PUBLIKASI KINERJA SERETARIAT DAERAH TAHUN 2016

PUBLIKASI KINERJA SERETARIAT DAERAH TAHUN 2016 PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sebagai cerminan dari intensitas suatu urusan, sesuai dengan karakter dan kondisi nyata daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain : 1.

Sekretariat Daerah dengan susunan organisasi terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, 11 (sebelas) Bagian, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Bagian;

2.

Sekretariat DPRD dengan susunan organisasi terdiri dari Sekretaris, 4 (Empat) Bagian, dan 11 (sebelas) Sub bagian;

3.

Dinas Pendidikan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

4.

Dinas Pemuda dan Olahraga dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

5.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

6.

Dinas Kesehatan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

7.

Dinas Sosial dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

8.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

9.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi;

10.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi;

11.

Satuan Polisi Pamong Praja dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi;

12.

Dinas Pemadam Kebakaran dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi;

13.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

14.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

15.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

16.

Dinas Tenaga Kerja dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

17.

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;

18.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 6 (enam) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 18 (delapan belas) Seksi

19.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 15 (lima belas) Seksi

20.

Dinas Perhubungan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi;

21.

Dinas Ketahanan Pangan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi;

22.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

23.

Dinas Perikanan dan Peternakan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

24.

Dinas Lingkungan Hidup dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi;

25.

Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi;

26.

Inspektorat Kabupaten dengan susunan organisasi terdiri dari Inspektur, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 3 (tiga) Sub Bagian;

27.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 15 (dua belas) Sub Bidang;

28.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bidang;

29.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bidang;

30.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang;

31.

Badan Penanggulangan Bencana dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi;

32.

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan susunan organisasi terdiri dari Direktur, 2 (dua) Wakil Direktur, 2 (dua) Bagian, 2 (dua) Bidang, 6 (enam) Sub Bagian dan 4 (empat) Seksi;

33.

Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan susunan organisasi terdiri dari Direktur, 2 (dua) Wakil Direktur, 2 (dua) Bagian, 2 (dua) Bidang, 6 (enam) Sub Bagian dan 4 (empat) Seksi;

34.

Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan susunan organisasi terdiri dari Direktur, 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Seksi;

35.

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan susunan organisasi terdiri dari Direktur, 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Seksi;

36.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi; dan

37.

40 (empat puluh) Kecamatan dan masig-masing kecamatan dengan susunan organisasi terdiri dari Camat, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Seksi dan 2 (dua) Sub Bagian.

38.

UPT di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan, maka tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, Kabupaten Bogor diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MEDIA TAYANG

: METROPOLITAN : KAMIS, 22 DESEMBER 2016

KELENGKAPAN ADMINISTRASI : A. SURAT PENAWARAN MENGGUNAKAN TANGGAL AWAL DESEMBER 2016 B. JUMLAH MEDIA : 4 EKSEMPLAR C. YANG TERTUANG DI KUITANSI : NO KUITANSI TELAH TERIMA

: :

DARI BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMBAYARAN : PUBLIKASI KINERJA TRIWULAN IV SEKRETARIAT DAERAH DENGAN TEMA PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR, TAYANG KAMIS, 22 DESEMBER 2016. JUMLAH : RP 5.500.000,TANGGAL KUITANSI : 22 DESEMBER 2016

MEDIA TAYANG

: JURNAL BOGOR : KAMIS, 22 DESEMBER 2016


: :



MEDIA TAYANG

: JURNAL MEDIA : KAMIS, 22 DESEMBER 2016


: :



MEDIA TAYANG

: LARAS POST : KAMIS, 22 DESEMBER 2016


: :



MEDIA TAYANG

: INILAH BOGOR : KAMIS, 22 DESEMBER 2016


: :



PUBLIKASI KINERJA SERETARIAT DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents