98/Pid.B/2007/PN.Sbg yo Putusan

Reg Nomor : 56 K/Pid/2008 semua dalil-dalil itu sudah

dimentahkan putusan Nomor : 07/Pdt.G/2006/PN.Sbg yo Putusan Nomor 391/Pdt.G/2006/PT.Bdg yo PutusanReg Nomor : 1827 K/Pdt/2007 yo Putusan

Reg

Nomor

:

310

PK/Pdt/2009

yo

Putusan

Nomor

:


238/Pid.B/2013/PN.Sbg yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Reg Nomor : 698 K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996, Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum karena kesalahan Termohon Kasasi/tergugat Asal yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 12/Pid.B/PN.K yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipakai. dasar menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai danperbuatan Terdakwa (Termohon Kasasi/Penggugat Asal), yaitu : a. Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang No : 07/Pdt.G/2006/PN Sbg yang diputus tanggal 7 September 2006, pada halaman 7 dan halaman 8, Tergugat mengajukan surat jawabannya tanggal 24 Mei 2006 pada KONVENSI

point

5

alhamdulilah

tahun

2004

meskipun

Buku

Sertifikatnya ditahan oleh Penggugat ada orang yang mau membeli sawah seluas 8.300 m2 tersebut dan PPAT Sementara/Camat Pamanukan dengan Kepala Desa Pamanukan Hilir bersedia melakukan transaksi jual beli sawah itu (Bukti TK.l) meskipun tanpa diperlihatkan meteri Buku Sertifikat tersebut. Bahwa Bukti TK.l adalah Akta Jual Beli No : 485/2004 tanggal 10 Desember

2004

PPAT/Camat

Kecamatan

Pamanukan

dengan

disaksikan Kepala Desa Pamanukan Hilir dan Staff nya antara Bapak Surwin (aim) sebagai Penjual dan H Sidik Nur alias Raswin sebagai Pembeli atas Jual Beli Obyek sawah seluas 8.300 m2 yang merupakan sebagian obyek dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 111 tahun 1987 Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan an SURWIN. b. Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang No : 238/Pid.B/2013/PN Sbg yang diputus tanggal 20 Januaro 2014 pada halaman 20 ADE JUHATA bin SURWIN telah memberikan keterangan : i.

Bahwa beberapa bulan setelah SHM-111 an Surwin terbit dan terdakwamiliki,

karena

terdakwa

tidak

memiliki

uang

untuk

membayar biaya jasapengacara Jaja Gojali sewaktu mengurus perkara di PN.Subang tempo hari atas saran Jaja Gozali juga kemudian terdakwa menjual sawah dimaksud kepada DATA sebesar Rp.280.000.000,(ii)

Penyerahan SHM-111 Kedua an Surwin kepada DATA disaksikan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir dan saat itu pula terdakwa


sampaikan

kepada

DATA

termasuk

pada

saat

melakukan

pengukuran dan pemetaan bahwa sebagian luas sawah ini sebagaimana dalam SHM kedua 111 (8.300 m2) adalah milik H AWIN karena telah dijual oleh orang tua terdakwa (Surwin) yang saat itu dijual adalah sisanya seluas 10.000 m2. (iii)

Bahwa dari hasil penjualan sawah yang dilakukan terdakwa kepada DATA sebesar Rp 280.000.000,- tidak pernah terdakwa berikan kepada ahli waris lain sepeserpun seluruhnya habis untuk membayar hutang-hutang yang timbul (bayar pengacara, dll) semasa terdakwa mengurus perkara perdata di PN. Subang .

(iv)

Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada H AWIN pada saat akan menjual tanah/sawah dengan luas 10.000 m2 kepda DATA walaupuri terdakwa tahu sawah/tanah seluas 8.300 m2 yang telah dijual kepada H Awin adalah bagian dari ukuran tanah yang tercantum dalam sertipikat 111/2010 an Surwin.

