PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Oleh : Arya Rezavidi, MEE, Ph.D.
PELATIHAN OPERATION AND MAINTENANCE PLT HYBRID YOGYAKARTA, 6 DEEMBER 2013
LATAR BELAKANG 1. DIBUTUHKAN TENAGA PROFESIONAL DALAM BERBAGAI BIDANG TERMASUK DALAM INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN YANG KREDIBEL DAN DAPAT DIANDALKAN BAIK OLEH CALON INVESTOR, PERBANKAN MAUPUN PIHAK PEMERINTAH 2. TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG PEMBANGKIT LISTRIK YANG DIPERLUKAN MELIPUTI PERENCANA, DISAINER, KONSTRUKSI (EPC), KOMISIONING, OPERATOR (MANAJER DAN TEKNISI), PEMELIHARA, DLL 3. AFTA 2015 MENUNTUT ADANYA STANDAR KOMPETENSI KERJA DI INDONESIA AGAR PEKERJA DI NEGARA KITA MEMILIKI KESAMAAN STANDAR
SKENARIO INOVASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 - 2025 Income per capita (US$)
MENUJU TAHAP INDUSTRI BERDAYA SAING
Innovation Driven Economy
Efficiency Driven Economy
Sumber : dari bahan Kemenko Perekonomian
3
EKSISTENSI SDM PROFESIONAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMANDIRIAN Parameter Pembangunan • Makro: GDP, inflasi, nilai tukar • Mikro: pemerataan & kesejahteraan
GLOBALISASI AFTA, ACFTA, G7, G20
PEMBANGUNAN & PEREKONOMIAN
KOMPETISI
Parameter DAYA SAING • ketahanan energi • infrastruktur • telekomunikasi • nilai tambah produk • nilai tambah SDA • akses pemodalan • kualitas SDM • teknologi
DAYA SAING
INDUSTRI
SDM SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL
IPTEK
Sumber:: Kajian Peran enjinir oleh PII dalam MP3EI -2011
4
KONDISI AKTUAL PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA Analisis Sistem Lingkungan (Ecosystem Analysis) • Faktor Internal : 1. Gap supply and demand : Kuantitas – kualitas – distribusi teritorial 2. Produktivitas dan kualitas hasil kerja 3. Efektivitas dan efisiensi kerja 4. Rendahnya tingkat upah, kesejahteraan, jaminan sosial dan perlindungan kerja 5. Tingginya harapan industri dan masyarakat untuk mendapatkan kepastian : pelayanan, mutu, waktu, harga, distribusi, pelayanan purna jual.
KONDISI AKTUAL....
•
Faktor Eksternal : Tantangan globalisasi dan perdagangan bebas, yang memiliki ciri-ciri: 1. Luas lingkup pasar kerja memiliki spektrum yang luas, melewati batas wilayah, negara, sektor usaha, lintas disiplin keilmuan. 2. Mengutamakan keunggulan SDM dibandingkan faktorfaktor lain. 3. Meningkatnya peran komunikasi. 4. Kebutuhan informasi pasar kerja yang luas dan akurat. 5. Pergeseran keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif. 6. Pergeseran paradigma...
KONDISI AKTUAL....
6. Pergeseran paradigma tentang bekerja dan pola kerja, misal : out sourcing, flexiworking time, dsb. 7. Restrukturisasi organisasi, misal : mengurangi tingkatan jabatan, mengurangi fasilitas kerja, penggunaan teknologi, perampingan organisasi (merger, akuisisi, dsb), yang sasaran utamanya mengurangi jumlah tenaga kerja. 8. Deregulasi internasional, misal : tarif reduction, dsb. 9. Perjanjian-perjanjian internasional maupun regional yang membuka sekat-sekat nasional, misal : ACFTA, AFTA, dan lain-lain.
KONDISI AKTUAL....
Keseluruhan fenomena di atas senantiasa mengarah pada : 1. 2. 3. 4.
Meningkatnya persaingan Turbulensi perubahan Kebutuhan akan SDM yang unggul Pengurangan tenaga kerja.
Pengelolaan pasar kerja di Indonesia menggunakan model-model : 1. Perencanaan tenaga kerja 2. Analisis jabatan 3. Informasi pasar kerja 4. Bursa kerja 5. Pengantar kerja, dsb
yang
Tidak mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi supply side dengan demand side yang terdiri dari : industri, konsumen dan masyarakat.
