PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Jabatan
: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama
: H. MOCH. ANTON
Jabatan
: WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang, 18
Januari 2016
WALIKOTA MALANG,
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd
ttd
H. MOCH. ANTON
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
VISI
: Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Misi Tujuan
: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Sasaran Srategis 1
Indikator Kinerja 2 Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi
1.
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
2.
Meningkatnya kualitas Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
3.
Meningkatnya kualitas layanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat kesekretariatan daerah
4.
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama
5.
Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat publikasi peraturan perundang- 2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada undangan daerah masyarakat dan aparatur pemerintah
1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu penerima 2. tunjangan Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
2
Target 3 100%
100%
77
100% 100% 100% 100%
Program
Keterangan APBD APBD APBD APBD
1. 2. 3. 4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp Rp Rp Rp
Anggaran 976.290.000,00 11.395.900.000,00 2.620.000.000,00 639.036.100,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penerapan dan Penegakan Hukum Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.584.600.000,00 655.000.000,00 600.000.000,00 10.250.000.000,00 305.000.000,00 1.620.890.000,00 1.658.000.000,00 1.775.910.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
13. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 14. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Rp Rp
911.857.000,00 460.000.000,00
APBD APBD
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
265.238.800,00 755.466.100,00 151.322.000,00 810.000.000,00 9.540.000.000,00 2.970.000.000,00 350.000.000,00 445.000.000,00 165.000.000,00
Rp Rp Rp Rp
75.000.000,00 682.500.000,00 300.000.000,00 6.025.000.000,00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kerjasama Informasi dan Media Massa Pelayanan Administrasi Pembangunan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Peningkatan Kerjasama dengan Luar Negeri Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program 28. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29. Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 30. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp Rp Rp
Anggaran 325.000.000,00 200.000.000,00 14.952.750.000,00
WALIKOTA MALANG,
Malang, 18 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH,
ttd
ttd
H. MOCH. ANTON
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
4
Keterangan APBD APBD APBD
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Jabatan
: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama
: H. MOCH. ANTON
Jabatan
: WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang, WALIKOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON
September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
VISI
: Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Misi Tujuan
: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Sasaran Srategis 1
Indikator Kinerja 2 Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi
1.
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
2.
Meningkatnya kualitas Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
3.
Meningkatnya kualitas layanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat kesekretariatan daerah
4.
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama
5.
Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat publikasi peraturan perundang- 2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada undangan daerah masyarakat dan aparatur pemerintah
1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu penerima 2. tunjangan Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
2
Target 3 100%
100%
76
100% 100% 100% 100%
Program
Anggaran
Keterangan
1.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
636.671.200,00
APBD
2.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp
2.214.880.000,00
APBD
3.
Program Penerapan dan Penegakan Hukum
Rp
1.158.000.000,00
APBD
4.
Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum
Rp
1.937.160.000,00
APBD
5.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
1.151.000.000,00
APBD
6.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
3.247.650.000,00
APBD
7.
Program Pelayanan Administrasi Pembangunan
Rp
2.570.000.000,00
APBD
8.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
449.500.000,00
APBD
9.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp
193.000.000,00
APBD
10. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Rp
310.000.000,00
APBD
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp
14.681.350.000,00
APBD
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
14.388.134.000,00
APBD
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan
Rp
608.070.400,00
APBD
14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp
200.000.000,00
APBD
15. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Rp
7.486.225.000,00
APBD
16. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Rp
344.000.000,00
APBD
17. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Rp
970.500.000,00
APBD
18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp
547.969.400,00
APBD
19. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu
Rp
124.850.000,00
APBD
20. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp
290.000.000,00
APBD
21. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp
1.025.000.000,00
APBD
22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
2.120.000.000,00
APBD
23. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Rp
1.185.500.000,00
APBD
3
Program
Anggaran
Keterangan
24. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Rp
270.000.000,00
APBD
25. Progran Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp
5.539.000.000,00
APBD
26. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rp
45.000.000,00
APBD
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp
585.898.000,00
APBD
28. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Rp
8.885.851.000,00
APBD
29. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Rp
15.350.000,00
APBD
30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
15.462.078.330,00
APBD
31. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp
175.000.000,00
APBD
WALIKOTA MALANG,
Malang, September 2015 SEKRETARIS DAERAH,
H. MOCH. ANTON
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
4