(v)

Bahwa saat orang tua terdakwa menyerahkan SHM 111/1987 kepada H Gojali tidak ada yang mengetahui langsung selain terdakwa dan penyerahan SHM tersebut pun dilakukan di kediaman orangtua terdakwa

(vi)

Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan penerbitan SHM kedua atas SHM-111/1987 An Surwin ke Kantor BPN Subang dengan

alasan

mengetahui

hilang

bahwa

karena

banjir

SHM-111/1987

sebenarnya

an

Surwin

terdakwa ada

pada

penguasaan H Gojali. ......................................................... ………… Dan dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Subang mengadili : 1. menyatakan ADE JUHATA bin SURWIN terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SUMPAH PALSU" 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan Bahwa dimana diterbitkan Sertifikat Kedua No : 111 tahun 2010 hasil dari sumpah palsu maka sertifikat No : 111/2010 Pamanukan Hilir adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buitten effect stallen) dan kepada TERMOHON

INTERVENSI

IV

untuk

menyatakan

dan

memproses

administrasinya. c. Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang No : 32/Pdt.G/2012/PN.Sbg yang

diputus tanggal 22 Januari 2013 dalam Gugatan Perkara antara Ema Sulastri


dkk Lawan H Sidik Nur Raswin menyatakan bahwa Pihak Kedua (H Sidik Nur Raswin) bersedia untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah yang terletak di blok seblu Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No : 485/2004 yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Pamanukan Drs Budi Setiadi M.Si asal tanah hak milik sertifikat No 111 Desa Pamanukan Hilir, surat ukur No : 2422/1987 tanggal 24-10-1987 seluas 8.300 m2 dengan batas-batas : Sebelah utara : M111

Sebelah Barat : Tanah H M

Anton Sebelah selatan : Tanah Surwin Sebelah Timur: Tanah H M Anton Sebagaimana jual beli dibawah tangan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua (H SIDIK NUR RASWIN) dengan H Moch Anton (Orang tua pihak pertama) sebagaimana jual beli tertanggal 13 Juni 2006.

-

Bahwa agar tidak lagi merugikan pemohon intervensi takut ada pemindahan hak mohon terhadap tanah terpekara hak milikPemohon intervensi dilakukan sita jaminan Conservatoir Beslag). Maka atas hal-hal tersebut diatas PEMOHON INTERVENSI memohon sudilah kiranya Yth Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Subang dapat memberikan keputusan sebagai berikut: >

Menyatakan menerima Gugatan Intervensi untuk seluruhnya.

>

Menyatakan PEMOHON INTERVENSI adalah sebagai ahli waris dari mendiang BapakH. M. ANTON.

>

Menyatakan tanah sawah yang terletak di Blok Seblu Desa Pamanukan Hilir atas sebagian tanah Hak Miiik objek SHM No : 111 Desa Pamanukan Hilir, Surat ukur/peta tanggal 24-10-1987 No : 2422/1987, luas 8.300 m2 dengan batas-batasnva : Sebelah utara : M 111 Sebelah barat : Tanah H Anton Sebelah selatan : Tanah Surwin/H Anton Sebelah timur : Tanah H Anton Merupakan harta peninggalan dari mendiang H M Anton yang menjadi Hak Milik PEMOHON INTERVENSI.

>

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang.

>

Menghukum termohon intervensi I untuk menyerahkan tanah hak milik pemohon interversi dalam keadaan kosong bebas dari segala bebanbebannya.

>

Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No : No : 40/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat oleh PPAT Sementara/Camat Pamanuka


>

Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Nomor 111 tahun 1987 Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan kabupaten Subang.

>

Menyatakan batal dan tidak berlaku lagi Sertifikat Kedua No 111 Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

>

Menghukum PARA TERMOHON INTERVENSI untuk mentaati dan melaksanakanPutusan ini.

>

Menghukum TERGUGAT INTERVENSI I untuk membayar biaya perkara ini. Atas

gugatan

tersebut

,Pembantah/Termohon

Intervensi

I

mengajukan jawaban atas gugatan intervensi sebagai berikut : 1.

