P U T U S A N No. 43 / G / 2013 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : 1. PT.
BUDI MURNI PANCA JAYA, beralamat Jalan Sultan Syarif Qasim No.112 RT.04 RW.03 Kelurahan Rintis, Kecamatan
Lima
Puluh,
Kota
Pekanbaru,
dalam hal ini diwakili oleh BUDI HARTONO BUDYANTO,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Budi Murni Panca Jaya, berdasarkan
Akta Pendirian
PT. Budi Murni Panca Jaya Nomor 15 tanggal 15 Mei 1987
yang dibuat dihadapan Notaris
Singgih Susilo, S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Budi Murni Panca Jaya
Nomor 39 tanggal 31 Juli
2008 dihadapan Notaris H. Adrianto, S.H. selaku PPAT di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
Nomor
:
53/ASEGAR/KK/
XII/13 tanggal 05 Desember 2013, memberikan kuasa kepada : 1. ASWIN E. SIREGAR, S.H., M.H. 2. SIRAJUL MUNIR, S.H., M.H.
Keduanya................
2
Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASWIN E. SIREGAR, S.H. & REKAN, Jalan Yos Sudarso No.
02
Pekanbaru,
selanjutnya
disebut
sebagai………..................…......PENGGUGAT ; 2. H. ZULYADAINI,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Kota Tengah RT. IV RW. II, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 149/SK-ABS/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, memberikan kuasa kepada : 1. ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H. 2. MARDIONO, S.H. 3. A Z M I, S.H. Ketiganya Pekerjaan Advokat
Kewarganegaraan Advokat/Penasehat Magang
pada
Kantor
Indonesia, Hukum
dan
Advokat
&
Penasehat Hukum ABU BAKAR SIDIK, S.H. M.H. & Paramitra, Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai............…PENGGUGAT INTERVENSI ; MELAWAN 1. BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
1. Drs. MUNIF, M. Si. ……
3
1. Drs. MUNIF, M. Si. 2. HELFISKAR, S.H. 3. ASRIL, S.H. 4. HAMDANI, S.H., M.H. Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan
Hulu,
Organisasi
Kepala
Sekretariat
Bagian
Hukum
Daerah
dan
Kabupaten
Rokan Hulu, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
dan
Ham
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Rokan Hulu dan Kepala Sub Bagian Produk
Hukum Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKO-UM/911/2013 tanggal 16 Desember
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai………………………..………TERGUGAT ; 2. PT. AGRO MITRA ROKAN, beralamat Jalan Ngaso No. 108 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili
oleh
Kewarganegaraan Direktur
Utama
berdasarkan
Hj.
KATRIANA
Indonesia, PT.
Agro
NUR,
Pekerjaan
Mitra
Rokan,
Akta Pendirian PT. Agro Mitra
Rokan Nomor 46 tanggal 14 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Akta
Pernyataan ............
4
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mitra Rokan Nomor 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti
Michaellia,
Kuasa
Khusus
HHP/II/2014
S.H., berdasarkan Surat Nomor
tanggal
:
4
04/SK.TUN-
Februari
2014,
memberikan kuasa kepada : 1. HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H. 2. BENI ARIANSYAH, S.H. Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm
HHP,
Jalan
Pekanbaru,
Tanjung
Datuk
No.
selanjutnya
27
disebut
sebagai………..TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; 3. KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA, beralamat Pasir Pandak, Desa Kepenuhan
Timur,
Kecamatan
Kepenuhan,
Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh
H.
ISKANDAR
AS,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Sawit Timur
Jaya,
berdasarkan
Berita
Acara
Musyawarah Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA) Tentang Pembubaran dan Pembentukan
Pengurus
Desember
2012
kesatuan
melekat
yang
tertanggal merupakan
dengan
Akta
15 satu
Pendirian
Koperasi Sawit Timur Jaya Nomor 223 tanggal 25 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan
Notaris ...............
5
Notaris Okta Medius Yuswar, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
:
Nomor
05/SK.TUN-HHP/II/2014
tanggal 4 Februari 2014, memberikan kuasa kepada : 1. HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H. 2. BENI ARIANSYAH, S.H. Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm
HHP,
Pekanbaru,
Jalan
Tanjung
Datuk
selanjutnya
No.
27
disebut
sebagai………....TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
No.
A.43/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr.
tanggal
10 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No. 43/PEN-PP/2013/PTUN-Pbr. tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No. 43/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah membaca Putusan Sela No. 43/G/2013/PTUN-Pbr. masing-masing tanggal 04 Februari 2014 dan 25 Februari 2014 ; Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para pihak ;
TENTANG...............
6
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2014 dengan Register Perkara No.43/G/2013/ PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : -
Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih (dibenarkan oleh Tergugat);
DASAR GUGATAN : 1.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan
kepentingan
Penggugat,
hal
ini
sesuai
dengan
Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan
sengketa
Tata
Usaha
Negara
diajukan
kepada
Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat” 2.
Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi
objek
gugatan
dalam
perkara
aquo
merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan ...............
7
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
yang
bersifat
konkret,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 3.
Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan penggugat sehingga gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : (1) Orang
atau
badan
hukum
perdata
yang
merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar yang diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini dengan harga jual beli/ganti rugi/pengalihan hak atas tanah seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alas hak berupa Surat
Keterangan
Tanah/Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat sebagaimana Surat Perjanjian di
tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking
hadapan
Nurhayati
Sarjana
Hukum
Notaris/PPAT
No. 23/Leg/2007 ;
Bahwa ..............
8
Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan (objek sengketa) oleh Tergugat juga telah menimbulan
kerugian
kepada
Penggugat
berupa
sulitnya
Penggugat memasarkan buah kelapa sawit Penggugat karena adanya penghadangan oleh Satpol PP Rokan Hulu dan juga telah terjadi penjarahan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat yang dibekingi oleh Satpol PP Rokan Hulu dan adanya isu yang berkembang
dimana kebun tersebut tidak berkekuatan hukum
sehubungan dengan keluarnya objek sengketa dimaksud ; 4.
Bahwa objek gugatan berupa Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan, Desember
2013
Penggugat diketahui
sedangkan
gugatan
pada
diajukan
tanggal 05 tanggal
06
Desember 2013, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang
dibenarkan oleh
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 5.
Bahwa
tindakan
Tergugat
yang
telah
mengeluarkan
Surat
Perintah Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013
perihal..............
9
perihal tentang Pengosongan Lahan (Objek Gugatan) adalah tidak sesuai dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan prosedur hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : a. “Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 6.
Bahwa PT. Budi Murni Panca Jaya didirikan pada tanggal 15 Mei 1987, berkedudukan di Pekanbaru, dimana anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 15 Mei 1987, Nomor 50 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH, Notaris di Pekanbaru, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02 Agustus 1988 Nomor C2-6694.HT.01.01.TH.88 anggaran dasar mana telah dirubah dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang sama tertanggal 11 Nopember 1992 Nomor 34 yang telah mendapat
pengesahan
dari
Menteri
Kehakiman
Republik
Indonesiadengan Surat Keputusannya tanggal 22 Februari 1994 Nomor C2-3176.HT.01.04.TH.94,dan dirubah dengan akta yang dibuat oleh Tajib Raharjo, SH, dengan akta tertanggal 31 Mei 1999 Nomor 361 yang telah mendapat pengesahannya dari Menteri
Kehakiman
Republik
Indonesia
dengan
Surat
Keputusannya...............
10
Keputusannya
tertanggal
19
Nopember
1999
Nomor
C-19040.HT.01.01.TH.99 dan terakhir dirubah dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang sama tertanggal 23 Mei 2007 Nomor 113 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat penerimaan pemberitahuan
tanggal 13
Juni 2007 Nomor W4-HT.01.01-132 ; 7.
Bahwa perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris H. Adrianto, SH No. 39 tanggal 31 Juli 2008 dari Berita Acara Rapat PT. Budi Murni
Panca
Jaya,
yang
dibuat
dihadapan
Notaris/PPAT
H. Adrianto, SH terjadi perubahan kepengurusan dimana Budi Hartono Budyanto adalah selaku Direktur PT. Budi Murni Panca Jaya ; 8.
Bahwa Penggugat/PT. Budi Murni Panca Jaya telah memperoleh hak atas tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan Nurhayati Sarjana Hukum Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007 ;
9.
Bahwa perjanjian tersebut merupakan jual beli lahan untuk perkebunan seluas 500 (lima ratus) hektar yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih, akan tetapi saat ini yang baru selesaikan proses kepemilikan/penguasaannya oleh H. Zulyadaini adalah seluas 300 (tiga ratus) hektar atau 150 (seratus lima puluh) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian/Surat Keterangan Tanah yang masih-masing surat seluas 20.000 m2 (dua puluh
ribu..........
11
ribu meter persegi) sebagaimana perjanjian tersebut diatas ; 10. Bahwa harga jual beli/ganti rugi/pengalihan hak atas tanah seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyarlima ratus juta rupiah) ; 11. Bahwa untuk proses pengalihan hak antara H. Zulyandaini dengan Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat)
dibuatlah
Surat
Kuasa
Nomor
24/Leg/2007
tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan Nurhayati
Sarjana
Hukum
Notaris/PPAT,
dimana
pembeli
Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya diberi kuasa
untuk
menjual/menerima
ganti
rugi/mengalihkan/
memindahkan/mengoperkan/menyerahkan/melepaskan hak dan kepentingan kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan harga atau ganti rugi dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh penerima kuasa (Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya ; 12. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 melalui Surat Bupati Rokan Hulu (Tergugat) No. 525/PEM/2007/IV/35 pernah memberikan Persetujuan Prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) akan tetapi izin
tersebut
telah
dicabut
melalui
surat
Tergugat
No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dan tanpa adanya surat pemberitahuan tentang pemekaran Desa Kepenuhan
Tengah.................
12
Tengah dan Kepenuhan Timur (batas wilayah) yang selama ini berada di Desa Kepenuhan Tengah ; 13. Bahwa lahan perkebunan Penggugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah lahan atas pencadangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi lahan tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Ganti
Rugi
dengan
pihak
masyarakat
sebagaimana
Surat
Perjanjian tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan
Nurhayati
Sarjana
Hukum
Notaris/PPAT
No. 23/Leg/2007, berdasarkan atas 150 (seratus luma puluh) buah Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi dengan
luas
tanah/lahan
seluas
300
(tiga
ratus)
hektar
sebagaimana tersebut diatas ; 14. Bahwa akan tetapi alangkah kagetnya Penggugat pada tanggal 03 Desember 2013 melalui Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu,
Kecamatan
Kepenuhan,
Kelurahan/Desa
Kepenuhan
Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih, dimana Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam tehitung sejak Penggugat menerima surat ini (objek sengketa) ; 15. Bahwa surat perintah untuk pengosongan suatu lahan bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Bupati, akan tetapi perintah
pengosongan
lahan
(eksekusi)
adalah
merupakan
kewenangan Badan Peradilan Umum setelah melalui gugatan di peradilan umum yang dimohonkan oleh pihak yang bersangkutan
sebagaimana..............
