REPLIK PARA PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI (PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)
Perkara Nomor: 145/G/2011/PTUN-JKT
ANTARA
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)... PENGGUGAT I GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM (GEMA ALAM)…………. PENGGUGAT II
MELAWAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA. … TERGUGAT PT. NEWMONT NUSA TENGGARA ……………………… TERGUGAT II INTERVENSI
OBJEK SENGKETA Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011
1
Jakarta, 08 November 2011 Kepada Yth: Majelis Hakim Perkara Nomor 145/G/2011/PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Timur Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Andi Muttaqien, SH., Judianto Simanjuntak, SH., Iki Dulagin, SH., Sigop M. Tambunan, SH., dan Wahyu Wagiman, SH. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PULIHKAN INDONESIA, yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No.14 Mampang Jakarta Selatan 12790; Telp (021) 79193364; Fax (021) 7941673 bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), dengan ini hendak mengajukan Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Oktober 2011, yakni sebagai berikut: LATAR BELAKANG 1. Bahwa kegiatan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi, yang izin pembuangan limbah tailingnya dikeluarkan oleh Tergugat, berada di Teluk Senunu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Sumbawa Barat; 2.
Bahwa Teluk Senunu adalah wilayah perairan laut yang masuk ke dalam kawasan Coral Triangle (Segitiga Terumbu Karang). Kawasan Segitiga Terumbu Karang ini kawasan terkaya akan kehidupan laut diantara semua laut di Planet Bumi. Kawasan ini juga disebut sebagai “Amazon of the Seas (Kawasan Amazon di Laut)”, sebagai pusat kehidupan laut yang melimpah akan beragam jenis mahluk hidup. Di kawasan ini ditemukan lebih dari 75 % spesies terumbu karang yang telah dikenal di bumi, terdiri dari sekitar 600 spesies koral. Di dalam kawasan Segita Terumbu Karang terdapat 3000 jenis spesies ikan;
3.
Bahwa pembuangan tailing tambang ke Teluk Senunu akan merusak terumbu karang, menurunkan jumlah ikan, dan menurunkan pendapatan nelayan yang tinggal di sekitar Teluk Senunu;
4.
Bahwa oleh karena itu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan izin pembuangan tailing di Teluk Senunu bertentangan dengan program penyelamatan terumbu karang di Teluk Senunu yang merupakan bagian dari kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle);
2
5.
Bahwa oleh karena itu penempatan tailing Tergugat II Intervensi di laut merupakan sistem pengelolaan tailing yang tidak layak karena tidak mempertimbangkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6.
Bahwa oleh karena itu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
PEMBATALAN KTUN OBJEK SENGKETA KERUGIAN BAGI MASYARAKAT DAN NEGARA
TIDAK
MENGAKIBATKAN
Tentang Kerugian Negara; 7. Bahwa sektor pertambangan umum rata-rata menyumbang 1-4% tiap tahunnya dari Royalti dan pajak. Untuk royalti yang disetorkan, sesuai rilis PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) sebagai Tergugat II Intervensi sepanjang 2004-2010 hanya sebesar 138,8 juta dollar US atau kurang dari 1% total pendapatan negara bukan pajak pertambangan umum pada rentang tahun yang sama. Kontribusinya tidak sebanding dengan pendapatan PT. NNT dalam rentang waktu yang sama sebesar 11,13 milyar dollar US; 8.
Bahwa kontribusi Tergugat II Intervensi terhadap penerimaan daerah hingga 2010 hanya Rp. 610,273 milyar dari semua kompenen pendapatan (PBB, PHH, Pajak Tanah, Royalti dan LLPD), atau hanya 1% dari total pendapatan negara. Padahal di masa yang akan datang, negara baik pemerintah pusat dan daerah ke depan akan menanggung ongkos jauh yang lebih besar untuk melakukan perbaikan dan pemulihan kerusakaan lingkungan yang diakibatkan;
9.
Bahwa pembuangan tailing Tergugat II Intervensi di Teluk Senunu kecamatan Sekongkang yang mencapai 140 ribu ton per harinya. Jumlah ini merupakan 40 kali lipat lebih banyak dari jumlah tailing yang dibuang Tergugat II Intervensi telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta telah menimbulkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat disekitar Teluk Buyat;
10. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan kegiatan usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Bahwa faktanya di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk yang ada di lingkar tambang Batu Hijau, angka penduduk miskin masih sangat tinggi. Di Kecamatan Sekongkang, terdapat 565 KK atau sekitar 29,4% penduduk miskin. Di Kecamatan Maluk, ada 452 kepala keluarga miskin atau 16,83% dari 2.743 KK. Di Kecamatan Jereweh, terdapat sedikitnya 552 KK miskin atau 23,04% dari 2.206 KK. Sementara total KK miskin di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 5.645 KK atau 19,46% dari total jumlah KK yang bermukim di KSB;
3
11. Bahwan untuk dalil Tergugat II Intervensi tentang tenaga kerja adalah penting untuk diketahui bersama dalam persidangan perkara ini bahwa faktanya di sekitar lokasi kegiatan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi hingga saat ini banyak penggangguran. Padahal operasi tambang telah berlangsung sejak tahun 1999. Saat warga meminta pekerjaan ke Tergugat II Intervensi, dihadapi dengan tindakan represif.
DALAM EKSEPSI: Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat II Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat. I.
PARA PENGGUGAT MEMILIKI SURAT KUASA YANG SAH 1. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan diajukan oleh kuasa yang tidak memiliki surat kuasa yang sah (vide Jawaban Tergugat II Intervensi poin 1 hingga poin 10 pada halaman 5 sampai 8, serta poin 1 sampai 11 pada halaman 9 sampai 12) menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi kurang memahami mekanisme pendaftaran perkara hingga perkara tersebut digelar dalam proses persidangan termasuk dalam perkara a quo; 2.
Bahwa surat kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juli 2011 dengan Nomor: 472/KUASA/2011/PTUN-JKT, dan telah pula diberikan materai yang cukup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam jawabannya adalah tidak cermat;
II. KERUGIAN NYATA TELAH DIALAMI PARA PENGGUGAT AKIBAT DIKELUARKANNYA KTUN OBJEK SENGKETA 1. Bahwa Tergugat II Intervensi yang dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat melanggar Pasal 53 ayat (1) UU PTUN karena tidak memiliki kepentingan dan tidak menderita kerugian sebagaimana dalam jawaban Tergugat II Intervensi (hal. 8); 2.