- Gugatan-Intervensi ic.Pemohon-Intervensi harus berkualitas pihak ketiga berpredikat 'voeging' (menyertai) atau 'tussenkomst' (menengahi) dalam proses 'gugatan- perdata' (burgelijk-vordering) ex Pasal 118 (1) HIR berlangsung dan diperkenankan untuk bergabung kedalam perkara 'apabila'

kepentingan

hukum

dengan

Gugatan

Perkara

Pokok

'terganggu'. - Sedangkan yang di-intervensi oleh Pemohon-Intervensi adalah 'bukan' perkara 'gugatan-perdata' (burgelijk-vordering) ex Pasal 118 (1) HIR dan melainkan perkara Bantahan (Derden-Verzet) yang dijalankan oleh Pembantah (Termohon-Intervensi-I) berkualitas pihak ketiga terhadap Gugatan Perkara Pokok yaitu obyek Luas 1 Ha (10.000 M2) sebagai sitaeksekusi dari Pemohon-Eksekusi dan Termohon-Eksekusi. Dan, 'bukan' terhadap obyek Luas 8.300 M2 (berlainan dengan obyek Gugatan Perkara Pokok) yang dipersoalkan oleh Pemohon-Intervensi yang dalam hal ini 'bukan' pihak ketiga. - Memperhatikan petitum Gugatan-Intervensi mencantumkan permohonan ahli-waris dan menyoal obyek Luas 8.300 M2. Sedangkan Hukum Acara Perdata perlawanan Derden-Verzet tidak dapat digabung dengan gugatan lain dan juga obyeknya berbeda / berlainan antara Bantahan (Pokok) dengan Intervensi. -

Dengan demikian, Pemohon-Intervensi tidak mempunyai kepentingan dengan Gugatan Perkara Pokok, dimana obyek-Bantahan berbeda/berlainan dengan obyek- Intervensi, maka Intervensi ini menyalahi Hukum Acara Perdata. Konsekuensi-yuridis : GugatanIntervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.


1. Jurisprudensi-Constant MA, Putusan MA No.827 K/Sip/1971, Tgl 1 Maret 1972 : 'Hubungan obyek Gugatan-Intervensi dengan obyek Gugatan-Pokok

;

Apabila

obyek

Gugatan-Intervensi

berlainan

daripada obyek Gugatan Perkara Pokok, maka Gugatan-Intervensi tersebut harus diajukan sebagai gugatan tersendiri (terpisah). Maka penggabungannya dengan gugatan pokok bertentangan dengan tatatertib Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan insidentil dari Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima'. 2. Jurisprudensi-Constant MA, Putusan MA No.334 K/AG/1999, Tgl 6 Januari 2003 : 'Perlawanan derden-verzet tidak dapat digabung dengan gugatan lain, oleh karenanya permohonan penetapan ahliwaris harus dinyatakan tidak dapat diterima'. 2.

- Disisi-lain yang menjadi dasar Gugatan-Intervensi berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian yang menurut hukum dianggap 'batal' (tidak mempunyai kekuatan hukum) karena bertentangan dengan ketertibanumum, yaitu: Surat Pernyataan Jual-Beli Tgl 13 Juli 2006 dan Perdamaian Putusan No.32/Pdt.G/2012/PN. Tgl 22 Januari 2013).  Jual-beli merupakan bentuk persetujuan dua-pihak (partij) kemudian dibuat kedalam bentuk yang dilarang oleh hukum yaitu bentuk 'Pernyataan' yang sifatnya 'sepihak' (ex-parte) dan perdamaian padahal diantara para pihak tidak terdapat sengketa.  Dilain-sisi, pengajuan

gugatan Perkara No.32/Pdt.G/2012/PN.Sbg

(diputus Tgl 22 Januari 2013) secara

'penyelundupan',

No.23/Pdt.G/2012/PN.Sbg

tsb adalah produk pengajuan

dimana (diputus

sebelumnya Tgl

01

Perkara

Oktober

2012)