KONDISI AKTUAL....
lembaga pendidikan dan lembaga latihan tidak mampu mengapresiasi persyaratan lulusan menurut kebutuhan pasar kerja. Karena dinamika perubahan standar pelayanan yang cenderung turbulence sesuai tuntutan konsumen, sedangkan perubahan kurikulum pendidikan dan latihan berubah secara gradual.
KONDISI AKTUAL....
Muncul konsep sertifikasi kompetensi profesi, dengan tujuan utamanya : 1. Menciptakan SDM unggul (excelence people) yang kompeten, yaitu orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang biasa, dengan cara yang berbeda, untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 2. Mampu menjembatani antara sisi supply dengan sisi demand, agar terjadi kesamaan frekuensi dan harmonisasi (link and match) diantara kedua sisi. 3. Mampu menutup kesenjangan antara dinamika standar pelayanan dengan sifat statis kurikulum pendidikan dan latihan.
Labour Market
Supply Side 1. Lulusan Pendidikan & Pelatihan 2. Pencari Kerja 3. Pekerja mandiri 4. Pekerja di Industri
1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Analisis jabatan 3. Informasi Pasar Kerja 4. Bursa Kerja 5. Pengantar Kerja
Sertifikasi Profesi 1. 2. 3. 4. 5.
Standar Kompetensi Kerja MUK TUK LSP Proses Uji Keterampilan
Demand Side
1. Industri Barang & Jasa 2. Konsumen 3. Masyarakat Pengguna
FAKTOR EKSTERNAL Globalisasi & Perdagangan Bebas Kompetisi yang tajam
Peserta Diklat UU 13/2003 Pengembangan SDM di Indonesia
SDM sebagai Human Capital
Kebijakan & Program Sertifikasi Profesi
1. Gap Supply & Demand – Kuantitas – Kualitas – Distribusi teritorial 2. Kualitas & produktivitas kerja; 3. Efektifitas & efisiensi kerja; 4. Upah & kesejahteraan rendah.
SDM yang kompeten
Pekerja di Industri
Excellent People
Pembentukan BNSP PP 23/2004
FAKTOR INTERNAL
Pekerja Mandiri & Profesional
1. Membangun Infrastruktur Pedoman, standar, aturan 2. Membangun perangkat kerja – SKKNI – LSP – Assesor, MA, LA 3. Membangun Networking 4. Sosialisasi program pengembangan 5. Pelayanan teknis
– Mengerjakan sesuatu yang biasa – Dengan cara yang berbeda – Menghasilkan sesuatu yang luar biasa
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Merupakan bagian integral dari pembangunan ketenagakerjaan secara menyeluruh, melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja, sehingga mampu mendorong ke arah: • Perluasan kesempatan kerja • Penanggulangan pengangguran • Peningkatan kesejahteraan pekerja • Perlindungan kerja • Peningkatan daya saing usaha
LANDASAN FILOSOFIS SERTIFIKASI KOMPETENSI Menjamin dan memastikan, bahwa kapasitas tenaga kerja Indonesia telah memiliki kompetensi yang memadai sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, setelah melalui proses uji kompetensi yang kredibel, terukur dan tertelusur, sehingga memperoleh pengakuan dari berbagai kalangan baik nasional maupun internasional.
LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN BNSP • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
1. 2. 3. 4. 5.
Memiliki otoritas dalam memilih penggunaan tenaga kerja Menginginkan kepastian mutu Menginginkan tenaga kerja yang kompeten Berorientasi pada efisiensi, efektivitas,ekonomis Langkanya tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Berorientasi pasar kerja Pengembangan SDM Berbasis kompetensi Tanggung jawab bersama Pengembangan Profesi (Life Long Learning) Adil dan tidak diskriminasi
KOMPETENSI KERJA (COMPETENCE)
Spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Diungkapkan dalam bentuk: - Pengakuan Langsung - Produk Hukum (Ijazah, Sertifikat)
SERTIFIKAT KOMPETENSI
Bukti penguasaan tertulis atau produk hukum yang merupakan legitimasi dari pengakuan terhadap kemampuan seseorang pada bidang tertentu.
