PTUN Smg. antara:

KESIMPULAN Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg antara: 1. Joko Prianto 2. Sukimin 3. Suyasir 4. Rutono 5. Sujono 6. Sulijan 7. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Untuk Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT) melawan: Gubernur Jawa Tengah (Untuk Selanjutnya disebut TERGUGAT) Dan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk (Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI) Dengan Objek Sengketa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Tim Advokasi Peduli Lingkungan Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang, Kode Pos 50256

Semarang, 2 April 2015 Perihal: Kesimpulan

Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara No. 064/G/2014/PTUN Smg di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89 Semarang Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang memilih domisili hukum di Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang, Kode Pos 50256, yaitu: Muhnur, S.H., Evarisan, S.H., M.H., Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., Tandiono Bawor Purbaya, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Mualimin Pardi Dahlan, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Asep Mufti, S.H., Eko Roesanto Fiaryanto, S.H.,M.H., dan Zainal Arifin, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2014, dan memberikan kuasa kepada Alvon Kurnia Palma, S.H., Bahrain, S.H., Ridwan Bakar, S.H., M. Ainul Yaqin, S.H.I., Wahyu Nandang Herawan, S.H., dan Syamsul Munir, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2014, bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan kesimpulan atas perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg. Mengawali kesimpulan ini, kiranya patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kesehatan bagi kita semua, hingga kita semua bisa melalui proses persidangan yang cukup panjang. Kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menangani perkara nomor 064/G/2014/PTUN.Smg yang telah menyidangkan perkara a quo dan terus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya. Semoga melalui proses panjang dan melelahkan ini, serta ditutup dengan kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim dapat

2

menggunakan kemampuan, hati nurani dan keadilan dalam memberikan pertimbangan serta putusan perkara a quo. Kami juga berterima kasih kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, termasuk di dalamnya para kuasa hukum masing-masing pihak yang telah mengikuti proses persidangan ini dengan baik dan lancar. Semoga proses yang telah dijalani ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perkara ini, Kami menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Watuputih Kabupaten Rembang oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk -. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembangunan merupakan suatu usaha yang memerlukan kerja sama raksasa yang meliputi berbagai bidang yang jalin-menjalin (vide: Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Jakarta, 1981, hal. 131). Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial yang terencana lebih nampak lagi apabila diperhitungkan pula akibat-akibat yang harus ditanggulangi. Sejak terjadi proses pengeksploitasian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup atas nama pembangunan yang berakibat pada kehancuran dan kepunahan nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalam alam. Sehingga dengan cepat terjadi penurunan daya dukung lingkungan serta kerusakan lingkungan, termasuk berkurangnya dan hilangnya keanekaragaman hayati [biodiversity]. Menurut Muladi: Sumber daya alam [SDA] menjadi aspek yang sangat penting karena Indonesia adalah negara yang “basis ekonominya” tergantung dari sumber daya alam. Komoditas yang diekspor sebagian besar adalah sumber daya alam, baik berupa kayu, minyak, timah, biji besi dan bahan tambang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam selama ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, sumber daya alam dipandang sebagai aset untuk mengeruk devisa sebesar-besarnya dengan kurang memperdulikan kelestariannya. (vide:Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam: Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan; Urgensi dan Prioritas, ICEL, Jakarta, 1999, hal. 2) Berdasarkan Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan RembangKabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditemukan jumlah debit yang terukur di lapangan. Dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil adalah 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik sehingga akan menghasilkan air sejumlah 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian.

3

Hal ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat akan air yang rata-rata membutuhkan 15 – 20 liter/hari/orang. Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata air Sumber Semen menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013). Kebutuhan air tersebut sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak – Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan. Oleh karena itu, dalam kasus ini mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan azas In Dubio Pro Natura guna melindungi kawasan karst dan CAT Watuputih yang menjadi tempat penyimpanan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep perlindungan lingkungan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Pengelolaan yang berorientasi hanya pada manusia dan bermotif ekonomi ternyata sangat merusak lingkungan hidup. Bahkan cenderung mengabaikan hak-hak makhluk hidup lain. Hakim Agung Takdir Rahmadi banyak menyinggung tentang penghargaan manusia terhadap hak-hak makhluk hidup lain. “Ada legal right for natural objects,” sebuah pernyataan yang mendukung dan mendorong penerapan doktrin in dubio pro natura. Jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Dalam hukum pidana dikenal doktrin in dubio pro reo, yang berarti jika ada keraguraguan mengenai suatu hal, hakim harus menjatuhkan hukuman yang meringankan terdakwa. Doktrin ini terutama digunakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang dirumuskan dalam Dekralasi Rio. Pembuktian kerusakan lingkungan harus merujuk pada mekanisme pro justisia. Tetapi jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan. Bagi Takdir, langkah-langkah perlindungan lingkungan tetap perlu dilakukan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah tentang dampak negatif suatu rencana kegiatan. Meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar yang diperoleh dengan membiarkan kerusakan, alasan itu tak dapat dibenarkan. Alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar pandangan bahwa perlindungan lingkungan tidak perlu. Bahwa

4

dalam kegiatan-kegiatan yang sangat beresiko, perlindungan lingkungan tetap harus dikedepankan. Mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, penting bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Karenanya, dalam kesimpulan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar menggunakan fakta-fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, pengetahuan, hati nurani, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Selanjutnya, agar sistematis, maka kesimpulan ini akan dibagi menjadi sub bagian sebagai berikut: I. Fakta dan Analisa Persidangan I.1. Para Penggugat memiliki legal standing I.2. Pegunungan Watu putih sudah ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) I.3. Bentang Alam Kars dan Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah Kawasan Lindung Geologi; I.4. Keputusan A-quo Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyalahgunaan, serta Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; I.5. Keputusan A-quo Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik I.6. Alat Bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan, tidak berdasar dan/atau justru memperkuat dalil Para Penggugat II. Kesimpulan III. Permohonan I. Fakta dan Analisa Persidangan a. Bahwa hal–hal yang telah dikemukakan dalam gugatan dan replik PARA PENGGUGAT mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini; b. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dan duplik TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, kecuali yang diakuinya secara tegas;

5

c. Bahwa pada intinya, perkara Tata Usaha Negara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg adalah Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan sebagai berikut: Peraturan yang bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Airjo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Presiden

Pokok Alasan Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah

Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi

Keputusan a-quo mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi

6

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukkan untuk industri pertambangan besar

d. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, KTUN Objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebagaimana yang tertuang dalam asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas; e. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan sebanyak 56 bukti surat yang terangkum dalam P.1 hingga P.46 yang kesemuanya telah dibubuhkan materai secukupnya sehingga sah menurut hukum. Kami juga sudah menghadirkan saksi dan ahli yang keteranganya ada di lampiran yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, f. Bahwa alat bukti diatas memperkuat gugatan PARA PENGGUGAT dan membuktikan dalil-dalil pada gugatan serta replik, yang jika diuraikan sebagai berikut: I.1. Para Penggugat Memiliki Legal Standing a. Bahwa dalam proses persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan alat bukti tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

7

KODE BUKTI P.1 Anggaran Dasar Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia, Nomor 11, tertanggal 10 Maret 1983, dibuat oleh kantor Notaris Doctorandus Haji Erwal Gewang, SH. di Jakarta. P.2

P.3

P.4

Akta Pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia Nomor :05, yang dibuat Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2007. Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 4, yang dibuat oleh Arman Lany, SH., Notaris Di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2007;

Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C2HT.01.02.A-3307 tertanggal 6 Agustus 2007 yang terdapat

MEMBUKTIKAN Membuktikan bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia didirikan pada tanggal 15 Oktober 1982 dimana tujuan didirikan yayasan tersebut adalah mendorong peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional. Membuktikan bahwa Akta Pendirian Yayasan ini pada pasal 2 menyatakan tentang maksud dan tujuan didirikan Yayasan, yaitu mendorong peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional. Perubahan pada halaman 4, halaman 5, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Akta ini merupakan tindak lanjut dari Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Umum Nomor : C2-HT.01.02.A-3307 tertanggal 24 Mei 2007. Dalam pasal 3 huruf C disebutkan tujuan Yayasan Walhi adalah “menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya”. Surat ini membalas surat dari Notaris tentang perubahan perbaikan akta. Selanjutnya memerintahkan kepada Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk mengirimkan Akta Perbaikan Yayasan dalam jangka waktu 30 hari;

8

P.5

P.6

P.7

dalam Lampiran Salinan Akta Nomor : 4 Tanggal 27 Agustus 2007, Perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 2898. HT.01.02.TH 2007, tetanggal 10 September 2007, perihal pengesahan pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia Akta Pernyataan keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 04, yang dibuat oleh Armany Lany, S.H pada tanggal 17 Juni 2008.

Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Surat Nomor : AHU-AH.01.08426, tertanggal Jakarta 11 Juli 2008, Perihal : Surat dari

Surat Keputusan Ini Memutuskan Bahwa : Menetapkan Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berkedudukan Di Jakarta. Surat Keputusan ditandatangani atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia DR. Syamsudin Manan Sinaga, S.H., M.H. Surat Keputusan Sekaligus Memberikan Dasar Penetapan Badan Hukum Yayasan; Akta ini menyatakan perubahan pengurusan terhadap diri Chalid Muhammad, Muhammad Ridha, Farah Sofa, Yuliana Erasmus Dan Sofwan Yang Masing-Masing Dan Berturut-Turut Selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Dan Anggota Yayasan, Serta Mengangkat Berry Nahdian Forqan, Tegar M Erwin Usman, Muhammad Fadli, Muhammad Teguh Surya, masingmasing dan berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Yayasan. Pemberitahuan Dirjen AHU Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008, telah diterima dan dicatat oleh Dirjen AHU.

9

P.8

P.9

P.10

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tentang perubahan susunan Pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Walhi. Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Nomor : AHU.2-AH.01.0913641, Jakarta 28 November 2011, Perihal : Pemberitahuan Perubaan Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nomor : 01, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 3 Agustus 2012. Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Surat Ini Merupakan Balasan Dari Surat Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia Yang Menanyakan Tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Surat Ini Menyatakan Bahwa Perubahan Pembina, Pengawas Dan Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Telah Tercatat Dalam Daftar Yayasan dengan Nomor : AHU-AH.01.08-426 tanggal 11 Juli 2008;

Akta Ini Menyatakan Pergantian Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Pengawas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Surat Ini Merupakan Balasan Dari Kantor Notaris Arman Lany Nomor 141/Lap/Not.Al/VIII/2012 Tanggal 06 Agustus 2012, Dengan Ini Memberitahukan Bahwa

10

P.11

Umum, Surat Nomor : AHUAH.01.06-679 Tertanggal 11 September 2012, Yang Ditandatangani Oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, Dan Pengawas Yayasan Walhi Sesuai Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2012. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [PPLH].

Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta 01 tanggal 03 Agustus 2012 telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan.

Membhuktikan Bahwa hak gugat organisasi yang diatur dalam Pasal 1 (27), Pasal 92 (1), Pasal 92 (3) Undang-undang 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Walhi sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Bahwa selama persidangan PARA TERGUGAT selain menyerahkan bukti tertulis juga menghadirkan saksi dan keterangan ahli, adapun untuk memperkuat dali bahwa PARA TERGUGAT memiliki hak gugat (legal standing), ahli yang dihadirkan adalah Dr. Riawan Tjandra, yang menerangkan bahwa baik NGO maupun individu memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam kasus lingkungan; c. Bahwa PENGGUGAT I sampai PENGGUGAT VI telah memiliki legal standing berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 (1) menyatakan : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

11

kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. d. Bahwa selain menghadirkan ahli PENGGUGAT VII juga menyertakan bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.5) yang mana pada intinya adalah bukti-bukti tersebut menerangkan tentang kedudukan hukum PENGGUGAT VII sebagai organisasi Lingkungan Hidup yang sudah berdiri dan aktif melakukan kegiatan advokasi penyelamatan lingkungan; e. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT VII didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka (27), berbunyi sebagai berikut: Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1), berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (3), berbunyi: Organisasi lingkungan hidup dapatmengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggarandasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun. f. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas baik bukti tertulis maupun bukti keterangan ahli PARA PENGGUGAT mempunyai hak gugat (legal standing) untuk mengajukan gugatan perkara a

quo;

12

I.2.

Pegunungan Watu putih sudah ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) a. Bahwa dalam proses persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan alat bukti tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: KODE BUKTI P.13 Hasil Penelitian Air Bawah Tanah Gunung Watuputih dan sekitarnya Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang oleh Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah. P.14 Kajian Potensi Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang Jawa Tengah. (Kajian Ini Juga Telah Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Kebumian Ke-7 dan Simposium Pendidikan Geologi Nasional di Yogyakarta pada 3031 Oktober 2014)

MEMBUKTIKAN Membuktikan bahwa dalam kajian ini menyimpulkan Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Membukitikan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih sebagai kawasan Karst dimana aquifer air masih berjalan sangat baik. Di kawasan tersebut (pada saat kajian dilakukan) ditemukan 49 goa yeng tersebar dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Selain itu juga terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang.

13

P.19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Pasal 25 ayat (1)

P.20

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

P.21

P.22

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Membuktikan bahwa konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah. Sementara tindakan konservasi yang menjadi mandat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air TIDAK termasuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Keputusan A-quo yaitu: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi, dan kelima, membangun jalan tambang. Membuktikan bahwa Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah, dengan demikian bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi Membuktikan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah (yang dalam aturan lain disebutkan sebagai kawasan lindung geologi) adalah kawasan lindung Nasional. Membuktikan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi. Bahwahasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 (Vide P.13) menunjukkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan

14

P.25

sungai bawah tanah. Oleh karena itu, Keputusan a-quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Daerah Membuktikan bahwa dalam pasal 30, Jawa Tengah Nomor pasal 31, pasal 40, pasal 60, pasal 63, 6 Tahun 2010 tentang peraturan ini menerangkan Cekungan Rencana Tata Ruang Air Tanah Watuputih adalah kawasan Wilayah Provinsi imbuhan air yang merupakan bagian Jawa Tengah Tahun dari kawasan lindung geologi yang 2010 – 2030. seharusnya dilindungi.

P.26

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031.

P.29

Surat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, Nomor: 01/JMPPKR/III/2014, kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Geologi Kementrian ESDM RI, Perihal: Konfirmasi Data

Membuktikan bahwa dalam Pasal 19 aturan ini menyebutkan Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi. Sementara itu, bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini JAUH LEBIH BESAR dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) peraturan ini yaitu seluas 205 ha; Bahwa Warga Yang Tergabung Dalam JMPPK Rembang Telah Melayangkan Surat Kepada Badan Geologi Untuk Meminta Informasi Terkait Batas-batas Cekungan Air Tanah Watuputih Yang Ada Di Rembang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011

15

P.30

P.31

P.32

Koordinat Batas CAT Watuputih dalam Kepres RI No 26 tahun 2011, tertanggal 3 Maret 2014. Surat Badan Geologi Kementrian ESDM Nomor: 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementrian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014.

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi tentang batas CAT Watuputih yang dimohonkan oleh JMPPK yang didalamnya dilampirkan Data Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Bahwa surat ini beserta lampirannya dikirimkan ke JMPPK melalui akun email Pusat Komunikasi Publik Kementrian ESDM. Data Keadaan Umum Bahwa dalam data ini digambarkan Cekungan Air Tanah secara detail batas-batas CAT (CAT) Watuputih Watuputih. Didalamnya juga (Lampiran Surat Badan dilampirkan peta morfologi, peta Geologi Kementrian geologi, serta peta hidrogeologi yang ESDM Nomor: menjelaskan keadaan CAT watuputih. 1855/40/BGL/2014, Bahwa data ini juga menerangkan Kepada Sekjend sebaran mata air dikawasan CAT yang Kementrian ESDM RI, selama ini berfungsi memenuhi Perihal: Data Koordinat kebutuhan warga. Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 Bahwa dengan demikian Bukti April 2014, Yang P.31 membuktikan batas-batas berisi Keadaan Umum Cekungan Air Tanah Watuputih Cekungan Air Tanah secara detail yang dapat dijadikan (CAT) Watuputih.) rujukan dalam penyusunan peta serta pembuatan kajian, penelitian, dan perbandingan kritis terhadap dokumendokumen yang terdapat dalam Keputusan a-quo. Surat Badan Geologi Bahwa Badan geologi telah Kementrian ESDM mengirimkan surat yang ditujukan RI Nomor: kepada Gubernur Jawa Tengah yang 3131/05/BGL/2014, menegaskan bahwa untuk menjaga

16

P.33.a

kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014. Laporan Kunjungan Lapangan CAT Watuputih di Kabupaten Rembang pada tanggal 26-29 Juni 2014, oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementrian ESDM

kelestarian akuifer CAT watuputih, maka agar TIDAK ADA kegiatan penambangan di batu gamping di Kawasan CAT watuputih.

Dengan demikian Bukti P.33.a dan P.33.b yang memaparkan terdapatnya ciri dan karakteristik karst di kawasan CAT watuputih, telah secara nyata membuktikan CAT Watuputih termasuk dalam kategori karst yang merupakan kawasan Lindung Geologi yang harus dilindungi dari kegiatan budidaya termasuk penambangan sebagaimana keputusan a-qou.

(Lampiran Surat Badan Geologi Kementrian ESDM RI Nomor: 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014) P.33.b

P.34

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst Daftar temuan Goa, Mata Air, Ponor, dan Sumur hasil survey dan pemetaan partisipatif masyarakat bersama

Bahwa warga (yang tergabung dalam JMPPK Rembang) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) telah melakukan Survey lapangan dan Pemetaan partisipatif di kawasan CAT Watuputih. Dari

17

Acintyacunyata Speleol Survey yang dilakukan warga ogical Club (ASC). menemukan 44 Ponor, 74 Goa, 128 Mata Air, dan 52 Sumur yang tersebar di kawasan CAT Watuputih. Bahwa keberadaan Ponor, Goa, Mata Air, dan sumur merupakan ciri-ciri Kawasan Karst. P.35

Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, dan Ponor

Bahwa Peta ini merupakan hasil overlay kawasan CAT Watuputih (Vide P.31) dengan data hasil temuan (survey) warga bersama ASC (vide P.34) Bahwa dari peta ini dapat dilihat sebaran Ponor, Mata air, Goa, dan sumur yang berada di Kawasan CAT Watuputih. Dengan demikian Bukti P.35 membuktikan bahwa CAT Watuputih merupakan Kawasan Karst.

P.36.a

P.36.b

P.36.c

Peta Lokasi Pengamatan dan Pengambilan Sempel Lingkungan

Bahwa Bukti P.36.a merupakan lampiran dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis damp[ak Lingkungan (KA-ANDAL) yang didalamnya terdapat koordinat batas-batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (persero) Tbk. Peta Cekungan Air Bahwa bukti P.36.b dan P.36.c Tanah (CAT) merupakan peta hasil overlay kawasan Watuputih Beserta CAT Watuputih (Vide P.31) dengan Sebaran Goa, Mata data hasil temuan (survey) warga Air, Sumur, Ponor, bersama ASC (vide P.34), serta Izin Dan Batas Izin Usaha Usaha Pertambangan PT Semen Pertambangan PT Gresik (Persero) Tbk (vide P.36.a) Semen Gresik (Persero) Tbk. Bahwa dari overlay peta tersebut telah secara nyata membuktikan: 1. Bahwa Izin Usaha Peta Cekungan Air

18

P.38.a P.38.b

P.38.c P.38.d

P.39

Tanah (CAT) Pertambangan PT Semen Watuputih Beserta Gresik (Persero) Tbk. berada Sebaran Goa, Mata di dalam Kawasan CAT Air, Sumur, Ponor, Watuputih; Dan Batas Izin Usaha 2. Bahwa terdapat 22 Ponor, 3 Pertambangan PT Goa, dan 4 Mata Air yang Semen Gresik berada di dalam Izin Usaha (Persero) Tbk. detail Pertambangan PT Semen dengan keterangan Gresik (Persero) Tbk. tata guna lahan Bahwa dengan demikian secara nyata Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Berada di Kawasan CAT watuputih yang merupakan Kawasan Karst dan sudah semestinya keputusan a-qou dibatalkan karena kegiatan usaha sebagaimana keputusan a-quo tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi yang harus dilindungi dari segala kegiatan budidaya termasuk pertambangan. Foto Ponor Bahwa P.38.a merupakan Ponor yang terdapat dalam IUP Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Foto Goa Bahwa P.38.b terdapat gambar goa Puthok, goa nwiyu, dan Goa ngendongan. Goa wiyu dan goa ngendongan menunjukan stalaktif yang masih aktif, artinya goa tersebut termasuk goa basah. Foto Mata Air Bahwa P.38.c terdapat gambar mata air yang berada di dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk Daftar Ponor, goa, Bahwa bukti P.38.a s/d P.38.d dan Mata air yang membuktikan keberadaan Ponor masuk dalam IUP Goa dan mata air yang berada di PT Semen Gresik CAT Watuputih. (Persero) Tbk. Video tentang Bahwa bukti P.39 Menggambarkan Cekungan Air Tanah ponor, mata air, goa, hasil survey dan

19

(CAT) Karst watuputih di kabupaten rembang

P.41

pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga. Hasil temuan warga tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkan keseesuaiannya dengan karakteristik dan ciri-ciri kawasan karst.

Selaian itu dalam bukti tersebut juga menggambarkan hubungan mata air, goa, dan ponor, dengan keterbutuhan warga yang berada di kawasan CAT Karst watuputih. Surat Rekomendasi Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini Komisi Nasional Hak (Bukti P.41) KOMNAS HAM Asasi Manusia menyampaikan kesimpulan (KOMNAS HAM diantaranya: RI) kepada Jaringan 1. Pemerintah pusat dan pemerintah Masyarakat Peduli daerah didalam mengeluarkan Izin Pegunungan Lingkungan terhadap Perusahaan Kendeng (JMPPK) Semen di Kabupaten Rembang (PT. Rembang Nomor: Semen Indonesia) kurang 0.679/K/PMT/II/20 memperhatikan fungsi dan peran 15 Perihal: penting dari Kawasan Cekungan Air Rekomendasi Tanah (CAT) Watuputih untuk Perlindungan konservasi sumber daya air dan sumber Kawasan Bentang daya hayati; Alam Karst dan 2. Dipelihara dan dilindunginya kawasn Cekungan Mata Air karst dan CAT akan menjamin untuk Pemenuhan penghormatan, pemenuhan, dan dan Perlindungan hak perlindungan hak atas air setiaporang atas Air. sebagai bagian penting dari perlindungan hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi, UU tentang HAM, UU tentang sumber daya air, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 65/154 tanggal 29 Juli 2010; 3. Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disuse oleh PT Semen Indonesia di kabupaten

Rembangdiduga tidak memasukkan data-data tentang ponor serta fungsi kawasan karst dan cekungan

20

airt tanah sebagai kawasan lindung sumber daya air yang telah dimanfaatkan oleh ribuan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi, dan irigasi;

4. Pemerintah dan investor masih memandang kawasan cekungan air tanah sebagai penyedia bahan baku untuk industry semen an sich; 5. Pemaksaan terhadap pendirian pabriksemen dan penambangan bahan baku semen di kawasan cekungan air tanah di kabupaten Rembang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM khususnya hak atas air. Melalu surat ini, KOMNAS HAM juga meminta warga untuk mempertimbangkan untuk memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg di PTUN semarang untuk menghadirkan KOMNAS HAM untuk kmemberikan pendapat dalamperspektif HAM (Amicus

Curiae). P.46

Anggaran Dasar Organisasi Acintyacunyata Speleological Club (ACS) Nomor 01, tertanggal 31 Desember 2014 dibuat oleh kantor Notaris Nur Indah Nidiasari, S.H,.M.Kn. di Kabupaten Bantul.

Membuktikan bahwa ASC adalah organisasi yang bersifat keilmuan dan profesi yang legal (sah secara hokum). Dengan demikian penelitian serta kajian mngenai karst dan kegoaan di kawasan CAT watuputih Rembang adalah penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara hukum.

b. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan ahli yaitu Heru Hendrayana yang menerangkan bahwa Pegunungan Watuputih yang terdapat di Kabupaten Rembang merupakan Cekungan Air Tanah

21

(CAT) Watuputih yang di sekitarnya terdapat kawasan imbuhan air atau kawasan resapan air; c. Bahwa berdasarkan bukti P.20, P.25, dan P.26 serta fakta di persidangan, tidak satupun bukti tertulis maupun bukti saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi melakukan bantahan terhadap dalil PARA PENGGUGAT terkait Kawasan Pegunungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah; d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti P19, P20, P22, P25, P26 serta keterangan yang disampaikan oleh ahli Heru Hendrayana, menguatkan dalil PARA PENGGUGAT bahwa cekungan air tanah adalah kawasan yang harus dikonservasi; e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti P. 29, P. 30, P. 31, P. 32, P. 33a, P. 36c serta keterangan yang diberikan oleh Heru Hendrayana, ditemukan fakta secara meyakinkan bahwa KTUN Objek Sengketa berada di dalam kawasan CAT Watuputih; f. Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan demikian KTUN Objek sengketa berada di kawasan CAT Watuputih yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan dan merupakan kawasan yang harus dikonservasi. I.3.

Bentang Alam Kars dan Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah Kawasan Lindung Geologi a. Bahwa dalam proses persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan alat bukti tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: KODE BUKTI P.13 Hasil Penelitian Air Bawah Tanah Gunung Watuputih dan sekitarnya Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang oleh Dinas Pertambangan Provinsi Jawa

MEMBUKTIKAN Membuktikan bahwa dalam kajian ini menyimpulkan Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah.