Bahwa benar sebagaimana didalilkan Tergugat II Intervensi dalam poin 2 halaman 8 bahwa pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur bahwa hanya: ”….orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sutu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis…”;
3.
Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa yang memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan pembuangan tailing ke Laut Teluk Senunu, 4
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga perlu diperhatikan, kerugian yang dimaksud dalam hal ini bukanlah kerugian dalam arti materi sebagaimana dalam bayangan Tergugat II Intervensi; 4.
Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat sebagai organisasi Lingkungan Hidup dirugikan dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka Gugatan ini diajukan kepada Tergugat, dimana gugatan ini merupakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 92 UUPPLH. Dalam ayat (1) pasal 92 UU a quo menyebutkan bahwa : “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ….”
5.
Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat adalah berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan Para Penggugat yaitu dalam rangka pendidikan, pembinaan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup;
6.
Bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah yang memiliki perhatian penuh terhadap masalah Lingkungan Hidup serta Hak Asasi Manusia dan tentunya mempunyai kepentingan terkait terbitnya KTUN Objek Sengketa, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau Tanggal 5 Mei 2011;
7.
Bahwa tugas dan peranan Para Penggugat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan seluruh kemampuan lembaganya masing-masing;
8.
Bahwa dasar dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena menerbitkan KTUN Objek Sengketa dapat dibuktikan dari Akta Pendirian/Anggaran Dasar Para Penggugat yang menegaskan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana disebut berikut ini: Pada Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Penggugat I, yaitu Yayasan WALHI dalam hal ini Pengugat I- menyebutkan bahwa maksud dan tujuan Yayasan adalah “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana”. Pada pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat II menyebutkan bahwa maksud dan tujuan lembaga, yaitu pada angka 2: “Mengadakan kegiatan di bidang sosial dan 5
melakukan kegiatan advokasi lingkungan”. Kemudian angka 7 disebutkan: “Meningkatkan mutu atau kualitas lingkungan hidup”. 9.
Bahwa kepentingan hukum Penggugat I dalam rangka pelestarian lingkungan hidup telah diakui pula dalam praktek pengadilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat I menjadi pihak, yaitu: a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 088/G/1994/Piutang/PTUN.JKT b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 053/G/1995/Ij/PTUN.JKT c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa jelas mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, karena KTUN Objek Sengketa telah menghambat usaha-usaha yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk pendidikan, pembinaan, dan pelestarian lingkungan hidup/sumber daya alam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan Para Penggugat. Secara khusus dalam hal ini bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa akan menghambat Para Penggugat dalam upaya melakukan pendidikan, pembinaan, dan pelestarian lingkungan hidup di teluk Senunu, Nusa Tengara Barat; 11. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat seharusnya menolak dan atau tidak menerima dalil Tergugat II Intervensi, sebab dengan jelas dan terang telah nyata bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; III. PARA PENGGUGAT ADALAH ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NO. 32 TAHUN 2009 1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa: - Poin angka 1 halaman 9, yang pada intinya menyatakan bahwa “meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat II tidak berstatus badan hukum …”; - Poin angka 1 sampai dengan 10 halam 13, yang pada intinya menyatakan bahwa “Gugatan Para Penggugat patut dintyatakan tidak dapat diterima karena Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya tidak berwenang mewakili Penggugat I (Yayasan WALHI) karena perubahan Anggaran Dasar Pengguat I belum di beritahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI”; 6
2.
Bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi di atas, Para Tergugat menyangkal dalil Tergugat II Intervensi tersebut secara keseluruhan;
Tentang Penggugat II 3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi di atas menunjukan bahwa Tergugat II Intervensi telah tidak cermat dalam membaca dan memeriksa dokumen legalitas Penggugat II serta telah pula mengikuti kekeliruan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam mengidentifikasi bentuk badan hukum Penggugat II; 4.
Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat II, serta Bukti Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi/Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan An. Penggugat II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, maka telah jelas bahwa bentuk badan hukum Penggugat II adalah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS);
5.
Bahwa dengan dibuat dan disahkannya Anggaran Dasar serta diterbitkannya Pemberitahuan Keberadaan Organisasi/Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan An. PENGGUGAT II ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka PENGGUGAT II telah sah menjadi subjek hukum dengan bentuk badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6.
Bahwa mengingat di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PENGGUGAT II telah secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan mutu atau kwalitas lingkungan hidup, serta semenjak organisasi ini didirikan sampai dengan saat ini telah secara aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana diamanatkan anggaran dasarnya, maka menjadi jelas bahwa organisasi ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya UU PPLH);
Tentang Penggugat I 7. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi di atas yang pada intinya menyatakan bahwa “Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya tidak berwenang mewakili Penggugat I (Yayasan WALHI) karena perubahan Anggaran Dasar Pengguat I belum di beritahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI”, adalah dalil yang amat keliru dan menyesatkan; 8.
Bahwa tentang siapa yang berwenang mewakili Penggugat I untuk bertindak di dalam dan/atau di luar pengadilan telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat 7
(1) dan (2) Anggaran Dasar Penggugat I, dan berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka kewenangan yang diberikan kepada pengurus untuk bertindak baik di luar dan/atau di dalam pengadilan tidak ada hubungannya dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI; 9.
Bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), yang dimaksudkan dengan perubahan anggaran dasar adalah yang menyangkut perubahan tentang nama dan tujuan yayasan;
10. Bahwa adalah benar, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 33 UU Yayasan, maka dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar terkait dengan pergantian pengurus Yayasan, maka ada keharusan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan untuk diketahui hal ini sudah dilakukan oleh notaris Penggugat I; 11. Bahwa perubahan Anggaran Dasar Penggugat I tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, telah diberitahukan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.08-426 tertanggal Jakarta, 11 Juli 2008 (surat terlampir). IV. KTUN OBJEK SENGKETA TERMASUK DALAM JENIS KEPUTUSAN TUN YANG DAPAT DIGUGAT 1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat II Intervensi yang mendasarkan sanggahannya pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU PPLH; Faktanya: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing Tergugat II Intervensi (KTUN Objek Sengketa) memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 yaitu sebagai berikut: 1) Konkret, karena Keputusan a quo nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu izin dumping tailing di laut oleh Tergugat II Intervensi ; 2) Individual, bahwa keputusan a quo ditujukan dan berlaku khusus bagi Tergugat II Tuntuk melakukan dumping tailing ke laut ; 3) Final, karena keputusan a quo sudah defenitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan keputusan a quo sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan dumping tailing ; 8
Lagi pula : KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang secara limitatif menentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk objek gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana sebagai berikut : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.” 2.
Bahwa keberadaan Pasal 93 ayat (1) UU PPLH tidak dengan serta merta dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU PTUN, dalam hal ini mengenai Objek Gugatan. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) UU PPLH adalah ketentuan tambahan mengenai bisa tidaknya seseorang melakukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau; c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”
9
3.
Bahwa melihat bunyi pasal tersebut yang mengawali redaksinya dengan kalimat “Setiap orang dapat mengajukan.....” ini menegaskan bahwasanya ketentuan ini dibuat memang bukan untuk membatasi Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang Lingkungan Hidup yang bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi bermaksud memberikan ketentuan tambahan yang sudah ada di UU PTUN;
4.
Bahwa jika Pasal ini dipahami sebagai ketentuan pembatasan atas perkara lingkungan yang dapat digugat melalui PTUN hal itu sangat tidak tepat. Karena konsekuensinya adalah semua perundang-undangan sektoral, seperti perkebunan, pertambangan, dan lain-lain harus memiliki beberapa pembatasan sebagaimana yang ada dalam UU PPLH;
5.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU PPLH, Keputusan Menteri LH tidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam dalam jenis Keputusan TUN yang dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara (poin 6 halaman 15) haruslah dikesampingkan;
6.
Bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Pasal 93 AYAT (1) PPLH seharusnya tidak dipahami sebagai pembatasan terhadap hak gugat organisasi dan masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terkait lingkungan, akan tetapi penekanan terhadap sejumlah Keputusan TUN yang diatur dalam UU PPLH. Pasal ini tidak dapat mengesampingkan kriteria Keputusan TUN yang dapat digugat sebagaimana pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan angka 8 UU PTUN, sehingga KTUN Objek Sengketa tetap dapat digugat ke PTUN meskipun tidak termasuk dalam kriteria pasal 93 ayat (1) UU PPLH;
7.
Bahwa selain itu pula, KTUN Objek Sengketa adalah Objek TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 UU PPLH, yang menyatakan sebagai berikut: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara”.
8.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Obyek Sengketa merupakan KTUN Objek Sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
V. ALASAN GUGATAN TELAH LENGKAP DAN SANGAT JELAS 1. Bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat II Intervensi (halaman 16) yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, karena alasan dalam posita tidak jelas. Lebih lanjut Tergugat II Intervensi menganggap ketidakjelasan posita Gugatan Para Penggugat karena dalam Gugatan Para Penggugat dianggap tidak membuktikan bahwa Keputusan Menteri LH bertentangan dengan peraturan 10
perundang-undangan yang berlaku, dan justru mempermasalahkan kebijakan pemberian izin dumping tailing di laut pada umumnya. Bahkan selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Permohonan Uji Materiil terhadap PP No. 19/1999; 2.
Bahwa penting diketahui, jawaban Tergugat II Intervensi ini sangat tidak berdasar dan terlihat terburu-buru. Karena sebagaimana yang dipaparkan dalam Gugatan Para Penggugat, bahwa argumentasi dan alasan-alasan Gugatan Para Penggugat telah dipaparkan secara jelas bagaimana KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana Keputusan yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun argumentasi Para Penggugat yang dikutip Tergugat II Intervensi hanya sebagian kecil dari alasan-alasan Para Penggugat. Sehingga, atas hal ini Para Penggugat menganggap jawaban Tergugat II Intervensi tidak relevan;
3.
Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi juga menyatakan bahwa kebijakan pemberian izin penempatan tailing di dasar laut diatur dalam PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri”
4.
Bahwa atas jawaban ini sebagaimana diatur pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Para Penggugat menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, dan agama. Kemudian lebih rinci lagi tentang kewenangan Daerah disebutkan dalam Pasal 22 huruf k UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup.
5.
Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 63 ayat (3) huruf o UU PPLH menetapkan bahwa wewenang Bupati/Walikota salah satunya adalah penerbitan “izin lingkungan” pada tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 123 UU PPLH dan penjelasannya selanjutnya menyatakan bahwa izin pembuangan limbah ke laut seharusnya diintegerasikan dalam izin lingkungan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UUPLH (Oktober 2010);
6.
Bahwa melihat uraian di atas mejadi sangat jelas terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara PP No. 19 tahun 1999 yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan KTUN dengan UU No. 32 tahun 2004. Pertentangan ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan 11
keluarnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU PPLH seharusnya diikuti pula dengan perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum “lex posteriori derogat lex priori” yang berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama; 7.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat II Intervensi hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga patut dan layak dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
DALAM POKOK PERKARA: I.
KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
MELANGGAR
A. KTUN Objek Sengketa Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Berdasarkan UNCLOS dan UU Lingkungan) 1. Bahwa pertimbangan Para Penggugat yang mendalilkan KTUN Objek Sengketa sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan UNCLOS bukan mengenai pelarangan Tailing oleh UNCLOS, melainkan UNCLOS mensyaratkan adanya tindakan Negara yang lebih mengutamakan pencegahan, pengurangan dan pengontrolan pencemaran lingkungan laut dari segala sumber pencemaran dengan menerapkan cara-cara terbaik yang dapat dijalankan {best practicable means} sesuai dengan kapabilitas Negara (Pasal 194 ayat 1). Ketiadaan pelarangan pembuangan Tailing di laut bukan berarti penerbitan KTUN Objek Sengketa dapat dibenarkan; 2.
Bahwa alasan penggugat menggunakan UNCLOS sebagai salah satu dalil dari gugatan ini tentang kewajiban Negara untuk mencegah, mengurangi, serta mengontrol pencemaran lingkungan laut;
3.
Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebelumnya dalam dalam gugatan, pada tingkat regional, telah dihasilkan pula beberapa konvensi atau protocol untuk mencegah terjadinya pencemaran laut karena kegiatan di darat. Konvensi atau protocol tersebut antara lain adalah 1974 Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources, 1983 Quito Protocol for the Protection of the South-East Pacific against Pollution from Land-Based Sources, 1992 Protocol on Protection of the Black Sea Marine Environment Against Pollution from Land- Based Sources, 1996 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from LandBased Sources and Activities, dan 1999 Aruba Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to the Conventionfor the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region; 12
4.
Bahwa konvensi dan protokol tersebut di atas pada prinsipnya menyatakan: 1) Bahwa setiap negara memikul kewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut yang diakibatkan oleh dimasukannya zat dan/atau benda ke media laut, secara langsung atau tidak langsung, bahan-bahan yang berbahaya (deleterious effects) bagi kesehatan manusia, bahan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan ekosistem laut, serta bahan yang dapat mengganggu pemanfaatan laut (legitimate uses of the sea). 2) Bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghapuskan (eliminate) pencemaran laut dari sumber pencemaran di darat yang diakibatkan oleh bahan-bahan, antara lain, senyawa organohalogen; merkuri dan senyawa merkuri; cadmium dan senyawa cadmium; bahan sintetik yang bersifat persisten; serta minyak dan hidrokarbon minyak yang bersifat persisten. 3) Bahwa negara memiliki kewajiban untuk secara progresif mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran laut dari sumber pencemar di darat yang diakibatkan oleh unsur/bahan dan senyawa, antara lain, zinc, selenium, timah (Tin), vanadium, tembaga (copper), arsenic, barium, cobalt, nikel (nickel), berilium (beryllium), thallium, krom (chromium), molybdenum, boron, tellurium, titanium, uranium, silver, sianida (Cyanides), dan timbal (lead).
5.
Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas dengan demikian penerbitan KTUN Objek Sengketa tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dan tidak sejalan dengan semangat perlindungan laut, bahkan lebih jauh pembuangan tailing yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah secara nyata menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan laut di Teluk Senunu. Sebab unsur atau bahan dan senyawa yang dibuang oleh Tergugat II Intervensi adalah unsur-unsur yang dilarang untuk dibuang ke laut berdasarkan konvensi dan protokol diatas. ;
6.
Bahwa dari penjabaran Para Penggugat di atas maka jawaban Tergugat yang menyatakan Tailing tidak dilarang oleh UNCLOS adalah kekeliruan dalam membaca atau menafisirkan gugatan. Oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi harus dikesampingkan;
B. KTUN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN UU PPLH 1. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi pada poin (2) halaman (22) yang mengatakan bahwa Menteri LH merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin penempatan/dumping tailing ke laut. Hal ini berdasarkan
13
Pasal 18 ayat (1) PP No. 19 Tahun 1999….., telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa: “Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. 2.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PPLH tersebut dapat diketahui bahwa wewenang untuk mengeluarkan izin dumping tailing ke laut (media lingkungan hidup) bukan hanya wewenang Menteri Lingkuknagn Hidup, tetapi juga Gubernur, Bupati/Walikota ;
3.
Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (2) PP No. 19 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka menetapkan tata cara dumping, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait”.
4.
Bahwa dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam menerbitkan izin dumping tailing ke laut, khususnya terkait dengan penetapan tata cara dumping, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena secara administrasi merupakan wilayah dari Kabupaten Sumbawa Barat. Akan tetapi kenyataannya Menteri Lingkungan Hidup RI sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan penetapan tata cara dumping tersebut ;
5.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin (8) halaman (23) yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri LH (obyek gugatan) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6.
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak jawaban gugatan atau dalil-dalil dari Tergugat II Intervensi.
C. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI TIDAK SESUAI DAN MELANGGAR ASAS-ASAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1. KTUN Objek Sengketa Melanggar Asas Kehati-hatian a. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat II intervensi pada bagian III poin 1 dan 2 halaman 23 yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri LH telah dikeluarkan sesuai dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 2 UU PPLH, dalil para Penggugat di dalam gugatannya halaman 9-22 tidak benar 14
karena Keputusan Menteri LH tidak bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang diatur dalam pasal 2 UU Lingkungan, yaitu asas tanggung jawab negara, asas lelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas keanekaragaman hayati, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daaerah ; b.
Bahwa dalam Gugatan para Penggugat (halaman 9) disebutkan bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: 1. Asas tanggung jawab negara (huruf a) ; 2. Asas kelestarian dan keberlanjutan (huruf b) ; 3. Asas kehati-hatian (huruf f) ; 4. Asas keanekaragaman hayati (huruf i); 5. Asas partisipatif (huruf k) ; 6. Asas tata kelola pemerintahan yang baik (huruf m), dan; 7. Asas otonomi daerah (huruf n);
c.
Bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dikeluarkan dengan mempertimbangkan Dokumen Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ringasan Eksekutif Pelaksanaan Izin Penempatan Tailing Tergugat II Intervensi tahun 2007 harus dilihat secara seksama ;
d.
Bahwa untuk menjawab hal ini dapat dilihat asas kehati-hatian sebagaimana dirumuskan dalam World Charter of Nature yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 berbunyi sebagai berikut (vide: Gugatan Para Penggugat halaman 15): a) “Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided” [terjemahan bebas: kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak yang tidak bisa dipulihkan (irreversible) harus dihindari] b) “Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential damage to nature, and where potential adverse effects are not fully understood, the activities should not proceed…” [kegiatan yang dapat menimbulkan resiko yang signifikan bagi alam harus didahului dengan pengujian mendalam dan menyeluruh untuk mencari alternatif lain (exhaustive examination); pemrakarsa kegiatan harus menunjukkan bahwa manfaat dari kegiatannya akan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan, dan
15
jika potensi dampak buruk ternyata tidak sepenuhnya dapat diketahui, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan]. e.
Bahwa dari kutipan tersebut terlihat bahwa kegiatan yang akan menyebabkan dampak yang tidak bisa dipulihkan (irreversible) harus tidak diizinkan untuk dilakukan. Pada sisi lain, asas kehati-hatian pun memberikan beban kepada pemrakarsa untuk menjelaskan bahwa manfaat dari kegiatannya lebih besar dari bahaya yang mungkin terjadi, dan bahwa pemrakarsa harus mampu menunjukkan seluruh potensi dampak buruk yang mungkin timbul, sebab seandainya potensi dampak buruk tersebut tidak sepenuhnya mampu diketahui, maka kegiatannya harus dilarang ;
f.
Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas kehati-hatian bukanlah sekedar arahan bagi pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian ilmiah, tetapi lebih merupakan pengambilan keputusan yang sesuai dengan good governance (E.C. Fisher: 1999, hal. 297), sehingga dapat pula berarti bahwa pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif merupakan komponen penting di dalam asas kehati-hatian (J.A. Tickner: 1999, hal. 175) ;
g.
Bahwa berdasarkan beberapa dokumen dan pendapat para ahli, Dovers menyimpulkan bahwa asas kehati-hatian menuntut adanya: - Pengakuan eksplisit terhadap ketidakpastian ilmiah (explicit recognition of uncertainty) - Pengakuan adanya ketidakpastian dalam bentuk kualitatif dan variable (recognition of qualitative and variable forms of uncertainty), di mana dampak tidak hanya dinilai berdasarkan secara kuantitatif dan probabilistik belaka, tetapi juga dengan memperhatikan pandangan masyarakat. - Pengakuan terhadap dampak yang serius dan tidak bisa dipulihkan (recognition of ‘serious or irreversible’ impacts), termasuk di dalamnya berkurangnya kemampuan lingkungan untuk memulihkan kondisinya dalam waktu yang singkat. - Perubahan kebijakan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan proaktif dan preventif (refocusing policy attention from reactive to proactive or preventative measures) - Pembalikkan beban pembuktian (shifting the onus of proof from opponents to proponents of development), di mana para pemrakarsa kegiatan memiliki beban untuk membuktikan bahwa kegiatannya tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan. - Eksplorasi terhadap berbagai alternatif kebijakan (exploration of alternatives), dimana proses pengambilan keputusan diarahkan pada
16
alternatif yang dapat lebih baik mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (S. Dovers: 2006, hal. 91-92) ; h.
Bahwa melihat hal-hal di atas, asas kehatian-hatian bukan dibuktikan dengan menunjukkan adanya izin, Amdal atau environmental risk assessment (ERA), tetapi dengan membuktikan bahwa pengambilan keputusan telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternatif kegiatan yang lebih baik berdasarkan best available technology, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut ;
i.
Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya proses penerbitan KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas karena Tergugat II Intervensi lebih menunjukkan dokumen-dokumen yaitu Dokumen Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Izin Penempatan tailing Tergugat II Intervensi tahun 2007. Tergugat tidak mempertimbangkan potensi dampak, sebab dalam kenyataaanya dengan aktivitas pembuangan tailing ke Teluk Senunu telah menimbulkan dampak negatif (dampak negatif diuraikan pada bagian berikutnya), dan juga mengabaikan pendapat masyarakat yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi ;
j.
Bahwa dengan demikian Dokumen AMDAL Tergugat II Intervensi tersebut tidak memenuhi semua syarat-syarat dalam Undang-Undang, khususnya mengenai keterlibatan masyarakat. Padahal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pada pasal 25 huruf c disebutkan bahwa Dokumen AMDAL memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ;
k.
Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan : 1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: A. yang terkena dampak; B. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau C. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. 17
4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. l.
Bahwa oleh karena masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Dokumen AMDAL Tergugat II Intervensi maka Dokumen AMDAL Tergugat II Intervensi tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan, yaitu tidak mempertimbangkan saran, masukan dan pendapat masyarakat. Dan oleh karena itulah maka KTUN Objek Sengketa tidak sah karena salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa tidak sah. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-41/MENLH/10/1996 yang merupakan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup terhadap Dokumen AMDAL Tergugat II Intervensi ;
m. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena telah melampirkan Dokumen AMDAL (dan persetujuan/ keputusan kelayakan lingkungan hidup melalui Kepmen LH Nomor: KEP41/MENLH/10/1996), dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, sebab AMDAL Kegiatan Pertambangan Tergugat II Intervensi berpedoman pada Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tersebut tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (yang sudah tidak beralaku lagi) yang dijadikan pedoman dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa, juga berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, padahal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU MINERBA). Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa pemberian izin tailing tersebut telah bertentangan dengan asas kehati-hatian ; n.
Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri LH yang dikeluarkan setelah mempertimbangkan berbagai studi dan kajian diatas terbukti telah memenuhi asas kehati-hatian dalam UU Lingkungan tidak berdasar dan tidak terbukti, karena itu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP41/MENLH/10/1996 seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk perpanjangan izin penempatan tailing Tergugat II Intervensi;
18
o.
2.
Bahwa oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menyatakan dalil Tergugat II Intervensi tersebut ditolak dan atau tidak dapat diterima;
Melanggar Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dan Keanekaragaman Hayati a. Bahwa dalil Tergugat dalam poin 12 halaman 26 yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri LH telah memenuhi asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keanekaragaman hayati dalam UU Lingkungan harus ditolak dan atau tidak dapat diterima ; b.
Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi dalam poin 13 halaman 26 tidak terbukti. Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Keputusan Menteri LH tidak melanggar asas-asas dasar UU Lingkungan hidup karena Keputusan Manteri LH telah dikeluarkan dengan mempertimbangkan hasil audit Lingkungan Wajib, pemenuhan kewajiban Tergugat II Intervensi terhadap seluruh persyaratan dan kewajiban penempatan tailing dalam izin terdahulu serta hasil verifikasi di lapangan ;
c.
Bahwa Dalil Tergugat II Intervensi tersebut mengada-ada, tidak akurat dan mengandung unsur kebohongan sehingga verifikasi lapangan yang didalilkan Tergugat II Intervensi masih perlu dipertanyakan, sebab dalam realitasnya dari aktivitas pembuangan tailing ke Teluk Senunu Selama ini telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar Teluk Senunu, Nusa Tenggara Barat karena terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Senunu ;
d.
Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembuangan tailing ke Teluk Senunu sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para penggugat yaitu: 1) Berdasarkan survey Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada tahun 2006 lalu dan diperbaharui dengan wawancara lapangan pada tahun 2011 kepada sejumlah nelayan, bahwa masyarakat di sekitar Teluk Senunu, NTB dimana dumping tailing dilakukan selama ini mengeluhkan tangkapan ikan yang menurun akibat kualitas lingkungan laut memburuk; 2) Bahwa berdasarkan Kuisioner Identifikasi Kondisi Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat (2011) disimpulkan bahwa terjadi penurunan produksi penangkapan ikan dari tahun 2005-2010 di wilayah desa pesisir Kabupaten Sumbawa Barat. Turunnya tangkapan ikan oleh nelayan adalah karena telah terjadi penurunan kualitas laut dan kerusakan lingkungan hidup di Teluk Senunu yang berakibat menurunnya daya dukung lingkungan terhadap peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lain; 19
e.
Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa pembuangan tailing Tergugat II Intervensi di perairan Teluk Senunu menimbulkan dampak negatif dapat dilihat dari surat yang diajukan Bupati Sumbawa Barat kepada Tergugat yang diajukan sebelum terbitnya KTUN Objek Sengketa. Surat tersebut bernomor: 660/ 114 /BLH-KSB/IV/2011, tertanggal Taliwang, 27 April 2011. Hal: Pemberhentian Penempatan Tailing di Perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat. Bupati Sumbawa Barat juga mengajukan surat kepada Tergugat II Intervensi, Nomor: 660/ 114 /BLHKSB/IV/2011, tertanggal, Taliwang, 27 April 2011. Hal: Pemberhentian Penempatan Tailing di Perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam surat tersebut, Bupati Sumbawa Barat menyatakan bahwa terkait penempatan dan pembuangan limbah tailing PT. Newmont Nusa Tenggara di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1) Adanya aspirasi masyarakat Sumbawa Barat dan berbagai elemen pemerhati lingkungan lainnya yang menolak penempatan tailing PT. NNT di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat; 2) Bahwa penempatan tailing di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
f.
Bahwa dari dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas menunjukan bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tentang asas keanekaragaman hayati jo pasal 2 huruf I tentang asas kelestarian dan keberlanjutan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g.
Bahwa dengan demikian pertimbangan yang mendasari terbitnya KTUN Objek Sengketa berdasarkan hasil audit Lingkungan Wajib Tergugat II Intervensi sebagaiman disebut Tergugat II Intervensi dalam bagian III poin 14 halaman 26 layak dipertanyakan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, sebab bagaimana mungkin Tergugat (Kementerian Lingkungan) dalam suratnya kepada Tergugat II Intervensi menyatakan: ”Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan dapat menerima dan menyatakan bahwa audit lingkungan telah dilaksanakan sesuai Kerangka Acuan Audit Lingkungan yang diajukan Kementerian Lingkungan…..” ;
h.
Bahwa dengan demikian hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban Tergugat II 20
Intervensi yang ditetapkan dalam izin penempatan tailing dapat dinilai tidak objektif dan mengandung kekeliruan yang mendasar; i.
3.
Bahwa dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi dalam poin 19 halaman 27 tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa hasil audit lingkungan Wajib, evaluasi atas pemenuhan kewajiban-kewajiban Tergugat II Intervensi serta verifikasi lapangan di atas juga sesuai dengan rekam jejak Tergugat II Intervensi sebagai perusahaan yang memperhatikan lingkungan hidup dan menerapkan manajemen pengelolaan yang ramah lingkungan. Dalil Tergugat II Intervensi ini terlalu mengada-ada;
Melanggar Asas Otonomi Daerah a. Bahwa Dalil Tergugat II Intervensi dalam poin 17 halaman 26 sama sekali tidak benar, sebab dalam melakukan verifikasai lapangan, Tergugat tidak pernah melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah dilibatkan dalam pemberian izin dumping tailing kepada Tergugat II Intervensi. Padahal pemberian izin tailing tersebut bukan hanya kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, tetapi juga kewenangan pemerintah daerah Sumbawa Barat karena berskala daerah/ lokal, sebab lokasi operasi kegiatan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara berada di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, serta pembuangan tailing di lakukan ke laut sejauh 3,4 kilometer dari pantai, atau sama dengan 2,11 mil sebagaimana disebut dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyebutkan bahwa: ”Dumping sebagaimana disebutkan pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya” Lebih lanjut, pasal 63 ayat 3 huruf o UU PPLH menetapkan bahwa wewenang Bupati/Walikota salah satunya adalah penerbitan “izin lingkungan” pada tingkat kabupaten/kota. Kemudian di pasal 123 dan penjelasannya menyatakan bahwa izin pembuangan limbah ke laut seharusnya diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan UU PPLH, yaitu Oktober 2010. Akan tetapi hingga saat ini, rancangan peraturan pemerintah tentang izin lingkungan belum juga diselesaikan oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan kekosongan hukum ; b.
Bahwa oleh karena penerbitan KTUN Obyek Sengketa bermasalah karena tidak sesuai dengan asas otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang 21
baik karena Pemda Sumbawa Barat tidak dilibatkan dalam proses penerbitan KTUN Objek Sengketa, maka pada tanggal 19 Mei 2011 Bupati Sumbawa Barat telah pula mengirimkan somasi pada Menteri Lingkungan Hidup pada 19 Mei 2011, akan tetapi sampai saat ini, tidak mendapatkan respon. c.
4.
Bahwa dengan demikian, KTUN Objek Sengketa merupakan suatu kekeliruan dan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, selain itu juga bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu Dalil Tergugat II intervensi yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri LH tidak melanggar asas otonomi daerah harus dikesampingkan ;
Melanggar Asas Tanggung Jawab Negara a. Bahwa oleh karena aktivitas pembuangan tailing oleh Tergugat II Intervensi ke Teluk Senunu selama ini menimbulkan dampak negatif yaitu menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di Teluk Senunu sehingga masyarakat mengalami kerugian, maka dalam hal ini para Penggugat menilai bahwa terbitnya KTUN Objek Sengketa merupakan pelanggaran, pengabaian dan pengingkaran terhadap asas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b.
Bahwa dengan demikian setelah terbitnya KTUN Objek Sengketa telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan; ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan” Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: ” Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
c.
Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat bahwa pengabaian terhadap asas tanggung jawab negara merupakan pengabaian terhadap kewajiban pokok pemerintah (in casu Tergugat) dalam bidang 22
Hak Asasi warga negara yaitu untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill), dalam hal ini adalah hak hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; d.
5.
Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas tanggung jawab negara;
Melanggar Asas Partisipatif a. Bahwa proses penerbitan KTUN Objek Sengketa melanggar asas partisipastif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: ” Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Pelanggaran terhadap asas partispatif ini adalah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penerbitan KTUN Objek Sengketa; b.
Bahwa pengabaian Tergugat pada peran serta masyarakat dalam proses penerbitan KTUN Objek Sengketa diakui sendiri oleh Tergugat, yaitu dalam balasan terhadap somasi yang dikirimkan PENGGUGAT I, Tergugat mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan pengumuman atas proses penerbitan KTUN Obyek Sengketa. Tergugat menjawab bahwa hal tersebut dianggap tidak wajib (imperatif) karena masih mengacu pada dokumen kelayakan lingkungan yang lama (Kep.MenLH No.41/MENLH/10/1996) ;
c.
Bahwa pengabaian atas peran serat masyarakat dalam proses penerbitan KTUN Objek Sengketa bertentangan daengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pejabat publit yang menyangkut kepentingan umum (publik). Tetapi dalam reaalitasnya, Tergugat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.
d.
Bahwa oleh karena itu itu majelis hakim yang memeriska dan m engadili perkara a quo seharusnya menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas partispatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k UU No. 32 Tahun 2009 ;
23
6.
Melanggar Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik a. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses terbitnya KTUN Objek Sengketa sebagaimana digambarkan di atas dengan sendirinya terjadi pelanggaran asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan: ”Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan”; b.
Bahwa berdasarkan uraian di atas kelihatan dengan jelas dan terang bahwa KTUN Objek Sengketa melanggar asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu asas tanggung jawab negara (pasal 2 huruf a), asas kelestarian dan keberlanjutan (pasal 2 huruf b), kehati-hatian (pasal 2 huruf f), asas tata kelola pemerintahan yang baik pasal 2 huruf m); dan asas otonomi daerah (pasal 2 huruf n). Selain itu juga bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.
c.
Bahwa oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dan atau tidak menerima dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri
24
Lingkungan Hidup telah memenuhi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; D. PARA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN KARENA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI 1.
Bahwa para Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 1 halaman 30 : para penggugat tidak menderita kerugian apapun karena Keputusan Menteri LH. Selanjutnya dalam poin 3 disebutkan : di dalam Gugatan para Penggugat tidak ada bukti-bukti apapun yang menggambarkan fakta bahwa para Penggugat benar-benar secara nyata mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari objek Gugatan TUN dalam perkara ini;
2.
Bahwa benar sebagaimana didalilkan Tergugat II Intervensi dalam poin 2 halaman 30 bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU PTUN, suatu gugatan TUN hanya dapat diajukan oleh pihak yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN. Pasal 53 ayat (1) UUPTUN berbunyi sebagai berikut: ”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis”;
3.
Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat sebagai organisasi Lingkungan Hidup dirugikan dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka Gugatan ini diajukan kepada Tergugat, dimana gugatan ini merupakan hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 92 UU PPLH. Dalam ayat (1) pasal 92 UU a quo menyebutkan bahwa : ”Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”
4.
Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa yang memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan pembuangan tailing ke Laut Teluk Senunu, mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga perlu diperhatikan, kerugian yang dimaksud dalam hal ini bukanlah kerugian dalam arti materi sebagaimana dalam bayangan Tergugat II Intervensi;
5.
Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan Para Penggugat yaitu dalam rangka pendidikan dan pembinaan, pengelolaan lingkungan hidup, yang diuraikan di bawah ini;
25
6.
Bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Non Pemerintah yang memiliki konsen masalah HAM, Lingkungan Hidup yang mempunyai kepentingan terkait terbitnya KTUN Objek Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau Tanggal 5 Mei 2011;
7.
Bahwa para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan ham, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, serta secara kolektif berupaya untuk turut membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
8.
Bahwa tugas dan peranan Para Penggugat dalam melaksanakan kegiatankegiatan pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan telah secara terus- menerus dilakukan dengan mendayagunakan seluruh kemampuan lembaganya masing-masing;
9.
Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena menerbitkan KTUN Objek Sengketa dapat dibuktikan dari Akta Pendirian/Angaran Dasar para Penggugat yang menegaskan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adakah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana disebut berikut ini;
10. Bahwa dalam pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Penggugat I secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 11. Bahwa dalam pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat II menyebutkan bahwa tujuan lembaga diantaranya adalah melakukan kegiatan advokasi lingkungan dan meningkatkan mutu atau kualitas lingkungan hidup; 12. Bahwa dalam menjalankan peranannya, para Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Bahwa apa yan g menjadi fungsi para Penggugat untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang
26
menunjukkan kepedulian Para Penggugat terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, antara lain: a. Penggugat I sejak tahun 1980 telah aktif melakukan advokasi lingkungan termasuk dalam permasalahan pertambangan dan perlindungan pesisir dan laut, diantaranya dengan mendampingi masyarakat Buyat, Sulawesi Utara dalam persoalan kesehatan dan pencemaran serta melakukan gugatan terhadap pembuangan tailing ke laut yang dilakukkan PT. Newmont Minahasa Raya. Aktivitas ini terekam dalam website www.walhior.id; b. Penggugat II sejak berdirinya di tahun 2004 telah aktif melakukan pelestarian lingkungan di Propinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya dengan perlindungan mata air di kawasan hutan Lemor, sejak tahun 2008 aktif memfasilitasi legalitas hak kelola hutan kemasyarakatan di kabupaten Lombok Timur, diantaranya di gunung Walang, serta melakukan berbagai aktivitas kampanye lingkungan seperti lomba lintas alam. Bahwa untuk aktivitas Penggugat ini dibuktikan melalui berbagai foto, lampiran dan tulisan di berbagai media yang dapat dibuktikan; 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa jelas mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, karena KTUN Objek SENGKETA telah menghambat usaha-usaha yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk pendidikan, pembinaan, dan pelestarian lingkungan hidup/sumber daya alam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, pembelaan masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan Para Penggugat. Secara khusus dalam hal ini bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa akan menghambat Para Penggugat dalam upaya melakukan pendidikan, pembinaan, dan pelestarian lingkungan hidup di teluk Senunu, Nusa Tengara Barat; 14. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat seharusnya menolak dan atau tidak menerima dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebab dengan jelas dan terang telah nyata bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; II. KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN ATAU TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 1.
Bahwa dalil Tergugat II Intervensi pada poin (3) halaman 31 yang menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara ini telah dikeluarkan berdasarkan AAUPB yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Hal tersebut dibuktikan Para Penggugat dalam uraian sebagai berikut: 27
a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka (3) UU No. 28 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Berdasarkan pengertian tersebut unsur-unsur dari Asas Kepentingan Umum diantaranya adalah aspiratif, akomodatif dan selektif, sedangkan Tergugat dalam proses penerbitan Obyek Gugatan sama sekali tidak menghiraukan aspirasi dari Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dan Masyarakat Sekitar, sehingga hal itu dengan sangat jelas telah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum ; b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka (5) UU No. 28 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Terkait dengan penjelasan tersebut di dalam Pasal 126 UU PPLH pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan peraturan pelaksana paling lama 1 (satu) tahun setelah UU PPLH diberlakukan, akan tetapi sampai detik ini Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan peraturan pelaksana tentang dumping ke laut yang baru yang mengacu kepada UU PPLH. Peraturan pelaksana (PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut) yang mengatur dumping ke laut masih mengacu kepada UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut bertentangan dengan UU PPLH. Sehingga dengan mengacu pada ketentuan dan fakta tersebut tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Gugatan telah dengan sangat jelas bertentangan Asas Proporsionalitas, karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan oleh UU PPLH dan lebih mengutamakan hak nya yaitu mengeluarkan Obyek Gugatan; 2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat II Intervensi pada poin 1 halaman (31) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memnyatakan batal dan tidak sah KTUN Obyek Sengketa.