mengalami di-intervensi oleh Pembantah (Termohon-Intervensi-I) dan akhirnya atas Perkara No.23/Pdt.G/2012/PN.Sbg tsb dicabut. Diduga karena khawatir akan di- intervensi lagi maka secara penyelundupan mengajukan Perkara No.32/Pdt.G/2012/ PN.Sbg., padahal

substansinya

sama-dengan

Perkara

No.23/Pdt.G/

2012/PN.Sbg (diputus Tgl 01 Oktober 2012) yang dicabut tsb. Artinya: diantara para pihak dalam perkara2 tsb tidak terdapat sengketa dan de-facto obyeknya ditangan Pembantah (TermohonIntervensi-I) hingga sekarang.  Dengan demikian, Surat Pernyataan Jual-Beli Tgl 13 Juli 2006 dan Perdamaian tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang


No.32/Pdt.G/2012/PN.Sbg (diputus Tgl 22 Januari 2013) adalah : bertentangan dengan ketertiban umum. Konsekuensi-yuridis : Surat Pernyataan Jual-Beli dan Putusan Perdamaian : Tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perkara Bantahan (Derden-Verzet) ini. • Jurisprudensi-Constant MA, Putusan MA Tgl 7 Juli 1962, No. 169 K/Sip/1962 (U- 147) : 'Pembatalan Perjanjian, Suatu perjanjian dianggap batal karena: a. Mengandung larangan memakai suatu nama tertentu, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum. b. Mengandung suatu persetujuan perdamaian (dading) sedang antara para pihak tidak berlangsung suatu perkara perdata' 3.

-

Dilain-pihak, uraian/dalil2 posita Gugatan-Intervensi mengandung

cerita2 ngelantur (asal-ucap) yang melemahkan makna Intervensi itu sendiri dan mengarah 'obscuur- libel'. Bahwa subyek2 yang menggarap sawah dibawah Sertifikat No.lll/Desa Pamanukan Hilir (Th. 2010) an.R. SURIPTO

(Pembantah/Termohon-Intervensi-I)

memiliki

komitmen

keperdataan bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.  Putusan

No.238/Pid.B/2013/PN.Sbg.

berpengaruh

terhadap

status

tidak

perolehan

mengubah Hak

Milik

dan atas

tidak tanah

berdasarkan AJB No. 40/2012 Tgl 07/03/2012 dibawah Sertifikat No.lll/Desa Pamanukan Hilir (Th.2010) An.R.SURIPTO dan karenanya bukti surat2 dalam Putusan Pidana tsb dikembalikan kepada asalnya (kecuali ada bukti sebaliknya atas-dasar prinsip audi-et-alteram- partem dalam acara-contentieus ex Pasal 118(1) HIR).  Pidana tsb mengenai sumpah dari 'yang-bersangkutan' kepada sertifikat hak 'yang- bersangkutan' sebagaimana Pasal 59 (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran

tanah

(bahwa : Penerbitan Sertifikat Pengganti

adalah atas perintah PP ic. Terpenuhinya BAB VI PP No.24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 'bukan * atas perintah UU : DissentingOpinion).  Putusan MA Tgl 19 Januari 1972, No.840 K/Sip/1971 : Jual-beli (tanah) tidak cukup dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja (MA Tgl 4-12-'57, No. 271 K/Sip/1956) : (artinya : ucapan kata-kata dengan mulut siapa saja dan dimanapun inclusive didalam persidangan tidak dapat berubah menjadi alat bukti 'pengakuan’) Maka: tidak dapat dibenarkan


secara asal memegang buku Sertifikat/AJB milik orang lain tanpajelas dasar hukumnya (mengganggu ketertiban umum) -

Hak Milik atas Tanah hanyalah dapat 'diperoleh' dengan jalan ex Pasal 584 KUHPdt/BW, salah satunya peristiwa keperdataan jual-beli: "Jualbeli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat2 dalam KUHPdt/BW atau Hukum Adat ic.jualbeli diketahui aparat desa setempat dan diikuti secara fakta : otentik dan/ onderhand."