22

P.14

Tengah. Kajian Potensi Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang Jawa Tengah. (Kajian Ini Juga Telah Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Kebumian Ke-7 dan Simposium Pendidikan Geologi Nasional di Yogyakarta pada 3031 Oktober 2014)

P.19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Pasal 25 ayat (1)

P.20

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

Membuktikan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih sebagai kawasan Karst dimana aquifer air masih berjalan sangat baik. Di kawasan tersebut (pada saat kajian dilakukan) ditemukan 49 goa yeng tersebar dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Selain itu juga terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang. Membuktikan bahwa konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah. Sementara tindakan konservasi yang menjadi mandat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air TIDAK termasuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Keputusan A-quo yaitu: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi, dan kelima, membangun jalan tambang. Membuktikan bahwa Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah, dengan demikian

23

P.21

P.22

P.25

P.26

2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi Membuktikan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah (yang dalam aturan lain disebutkan sebagai kawasan lindung geologi) adalah kawasan lindung Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Membuktikan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi. Bahwahasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 (Vide P.13) menunjukkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Oleh karena itu, Keputusan a-quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Daerah Membuktikan bahwa dalam pasal 30, Jawa Tengah Nomor pasal 31, pasal 40, pasal 60, pasal 63, 6 Tahun 2010 peraturan ini menerangkan Cekungan tentang Rencana Tata Air Tanah Watuputih adalah kawasan Ruang Wilayah imbuhan air yang merupakan bagian Provinsi Jawa Tengah dari kawasan lindung geologi yang Tahun 2010 – 2030. seharusnya dilindungi. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun

Membuktikan bahwa dalam Pasal 19 aturan ini menyebutkan Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi.

24

2011 – 2031.

P.29

P.30

P.31

Surat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, Nomor: 01/JMPPKR/III/2014, kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Geologi Kementrian ESDM RI, Perihal: Konfirmasi Data Koordinat Batas CAT Watuputih dalam Kepres RI No 26 tahun 2011, tertanggal 3 Maret 2014. Surat Badan Geologi Kementrian ESDM Nomor: 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementrian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014.

Sementara itu, bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini JAUH LEBIH BESAR dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) peraturan ini yaitu seluas 205 ha; Bahwa Warga Yang Tergabung Dalam JMPPK Rembang Telah Melayangkan Surat Kepada Badan Geologi Untuk Meminta Informasi Terkait Batas-batas Cekungan Air Tanah Watuputih Yang Ada Di Rembang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi tentang batas CAT Watuputih yang dimohonkan oleh JMPPK yang didalamnya dilampirkan Data Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Bahwa surat ini beserta lampirannya dikirimkan ke JMPPK melalui akun email Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM. Data Keadaan Bahwa dalam data ini digambarkan Umum Cekungan Air secara detail batas-batas CAT

25

Tanah (CAT) Watuputih (Lampiran Surat Badan Geologi Kementrian ESDM Nomor: 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementerian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014, Yang berisi Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.)

P.32

P.33.a

Watuputih. Didalamnya juga dilampirkan peta morfologi, peta geologi, serta peta hidrogeologi yang menjelaskan keadaan CAT Watuputih. Bahwa data ini juga menerangkan sebaran mata air dikawasan CAT yang selama ini berfungsi memenuhi kebutuhan warga.

Bahwa dengan demikian Bukti P.31 membuktikan batas-batas Cekungan Air Tanah Watuputih secara detail yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan peta serta pembuatan kajian, penelitian, dan perbandingan kritis terhadap dokumendokumen yang terdapat dalam Keputusan a-quo. Surat Badan Geologi Bahwa Badan geologi telah Kementrian ESDM mengirimkan surat yang ditujukan RI Nomor: kepada Gubernur Jawa Tengah yang 3131/05/BGL/2014, menegaskan bahwa untuk menjaga kepada Gubernur kelestarian akuifer CAT watuputih, Jawa Tengah, Perihal: maka agar TIDAK ADA kegiatan Tanggapan Rencana penambangan di batu gamping di Penambangan Batu Kawasan CAT watuputih. Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014. Laporan Kunjungan Dengan demikian Bukti P.33.a Lapangan CAT dan P.33.b yang memaparkan Watuputih di terdapatnya ciri dan karakteristik Kabupaten Rembang karst di kawasan CAT watuputih, pada tanggal 26-29 telah secara nyata membuktikan Juni 2014, oleh Pusat CAT Watuputih termasuk dalam Sumber Daya Air kategori karst yang merupakan Tanah dan Geologi kawasan Lindung Geologi yang Lingkungan, Badan harus dilindungi dari kegiatan Geologi, Kementrian budidaya termasuk penambangan ESDM sebagaimana keputusan a-quo.

26

(Lampiran Surat Badan Geologi Kementrian ESDM RI Nomor: 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014) P.33.b

P.34

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst Daftar temuan Goa, Mata Air, Ponor, dan Sumur hasil survey dan pemetaan partisipatif masyarakat bersama Acintyacunyata Speleol ogical Club (ASC).

Bahwa warga (yang tergabung dalam JMPPK Rembang) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) telah melakukan Survey lapangan dan Pemetaan partisipatif di kawasan CAT Watuputih. Dari Survey yang dilakukan warga menemukan 44 Ponor, 74 Goa, 128 Mata Air, dan 52 Sumur yang tersebar di kawasan CAT Watuputih. Bahwa keberadaan Ponor, Goa, Mata Air, dan sumur merupakan ciri-ciri Kawasan Karst.

P.35

Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, dan Ponor

Bahwa Peta ini merupakan hasil overlay kawasan CAT Watuputih (Vide P.31) dengan data hasil temuan (survey) warga bersama ASC (vide P.34) Bahwa dari peta ini dapat dilihat sebaran Ponor, Mata air, Goa, dan sumur yang berada di Kawasan CAT

27

Watuputih. Dengan demikian Bukti P.35 membuktikan bahwa CAT Watuputih merupakan Kawasan Karst. P.36.a

P.36.b

P.36.c

Peta Lokasi Pengamatan dan Pengambilan Sempel Lingkungan

Bahwa Bukti P.36.a merupakan lampiran dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis damp[ak Lingkungan (KA-ANDAL) yang didalamnya terdapat koordinat batas-batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (persero) Tbk. Peta Cekungan Air Bahwa bukti P.36.b dan P.36.c Tanah (CAT) merupakan peta hasil overlay kawasan Watuputih Beserta CAT Watuputih (Vide P.31) dengan Sebaran Goa, Mata data hasil temuan (survey) warga Air, Sumur, Ponor, bersama ASC (vide P.34), serta Izin Dan Batas Izin Usaha Usaha Pertambangan PT Semen Pertambangan PT Gresik (Persero) Tbk (vide P.36.a) Semen Gresik (Persero) Tbk. Bahwa dari overlay peta tersebut telah secara nyata membuktikan: 3. Bahwa Izin Usaha Peta Cekungan Air Pertambangan PT Semen Tanah (CAT) Gresik (Persero) Tbk. berada Watuputih Beserta di dalam Kawasan CAT Sebaran Goa, Mata Watuputih; Air, Sumur, Ponor, Dan Batas Izin Usaha 4. Bahwa terdapat 22 Ponor, 3 Goa, dan 4 Mata Air yang Pertambangan PT berada di dalam Izin Usaha Semen Gresik Pertambangan PT Semen (Persero) Tbk. detail Gresik (Persero) Tbk. dengan keterangan Bahwa dengan demikian secara tata guna lahan nyata Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Berada di Kawasan CAT watuputih yang merupakan Kawasan Karst dan sudah semestinya keputusan a-qou dibatalkan karena kegiatan usaha sebagaimana keputusan a-quo

28

P.37.a

P.37.b

Daftar tanda tangan warga Rembang Tolak Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia tertanggal 10 Desember 2014; Rekomendasi hasil dialog terbuka “Dampak Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Rembang” oleh Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia di Lasem pada tanggal 10 Oktober 2014.

tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi yang harus dilindungi dari segala kegiatan budidaya termasuk pertambangan. Bahwa dalam bukti P.37.a terdapat 2.501 (Dua ribu Lima ratus satu) warga Rembang yang terlibat melakukan penandatanganan terkait penolakan pendirian Pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia. Bahwa Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia adalah perkumpulan (majelis) yang berisi para ulama termasuk di kabupaten Rembang. Secara cultural dan sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap ulama sangatlah besar, sehingga ulama memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rembang. bukti P.37.b didalamnya berisi rekomendasi kepada Bupati dan Gubernur untuk memerintahkan PT semen Indonesia agar menghentikan aktivitas proyek pembangunan pabrik semen di gunem dan menarik semua alat berat. \ Bahwa Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29

Bahwa dengan demikian bukti P.37.a dan P.37.b membuktikan terbitnya keputusan a-qou telah secara nyata terbit tanpa adanya kehendak masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber daya air dari CAT Watuputih. Oleh karena itu berdasarkan asas akuntabilitas ini sudah selayaknya keputusan aquo dibatalkan. P.38.a

Foto Ponor

P.38.b

Foto Goa

P.38.c

Foto Mata Air

P.38.d

Daftar Ponor, goa, dan Mata air yang masuk dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Video tentang Cekungan Air Tanah (CAT) Karst watuputih di kabupaten rembang

P.39

Bahwa P.38.a merupakan Ponor yang terdapat dalam IUP Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Bahwa P.38.b terdapat gambar goa Puthok, goa nwiyu, dan Goa ngendongan. Goa wiyu dan goa ngendongan menunjukan stalaktif yang masih aktif, artinya goa tersebut termasuk goa basah. Bahwa P.38.c terdapat gambar mata air yang berada di dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk Bahwa bukti P.38.a s/d P.38.d membuktikan keberadaan Ponor Goa dan mata air yang berada di CAT Watuputih. Bahwa bukti P.39 Menggambarkan ponor, mata air, goa, hasil survey dan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga. Hasil temuan warga tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkan keseesuaiannya dengan karakteristik dan ciri-ciri kawasan karst. Selaian itu dalam bukti tersebut juga menggambarkan hubungan mata air, goa, dan ponor, dengan keterbutuhan warga yang berada di kawasan CAT Karst watuputih.

30

P.41

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) kepada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang Nomor: 0.679/K/PMT/II/20 15 Perihal: Rekomendasi Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst dan Cekungan Mata Air untuk Pemenuhan dan Perlindungan hak atas Air.

Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini (Bukti P.41) KOMNAS HAM menyampaikan kesimpulan diantaranya: 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam mengeluarkan Izin Lingkungan terhadap Perusahaan Semen di Kabupaten Rembang (PT. Semen Indonesia) kurang memperhatikan fungsi dan peran penting dari Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih untuk konservasi sumber daya air dan sumber daya hayati; 7. Dipelihara dan dilindunginya kawasn karst dan CAT akan menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak atas air setiaporang sebagai bagian penting dari perlindungan hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi, UU tentang HAM, UU tentang sumber daya air, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 65/154 tanggal 29 Juli 2010; 8. Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten

Rembangdiduga tidak memasukkan data-data tentang ponor serta fungsi kawasan karst dan cekungan airt tanah sebagai kawasan lindung sumber daya air yang telah dimanfaatkan oleh ribuan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi, dan irigasi;

9. Pemerintah dan investor masih memandang kawasan cekungan air tanah sebagai penyedia bahan baku untuk industry semen an sich; 10. Pemaksaan terhadap pendirian pabriksemen dan penambangan bahan

31

baku semen di kawasan cekungan air tanah di kabupaten Rembang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM khususnya hak atas air. Melalu surat ini, KOMNAS HAM juga meminta warga untuk mempertimbangkan untuk memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg di PTUN semarang untuk menghadirkan KOMNAS HAM untu kmemberikan pendapat dalamperspektif HAM (Amicus

Curiae). P.42.a

P.42.b

P.42.c P.43

Video tentang seruan penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir atas wawancara KH. A. Musthofa Bisri tentang Pabrik Semen di Rembang.

Membuktikan bahwa adanya dukungan dari tokoh masyarakat terhadap perjuangan masyarakat dalammenolak pertambangan oleh PT Semen Indonesia. Bukti P.42.a juga membuktikan bahwa kebijakan pertambangan yang ada di Kabupaten Rembang khususnya rencana kegiatan pertambangan dan pendirian pabrik oleh PT Semen Indonesia merupakan kebijakan secara sepihak yang mengabaikan peran serta masyarakat termasuk pengabaian terhadap pendapat tokoh masyarakat. Video (cuplikan) Membuktikan bahwa pertambangan Paralaya Karst Jawa – oleh perusahaan semen yang telah Eps.Citeureup berjalan memiliki dampak yang merugikan masyarakat di sekitar area pertambangan. Video yang berjudul “Samen vs Semen” Kliping Berita Membuktikan bahwa pertambangan Kompas dengan semen di pulau jawa (termasuk judul: “Pulau Jawa pertambangan semen oleh PT Semen Diambang Krisis: Indonesia di Rembang) tidak RPJMN memenuhi daya dukung lingkungan

32

Pembangunan tidak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem”. terbit

P.46

pada tanggal 11 Maret 2015 pada kolom Iptek (Lingkungan & Kesehatan) Anggaran Dasar Organisasi Acintyacunyata Speleological Club (ACS) Nomor 01, tertanggal 31 Desember 2014 dibuat oleh kantor Notaris Nur Indah Nidiasari, S.H,.M.Kn. di Kabupaten Bantul.

yang akan berakibat pada potensi rusaknya ekosistem yang selama ini mencukupi kebutuhan masyarakat.

Membuktikan bahwa ASC adalah organisasi yang bersifat keilmuan dan profesi yang legal (sah secara hukum). Dengan demikian penelitian serta kajian mngenai karst dan kegoaan di kawasan CAT Watuputih Rembang adalah penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara hukum.

b. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan yang ditunjukkan dengan slide peta milik ahli TERGUGAT II INTERVENSI yaitu Heru Hendrayana, menyatakan: Pegunungan Watuputih yang terdapat di Kabupaten

Rembang merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang di sekitarnya terdapat kawasan imbuhan air atau kawasan resapan air. Kawasan imbuhan air adalah kawasan resapan air, yang berasal dari air hujan dan air-air lain yang berada di zona permukaan atau Zona Vados, yang kemudian diserap ke dalam tanah dan disimpan dalam zona akuifer;

c. Bahwa keterangan ahli yang dihadirkan PARA PENGGUGAT yaitu Budi Bramantyo, menyatakan: jika kawasan karst ini ditambang, maka

akan membuka lapisan permukaan yang akan memungkinkan air masuk lebih banyak, tetapi akan hilang dengan cepat sehingga air di bawah kawasan karst yang sudah terkumpul selama ribuan tahun, dengan adanya penambangan akan hilang dalam sekejap.

saksi Suwater menerangkan: berdasarkan penelusuran goa yang dilakukan beberapa warga Desa Tegaldowo dengan ASC dan SCA di Desa Tegaldowo terdapat 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air yang berada di dalam wilayah penambangan PT Semen Indonesia.

d. Bahwa

33

e. Bahwa, hal ini diperkuat dengan keterangan ahli PARA PENGGUGAT yaitu Budi Bramantyo, Petrasa Wacana, dan ahli TERGUGAT II INTERVENSI yaitu Eko Haryono yang menerangkan bahwa sebuah

kawasan karst mengandung ciri-ciri: terdapat terdapat ponor, goagoa, dan mata air yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di bawah kawasan karst. Sungai-sungai tersebut terhubung antara satu dengan lainnya, dan di dalam goa bisa saja terdapat air. Jarak antara satu mata air dengan mata air bervariasi, ada yang dekat dan ada yang jauh, dan sungai dan goa yang terdapat di bawah kawasan karst dapat berkilo-kilo meter jauhnya.

f. Bahwa dengan demikian terbukti dalam fakta persidangan bahwa penambangan pabrik semen yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi telah berada di atas kawasan karst dengan ditemukannya 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air di dalam IUP PT Semen Indonesia tersebut. g. Bahwa bentang alam karst dan kawasan karst yang akan ditambang oleh Tergugat Intervensi adalah kawasan lindung geologi.Ahli yang dihadirkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, Eko Haryono menerangkan bahwa fungsi kawasan karst diantaranya untuk hidrologi dan iklim. Sedangkan Budi Bramantyo menerangkan:bahwa potensi kars adalah

untuk menyimpan air bersih dan bisa menjadi cadangan untuk masa depan. Kars merupakan menjadi habitat untuk flora fauna, misalnya codot yang memakan nyamuk.

h. Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan demikian KTUN Objek sengketa berada di Bentang Alam Kars dan Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah Kawasan Lindung Geologi I.4.

Keputusan A-quo Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyalahgunaan, serta Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi a. Bahwa dalam proses persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan alat bukti tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: KODE BUKTI

MEMBUKTIKAN

34

P.23

P.24

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membuktikan bahwa dalam Pasal 22 ayat (1), jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 41, Undang-undang ini mengatur prosedur keluarnya ijin lingkungan. Lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) menerangkan bahwa Izin lingklungan dapat dibatalkan jika mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Selain itu, dalam Pasal 2 huruf k jo Pasal 39 mengatur partisipasi masyarakat yang tidak dilakukan dalam proses terbitnya Keputusan Aquo. Analisis Dampak Membuktikan bahwa dalam Lingkungan Hidup Keputusan a-quo terdapat kekeliruan, (ANDAL) penyalahgunaan, serta Penambangan dan ketidakbenaran dan/atau Pembangunan Pabrik pemalsuan data, dokumen, Semen PT semen dan/atau informasi sebagai berikut: Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Bahwa dalam dokumen ANDAL, Rembang Provinsi ditemukan informasi sebagai berikut: Jawa Tengah.  Halaman I-10: “areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelaskelas karst yang boleh ditambang”.  Halaman II-19: “Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air”.  Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuhan air tanah sedang (40-60%) dan imbuhan air tanah tinggi (60-80):

35

Imbuhan sedang,

sedang – Karstifikasi Imbuhan tinggi –

Karstifikasi tinggi.

 Halaman III-20: “Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale”.  Halaman III-20: “Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara

daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang













merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan”. Halaman III-20: “Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha”. Halaman III-25: “Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca: gua)”. Halaman III-30: “Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40 % berdasarkan interpretasi foto”. Halaman III-38: “Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan IRIGASI” Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo 1. mengalami proses pelarutan 2. membentuk struktur pelarutan sperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran 3. membentuk sistem perguaan ciri utama karst Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80):

36

1. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan. 2. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak. 3. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan kars lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Ijin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar. P.26

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031.

P.34

Daftar temuan Goa, Mata Air, Ponor, dan Sumur hasil survey dan pemetaan partisipatif masyarakat bersama Acintyacunyata Speleol ogical Club (ASC).

Membuktikan bahwa dalam Pasal 19 aturan ini menyebutkan Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi. Sementara itu, bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini JAUH LEBIH BESAR dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) peraturan ini yaitu seluas 205 ha; Bahwa warga (yang tergabung dalam JMPPK Rembang) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) telah melakukan Survey lapangan dan Pemetaan partisipatif di kawasan CAT Watuputih. Dari Survey yang dilakukan warga menemukan 44 Ponor, 74 Goa, 128

37

Mata Air, dan 52 Sumur yang tersebar di kawasan CAT Watuputih. Bahwa keberadaan Ponor, Goa, Mata Air, dan sumur merupakan ciri-ciri Kawasan Karst. P.35

Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, dan Ponor

Bahwa Peta ini merupakan hasil overlay kawasan CAT Watuputih (Vide P.31) dengan data hasil temuan (survey) warga bersama ASC (vide P.34) Bahwa dari peta ini dapat dilihat sebaran Ponor, Mata air, Goa, dan sumur yang berada di Kawasan CAT Watuputih. Dengan demikian Bukti P.35 membuktikan bahwa CAT Watuputih merupakan Kawasan Karst.

P.36.a

P.36.b

P.36.c

Peta Lokasi Bahwa Bukti P.36.a merupakan Pengamatan dan lampiran dalam dokumen Kerangka Pengambilan Sempel Acuan Analisis damp[ak Lingkungan Lingkungan (KA-ANDAL) yang didalamnya terdapat koordinat batas-batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (persero) Tbk. Peta Cekungan Air Bahwa bukti P.36.b dan P.36.c Tanah (CAT) merupakan peta hasil overlay kawasan Watuputih Beserta CAT Watuputih (Vide P.31) dengan Sebaran Goa, Mata data hasil temuan (survey) warga Air, Sumur, Ponor, bersama ASC (vide P.34), serta Izin Dan Batas Izin Usaha Usaha Pertambangan PT Semen Pertambangan PT Gresik (Persero) Tbk (vide P.36.a) Semen Gresik (Persero) Tbk. Bahwa dari overlay peta tersebut telah secara nyata membuktikan: Izin Usaha Peta Cekungan Air 5. Bahwa Pertambangan PT Semen Tanah (CAT) Gresik (Persero) Tbk. berada Watuputih Beserta

38

P.38.a P.38.b

P.38.c P.38.d

P.39

Sebaran Goa, Mata di dalam Kawasan CAT Air, Sumur, Ponor, Watuputih; Dan Batas Izin Usaha 6. Bahwa terdapat 22 Ponor, 3 Pertambangan PT Goa, dan 4 Mata Air yang Semen Gresik berada di dalam Izin Usaha (Persero) Tbk. detail Pertambangan PT Semen dengan keterangan Gresik (Persero) Tbk. tata guna lahan Bahwa dengan demikian secara nyata Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Berada di Kawasan CAT watuputih yang merupakan Kawasan Karst dan sudah semestinya keputusan a-qou dibatalkan karena kegiatan usaha sebagaimana keputusan a-quo tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi yang harus dilindungi dari segala kegiatan budidaya termasuk pertambangan. Foto Ponor Bahwa P.38.a merupakan Ponor yang terdapat dalam IUP Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Foto Goa Bahwa P.38.b terdapat gambar goa Puthok, goa nwiyu, dan Goa ngendongan. Goa wiyu dan goa ngendongan menunjukan stalaktif yang masih aktif, artinya goa tersebut termasuk goa basah. Foto Mata Air Bahwa P.38.c terdapat gambar mata air yang berada di dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk Daftar Ponor, goa, Bahwa bukti P.38.a s/d P.38.d dan Mata air yang membuktikan keberadaan Ponor masuk dalam IUP Goa dan mata air yang berada di PT Semen Gresik CAT Watuputih. (Persero) Tbk. Video tentang Bahwa bukti P.39 Menggambarkan Cekungan Air Tanah ponor, mata air, goa, hasil survey dan (CAT) Karst pemetaan partisipatif yang dilakukan watuputih di oleh warga. Hasil temuan warga

39

kabupaten rembang

P.45.a

Saksi P.45.b

P.46

Slide mengenai Metode Prakiraan Dampak (Impact Prediction Methods) oleh Suryo Adiwibowo (fakultas Ekologi Manusia IPB) yang diterangkan di sidang PTUN Semarang pada 12 Maret 2015 dalam perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN. Smg Slide mengenai evaluasi dampak lingkungan oleh Soeryo Adiwibowo yang diterangkan di siding PTUN semarang pada 12 Maret 2015 dalam perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN. Smg Anggaran Dasar Organisasi Acintyacunyata Speleological Club (ACS) Nomor 01, tertanggal 31 Desember 2014

tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkan keseesuaiannya dengan karakteristik dan ciri-ciri kawasan karst. Selain itu dalam bukti tersebut juga menggambarkan hubungan mata air, goa, dan ponor, dengan keterbutuhan warga yang berada di kawasan CAT Karst Watuputih. Membuktikan bahwa Analisis Dampak Lingkungan yang disusun oleh PT Semen Indonesia menggunakan metodologi yang salah.

Membuktikan bahwa ASC adalah organisasi yang bersifat keilmuan dan profesi yang legal (sah secara hokum). Dengan demikian penelitian serta kajian mngenai karst dan kegoaan di kawasan CAT watuputih Rembang adalah penelitian yang valid dan dapat

40

dibuat oleh kantor dipertanggungjawabkan baik secara Notaris Nur Indah keilmuan maupun secara hokum. Nidiasari, S.H,.M.Kn. di Kabupaten Bantul. b. Bahwa dalam persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan saksi fakta yaitu SUWATER yang menerangkan bahwa di dalam patok

PT SI terdapat 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air;

c. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan ahli yaitu BUDI BRAMANTYO yang menerangkan bahwa kawasan resapan air, yang

berasal dari air hujan dan air-air lain yang berada di zona permukaan atau Zona Vados, yang kemudian diserap ke dalam tanah dan disimpan dalam zona akuifer, sebagaimana keterangan ahli Budi Bramantyo. Jika kawasan karst ini ditambang, maka akan membuka lapisan permukaan yang akan memungkinkan air masuk lebih banyak, tetapi akan hilang dengan cepat sehingga air di bawah kawasan karst yang sudah terkumpul selama ribuan tahun, dengan adanya penambangan akan hilang dalam sekejap. Bahwa sebuah kawasan karst mengandung ciri-ciri: terdapat terdapat ponor, goa-goa, dan mata air yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di bawah kawasan karst. Sungai-sungai tersebut terhubung antara satu dengan lainnya, dan di dalam goa bisa saja terdapat air. Jarak antara satu mata air dengan mata air bervariasi, ada yang dekat dan ada yang jauh, dan sungai dan goa yang terdapat di bawah kawasan karst dapat berkilo-kilo meter jauhnya.

d. Bahwa Para Penggugat telah menghadirkan ahli yaitu SURYO ADI WIBOWO yang menerangkan bahwa metode AMDAL yang benar

yang dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Leopold menghitung dampak dengan mencari selisih with and without. Bahwa Amdal proyek PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang menggunakan metode before and after yang secara keilmuan keliru, sehingga mengakibatkan AMDAL tidak valid;

e. Bahwa dari fakta persidangan P.34, P.35,P36 a-d; P28 a-c; dan P39, DITAMBAH dengan saksi SUWATER, ditemukan 44 Ponor, 74 Goa, 128 Mata Air, dan 52 Sumur yang tersebar di kawasan CAT Watuputih; f. Bahwa dengan demikian dari fakta persidangan, ditemukan bahwa P.24 (Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT semen Gresik (Persero) Tbk.

41

Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah) dibuat berdasarkan

kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

g. BahwaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungandalam Pasal 22 ayat (1), jo Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (10)jo Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya ijin lingkungan sebagai berikut:

AMDAL diatur dalam Pasal 22 ayat (1),

SK Kelayakan Lingkungan

Ijin Lingkungan

Ijin-ijin lain

Diatut dalam Pasal 36 ayat (2)

Diatur dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 41

Diatur dalam Pasal 40 ayat(1)

Dari alur prosedur tersebut, Ijin lingkungan bisa terbit AMDAL (yang didalamnya ada ANDAL) yang sudah layak lingkungan h. Bahwadalam perkara a-quo. KTUN a-quo terbit dari dokumen ANDAL dibuat berdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, serta

ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

I.5.

Keputusan A-quo Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik a. Bahwa dalam proses persidangan PARA PENGGUGAT telah menghadirkan alat bukti tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: KODE BUKTI P.15 Surat Tanda Terima atas permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2014. P.16 Surat Tanda Terima atas Pernyataan Keberatan

MEMBUKTIKAN Membuktikan bahwa masyarakat baru mengetahui keberadaan Objek sengketa pada tanggal 18 Juni 2014 Membuktikan bahwa Penggugat I-VI telah 42

P.17

P.18

P.27

terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 dari Gubernur Jawa Tengah kepada penggugat I-VI tertanggal 20 Juni 2014. Surat Pernyataan Keberatan Penggugat VII No 051/WALHIJTG/ A-VIII/2014 Perihal Keberatan terhadap keputusan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 22 Agustus 2014. Surat Tanda Terima atas Pernyataan Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 dari Gubernur Jawa Tengah kepada Penggugat VII tertanggal 25 Agustus 2014. Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) yang ditujukan kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Kapolres Rembang, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan Mingming Lukiarti (Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang),

melakukan upaya keberatan terhadap keputusan a quo yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah. Membuktikan bahwa Penggugat VII telah menyampaikan keberatan atas terbitnya keputusan a quo.

Membuktikan bahwa Penggugat VII telah mengirim keberatannya terhadap keputusan a quo.

Bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Kapolres Rembang, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan warga yang isinya diantaranya : - Menkaji dan menguji dokumen AMDAL yang disahkan oleh Gubernur Jateng; - Mendorong penelitian partisipatif untuk membuat peta tentang keberadaan CAT Watuputih dan memastikan adanya kebijakan yang menjamin

43

Nomor perlindungan sumber mata air 1.569/K/PMT/VIII/2014 yang merupakan bagian Perihal: Rekomendasi atas mendasar dari Hak Asasi pengaduan Penolakan Manusia atas Air dan Pendirian Pabrik PT. kehidupan bagi warga. Semen Indonesia di Kab. Rembang, tertanggal 14 Dari rekomendasi ini terbukti Agustus 2014 bahwa keputusan a-quo secara substansial berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengurangi hak dasar warga yakni Hak Asasi Manusia atas Air dan lingkungan Hidup yang Bersih dan sehat. Selain itu surat ini juga merupakan jawaban atas pengaduan dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dan TNI terhadap warga yang mayoritas perempuan pada aksi tolak pabrik semen pada tanggal 16 Juni 2014 di depan Lokasi (tapak) pabrik. Dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Polres Rembang juga ditegaskan bahwa Polres Rembang harus menghormati Hak Asasi manusia dengan menghindari tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas serta menindak atau berkoordinasi jika ada oknum polisi atau TNI yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Surat ini juga merekomendasikan kepada PT Semen Indonesia untuk tidak melibatkan aparat

44

keamanan dari pihak TNI/Polri dalam permasalahan dengan warga. Bahwa dengan demikian Bukti P.27 ini membuktikan bahwa terbitnya keputusan aquo secara nyata telah menimbulkan konflik sosial sebagai akibat dari minimnya pelibatan dan pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses terbitnya keputusan aquo. P.28

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) kepada Bupati Rembang yang ditembuskan kepada warga (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng di Rembang) Nomor: 2.680/K/PMT/X/2014 Perihal: Rekomendasi Penghentian aktivitas dan penarikan alat berat di tapak pabrik PT. Semen Indonesia di Kec. Gunem, Kab. Rembang, Tertanggal 22 Oktober 2014.

Bahwa sejak aksi tolak pendirian pabrik semen pada tanggal 16 Juni 2014, puluhan warga yang mayoritas perempuan (ibu-ibu) memutuskan untuk menggelar aksi tidak pulang kerumah dengan membangun tenda seadanya di depan lokasi (tapak) pabrik PT Semen Indonesia. Terhitung sudah 220 hari (sejak 16 Juni 2014 – 21 januari 2015) warga berada di tenda dengan tuntutan penghentian aktivitas pendirian pabrik dan penarikan alat berat dari lokasi pabrik selama proses peradilan (gugatan di PTUN) berjalan. Bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Rembang agar PT semen Indonesia mengentikan aktivitas pembangunan pabrik dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat yang membutuhkan ketenangan, rasa aman, dan nyaman serta kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 30

45

UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan pada pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin dalam pasal 17 serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (3), Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem dan menarik alat-alat berat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a-quoa.

P.37.a

Daftar tanda tangan warga Rembang Tolak Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia tertanggal 10 Desember 2014;

P.37.b

Rekomendasi hasil dialog terbuka “Dampak Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Rembang” oleh Majelis Permusyawaratan

Bahwa belum dikabulkannya Permohonan Penundaan atas Keputusan a-quo yang berakibat masih berjalannya aktivitas pembangunan pabrik telah berdampak secara sosial dan berpotensi menimbulkan kerusakan secara ekologis, serta mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang terkena dampak Bahwa dalam bukti P.37.a terdapat 2.501 (Dua ribu Lima ratus satu) warga Rembang yang terlibat melakukan penandatanganan terkait penolakan pendirian Pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia. Bahwa Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren SeIndonesia adalah perkumpulan (majelis) yang berisi para ulama termasuk di kabupaten

46

Pengasuh Pesantren SeIndonesia di Lasem pada tanggal 10 Oktober 2014.

Rembang. Secara cultural dan sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap ulama sangatlah besar, sehingga ulama memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rembang. bukti P.37.b didalamnya berisi rekomendasi kepada Bupati dan Gubernur untuk memerintahkan PT semen Indonesia agar menghentikan aktivitas proyek pembangunan pabrik semen di gunem dan menarik semua alat berat. Bahwa Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian bukti P.37.a dan P.37.b membuktikan terbitnya keputusan a-qou telah secara nyata terbit tanpa adanya kehendak masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber daya air dari CAT Watuputih. Oleh karena itu berdasarkan asas akuntabilitas ini sudah selayaknya keputusan a-quo

47

dibatalkan. P.41

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) kepada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang Nomor: 0.679/K/PMT/II/2015 Perihal: Rekomendasi Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst dan Cekungan Mata Air untuk Pemenuhan dan Perlindungan hak atas Air.

Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini (Bukti P.41) KOMNAS HAM menyampaikan kesimpulan diantaranya: 11. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam mengeluarkan Izin Lingkungan terhadap Perusahaan Semen di Kabupaten Rembang (PT. Semen Indonesia) kurang memperhatikan fungsi dan peran penting dari Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih untuk konservasi sumber daya air dan sumber daya hayati; 12. Dipelihara dan dilindunginya kawasn karst dan CAT akan menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak atas air setiaporang sebagai bagian penting dari perlindungan hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi, UU tentang HAM, UU tentang sumber daya air, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 65/154 tanggal 29 Juli 2010; 13. Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disuse oleh PT Semen Indonesia di kabupaten

Rembangdiduga tidak memasukkan data-data tentang ponor serta fungsi kawasan karst dan cekungan airt tanah sebagai

kawasan lindung sumber daya air yang telah dimanfaatkan oleh

ribuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air

48

minum, sanitasi, dan irigasi;

P.42.a

Video tentang seruan penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir atas wawancara KH. A. Musthofa Bisri tentang Pabrik Semen di Rembang.

P.42.b

Video (cuplikan) Paralaya Karst Jawa –

14. Pemerintah dan investor masih memandang kawasan cekungan air tanah sebagai penyedia bahan baku untuk industry semen an sich; 15. Pemaksaan terhadap pendirian pabriksemen dan penambangan bahan baku semen di kawasan cekungan air tanah di kabupaten Rembang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM khususnya hak atas air. Melalu surat ini, KOMNAS HAM juga meminta warga untuk mempertimbangkan untuk memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg di PTUN semarang untuk menghadirkan KOMNAS HAM untu kmemberikan pendapat dalamperspektif HAM (Amicus Curiae). Membuktikan bahwa adanya dukungan dari tokoh masyarakat terhadap perjuangan masyarakat dalammenolak pertambangan oleh PT Semen Indonesia. Bukti P.42.a juga membuktikan bahwa kebijakan pertambangan yang ada di Kabupaten Rembang khususnya rencana kegiatan pertambangan dan pendirian pabrik oleh PT Semen Indonesia merupakan kebijakan secara sepihak yang mengabaikan peran serta masyarakat termasuk pengabaian terhadap pendapat tokoh masyarakat. Membuktikan bahwa pertambangan oleh perusahaan

49

Eps.Citeureup

P.42.c P.44

P.45.a

P.45.b

P.46

Video yang berjudul “Samen vs Semen” Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup” beserta Lampiran II tentang Pedoman Penyusunan Dokuman ANDAL. Slide mengenai Metode Prakiraan Dampak (Impact Prediction Methods) oleh Suryo Adiwibowo (fakultas Ekologi Manusia IPB) yang diterangkan di sidang PTUN Semarang pada 12 Maret 2015 dalam perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg Slide mengenai evaluasi dampak lingkungan oleh Soeryo Adiwibowo yang diterangkan di siding PTUN semarang pada 12 Maret 2015 dalam perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg Anggaran Dasar Organisasi Acintyacunyata Speleological Club (ACS) Nomor 01, tertanggal 31 Desember 2014 dibuat oleh kantor Notaris Nur Indah Nidiasari,

semen yang telah berjalan memiliki dampak yang merugikan masyarakat di sekitar area pertambangan. Membuktikan bahwa rencana usaha PT Semen Indonesia telah mengganggu nilai-nilai social atau pandangan masyarakat dan mengganggu entitas ekologis sebagaimana disebutkan dalam lampiran bukti P.44. Dengan demikian bukti P.44 membuktikan bahwa keputusan a-quo seharusnya dinyatakan tidak layak lingkungan Membuktikan bahwa Analisis Dampak Lingkungan yang disusun oleh PT Semen Indonesia menggunakan metodologi yang salah.

Membuktikan bahwa ASC adalah organisasi yang bersifat keilmuan dan profesi yang legal (sah secara hukum). Dengan demikian penelitian serta kajian mngenai karst dan kegoaan di kawasan CAT watuputih

50

S.H,.M.Kn. di Kabupaten Bantul.

Rembang adalah penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara hukum.

b. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti tertulis PARA PENGGUGAT juga menghadirkan saksi-saksi fakta dan keterangan ahli yang dihadirkan selama persidangan berlangsung. Adapun saksi-saksi fakta untuk memperkuat dalil tersebut di atas adalah saksi Sumarno, Sukinah dan Saksi Suwater. Sedangkan keterangan ahli yang menguatkan dalil bahwa keputusan a quo bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah DR Riawan Tjandra; c. Bahwa sekalipun saksi fakta dihadirkan oleh Tergugat, keterangan saksi Otniel Paulus yang saat pembuatan dokumen AMDAL PT Semen Indonesia (sebelumnya PT. Semen Gresik) menjabat sebagai komisi AMDAL; d. Bahwa PARA PENGGGUGAT guna menguatkan dalil permohonannya menghadrikan saksi fakta Sumarno dibawah sumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut : -

-

-

Bahwa saksi mengetahui adanya rencana adanya pabrik semen masuk ke Kabupaten Rembang sekitar awal tahun 2013, saat ada pagelaran wayang kulit di di Desa Tegaldowo; Selama ada rencana pembangunan pabrik semen tidak pernah ada keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan rencana tersebut. Pihak desa hanya diberitahukan jika perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan; Bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat lain karena tidak merasa dilibatkan dan recana itu, maka mereka bertemu dengan pihak desa dan pihak kecamatan untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat. Oleh kepala kecamatan bahwa keterlibatan masyarakat adalah urusan kabupaten bukan urusan kecamatan; Bahwa kecamatan Gunem juga menyarankan untuk membuat surat tertulis yang diajukan kepada pemerintah kabupaten Rembang dan instansi-instansi terkait seperti DPRD dan DPR RI dalam proses sosialisasi pembangunan pabrik semen; Bahwa masyarakat selanjutnya mengirimkan surat keberatan kepada DPR, DPRD, Presiden, Bupati dan Kecamatan Gunem dan semua instansi tersebut tidak ada satupun yang membalas surat masyarakat;

51

-

-

Bahwa pihak keccamatan mauapun instansi pemerintah tidak pernah menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan izin pihak semen kepada masyarakat; Bahwa masyarakat menolak pembangunan semen di desa mereka karena akan merusak lahan pertanian, jika tetap akan melakukan penambangan maka masyarakat petani akan kehilangan mata pencariannya; Bahwa selama ini saksi tidak pernah terlibat atau setidaknya mendengar tentang adanya sosialisasi dari perusahaan semen maupun dan pemerintah baik pemerintah desa maupun kabupaten akan adanya pembangunan semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembnag; Bahwa masyarakat di daerah sekitar penambangan semen memperoleh air dari sumber mata air yang ada disekitar desa mereka; Bahwa DPRD berjanji akan membuat panitia khusus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga, dan dua hari setelah DPRD dan pihak kecamatan mendatangi Desanya; Bahwa kawasan yang akan menjadi lahan tambang adalah kawasan tadah hujan jadi petani bisa menanami ketika musim huja, walaupun begitu dimusim kemarau tanaman masih ada yang tertinggal dikawasan tersebut; Bahwa kebanyakan masyarakat sekitar penambangan PT Semen Indonesia adalah petani yang menggantungkan diri terhadap lahan pertanian;

e. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 5 Februari 2015, menghadirkan saksi fakta Sukinah, dibahwa sumpah menyampaikan sebagai berikut : -

-

Bahwa saksi tinggal di Desa Tegaldoro sejak lahir, saksi adalah seorang ibu rumah tangga dan seoarang petani; Bahwa saksi juga melakukan protes akan rencana pembangunan PT Semen Indonesia; Bahwa saksi menolak adanya penambangan semen indonesia karena akan membutuhkan air yang banyak sehingga akan mempengaruhi air untuk pertanian; Bahwa pertambangan oleh PT Semen Indonesia berpotensi merugikan saksi berupa air tanah bisa hilang bila ada tambang terus-menerus; Bahwa saksi menerangkan selama ini warga tidak kekurangan air, sementara PT Semen Indonesia adalah perusahaan besar yang membutuhkan lahan yang besar sehingga air yang akan hilang juga besar, selain itu saksi juga takut akan banjir; Bahwa saksi dan suami tidak pernah diajak sosialisasi tentang semen; Bahwa pendirian tenda atas inisiatif ibu-ibu (warga) karena warga memiliki pandangan bumi ini jangan sampai dirusak, akan rusak bila ditambang; Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumumuman;

52

-

Bahwa ibu-ibu yang berada di tenda berasal dari Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan; Bahwa saksi ikut menandatangani daftar penolakan warga terhadap pertambangan; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terbitnya izin lingkungan; Bahwa rumah saksi berjarak 3 km dari pabrik dan 1 km dar tambang; Bahwa banyak goa di Desa Tegaldowo; Bahwa di tenda yang dibangun warga dijaga oleh polisi; Bahwa warga dilarang mendirikan tenda, polisinya melarang beberpa alat di sekitar tenda; Bahwa mata pencaharian warga mayoritas sebagai petani; Bahwa mobil truk PT Semen selalu lalu-lalang yang menimbulkan debu dan kebisingan; Bahwa warga melakukan pemblokiran jalan akses tambang agar aktivitas pendirian pabrik dihentikan dan alat berat ditarik; Bahwa saksi menerangkan warga tidak pernah diajak sosialisasi; Bahwa saksi bersama warga pernah mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Tengah soal kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tenda;

f. Bahwa PARA PENGGUGAT juga menghadirkan saksi fakta Suwater dalam persidangan tanggal 5 Februari 2015 dibawah sumpah menyampaikan : -

Bahwa saksi mengetahui ada patok bertuliskan PT SI sejak September 2014; Saksi termasuk warga yang menolak pembangunan pabrik semen, alasannya karena lahan pertanian akan berkurang dan ada debu yang terbang ke rumah warga; Saksi menerangkan ada goa Gendongan di Desa Tegaldowo. Goa tersebut berada di daerah PT. SI berdasarkan patok yang ada Saksi menerangkan ada sumber air Brubulan yang bentuknya lebar dan mengalir yang lokasinya dekat tambang; Saksi menerangkan bahwa adanya JMPPK adalah sejak adanya PT SI, yang membentuk masyarakat, tetapi tidak ada susunan organisasinya; Saksi menerangkan ada ponor atau tempat masuk atau menghilangnya air hujan, yang akan rusak jika ada penambangan pabrik semen; Saksi menerangkan bahwa ponor itu jumlahnya banyak, yang ada dalam wilayah penambangan juga ada; Saksi mengetahui ada ponor itu ketika melakukan penelitian bersama dengan ASC dan SCA Bahwa penelusuran goa tersebut dilaksanakan pada tahun 2013 oleh 10 orang terdiri dari warga dan ASC dan SCA dan mengadakan penelusuran lagi pada bulan November 2014; 53

-

Saksi menerangkan bahwa ada 76 goa di seluruh pegunungan Kendeng dan 3 goa di dalam patok PT SI Saksi menerangkan bahwa di dalam goa-goa tersebut ada kelelawar yang mengusir hama Saksi menerangkan ada 4 mata air di dalam patok PT SI Saksi menerangkan bahwa fungsi goa tersebut adalah sebagai tempat tinggalnya kelelawar dan tempat sungai bawah tanah Saksi menerangkan bahwa ada 44 ponor di seluruh desa, dan 22 ponor ada di dalam patok PT SI Saksi menerangkan lebarnya ponor sekitar 15 meter dan ponor-ponor kecil sekitar 2 meter Saksi menerangkan bahwa mata air Brubulan lokasinya dekat dengan tambang Saksi menerangkan tidak melihat kertas pengumuman izin lingkungan ditempel di balai desa Saksi menerangkan pernah hadir di rapat pengurus JMPPK dan yang dibahas tahun 2013 adalah rencana demonstrasi di DPRD Saksi menerangkan mata air yang berada di patok PT ada 4 yaitu mata air belik sawah ada 2, belik rotan 1, dan belik Kopek 1 di wilayah Desa Kajar.

g. Bahwa selain saksi fakta PARA TERGUGAT juga keterangan Ahli yaitu DR Riawan Tjandra (pengajar hukum Administrasi Negara) dibawah sumpah menerangkan: -

Dalam asas partisipasi dalam kedudukan AUPB bisa kita tempatkan, pertama dalam segi doktrin hokum administrasi Negara, karna disitu kita melihat ada 3 dimensi hukum administrasi Negara 1. Dimensi penyelenggaraan keperintahan yang dilengkapi dengan kewenangan2 kepemerintahan 2. Dimensi perlindingan Hukum 3. Dimensi partisipasi itu sendiri. Partisipasi dalam teori hokum administrasi yang di anut secara luas dari berbagai Negara. Di Indonesia asas partisipasi sudah masuk dalam AUPB yang sudah diatur dan masuk di dalam UU tahun 1998. Yang merupakan pintu masuk dari asas partisipasi. Apabila partisipasi itu kita kembalikan pada tata Negara sebenarnya juga berbicara mengenai keterlibatan dari masyarakat dalam keputusan yang di ambil oleh Tata Usaha Negara, dalam hal ini partisipasi itu haruslakukan secara standar parameter. Keterlibatan terhadap masyarakat secara umum atau

komprehensif yang akan terkena dampak dari keputusan Tata Usaha Negara; -

Jika memang terjadi keputusan yang sifatnya umum dan harus melibatkan banyak masyarakat tapi prakteknya putusan itu hanya pada sebagian masyarakat maka harus ada studi dampak impek study terhadap dampak putusan itu, siapa saja yang kompensial dari akibat putusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan dan dari seluruh hasil riset atau mungkin analisis

54

-

semua korban dari putusan harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan gugatan. Bahwa upaya keberatan kalau kita melihat hokum tata caranya sendiri harus dimaknai secara perspektif sengketa secara kepegawaian jadi sebenarnya keberatan kalaupun dilakukan silahkan saja tapi tidak boleh menghalangi peradilan Tata Usaha Negara untuk menghakiminya.

h. Bahwa kesaksian tersebut memperkuat bukti-bukti tertulisa yang kami dalilkan dalam permohonan, bukti tertulis yang kami hadirkan adalah P1.5 – P. 18 yang membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan atas rencana penambangan PT. Semen Indonesia. P.28. membuktikan bahwa masyarakat melakukan penolakan atas rencana penambangan semen di Rembang aksi dilakukan dengan menyampaikan pendapat dimuka umum. P.37.A. adanya tandatangan ribuna orang yang menolak penambangan pabrik Semen di Rembang, P.41. adanya rekomendasi dari komnasham bahwa penambangan tersebut tidak pasrtisipatif sehingga harus segera dihentikan, P42.a adanya dukungan penolakan dari tokoh masyarakat. 42.b. bahwa penambangan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, P.44 dan P.45. menyatakan bahwa nilai sosial terganggu selama proses pembangunan pabrik semen berlangsung; i. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik“. Lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, berbunyi: yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitassebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; j. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah: a. Asas Kepastian Hukum

55

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. b. Asas Tertib Penyelenggara Negara Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara. c. Asas Kepentingan Umum Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.Beroperasinya pabrik semen PT. Semen

56

Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-akan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya. Bahwa proses keluarnya keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT juga tidak aspiratif,akomodatif, dan selektif dengan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).Akibatnya,hingga gugatan ini diajukan, situasi di tapak pabrik tidak kondusif. d. Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a-quo tersebut dikeluarkan. PARA PENGGUGAT dan masyarakat Rembang pada umumnya baru mengetahui keberadaan dari keputusan a-quo pada saat mengajukan permohonan akses informasi. k. Bahwa fakta dan analisa tersebut diatas jelas bahwa keputusan a quo bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti yang dimaksud dalam 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga harus dibatalkan I.6.

Alat Bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan, tidak berdasar dan/atau justru memperkuat dalil Para Penggugat a. Bahwa Tergugat telah menyampaikan 54 alat bukti surat atau tertulis yang terangkum dalam bukti T.1 sampai T.33, sebagai berikut: No Kode Dokumen Bukti . Bukti 1. T.1. Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/BLH.II/1392 tertanggal 20

Bantahan Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima

57

2.

T.2.

3.

T.3.

4.

T.4.a

5.

T.4.b

6.

T.4.c

7.

T.5.a

8.

T.5.b

9.

T.6.a

Desember 2011 perihal: Undangan undangan yang Rapat Komisi Penilaian Amdal. dimaksud dalam bukti T1 – T3 Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/BLH.II/1393, tertanggal 20 Desember 2011 perihal: undangan Rapat Komisi Penilaian Amdal. Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/BLH.II/1394 tertanggal 20 Desember 2011 perihal: undangan Rapat Komisi Penilaian Amdal. Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Masyarakat yang Kerangka Acuan Andal Rencana terdampak tidak Penambangan dan Pembangunan seluruhnya diundang Pabrik Semen Oleh PT. Semen di dalam rapat KAGresik (Persero), Tbk di Kabupaten ANDAL tersebut Rembang, Provinsi Jawa Tengah termasuk penggugat Nomor 660.1/BLH.II/1442 I s/d Penggugat VI tertanggal 29 Desember 2011. Daftar Hadir Pertemuan Peserta Rapat Penilaian Kerangka Acuan Andal, tanggal 29 Desember 2011. Masukan/Tanggapan KA-ANDAL Rencana Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Rembang 29 Desember 2011. Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1150 tertanggal 3 April 2012 atas Surat dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk perihal Permohonan Penilaian ANDAL; RKL, dan RPL. Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor 12003944/PP.00.05/9140/03.2012 tertanggal 6 Maret 2012 perihal Permohonan penilaian ANDAL; RKL dan RPL. Form Uji Administrasi Dokumen AMDAL tentang Rencana

58

10. T.6.b

11. T.6.c

12. T.7.a

13. T.7.b

14. T.7.c

Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen dengan Pemrakarsa PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, dengan Penyusun PT. Kuala Biru Utama Baru. Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomo 1152 tertanggal 3 April 2012 atas Surat dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk perihal Permohonan Izin Lingkungan. Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor 12003946/PP.00.05/9140.03.2012 tertanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Penilaian ANDAL; RKL dan RPL. Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/BLH.II/0590 tertanggal 27 Maret 2012 kepada Bupati Rembang, perihal Pemasangan Pengumuman Permohonan Izin lingkungan, dengan tembusan diantaranya kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, No. 660.1/BLH.II/0589 tertanggal 27 Maret 2012 perihal Pengumuman Permohonan Izin lingkungan di Desa Tegaldowo.

Print Out dari website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Dengan tautan:

Dalam persidangan terbukti semua saksi penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi yaitu Camat Gunem tidak melihat keberadaan pengumuman terkait permohonan izin lingkungan. Bahwa Masyarakat Sekitar tambang adalah masyarakat desa yang tidak menjangkau internet. sehingga pengumuman ini

59

15. T.8.a

16. T.8.b

17. T.8.c

18. T.8.d

19. T.8.e

20. T.8.f

http://blh.jatengprov.go.id/berita138-Pengumuman-Permohonan-IzinLingkungan-Pembangunan-PabrikSemen.html dan http://blh.jatengprov.go.id/foto_ber ita/ppsg.jpg Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, No.005/BLH.II/0592, tertanggal 27 Maret 2012 perihal: undangan.

tidak mempunyai nilai informasi ke masyarakat terdampak maupun penggugat yang lainnya; Bahwa Bukti T.8 a, T.8.b, T.8.c, T.8.d, T.8.e, T.8.f, Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan;

Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/BLH.II/0595, tertanggal 27 Maret 2012 perihal: Undangan Rapat Komisi Penilaian AMDAL. Daftar Hadir Pertemuan Rapat, Selasa, 10 April 2012, Acara: Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah secara teknis Dokumen ANDAL, RKL, RPL rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang. Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-UPL Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/0646 tertanggal 10 April 2012. Daftar Hadir Pertemuan Rapat Rabu, 11 April 2012, Acara: Rapat Komisi Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang. Berita Acara Rapat tim Teknis Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Penambangan

60

dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/0658 tertanggal 11 April 2012. 21. T.9.a Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1406 tertanggal 24 April 2012 atas Surat dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL. 22. T.9.b Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Nomor 12004922/PP.00.01.9410/04.2012 tertanggal 23 April 2012 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. 23. T.10.a Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, No. 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012 kepada Bupati Rembang perihal Permohonan Pemasangan Pengumuman Izin Lingkungan. 24. T.10.b Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, No. 660.1/BLH.II/0960 tertanggal 27 Maret 2012 perihal Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan. 25. T.11. Print Out dari website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan pembangunan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, dengan tautan: http://blh.jatengprov.go.id/berita139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-

Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan

Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan

Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan

Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan

61

26. T.12.

27. T.13.

28. T.14.

29. T.15.

Lingkungan-Pembangunan-PabrikSemen-PT-Semen-Gresik.html ; Surat dari Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 4474/05/BGL/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Tanggapan Klarifikasi atas Surat Kepala Badan Geologi terkait Rencana Penambangan Batu Gamping di Wil Kabupaten Rembang. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 Januari 2012. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 April 2012.

30. T.16.a Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Para Penggugat tidak relevan dihadirkan

Bahwa bukti ini juga dihadirkan oleh Para Penggugat;

Keputusan A-quo Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta, Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; Keputusan A-quo Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta, Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; Bahwa Bukti tersebut Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta,

62

Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; 31. T.16.b Kerangka Acauan Analisa Dampak Bahwa Bukti Lingkungan Hidup (KA ANDAL). tersebut Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta, Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; 32. T.16.c Rencana Pengelolaan Lingkungan Bahwa Bukti Hidup (RKL). tersebut Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta, Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; 33. T.16.d Rencana Pemantauan Lingkungan Bahwa Bukti Hidup (RPL). tersebut Mengandung Cacat Hukum, Kekeliruan, Penyelahgunaan , serta, Ketidakbenaran dan atau Pemalsuan Data, Dokumen dan atau Informasi; 34. T.17.a Putusan Pengadilan Tata Usaha Pembuktian ini tidak Negara Semarang Nomor lagi relevan karena 81/G/2013/PTUN.SMG, tertanggal sudah diputus dalam 5 Juni 2014 antara Karomat, dkk agenda putusan sela; selaku Penggugat melawan Gubernur Jawa Tengah selaku Tergugat dan PT. Bhimasena Power Indonesia (Persero) selaku Tergugat II

63

Intervensi. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 35. T.17.b Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 81/G/2013/PTUN.SMG tertanggal 2 Desember 2014. 36. T.18. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai “No 32/2009”). 37. T.19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PP No 27/2012”).

38 T.20.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Rembang tahun 20112031 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perda Rembang No. 14/2011”).

39 T.21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 20092029 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perda Jawa Tengah No. 6 tahun 2010”).

40 T.22.

Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 7/2014”).

Pembuktian ini tidak lagi relevan karena sudah diputus dalam agenda putusan sela; Pembuktian ini tidak lagi relevan karena sudah diputus dalam agenda putusan sela; Bahwa Amdal sebagai dasar terbirnya Izin Lingkungan mengandung cacat formil dan materiil sebagaimana diungkapkan dalam gugatan; Bahwa penetepan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan belum ditentukan oleh perda RTRW Bahwa penetepan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan belum ditentukan oleh perda RTRW Bahwa bukti ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; bahwa Konservasi

64

sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah berdasarkan UU ini; bahwa berdasarkan UU ini Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah 41 T.23.

PP No. 43 tahun 2008 tentang Air Bahwa PP ini tetap Tanah (untuk selanjutnya disebut harus merujuk sebagai “PP No. 43/2008”). kepada UU No & tahun 2004, yang mengatur mengenai konservasi sumber daya air 42 T.24.a Keputusan Presiden No. 26 tahun Bahwa berdasarkan 2011 tentang Penetapan Cekungan UU ini Cekungan Air Tanah (untuk selanjutnya disebut Watuputih sudah sebagai “Keppres No. 26/2011”). ditetapkan sebagai cekungan air tanah 43 T.24.b Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Overlay dengan CAT Watuputih sesuai Keppres 26 tahun 2011, yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 25 Oktober 2011. 44 T.24.c Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Oktober 2011. 45 T.25.a Peraturan Menteri Negara

Bahwa alat bukti ini sudah terbantah dengan P-36 a dan c, P-30, P31

Tidak relevan dan tidak akan ditanggapi

Bukti

ini

justru

65

Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 memperkuat tentang Pedoman Penyusunan argumen Analisis Mengenai Dampak permohonana terkait Lingkungan Hidup. dengan penyusunan AMDAL 46 T.25.b Keputusan Kepala Badan Keputusan ini justru Pengendalian Dampak Lingkungan memperkuat Hidup Nomor 08 tahun 2000 tentang argumen Keterlibatan Masyarakat dan permohonan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 47 T.26. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Surat ini tidak Kabupaten Rembang kepada Kepala mempertimbangkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu CAT, kawasan kars Kabupaten Rembang, Nomor dan kawasan 050/2991/2011 tanggal 20 Oktober imbuhan air 2011 perihal Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru, Lahan Tambang Bahan Baku, dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang. 48 T.27. Surat Kantor Lingkungan Hidup Surat ini tidak cukup Kabupaten Rembang kepada membuktikan bahwa Kapolres Kabupaten Rembang pemberitahuan telah Nomor: 005/431/2011, tanggal 7 sampai kepada Desember 2011, perihal masyarakat korban Pemberitahuan Konsultasi Pub AMDAL Pabrik Semen Gresik. 49 T.28. Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Lewat Sekretaris Daerah, kepada Bupati Rembang, Nomor: 500/121/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Mohon Kesediaan Waktu Untuk Sosialisasi Pembangunan Pabrik Semen Gresik. 50 T.29. Nota Dinas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, melalui Bapak Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa

66

51 T.30.

52 T.31.

53 T.32.

54 T.33.

Tengah, Nomor: 118/ESDMJTG/IX/2014, perihal Balasan Surat dari Kepala Badan Geologi terkait Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang. Peraturan Menteri Negara RI No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara RI No. 24 tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rembang, tertanggal 20 Oktober 2011. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 25 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“KepGub No. 25 tahun 2000”). Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NO: 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut “Keputusan KaBaPeDal No. 8/2000”).

Pertautan ini justru memperkuat argumen permohonan

Surat ini tidak cukup membuktikan bahwa pemberitahuan telah sampai kepada masyarakat korban

b. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan 104 alat bukti surat atau tertulis yang terangkum dalam bukti T-II Intervensi 1 sampai T-II Intervensi 44.c sebagai berikut: No. Kode Bukti 1. Bukti T-II Intervensi-1 (Asli)

Dokumen Bukti Bantahan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

67

2.

Bukti T-II Intervensi-2 (Asli)

3.

Bukti T-II Intervensi-3 (Fotocopy sesuai Asli)

4.

Bukti T-II Intervensi-4.a (copy dari Lembaran Negara RI No. 140 tahun 2009) Bukti T-II Intervensi-4.b (copy dari

5.

Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 April 2012. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/2 tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 Januari 2012. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 32/2009”). PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut

68

6.

Lembaran Negara RI No. 48 tahun 2012). Bukti T-II Intervensi-4.c (print dari website)

7.

Bukti T-II Intervensi-4.d (print dari website)

8.

Bukti T-II Intervensi-5 (copy)

sebagai “PP No. 27/2012”).

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan pada website Badan Lingkungan Hidup pemerintah Provinsi j ateng pada tanggal 27 Maret 2012 dengan tautan: “http://blh.jatengprov.go.i d/berita-138PengumumanPermohonan-IzinLIngkunganPembangunan-PabrikSemen.html” dan “http://blh.jatengprov.go.i d/foto_berita.ppsg.jpg” Pengumuman Penerbitan KTUN Objek Sengketa dalam Surat pengumuman nomor 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012, pada website Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Juni 2012 dengan tautan: “http://blh.jatengprov.go.i d/berita-139Pengumuman-PenerbitanIzin-LingkunganPembangunan-PabrikSemen-PT-SemenGresik.html” Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 152/B/2011/PT.TUN.JKT , tertanggal 13 Januari 2012 dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara

Bahwa bukti ini sudah dibantah dengan keterangan ahli Riawan Tjandra, dimana keberatan dalam perkara Tata

69

9.

PT. Paramitra Alfa Sekuritas selaku Penggugat melawan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan selaku Tergugat. Bukti T-II Buku Karya Indroharto, Intervensi-6.a S.H., berjudul “Usaha (copy) Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 39.

10. Bukti T-II Buku Karya Indroharto, Intervensi-6.b S.H., berjudul “Usaha (copy) Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 212. 11. Bukti T-II Buku Karya Prof. Philipus Intervensi-6.c M. Hadjono, S.H., berjudul (copy) “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” halaman 324. 12. Bukti T-II Putusan Pengadilan Tata Intervensi-6.d Usaha Negara Jakarta No. (copy) 187/G/2009/PTUN.JKT, tertanggal 7 Juni 2010. 13. Bukti T-II Putusan Pengadilan Tata Intervensi-6.e Usaha Negara Jakarta No. (copy) 176/B/2010/PT.TUN.JKT , tertanggal 10 Nopember 2010. 14. Bukti T-II Keputusan Menteri Intervensi-7.a Perindustrian Republik Indonesia No. 620/MIND/Keputusan/12/2012 tentang Obyek Vital

Usaha Negara hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus Kepegawaian; Bahwa Bukti ini tidak relevan dihadirkan karena kerugian lingkungan tidak perlu harus ada dampak langsung terlebih dahulu. Gugatan ini untuk mencegah adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan

Bahwa bukti tersebut tidak menyebutkan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang sebagai

70

15. Bukti T-II Intervensi-7.b (copy)

16. Bukti T-II Intervensi-7.c (asli)

17. Bukti T-II Intervensi-7.d (copy)

18. Bukti T-II Intervensi-7.e (copy)

19. Bukti T-II Intervensi-7.f (copy dari Lembaran Negara RI No. 118 tahun 2014)

Nasional Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kepmenperin No.620/2012”). Keputusan Menteri Perindustrian No. 466/MIND/KEP/8/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/MIND/KEP/12/2014 tentang Obyek Vital Nasional Industri. Sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri yang diberikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 2 September 2014. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keppres No. 63/2004”). Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025.

obyek vital nasional;

bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak memahami berbagai aturan yang mendefinisikan kepentingan umum;

Peraturan Presiden No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

71

20.

21.

22.

23.

Indonesia 2011-2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perpres MP3EI”). Bukti T-II UU No. 7 tahun 2004 Intervensi-8.a tentang Sumber Daya Air (copy dari (untuk selanjutnya disebut Lembaran sebagai “UU No. 7/2004”). Negara RI No. 32 tahun 2004) Bukti T-II PP No. 43 tahun 2008 Intervensi-8.b tentang Air Tanah (untuk (copy dari selanjutnya disebut sebagai Lembaran “PP No. 43/2008”). Negara RI No. 83 tahun 2008) Bukti T-II Peraturan Daerah Intervensi-9 Kabupaten Rembang No. (copy) 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perda Rembang No. 14/2011”). Bukti T-II Keputusan Menteri Energi Intervensidan Sumber Daya Mineral 10.a (copy) No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kepmen ESDM No. 1456 K/2000”).

Bahwa Bukti Ini Justru Menguatkan Bahwa Kawasan Tambang PT Semen Indonesia Adalah Kawasan Kars Yang Dilindungi Oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2007 juncto PP No. 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional;

24. Bukti T-II Keputusan Menteri ESDM IntervensiRI No. 10.b (copy) 961.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Penetapan Kawasan

72

25. Bukti T-II Intervensi10.c (copy) 26. Bukti T-II Intervensi10.d (copy) Bukti T-II Intervensi10.e (copy)

27. Bukti T-II Intervensi10.f (copy) Bukti T-II Intervensi10.g (copy)

28. Bukti T-II Intervensi10.h (copy)

29. Bukti T-II Intervensi-11 (copy)

Bentang Alam Karst Gombong. Keputusan Menteri ESDM RI No. 3043K/40/MEM/2014. Keputusan Menteri ESDM RI No. 1659.K/40/MEM/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu. Sebagaimana telah digantikan oleh: Keputusan Menteri ESDM RI No. 3045K/40/MEM/2014 Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Sebagaimana telah digantikan oleh: Keputusan Menteri ESDM RI No. 2641K/40/MEM/2014 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20092029 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perda Jawa Tengah No. 6 tahun 2010”). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam

tidak relevan karena bukti ini menerangkan penetapan kawasan kars di gunung sewu. tidak ada hubunganya dengan kawasan kars di Rembang

Bukti ini justru memperkuat dalil Para Penggugat bahwa ketika ada ponor dan mata air dan gua

73

30. Bukti T-II Intervensi12.a (asli)

31. Bukti T-II Intervensi12.b (asli)

32. Bukti T-II Intervensi12.c (asli)

33. Bukti T-II Intervensi12.d (asli)

34. Bukti T-II Intervensi12.e (asli)

Karst (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERMEN ESDM No.17/2012”). Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Executive Summary Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

adalah ciri kawasan kawasan kars;

Bahwa bukti ini tidak menjamin kelestarian lingkungan paska tambang yang sudah dirusak oleh penambangan

74

35. Bukti T-II Kamus Besar Intervensi-13 Indonesia; Edisi (asli) halaman 888.

36. Bukti T-II Intervensi14.a (copy)

37. Bukti T-II Intervensi14.b (copy) 38. Bukti T-II Intervensi15.a (asli)

39. Bukti T-II Intervensi15.b (asli)

Bahasa Kamus bahasa Ketiga, indonesia menjelaskan bahwa ponor adalah titik masuknya air kedalam tanah. Bukti ini menguatkan dalildali permohonan bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta didalam IUP banyak lubang masuknya air permukaan kedalam tanah; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permen Lingkungan Hidup No. 17/2012”). Pengumuman di Koran Harian Suara Muria pada tanggal 17 Nopember 2011. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tanah Liat dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Tergugat II Intervensi No. 545/679/2010 tertanggal 14 Oktober 2010. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)Eksplorasi Tanah Batu Gamping dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Tergugat II Intervensi No. 545/680/2010 tertanggal

75

40. Bukti T-II Intervensi15.c (asli)

41. Bukti T-II Intervensi15.d (asli)

42. Bukti T-II Intervensi15.e (asli)

43. Bukti T-II Intervensi15.f (asli)

44. Bukti T-II Intervensi15.g (asli)

45. Bukti T-II Intervensi15.h (asli)

14 Oktober 2010. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Tergugat II Intervensi No. 545/681/2010 tertanggal 14 Oktober 2010. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Tergugat II Intervensi No. 545/2/2011 tertanggal 18 Januari 2011. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Gamping dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Tergugat II Intervensi No. 545/3/2011 tertanggal 18 Januari 2011. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tras dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Tergugat II Intervensi No. 545/4/2011 tertanggal 18 Januari 2011. Rekomendasi Bupati Rembang atas Izin Lokasi Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tergugat II Intervensi No. 545/0307/2011, tertanggal 7 Februari 2011. Surat Izin Bupati Rembang No. 510.43/2865/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Pabrik Semen Berikut Lahan Tambang Bahan Baku dan

76

46. Bukti T-II Intervensi15.i (asli)

47. Bukti T-II Intervensi15.j (asli)

48. Bukti T-II Intervensi15.k (asli)

49. Bukti T-II Intervensi15.l (asli)

Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk No. 02/PTP.IL.33.17.400.9/XI /2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Izin Lokasi No. 591/040/tahun 2011, tertanggal 18 Nopember 2011, dari Bupati Rembang kepada Tergugat II Intervensi untuk Pembangunan Pabrik Semen berikut Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. Keputusan Bupati Rembang No. 591/1078/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah No. 522/e786e tertanggal 8 Mei 2012 terkait Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Tanah Liat, Jalan Tambang, dan Jalan Produksi oleh Tergugat II

Bahwa bukti ini saling bertentangan dengan bukti yang dihadirkan sendiri oleh T.II Intervensi T.II. 12a (Dalam lampiran)

77

50. Bukti T-II Intervensi15.m (asli)

51. Bukti T-II Intervensi-16 (copy)

52. Bukti T-II Intervensi-17 (copy)

53. Bukti T-II Intervensi18.a (copy)

Intervensi di KPH Mantingan Kabupaten Rembang. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Liat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Tergugat II Intervensi No. 545/0230/2013 tertanggal 15 Februari 2013. Putusan Mahkamah Agung No. 95 K/TUN/2000 tertanggal 11 Mei 2001 dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara PT Makassar Kartika selaku Penggugat melawan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Keputusan Presiden No. 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keppres No.26/2011”).

54. Bukti T-II Peta Pemerintah IntervensiKabupaten Rembang 18.b (asli) tentang Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Overlay dengan CAT Watuputih sesuai Keppres 26 tahun 2011, yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H.,

Bahwa bukti ini dibantah oleh keterangan ahli Riawan Tjandra dimana keberatan hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus sengketa kepegawaian;

Bahwa peta dalam Perpres telah dibantah oleh saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat dan Tergugat Intervensi Bahwa peta dalam Perpres yang menjadi dasar pemerintah kabupaten Rembang membuat peta telah dibantah oleh saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat dan Tergugat Intervensi

78

55. Bukti T-II Intervensi18.c (asli)

56. Bukti T-II Intervensi19.a (copy)

57. Bukti T-II Intervensi19.b (copy)

58. Bukti T-II Intervensi19.c (copy)

M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 25 Oktober 2011. Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tertanggal 20 Oktober 2011. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut “Keputusan KaBaPeDal No. 8/2000”). Hasil kegiatan konsultasi masyarakat penambangan dan pembangunan pabrik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2011. Daftar Hadir Konsultasi Masyarakat tertanggal 9 Desember 2011 di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Bahwa materi yang disampaikan bukan konsultasi tetapi lebih kepada sosialisasi yang hanya menyampaikan dampak positifnya saja termasuk kebutuhan

79

59. Bukti T-II Surat Tergugat II Intervensi Intervensi-20 Ref. No: (copy) 12796/HM/20000031/II.2 014 tertanggal 20 Nopember 2014 ditujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”). 60 Bukti T-II Surat dari Kantor Kesatuan IntervensiBangsa, Pol dan 21.a (asli) Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas”) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 220/481 tertanggal 28 Januari 2015.

61

62

63

dan lowongan kerja; selain itu para penggugat tidak ada yang diundang maupun hadir; Bahwa jawaban yang disampaikan kepada komnasham bertentangan dengan fakta yang terjadi dilapangan;

Bahwa bukti ini tidak relevan karena JMPPK bukanlah pihak yang masuk dalam perkara a-quo; Bahwa yang dilakukan masyarakat bukanlah penelitian akademik melainkan masuk dalam pengamatan faktual

Bukti T-II Surat dari Kantor IntervensiKesbangpolinmas 21.b (asli) Pemerintah Kabupaten Rembang No. 220/044/2015 tertanggal 27 Januari 2015. Bukti T-II Peraturan Menteri Dalam IntervensiNegeri RI No. 33 tahun 21.c (copy) 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (“Permendagri No.33/2012”). Bukti T-II Peraturan Menteri Dalam IntervensiNegeri RI No. 64 tahun

80

21.d (copy)

64

65

66

2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Bukti T-II Sebagaimana telah diubah Intervensioleh: 21.e (copy) Pedoman Menteri Dalam Negeri RI No. 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. (untuk selanjutnya bersamasama disebut sebagai “Permendagri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian”). Bukti T-II Penghargaan Program IntervensiPenilaian Peringkat Kinerja 22.a (asli) Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup peringkat emas oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk periode 2012-2013 untuk Pabrik Tuban. Bukti T-II Hasil Evaluasi Penilaian IntervensiPROPER atas nama PT. 22.b (asli) Semen Gresik (Persero) Tbk periode 2012-2013 untuk Pabrik Tuban dengan Peringkat Emas.

Bahwa bukti PROPER bukan termasuk tambang yang ada di Rembang jadi bukti ini tidak relevan untuk dihadirkan;

Bahwa bukti tersebut tidak relevan dihadirkan karena berdasarkan bukti P. 42 C masyarakat justru menerangkan bahwa pabrik di Tuban menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; Bukti T-II Daftar hadir perwakilan Bahwa bukti ini telah Intervensi-23 warga sekitar serta unsur dibantah oleh (asli) pemerintah desa, perangkat keterangan saksi

81

67

Bukti T-II Intervensi24.a (copy)

68

Bukti T-II Intervensi24.b (copy)

69. Bukti T-II Intervensi24.c (copy)

70. Bukti T-II Intervensi24.d (copy) 71. Bukti T-II Intervensi25.a (asli)

72. Bukti T-II Intervensi-

desa, Badan Lingkungan Hidup dan Pers dalam Acara Silaturahim Pemkab Rembang, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan Warga Gunem dan sekitarnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013. Berita harian Suara Merdeka, terbit pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 dengan judul “Pelatihan Songsong Pabrik Semen” Berita harian Suara Merdeka, terbit pada hari Selasa, 19 Februari 2013 dengan judul “Warga Gunem Dukung Pabrik Semen” Berita mingguan Infoku, tanggal 27 Februari – 8 Maret 2013 dengan judul “Gubernur Canangkan Lahan Tambang PT. Semen Indonesia di Desa Tegaldowo” Berita harian Jawa Pos, terbit pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 dengan judul “SI Sosialisasi ke 160 LSM” Foto-foto konsultasi masyarakat rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh Tergugat II Intervensi di Kecamatan Gunem-Kabupaten Rembang tertanggal 9 Desember 2011. Foto-foto pertemuan dengan judul acara

Soemarno dan diperkuat oleh saksi tergugat camat Gunem, karena kegiatan tersebut ditolak masyarakat desa tegaldoeo

bukti ini tidak jelas dilakukan kapan, dimana dan apa tujuannya. bukti tersebut bisa dibuat kapan saja dan dimana saja;

82

25.b (asli)

73. Bukti T-II Intervensi25.c (asli)

74. Bukti T-II Intervensi26.a (asli)

75. Bukti T-II Intervensi26.b (asli)

76. Bukti T-II Intervensi26.c (asli) 77. Bukti T-II Intervensi27.a (copy)

“Penyiapan lahan tambang pabrik semen di Rembang” yang diadakan di Desa Tegaldowo pada tanggal 16 Februari 2013. Foto-foto diseminasi atau sosialisasi keberadaan pabrik semen di Kabupaten Rembang, bertempat di lantai IV Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tertanggal 18 April 2013. Video dokumentasi milik Tergugat II Intervensi mengenai sosialisasi pembangunan pabrik dan penambangan oleh Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang tertanggal 18 April 2013, bertempat di aula lantai IV kantor Bupati Rembang. Daftar hadir sosialisasi pembangunan pabrik semen gresik di Kabupaten Rembang yang dihadiri oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang, Pakar dan Investor, LSM dan Plan, perwakilan warga desa sekitar, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013. Video dokumentasi Sosialisasi Semen Gresik Bersama Wartawan Oktober 2012. Peraturan Menteri Negeri RI No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

83

78. Bukti T-II Intervensi27.b (copy)

79. Bukti T-II Intervensi-28 (copy)

80

Bukti T-II Intervensi-29 (asli)

81

Bukti T-II Intervensi-30 (asli)

82

Bukti T-II Intervensi-31 (asli)

83

Bukti T-II Intervensi-32

Hidup. Peraturan Menteri Negara RI No. 24 tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 25 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KepGub No. 25 tahun 2000”). Foto-foto sosialisasi terkait rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh Tergugat II Intervensi, bertempat di kantor Kecamatan Gunem tertanggal 6 Juni 2014. Foto-foto kunjungan warga 5 (lima) desa sekitar wilayah rencana penambangan dan pabrik milik Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang ke pabrik semen milik Tergugat II Intervensi di Tuban-Jawa Timur, tertanggal 7 Juni 2014. Foto-foto acara doa bersama persiapan pembangunan pabrik semen di Rembang, tertanggal 16 Juni 2014 bertempat di Tapak Pabrik Tergugat II Intervensi di Rembang. Foto-foto acara safari ramadhan bertempat di

84

(asli)

84

Bukti T-II Intervensi-33 (asli)

85

Bukti T-II Intervensi-34 (asli)

86

Bukti T-II Intervensi-35 (asli)

87

Bukti T-II Intervensi-36 (asli)

88

Bukti T-II Intervensi-37 (asli)

89

Bukti T-II Intervensi-38 (copy)

90

Bukti T-II Intervensi-39 (asli)

kantor Kepala Desa Kadiwono-Kecamatan Bulu, tertanggal 18 Juli 2014. Foto-foto acara buka puasa bersama dan pemberian santunan, tertanggal 23 Juli 2014 bertempat di Desa Tegaldowo. Foto-foto acara silaturahmi dan pemberian santunan di Desa Pasucen, tertanggal 5 Juni 2014. Foto-foto acara silaturahmi warga desa Tegaldowo, tertanggal 5 Juni 2014, bertempat di Kediaman Kepala Desa Tegaldowo (Bapak Suntono). Foto-foto acara silaturahmi warga desa Kadiwono, tertanggal 5 Juni 2014, bertempat di Balai Desa Kadiwono. Foto-foto acara silaturahmi warga desa Kajar, tertanggal 5 Juni 2014, bertempat di Balai Desa Kajar. Video dokumentasi milik Tergugat II Intervensi mengenai silaturahmi dan sosialisasi di Desa Kadiwono, Kajar, Timbrangan, Pasucen dan Tegaldowo. CD rekaman Rapat Koordinasi dan Kajian Ilmiah terhadap Kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih Kabupaten Rembang tertanggal 7 Juli 2014 bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

85

91

92

93

94

Bukti T-II CD yang berisi video Intervensi-40 “Samin vs Semen” terkait (asli) dokumentasi warga masyarakat penolak pabrik semen Tergugat II Intervensi dan pabrik semen Group Indocement atas proses pembangunan fasilitas pertambangan dan pabrik semen Tergugat II Intervensi dan Group Indocement di wilayah Rembang dan wilayah Pati. Bukti T-II Hasil print power point Intervensi-41 yang dibuat saksi Budi (print dari Sulistyo yang telah asli) presentasikan di hadapan persidangan pada tanggal 5 Maret 2015. Bukti T-II Peta Potensi Bahan IntervensiTambang Kabupaten 42.a (print Rembang yang diterbitkan dari asli) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang. Bukti T-II Peta Kawasan Peruntukan IntervensiPertambangan Minerba 42.b (print Sesuai Peta Pola Ruang dari asli) RTRW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

95

Bukti T-II Intervensi42.c (print dari asli)

96

Bukti

Bahwa PENGGUGAT menolak kesaksian Budi Sulistyo; Bahwa bukti ini tidak menyebutkan bahwa potensi tersebut secara otomatis bisa dilakukan penambangan industri Wilayah pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan belum ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan Minerba Sesuai Petea Pola Ruang RTRW Disandingkan dengan Peta Potensi Bahan Tambang Minerba yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. T-II Peta Penelaahan

86

IntervensiPermohonan Izin PT. 42.d (peta dari Semen Gresik (Persero) asli) Tbk (tertanggal 21 September 2011) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. 97 Bukti T-II Peta Penelaahan IntervensiPermohonan Izin PT. 42.e (peta dari Semen Gresik (Persero) asli) Tbk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tertanggal 20 Oktober 2011. 98 Bukti T-II Peta Rencana Pola Ruang IntervensiWilayah Kabupaten 42.f (peta dari Rembang yang diterbitkan asli) oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. 99 Bukti T-II Peta Overlay Rencana Pola IntervensiRuang Wilayah Kabupaten 42.g (print Rembang dan Peta CAT di dari asli) Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. 100 Bukti T-II Foto-foto demonstrasi Intervensimasyarakat di DPRD 43.a (asli) Kabupaten Rembang terkait dengan penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang sekitar awal tahun 2013. 101 Bukti T-II Foto-foto demonstrasi Intervensimasyarakat di DPRD 43.b (asli) Kabupaten Rembang terkait dengan penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang tertanggal 18 Februari 2014.

87

102. Bukti T-II Foto-foto terkait Glory IntervensiHole atau lubang-lubang 44.a yang dibuat dalam rangka reklamasi untuk menanam pohon di wilayah pertambangan dan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Tubang, Jawa Timur. 103. Bukti T-II Foto-foto terkait embung Intervensiair yang dibuat oleh 44.b Tergugat II Intervensi di wilayah pertambangan dan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 104. Bukti T-II Foto-foto terkait lahan Intervensipertanian yang berada di 44.c dekat wilayah pertambangan dan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Bahwa bukti ini tidak relevan dihadirkan. Yang kedua, foto-foto sebagai bukti tersebut tidak jelas dibuat dimana dan kapan sehingga patut dikesampingkan. Bahwa bukti ini tidak relevan dihadirkan. Foto-foto tersebut juga tidak jelas dibuat dimana dan kapan sehingga patut dikesampingkan. Bahwa bukti ini tidak relevan dihadirkan. Yang kedua, foto-foto tersebut juga tidak jelas dibuat dimana dan kapan sehingga patut dikesampingkan.

c. Bahwa keterangan saksi tergugat tidak relevan dan/atau justru memperkuat argumen PARA PEMOHON, sebagai berikut: -

-

-

TEGUH DWI PARYONO, menyatakan: Bahwa peraturan sebelumnya penentuan kars yang dibagi dalam 3 kelas kars oleh peraturan yang ditiadakan oleh Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Nasional, sehingga kawasan kars dilindungi oleh aturan hukum Peraturan Pemerintah tentang tata ruang; selain itu saksi mewakili ESDM bekerjasama dengan badan geologi dan tata lingkungan propinsi Jawa Tengah pernah melakukan penelitian di Cekungan Air Tanah Watu Putih (CAT) di Kabupaten Rembang; OTNIEL PAULUS menyatakan: Bahwa masyarakat dapat menyampaikan penolakan atas proses AMDAL tetapi jika sudah keluar izin maka keberatan tersebut harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); selain itu saksi juga menyatakan kasus PT Semen Indonesia juga mengalami penolakan dari masyarakat; Hamzah menyatakan BKPRD mengadakan rapat yang juga dihadiri SKPD Kabupaten Rembang untuk memberikan masukan sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi. Input itu berupa overlay peta

88

permohonan. NAMUN, Saksi tidak mengetahui apa yang disebut dengan kawasan lindung. Saksi hanya menerangkan bahwa yang disebut kawasan lindung adalah yang ada di Perda RTRW Rembang; tidak mengetahui tambang itu terdapat di kawasan apa, saksi tidak bisa menjelaskan yang dimaksud dengan cekungan air tanah (CAT), saksi tidak mengetahui lokasi cekungan air tanah ada dimanaSEHINGGA menunjukkan bahwa surat rekomendasi yang diberikan BKPRD bisa dipastikan tidak berdasar fakta di lapangan karena ternyata saksi tidak mengetahui tentang CAT Watuputih, arti dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. d. Bahwa keterangan saksi Tergugat Intervensi tidak relevan dan/atau justru memperkuat argumen PARA PEMOHON, sebagai berikut: - Teguh Gunawarman menyatakan: tidak pernah melihat izin lingkungan milik Tergugat II Intervensi;Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2013 ada warga, yakni Sumarno cs mendatangi dirinya untuk memprotes dan menyampaikan uneg-uneg atas rencana dibangunnya pabrik semen;Bahwa saksi menyatakan ketika Sumarno cs mendatanginya, yang saat itu sebagai Camat, warga memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang ada di AMDAL;Bahwa saksi menyatakan warga menyampaikan uneg-unegnya menolak pabrik semen karena di sana adala lahan pertanian;Saksi menerangkan tidak pernah mempertemukan pihak semen dan warga, dengan memberikan kesempatan warga yang menolak untuk berbicara kepada pihak Semen Gresik;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terbitnya izin-izin. - Budi SulistyoPenggugat keberatan terhadap saksi Budi Sulistyo karena saksi ini bekerja untuk PT. Semen Indonesia melalui PT. LAPI. Saksi adalah pembuat desain tambang PT. SI.Meskipun demikian kami mencatat saksi menerangkan Penambangan akan dilakukan dengan menggunakan pengelupasan, ledakan. Kombinasi mekanik dan blasting, yang reklamasinya akan memerlukan waktu 130 tahun. Tidak ada jaminan tidak ada kerusakan lingkungan setelah diledakkan dan dikeruk. Demikian juga dengan ketersediaan air. - Dwi Joko Supriyanto, menyatakan: bahwa tim AMDAL pernah mengadakan angket ke masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui isinya;Saksi mengetahui kalau ada warga yang kontra karena persoalan lingkungan;Saksi menerangkan bahwa wilayahnya tidak pernah kekurangan air;Saksi menerangkan bahwa di Desa Tegaldowo pernah terjadi banjir; - AHMAD AHIT menerangkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu izin tersebut;Saksi menerangkan bahwa yang termasuk ring 1 pembangunan pabrik semen adalah Desa Tegaldowo, Timbrangan, Kajar, dan Pasucen.

89

II. Kesimpulan

Para Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Gugatan dan Replik. Akan tetapi jika majelis hakim berpendapat lain, perlu kiranya direnungkan bahwa jika memang penanganan paska pertambangan akan dilakukan sesuai dengan rencana, seperti mengembalikan fungsi karst dengan berbagai teknik, termasuk peledakan untuk mempercepat proses karstifikasi dan menimbulkan hasil sesuai dengan yang disampaikan ahli dari pihak PT Semen Indonesia, maka masyarakat baru bisa menikmati kembalinya keadaan itu setelah pergantian lebih dari satu generasi. Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta persidangan di atas, maka tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebagaimana yang tertuang dalam asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. III.

Permohonan

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut: Dalam EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya; Dalam POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 90

Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; 3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM PENUNDAAN: 2. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat; 3. Menyatakan bahwa Keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). Hormat Kami, Kuasa Hukum Para Penggugat

Muhnur, S.H.

Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., MSi.

Zainal Arifin, S.H.I.

Judianto Simanjuntak, S.H.

Syamsul Munir, S.H.I.

91

LAMPIRAN: 1. SAKSI SUMARNO Keterangan saksi pada tanggal5 Februari 2015 di bawah sumpah. Saksi menerangkan sebagai berikut: -

-

-

-

-

-

-

-

Bahwa Pabrik semen PT SI ada di Kecamatan Gunem, tapak pabrik ada di Desa Kadiwono dan tambangnya di wilayah Desa Kajar dan Desa Tegaldowo; Bahwa saksi mengetahui awal berdirinya pabrik ketika pada awal tahun 2013, di Desa Tegaldowo ada pagelaran wayang kulit, dan disana dipasang umbul-umbul Semen Gresik; Bahwa setelah pagelaran wayang tersebut, saksi dan 5 orang warga mendatangi Kepala Desa Tegaldowo yang bernama Suyanto untuk menanyakan apakah pabrik semen jadi dibangun di Desa Tegaldowo; Bahwa Kepala Desa Tegaldowo menjawab selama ini tidak dilibatkan oleh pemerintah kabupaten, ia hanya diminta menyediakan tempatnya saja. Bila Suyanto masih menjadi Kepala Desa, maka pemuda akan diberikan pekerjaan sebagai buruh; Bahwa karena tidak puas dengan jawaban Kepala Desa, saksi pergi ke kantor Kecamatan Gunem bertemu dengan Camat Teguh. Camat menjawab soal pendirian pabrik semen ia tidak dilibatkan, hal itu adalah urusan pemerintah kabupaten dan provinsi, menyangkut masalah amdal dan sebagainya; Bahwa saksi juga bertanya kepada Camat tentang dampak pendirian pabrik semen dan nasib petani. Camat menyarankan kepada saksi untuk mengirimkan surat kepada instansi terkait tentang sosialisasi dan dampaknya; Bahwa saksi mengirim surat pada DPR, DPRD, Presiden, Camat, Bupati, Kepala Desa, semua instansi tersebut tidak ada yang menjawab surat yang dikirimkan saksi; Bahwa saksi membuat surat tersebut sekitar tahun 2013; Bahwa setelah mengirimkan surat, saksi dan masyarakat Desa Tegaldowo melakukan aksi ke DPRD untuk menolak pembangunan pabrik semen; Bahwa saksi dan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen karena lahan yang akan ditambang adalah areal pertanian, jika ditambang maka masyarakat petani akan kehilangan lahan dan mata pencaharian;

92

-

-

-

-

Bahwa lahan pertanian belum dijual kepada PT SI Bahwa lahan pertanian masih milik petani, ada yang dijual ke pihak luar, bukan pihak semen Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anggota masyarakat yang telah menjual lahan ke pihak semen; Bahwa tambang kapur ada di wilayah Desa Tegaldowo sedangkan tapak pabrik ada di wilayah Perhutani; Saksi menerangkan bahwa selain hilangnya lahan pertanian, alasan warga menolk pabrik adalah karena akan hilangnya mata air; Saksi menerangkan bahwa selama ini masyarakat Desa Tegaldowo tidak pernah kekurangan air, dari saksi kecil sampai sekarang tidak kekurangan air; Saksi menerangkan bahwa penambangan pabrik semen belum dilakukan, tetapi pabrik sudah mulai dibangun; Bahwa saksi melihat di areal pabrik ada lalu-lalang kendaraan asing, dan pengeboran di areal Watuputih, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeboran tersebut; Bahwa pengeboran tersebut dilakukan pada 2013; Saksi menerangkan bahwa pabrik semen juga memecah kerukunan warga desa, gotong-royong warga mulai pecah, yang dulu sebelum isu kedatangan pabrik semen masyarakat rukun, sekarang masyarakat terpecah belah dengan adanya masyarakat yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen tersebut, termasuk perpecahan dalam satu keluarga; Bahwa Kepala Desa Tegaldowo tidak menengahi perpecahan di masyarakat tersebut; Bahwa perpecahan masyarakat tersebut terjadi di Desa Tegaldowo dan Timbrangan; Bahwa saksi tidak mengetahui alasan warga yang pro pembangunan pabrik semen; Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada sosialisasi sehubungan dengan pabrik semen; Saksi menerangkan bahwa orang-orang yang ditujukkan oleh majelis hakim dalam beberapa foto silaturahmi pada bulan Juni 2013 yaitu Joko Prianto, Suyasir, dll tidak terdapat dalam foto silaturahmi yang dijadikan alat bukti tegugat intervensi tersebut;

93

-

-

-

-

Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengumpulkan masyarakat dalam bentuk silaturahmi atau lainnya; Saksi menerangkan tidak pernah melihat pengumuman izin lingkungan ditempel di Desa Tegaldowo; Saksi tidak mengetahui jika ada sosialisasi atau silaturahmi yang pernah diadakan pemerintah atau pabrik semen; Saksi mengenal Kepala Desa Suyanto dan Camat Gunem ada di dalam beberapa foto yang dijadikan alat bukti tergugat intervensi; Saksi menerangkan mengenal Baskoro; Saksi mengetahui JMPPK. JMPPK adalah sekumpulan masyarakat yang peduli pada kelestarian pegunungan Kendeng. Semua warga Rembang yang peduli dengan kelestarian Pegunungan Kendeng dapat ikut JMPPK tanpa mendaftar; Saksi menerangkan pekerjaan masyarakat adalah petani lahan kering dengan tanaman seperti jagung, padi, kacang, dan macam-macam dan sebagian kecil beternak dengan mencari pakan ternak di pegunungan Watuputih; Saksi menerangkan bahwa sumber air masyarakat berasal dari mata air dan sumur. Sumur tersebut tidak pernah kering; Saksi menerangkan bahwa setelah aksi di DPRD, DPRD berjanji membentuk Pansus untuk menyelesaikan masalah ini; Tetapi ketika DPRD datang ke Desa Tegaldowo, ternyata DPRD mengatakan pada masyarakat bahwa kalau ada pabrik semen, masyarakat akan dijadikan tenaga kerja karena daerah sana daerah kering; Saksi menerangkan tidak mengetahui izin-izin pabrik semen; Saksi menerangkan terjadi intimidasi pada beberapa anggota masyarakat ketika masyarakat meminta penjelasan soal pabrik semen;

2. SAKSI SUWATER Memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 5 Februari 2015. Saksi menerangkan sebagai berikut: -

Saksi mengetahui ada patok bertuliskan PT SI sejak September 2014; Saksi termasuk warga yang menolak pembangunan pabrik semen, alasannya karena lahan pertanian akan berkurang dan ada debu yang terbang ke rumah warga;

94

-

-

Saksi menerangkan ada goa Gendongan di Desa Tegaldowo. Goa tersebut berada di daerah PT. SI berdasarkan patok yang ada; Saksi menerangkan ada sumber air Brubulan yang bentuknya lebar dan mengalir yang lokasinya dekat tambang; Saksi menerangkan bahwa adanya JMPPK adalah sejak adanya PT SI, yang membentuk masyarakat, tetapi tidak ada susunan organisasinya; Saksi menerangkan ada ponor atau tempat masuk atau menghilangnya air hujan, yang akan rusak jika ada penambangan pabrik semen; Saksi menerangkan bahwa ponor itu jumlahnya banyak, yang ada dalam wilayah penambangan juga ada; Saksi mengetahui ada ponor itu ketika melakukan penelitian bersama dengan ASC dan SCA; Bahwa penelusuran goa tersebut dilaksanakan pada tahun 2013 oleh 10 orang terdiri dari warga dan ASC dan SCA dan mengadakan penelusuran lagi pada bulan November 2014; Saksi menerangkan bahwa ada 76 goa di seluruh pegunungan Kendeng dan 3 goa di dalam patok PT SI; Saksi menerangkan bahwa di dalam goa-goa tersebut ada kelelawar yang mengusir hama; Saksi menerangkan ada 4 mata air di dalam patok PT SI; Saksi menerangkan bahwa fungsi goa tersebut adalah sebagai tempat tinggalnya kelelawar dan tempat sungai bawah tanah; Saksi menerangkan bahwa ada 44 ponor di seluruh desa, dan 22 ponor ada di dalam patok PT SI; Saksi menerangkan lebarnya ponor sekitar 15 meter dan ponor-ponor kecil sekitar 2 meter; Saksi menerangkan bahwa mata air Brubulan lokasinya dekat dengan tambang; Saksi menerangkan tidak melihat kertas pengumuman izin lingkungan ditempel di balai desa; Saksi menerangkan pernah hadir di rapat pengurus JMPPK dan yang dibahas tahun 2013 adalah rencana demonstrasi di DPRD; Saksi menerangkan mata air yang berada di patok PT ada 4 yaitu mata air belik sawah ada 2, belik rotan 1, dan belik Kopek 1 di wilayah Desa Kajar.

3. SAKSI SUKINAH

95

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 5 Februari 2015, saksi menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Tegaldowo; - Bahwa saksi tinggal di tenda sejak tanggalu16 Juni 2014; - Bahwa saksi menolak adanya tambang dan pabrik semen karena petani tidak mau dekat dengan industri, bila ada industri maka lahan pertanian akan hilang; - Bahwa saksi memiliki lahan pertanian; - Bahwa saksi meyakini keberadaan tambang akan merambah kemanamana; - Bahwa pertambangan oleh PT Semen Indonesia berpotensi merugikan saksi berupa air tanah bisa hilang bila ada tambang terus-menerus; - Bahwa saksi menerangkan selama ini warga tidak kekurangan air, sementara PT Semen Indonesia adalah perusahaan besar yang membutuhkan lahan yang besar sehingga air yang akan hilang juga besar, selain itu saksi juga takut akan banjir; - Bahwa saksi dan suami tidak pernah diajak sosialisasi tentang semen; - Bahwa pendirian tenda atas inisiatif ibu-ibu (warga) karena warga memiliki pandangan bumi ini jangan sampai dirusak, akan rusak bila ditambang; - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman; - Bahwa ibu-ibu yang berada di tenda berasal dari Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan; - Bahwa saksi ikut menandatangani daftar penolakan warga terhadap pertambangan; - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terbitnya izin lingkungan; - Bahwa rumah saksi berjarak 3 km dari pabrik dan 1 km dari tambang; - Bahwa banyak goa di Desa Tegaldowo; - Bahwa di tenda yang dibangun warga dijaga oleh polisi; - Bahwa warga dilarang mendirikan tenda, polisinya melarang beberapa alat di sekitar tenda - Bahwa mata pencaharian warga mayoritas sebagai petani; - Bahwa mobil truk PT Semen selalu lalu-lalang yang menimbulkan debu dan kebisingan; - Bahwa warga melakukan pemblokiran jalan akses tambang agar aktivitas pendirian pabrik dihentikan dan alat berat ditarik; - Bahwa saksi menerangkan warga tidak pernah diajak sosialisasi; - Bahwa saksi bersama warga pernah mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Tengah soal kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tenda; 4. SAKSI SUWIGNYO

96

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Februari 2015, saksi menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Timbrangan sejak 2009; Bahwa selama menjabat menjadi Kaur Pemerintahan saksi tidak pernah mendengar pemberitahuan tentang rencana pabrik semen di daerahnya; Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan ke desa soal pendirian pabrik semen; Bahwa tidak ada pemberitahuan dari PT.SI terkait wilayah Desa Timbrangan yang akan dilalui jalan tambang; Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa Timbrangan yang ikut tinggal di tenda; Bahwa pernah ada warga yang mengadu bernama Suyasir, dia mengadu secara lisan bertanya:“Bagaimana kok bisa ada pembangunan pabrik di desa?” Bahwa atas pengaduan warga saksi menjawab akan ditampung dahulu untuk dirapatkan; Bahwaaparat desa Timbrangan memutuskan bila ada pemberitahuannya nanti dikordinasikan, namun tidak ada terkait menolak atau tidak; Bahwa ada goa di Desa Timbrangan; Bahwa sebelum kehadiran PT Semen Indonesia kondisi sosial warga rukun gotong royong; Bahwa masyarakat terganggu dengan debu; Bahwa saksi selaku perangkat desa tidak pernah tahu terkait sosialisasi; Bahwa saksi juga tidak mengetahui rapat RPL-RKL; Bahwa saksi menerangkan ada banyak truk yang melewati jalan Desa Timbrangan yang mengangkut batu, truk tersebut sangat mengganggu warga; Bahwa warga pernah mengadu kepada saksi selaku aparat desa terkait debu akibat aktivitas truk yang melewati jalan desa timbrangan, atas pengaduan tersebut saksi sudah menyampaikan ke pemerintahan desa; Bahwa pemerintah desa sedang kordinasi terkait pengaduan warga soal debu akibat truk; Bahwa saksi mengetahui keberadaan „tuk‟ (ponor: tempat menghilangnya air) yang berada di dekat ladang pertanian saksi; Bahwa saski menerangkan masyarakat Desa Timbrangan biasa menyebut tempat hilangnya air dengan istilah „tuk‟; Bahwa saksi menerangkan mengetahui keberadaan patok-patok pertambangan; Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman yang ditempel di kanntor desa; Bahwa saksi mengatakan di Desa Timbrangan terdapat goa; 97

-

Bahwa saksi mengetahui sekitar pertengahan tahun 2014 warganya mendatangi tapak pabrik secara beramai-ramai.

5. SAKSI KISWARIN Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Februari 2015, saksi menerangkan sebagai berikut: 1.2.

Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Sluke; Bahwa saksi pernah menghadiri pertemua dengan Pemkab serta PT Semen Indonesia di lt. 4 kantor bupati; Bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut setelah ditelpon oleh temannya, kemudian saksi berinisiatif untuk menghadiri pertemuan tersebut; Bahwa saksi mengisi daftar hadir yang disediakan; Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemkab Rembang, PT Semen Indonesia, dan dari UGM; Bahwa saksi datang dengan kapasitas sebagai warga yang peduli lingkungan; Bahwa saksi tidak melihat judul pertemuan tersebut; Bahwa pertemuan berlangsung dari pukul 10.00 sampai 13.30; Bahwa dalam pertemuan tersebut pada intinya menyampaikan PT Semen Indonesia akan mendirikan pabrik di Rembang; Bahwa dalam pertemuan tersebut yang paling banyak bicara adalah Agus (akademisi UGM) terkait geologi; Bahwa ada yang menyampaikan keberatan dalam pertemuan tersebut terkait Keppres tentang Cekungan Air Tanah; Bahwa ada juga yang menyampaikan keberatan terkait tambang yang akan mengurangi air; Bahwa saksi tidak melihat background yang bertuliskan sosialisasi, konsultasi atau apapun; Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak disampaikan terkait perizinan; Bahwa saksi bersikap menolak tambang karena dapat merusak lingkungan; Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan notulensi dan rencana tindak lanjut; Keterangan Ahli:

1. DR. RIAWAN TJANDRA (Ahli Hukum Administrasi Negara)

98

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Maret 2015, saksi ahli menerangkan sebagai berikut: -

Untuk NGO Standing itu memang pertama kali di Indonesia dan memang pertama kali digunakan dalam putusan PTUN Jakarta tepatnya pada tgl. 12 Desember 1994 dalam perkara gugatan koalisi LSM terhadap dana Regulasi dari PTPTM, dan kalau kita lihat secara rasional putusan PTUN Jakarta selaras prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional yang memang mengakui NGO Standing secara internasional, seperti Green Peace. Dan putusan PTUN Jakarta itu kemudian menjadi yurisprudensi dan terus menerus diakui oleh keputusan PTUN berikutnya, misalnya di beberapa kasus di PTUN Jakarta dalam kasus gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang diwakili oleh LSM dalam kasus lingkungan dan masih banyak lagi contohnya di beberapa PTUN di Indonesia. Jadi barometernya adalah putusan PTUN Jakarta pada tgl. 12 Desember 1994;

-

Sedangkan penggugat individu di dalam proses penanganan sengketa pengawasan negara memang diatur langsung pada UU Nomor 53 ayat 1 UU PTUN yang disitu dikatakan seseorang atau badan hukum yang terdaftar dan yang merasa dirugikan;

-

Kalau kita berkaca pada UU No. 5 tahun 1986 dijelaskan bahwa syarat sahnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada 2 macam: (1) Keputusan TUN harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (2) harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asasasas yang baik dikenalkan pertama kali di Indonesia oleh guru besar Sulistyawan yang memberikan kuliah pada tahun 1976 di Universitas Airlangga;

-

Dalam asas partisipasi dalam kedudukan AAUPB bisa kita tempatkan, pertama dalam segi doktrin hukum administrasi negara, karena disitu ada 3 dimensi hukum administrasi negara: 1. Dimensi penyelenggaraan pemerintahan yang dilengkapi dengan kewenangan- kewenangan kepemerintahan; 2. Dimensi perlindungan hukum;

99

3. Dimensi partisipasi itu sendiri. -

Partisipasi dalam teori hukum administrasi yang dianut secara luas dari berbagai negara. Di Indonesia asas partisipasi sudah masuk dalam AUPB yang sudah diatur dan masuk di dalam UU tahun 1998. Yang merupakan pintu masuk dari asas partisipasi. Apabila partisipasi itu kita kembalikan pada tata negara sebenarnya juga berbicara mengenai keterlibatan dari masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh Tata Usaha Negara, dalam hal ini partisipasi itu harus dilakukan secara standar parameter. Keterlibatan terhadap masyarakat secara umum atau komprehensif yang akan terkena dampak dari keputusan Tata Usaha Negara;

-

Jika memang terjadi keputusan yang sifatnya umum dan harus melibatkan banyak masyarakat tapi prakteknya putusan itu hanya pada sebagian masyarakat maka harus ada studi dampak keputusan itu, siapa saja yang kompensial dari akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, dan dari seluruh hasil riset atau mungkin analisis semua korban dari Keputusan TUN tersebut harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan gugatan;

-

Upaya keberatan kalau kita melihat hukum acaranya sendiri harus dimaknai secara perspektif sengketa secara kepegawaian jadi sebenarnya keberatan kalaupun dilakukan silahkan saja tapi tidak boleh menghalangi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghakiminya; Di dalam teori hukum administrasi, Keputusan TUN itu dibagi menjadi dua, yaitu:

-

-

-

- Menyangkut dengan substansi; - Menyangkut tentang prosedur penetapannya. Dan ada 3 aspek dalam pertimbangan Keputusan tata usaha: - Harus sah dari segi kewenangan; - Harus sah dari segi prosedur; - Harus sah dari segi substansinya. Perda itu sendiri memang harus diperintahkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan tinggi atau bisa dalam kotek pembagian 100

kewenangan daerah tapi hanya saja sebagai norma yang bersifat mengatur harus diarahkan, munculnya angka-angka disitu kalau memang ini mencakup suatu materi spesifik tidak boleh diserobot oleh suatu peraturan perda; -

Sebenarnya itu sudah ada di Peraturan Presiden tahun 2004 yang mengatur detailnya peraturan dari UU Perda tersebut, jadi kalau kita lihat dari konteks nilainya sendiri itu tidak taktis, tapi kalau untuk keabsahannya bisa ditanyakan langsung kepada ilmu pendidikan yang bisa menguji materi kepada Mahkamah Agung langsung itu kepada masyarakat yang secara langsung dirugikan;

-

Bahwa ada surat pengedaran dari mahkamah agung yang melakukan penghalusan hukum sehingga kemudian 90 hari terhitung sejak saat yang bersangkutan mengetahui (yang merasa kepentingannya dirugikan), dalam putusan dari beberapa PTUN yang lain pernah juga ada putusan pada saat dampak kerugiannya yang timbul ketika mengetahui itu;

-

Dan sekarang muncul peraturan-peraturan mentri yang proteksinya yang sifatnya komprehensif dengan lingkungan.

2. DR. SOERYO ADIBOWO (Ahli Metode AMDAL) Saksi ahli memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: -

Dalam peraturan menteri yang terbaru, dari peraturan yang terlama hingga yang terbaru, nomor 16 tahun 2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan AMDAL pada lampiran dua menyebutkan: bagaimana menentukan dampak, di seluruh dunia yang ada peraturan AMDAL, Amerika, Kanada, Malaysia, dan di Indonesia untuk menduga dicari analisa untuk mencari selisih bagaimana kualitas air, kalau ada proyek bagaimana, kalau tidak ada proyek, kesannya yang terjadi bukan with and wihout tetapi yang dilakukan mengukur dampak, dampak kecil, itu sebenarnya yang ingin saya tunjukkan;

101

-

Jadi kalau metode AMDAL yang dipakai adalah before and after maka jadi indikasi bahwa dokumen amdal tidak valid. Kami membantu program menteri bagaimana cara kami mengevaluasi dokumen itu. Kami membuat peraturan menterinya dan yang paling cepat melihat dokumen adalah buka bab prakiraan dampak lihat bagaimana caranya, terlepas bahwa ahli sosial, ekonomi, antropologi, ahli fakultas air/ahli kehutanan, semuanya asas kekinian adalah bukan before dan afterproject tetapi with dikurangi without. Secara singkat dapat dilihat, disampaikan di bapak-bapak di kementerian, lalu kami bikinkan panduan dan itu dijadikan peraturan;

-

Ahli memberikan ilustrasi dengan mengetukkan sebuah pena ke mikrofon. Ahli menerangkan bahwa suara ketukan di mikrofon ini merupaka kebisingan yang jika dilakukan pada siang hari tidak jadi masalah, namun ketika kebisngan itu ada pada jam 12 malam ketukan itu menggangu;

-

Jadi yang saya ilustrasikan bahwa yang dampaknya besar belum tentu menggangu juga yang dampaknya kecil belum tentu tidak menggangu. Oleh karena itu menjadi pokok bagaimana start awal dari dokumen amdal, jadi yang namanya dampak tersebar tidak merata (tidak homogen) ada yang terkena dampak positif, ada juga yang terkena dampak negative, dan menurut waktu dan menurut ruang bisa berbeda-beda dan itulah yang harus di tangkap dalam dokumen amdal dengan maksud rencana pengelolaan pabrik;

-

Bahwa jika start awal saja sudah salah, bukan with and without tetapi before and after maka seterusnya dari hulu ke hilir akan salah, dan dokumen amdal dipertanyakan karena di atas itu sifat penting dan setelah itu evaluasi kelayakan dan ini saling berhubungan;

-

Bahwa pada tahun 1995 kami diminta untuk mengevaluasi ada 20 dokumen amdal yang sudah disetujui dan disitu kami mendapatkan cara mengevaluasi dokumen dengan cepat;

-

Bahwa di seluruh negara selalu menetapkan apa yang di anggap penting bersamaan denga dampak lingkungan, di Kanada yaitu kumulatif dampak, lamanya dampak, antisipasi. Di Australia ada 3, di Cina ada 6;

102

-

Jadi kita ingin mengambarkan air ini ketika kena dampak tabiatnya bagaimana, jika sudah tahu perubahannya maka tahu cara intervensinya. Contoh: dampaknya tinggi tapi waktunya singkat dan itu RKL tidak perlu lama-lama cukup 2 tahun pertama namun kebanyakan penyusun amdal menganggap jika ada danmpak penting maka harus dihindari, padahal tidak;

-

Bahwa di Indonesia untuk menyatakan layak lingkungan karena Amdal, sebelum Permen yang baru itu sangat lama. Dalam pasal 22 disebutkan: “apabila ilmu pengetahuan teknologi tidak bisa mengatasi dampak maka proyek dibatalkan” dan petanyaan nya apakah ada proyek di Indonesia yang dibatalkan?

-

Bahwa di mana dokumen itu dinyatakan buruk kualitasnya bukan tertera dalam pasal 22 nya tetapi dalam bentuk dokumennya, dan ketika penolakan, yang ditolak bukan proyeknya namun dokumennya;

-

Bahwa ketika saya mengoreksi 20 dokumen pada tahun 1995, yang ada 5 yang bisa digolongkan bagus, banyak yang hanya memuat besarnaya dampak tidak juga di menilai pentingnya dampak, padahal 20 dokumen tersebut sudah disetujui, dan dengan itu diperbaikilah langkah-langkah program, tarining juga diperbaiki, dan ada 8 yang tidak bisa disebut dokumen amdal. Dan dalam penyusunan Amdal harus dimuat dampak penting;

-

Bahwa jadi dalam konteks itu kami merasa perlu meluruskan, jika melihat rujukan dalam kasus disini;

-

Bahwa dalam Konvensi Internasional dan juga ada di laman Peraturan Menteri LH No. 16 tahun 2012, metode with and without contohnya: dampak proyek kondisi tampak baik, dampak dihitung dengan with and without bukan before dan after. Bahwa dokumen Amdal di Rembang menggunakan before and after dan ini bertentangan dengan peraturan yang ada;

-

Saksi menerangkan contoh kasus di Bangka, bagaimana mengukur dampak pertambangan yang limbahnya dibuang ke laut dan orang ahli tanah menghitung dulu, sebelum di tambang bagus dan setelah di tambang anjlok atau rusak;

-

Bahwa jika menunjuk kapada dampak maka menuju pada besar kecilnya korban, jadi harus di hati-hati jangan silau teradap dampak penting;

103

-

Bahwa dampak penting ini sangat dipengaruhi atau tergantung oleh komunitas setempat (ada yang pro dan kontra) kondisi tersebut harus ditangkap, penting nilai dampak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;

-

Bahwa sampai sekarang kita mempunyai pedoman yaitu PP No. 27 dan sekarang turunan dari PP 27 yang dipakai adalah pedoman penentuan dampak penting;

-

Bahwa bagaimana perbedaan dampak besar dan dampak penting, dampak besar tidak semuanya dampak penting (ahli menunjukan dengan gambar/slide);

-

Bahwa di kita jika ada dampak penting malah dikecilkan agar tidak masuk dampak penting, jumlah dampak pentingnya diperkecil;

-

Bahwa dokumen yang di Rembang memakai kriteria yang dibuat sendiri, disebut memang dalam Amdal merujuk pada PP No. 27 namun tetapi ketika pedoman bagaimana menggunakan dampak penting, di amdal mendefinisikan sendiri;

-

Bahwa evaluasi dampak merupakan gabungan dari semuanya aspek, dan yang banyak terjadi kesalahan adalah ukuran–ukuran yang berbeda–beda dengan, kualitas air, pendapatan rupiah;

-

Sebuah proyek bisa dinyatakan tidak layak lingkungan. Dalam Permen LH No 16 tahun 2012 sudah dijelaskan dan jika ini dijalankan konsekuen saya kira itu membuat banyak dokumen AMDAL menyatakan bersungguh-sungguh proyek. Pada bunyi pasalnya menyatakan tidak boleh ada gangguan terhadap air atau pun udara, dan jika PP yang lalu, itu hanya menyatakan bahwa “ ditolak jika dampak buruknya lebih besar dari manfaat” dan PP yang dulu bersiat umum namun Permen yang ini dijelaskan secara spesifik dan ini bisa menjadi alat gugatan, kita bisa melihat lampiran 2 pada Permen tersebut, kapan dikatakan layak lingkungan dan bunyi kalimat disitu menjerat kalau ada yang tidak waspada dalam menilai kelayakan lingkungan;

-

Bahwa ini untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek harus membaca lampiran 2 Permen LH No. 16 tahun 2012;

-

Bahwa implikasi dalam pasal itu menyatakan bahwa “apabila dalam perkiraan dampak itu ada dampak penting sudah bisa melanggar pasal itu. Hal ini bisa dikatakan tidak layak lingkungan dan ini spesifik; 104

-

Ahli menerangkan bahwa yang disebut dampak, 1 orang saja mati dan berapa orang yang terkena dampak penting;

-

Bahwa yang ke 2 luas wilayah, semakin luas wilayah persebaran dampak semakin signifikan dampaknya. Kepala BAPEDA tahun 1956 mendeskripsikan kapan dikatakan intensitas dampak itu penting dan yang disebut definisi intensitas dampak adalah perubahan yang mendasar di area yang luas dalam jangka waktu yang pendek;

-

Bahwa oleh karena itu hampir di setiap negara seperti Australia, Kanada, Amerika termasuk Indonesia menggunakan intensitas itu menjadi dasar;

-

Bahwa selanjutnya yang dipakai adalah sifat kumulatif, contoh ketika membuang limbah di sungai secara kumulatif dilakukan oleh satu pihak, dan orang takut ketika unsur yang berkumulatif itu adalah logam, HG, limbah tambang emas;

-

Bahwa sebenarnya dampak penting lebih diketahui tambah bagus, karena semakin kita mengetahui dampak penting maka semakin tahu cara menanganinya, tapi kebanyakan semua takut;

-

Bahwa ada 3 jenis metode, jika melihat amdal itu selalu ada identifikasi, perkiraan dan evaluasi;

-

Bahwa perkiraan mengandung 2 makna yaitu besar dan sifat penting;

-

Bahwa jadi jika perkiraan dampak masin-masing ahli berbicara, seperti proses air, tanah, dan lain-lain mengenai besar dampak yang akan terjadi, tetapi jika sudah masuk bab evaluasi dampak yang menyampaikan peran harus ketua tim, karena menyangkut semua aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, kimia, dan yang menjadi persoalan serius metode ini sangat banyak bagaimana soal ukuran, unit yang berbeda dan jika ketua timnya memegang pangkal persoalan maka unit unit yang berbeda itu digabungkan menjadi satu;

-

Bahwa di Indonesia lebih senang menggunakan metode Leopold namun sebenarnya metoda Leopold tidak menjumlahkan unit unit yang ada namun di Indonesia dijumlah dan ini yang mebuat dokumen Amdal salah;

-

Bahwa sering pembuat salah pada bagian evaluasi dampak, akhirnya sering orang lupa bahwa tujuan akhir dokumen amdal adalah untuk pengelolaan lingkungan; 105

-

Bahwa dokumen AMDAL biasanya dibuat dalam waktu proyek bukan sebelum proyek, padahal jelas dalam UU LH no 4 tahun 1982 AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan;

-

Bahwa yang menjadi titik kursial dalam AMDAL adalah bagaimana pertanggungjawaban validitas alat yang dipakai (Permen LH.No.16/2012). AMDAL itu benar apabila didalam penerapan kriteria pembuatannya itu benar. AMDAL itu baik (valid) apabila dia benar menempatkan kapan prakiraan dampak dan revolusi dampak, akan tetapi kalau dicampur maka bisa dikatakan tidak benar, sehingga dokumennya diabaikan.Perlu adanya metode dalam pengkajian dengan diketahuinya metode kajian dampak yang baik.

-

Karena seringkali tidak dipikirkan bahwa dalam pengkajian damplak antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, bahwa kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, antara orang dewasa dan anak kecil itu sangatlah berbeda.

-

Ahli menerangkan bahwa dibolehkan memodifikasi metodologi dalam penyusunan amdal dengan catatan tidak melanggar standar minimum dalam metodologi penyusunan amdal.

3. Dr. BUDI BRAMANTYO (Ahli Geologi) Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah pada 12 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: -

Bumi terdiri dari batuan, sedangkan tanah merupakan hasil dari pelapukan kondisi tanah di atasnya mencerminkan kondisi batuan asal, batuan keras namun tanah bisa melapuk menajadi lunak itu membutuhkan waktu tergantung batuannya. Geologi mempelajari batuan namun tidak melihat batuan hanya secara fisik namun juga mempelajari sejarah batuan, bagaimana cara terbentuknya, darimana asalnya, seperti apa, kapan terjadinya, bagaimana terbentuknya sampai menjadi pegunungan dan prosesnya seperti apa dan itu memang perlu waktu berjuta juta tahun dan semua batuan yang ada di jawa kecuali hasil endapan- endapan gunung berapi itu sedikitnya berjuta tahun yang lalu sampai puluhan tahun yang lalu;

106

-

Bahwa dari situlah karakteristik dari bebatuan itu selalu berubah sejalan dengan geologinya dan kemudian tertangkap menjadi pegunungan sekarang ini;

-

Dalam hidrogeologi tentu saja ada jadi ketika kita melihat vertikal ke bawah tanah kita akan mendapatkan zona - zona tersebut biasanya paling atas adalah zona vados yaitu air hujan yang jatuh di pemukaan akan merembes masuk pada kolom tertentu kemudian berakhir pada zona aquatis dan itu adalah kondisi di dalam batuan dimana air berkumpl dan itu adalah akumulasi dari air hujan menetes mengalir diantara pori- porinya da untuk di daerah batu gamping juga sama yaitu zona kering, zona fluktuasi dan zona aquatis dengan sumber air hanya di dalam batua gamping di dalam kars tidak di dalam bebatuannya tapi melalui retakan- retakan jika kita lihat persis di bawah batuanya kita tidak akan menemunaka air sama sekali walaupun kita mengebor sedalam apapun namun ketika kita mengebor di sekitar retakannya kita akan menemukan air;

-

Kawasan kars menurut geologi adalah kawasan pada batuan yang mengalami pelarutan dan ini memerlukan waktu berpuluh ribu bahkan jutaan tahun. Jadi satu-satunya batuan yang dapat melarutkan air/terterlarutkan oleh air hanya batu gamping dan ini yang disebut kars;

-

Ponor adalah suatu lubang dimana biasanya dia akan terhubung ke sungai bawah tanah dan di kawasan kars tentu saja ada goa dan ponor tidak hanya lubang tapi bisa juga merupakan retakan dan bahkan tidak kelihatan, retakan di dalam bebatuan seolah-olah batuan pun sebenarnya ponor serta ponor bisa memanjang sampai berpuluhpuluh meter;

-

Bahwa di dalam morfologi kars dicirikan dengan dua istilah yaitu eksokars dan endokars. Eksokars adalah morfologi permukaan dan dimulai dengan proses pelapukan dan terjadi ponor, bisa membentuk bulat lonjong dan lembah yang memanjang dan itu merembes masuk mengalir dan mengalirnya nanti entah berapa dalam tergantung kondisi lapisannya sebagai sungai bawah tanah;

-

Bahwa zona basah itu merupakan termasuk goa-goa di dalam tanah dan dia mengandung air, dan itu bisanya korelasi dari goa-goa yang mengandung air. Zona kering merupakan zona dimana air menjalani rutenya untuk sampai ke bawah, dan ini merupakan bagian jalan untuk air untuk mencapai wadahnya dan tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama, air hujan yang jatuh sampai zona basah, contoh ketika kita mengisi air di dalam cangkir dan itu langsung ke badannya (zona basah) lama lama akan tumpah, jadi zona kering 107

akan menjadi semacam corongnya ketika kita mengisi botol dan ketika corongnya ini dicabut maka sedikit air yang masuk dan akan lebih banyak air yang tumpah keluar. Pada saat musim hujan air akan cepat masuk ke dalam goa dan pada saat musim kemarau pasti tidak ada cadangan air, karena tidak ada tempat penyimpanan. Bahwa kita tidak tahu air-air yang tersimpan dalam kars itu sudah berumur berapa, namun penelitian di wilayah kars di Bandung sampai 1000 tahun, jadi air yang di ambil dari kars di Bandung tersebut merupakan air 1000 tahun yang lalu jadi sebenarnya air yang di simpan beribu- ribu tahun yang lalu di keluarkan sedikit demi sedikit makanya ada yang mengatakan kars air itu hanya lewat saja seolah –olah hujan di atas wilayah kars langsug keluar di mata air, tentu saja TIDAK BEGITU jika seperti itu maka pada musim kemarau berarti tidak ada air. Bahwa zona kering itu menjadi jalan untuk air menuju zona basah; -

Bahwa potensi kars adalah untuk menyimpan air bersih dan bisa menjadi cadangan untuk masa depan. Kars merupakan menjadi habitat untuk flora fauna, misalnya codot yang memakan nyamuk dan ini sangat penting sekali. Dalam ekosistem kars jika dalam ekonomi juga berdampak pada pertanian yang ada. Saya melihat dari beberapa kasus yang ada, yang paling luar biasa adalah di Tiongkok Selatan, pemerintahnya otoriter tidak boleh ada penambangan di kawasan kars dan wilayah kars tersebut boleh dibuat pertanian;

-

Bahwa ketika terjadi penambangan ada perubahan bentang alam, seperti mata air akan berkurang dan ini hilangnya akan lama, tidak ukuran manusia hanya puluhan tahun ini masih keluar, kita mengukurnya untuk waktu yang lama. Memang ada teori yang mengatakan, kawasan kars yanga akan ditambang akan banyak air yang masuk. Tetapi akan sedikit yang tersimpan. Tidak ada kesempatan air untuk berjalan perlahan lahan untuk mencapai wadah/zona basah tersebut dan ketika ada pertambangan/ zona kering itu di tambang maka air yang masuk dari segi kwalitas akan berbeda. Ketika tidak ada penyaringnya yang membuat air tersebut berjalan secara perlahan maka air yang jatuh dan masuk ke zona di bawahnya akan lebih cepat keluar;

-

Bahwa dalam menyusun dokumen AMDAL adalah melihat bagaimana kondisi air dsb. Dan itu juga yang diatur oleh Permen No 17 tahun 2012, disitulah sebenarnya suatu cara mana yang boleh ditambang atau tidak Permen tersebut merupakan aturan yang merupakan amanat dari UU No 26 tahun 2007 dan secara eksplisitnya diatur dalam PP No 26 Tahun 2008 yaitu RTRW Nasional dan disana salah satunya dikatakan suatu wilayah yang mempunyai bentang alam kars adalah kawasan lindung nasional;

108

-

Saya sampaikan bahwa ketika zona kering ditambang, atau dieksploitasi maka air akan langsung jatuh ke bawah. Bahwa ketika ditambang, maka batu gamping tersebut akan hilang dan adanya sistem yang baru. Kedalaman sungai bawah tanah bisa 100-200 meter, dan ada lapisan lapisan yang keras, sampai ke retakan-retakan, bahwa di Gunung Kidul kedalamanya sampai 300 meter namun saya juga pernah membaca di Ukraina sampai kedalaman 2 km. Ketika ditambang, pada musim hujan zona basah akan lebih dekat, nanti pada musim kemarau tidak ada lagi yang disimpan/ penampungan;

-

Bahwa yang jelas ketika ditambang yang muncul di pemukaan adalah batu, batu tersebut tidak bisa ditanami;

-

Kalau memenuhi syarat misalnya terdapat bentang alam eksokars (tempat masuknya air, goa, sungai bawah tanah yang aktif) itu harus dilindungi. Embung tidak menjadi solusi untuk kegiatan tambang karena air akan meresap ke tanah, dan sebelum di tambang tidak akan terjadi karena semuanya adalah kondisi retakan;

-

Walaupun penambangan jauh dari pemukiman, akan mengakibatkan polusi air, seperti yang saya katakan tadi bahwa aliran air bisa mencapai berpuluh-puluh meter, di dalam aliran air suatu lorong akan lebih cepat mengalir dibandingkan dengan pori-pori. 4. PETRASA WACANA goa dan sekitar goa)

(Ahli SPELEOLOGI/ spesifik goa/ilmu

Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: -

Definisi goa adalah sebuah rongga yang ada di batuan yang dia berfungsi untuk mengalirkan air dan bisa menjadi input untuk mengalirkan air dan dia bisa menjadi output sebagai mata air, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Vort dan William dinyatakan bahwa ketika ia sebagai sarana penyalur air dan ini tidak dibatasi oleh ukuran bisa sampai 5 mm dan ini bisa disebut goa kemudian ahli lain mendefinisikan goa bahwa setelah ia berkembang maka bisa dimasuki, berdasarkan proses dan perkembanganya ada goa sebagai rongga untuk menyalurkan air;

109

-

Bahwa dalam goa dalam aspek biologi dan ada aspek fisiknya, fisiknya terutama mengenai sisten hidrologi faktor utama sistem karstifikasi, dan ada stalaktit dan stalakmit, karena di dalam kars itu ada eksokars yang ada di permukaan dan di speologi lebih pada eksokars (yang ada di permukaan), terdapat ornamen goa, bentukan-bentukan yang dihasilkan oleh proses pelarutan/proses aliran;

-

Dalam aspek biologi banyak terdapat seperti binatang-binatang yang spesifik yang hidup di kondisi goa. Jika disebut goa maka ada proses aliran air/proses pelarutan dan membentuk goa dan hampir bisa dipastikan ada air di dalamnya, karena dengan terbentukntya goa berarti ada peran air dalam pembentukannya. Banyak hewan yang kita temukan di dalam goa seperti: jangkrik, laba-laba, ikan lele, tapi spesifik khas goa karena goa itu gelap dan ini juga sebagai pengontrol biologi di dalam goa, ketika ada perubahan perilaku dari binatang binatang di dalam goa, menunjukkan ada perubahan ekosistem;

-

Hampir semua kawasan yang spesifik ada goa dan kemudian ada aliran air dan ada rekahan yang membentuk goa dimana di bagian atas (menunjukkan slide) pada saat hujan dan pada saat kemarau rongga-rongga yang memasukan air berada di wilayah-wilayah atas itu, jadi goa-goa yang terbentuk tersebut terjadi karena proses penyimpanan air, sehingga air yang ada di atas terserap dia bisa membentuk sebuah proses karstifikasi/membentuk lorong goa dan ia berjalan sampai pada titik tertentu ada sungai bawah tanah bertingkat-tingkat dan makanya perlu adanya penelusuran goa untuk menghubungkan antara mulut goa satu dengan yang lainnya apakah ada keterkaitan system;

-

Justru musim kemarau adalah musim yang paling tinggi air yang tersimpan tadi untuk proses pelarutan air, dalam konsepnya ketika proses karstifikasi fungsi batuan rekahan-rekahan yang ada di dalmnya itu yang berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air utuk proses karstifikasinya;

-

Bahwa berdasarkan penelitian dari William Dcoptens mereka membedakan bahwa zona-zona yang dianggap di atasnya kering itu di sebut zona-zona simpanan air dan ini yang disebut istilah epikarst, dan ketika penelitian ini dilakukan terjadi perubahan paradigma yang besar di dalam konteks geologi;

-

Bahwa saya memandang ketika daerah atas ini di ambil maka air akan mudah mengisi rongga-rongga yang ada di bawah, memang secara konsepnya mudah mengisi tapi tidak tersimpan, dia justru menjadi air permukaan;

110

-

Bahwa di bawah menjadi simpanan air, di atasnya adalah tanah-tanah soil kemudian bawahnya batu rekahan-rekahan, semakain ke bawah dia semakin massif, justru ketika dia massif itulah yang menyebabkan proses pelarutan, pelapukan sampai membentuk goa di bawah permukaan dan bagi rekahanrekahan yang berada di sekitar air dia membentuk mata air-mata air dan dari hal ini bisa dilihat bahwa justru puncak air tertinggi itu pada musim kemarau pada saat air hujan ini tersimpan kemudian ia menjadi media yang baik untuk menjadin proses pembentukan stalaktit, proses pengontrol hidrologi dan proses-proses yang ada di kawasan kars ini;

-

Bahwa kedalaman air yang berada di dalam goa itu, semakin banyak media penyimpanan ketika musim kemarau semakin banyak air yang dihasilkan;

-

Ahli pernah melakukan penelitian di goa, yang dilihat secara kasat mata merupakan wilayah kering, tidak ada tanaman ketika saya masuk di dalam goa dan itu terdapat air dan karstifikasi;

-

Bahwa di dalam ilmu speologi membagi dua jenis goa yaitu, goa kering dan goa basah, dan zona kering itu merupakan zona yang membantu menyalurkan air bisa jadi air itu tidak terakumulasi, dan goa kering ini berfungsi menyalurkan air;

-

Bahwa ponor tersebut bisa rekahan yang kelihatan atau rekahan yang tidak kelihatan jadi kalau biasanya dia terakumulasi di daerah lembah, bisa jadi tertutup pasir atau tanah, ketika hujan air yang melewatinya akan hilang, air masuk melalui ponor ini menunjukan proses karstifikasi terjadi di dalamnya;

-

Bahwa di daerah-daerah paling atas walaupun itu ke dalamnya 2 meter/3 m ini sudah mempengaruhi simpanan air di bawahnya;

-

Bahwa jika zona atas diambil maka sudah dipastikan bahwa air itu tidak tersimpan dan tidak terserap benar air akan cepat datang namun tidak tersimpan jadi cepat hilang;

-

Bahwa stalaktit itu ketika proses-proses pelapukan tadi dinding-dinding goa yang airnya menetes ke bawah, dalm endapan untuk menghasilkan 1 cm bisa membutuhkan waktu 100 tahun tergantung proses kelarutanya, dia berkorelasi tetesan di bawahnya (stalakmit) dan ini terbentuk di goa baik di goa kering maupun basah;

-

Bahwa yang menyebabkan air menetes dari dinding-dinding atas goa, ketika mengalami karstifikasi pada musim kemarau debit air semakin tinggi dan dia

111

mencari celah sampai batas zona- zona lorong yang terbentuk di bawah dan ini yang mengakibatkan stalaktit dan stalakmit terbentuk; -

Bahwa penelitian speologi bertujuan untuk memetakan dan ada standar internasional yang digunakan untuk memetakan goa yang dikeluarkan oleh Asosiasi penelitian dari Inggris, dan ketika masuk ke dalam goa, data dasarnya adalah mulut-mulut goa jadi di dalamnya di overlay mana yang berhubungan antara goa satu dan yang lain;

-

Bahwa di dalam wilayah Gunung kidul sampai 10 km antara aliran air dari goa 1 ke yang lain;

-

Bahwa cara penelitian dengan cara mengidentifikasi apakah itu goa atau bukan, kemudian kita survey, kita plotkan arah arah mana yang berhubungan, kemudian kita merencanakan eksplorasi berapa goa yang akan dimasuki dan tujuannya untuk apa biasanya kita tetapkan;

-

Bahwa minimal 2 musih hujan untuk melihat perilaku air yang terbawa ke dalam rekaha-rekahan, secara sederhana kita mengunakan pewarna, kita masukan dan kemudian kita cek di mata air yang mana keluarnya;

-

Bahwa jika kita lihat proses, proses karstifikasi merupakan proses jeda simpan air dalam masuk rekahan-rekahan dan tidak langsung, pengalaman saya ketika melakukan pemetaan goa di wilayah Cikoreng di wilayah Indocement pada waktu itu, ketika kita melihat ada perubahan perubahan ada 12 sumber mata air yang hilang setelah 2 sampai 5 tahun pertama bahkan 12 hilang sama;

-

Bahwa kars merupakan proses pelarutan yang dipengaruhi oleh rekahan batuan karena syarat pelarutan ada air dan ketika itu diangkat justru media pelarutnya yang membuat jeda waktu itu hilang dan yang terjadi saat musim kemarau dia cepat tertampung namun juga cepat hilang. Ketika zona atas itu di ambil maka goanya tidak berkembang.