19
KOMPETENSI KERJA Integrasi dari 3 (tiga) komponen: Knowledge : Know Why Skill : Know How Attitude : How Should Knowledge
Skill
Kompetensi Kerja
Attitude
20
Knowledge 1. Pendidikan formal yang sesuai dengan profesinya; 2. Pelatihan – pelatihan yang sesuai; 3. Pengetahuan hasil dari pengalaman kerja
Skill 1. 2. 3. 4. 5.
Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill); Keterampilan mengelola pekerjaan (Management Skill); Keterampilan mengantisipasi kemungkinan (Contingency Management Skill); Keterampilan mengelola lingkungan (Job/Role Environment Skill); Keterampilan beradaptasi (Transfer Skill).
Attitude 1. 2. 3. 4.
Performa selama bekerja; Tanggapan lingkungan kerja; Penghargaan; Penilaian kliennya. 21
(1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Certificate of Attainment) Dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Berlaku selamanya). (2) Sertifikat Lisensi/Registrasi Profesi (Certificate of Proficiency)
Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (Berlaku untuk masa tertentu).
(3) Sertifikat Kompetensi Kerja/Profesi Diberikan oleh Lembaga Sertifikasi (Berlaku untuk masa waktu tertentu)
Profesi
22
Beberapa kualifikasi dari sertifikasi kompetensi 1) Ditetapkan setelah melalui pengukuran/pengujian (Assesment)
Objective (Obyektif) tidak ada konflik kepentingan Measurable (Terukur) menggunakan standar tertentu Treasurable (Tertelusur) seluruh proses terdokumentasi & terkendali Acceptable (Keberterimaan) dapat diterima oleh semua stake holders Accountable dapat dipertanggung jawabkan
2) Pengakuan dilakukan oleh industri pengguna dan masyarakat pengguna, melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang ditetapkan oleh BNSP. 3) Berkaitan dengan kompetensi terkini dari pencapaian masa lalu. 4) Berlaku untuk waktu tertentu pada tingkatan kemampuan tertentu dan jenis kemampuan tertentu. Membangun kompetensi dan memelihara kompetensi. 23
Untuk
mengukur pencapaian kompetensi kerja, diperlukan standar kompetensi, yang merupakan kumpulan ukuran-ukuran hasil kesepakatan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang ingin mendapat pengakuan tentang kompetensi kerjanya.
Standar kompetensi DOKUMEN
- Syarat Minimal; - Pedoman; - Spesifikasi; - Ketentuan baku.
KONSENSUS
Produsen
Konsumen
Pakar
Pemerintah
- Kualitas barang; - Kualitas pelayanan jasa; - Ketepatan waktu; - Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan.
25
Jenis-Jenis Standar Kompetensi Kerja (PP 31/2006 tentang SISLATKERNAS)
Standar kompetensi khusus, yaitu standar yang dibuat, ditetapkan dan digunakan secara khusus oleh dan untuk organisasi tertentu, Standar kompetensi internasional, yaitu standar yang dengan sengaja diadopsi dari standar internasional, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu standar kerja yang dibuat dan diusulkan oleh sektor industri tertentu, mengenai kompetensi kerja pada keahlian tertentu yang ditetapkan dan disahkan untuk diberlakukan secara Nasional.
Untuk mengukur pencapaian standar kompetensi kerja, dilakukan uji kompetensi, yang menjadi kewenangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagai lembaga Negara yang memiliki otoritas sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP mendelegasikan kewenangannya untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang dibentuk oleh komunitas yang merepresentasikan sektor industri dan asosiasi profesi tertentu, setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi dan syarat kesisteman, serta mendapat dukungan dari kementerian teknis yang membawahi sektor tersebut.
Lembaga Sertifikasi Profesi Adalah lembaga yang dibentuk oleh pengguna, yaitu : Industri, Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Profesi. Bertugas melakukan pengukuran (assesment) terhadap para assesee, berdasarkan standar yang ditetapkan.