DALAM PENUNDAAN 1.
Bahwa apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi sangatlah keliru dan menyesatkan;
2.
Bahwa definisi mengenai Kepentingan Umum telah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PERPRES Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);
28
3.
Bahwa Pasal 1 angka 5 PERPRES Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum telah secara jelas memberikan definisi mengenai Kepentingan Umum, yaitu: “Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.”;
4.
Bahwa dalam Perpres PERPRES Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum telah memberikan pengertian tentang kegiatan apa saja yang termasuk dalam pengertian pembangunan dalam rangka kepentingan umum;
5.
Bahwa kegiatan dumping (pembuangan) tailing di laut oleh Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 PERPRES Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi: “Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi : a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; e. tempat pembuangan sampah; f. cagar alam dan cagar budaya; g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.”
6.
Bahwa kegiatan pembuangan tailing oleh Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam pengertian Pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Dengan ini Penggugat menolak dalil Tergugat II Intervensi bahwa kegiatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena sesat dan menyesatkan;
7.
Bahwa kegiatan pembuangan tailing limbah dari Tergugat II Intervensi yang telah dilakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang membuat masyarakat sekitar Teluk Senunu mengeluhkan tangkapan ikan yang menurun akibat kualitas lingkungan laut yang memburuk. Hal ini telah ditemukan dalam survey WALHI pada tahun 2006 lalu dan diperbaharui dengan wawancara lapangan pada tahun 2011 kepada sejumlah nelayan. Keluhan penurunan tangkapan ikan karena mulai tidak ditemukan lagi beberapa jenis ikan lokal yang sebelumnya mudah untuk ditemukan. Seperti di perairan Kecamatan Sekongkang, Lereweh, Maluk, Taliwang, Poto Tano beberapa jenis ikan tidak lagi ditemukan di antaranya: Layur, Tuna, Cumi-Cumi, Kakap Putih, Kwee, Bawal, dan Baronang. Selain perikanan tangkap, potensi yang serta merta mengalami penurunan
29
adalah perikanan budidaya, sawah dan tambak. Di Kecamatan Sengkongkang yang tersisa hanya kolam ikan seluas 10 ha; 8.
Bahwa berdasarkan Kuisioner Identifikasi Kondisi Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat (2011) disimpulkan bahwa terjadi penurunan produksi penangkapan ikan dari tahun 2005-2010 di wilayah desa pesisir Kabupaten Sumbawa Barat. Turunnya tangkapan ikan oleh nelayan adalah karena telah terjadi penurunan kualitas laut dan kerusakan lingkungan hidup di Teluk Senunu yang berakibat menurunnya daya dukung lingkungan terhadap peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
9.
Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka KTUN Objek Sengketa mendesak untuk ditunda karena aktivitas pembuangan Tailing oleh Tergugat II Intervensi telah mengakibatkan hilangnya beberapa jenis ikan yang biasa terdapat di Teluk Senunu dan adanya pengrusakan lingkungan terhadap Teluk Senunu dan ekosistem di dalamnya akan semakin hancur oleh buangan tailing yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi. Selain itu, KTUN Objek Sengketa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Teluk Senunu;
10. Bahwa pembuangan limbah tambang sebanyak 120.000 ton per hari ke laut pasti menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Nelayan yang berada di pantai sekitar tambang yang dikelola oleh Tergugat Intervensi II mengeluhkan penurunan tangkapan ikan. Kuisoner Indentifikasi Kondisi Perairan Laut Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan 63 orang nelayan mengakui penurunan tangkapan ikan pada rentang waktu 2005-2010, dan hanya 7 orang melaporkan penangkapan tangkapan ikan ; 11. Bahwa dalam kesimpulan Kueusioner Indentifikasi Kondisi Perairan Laut Kabupaten Sumbawa, yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternanakan Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan: 1) Produksi penangkan ikan nelayan dari Tahun 2005-2010 di Wilayah Desa pesisir Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun (63 orang). 2) Jenis ikan yang tertangkap terdiri dari ikan pelagis kecil, pelagis besr, demers dan jenis lainnya, tetap dalam jumlah uyang sediki. 3) Jenis ikan yang dominan tertangkap sebelum tahun 2005 adalah jenis ikan teri, tembang dan cumi-cumi tetapi sekarang kondisinya sudah sangat berkurang. 4) Jenis ikan yang dominan tertangkap dari tahun 2005-2010 adalah jenis ikan Lemuru dan ikan dasar lainnya tetapi jumlahnya sangat berkurang. 5) Biota lain yang tertanggkap sebelum Tahun 2005-2010 adalah cumi-cumi, udang, dan kerang-kerangan. 6) Biota lain yang tertangkap Tahun 2005-2010 adalah sudah sangat berkurang didapat (hampir musnah).
30
7) Produksi pembudidayaan di periaran laut tahun 2005-2010 mengalami penurunan dari tahun ke tahun (54 orang). 8) Kondisi pembudidayaan di perairan laut kurang cocok karena kondisi perairan sudah menglami perubahan yang semakin memburuk (31 orang). 9) Semua jenis komoditi tidak cocok untuk dibudidayakan karena kondisi perairan semakin memburuk (28 orang). 10) Kondisi/ perkembangan pembudidayaan komoditi perikanan di Ka Kabupaten Sumbawa Barat semakin menurun kuantitas dan kualitas produksinya (64 orang). 12. Bahwa berdasarkan dalil yang tersebut diatas, maka Para Penggugat menilai penting untuk ditetapkan penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa untuk memastikan berartinya persidangan perkara a quo, karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa karena: a. Kegiatan pembuangan limbah tailing yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam kegiatan yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan; dan b. Terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan keputusan a quo;
TUNTUTAN DAN PERMOHONAN Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: Dalam Putusan Sela: Menetapkan bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT); 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT); 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).
31