13
sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun
2009
tentang
Kekuasaan
Kehakiman
yang
menyebutkan “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata
dilakukan
oleh
juru
sita
dipimpin
oleh
Ketua
Pengadilan” ; 16. Bahwa dari segi prosedur dan substansi Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal tentang Pengosongan Lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial, karena Penggugat memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan masyarakat (jual beli), dengan kata lain sudah ada alas hak yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Tergugat tidak dapat begitu saja melakukan perintah pengosongan (eksekusi) terhadap
lahan
Penggugat
dan
menghentikan
seluruh
kegiatan/aktivitas di atas lahan dimaksud tanpa adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) tentang pembatalan terhadap alas hak yang telah Penggugat miliki tersebut,apalagi dengan alasan bahwa di atas lahan Penggugat tersebut juga sudah diberikan perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan ; 17. Bahwa quadnon di atas lahan milik Penggugat tersebut menurut Tergugat sudah dibebani perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan sebagaimana Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan tersebut tentunya alas hak yang dimiliki Penggugat harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan yang dimohonkan oleh PT. Agro Mitra Rokan ; Bahwa................
14
18. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan karena diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : (a)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok
masyarakat
atau
mendiskriminasikan
warga
negara dan/atau golongan masyarakat lain ; 19. Bahwa selain hal diatas, tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Perintah Pengosongan Lahan juga tidak sesuai dengan Asas-asas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : (1) Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggara Negara yang terdiri dari : a.
Asas kepestian hukum;
b.
Asas Tertib penyelenggaraan Negara
c. Asas..................
15
c.
Asas kepentingan umum;
d.
Asas keterbukaan;
e.
Asas proporsionalitas;
f.
Asas profesionalitas;
g.
Asas Akuntabilitas;
h.
Asas efisiensi dan
i.
Asas efektivitas;
20. Bahwa keluarnya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara
Tergugat
dengan
PT.
Agro
Mitra
Rokan,
sehingga
perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas ; -
Asas kepastian hukum Bahwa
asas
peraturan
kepastian
hukum
perundang-undangan,
mengutamakan kepatutan
dan
landasan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, akan tetapi tindakan
Tergugat
jelas-jelas
telah
melanggar
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan keputusan yang
bukan merupakan kewenangannya
dan
bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
-
Azas…………..
16
-
Asas tertib penyelenggara negara Bahwa asas tertib penyelenggaraan
negara berlandaskan
kepada keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, akan tetapi tindakan Tergugat
jelas-jelas
telah
mengacaukan
adminitrasi
pemerintahan di Rokan Hulu terutama investasi di bidang perkebunan, dimana alasan keluarnya objek sengketa diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, yang selama ini tidak pernah memiliki izin
sebagaimana
dimaksud
Surat
Tergugat
No.100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2003 (objek sengketa) ; -
Asas profesionalitas Bahwa asas profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapi tindakan Tergugat jelasjelas terbukti tidak professional dalam mengeluarkan objek sengketa karena keluarnya objek sengketa tidak didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, akan tetapi objek sengketa dikeluarkan
demi
kepentingan
golongan
tertentu
yaitu
PT. Agro Mitra Rokan, yang menurut Tergugat telah memiliki izin di atas lahan Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan
masyarakat
(H.
Zulyadaini)
sebagaimana
Surat
Perjanjian tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di
hadapan
Nurhayati
Sarjana
Hukum
Notaris/PPAT
No. 23/Leg/2007 yang jelas-jelas bukan merupakan lahan pencadangan Pemerintan Rokan Hulu ;
Permohonan..............
17
Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan 21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. 22. Bahwa inti dari Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan
Lahan
tersebut
adalah
menghentikan
seluruh
aktivitas di atas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat (objek sengketa) jelas-jelas telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat melakukan pemanenan dan pemasaran terhadap kebun kelapa sawit milik Penggugat yang telah Penggugat peroleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materil ;
DALAM .................
18
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN
Mengabulkan pelaksanaan
permohonan Surat
Perintah
Penggugat Bupati
tentang Rokan
penundaan Hulu
Nomor
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih ;
Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan
Surat
Perintah
Bupati
Rokan
Hulu
Nomor
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht van gewidsje) ; DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398
tanggal
03
Desember
2013
Perihal
Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih ; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih ;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini ;
Menimbang ................
19
Menimbang, bahwa pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini telah masuk Surat Permohonan Sdr. H. ZULYADAINI tanggal 16 Desember 2013 untuk diikutsertakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini. Surat Permohonan Sdr. H. ZULYADAINI tersebut
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2013 dengan Register Perkara No.43/G/2013/PTUN-Pbr/INTV ; Menimbang, Sdr. H. ZULYADAINI
bahwa
atas
Surat
Permohonan
untuk diikutsertakan sebagai Penggugat
Intervensi dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 04 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1.
Mengabulkan
Permohonan
Intervensi
dari
H. ZULYADAINI
tersebut ; 2.
Menetapkan Pemohon Intervensi H. ZULYADAINI sebagai pihak Penggugat Intervensi ;
3.
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya
tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2014
dengan
Register
Perkara
No.43/G/2013/PTUN-Pbr/INTV.
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan ……………
20
“Gugatan
sengketa
Tata
Usaha
Negara
diajukan
kepada
Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”. 2.
Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi
objek
Gugatan
dalam
Perkara
Aquo
merupakan
Keputusan tata usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Intervensi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha
Negara
yang
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”. 3.
Bahwa objek Gugatan berupa Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013 /398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan, yang baru diketahui Penggugat Intervensi pada tanggal 04 Desember 2013 sedangkan Gugatan diajukan tanggal 16 Desember 2013, sehingga sangatlah beralasan hukum jika
Gugatan Penggugat
Intervensi
dapat diterima
untuk
diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Gugatan …………….
21
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 4.
Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat Intervensi sehingga Gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “(1)
Orang
atau
Badan
hukum
Perdata
yang
merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Uasaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. 5.
Bahwa atas terbitnya objek perkara aquo sangat merugikan Penggugat Intervensi dikarenakan Penggugat Intervensi adalah Pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
6.
Bahwa tanah hak milik Penggugat Intervensi berada dalam satu hamparan dan bersempadanan langsung dengan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat), dikarenakan pada mulanya Penggugat Intervensi memiliki tanah dengan luas 700 Ha, namun pada Tahun 2007 telah dijual sebagian kepada Penggugat seluas
300 Ha sehingga pada saat ini Penggugat
Intervensi hanya memiliki tanah seluas 400 Ha ;
7. Bahwa.....................
22
7.
Bahwa tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya hanyalah seluas 300 Ha yang diperoleh dengan cara membeli kepada Penggugat
Intervensi
berdasarkan
perjanjian
yang
dibuat
dihadapan Notaris Nurhayati, SH pada tanggal 11 April 2007 (Vide Bukti) ; 8.
Bahwa tanah hak milik Penggugat Intervensi seluas
400 Ha
diperoleh dan dikuasai atas jual beli yang sah dengan masyarakat tempatan
berdasarkan
200
buah
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian (SKGR) yaitu : 1.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/230/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 325/595/ SKGR/TNG/2006 ;
2.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/229/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.321/595/SKGR/TNG/2006 ;
3.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/222/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.328/595/SKGR/TNG/2006 ;
4.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/221/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.329/595/SKGR/TNG/2006 ;
5.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/220/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.330/595/SKGR/TNG/2006 ;
6. Surat………………
23
6.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/219/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.331/595/SKGR/TNG/2006 ;
7.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/217/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.333/595/SKGR/TNG/2006 ;
8.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/224/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.334/595/SKGR/TNG/2006 ;
9.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/223/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.327/595/SKGR/TNG/2006 ;
10.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/218/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.332/595/SKGR/TNG/2006 ;
11.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/236/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.279/595/SKGR/TNG/2006 ;
12.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/265/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.288/595/SKGR/TNG/2006 ;
13. Surat………………..
24
13.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/231/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.326/595/SKGR/TNG/2006 ;
14.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/225/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.320/595/SKGR/TNG/2006 ;
15.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/154/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.226/595/SKGR/TNG/2006 ;
16.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/155/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.209/595/SKGR/TNG/2006 ;
17.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/156/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.210/595/SKGR/TNG/2006 ;
18.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/197/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.212/595/SKGR/TNG/2006 ;
19.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/200/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.244/595/SKGR/TNG/2006 ;
20. Surat…………..
25
20.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/129/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.227/595/SKGR/TNG/2006 ;
21.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/149/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.223/595/SKGR/TNG/2006 ;
22.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/150/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.225/595/SKGR/TNG/2006 ;
23.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/234/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.281/595/SKGR/TNG/2006 ;
24.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/266/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.287/595/SKGR/TNG/2006 ;
25.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/252/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.300/595/SKGR/TNG/2006 ;
26.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/257/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.296/595/SKGR/TNG/2006 ;
27. Surat…………….
26
27.
Surat
Keterangan
Riwayat
TanahNo.594/TNG/273/IX/
2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/646/SKRT/TNG/2006 ; 28.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/208/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.339/595/SKGR/TNG/2006 ;
29.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/247/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.268/595/SKGR/TNG/2006 ;
30.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/248/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.267/595/SKGR/TNG/2006 ;
31.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/209/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.338/595/SKGR/TNG/2006 ;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/269/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.284/595/SKGR/TNG/2006 ; 33. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/268/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.285/595/SKGR/TNG/2006 ;
34. Surat ……………..
27
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/238/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.277/595/SKGR/TNG/2006 ; 35. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/241/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.274/595/SKGR/TNG/2006 ; 36. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/258/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.295/595/SKGR/TNG/2006 ; 37. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/262/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.291/595/SKGR/TNG/2006 ; 38. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/244/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.271/595/SKGR/TNG/2006 ; 39. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/243/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.272/595/SKGR/TNG/2006 ; 40. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/259/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.294/595/SKGR/TNG/2006 ;
41. Surat…………….
28
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/263/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.290/595/SKGR/TNG/2006 ; 42. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/216/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.343/595/SKGR/TNG/2006 ; 43. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/295/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/647/SKRT/TNG/2006 ; 44. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/296/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/634/SKRT/TNG/2006 ; 45. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/297/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/633/SKRT/TNG/2006 ; 46. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/298/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/648/SKRT/TNG/2006 ; 47. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/299/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/641/SKRT/TNG/2006 ; 48. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/300/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/694/SKRT/TNG/2006 ; 49. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/301/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/638/SKRT/TNG/2006 ;
50. Surat…………….
29
50. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/302/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/637/SKRT/TNG/2006 ; 51. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/303/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/642/SKRT/TNG/2006 ; 52. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/235/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.280/595/SKGR/TNG/2006 ; 53. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/267/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.286/595/SKGR/TNG/2006 ; 54. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/255/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.298/595/SKGR/TNG/2006 ; 55.
Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/253/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 299/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006;
56. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/256/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No:.297/595/SKGR/TNG/2006 ;
57. Surat…………….
30
57. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/238/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No. 211/595/SKGR/TNG/2006 ; 58. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/239/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.276/595/SKGR/TNG/2006 ; 59. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/146/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.244/595/SKGR/TNG/2006 ; 60. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/148/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.245/595/SKGR/TNG/2006 ; 61. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/242/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.273/595/SKGR/TNG/2006 ; 62. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/245/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.270/595/SKGR/TNG/2006 ; 63. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/246/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.269/595/SKGR/TNG/2006 ;
64. Surat…………….
31
64. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/271/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.318/595/SKGR/TNG/2006 ; 65. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/251/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.264/595/SKGR/TNG/2006 ; 66. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/250/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.265/595/SKGR/TNG/2006 ; 67. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/260/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.293/595/SKGR/TNG/2006 ; 68. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/261/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.292/595/SKGR/TNG/2006 ; 69. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/264/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.298/595/SKGR/TNG/2006 ; 70. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/112/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.179/595/SKGR/TNG/2006 ;
71. Surat…………….
32
71. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/113 SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.091/595/SKGR/TNG/2006 ; 72. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/114/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.094/595/SKGR/TNG/2006 ; 73. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/115/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.222/595/SKGR/TNG/2006 ; 74. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/116/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.221/595/SKGR/TNG/2006 ; 75. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/103/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.183/595/SKGR/TNG/2006 ; 76. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/104/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.144/595/SKGR/TNG/2006 ; 77. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/106/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.095/595/SKGR/TNG/2006 ;
78. Surat…………….
33
78. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/107/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.231/595/SKGR/TNG/2006 ; 79. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/108/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.159/595/SKGR/TNG/2006 ; 80. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/192/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.233/595/SKGR/TNG/2006 ; 81. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/193/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.234/595/SKGR/TNG/2006 ; 82. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/194/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.083/595/SKGR/TNG/2006 ; 83. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/195/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.134/595/SKGR/TNG/2006 ; 84. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/196/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.235/595/SKGR/TNG/2006 ;
85. Surat…………….
34
85. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/184/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.232/595/SKGR/TNG/2006 ; 86. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/185/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.090/595/SKGR/TNG/2006 ; 87. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/186/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.070/595/SKGR/TNG/2006 ; 88. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/187/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.177/595/SKGR/TNG/2006 ; 89. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/188/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.176/595/SKGR/TNG/2006 ; 90. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/287/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.302/595/SKGR/TNG/2006 ; 91. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/288/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.301/595/SKGR/TNG/2006 ;
92. Surat…………….
35
92. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/178/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.088/595/SKGR/TNG/2006 ; 93. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/179/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.217/595/SKGR/TNG/2006 ; 94. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/180/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.077/595/SKGR/TNG/2006 ; 95. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/171/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.085/595/SKGR/TNG/2006 ; 96. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/172/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.086/595/SKGR/TNG/2006 ; 97. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/286/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.303/595/SKGR/TNG/2006 ; 98. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/173/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.219/595/SKGR/TNG/2006 ;
99. Surat…………….
36
99. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/174/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.093/595/SKGR/TNG/2006 ; 100. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/30/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.147/595/SKGR/TNG/2006 ; 101. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/31/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.146/595/SKGR/TNG/2006 ; 102. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/33/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.153/595/SKGR/TNG/2006 ; 103. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/34/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.154/595/SKGR/TNG/2006 ; 104. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/38/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.115/595/SKGR/TNG/2006 ; 105. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/39/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.152/595/SKGR/TNG/2006 ;
106. Surat…………….
37
106. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/40/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.117/595/SKGR/TNG/2006 ; 107. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/42/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.106/595/SKGR/TNG/2006 ; 108. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/43/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.107/595/SKGR/TNG/2006 ; 109. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/44/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.108/595/SKGR/TNG/2006 ; 110. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/45/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.109/595/SKGR/TNG/2006 ; 111. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/46/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.110/595/SKGR/TNG/2006 ; 112. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/47/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.111/595/SKGR/TNG/2006 ;
113. Surat…………….
38
113. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/48/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.92/595/SKGR/TNG/2006 ; 114. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/49/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.112/595/SKGR/TNG/2006 ; 115. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/50/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.113/595/SKGR/TNG/2006 ; 116. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/51/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.114/595/SKGR/TNG/2006 ; 117. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/52/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.72/595/SKGR/TNG/2006 ; 118. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/53/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.71/595/SKGR/TNG/2006 ; 119. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/54/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.194/595/SKGR/TNG/2006 ;
120. Surat…………….
39
120. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/55/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.200/595/SKGR/TNG/2006 ; 121. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/56/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.206/595/SKGR/TNG/2006 ; 122. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/57/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.207/595/SKGR/TNG/2006 ; 123. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/58/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.205/595/SKGR/TNG/2006 ; 124. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/59/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No. 202/595/SKGR/TNG/2006 ; 125. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/60/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.100/595/SKGR/TNG/2006 ; 126. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/62/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.98/595/SKGR/TNG/2006 ;
127. Surat…………….
40
127. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/63/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.181/595/SKGR/TNG/2006 ; 128. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/64/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.145/595/SKGR/TNG/2006 ; 129. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/65/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.87/595/SKGR/TNG/2006 ; 130. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/66/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.213/595/SKGR/TNG/2006 ; 131. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/67/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.214/595/SKGR/TNG/2006 ; 132. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/201/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.344/595/SKGR/TNG/2006 ; 133. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/202/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.348/595/SKGR/TNG/2006 ;
134. Surat…………….
41
134. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/205/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.345/595/SKGR/TNG/2006 ; 135. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/206/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.349/595/SKGR/TNG/2006 ; 136. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/207/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.350/595/SKGR/TNG/2006 ; 137. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/211/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.336/595/SKGR/TNG/2006 ; 138. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/212/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.335/595/SKGR/TNG/2006 ; 139. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/213/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.342/595/SKGR/TNG/2006 ; 140. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/214/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.341/595/SKGR/TNG/2006 ;
141. Surat…………….
42
141. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/215/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.340/595/SKGR/TNG/2006 ; 142. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/226/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.322/595/SKGR/TNG/2006 ; 143. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/227/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.323/595/SKGR/TNG/2006 ; 144. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/228/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.324/595/SKGR/TNG/2006 ; 145. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/284/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.305/595/SKGR/TNG/2006 ; 146. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/370/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.371/595/SKGR/TNG/2006 ; 147. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/28/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.131/595/SKGR/TNG/2006 ;
148. Surat…………….
43
148. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/31/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.141/595/SKGR/TNG/2006 ; 149. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/32/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.132/595/SKGR/TNG/2006 ; 150. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/112/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.97/595/SKGR/TNG/2006 ; 151. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/113/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.149/595/SKGR/TNG/2006 ; 152. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/114/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.150/595/SKGR/TNG/2006 ; 153. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/115/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.133/595/SKGR/TNG/2006 ; 154. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/116/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.151/595/SKGR/TNG/2006 ;
155. Surat…………….
44
155. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/117/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.134/595/SKGR/TNG/2006 ; 156. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/131/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.152/595/SKGR/TNG/2006 ; 157. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/139/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.135/595/SKGR/TNG/2006 ; 158. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/140/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.155/595/SKGR/TNG/2006 ; 159. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/142/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.156/595/SKGR/TNG/2006 ; 160. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/145/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.157/595/SKGR/TNG/2006 ; 161. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/174/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.173/595/SKGR/TNG/2006 ;
162. Surat…………….
45
162. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/177/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.172/595/SKGR/TNG/2006 ; 163. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/182/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.171/595/SKGR/TNG/2006 ; 164. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/183/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.158/595/SKGR/TNG/2006 ; 165. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/189/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.376/595/SKGR/TNG/2006 ; 166. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/210/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.377/595/SKGR/TNG/2006 ; 167. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/228/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.378/595/SKGR/TNG/2006 ; 168. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/253/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.380/595/SKGR/TNG/2006 ;
169. Surat…………….
46
169. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/254/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.381/595/SKGR/TNG/2006 ; 170. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/274/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.382/595/SKGR/TNG/2006 ; 171. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/309/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.385/595/SKGR/TNG/2006 ; 172. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/313/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.386/595/SKGR/TNG/2006 ; 173. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/318/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.387/595/SKGR/TNG/2006 ; 174. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/319/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.388/595/SKGR/TNG/2006 ; 175. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/320/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.389/595/SKGR/TNG/2006 ;
176. Surat…………….
47
176. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/321/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.390/595/SKGR/TNG/2006 ; 177. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/322/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.391/595/SKGR/TNG/2006 ; 178. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/323/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.392/595/SKGR/TNG/2006 ; 179. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/324/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.394/595/SKGR/TNG/2006 ; 180. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/326/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.395/595/SKGR/TNG/2006 ; 181. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/327/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.396/595/SKGR/TNG/2006 ; 182. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/328/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.397/595/SKGR/TNG/2006 ;
183. Surat…………….
48
183. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/329/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No./595/SKGR/TNG/2006 ; 184. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/330/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.398/595/SKGR/TNG/2006 ; 185. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/332/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.400/595/SKGR/TNG/2006 ; 186. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/333/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.401/595/SKGR/TNG/2006 ; 187. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/334/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.402/595/SKGR/TNG/2006 ; 188. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/335/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.403/595/SKGR/TNG/2006 ; 189. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/336/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.404/595/SKGR/TNG/2006 ;
190. Surat…………….
49
190. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/337/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.405/595/SKGR/TNG/2006 ; 191. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/338/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.406/595/SKGR/TNG/2006 ; 192. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/339/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.407/595/SKGR/TNG/2006 ; 193. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/41/ SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.118/595/SKGR/TNG/2006 ; 194. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/203/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.347/595/SKGR/TNG/2006 ; 195. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/204/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.346/595/SKGR/TNG/2006 ; 196. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/240/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.379/595/SKGR/TNG/2006 ;
197. Surat…………….
50
197. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/278/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.383/595/SKGR/TNG/2006 ; 198. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/325/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.394/595/SKGR/TNG/2006 ; 199. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/331/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.399/595/SKGR/TNG/2006 ; 200. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/364/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.408/595/SKGR/TNG/2006 ; 9.
