PUTUSAN Nomor : 150 /Pdt.G/2011/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ............., tempat tinggal di ..............,
Kelurahan ..........., Kecamatan ..........., Kabupaten
Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat / Pembanding
melawan TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMAN I Liliriaja, tempat tinggal di Dusun Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten
Soppeng;
selanjutnya
disebut
Penggugat
/
Terbanding
DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 305/Pdt.G/2010/PA.Wsp. pada tanggal ... Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal ... Zulqaidah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (AMINUR CAHYADI PUTRA bin AMMA, Ama, Pd.) terhadap Penggugat ( SAHARIANI binti IDRIS );
Hal. 1 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; DALAM REKONVENSI : -
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng,
Tergugat / Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor. 305/Pdt.G/20111/PA.Wsp., tanggal 14 November 2011; Bahwa
permohonan banding a quo
telah diberitahukan secara saksama
kepada pihak lawannya pada tanggal 16 November 2011; Bahwa, Tergugat / Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, kemudian baik Pembanding maupun Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat pemberitahuan memberikan kesempatan pihak - pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa ( inzage ) berkas perkara masing - masing tanggal 22 dan 23 November 2011, namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas banding tersebut berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 7 dan 8 Desember 2011. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;
Hal. 2 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari secara saksama putusan
hakim pertama dalam pokok perkara, maka
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan telah berlansung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan para saksi Penggugat pun menyatakan
telah berupaya merukunkan
keduanya namun tidak berhasil, dan Tergugat menghadirkan pula satu orang saksi dan mengatakan telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, demikian pula keduanya telah melalui proses mediasi namun tidak pula berhasil untuk dirukunkan sehingga rumah tangga keduanya dinyatakan telah pecah, sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, Jonto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana yang telah
diurai di
atas sebagai penambahan pertimbangan hukum maka putusan hakim pertama telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan; Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar uang belanja dalam perkawinan sebanyak Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ) dikembalikan kepadanya, oleh karena Tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah menyukai Penggugat sehingga Penggugat bersama
Hal. 3 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
keluarganya dirugikan, maka sungguh tidak adillah bila uang belanja tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat; Menimbang,
bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan tingkat
pertama dalam bertimbangannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan dalam amar putusannya menyatakan sebagai hukum, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat rekonvensi, atas putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut, dengan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa uang naik ( uang belanja ) dalam perkawinan adalah teramasuk ragkaian dalam proses perkawinan, sepanjang diperjanjikan sebelumnya, apakah dikembalikan
atau tidaknya bila terjadi ketidak rukunan suami isteri
dikemudian hari setelah selesainya perkawinan, maka hal tersebut termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama; ( Vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ); Menimbang, bahwa uang naik dalam perkawinan ( uang belanja ) merupakan uang yang diperuntukkan terselenggaranya proses akad nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, uang tersebut pada umumnya habis ( di makan api ) dengan selesainya proses perkawinan karena dipergunakan untuk menjamu para tamu perkawinan kedua belah pihak dan uang belanja tersebut tidak pernah dikaitkan dengan hasil dari perkawinan tersebut apakah rukun atau tidak rukun, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk mengembalikan uang naik dalam perkawinan, karena tergugat tidak berbakti lahir dan batin kepada Penggugat adalah perbuatan yang merugikan Penggugat adalah suatu hal yang keliru dan tidak dapat dipenuhi, lagi pula uang naik dalam perkawinan tersebut bukan dinikmati sendiri tergugat, tetapi semua orang yang menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan ikut menikmatinya. Pengembalian uang
Hal. 4 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
naik setelah terjadinya perkawinan. menurut adat kebiasaan bugis Makassar hampir tidak pernah terjadi kecuali jika di perjanjikan sebelumnya. Oleh karena menyangkut uang naik tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini tidak diperjanjikan tentang adanya keharusan mengembalikan uang naik ( uang belanja ) oleh Penggugat kepada Tergugat bila keduanya tidak rukun dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka tuntutan mengenai uang naik (uang belanja) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimabang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama mengenai tuntutan uang belanja dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan tingkat banding dalam putusan ini; Menimbang, bahwa hakim anggota I ( Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H .) ternyata tidak sependapat dengan hakim ketua ( Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H. ) dan hakim anggota II ( Drs. H. Anwar, R. M.H. ) dalam menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang gugatan dalam konvensi, karena itu mengajukan pendapat berbeda ( dissenting opinion ) sesuai ketentua Pasal 14 ayat ( 3 ) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan : 1. Bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena setelah memasuki satu minggu usia perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis, sebab Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami ( impoten ), tetapi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah kalau dirinya impoten ( lemah syahwat ) namun sejak semula ( sebelum kawin ), Penggugat tidak mencintai Tergugat dan hanya menuruti kemauan orang tuanya ( dipaksakan ), sehingga sesudah kawin, Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam berhubungan badan sebagai suami isteri. 2. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang impotennya Tergugat sehingga gugatanya harus ditolak, namun majelis hakim mengarahkan
Hal. 5 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
alasan perceraian kepada percekcokan dan gugatan diterima. Dalam masalah a quo, seharusnya majlis hakim menggali dasar penyebab perceraian yaitu masalah impoten yang belum dibuktikan. 3. Bahwa untuk menegakkan azas pemeriksaan perkara ( audi/et alterm partem ) sebagaimana diatur dala Pasal 283 R.Bg., seharusnya majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan guna melaksanakan pemeriksaan tambahan dengan membebani pembuktian penggugat tentang dalil gugatannya, dan kepada tergugat dibebani pembuktian atas bantahannya dengan memerintahkan untuk pemeriksaan medis ( visum et repertum ) dan hasil pemeriksaanya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama untuk bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perceraian dalam konvensi. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat didalam majelis, yaitu hakim anggota I yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakan tetapi tidak terdapat mufakat, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil putusan dengan suara terbanyak, dengan amar seperti disebutkan dibawah ini. Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Hal. 6 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
Dalam Konvensi. -
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Watansoppeng
Nomor
305/Pdt.G/2011/PA.Wsp. tanggal 25 Oktober 2011 M., bertepatan tanggal 27 Zulqaidah 1432 H.. Dalam Rekonvensi. -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Watansoppeng
Nomor
305/Pdt.G/2011/PA.Wsp. tanggal 25 Oktober 2011 M., bertepatan tanggal 27 Zulqaidah 1432 H. Dan dengan mengadili sendiri. -
Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi. -
Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ).
- Dan menghukum pula Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, .M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Anwar R., M.H., dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Desember 2011, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.
Hal. 7 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd,
Drs. H.Amiruddin Tjiama S.H..
Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.
ttd. Drs. H. Anwar. R. M.H. Panitera Pengganti, ttd. Drs. Ahmad Anas. Perincian Biaya : - Meterai
Rp. 6.000,00
- Redaksi
Rp. 5.000,00
- Proses penyelesaian perkara
Rp. 139.000,00
Jumlah
Rp. 150.000,00
Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
Hal. 8 Dari. 8. Hal. Put. No.150/Pdt.G/2011/PTA Mks