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT 1. TEGUH DWI PARYONO (Kepala ESDM Jawa Tengah) Keterangan saksi fakta didepan persidangan pada tanggal 26 Februari 2015, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

112

-

Saksi adalah kepala Dinas Energi dan sumberdaya mineral khususnya membidangi pertambangan yang tugasnya adalah memastikan kawasan tersebut adalah kawasan pertambangan atau kawasan yang bukan kawasan tambang;

-

Bahwa saksi menjelaskan setiap rencana penambangan mempunyai desain termasuk rencana penambangan PT Semen Indonesia berapa yang akan dikupas sampai kedalaman berapa meter dan menggunakan menggunakan bahan apa dalam melakukan penambangan; Bahwa saksi menjelaskan penambangan PT. Semen Indonesia akan menggunakan bahan peledak dan bahan mekanik; Bahwa PT. Semen Indonesia tidak menggunakan air tanah namun akan menggunakan air permukaan dengan membuat embung(waduk); Bahwa penambangan PT Semen Indonesia tidak akan mempenagaruhi posisi keberadaan aquifer, karena penambangan PT. Semen Indonesia berada pada zona kering dan tidak sampai pada zona dimana aquifer tersebut berada; Bahwa penambangan PT Semen Indonesia akan mengangkat batu gamping sehingga akan ada rekahan-rekahan dimana rekahan tersebut sebagai sarana masuknya air; Bahwa saksi menerangkan areal penambangan PT Semen Indonesia secara hukum belum ditetapkan sebagai kawasan kars oleh pemerintah; Bahwa peraturan sebelumnya penentuan kars yang dibagi dalam 3 kelas kars oleh peraturan yang ditiadakan oleh Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Nasional, sehingga kawasan kars dilindungi oleh aturan hukum Peraturan Pemerintah tentang tata ruang; Bahwa saksi mewakili ESDM bekerjasama dengan badan geologi dan tata lingkungan propinsi Jawa Tengah pernah melakukan penelitian di Cekungan Air Tanah Watu Putih (CAT) di Kabupaten Rembang; Bahwa saksi dalam penelitiannya menemukan goa – goa tetapi berada diluar IUP PT. Semen Indonesia;

-

-

-

-

-

2. OTNIEL PAULUS (Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah, sekaligus komisi AMDAL PT. Semen Indonesia) Dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Februari 2015 menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi menerangkan aspek sosial merupakan hal yang rumit dalam proses pembuatan Amdal;

113

-

-

-

Bahwa saksi tidak mengikuti proses pembuatan AMDAL PT. Semen Indonesia, saksi hanya memeriksa dokumen tertulisnya; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses AMDAL sudah melibatkan partisipasi masyarakat atau belum karena saksi tidak terlibat dalam proses tersebut; Bahwa komisi AMDAL terdiri dari beberapa beberapa ahli dan semua pendapat ahli tersebut ada didalam notulensi AMDAL; Bahwa masyarakat dapat menyampaikan penolakan atas proses AMDAL tetapi jika sudah keluar izin maka keberatan tersebut harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Bahwa kasus PT Semen Indonesia juga mengalami penolakan dari masyarakat;

3. Hamzah Fathoni (Ketua BKPRD Rembang) Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada 5 Maret 2015. Saksi menerangkan sebagai berikut: -

-

-

-

-

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Saksi menerangkan bahwa BKPRD memberikan rekomendasi setelah menerima surat permohonan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Rembang tentang permohonan izin pendirian pabrik semen di Rembang Setelah menerima surat permohonan dari KPPT itu, BKPRD kemudian merekomendasikan permohonan tata ruang untuk pendirian pabrik semen. Memberikan disposisi untuk diagendakan dalam rapat BKPRD mengadakan rapat yang juga dihadiri SKPD Kabupaten Rembang untuk memberikan masukan sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi Bahwa input itu berupa overlay peta permohonan Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disebut dengan kawasan lindung. Saksi hanya menerangkan bahwa yang disebut kawasan lindung adalah yang ada di Perda RTRW Rembang. Bahwa saksi tidak mengetahui tambang itu terdapat di kawasan apa Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan yang dimaksud dengan cekungan air tanah (CAT) 114

-

-

Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi cekungan air tanah ada dimana Bahwa saksi menerangkan jika terdapat ketidaksesuaian antara luas wilayah pertambangan yang ada di AMDAL dengan luas wilayah yang ada di RTRW, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar Saksi menerangkan bahwa sesuai surat rekomendasi BKPRD, wilayah pertambangan semen adalah 900 ha, yang sebagian ada di kecamatan Gunem

Analisis Keterangan Saksi: Bahwa surat rekomendasi yang diberikan BKPRD bisa dipastikan tidak berdasar fakta di lapangan karena ternyata saksi tidak mengetahui tentang CAT Watuputih, arti dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT INTERVENSI 1. Teguh Gunawarman (Camat Gunem) Di bawah sumpah dalam keterangannya tanggal 26 Februari 2015, menerangkan sebagai berikut: -

-

-

Bahwa saksi menjelaskan sosialisasi yang telah dilakukan; Bahwa saksi menerangkan, ketika sosialisasi tidak ada Kades yang menyatakan bahwa warganya tidak setuju; Bahwa saksi tidak pernah melihat izin lingkungan milik Tergugat II Intervensi; Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2013 ada warga, yakni Sumarno cs mendatangi dirinya untuk memprotes dan menyampaikan uneg-uneg atas rencana dibangunnya pabrik semen; Bahwa saksi menyatakan ketika Sumarno cs mendatanginya, yang saat itu sebagai Camat, warga memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang ada di AMDAL; Bahwa saksi menyatakan warga menyampaikan uneg-unegnya menolak pabrik semen karena di sana adala lahan pertanian; Bahwa setelah kedatangan Sumarno cs., Saksi menemui Wakil Bupati Rembang terkait penolakan warga. Kemudian, Wakil Bupati mengadakan pertemuan di Tegaldewe yang dianggap sebagai silaturahmi Pemkab

115

-

-

-

Rembang. Saat itu Saksi sebagai Camat sempat marah, karena dia sudah fasilitasi keberatan, namun warga yang datang justru demo; Saksi menerangkan bahwa awal mula semen masuk, ketika pihak PT. Semen Gresik mendatangi Camat Gunem memebritahukan rencana pembangunan pabrik semen dan ditindaklanjuti dengan pertemuan di Kecamatan yang melibatkan kepala Desa. Pada intinya, pihak semen Gresik menyampaikan rencana pertambangan. Setelah itu dia tidak megetahui ada penolakan; Saksi juga menyatakan dirinya berinisiatif memberitahukan rencana pertambangan ketika Desa Tegaldeweh melaksanakan Musrenbangdes; Saksi menerangkan tidak pernah mempertemukan pihak semen dan warga, dengan memberikan kesempatan warga yang menolak untuk berbicara kepada pihak Semen Gresik; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terbitnya izin-izin.

2. Saksi Budi Sulistyo Penggugat keberatan terhadap saksi Budi Sulistyo karena saksi ini bekerja untuk PT. Semen Indonesia melalui PT. LAPI. Saksi adalah pembuat desain tambang PT. SI. Meskipun demikian, Penggugat mencatat beberapa hal yang diterangkan saksi. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada 5 Maret 2015: -

Saksi menerangkan melakukan pemetaan goa, jika goanya berair, berapa kedalaman airnya Saksi menerangkan secara voluntary membuat kawasan kars lindung utara-selatan, setiap jarak 200 meter dengan berjalan kaki Dilakukan pengeboran 115 meter, semua kering Ada studi geoteknik dan peledakan Yang mau menjadi petani bisa menanam di buffer zone Penambangan dilakukan di zona kering Zona kering tidak menyimpan air Lokasi tambang di luar imbuhan air Penambangan bawah tanah itu dalam ANDAL akan sampai 270 meter Penambangan akan menggunakan kombinasi mekanis dan blasting Untuk mencapai itu memerlukan waktu 130 tahun Tidak ada sungai permanen yang menghilang Karst adalah batu gamping yang mengalami pelarutan

116

-

Di dalam Permen tidak disebut Dolina dan Uvala. Dolina itu tanah yang mencekung. Dia akan menyimpan air Semua tambang diadakan di cekungan air tanah

Analisa Keterangan Saksi: Penambangan akan dilakukan dengan menggunakan pengelupasan, ledakan. Kombinasi mekanik dan blasting, yang reklamasinya akan memerlukan waktu 130 tahun. Tidak ada jaminan tidak ada kerusakan lingkungan setelah diledakkan dan dikeruk. Demikian juga dengan ketersediaan air. 3. Dwi Joko Supriyanto Desa/LPMD)

(Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Di bawah sumpah dalam keterangannya tanggal 5 Maret 2015 menerangkan sebagai berikut: -

-

Saksi menerangkan di Desa Tegaldowo bukan hanya Semen Indonesia; Saksi menerangkan pernah ada konsultasi masalah penambangan pabrik semen yang diadakan UGM. Waktu itu saksi diberi questionnaire oleh UGM yang berisi pilihan setuju atau tidak; Saksi menerangkan ada konsultasi publik yang undangannya dari provinsi diberikan Saksi menerangkan bahwa tim AMDAL pernah mengadakan angket ke masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui isinya; Saksi menerangkan bahwa setelah itu masing-masing desa diberi buku besar yaitu Kerangka Acuan Amdal; Saksi menerangkan bahwa pada akhir Desember 2011 ada rapat Komisi Penilai AMDAL yang bertempat di gedung haji; Saksi menerangkan bahwa pada bulan April 2012 saksi hadir pada rapat KA Andal; Saksi menerangkan bahwa mewakili masyarakat dalam rapat KA Andal tersebut; Saksi menerangkan pernah melihat Izin Lingkungan dipasang di Kantor Kecamatan pada bulan Juni tahun 2012. Saksi tidak tahu yang memasang; Saksi menerangkan bahwa setelah bulan Juni ada kegiatan sosialisasi di tingkat desa sekitar tahun 2013 dalam bentuk pertunjukan wayang;

117

-

Saksi mengetahui kalau ada warga yang kontra karena persoalan lingkungan; Saksi menerangkan bahwa wilayahnya tidak pernah kekurangan air; Saksi menerangkan bahwa di Desa Tegaldowo pernah terjadi banjir;

4. AHMAD AHIT (Kepala Desa Timbrangan) Dibawah sumpah dalam keterangannya tanggal 5 Maret 2015 menerangkan sebagai berikut: -

-

Saksi adalah Kades Timbrangan pada tahun 2007 – 2013; Saksi tahu pembangunan pabrik semen di Timbrangan pada saat saksi di rumah Bupati Salim tahun 2010; Saksi sangat setuju pembangunan pabrik semen; Saksi menerangkan tahun 2011 ada konsultasi publik di Kecamatan Gunem. Yang mengadakan tidak tahu; Saksi menerangkan bahwa di konsultasi publik di Kecamatan Gunem itu menerangkan pendirian pabrik; Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ada yang keberatan, tetapi hanya ada catatan-catatan; Saksi menerangkan menyampaikan hasil rapat itu pada warga Timbrangan; Saksi menerangkan bahwa saat menjabat belum ada keberatan, tetapi setelah menjabat ada keberatan. Diantaranya dari Suyasir yang menyampaikan keberatan pada tahun 2013 – 2014; Saksi menerangkan melihat Izin Lingkungan pada tahun 2013 ketika masih Kades; Saksi menerangkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu izin tersebut; Saksi menerangkan bahwa ia pernah nenyampaikan izin lingkungan itu ke masyarakat tetapi tidak di forum resmi, dan tidak ada Suyasir; Saksi menerangkan bahwa pernah ada silaturahmi setelah 2011 di pondok haji; Saksi menerangkan bahwa pernah ada silaturahmi di kantor kabupaten lantai 4; Saksi menerangkan pernah ada silaturahmi di Tegaldowo yang diadakan di Balai Desa Tegaldowo tetapi Suyasir dan Suwignyo tidak hadir;

118

-

Saksi menerangkan bahwa yang termasuk ring 1 pembangunan pabrik semen adalah Desa Tegaldowo, Timbrangan, Kajar, dan Pasucen.

KETERANGAN AHLI TERGUGAT 1. HERU HENDRAYANA (FAKULTAS TEKNIK UGM) Memberikan keterangan di bawah sumpah pada 19 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: - Ahli menerangkan mengenai Cekungan Air Tanah (CAT); - Sumber daya air tanah ada dua : Air permukaan dan air di bawah tanah. CAT adalah kondisi geologi & hidrologi di bawah tanah/ permukaan; - CAT adalah sebuah „wadah‟. Untuk sumber air permukaan „wadah‟nya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan untuk „wadah‟ air tanah adalah Cekungan Air Tanah (CAT); - CAT dibatasi batasan geologi yaitu ada pengisian, pengaliran dan pelepasan air tanah. Ada daerah imbuhan dan pelepasan. - Bila tidak ada air tanah maka dikatakan non-CAT; - Ada 421 CAT di Indonesia, CAT tsb dianggap sebagai „wadah‟ air tanah. - Prinsip pengelolaan air tanah adalah „per gelas‟, mengelola sesuai per „wadah‟ tsb. - Pengelolaan tsb bertujuan untuk melestarikan sumber daya air; - CAT unit pengelolaan air, karena itu harus ditentukan agar sumber daya air tanah lestari, dapat dimanfaatkan generasi mendatang; - CAT adalah wilayah yang memiliki daerah imbuhan dan pelepasan (air), yang harus dilindungi adalah daerah imbuhan air tanah; -

Apa yang dilakukan pada CAT yang satu tidak akan berpengaruh kepada CAT yang lain (sesuai prinsip „per gelas‟);

-

Sumber utama air di CAT di daerah resapan/imbuhan (karena merupakan daerah lindung air tanah); Konsep konservasi air tanah ? berdasarkan kriteria/ pedoman teknis dalam Kepmen tentang CAT; Dalam kacamata hidrogeologi, ponor adalah sebuah „lubang‟ yang bisa menelan air, „lubang‟ yang terjadi di daerah batu gamping, karena di bawahnya ada rongga-rongga sehingga air bisa masuk;

-

119

-

Ponor bisa mempengaruhi air tanah, bisa juga tidak pengaruh. Yang meresap masuk ke dalam lubang belum tentu mempengaruhi air tanah, tergantung rongga-rongga tsb berhubungan atau tidak;

-

Perlu penelitian tentang ponor, karena datanya adalah data bawah permukaan; Ada beberapa jenis batu gamping, (batu gamping) bukan lapisan pembawa air/akuifer kecuali yang mengandung rongga. Karena air tanah selalu mencari tekanan yang rendah; Dalam Keppres tidak ada yang menjelaskan secara detail bagaimana kondisi air bawah tanah tersebut. Batu gamping tidak berpori;

-

-

Daerah imbuhan meresapkan air secara alami. Boleh saja ditambang (CAT) asal melakukan konservasi;

-

Konservasi ada 3 : 1. Konservasi , melakukan sesuatu untuk alam 2. Pengendalian, akibat yang timbul dikendalikan 3. Pendayagunaan, melakukan konservasi sekaligus pengendalian (duaduanya) Langkah-langkah konservasi tsb yang terdapat dalam amdal masuk ke dalam konservasi yang dijelaskan di atas; (Ahli kemudian mencontohkan yang di Jogja) di Jogjakarta ada kewajiban Pemda untuk mendetailkan CAT, agar mengetahui sistem di bawahnya, untuk mengetahui dimana „gelas‟ (wadahnya). Batu gamping disana (Jogja) termasuk jenis batu gamping yang mengandung tidak air (dapat dikatakan non-CAT), tidak mempunyai rongga; Yang terkandung dalam tanah secara umum: ada wadah dan isi (yaitu berupa air). Ada interaksi ada batuan dan air, tidak selalu di dalam batuan ada air, batuan itu haruslah yang „akuifer‟ (dapat menyimpan air); Batuan yang mengandung air adalah pasir, karena merupakan butiranbutiran sehingga ada rongga, rongga tersebut berisi air; Batu gamping itu diibaratkan seperti kristal, bukan terdiri dari butiran, maka tidak mengandung air; Batu gamping terdapat di beberapa tempat, yaitu dari produk endapan laut (sekian juta tahun lalu), sehingga tidak mungkin berada di gunung api; Batu gamping dapat dimungkinkan di dataran tinggi karena proses tektonik;

-

-

-

120

-

-

-

-

-

Wilayah-wilayah CAT biasanya terdapat dimana saja? Ada 421 CAT yang telah ditetapkan, lewat studi regional. Karena dianggap batuannya mengandung air; CAT, dasarnya harus diketahui (dasar CAT adalah lapisan kedap); Di Gunung kidul, hampir semua ponor disana bisa menelan air. Bermacam-macam besarnya; Batu gamping tidak sama di setiap tempat. Bisa bersifat kedap, karena tidak berongga. Bila ada rongga maka bisa menyerap air; Penelitian badan geologi tahun 1998 di CAT Watuputih, batu gamping disana berjenis „terondo‟ batu karang, tidak berlapis, tidak ada pori-pori, tidak ada lapisan. Daerah langka air tanah; Yang ada air, di bawah batu gamping tersebut. Di dalam goa kemungkinan ada air. Terkait CAT, bila dilakukan konservasi maka baik. Bila tidak dilakukan maka rusak. Faktor alam yang dapat mempengaruhi imbuhan air adalah curah hujan dan morfologi (perubahan batuan); Konsep pengelolaan sumber daya air. Manusia pasti melakukan perubahan, yang tidak boleh berubah adalah fungsi hidrologinya; Bila di atas CAT ada batu gamping lalu di atasnya ada pengerukan yang di atas batu gamping ada ponornya, berpengaruh atau tidak terhadap CAT harus melihat jenis batu gamping itu sendiri,pada dasarnya secara umum batu gamping itu adalah bukan merupakan lapisan pembawa air, bukan akuifer, secara umum bukan merupakan akuifer kecuali dia mengandung rongga tadi; Pada prinsipnya, air itu akan menuju ke tekanan yang rendah, selalu mencari celah-celah dimana air menuju ke tekanan rendah; Saya tetap berpendapat bahwa batu gamping itu tidak sama di setiap tempat, jadi dia bisa bersifat kedap bila ia tidak ada rongga, bila ada rongga maka dia akan saling berhubungan; Tergantung batu gamping itu ada rongganya atau tidak. Maka berpengaruh atau tidak (polusi) dilihat dari rongga-rongga tsb berhubungan atau tidak. Karena yang menghubungkan air apakah ia mencapai bawah atau tidak itu adalah rongga yang saling berhubungan, banyak rongga pun bila tidak saling berhubungan maka tidak akan berpengaruh;

121

-

-

-

-

-

-

Ini ada suatu data yang diambil dari penelitian tahun 1998 yang dipakai sebagai penentuan CAT. Ini hasil penelitian dari direktorat geologi tahun „98, didasarkan pada penelitian geologi detail di daerah itu, yang hitam itu sebetulnya batu gamping, yang dibawahnya ada batu pasir, batu lempung, yang berpori-pori tadi. Dari konsep hidrogeologi, maka yang dibawah ini yang mengandung air, yang di atas ini tidak mengandung air, hasil penelitian ini batu gamping yang di atas itu adalah batu gamping „terondo‟namanya , batu gamping terondo itu batu karang, ia tidak berlapis, ia merupakan „core‟ ia merupakan inti dari pertumbuhan organisme seperti gunung nanti ia tumbuh, core itu artinya dia pejat seperti batu kali jadi ia tidak ada pori-pori, tidak lapisan, tidak ada butiran, jadi ini tidak mengandung air, di peta geologi pun di peta air tanah pun dinyatakan bahwa daerah ini adalah daerah langka air tanah. Pada kenyataannya di CAT watuputih di bagian atasnya tidak mengandung air, Karena terdiri dari batu gamping terondo, yang ada air itu di bawahnya; Ketika berbicara air tanah,kita bicara wadah dan isi. Wadahnya itu adalah gelasnya isinya adalah air. Bicara air tanah maka di dalam batuan ada air, air ada di dalam batuan, ada interaksi antara batuan dan air; Di dalam tanah tidak selalu ada batuan dan air, batuan yang mengandung air adalah batuan yang mampu menyerap, menyimpan dan mengalirkan, itu namanya akuifer. Itulah batuan yang mengandung air, bila batuan itu padat tidak berongga maka tidak ada air; Yang mengandung air misalnya batu pasir, pasir kan terdiri dari butiran yang terdapat rongga, rongga itu yg berisi air. Batuan yang tidak mengandung air misalkan batu gamping, ia tidak mempunyai rongga, terdiri dari kristal, ia senyawa kimia berupa kristal kristal bukan butiranbutiran, seperti batu untuk pondasi rumah, batu cadas itu tidak ada rongga, maka ia selamanya tidak akan pernah mengandung air; Batu gamping ada di beberapa tempat yg memungkinkan terbentuknya batu gamping. Batu gamping terbentuk karena sedimentasi laut;

2. EKO HARYONO (FAKULTAS GEOGRAFI UGM) Saksi ahli memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 19 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut:

122

-

-

-

-

-

-

-

-

Karst adalah jaringan sungai bawah tanah dan morfologi unik yang terbentuk dari faktor-faktor seperti sejarah, ketersediaan CO2, hujan, sebagai media pelarut gamping; Karst terbentuk dari batuan mudah larut yaitu batu gamping; (Kemudian ahli memperlihatkan gambar terkait karst, dan sistem di dalamnya. Ahli menjelaskan contoh-contoh karst dan menjelaskan berbagai macam karst di berbagai daerah; Ahli mengklasifikasi Karst menjadi 4 yaitu: awal, muda, dewasa dan tua; Dalam Kepmen ada kriteria karst yang dilindungi yaitu yang dewasa & tua; Ahli pernah datang ke Rembang, namun hanya berkunjung tidak meneliti; Menurut ahli, kawasan karst di Rembang bila mengacu teori (yang klasifikasi Karst) masuk ke dalam karst „muda‟. Bila mengacu pada peraturan kawasan Karst di Rembang bukan cagar; Bila di kawasan karst „muda‟ ada kegiatan (penambangan) dampak pasti ada, namun lebih mudah dikendalikan dampaknya,dan masih bisa dikelola. Bila merujuk pada peraturan yang „muda‟ bisa (ditambang). Kawasan karst „dewasa‟ sulit dikelola (oleh karena itu dijadikan kawasan lindung); Hampir semua batu gamping pasti ada proses karstifikasi, hal ini karena Indonesia adalah kawasan tropis (masih ada proses hujan untuk melarutkan batu gamping dan faktor lainnya); Ketika ada kawasan karst yang ditetapkan (sebagai kawasan lindung seperti di Gombong, Urutsewu, Sukolilo) bila dasarnya Keppres belum tentu semuanya (karst) lindung, harus tahap penyelidikan (penelitian); Ahli berkata, mengacu pada PERMEN (tentang KBAK) kawasankawasan itu (yang ditetapkan) sudah kawasan lindung, sisanya kawasan budidaya; Bila dalam kawasan karst tersebut ada goa-goa besar dan ada jaringannya maka termasuk katagori „karst dewasa‟; Bila ada goa yang kecil maka masuk ke dalam kategori kawasan karst „muda‟; Goa ada di seluruh bagian „karst dewasa‟; Karst dan pembentukan goa (korelasi), sistem utama karst berasosiasi dengan sistem-sistem air masuk. Di Indonesia untuk dapat menjadi karst

123

-

-

-

-

-

-

-

-

„dewasa‟ membutuhkan waktu sekitar 20-40 juta tahun, di daerah lain bisa mencapai 240 juta tahun; Di Pulau Jawa bagian Selatan masuk ke dalam kategori karst dewasa, yang di utara masuk ke dalam kawasan karst muda; Bagaimana sifat batuan gamping? Apakah permukaannya rapat atau berlubang-lubang? Mengidentifikasi batu gamping mudah. Ada lubang-lubang kecil, otomatis bisa untuk air masuk namun merembes; Lubang di kawasan karst terbentuk karena ada desakan lempeng/rekahan, rekahan tersebut yang sering dilewati air (dan akhirnya membentuk lubang) beserta jaringan sungai bawah tanah; Batu gamping relatif tergantung „porositas‟nya (porositas; keadaan menjadi berpori sehingga cairan/gas dapat lewat). Identifikasi paling mudah menentukan porositas dengan mengambil batu gamping dan lihat ada bekas putih; Konteks Karst boleh ditambang atau tidak mengacu pada Permen (ahli selalu mengacu pada peraturan yang berlaku ketika ditanyakan mengenai boleh/tidaknya kawasan karst ditambang); Fungsi karst (terlepas dari apakah kawasan tersebut awal, muda, dewasa dan tua): 1. Batu gamping 2. Hidrologi 3. Iklim 4. Budaya Menentukan perbedaan kawasan Karst tsb awal, muda, dewasa atau tua dilihat dari morfologi kawasan tersebut. Semakin dewasa semakin banyak goa; Goa basah dan goa kering selalu dijumpai bersama-sama, karena tergantung posisi goa tersebut berada. Bila dilewati air maka goa basah, bila tidak maka goa kering (konteks lokasi); Bila bicara vertikal maka goa yang kering berada di atas; Tidak ada perbedaan fungsi antara berbagai kawasan tersebut (awal, muda, dewasa, tua semua memiliki fungsi karst yang sama); Semakin berkembang maka fungsi karst semakin baik; Apakah zona kering bisa menyimpan air Secara alami karst bisa hilang. Kira-kira dalam setahun karst bisa hilang oleh proses alami 0,8 milimeter/tahun;