Bahwa tanah Hak Milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha sejak dibeli tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat Intervensi dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ;
10. Bahwa objek perkara Aquo adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan Seluas 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya, sangat merugikan Penggugat Intervensi dikarenakan secara hukum Penggugat hanya memiliki Lahan seluas 300 Ha, sedangkan sisanya seluas 400 Ha adalah milik Penggugat Intervensi ;
11. Bahwa...............
51
11. Bahwa tindakan tergugat yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang pengosongan lahan (Objek Gugatan) adalah tidak sesuai dan/atau
melanggar
Peraturan
Perundang-undangan
yang
berlaku dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan prosedur hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik” . 12. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 melalui Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan, Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat
yang berimbas kepada
Penggugat Intervensi untuk menghentikan seluruh aktivitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat ini (objek sengketa) ; 13. Bahwa perintah untuk pengosongan suatu lahan bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Bupati, akan tetapi perintah Pengosongan lahan adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di Pengadilan ;
14. Bahwa………………
52
14. Bahwa dari segi prosedur dan substansi Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial, karena Penggugat Intervensi memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan Masyarakat (Jual Beli), dengan kata lain sudah ada alas hak yang sah menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga Tergugat tidak dapat begitu saja melakukan perintah pengosongan terhadap lahan
Penggugat
Intervensi
dan
menghentikan
seluruh
kegiatan/aktivitas diatas lahan yang dimaksud ; 15. Bahwa Quadnon diatas lahan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut menurut Tergugat sudah dibebani perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan” sebagaimana Surat
Perintah
Bupati
Rokan
Hulu
No.100/Pem/2013/398
tanggal 03 Desember 2013 Perihal tentang Pengosongan Lahan tersebut
tentunya
alas
hak
yang
dimiliki
Penggugat
dan
Penggugat Intervensi harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu Putusan Pengadilan ; 16. Bahwa selain hal diatas, tindakan Hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan juga tidak sesuai
dengan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan
Yang
Baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
17. Bahwa……………….
53
17. Bahwa keluarnya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan
Lahan
karena
diduga
adanya
kolusi
dan
kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas serta Asas Akuntabilitas ; -
Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan
Peraturan
Perundang-undangan,
Kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -
Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu Asas yang menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara.
-
Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
-
Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur, dan
tidak
diskriminatif
tentang
Penyelenggaraan
Negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan Dan Rahasia Negara.
-
Asas…………….
54
-
Asas
Proporsionalitas
keseimbangan
antara
yaitu hak
Asas dan
yang
mengutamakan
kewajiban
Penyelenggara
Negara. -
Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan
kode
etik
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -
Asal Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan
Tertinggi
Negara
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan. 18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (3)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.
(4)
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak
yang
mengakibatkan
kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
19. Bahwa......................
55
19. Bahwa inti dari Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan
Lahan
tersebut
adalah
menghentikan
seluruh
aktivitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat (objek sengketa) jelas-jelas telah sangat
merugikan
kepentingan
penggugat
dan
Penggugat
Intervensi, dimana penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat melakukan pemanenan terhadap kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Penguggat Intervensi yang telah diperoleh dari jual beli dengan masyarakat berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat dan Penggugat Intervensi baik kerugian moril maupun kerugian materil ; DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN
Mengabulkan
permohonan
Penggugat
Intervensi
tentang
penundaan pelaksanaan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/ 398 Tanggal 03 Desember 2013 perihal perintah pengosongan lahan ;
Memerintahkan
Tergugat
untuk
menunda
atau
menangguhkan pelaksanaan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht van gewisje) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan
Gugatan
Penggugat
Intervensi
untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan…………….
56
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tata usaha negara ini ; Menimbang,
bahwa
terhadap
Perkara
No.43/G/2013/
PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga yaitu Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya masing-masing tertanggal 04 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2014 dengan Register Perkara No.43/G/2013/PTUNPbr/INTV ; Menimbang,
bahwa
atas
permohonan
Direktur
Utama
PT. Agro Mitra Rokan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1. Mengabulkan
Permohonan
Intervensi
dari
PT. AGRO MITRA
ROKAN tersebut ; 2. Menetapkan Pemohon Intervensi PT. AGRO MITRA ROKAN sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1; 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa atas permohonan Koperasi Sawit Timur Jaya tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI……………..
57
MENGADILI: 1. Mengabulkan
Permohonan
Intervensi
dari
KOPERASI SAWIT
TIMUR JAYA tersebut ; 2. Menetapkan Pemohon Intervensi KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 ; 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI :
PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SERTA TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING) 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat; 2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan seluas 300 Ha yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dengan H. Zulyadaini berdasarkan Perjanjian Nomor 11 April 2007 dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. ; 3. Bahwa semestinya Penggugat sebelum melaksanakan transaksi jual beli dengan H. Zulyadaini dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. harus terlebih dahulu mengetahui fakta di lapangan terhadap letak lokasi lahan serta
keabsahan
Surat
Keterangan
Tanah/Surat
Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini tersebut ; 4. Bahwa ..................
58
4. Bahwa tersebut
sepengetahuan dalam
Tergugat,
Surat
lahan
Keterangan
sebagaimana Tanah/Surat
Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini diterbitkan oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini adalah cacat juridis ; 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan seluas 300 Ha yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dengan H. Zulyadaini berdasarkan Perjanjian Nomor 11 April 2007 dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa : Ayat (1)
: Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya keluarga
merupakan
bersama-sama
satu hanya
diperbolehkan
menguasai
tanah
pertanian,
milik
atau
baik
sendiri
kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
Ayat (2)…………….
59
Ayat (2)
: Dengan
memperhatikan
jumlah
penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya,
maka
dimaksud
luas
dalam
maksimum
ayat
(1)
yang
pasal
ini
ditetapkan seluas 20 (dua puluh) hektar. Maka lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar yang diperoleh Penggugat
dari
jual
beli
dengan
H.
Zulyadaini
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor
56
Tahun
1960
tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian. 6. Bahwa Tergugat
Penggugat pernah
dalam
gugatannya
memberikan
menyatakan
Persetujuan
Prinsip
No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi Persetujuan Prinsip atas nama Penggugat tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21
Mei
2007
Perihal
Pencabutan
Surat
Nomor
525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 ; 7. Bahwa
adapun
alasan
Tergugat
mencabut
Surat
No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah antara lain sebagaimana telah diuraikan dalam point 4 diatas ;
8. Bahwa........................
60
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21
Mei
2007
Perihal
Pencabutan
Surat
Nomor
525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya hukum; 9. Bahwa dengan sikap diamnya Penggugat terbitnya Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei
2007
Perihal
525/Pem/2007/IV/35
Pencabutan tanggal
26
Surat
Nomor
April 2007,
maka
secara hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai Legal Standing) dalam perkara ini ; II.
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pokok perkara ini ;
2.
Bahwa
Tergugat
menolak
seluruh
dalil-dalil
gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; 3.
Bahwa dalil serta alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 point 12 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007
Perihal .................
61
Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu
kepada
Penggugat
dan
tanpa
adanya
surat
pemberitahuan tentang pemekaran Desa Kepenuhan Tengah dan Kepenuhan Timur (batas wilayah) yang selama ini berada di Desa Kepenuhan Tengah adalah alasan yang tidak benar karena jika Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat dapat melakukan upaya hukum, akan tetapi upaya hukum tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini ; 4.
Bahwa
Tergugat
No.100/PEM/2008/476
dalam tanggal
menerbitkan 21
Mei
2007
Surat Perihal
Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 telah memperhatikan antara lain Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2006 ; 5.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 point 14, 15, 16 17, 18, 19 dan 20,
karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor :
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo) telah sesuai dengan
prosedur
dan
menurut
ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik dan keresahan serta gangguan keamanan di lapangan ;
6. Bahwa…………………
62
6.
Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, jauh sebelumnya Tergugat telah melakukan peringatanperingatan antara lain melalui Camat Kepenuhan dengan Surat
Edaran
Nomor
490/ST/V/2008
yang
melarang
kelompok (badan hukum maupun perseorangan) menggarap areal/lahan sebagaimana objek sengketa a quo, namun Penggugat tetap melakukan kegiatan, tanpa mengindahkan larangan sebagaimana dalam surat edaran tersebut ; 7.
Bahwa
oleh
karena
penerbitan
Surat
Nomor
:
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo)
telah melalui
prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikwalifisir telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf
a dan b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
yakni
penyelenggara
Asas Negara
Kepastian dan
Asas
Hukum,
Asas
Tertib
Proposionalitas
sesuai
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 8.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada halaman 9 point 21 dan halaman 10 Point 22 yakni Permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Objek Sengketa, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; 9. Bahwa…………………
63
9.
Bahwa adapun bunyi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut : “ayat (1) :
Gugatan
tidak
menunda
dilaksanakannya
atau
Keputusan
menghalangi Badan
atau
Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; “ayat (2) :
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
ayat (3)
:
Permohonan
sebagaimana
yang
dimaksud
dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya” ayat (4)
:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
yang
mengakibatkan
mendesak kepentingan
yang penggugat
sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
dalam
rangka
pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
10. Bahwa ……………….
64
10. Bahwa apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya sebagaimana
yang
dimohonkan
Penggugat,
akan
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan ; 11. Bahwa
lagi
pula
Permohonan
Penetapan
Penundaan
Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa sudah tidak efektif lagi karena apa yang diperintahkan Tergugat kepada Penggugat agar menghentikan seluruh aktifitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam (sebagaimana tersebut pada alinea kedua dalam objek sengketa) tidak pernah dipatuhi serta diindahkan oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat masih melakukan aktifitas diatas lahan tersebut ; 12. Bahwa oleh karena alasan Penggugat tentang Permohonan Penetapan
Penundaan
Pelaksanaan
lebih
lanjut
objek
sengketa a quo sudah tidak efektif lagi maka dengan serta merta sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum pula Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
untuk
menolak
serta
mengenyampingkan
Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa a quo tersebut ; Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan diatas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
I. DALAM……………….
65
I.
DALAM PENUNDAAN : -
II.
Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
III. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI (Ten Exceptie) :
GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE 1. Bahwa Penggugat Intervensi telah keliru menjadikan Surat
Bupati
Rokan
Hulu
(Tergugat)
Nomor
100/Pem/2013/398 tanggal 03 desember 2013 perihal Pengosongan Lahan, sebagai objek sengketa dalam sengketa ini, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2009
Tentang
perubahan kedua atas Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan “Surat keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, indvidual dan final yang menimbulkan akibat Hukum seseorang atau Badan Hukum Perdata ;
2. Bahwa………………..
66
2. Bahwa objek sengketa perkara A quo hanyalah bersifat surat yang tidak bisa berdiri sendiri karena masih memerlukan penyelesaian antara kedua belah pihak (PT. Budi Murni Panca Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan) ; 3. Terbitnya
objek
menetralisir
sengketa
permasalahan
perkara yang
A
quo
terjadi
untuk karena
penggugat belum memiliki Legalitas/keabsahan untuk sebuah pengelolaan perkebunan dilahan objek sengketa perkara A quo, dan juga agar kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Tergugat). Oleh sebab itu secara hukum objek sengketa dapat dikategorikan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara karena masih memerlukan beberapa tahapan fasilitasi baik antara kedua belah pihak yang bersengketa maupun koordinasi dengan instansi terkait. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.” ; 4. Bahwa oleh karena objek sengketa A quo tersebut belum memenuhi unsur formal sebagai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara Yuridis Pengajuan Gugatan tersebut masih Premature ;
PENGGUGAT…………………
67
PENGGUGAT
INTERVENSI
KEPENTINGAN
TIDAK
SERTA
TIDAK
MEMPUNYAI BERKUALITAS
MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) 1.
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
2.
Bahwa
dalam
gugatan
Penggugat
Intervensi
pada
halaman ketiga point 5 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat Intervensi selaku pemilik lahan seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa : Ayat (1)
: Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama
hanya
diperbolehkan
menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini. Ayat (2)
: Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan seluas 20 (dua puluh) hektar.
Lahan…………….
68
Lahan Penggugat Intervensi seluas 400 (empat ratus) hektar yang didasarkan pada 200 (dua ratus) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dinyatakan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya diduga dalam penerbitannya tidak melalui mekanisme/prosedur yang resmi karena sulit dibuktikan kebenarannya dalam register di Kecamatan Kepenuhan maupun di Kelurahan Kepenuhan Tengah, dan juga kepemilikan tanah tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor
56
Tahun
1960
tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian. 3.
Bahwa sepengetahuan Tergugat, lahan sebagaimana tersebut
dalam
Surat
Keterangan
Tanah
/
Surat
Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat Keterangan Tanah / Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini
(Penggugat
Intervensi)
diterbitkan
oleh
Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah / Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) adalah cacat juridis ; 4.
Bahwa adapun alasan Tergugat menerbitkan objek perkara Aquo Surat Desember 2013
No.100/Pem/2013/398 tanggal 3
Perihal Pengosongan Lahan. Terbitnya
objek perkara tersebut untuk menghindari bentrok fisik ditengah-tengah masyarakat dengan demikian bagi yang
melanggar...............
69
melanggar akan dilakukan tindakan hukum sampai adanya
penyelesaian
permasalahan
tersebut,
serta
dengan merujuk atau dihubungkan dengan surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha An. PT. Budi Murni Panca Jaya, maka PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) tidak lagi memiliki perizinan untuk melakukan usaha di lahan sebagaimana objek perkara a quo ; 5.
Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Surat
Bupati
Rokan
Hulu
No.100/PEM/2008/476
tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat dan Penggugat Intervensi sama sekali tidak melakukan upaya hukum ; 6.
Bahwa dengan sikap diamnya Penggugat dan Penggugat Intervensi terhadap terbitnya Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat Intervensi Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai Legal Standing) dalam perkara ini ; 7. Bahwa……………….
70
7.
Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 antara pemegang izin prinsip in casu Koperasi Sawit Timur Jaya Melalui Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 30 Nopember 2007, telah melakukan Kerjasama ( Memorandum Of Understanding)
pengelolaan lahan
dengan
untuk
PT.
Agro
Mitra
Rokan,
melakukan
pekerjaan pengelolaan lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya untuk dikembangkan menjadi kebun kelapa sawit ; 8.
Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007
dilanjutkan
Perjanjian Kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan
pengelolaaan
kebun
kelapa
sawit
di
Desa
Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dibuat di hadapan Notaris Okta Medius Yuswar, SH. ; 9.
Bahwa jauh sebelum dibuatkannya akta perjanjian juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten, antara lain dengan surat-surat sebagai berikut : a.
Surat
Penyerahan
pembukaan lahan beserta
dan
untuk
perkebunan dari Masyarakat
Pemerintahan
Kecamatan
Pernyataan
Desa
Kepenuhan
Kepenuhan
Kabupaten
Rokan
Timur Hulu
berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat desa yang diadakan pada tanggal 20 Juli 2005,
kepada
PT.
Agro
Mitra
Rokan
untuk
mengelola lahan/tanah ; b. Surat………………
71
b.
Surat Kepala Desa Kepenuhan Timur Nomor : 541/39/PMD/2006, Tertanggal 15 Agustus 2006, perihal
Rekomendasi Izin Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit Pola KKPA yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan ; c.
Surat Pernyataan Koperasi Timur Jaya Nomor : 08/KTJ/IV/2007,
Tanggal
08
Mei
2007,
Hal
Pernyataan Penyerahan Lahan kepada PT. Agro Mitra Roakan
yang
di
tandatangani
oleh pengurus
Koperasi Timur Jaya yang diketahui oleh Camat Kepenuhan serta Kepala Desa Kepenuhan Timur ; d.
Surat Kepala Desa Kepenuhan Timur, Nomor : 140/124/Pem/VI/2007, Tertanggal, 20 Juni 2007, Perihal Rekomendasi Kepada Kopsa-Timja untuk Pengurusan di Desa Kepenuhan Timur ;
e.
Surat
Camat
Kepenuhan
525/872/PMD/2006, 2006,
Perihal
Tertanggal
Rekomendasi
Nomor 27
:
September
Izin
Prinsip
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu, surat tersebut direkomendasikan kepada PT. Agro Mitra Rokan untuk
Prmbangunan Kebun Kelapa
Sawit Pola
KKPA ; f.
Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Rokan
Hulu,
Nomor
:
505/BUP/0434/IV/2008, Tertanggal 29 April 2008 Perihal
Rekomendasi
Kesesuaian
Lahan
untuk
Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan ;
g. Pertimbangan………………
72
g.
Pertimbangan
Teknis
Tata
Guna
Tanah
untuk
Permohonan Izin Lokasi Berdasarkan Keputusan KA BPN
Nomor
:
2
Tahun
1999,
Nomor
01/PTTGT/IV/2008, Tertanggal 23 Oktober 2007, untuk Bahan Pertimbangan
Penerbitan SK Izin
Lokasi ; h.
Laporan
Pemeriksaan
Pertimbangan
Lapangan
Pengaturan
Penataan
Penyusunan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01/DI/P3/IV/2008, Tertanggal 18 Maret 2008,
yang ditujukan kepada Pemohon PT. Agro
Mitra Rokan ; i.
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 363 tahun 2010,
Tertanggal
20
Juli 2010, Perihal
Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. Agro Mitra Rokan. II.
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pokok perkara ini ;
2.
Bahwa
Tergugat
menolak
seluruh
dalil-dalil
gugatan
Penggugat Intervensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; 3.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat Intervensi pada halaman kedua puluh lima point 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17,
karena Tergugat dalam
menerbitkan Surat Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo) telah sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik dan keresahan serta gangguan keamanan di lapangan ; 4. Bahwa…………….
73
4.
Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, jauh sebelumnya Tergugat telah melakukan peringatanperingatan antara lain melalui Camat Kepenuhan dengan Surat
Edaran
Nomor
490/ST/V/2008
yang
melarang
kelompok (badan hukum maupun perseorangan) menggarap areal/lahan sebagaimana objek sengketa a quo, namun Penggugat
Intervensi
tetap
melakukan kegiatan,
tanpa
mengindahkan larangan sebagaimana dalam surat edaran tersebut ; 5.
Bahwa
oleh
karena
penerbitan
Surat
Nomor
:
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo)
telah melalui
prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikwalifisir telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf
a dan b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
yakni
Asas
penyelenggara
Negara
Kepastian dan
Hukum,
Asas
Asas
Tertib
Proposionalitas
sesuai
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 6.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat Intervensi pada halaman dua puluh lima point 15 dan halaman keduapuluh tujuh Point 18 yakni Permohonan Penggugat Intervensi agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
mengeluarkan
Putusan
Pelaksanaan
Objek
Sengketa, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 7. Bahwa……………………
74
7.
Bahwa adapun bunyi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut : “ayat (1) :
Gugatan
tidak
menunda
dilaksanakannya
atau
Keputusan
menghalangi Badan
atau
Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; “ayat (2) :
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
ayat (3)
:
Permohonan
sebagaimana
yang
dimaksud
dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya” ayat (4)
:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
yang
mengakibatkan
mendesak kepentingan
yang penggugat
sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
dalam
rangka
pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
8. Bahwa ………………..
75
8.
Bahwa apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya sebagaimana yang dimohonkan Penggugat Intervensi, akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan ;
9.
Bahwa lagi pula Permohonan Penundaan sengketa
sudah
tidak
efektif
lagi
terhadap objek
karena
apa
yang
diperintahkan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi agar menghentikan seluruh aktifitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam (sebagaimana tersebut pada alinea kedua dalam objek sengketa) tidak pernah dipatuhi serta diindahkan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi, dengan kata lain Penggugat dan Penggugat Intervensi masih melakukan aktifitas diatas lahan tersebut ; 10. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam Perkara in Casu tidak
berdasarkan
hukum,
karena
seluruh
gugatan
Pengggugat Intervensi tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hukumnya dan jelas merupakan upaya Penggugat Intervensi untuk menguasai lahan perkebunan yang telah menghasilkan buah sawit yang secara profesional dikelola oleh tergugat II Intevensi I, sehinggga menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis, melihat fakta yang demikian sebebarnya
Penggugat
Intervensi
dengan
itikad
buruk
berupaya untuk merebut dengan cara-cara melawan hukum. Sehingga permohonan penundaan objek sengketa TUN yang dimohonkan
oleh
Penggugat
Intervensi
harus
dikesampingkan ;
11. Bahwa ……………….
76
11. Bahwa oleh karena alasan Penggugat Intervensi tentang Permohonan
Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut objek
sengketa a quo sudah tidak efektif lagi maka dengan serta merta sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum pula Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
untuk
menolak
serta
mengenyampingkan
Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa a quo tersebut ; Berdasarkan uraian-uraian diatas
yang telah
Tergugat
kemukakan diatas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan
Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut : I.
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -
II.
Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat Intervensi ;
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
-
Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima ;
III. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya (onzegd) ; 2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :
-
Bahwa ………………..
77
-
Bahwa
lahan
seluas
dipersengketakan
dan
700
Ha
(tujuh
diperintahkan
ratus
hektar)
yang
pengosongannya
oleh
TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan bagian dari milik TERGUGAT II INTERVENSI II (KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA) yang diperkuat secara hukum oleh TERGUGAT melalui suratnya Nomor: 525/Pem/2007/629
tanggal
30
Nopember
2007
tentang
Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha (empat ribu delapan ratus lima belas hektar) di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dimana untuk pengelolaan areal/lahan tersebut TERGUGAT II INTERVENSI II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan TERGUGAT II INTERVENSI I (PT AGRO MITRA ROKAN) berdasarkan Nota Kesepahaman
(Memorandum
of
Understanding)
Nomor
:
001/MoU/AMR - KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; Dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut :
DALAM..................
78
DALAM EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM. 1. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatan angka 8 dan 9 halaman 5 yang pada intinya, Penggugat
telah memperoleh hak atas tanah
seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah di-waarmerking di hadapan Nurhayati S.H. Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007 yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, RT. II/RW. VII, Sei bilah-bilah Jernih dengan total keseluruhan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) ; Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Surat Perintah Nomor: 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Perihal:
Pengosongan
dibunyikan:
“…
Lahan.
merujuk
Dimana surat
telah
kami
Desember 2013 jelas
dan
terdahulu
tegas Nomor:
100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya….”; 2. Bahwa dari dalil Penggugat angka 8 halaman 5 menyebutkan
“…
Penggugat/PT. Budi Murni Panca Jaya telah memperoleh hak atas tanah seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah di-waarmerking di hadapan
Nurhayati, S.H………………
79
Nurhayati S.H. Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007”. Dalam perjanjian jual beli tersebut, yang bertindak hukum yang mewakili PT. Budi Murni Panca Jaya adalah Budiyanto selaku Komisaris, sedangkan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan (bertindak hukum) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 adalah Direksi. Oleh karenanya, Perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Budiyanto dengan
H.
Zulyadaini
tersebut
bukan merupakan
hak
dari
Penggugat ; Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo karena lahan yang diperjual-belikan berbeda
dengan
antara isi
Penggugat
Obyek
dengan
Gugatan
Penggugat
(Surat
Intervensi
Perintah
Nomor:
100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal: Pengosongan Lahan). Oleh karena Penggugat terbukti tidak mempunyai Kapasitas Hukum maka Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas di bawah ini ; 3. Bahwa
benar
dalil
Penggugat
angka
12
halaman
6
yang
mendalilkan Tergugat pada tanggal 26 April 2007 melalui Surat No.525/PEM/2007/IV/35 pernah memberi Persetujuan Prinsip
Pencadangan………….
80
Pencadangan lahan usaha
perkebunan kelapa
sawit kepada
Penggugat, akan tetapi izin tersebut telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 hal ini dikarenakan salah satunya adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tertanggal 11 September 2006, lahan yang diakui oleh
Penggugat
berlokasi
di
Kelurahan
Kepenuhan
Tengah
sedangkan Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 obyeknya di Desa Kepenuhan Timur ; Bahwa oleh karena Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tertanggal 11 September 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kepenuhan Timur dan Lurah Kepenuhan Tengah serta disetujui oleh Mantan Kepala Desa Kepenuhan Timur, Mantan Lurah Kepenuhan Tengah, Ketua LKA, Mantan Ketua LKA dan Datuk Adat serta diketahui oleh Camat Kepenuhan. Dengan demikian, adalah hal yang janggal apabila
Penggugat tidak
mengetahui lokasi obyek yang sebenarnya, karena tentunya secara administrasi pengurusan surat-surat tanah yang diakui oleh Penggugat harusnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah administrasinya ; 4. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 14 halaman 6 yang pada intinya Penggugat merasa
kaget
karena
No.100/PEM/2013/398
Surat
tanggal
03
Perintah Desember
Tergugat
2013
perihal
Pengosongan Lahan secara tiba-tiba memerintahkan Penggugat dalam
waktu
mengosongkan
3
x
lahan
24
jam
seluas
sejak 700
diterimanya Ha
(tujuh
surat ratus
untuk hektar)
berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007
perihal
Pencadangan
pencabutan Lahan
Usaha
Rekomendasi Perkebunan
Persetujuan Kelapa
Prinsip
Sawit
yang
diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
Bahwa …………….
81
Bahwa Tergugat telah melakukan peringatan-peringatan kapada semua pihak yang mempunyai kaitan dengan lahan tersebut, yang salah satunya melalui Surat Edaran Camat Kepenuhan Nomor 490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Kelompok manapun yang sedang menggarap areal yang telah dicadangkan Bupati Rokan Hulu bagi Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya), yang tidak memiliki izin untuk segera menghentikan seluruh kegiatan dalam areal yang telah
ditetapkan
sebagai
lahan
yang
dicadangkan
untuk
pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA pada Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) Kepenuhan Timur seluas 4200 Ha yang bermitra dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) dan diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal
30
Nopember
2007
akan
tetapi
PENGGUGAT tetap
melakukan kegiatannya dengan tidak mengindahkan larangan berdasarkan Surat Edaran Camat Kepenuhan tersebut ; 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 15 halaman 6 dan 16 halaman 7 yang mendalilkan Surat Perintah Pengosongan Lahan merupakan eksekusi lahan layaknya pada Badan Peradilan Umum serta dari segi prosedur dan substansi Obyek Gugatan tidak procedural dan tidak substansial ; Bahwa
Tergugat
sejak
melakukan
Pencabutan
Rekomendasi
Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007, telah melakukan
peringatan-peringatan
namun
Penggugat
tidak
mengindahkannya dalam kurun waktu ± 6 Tahun ;
6. Bahwa..................
82
6. Bahwa
benar
dalil
Penggugat
angka
17
halaman
7
yang
menyatakan lahan dalam obyek gugatan merupakan sebagian dari lahan yang diberi izin oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi, adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat II Intervensi II/Koperasi Sawit Timur Jaya yang diperkuat pula secara hukum oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur
dan
Desa
Kepenuhan
Hilir
Kecamatan
Kepenuhan
Kabupaten Rokan Hulu, dimana untuk pengelolaan areal/lahan tersebut Tergugat II Intervensi II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan Tergugat II Intervensi I/PT. Agro Mitra Rokan berdasarkan Nota
Kesepahaman
(Memorandum
of
Understanding)
Nomor
001/MoU/AMR - KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, SH., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; 7. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka 18 halaman 7, angka 19 dan 20 halaman 8 yang pada intinya menuduh adanya kolusi antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi I tanpa didasari oleh fakta-fakta dan hal-hal yang berdasar hukum ;
8. Bahwa…………….
83
8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka
21
halaman 9
dan angka
22
halaman 10
tentang
permohonan penundaan pelaksanaan keputusan karena tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b.
tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam
rangka
pembangunan
mengharuskan
dilaksanakannya keputusan tersebut; Bahwa
dengan adanya
Obyek
Gugatan a
quo,
kepentingan
masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tergabung dalam Tergugat II Intervensi II yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dengan pola KKPA tidak ada kendala lagi untuk melakukan aktivitas
guna
menanam
dan
merawat pohon
kelapa
sawit
berdasarkan izin dari Tergugat ; Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN : -
Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;
-
Menyatakan
Gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvankelijk verklaard) ;
DALAM………………..
84
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi,
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa
lahan
seluas
dipersengketakan
dan
700
Ha
(tujuh
diperintahkan
ratus
hektar)
yang
pengosongannya
oleh
Tergugat kepada Penggugat merupakan bagian dari milik Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) yang diperkuat secara hukum
oleh
Tergugat
525/Pem/2007/629
tanggal
melalui 30
surat-nya Nopember
Nomor:
2007
tentang
Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha (empat ribu delapan ratus lima belas hektar) di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dimana
untuk
pengelolaan
areal/lahan
tersebut
Tergugat
II
Intervensi II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 001/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian
Kerjasama
Kemitraan
Untuk
Pengembangan
dan
Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; Dengan ………………
85
Dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM ; Bahwa Penggugat Intervensi dalam posita Gugatan Intervensi angka 5 halaman 3 mendalilkan “… Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu” ; Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Surat Perintah Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03
Desember 2013 Perihal:
Pengosongan Lahan. Dimana telah jelas dan tegas dibunyikan: “… merujuk surat kami terdahulu Nomor: 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya….” ; Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara a quo karena lahan yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat Intervensi berbeda dengan isi obyek gugatan (Surat Perintah Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03
Desember 2013 Perihal
Pengosongan Lahan), oleh karenanya Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 2. Bahwa ………………
86
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi seluruhnya kecuali diakui secara tegas di bawah ini ; 3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi angka 10 halaman 24 yang mendalilkan “… Obyek Perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/PEM/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal pengosongan lahan seluas 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya sangat merugikan Penggugat Intervensi …”; Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengalami kerugian sedikitpun atas adanya Obyek Perkara a quo, hal ini ditegaskan oleh Penggugat Intervensi sendiri dalam dalilnya angka 9 halaman 24 yang menyatakan “… tanah milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha sejak dibeli tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat Intervensi dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ; 4. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 11 dan 12 halaman 25 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan tidak sesuai dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang tidak bijaksana
yang
berimbas kepada Penggugat Intervensi ; Bahwa
Tergugat
telah
melaksanakan
kewenangannya
sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini diawali dengan pencabutan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan diberikan
Lahan
oleh
Usaha
Tergugat
Perkebunan kepada
Kelapa
Penggugat
Sawit
yang
berdasarkan
Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 serta
melakukan………………
87
melakukan
peringatan-peringatan
kapada
semua
pihak
yang
mempunyai kaitan dengan lahan tersebut, yang salah satunya melalui Surat Edaran Camat Kepenuhan Nomor 490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Kelompok manapun yang sedang menggarap areal yang telah dicadangkan Bupati Rokan Hulu bagi Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya), yang tidak memiliki izin untuk segera menghentikan seluruh kegiatan dalam areal yang telah ditetapkan sebagai lahan yang dicadangkan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA pada Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) Kepenuhan Timur seluas 4200 Ha yang bermitra dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) dan diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 akan tetapi Penggugat
tetap
mengindahkan
melakukan
larangan
kegiatannya
berdasarkan
Surat
dengan
tidak
Edaran
Camat
Kepenuhan tersebut ; 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 15 halaman 6 dan 16 halaman 7 yang mendalilkan Surat Perintah Pengosongan Lahan merupakan eksekusi lahan layaknya pada Badan Peradilan Umum serta dari segi prosedur dan substansi Obyek Gugatan tidak procedural dan tidak substansial ; Bahwa
Tergugat
sejak
melakukan
Pencabutan
Rekomendasi
Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007, telah melakukan
peringatan-peringatan
namun
Penggugat
tidak
mengindahkannya dalam kurun waktu ± 6 Tahun ;
6. Bahwa……………..
88
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi angka 13 halaman 25 yang menyamakan Obyek Gugatan dengan pengosongan (eksekusi) dari Badan Peradilan Umum karena Obyek Gugatan merupakan bentuk
ketegasa
Tergugat
yang
mana
Surat
Pencabutan
Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tidak diindahkan oleh Penggugat ; 7. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat Intervensi angka 14 dan 15 halaman 25 serta angka 16 halama 26 yang pada intinya menyatakan : Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal Pengosongan lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial
karena
Penggugat
Intervensi
memperoleh
lahan
tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan masyarakat (jual beli), tentunya alas hak yang dimiliki Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu Putusan pengadilan ; Bahwa lahan yang termaktub dalam Obyek Gugatan a quo bukanlah obyek jual beli antara Penggugat Intervensi dengan masyarakat, karena dengan tegas dan jelas dalam obyek gugatan dinyatakan
“Merujuk
Surat
kami
terdahulu
Nomor
:
100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan ….”, dimana dalam Surat Nomor: 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tersebut dijelaskan “… lahan yang saudara (Penggugat) mohonkan sesuai dengan surat Nomor : BMPJ/ADM/04/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) di Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu seluas 700 Ha …. ternyata terdapat kekeliruan lokasi yang saudara (Penggugat) mohonkan berada di Desa Kepenuhan Timur …”;
Bahwa …………….
89
Bahwa oleh karena lahan yang diakui kepemilikannya baik oleh Penggugat maupun Penggugat Intervensi berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah, maka Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo telah prosedural dan substansial serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; 8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil angka 17 halaman 26 yang pada intinya menuduh adanya kolusi antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi I tanpa didasari oleh fakta-fakta dan hal-hal yang berdasar hukum ; 9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka 18 dan 19 halaman 27 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan karena tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b.
tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam
rangka
pembangunan
mengharuskan
dilaksanakannya keputusan tersebut; Bahwa
dengan adanya
Obyek
Gugatan a
quo,
kepentingan
masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tergabung dalam Tergugat II Intervensi II yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dengan pola KKPA tidak ada kendala lagi untuk melakukan aktivitas
guna
menanam
dan
merawat pohon
kelapa
sawit
berdasarkan izin dari Tergugat ;
Berdasarkan …………….
90
Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : -
Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat Intervensi ;
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;
-
Menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak
Gugatan
Intervensi
Penggugat
Intervensi
untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat
Intervensi
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvankelijk
verklaard) ; -
Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi 1 dan 2, Penggugat dan Penggugat Intervensi telah menyampaikan Replik masing-masing tertanggal 25 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dan Replik Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 03 April 2014 ; Menimbang,
bahwa
untuk
memperkuat
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-194 berupa :
Bukti P-1………………..
91
Bukti P-1
:
Berita Acara Rapat PT. Budi Murni Panca Jaya Nomor
39
tanggal
31
Juli
2008
dihadapan
H. Adrianto, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; Bukti P-2
:
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-57313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
Bukti P-3
:
Tanda Daftar Perusahaan PT. Budi Murni Panca Jaya No.TDP 040115100752 tanggal 24 Agustus 2011 ;
Bukti P-4
:
Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru No.3143/BPT/XI/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ;
Bukti P-5
:
Surat Izin Usaha Pedagangan Besar PT. Budi Murni Panca Jaya No.298/BPT 04.01/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;
Bukti P-6
:
Surat
General
(SOCFINDO)
Manager
PT.
Socfin
No.TN/X/Bi/162/13
Indonesia
tanggal
30
Januari 2013 Perihal Surat Keterangan Pembelian Kecambah Kelapa Sawit ; Bukti P-7
:
Surat Ir. Ida Bagus Mayun, M.Si tanggal 24 Juni 2013 ;
Bukti P-8
:
Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Juni 2007 ;
Bukti P-9
:
Surat Pernyataan Usman Leo ML tanggal 21 Maret 2014 ;
Bukti P-10………………..
92
Bukti P-10
:
Surat Keterangan Ketua RW. VII Nogoi tanggal 21 Maret 2014 ;
Bukti P-11
:
Surat Keterangan Ketua RT. III RW. VII Nogoi tanggal 21 Maret 2014 ;
Bukti P-12
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.170/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-13
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.180/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-14
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.104/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-15
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.105/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-16
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.103/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-17
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.102/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-18
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.198/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-19
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.101/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-20
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.248/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-21
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.228/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-22
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.069/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-23
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.229/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-24………………..
93
Bukti P-24
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.131/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-25
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.135/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-26
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.138/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-27
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.186/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-28
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.125/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-29
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.143/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-30
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.127/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-31
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.128/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-32
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.129/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-33
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.142/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-34
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.139/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-35
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.137/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-36
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.141/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-37
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.140/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-38………………..
94
Bukti P-38
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.119/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-39
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.120/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-40
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.121/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-41
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.122/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-42
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.124/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-43
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.123/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-44
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.126/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-45
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.130/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-46
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.136/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006; Bukti P-47
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.310/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-48
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.190/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-49
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.316/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-50
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.308/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-51
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.178/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-52………………..
95
Bukti P-52
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.254/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-53
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.266/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-54
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.307/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-55
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.304/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-56
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.313/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-57
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.196/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-58
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.252/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-59
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.312/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-60
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.314/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-61
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.263/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-62
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.311/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-63
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.315/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-64
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.309/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-65
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.317/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-66………………..
96
Bukti P-66
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.097/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-67
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.158/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-68
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.199/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-69
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.096/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-70
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.168/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-71
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.182/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-72
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.163/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-73
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.174/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-74
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.173/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-75
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.172/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-76
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.249/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-77
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.236/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-78
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.150/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-79
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.171/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-80………………..
97
Bukti P-80
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.184/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-81
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.230/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-82
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.218/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-83
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.193/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-84
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.167/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-85
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.261/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-86
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.259/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-87
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.255/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-88
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.251/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-89
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.246/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-90
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.215/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-91
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.192/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-92
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.162/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-93
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.258/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-94………………..
98
Bukti P-94
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.260/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-95
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.247/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-96
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.250/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-97
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.256/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-98
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.220/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-99
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.191/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-100
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.166/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-101
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.257/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-102
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.262/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-103
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.253/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-104
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.073/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-105
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.175/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-106
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.074/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-107
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.201/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-107………………..
99
Bukti P-108
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.165/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-109
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.075/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-110
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.076/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-111
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.078/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-112
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.080/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-113
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.081/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-114
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.082/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-115
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.208/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-116
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.169/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-117
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.084/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-118
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.188/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-119
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.164/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-120
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.216/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-121
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.151/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-122………………..
100
Bukti P-122
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.189/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-123
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.089/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-124
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.079/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-125
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.132/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-126
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.133/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-127
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.195/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-128
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.306/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-129
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.187/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-130
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.160/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-131
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.161/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-132
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.319/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-133
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.204/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-134
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.203/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-135
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.197/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
Bukti P-136………………..
101
Bukti P-136
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.337/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-137
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.241/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-138
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.242/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-139
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.243/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-140
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.240/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-141
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.239/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-142
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.283/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-143
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.278/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-144
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.282/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-145
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.237/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-146
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.238/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-147
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.275/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-148
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.355/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-149
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.356/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ;
Bukti P-150………………..
102
Bukti P-150
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.353/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-151
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.357/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-152
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.358/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-153
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.352/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-154
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.351/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-155
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.360/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-156
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.359/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-157
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.354/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-158
:
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
Reg.No.361/595/
SKGR/TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ; Bukti P-159
:
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/264/ IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;
Bukti P-160
:
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/265/ IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;
Bukti P-161
:
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/266/ IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;
Bukti P-162
:
Surat
Tanda
Penerimaan
No.STPL/23/II/2014/SPKT/RIAU/RES
Laporan ROHUL
tanggal 08 Februari 2014 ;
Bukti P-163………………..
103
Bukti P-163
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/59/II/ 2014/SPKT/RIAU tanggal 10 Februari 2014 ;
Bukti P-164
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/24/II/ 2014/SPKT/RIAU/RES ROHUL tanggal 10 Februari 2014 ;
Bukti P-165
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/25/II/ 2014/SPKT/RIAU/RES ROHUL tanggal 11 Februari 2014 ;
Bukti P-166
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/26/II/ 2014/SPKT I tanggal 12 Februari 2014 ;
Bukti P-167
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/27/II/ 2014/RIAU/SPKT RES ROHUL tanggal 14 Februari 2014 ;
Bukti P-168
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/31/II/ 2014/RIAU/RES ROHUL tanggal 21 Februari 2014 ;
Bukti P-169
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/37/II/ 2014/RIAU/RES ROHUL tanggal 24 Februari 2014 ;
Bukti P-170
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/33/II/ 2014/RIAU/RES ROHUL tanggal 25 Februari 2014 ;
Bukti P-171
:
Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/34/II/ 2014/SPKT/RIAU/RES ROHUL tanggal 26 Februari 2014 ;
Bukti P-172
:
Surat
Kepala
Kepolisian
Resort
Rokan
Hulu
No.B/09/II/2014/Reskrim tanggal 12 Februari 2014 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan ; Bukti P-173
:
Surat
Kepala
Ombudsman
Republik
Indonesia
Perwakilan Riau tentang Berita Acara Pengaduan Masyarakat No.Reg:040/LM/II/2014/PKU tanggal 12 Februari 2014 ; Bukti P-174………………..
104
Bukti P-174
:
Surat
Kepala
Ombudsman
Perwakilan
Riau
02/II/2014
tanggal
Republik
Indonesia
No.026/KLA/0040.2014/PKU28
Februari
2014
Perihal
Permintaan Klarifikasi I terkait laporan dugaan maladministrasi
“penundaan
berlarut”
dalam
penanganan laporan masyarakat ; Bukti P-175
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-176
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-177
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-178
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-179
:
Surat
Pemberitahuan
Perkembangan
Hasil
Penyelidikan (SP2HP) No.B/37a/XII/2013/Reskrim tanggal 12 Desember 2012 ; Bukti P-180
:
Surat
Pemberitahuan
Penyelidikan
(SPHP2)
Hasil
Pengawasan
No.B/1010/WAS/II/2014/
Bareskrim tanggal 28 Februari 2014 ; Bukti P-181
:
Akta
Perjanjian
No.23/Leg/2007
dihadapan
Nurhayati, SH. Notaris Pekanbaru tanggal 11 April 2007 ;
Bukti P-182………………..