-

Sedangkan maksud 'itikad-baik' (te goeder trouw / good faith) oleh Pasal 32 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Akta PPAT (ic. Akta Jual-Beli). Dimana 'itikad-baik' (te goeder trouw / good faith) merupakan suatu azas yang selalu harus melandasi semua perbuatan dibidang hukum. Prinsip ini merupakan dasar utama dari seluruh sistem Hukum-Perjanjian

ex pasal

1338

KUHPdt/BW

dan

Akta

PPAT

merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. (Vide, Penjelasan Umum PP No.24/1997) Ketua / Majelis Hakim Yth, Berdasarkan alasan-alasan Jawaban atas Gugatan-Intervensi tsb diatas, mohon Pengadilan Negeri Subang memberi Putusan Sela: -

Menyatakan Gugatan-Intervensi tidak dapat diterima.

-

Menyatakan Gugatan-Intervensi diajukan sebagai gugatan

tersendiri/terpisah -

Menghukum Pemohon-Intervensi membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa Terbantah/Termohon Intervensi II mengajukan

jawaban atas gugatan intervensi sebagai berikut : 1. Bahwa, Termohon Intervensi II tetap berpegang pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 07/PDT.G/2006/PN.SBG, tertanggal 07 September 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 391/PDT/2006/PT.BDG, tertanggal 14 Februari 2007, jo Putusan Mahkamah Agung R.I. ( dalam Tingkat Kasasi ) No. 1827 K/PDT/2007, tertanggal 31 Juli 2008, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. ( Dalam Tingkat Peninjauan Kembali), No. 310 PK/PDT/2009, tertanggal 28 Januari 2013, yang Amar Putusan Sebagai berikut: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2.

Menyatakan syah pembelian tanah oleh Penggugat dari Surwin orang tua Para Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII


3.

Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun

4.

Menghukum

para

Tergugat

sebagai

ahli

waris

Surwin

untuk

menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas tanah objek sengketa seluas 10.000 m2 dengan batas - batas : -Sebelah utara

: Tanah sawah Suhendah

-Sebelah Barat : batas tanah GS. 120 242 /1087 -Sebelah Selatan : batas tanah sawah Surwin/Jalan -Sebelah Timur : batas tanah sawah Muhlan 2. Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Intervensi dalam gugatan Intervensinya pada poin ( 1, 2, 3, 4, dan 5, 7.b.(i), 7.b.(iii), 7.b.(v), 7.b.(vi),), dengan jelas dan tegas Termohon Intervensi II membenarkannya; Berdasarkan uraian / hal-hal yang telah dikemukakan oleh Termohon Intervensi II diatas, maka Termohon Intervensi II, mohon dengan segala hormat kehadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut: PRIMAIR: 1.

Menyatakan menerima jawaban dari Termohon Intervensi II;

2.

Menyatakan syah dan mengikat Sertifikat Nomor : 111/1987 di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan Subang;

3.

Menyatakan batal dan tidak berlaku Iagi sertifikat ke 2 (dua ) Nomor : 111/2010 ;

4.

Menghukum para Termohon Intervensi I, III, dan IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;

5.

Menghukum Termohon Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER : Dalam Peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). Menimbang, bahwa Termohon Intervensi III mengajukan jawaban atas gugatan intervensi sebagai berikut : Yang bertanda tangan di bawah ini Bambang Edi Purwanto,S.Sos tempat tanggal lahir Subang 11 September 1970, Pekeijaan Pegawai Negeri Sipil (Camat Pamanukan )/PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Pamanukan, alamat jalan Eyang Tirtapraja Nomor 77 Pamanukan, dalam hal ini selaku


Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT S) Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Berdasarkan

Surat

Gugatan

Intervensi

Dalam

Perkara

nomor

ll/Pdt.Invs/2015/PN.Sng. untuk kuasa Insidentil, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Intervensi III. Dengan ini menyampaikan jawaban, sebagai berikut: Bahwa kami PPAT Sementara hanya bertugas mencatat adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak, namun demikian dengan adanya perkara ini kami serahkan kepada Para Pihak yang langsung yaitu antara Pemohon Intervensi dan termohon Intervensi I. Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 20 April 2015 Nomor 11/Pdt.bth/ 2015/PN.Sng yang pada pokoknya adalah : -

Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri dan ikut serta dalam proses sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.bth/2015/PN.Sng;

-

Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;

-

Menangguhkan biaya perkara yang timbul hingga putusan akhir; Dan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 September 2015 Nomor 11/Pdt.Bth/ 2015/PN.Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA:  Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;  Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; 2. DALAM INTERVENSI  Menyatakan tanah sawah yang terletak di Blok Seblu desa Pamanukan Hilir atas tanah seluas 8.300m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.111/1987 Desa Pamanukan Hilir Kec.Pamanukan Kab.Subang dengan surat ukut/peta tanggal 24 Oktober 1987 No.2422/1987 dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : M 111, Sebelah Selatan : Tanah Surwin/H.Anton, Sebelah Barat : Tanah H.Anton, Sebelah Timur : Tanah H.Anton adalah milik H..M.Anton yang selanjutnya menjadi milik Ahli Waris H.M.Anton yaitu Ade Ernawan, Ema Sulastri, Tati Iswati dan Tanti Kristanti;  Memerintahkan Pembantah/Termohon Intervensi I untuk menyerahkan tanah seluas 8.300 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.111/1987 Desa Pamanukan Hilir Kec.Pamanukan Kab.Subang dengan surat ukur/peta tanggal 24 Oktober 1987 No.2422/1987 dengan batas-batasnya : Sebelah


Utara : M 111, Sebelah Selatan : Tanah Surwin/H.Anton, Sebelah Barat : Tanah H.Anton, Sebelah Timur : Tanah H.Anton dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-bebannya kepada Ahli Waris H.M.Anton yaitu Ade Ernawan, Ema Sulastri, Tati Iswati dan Tanti Kristanti; 3. Menghukum Pembantah/Termohon Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan Wakil Panitera Pengadilaan Negeri

Subang

tanggal

pihak

23

September

2015

banding yang dibuat oleh

yang menyatakan bahwa pada Pembanding Semula Pembantah

/Termohon Interpensi I, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 September 2015 Nomor 11/Pdt.Bth/2015/PN.Sng diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, Permohonan

banding

tersebut

pada tanggal 02 Oktober 2015, dan

tanggal 06 Oktober 2015 oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan

Negeri

Subang telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding

semula Terbantah, pihak terbanding semula Pemohon

Intervensi, Termohon Intervensi III dan Termohon Intervensi IV ;-------------------Membaca, memori banding Pembanding Semula Pembantah /Termohon Interpensi I, tersebut telah

tertanggal 05 Oktober 2015 dan memori banding

disampaikan dan diberitahukan kepada Terbanding

Terbantah, Terbanding semula Pemohon Intervensi, Terbanding Termohon Intervensi III dan IV,

semula semula

masing-masing pada tanggal pada tanggal

11 November 2015, 27 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 29 Oktober 2015;-Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula

Pemohon

Intervensi melalui Kuasa hukumnya

dan kontra memori

banding tersebut pada tanggal 18 Nopember 2015, 12 Nopember 2015, 13 Nopember 2015, 17 Nopember 2015, 18 Nopember 2015, 26 Nopember 2015 diberitahukan kepada pihak lawannya;-----------------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 11/Pdt.Bth// 2015/PN Sng. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding Semula Pembantah, Terbanding semula Terbantah,Terbanding

semula

Pemohon

Intervensi,

Terbanding

semula

Termohon Intervensi III dan IV, masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015,

29

Oktober

2015, 11

Nopember

2015

untuk

memeriksa /


mempelajari berkas perkara

Nomor 11/ Pdt..Bth/ /2015 /PN. Sng.: yang

dimohonkan banding tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari

Subang

setelah diterimanya

pemberitahuan ini i ;-------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pemohon banding dari pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;--------------------------------Menimbang, bahwa setelah seksama berkas perkara putusan

membaca dan mempelajari dengan

tersebut beserta surat-surat yang terlampir dalam

Pengadilan Negeri Subang

tanggal

16 September

2015 Nomor

11/Pdt.Bth/ 2015/ PN Sng yang dimohonkan banding tersebut,, memori banding dari pembanding / semula pembantah/Termohon