124

-

-

Reklamasi yang tepat di kawasan karst dengan membuat „artificial epikarst‟ (bentukan artifisial) terkait dengan sisa (sisa tambang, min.setebal zona epikarst yang alami 10-50m). Maksudnya harus menyisakan zona epikarst yang alami kurang lebih setebal 10-50m, sisanya dibuat artificial epikarst; Daerah harus dibuat cekung agar air tidak „lari‟; Ponor/lubang selalu ada di batu gamping, merupakan awal dari sebuah proses karst; Kegiatan apa yang berpotensi/tepat di kawasan karst adalah:  Pemanfaatan pertanian  Wisata (bila ada goa besar dan ornamen karst)  CO3, untuk tambang Pemanfaatan alami dijadikan hutan; Terminologi Permen 17 (KBAK) adalah kawasan yang dilindungi; Kebijakan dan pengelolaan (kawasan karst) yang bagus, harus diatur, mana yang boleh ditambang mana yang tidak, diatur tata ruangnya (dari sisi kebijakan);

3. Dr.SUYUD WARNO MASYARAKAT UI)

UTOMO

(FAKULTAS

KESEHATAN

Saksi ahli menerangkan di bawah sumpah pada tanggal 19 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: -

(Ahli menjelaskan mengenai metode);

-

Pertemuan di Stockholm, tidak hanya pelayanan teknologi dan teknologi namun juga pelayanan lingkungan, indonesia ikut menandatangani, kemudian dibentuk badan yang konsen terhadap lingkungan. Lahirnya setelah itu UU tentang lingkungan hidup; Setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib amdal. Lahir pp tentang amdal; Singkat cerita sampai sekarang ada berapa kali perubahan, peraturan terkait lingkungan, intinya untuk memperbaiki amdal; Hal yang penting dalam amdal harus terintegrasikan ke dalam pembangunan, yang terjadi sekarang amdal hanya sebagai proyek, maka setelah selesai tidak terpakai lagi. Filosofi yg harus dibangun amdal harus tetap terintegrasikan; Amdal menduga dampak perubahan yg bisa negatif dan positif;

-

-

125

-

-

-

-

-

-

Dampak positif untuk dimaksimalkan dampak negatif diminimalkan; Amdal harus disusun oleh tenaga ahli harus disertifikasi kompetensi penyusun amdal. Penyusun amdal tidak boleh sembarangan, ahli yang sesuai dengan lingkupnya; Amdal dikaji oleh ahli masing-masing. Contoh ahli pencemaran udara, ahli pencemaran air; Tenaga ahli melakukan pelingkupan menyusun kerangka acuan Amdal. KA andal, ruang lingkup studi andal sebagai hasil pelingkupan Ada metodologi dalam andal, metodologi mengumpulkan data, menganalisis, pisau analisis seperti apa, menganalisis kualitas lingkungan, memperkirakan dampak, mengevaluasikan dampak; Setelah KA-Andal dinilai tim teknis, dibentuk oleh ketua komisi Amdal. Tim teknis juga terdiri dari ahli; Komisi Amdal memanggil konsultan dan tim teknis untuk sama-sama membahas, tim teknis mengkoreksitanggapan masukan terhadap proposal, disitu terjadi dialog. Bisa terjadi perdebatan atau saling mendukung agar bisa diketahui dampak-dampaknya; Persis seperti orang menyusun skripsi, ada perbaikan-perbaikan. Setelah ada kesepakatan antara tim teknis dan konsultan, setelah itu dibuat surat rekomendasi ka-andal, dilanjutkan dengan penyusunan Amdal; KA-andal berbicara metodologi apa yang akan dipakai, dalam amdal bagaimana memakai metodologi tadi diterapkan dalam dokumen Amdal; Dari bentuk evaluasi amdal keluar RKL-RPL. Kemudian dokumen RKLRP tersebut menjadi pedoman pengelolaan lingkungan; Selalu ada perbaikan-perbaikan dalam RKL-RPL; Amdal dibuat supaya pembangunan berjalan, namun lingkungan juga menikmati pembangunan; Mengenai metodologi with or without, before and after. Bila berbicara yang penting dalam dokumen Amdal tidak hanya berbicara metodologi, bagaimana keterbukaan si pemrakarsa rancangannya seperti apa detailnya, kejelasan deskripsi kegiatan, juga yang penting bagaimana kondisi rona lingkungan, pelingkupan untuk memilih hal yang penting yang relevan dengan rencana kegiatan. Setelah bertemu dampak penting itu harus oleh ahli yang tepat, ketersediaan alat, lalu metodologi penting untuk menduga dampak; Metode untuk menduga dampak berkembang. Dari situ hampir semua sepakat tidak ada satupun metode yang paling sempurna sehingga 126

-

-

-

-

-

-

-

biasanya dikombinasikan, untuk menduga dampak ditekankan dengan metode formal; Bisa juga memakai analogi, masalah membandingakan rona awal ada atau dengan tidaknya kegiatan alatnya/pisaunya macam-macam, jadi tidak kaku karena metodologi banyak sekali; Metode itu banyak dan bukan harga mati, karena di RKL akan di evaluasi lagi; Prinsipnya tidak usah memperdebatkan masalah metode, bisa diuji melalui forum-forum ilmiah. Kalau memang ada dan berakibat fatal bagi lingkungan, ada mekanisme ada instansi yang mengawasi hal itu, harus direspon bila ada pencemaran misalnya; Dalam Permen 16/2012 ada kaidah bagaimana menyusun dokumen amdal, ada contoh bagaimana memperkirakan dampak, sah-sah saja, selama ini ahli sebagai penilai Amdal tidak masalah menggunakan metode apa karena ilmu berkembang; Metodologi dalam amdal, dimulai dari tokoh lingkungan bernama leopold, yang menginteraksikan komponen kegiatan dan komponen lingkungan jumlahnya 88 dan 100, 8800, membagi kriteria dampak penting dari 1-10. Perkembangannya lagi metode leopold tersebut dimodifikasi; Di indonesia metode leopold dimodifikasi agar mudah. Karena sulit menentukan kriteria tersebut disederhanakan; Hanya matriks leopold ada penjumlahan ada nilai total dan harus berhatihati membacanya. Angka-angka tersebut harus jelas; Mensikapi matriks para pemerhati lingkungan terjadi perbedaan pendapat; Namun tidak masalah karena hal tersebut dinilai dari ahlinya masingmasing; Metode leopold di Indonesia, setahu ahli metode tersebut tidak selalu digunakan, dalam perjalannya dimodifikasi untuk lebih simpel agar penilaiannya menjadi mudah. Yang penting lingkungannya jangan disepelekan; Melihat pemahaman mengenai lingkungan, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, masing-masing benda memiliki daya, keadaan. Termasuk manusia dan perilakunya; Definisi lingkungan dalam UU, perilaku manusia termasuk ke dalamnya karena kerusakan di bumi juga disebabkan oleh manusia;

127

-

-

-

-

-

-

Kita harus memahami konsep lingkungan bersifat holistik, ada keanekaan, saling terkait. Yang penting keharmonisan, namun keharmonisan jangan diukur dari ukuran manusia; Menjaga keharmonisan lingkungan demi pembangunan yang berlanjutan, lingkungan juga bukan hanya manusia namun juga yang non-manusia; Seperti air misalkan, membangun namun tidak menjaga fungsi air, seperti di Jakarta. Fungsi resapan air nya hilang sehingga banjir; Metode banyak sekali boleh dipakai asal ada referensinya; Menilai dokumen amdal, oleh komisi amdal, komisi amdal di bagi-bagi ada yang di menteri, provinsi dan kabupaten. Komisi amdal ada persyaratannya dan ada evaluasinya, dan ada ahli yang sesuai dengan bidangnya, ada bersertifikat penilai, ada ahli yang bersertifikat amdal penyusun; Komisi juga dibantu dengan tim teknis. Ahli, masyarakat, lsm dll. Setelah dinilai tim penilai, apakah layak atau tidak amdal tsb, bila layak tim akan memberikan rekomendasi; Proses penilaian amdal, memang terus ada perbaikan-perbaikan; Pedoman penyusunan dokumen lingkungan, pelaksana RKL-RPL nya sudah tercantum dalam dokumen itu, namun pemrakarsa terkadang jarang tidak paham dokumen nya sendiri; Di kalangan perguruan tinggi mengenai metodologi tidak terlalu mempermasalahkan itu. Perguruan tinggi masing-masing punya pusat studi dan ada badan kordinasinya pusatnya di UI, antaranya juga membahas masalah-masalah lingkungan; Selama ini ahli pernah menolak dokumen amdal yang tidak ada izin lingkungannya; Dampak negatif itu banyak misalkan, pencemaran air, dampak positif misalnya menambah pemasukan; Amdal adalah kajian tentang dampak penting tentang kegiatan yang direncanakan, namanya rencana jadi belum ada kegiatan, tetapi dampaknya di prakirakan, agar bisa diminalisir dan diterima; Melanggar aturan bila kegiatannya sudah jalan namun Amdalnya tidak ada; Semua perguruan tinggi dapat terlibat dalam proses amdal namun ada etika ilmiah di dunia kampus. Pengalaman ini yang bisa dipakai untuk mengajar agar tidak hanya paham teori;

128

-

-

-

-

-

-

Lingkungan itu ilmu dasarnya adalah ekologi, pendekatannya holistik. Di pedoman penyusunan amdal, yang pertama selalu ditekankan yaitu pendekatan holistik kausatif, termasuk juga budaya; Untuk menentukan pelibatan masyarakat pada prakteknya memang tidak semudah yang ada di aturan, sehingga biasanya yang dilakukan berkordinasi dengan pihak-pihak yang kiranya dapat menjadi perwakilan; Ahli selalu menekankan, hati-hati dengan masalah sosial, harus paham tidak setuju karena apa, bisa tidak pemrakarsanya mengatasi keberatankeberatan, bisa tidak menjamin misalnya air akan tetap ada ddan sebagainya; Amdal itu dikaji secara holistik oleh ahlinya masing-masing, bila ahli harus menjawab bagaimana dampak pertambangan, tidak bisa hanya dengan satu sudut pandang; Ahli bila mengevaluasi tambang, saya meminta izin menulis di buku tambang, yang menulis seharusnya inspektor tambang. Pernah ahli menulis, kembangkan keanekaragaman hayati di sekitar tambang di Kalimantan; Harus memakai ukuran alam, jangan memakai ukuran manusia; Peran penilai amdal hanya sebatas menilai dokumen, tupoksinya tidak sampai memonitor pelaksanaan RKL-RPL; Pemrakarsa tetap wajib bertanggungjawab atas kegiatan; Pendapat ahli terakhir: ahli berharap bahwa Indonesia mempunyai SDA, kita tidak mungkin tidak melakukan pembangunan, dan pembangunan tidak mungkin tidak ada dampak, namun harus tetap memperhatikan dan membangun lingkungan.

4. Dr. HARSANTO NURSADI (Dosen Fakultas Hukum UI) Saksi ahli menerangkan di bawah sumpah pada tanggal 19 Maret 2015, ahli menerangkan sebagai berikut: - Bahwa UU 32/2009 PPLH, disebutkan tujuan PPLH yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan; - Bahwa awal tahun ‟70 an diadakan pertemuan orang-orang lingkungan yang menghasilkan konvensi-konvensi Stockholm dan menghasilkan konsep „Ecology Development‟ yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Saat itu ada dua kelompok yang terdiri dari kelompok

129

„ecology‟ dan kelompok yang konsen terhadap „development‟, Indonesia sendiri terkena imbas dari dua hal tersebut, UU No.4/ ‟82 memakai prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, pada tahun ‟92 memakai prinsip „suistainable development‟ yang merupakan kompromi antara kelompok „ecology‟ dan „development‟ tersebut. Maksudnya ialah boleh membangun namun tetap memperhatikan lingkungan; - Bahwa selanjutnya UU No.23/1997 sudah memakai prinsip ecology development dan suistainable development dan menjadi roh dari UU lingkungan di Indonesia; - Bahwa tahun 2002 ada pertemuan antar Kepala Negara, yang membahas pula suistainable development yang tidak hanya berbicara lingkungan namun juga meluas; - Bahwa UU no.23/2009 sudah mulai mencakup Suistainable Development tersebut; - Bahwa ada beberapa pendapat ahli mengenai Suistainable Development, pertama strong suistainable development yang berpendapat bahwa alam tidak boleh dirubah. Reaksi dari pendapat pertama muncul week suistainable yaitu bahwa alam memiliki potensi dan boleh dimanfaatkan. Jalan tengahnya dari kedua pendapat tersebut ialah boleh dimanfaatkan namun kelestarian harus dijaga; - Bahwa ahli mencontohkan pertambangan yang ada di Bangka, pertambangan bukannya tidak boleh namun bila timah habis bagaimana nanti masyarakatnya tidak „mati‟, disitulah letak suistainablenya. Lingkungan tentunya tetap dijaga, tetapi sumber daya alamnya juga bisa dimanfaatkan, itulah maksud dari suistainable development; - Bahwa pasal 31 UU 32/2009 salah satu tujuannya adalah mengendalikan sumber daya alam., UU PPLH yang baru sudah banyak instrumennya, syarat ukurnya yang salah satunya bahwa kebijakan terkait lingkungan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan adalah bagian dari suistainable, bagaimana mengukur supaya bijak; - UU lingkungan hidup terdapat RPLH. RPJP berada di dalam pemerintahan, bila belum ada maka menggunakan daya dukung dan daya tampung. Setelah pembangunan berjalan ada yang disebut dengan KLHS yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut, berikutnya kalau orang ingin berusaha/ berkegiatan maka harus melalui AMDAL. Ujung dari AMDAL tersebut adalh ijin/keputusan/beschikking; 130

- Bahwa environmental assistance merupakan analisa dalam lingkungan, namun belum berkembang; - Bahwa kontrol terhadap lingkungan ada di beberapa tahap tadi (melalui proses amdal); - Bahwa sisi yuridis administrasi lingkungan dan fungsi amdal dijelaskan dari mengetahui 3 level usaha/kegiatan terlebih dulu. 3 usaha tersebut adalah: Usaha yang wajib amdal, berkaitan dengan bobot kegiatan, diatur dalam Permen LH yaitu apa saja usaha/kegiatan yang harus ada amdalnya dan apa saja yang harus UKL-UPL, yang kemudian berlanjut ke izin lingkungan, dan usaha-usaha kecil relatif yang tidak berdampak langsung ke lingkungan hanya cukup membuat surat pernyataan lingkungan, usaha ini tidak perlu izin lingkungan; - Bahwa dalam ranah pemerintahan izin adalah keputusan/beschikking. Arti yang lebih jauh dari sebuah izin ialah pengecualian dari larangan, disinilah letak pengendaliannya. Tidak boleh melakukan kegiatan bila tidak sesuai dengan syarat. Syaratnya adalah AMDAL, di dalam AMDAL dianalisa, dilihat apakah sebuah kegiatan berbahaya bagi lingkungan, dampak untuk lingkungan, dan lain-lain. Lebih banya pada kajian-kajian teknis. Misalkan membangun menara Telkom, apakah akan rubuh? bagaimana bila rubuh? menimpa orang atau tidak? Untuk usaha-usaha yang lebih besar disitulah fungsi AMDAL. Setelah semua itu pasti maka selanjutanya ada surat izin kelayakan lingkungan yang merupakan bentuk hukum dari AMDAL. AMDAL merupakan dokumen kajian, setelah itu barulah keluar izin lingkungan; - Bahwa proses penyusunan AMDAL ada pembahasan oleh tim yang ditunjuk yang terdiri dari ahli, setelah itu masuk ke tahap analisa, ada tim penilai setelah semua fix maka oleh pejabat-pejabat berwenang mengeluarkan sebuah surat keputusan; - Bahwa tim di dalam amdal adalah orang-orang yang harus bersertifikasi ahli/penyusun AMDAL; - Bahwa penggunaan metode sangat luas. Lain ahli, lain angle, lain view, bisa saja metode berbeda tergantung ilmunya yang menganalisa; - Bahwa penggunaan cara/metode pasti terjadi perdebatan, melihat dari sisi pemerintahan selama ahli ada kompetensi, ada kompetensi, ada sertifikasi, pejabat berwenang, dan keluar surat kelayakan lingkungan maka sudah sah;

131

- Bahwa bila mau diuji Amdal atau metode tersebut maka ranahnya adalah ranah ilmiah. Bukan di pengadilan, kecuali ada perbuatan melawan hukum dari ahli amdal, bila ada kebohongan di dalam amdal. - Bahwa secara pemerintahan sudah selesai administrasinya, secara metode di ranah ilmiah kalau memang harus diuji; - Bahwa ahli mencontohkan lumpur lapindo di Sidoarjo, orang menganggap hal tersebut disebabkan oleh bencana akibat gempa di Jogjakarta, namun separuh ahli dunia berpendapat bahwa hal tersebut bukan bencana alam melainkan memang „nature‟ nya, memang sudah begitu di daerah Sidoarjo memang gunung lumpur. Ada perbedaan karena metode/pendekatannya berbeda. Selama metode masih bisa dibuktikan secara ilmiah, boleh saja; - Bahwa di Indonesia pembangunan ekonomi di bidang pertambangan mendapatkan porsi besar. Dalam MP3EI ada 10 bidang untuk di akselerasi, tambang paling utama; - Bahwa AMDAL adalah cara-cara untuk mengontrol. MP3EI bukan berarti mengesampingkan AMDAL, karena AMDAL tetap menjadi kontrolnya; - Bahwa MP3EI harus dipercepat, namun tidak berarti mengabaikan segi lingkungan; - Bahwa fungsi RTRW dari sisi lingkungan di Indonesia terbagi 2 yaitu tata ruang budidaya dan tata ruang lindung. Tata ruang lindung ada ketentuannya masing-masing secara rinci; - Bahwa RTRW tersebut bisa saja berubah, meski wilayah lindung; - Bahwa UU No.27/2007 RTRW mengharuskan perda provinsi/ kabupaten adalah hasil evaluasi pusat, dulu di evaluasi oleh PU sekarang di DPR; - Bahwa bila peraturannya bertentangan dengan aturannya maka perda tersebut tidak bisa. Bila belum ada evaluasi dari pusat maka tidak bisa disahkan; - Bahwa harus melihat strukturnya, dari RTRW nasional sampai ke daerah; - Bahwa materi perda adalah umum dan abstrak, bisa saja di dalamnya ada aturan tertentu, namun kemudian dijelaska lebih rinci di pasal yang lain. Tidak ada yang salah dari hal tersebut, karena dimungkinkan, karena terdapat aturan sekotral, contohnya di dalam hutan lindung ada pertambangan, hal tersebut bisa saja karena ada aturan tukar-menukar kawasan hutan (tukar guling) meski mengesampingkan tata ruangnya,

132

-

-

-

-

-

-

-

namun ada pengecualian yang hanya terdapat di level UU, di level Perda tidak bisa; Bahwa ada yang lebih detail lagi mengenai tata ruang, contohnya rencana detail tata ruang; Bahwa di PP izin lingkungan diatur mengenai sosialisasi kebijakan lingkungan. Selama sudah muncul di media/pengumuman maka sudah merupakan sosialisasi menurut PP tersebut; Bahwa kebijakan lingkungan harus dikaji lebih jauh dari segi lingkungan; Bahwa harus diperhatikan, mana yang lebih penting, untuk masyarakat terutama, dari proses amdal mereka bisa tahu apakah kegiatan tersebut berbahaya atau tidak untuk lingkungan. Manakah dari sisi lingkungan yang lebih penting; Bahwa esensinya dilihat mana yang lebih penting untuk masyarakat dan proses perlindungan lingkungannya dalam proses amdal. Sudah ada izin atau hanya sekedar izin saja, karena izin bukan kepentingan masyarakat, namun izin adalah kepentingan pemrakarsa; Bahwa amdal, surat kelayakan lingkungan dan izin lingkungan merupakan sebuah kesatuan; Bahwa secara normatif memang disyaratkan adanya pengumuman, dan harus memenuhi minimal standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa sosialisasi merupakan titik temu asas keterbukaan dengan pengumuman yang disyaratkan; Bahwa di dalam proses sosialisasi diberitahukan hal-hal terkait dengan rencana kegiatan; Bahwa ada mekanisme dari sisi administrasi (mengenai sosialisasi), tidak berarti bila tidak disampaikan satu-persatu pada tiap orang kemudian diartikan tidak ada sosialisasi; Bahwa asas partisipatif dalam amdal cukup dengan sistem keterwakilan; Bahwa harus dilihat ada tidaknya unsur-unsur yang harus diundang, di dalam masyarakat desa ada aparat desa, kewajiban aparat desa untuk menyampaikan sosialisasinya dari sisi pemerintahan seperti itu; Bahwa ada pihak yang menjadi bagian dari publik tersebut; Keterwakilan bisa saja dari masyarakat yang terdampak maupun yang tidak terdampak contohnya masyarakat pengamat lingkungan. LSM juga bisa dilibatkan, di dalam AD/RT nya harus tentang lingkungan;

133

- Bahwa sosialisasi merupakan kewenangan dari pihak yang berkepentingan sosialisasi apakah dari pemerintah atau pemrakarsa, selama syarat-syarat dalam kepmen LH terpenuhi maka sudah cukup. - Bahwa di Kepmen LH sudah tercantum konsep keterwakilan; - Bahwa ada sistem, ada kelompok masyarakat tertentu, dalam sosiologi merupakan awal terbentuk kewenangan; - Bahwa ahli berpendapat untuk orang yang menolak konsep pembangunan berkelanjutan maka masyarakat yang tidak menerima/menolak tersebut harus diketahui alasannya apa/kepentingannya apa, bisa jadi mereka menolak karena tidak tahu alasannya, selama sosialisasi itulah harus dijelaskan, kalau kegiatan ini ada maka resikonya apa dan keuntungannya apa; - Bahwa intinya bukan untuk mencegah perubahan pembangunannya tetapi lebih kepada kekhawatiran tersebut berdasarkan apa, itulah yang harus dibuktikan dalam proses amdal oleh para ahli. Misalnya khawatir lingkungannya rusak maka tanyakan pada ahli, rusak atau tidak bila ini, kalau ahli bilang tidak maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara rinci, teknis dll; - Bahwa dalam konteks normatif, selama ia mengumumkan dan ada masa pengumumannya maka itu selesai; - Bahwa pengumuman itu bisa diukur dari sejak kapan diketahui, atau tanggal diumumkan; - Bahwa kembali lagi pada masyarakat bagaimana cara mereka mengakses, bila dalam fungsi hukum jelas, bahwa semua orang dianggap tahu, kalau kita pakai itu kita tidak usah berdebat panjang; - Bahwa sosialisasi tersebut sudah merupakan cara untuk menyampaikan keputusan atau izin lingkungan itu sudah ada; - Bahwa suistainable development itu bagaimana caranya bisa suistain, pembangunan itu bisa berlanjut terus. Tapi jangan artikan secara kaku yaitu tidak boleh ada penambangan, memang seharusnya ada jaminanjaminan itu saya yakin ada di amdal seharusnya, jaminan bahwa lingkungan tidak rusak, dijaga kondisinya, atau ada jaminan dikembalikan lagi lingkungan awalnya seperti bila dulunya hutan maka harus ada penghutanan kembali. Bila tambang tentunya ada kewajiban reklamasi, dsb;

134

- Ketika akan keluar izin tambang tentunya ada kewajiban reklamasinya pasca tambang, apakah harus sama seperti sebelumnya itu tidak mungkin, tetapi ada cara ada teknologi untuk menanggulanginya; - Bahwa suistanable nya disitu masyarakat tetap dapat hidup, alamnya dijaga dan pembangunanya jalan. Untuk tambang bisa diambil, itu yang suistain; - Bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk izin yang lain; - Bahwa bila dalam proses amdal ada hal-hal yang tidak jujur maka akibat hukumnya bisa dipidana, tidak hanya dicabut izinnya; - Bahwa lebih spesifik amdal di proses oleh orang-orang yang berkompeten selama kemudian sudah ada keputusan maka sudah selesai; - Bahwa izin lingkungan sah sampai dicabut. Tidak bisa sebuah besiking batal demi hukum, harus dicabut oleh pemerintah, dibatalkan pun kalau belum dicabut maka tetap sah; - Bahwa wakil, dilihat dari sistem pemerintahan di desa adalah kepala desa, aparat desa atau tokoh masyarakat; - Bahwa bila ada masyarakat yang tidak setuju itulah fungsi Kades dalam sosialisasi ke kelompok-kelompok yang tidak setuju. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan bila ada masyarakat yang menolak namun semua kajian sudah sesuai dengan norma, syarat dan ahli maka sudah selesai (tidak ada masalah); - Bahwa KLHS menilai kebijakan, rencana dan aktivitas dan merupakan tindak lanjut dari RPPLH. KLHS lebih besar sifatnya dari amdal. Bila amdal „based on project‟, KLHS berbasis pada lingkungan yang lebih luas. KLHS di Indonesia belum ada, bila ada maka akan sangat sektoral; - RPPLH belum ada yang punya, merespon hal itu UU memberikan jawaban, bila RPPLH belum ada maka menggunakan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi dasar, jadi pembangunan tetap bisa berjalan meski belum ada RPPLH atau KLHS; - Bahwa ada perbedaan rezim yang mengatur RTRW dan rezim mengenai KLHS; - Bahwa KLHS mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait lingkungan. - Bahwa kedua hal tersebut harus berjalan bersamaan; - Bahwa tata ruang di Indonesia tidak dimuali dari ruang hampa. Ketika UU lingkungan ada RPJM nya sudah lebih dulu ada mewajibkan RPPLH;

135

- Bahwa bila berangkat dari ruang hampa maka hal tersebut akan berurutan, yaitu RPPLH Tata Ruang RPJM  baru dari kabupaten naik ke Provinsi  nasional. Atau sebaliknya dari nasional menetukan dulu kemudian dirujuk sampai bawah; - Bahwa tata ruang sudah ada dari masa ke masa; - Bahwa KLHS dan tata ruang adalah kajian yang berbeda.

136