28
JENIS - JENIS LSP LSP I (First Party) Dibentuk pada satu organisasi industri atau lembaga pendidikan tertentu untuk memastikan kompetensi tenaga kerjanya sendiri atau lulusannya sendiri. LSP II (Second Party) Dibentuk untuk mengasses/memastikan kompetensi orang dari pihak luar untuk kepentingan organisasinya.
orang-
LSP III (Third Party) Dibentuk oleh gabungan organisasi tertentu untuk mengasses orang-orang di lingkungan sektornya. LSP Profisiensi Dimaksudkan sebagai alat uji keberterimaan asosiasi profesi dalam rangka status profesi.
Setelah melalui proses pengujian yang ketat dan tertelusur, peserta uji kompetensi berhak mendapat sertifikat uji kompetensi, sebagai bukti pengakuan (recognition) dari masyarakat pengguna melalui skema BNSP, untuk jenis keahlian tertentu dan batas waktu tertentu. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem setifikasi kerja, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
memperluas penyerapan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja dari kompetisi global, meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing industri, mendukung perlindungan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja, menjamin kepastian mutu produksi.
KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP
Koordinasi
Departemen/ Instansi Teknis
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Pedoman BNSP 201 & 202
Lisensi akreditasi
Pembinaan
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PROTAP BNSP SERTIFIKASI )., ISO GUIDE PROFESI 65 LEMBAGA PROTAP BNSP SERTIFIKASI )., ISO GUIDE PROFESI 65 PEDOMAN BNSP, ISO 17024
verifikasi
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik
Pedoman BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PROTAP BNSP SERTIFIKASI )., ISO GUIDE PROFESI 65 TEMPAT PROTAP BNSP UJI).,KOMPETENSI ISO GUIDE 65 PEDOMAN BNSP, QMS
Uji kompetensi/ Sertifikasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PROTAP BNSP SERTIFIKASI )., ISO GUIDE PROFESI 65 PESERTA UJI PROTAP BNSP ).,KOMPETENSI ISO GUIDE 65 SKKNI, STD KHUSUS, STD INTERNATIONAL
Asesor Kompetensi TAA, SKKNI Pedoman BNSP
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI
Verifikasi Standar Kompetensi
Perbaikan berlanjut
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI Profesional yang kompeten Regulasi penerapan: •Wajib , •Dianjurkan, •Sukarela
Lisensi LSP
Sertifikasi
Registrasi P. Profisiensi
Registrasi LSP Pihak 1 & 2
Kerjasama
Harmonisasi
Notifikasi
MRA
RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA
Lisensi LSP
LSP Sertifikasi Kompetensi kerja Profesi: • Memenuhi bukti kompetensi • Memenuhi permintaan klien • Memenuhi regulasi
Registrasi Provider uji proficiensi tenaga
PROVIDER PROFICIENSI TEST
Sertifikasi Proficiensi Profesi: •Memenuhi persyaratan surveilance LSP •Menjaga kompetensi
Registrasi 1st certification
INDUSTRI: SERTIFIKASI KOMPETENSI PIHAK I
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu Profesi di perusahaan : •Memastikan kompetensi tenaga kerjanya
Registrasi 2nd certification
INDUSTRI: SERTIFIKASI KOMPETENSI PIHAK II
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk industri tertentu
Profesi di perusahaan : •Memenuhi permintaan asesmen dari klien 34
KESIMPULAN 1. DIPERLUKAN PEMBUATAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) KHUSUSNYA UTK TENAGA KERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK EBT 2. STAKEHOLDER EBT SEGERA MENETAPKAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) UNTUK EBT 3. ORGANISASI PROFESI YANG SDH ADA (METI, MEAI, APSURYA, API, APJETI, ASPERNETI, APAMSI, DLL) SEGERA MENGINISIASI PEMBENTUKAN LSP-LSP 4. BERSAMA-SAMA KEMENTERIAN ESDM MENETAPKAN SISTEM SERTIFIKASI PROFESI WAJIB DAN MEBANGUN SISTEM PERIJINANNYA
Nama : NIP : Tempat /Tgl. Lahir : Instansi : Jabatan No. Telp. kantor HP e-mail
: : : :
Arya Rezavidi, MEE, Ph.D. 195702141986031003 Semarang/ 14 Pebruari 1957. Pusbindiklat - BPPT. Gd. II Lt. 6 Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta. Kepala Pusbindiklat – BPPT. 021 316 9182, Faksimili : 021 310 1614 081384798000
[email protected] dan
[email protected]
36