Intervensi I

dan Kontra

memori banding dari Terbanding semula Terbantah / Termohon Intervensi II dan Kontra memori banding dari Terbanding

semula

Pemohon Intervensi

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kecuali mengenai pihak yang berperkara dalam perkara ini harus ditambahkan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44

Subang yang dalam gugatan Intervensi disebut sebagai Termohon

Intervensi IV dengan pertimbangan sebagai berikut ;---------------------------------Menimbang, bahwa gugatan Intervensi, dan berita acara persidangan perkara ini, serta putusan sela tanggal 20 April 2015 telah mencantumkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang sebagai Termohon Intervensi IV, ter nyata dalam putusan perkara ini tanggal 16 September 2015 Nomor 11/ Pdt.Bth/ 2015/PN,.Sng .Majelis Hakim Kepala

tingkat pertama tidak memasukkan

Kantor Pertanahan Kabupaten Subang

sebagai pihak Termohon

Intervensi IV sebagai Terbanding;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal

16

September

2015 Nomor

11/Pdt.Bth/ 2015/PN.Sng perlu ditambah dan diperbaiki sekedar mengenai pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara ini;------


Menimbang, bahwa karena di dalam keberatan Pembanding semula pembantah/ Termohon Intervensi I di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah I / Termohon Intervensi II dan Kontra memori banding dari Terbanding

semula Pemohon Intervensi ,

tidak ada hal-hal yang dapat

atau membatalkan

Pengadilan Negeri

melemahkan

tingkat pertama

putusan

tersebut, karena semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanaya Memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;-------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 16 September 2015 Nomor 11/ Pdt.Bth/ 2015/PN Sng beralasan hukum untuk dikuatkan;-----------------------Menimbang, bahwa

karena putusan pengadilan tingkat pertama

dikuatkan sehingga pembanding semula Pembantah/ Termohon Intervensi I berada di pihak yang kalah , maka harus

dihukum untuk membayar biaya

perkara dalama kedua tingkat Peradilan ;--------------------------------------------------Mengingat

Undang undang

undang Nomor 49 Tahun

Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-

2009 HIR dan Peraturan per Undang-undangan

lainnya yang bersangkutan;----------------------------------------------------------------M E N G A D I L I : -

Menerima

permohonan

banding dari

Pembanding semula

Pembantah/ Termohon Intervensi I;-------------------------------------------

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 September

2015

Nomor 11/Pdt.Bth/ 2015/ PN. Sng sepanjang

mengenai pihak yang berperkara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang sebagai Termohon Intervensi IV sekarang sebagai Terbanding;-----------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal

16

September 2015 Nomor 11/ Pdt.Bth/ 2015/PN.Sng yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------

Menghukum Intervensi kedua

Pembanding semula I

untuk

Pembantah/Termohon

membayar biaya

perkara

dalam

tingkat Peradilan, yang dalam Peradilan tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;


Demikianlah 2016 dalam

rapat

diputuskan

pada

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Bandung oleh kami : DR. RIDWAN SIR Hakim

hari Senin. tanggal 25 januari

JOHAN,SH.MH

dan

RAMLI,SH.MH sebagai Hakim Ketua,

SULAIMAN,SH.MH masing - masing sebagai

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

tanggal 17 Desember

2015 Nomor: 552/ Pen.Pdt / 2015/PT.Bdg untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ,putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016. diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum para

oleh

Hakim Anggota dengan dibantu

SH.MH Panitera

Pengganti

Hakim oleh

Ketua dengan

Hj. NURMADIAH

dihadiri NURDIN,

pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa

hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.----------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

SIR JOHAN,SH.MH

DR. RIDWAN RAMLI,SH.MH

Ttd

SULAIMAN,SH.MH PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


berikut, dalam perkara antara :

Recommend Documents