105
Bukti P-182
:
Akta
Surat
Kuasa
No.24/Leg/2007
dihadapan
Nurhayati, SH. Notaris Pekanbaru tanggal 11 April 2007 ; Bukti P-183
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.525/PEM/2007/IV/35 Perihal
Rekomendasi
Pencadangan
Lahan
Persetujuan
Usaha
Prinsip
Perkebunan Kelapa
Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2007 ; Bukti P-184
:
Surat
Camat
Kepenuhan
No.525/1134/Pem/2007
Rokan
Perihal
Hulu
Pelaksanaan
Pekerjaan Awal Pembangunan Kebun Sawit PT. Budi Murni Panca Jaya tanggal 29 Oktober 2007 ; Bukti P-185
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2013/398 perihal Pengosongan Lahan tanggal 3 Desember 2013 ;
Bukti P-186
:
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-187
:
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-188
:
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-189
:
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
Bukti P-190
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal
26
April
2007
Perihal
Rekomendasi
Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan
Kelapa
Sawit
Kelurahan
Kepenuhan
seluas Tengah
700
Ha
di
Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti P-191………………..
106
Bukti P-191
:
Surat Komisaris Utama PT. Budimurni Pancajaya No.BMPJ/ADM/28/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Perihal Keberatan atas Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 ;
Bukti P-192
:
Tanda Terima dari Bupati Rokan Hulu tanggal 21 Juli 2007 berupa Surat Komisaris Utama PT. Budimurni Pancajaya No.BMPJ/ADM/28/VI/2008 tanggal 26 Juni
2008 Perihal
Keberatan atas
Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 ; Bukti P-193
:
Surat Pernyataan Lurah Kepenuhan Tengah dan Kepala Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 ;
Bukti P-194
:
Surat
Keterangan
Lurah
Kepenuhan
Tengah
No.140/Pem/83/2007 tanggal 15 Januari 2007 ; Menimbang,
bahwa
untuk
memperkuat
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P.Intervensi-1 sampai dengan P.Intervensi-202 berupa : Bukti P.Intervensi-1
:
Surat
Pernyataan
Warga
Masyarakat
Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 1 September 2006 ; Bukti P.Intervensi-2
:
Surat Keterangan Lurah Kepenuhan Tengah No.140/Pem/83/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
Bukti ……………..
107
Bukti P.Intervensi-3
:
Surat Keterangan Datuk-Datuk Adat dan Ninik Mamak Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 1 Mei 2007 ;
Bukti P.Intervensi-4
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.108/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-5
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.109/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-6
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.110/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-7
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.111/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-8
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.112/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-9
:
Surat Keterangan Ganti Rugi No.194/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-10 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.200/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-11 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.206/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
108
Bukti P.Intervensi-12 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.207/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-13 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.205/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-14 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.202/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-15
: Surat Keterangan Ganti Rugi No.100/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-16 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.098/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-17 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.092/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-18 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.072/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-19 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.071/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-20 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.113/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
109
Bukti P.Intervensi-21 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.264/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-22 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.349/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-23 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.145/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-24 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.214/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-25 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.345/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-26 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.371/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
27
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-27 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.348/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-28 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.347/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-29 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.346/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
110
Bukti P.Intervensi-30 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.344/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-31 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.324/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-32 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.323/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-33 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.322/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-34 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.340/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-35 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.336/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-36 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.305/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-37 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.341/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-38 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.087/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
111
Bukti P.Intervensi-39 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.342/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-40 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.335/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-41 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.350/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-42 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.213/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-43 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.181/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-44 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.107/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-45 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.106/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-46 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.118/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-47 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.117/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
112
Bukti P.Intervensi-48 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.152/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-49 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.115/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-50 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.153/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-51 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.146/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-52 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.154/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-53 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.147/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-54 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.091/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-55 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.144/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-56 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.273/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
113
Bukti P.Intervensi-57 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.245/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-58 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.244/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-59 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.289/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-60 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.318/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-61 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.159/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-62 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.179/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-63 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.094/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-64 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.265/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-65 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.095/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
114
Bukti P.Intervensi-66 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.183/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-67 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.134/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-68 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.235/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-69 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.303/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-70 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.219/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-71 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.085/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-72 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.301/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-73 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.302/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-74 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.264/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
115
Bukti P.Intervensi-75 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.093/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-76 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.231/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-77 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.090/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-78 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.077/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-79 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.232/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-80 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.177/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-81 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.270/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-82 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.070/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-83 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.234/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
116
Bukti P.Intervensi-84 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.233/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-85 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.083/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-86 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.293/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-87 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.292/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-88 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.269/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-89 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.276/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-90 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.088/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-91
: Surat Keterangan Ganti Rugi No.176/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-92 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.086/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
117
Bukti P.Intervensi-93 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.217/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-94 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.222/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-95 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.221/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-96 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.226/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-97 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.223/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-98 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.285/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-99 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.286/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-100 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.288/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-101 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.287/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
118
Bukti P.Intervensi-102 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.290/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-103 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.328/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-104 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.225/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-105 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.320/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-106 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.325/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-107 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.329/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-108 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.321/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-109 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.291/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-110 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.272/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
119
Bukti P.Intervensi-111 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.295/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-112 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.274/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-113 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.277/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-114 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.334/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-115 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.209/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-116 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.281/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-117 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.300/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-118 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.339/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-119 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.294/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
120
Bukti P.Intervensi-120 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.268/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-121 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.280/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-122 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.296/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-123 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.299/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-124 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.279/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-125 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.298/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-126 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.297/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-127 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.267/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-128 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.343/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
121
Bukti P.Intervensi-129 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.271/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-130 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.099/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-131 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.227/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-132 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.327/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-133 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.330/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-134 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.212/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-135 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.326/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-136 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.224/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-137 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.210/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ;
Bukti ……………..
122
Bukti P.Intervensi-138 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.332/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-139 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.331/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-140 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.333/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-141 :
Surat Keterangan Ganti Rugi No.284/595/ SKGR/TNG/2006
tanggal
06
November
2006 ; Bukti P.Intervensi-142 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/351/IX/2006
bulan
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-143 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/351/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-144 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/360/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-145 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/349/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-146 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/283/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ;
Bukti ……………..
123
Bukti P.Intervensi-147 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/309/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-148 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/332/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-149 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/300/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-150 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/293/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-151 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/288/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-152 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/352/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-153 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/291/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-154 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/372/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-155 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/364/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ;
Bukti ……………..
124
Bukti P.Intervensi-156 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/375/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-157 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/354/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-158 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/357/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-159 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/313/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-160 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/272/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-161 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/344/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-162 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/355/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-163 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/271/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-164 : Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/350/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ;
Bukti ……………..
125
Bukti P.Intervensi-165 : Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/306/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-166 : Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/346/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-167 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/302/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-168 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/374/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-169 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/373/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-170 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/370/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-171 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/371/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-172 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/380/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-173 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/379/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ;
Bukti ……………..
126
Bukti P.Intervensi-174 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/378/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-175 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/377/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-176 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/376/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-177 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/324/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-178 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/331/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-179 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/274/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-180 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/359/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-181 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/270/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-182 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/305/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ;
Bukti ……………..
127
Bukti P.Intervensi-183 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/310/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-184 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/330/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-185 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/328/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-186 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/347/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-187 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/325/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-188 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/363/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-189 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/278/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-190 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/298/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-191 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/295/IX/2006
tanggal
Tanah 11
Nopember 2006 ;
Bukti ……………..
128
Bukti P.Intervensi-192 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/296/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-193 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/297/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-194 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/299/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-195 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/334/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-196 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/326/IX/2006
tanggal
Tanah 11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-197 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/302/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-198 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/303/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-199 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/300/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-200 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/301/IX/2006 bulan Nopember 2006 ;
Bukti ……………..
129
Bukti P.Intervensi-201 :
Surat
Keterangan
Riwayat
No.594/TNG/304/IX/2006
Tanah
tanggal
11
September 2006 ; Bukti P.Intervensi-202 :
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
No.594/TNG/273/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun
bukti surat Tergugat
tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 berupa : Bukti T-1
:
Surat
Kepala
Desa
Kepenuhan
Timur
No.140/PEM/07/TMR/2007 tanggal 28 Juli 2007 Perihal Pengaduan ; Bukti T-2a
:
Surat Pengurus Koperasi Unit Desa Timur Jaya No.011/KOPSATIMJA/IV/2008
tanggal
29
April
2008 Perihal Permohonan Peninjauan atas lahan yang diserobot oleh PT. Budi Murni ; Bukti T-2b
:
Surat
Edaran
Camat
Kepenuhan
No.490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 ; Bukti T-2c
:
Berita Acara Rapat Tapal Batas Antara Kelurahan Kepenuhan Tengah Dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2008 ;
Bukti T-2d
:
Surat
Keputusan
Bupati
Rokan
Hulu
No.Kpts.100/SETDA-TAPEM/386/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan,
Batas
Desa
Kepenuhan
Timur
Kecamatan Kepenuhan Dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, dan Batas Desa Kepenuhan Timur Dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan ;
Bukti T-3a……………..
130
Bukti T-3a
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2013/398 tanggal 3 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan ;
Bukti T-3b
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2014/006 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Pengosongan Lahan (Peringatan Kedua) ;
Bukti T-3c
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2014/015 tanggal 10 Januari 2014 Perihal Pengosongan Lahan (Peringatan Ketiga) ;
Bukti T-4
:
Surat Pernyataan Kepala Desa Kepenuhan Timur No.140/56/PEM/TMR/2006 tanggal 5 Maret 2006 ;
Bukti T-5
:
Surat Pernyataan Kepala Desa Kepenuhan Timur No.08/KTJ/IV/2007 tanggal 8 Mei 2007 ;
Bukti T-6
:
Surat
Pjs.
Kepala
Desa
Kepenuhan
Timur
No.541/39/PMD/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal
Rekomendasi Izin Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit Pola KKPA ; Bukti T-7
:
Surat
Kepala
Desa
Kepenuhan
Timur
No.140/124/PEM/ VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Perihal Rekomendasi Kepada Kopsa-Timja untuk Pengurusan Di Desa Kepenuhan Timur ; Bukti T-8
:
Surat
Penyerahan
dan
Pernyataan
Untuk
Pembukaan Lahan Perkebunan tanggal 20 Juli 2005 ; Bukti T-9
:
Surat Camat Kepenuhan No.525/872/PMD/2006 tanggal 27 September 2006 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA ;
Bukti T-10……………..
131
Bukti T-10
:
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Kemitraan
untuk
Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ; Bukti T-11
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan
Timur
dan
Desa
Kepenuhan
Hilir
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-12
:
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
Bukti T-13
:
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun
2011
tanggal
17
Juni
2011
tentang
Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-14
:
Surat
Keputusan
Pengurus
No.01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012
Koperasi Tahun
2008
tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Blok Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta Calon Pemilik Kebun Plasma pada Koperasi Sawit Timur Jaya ;
Bukti T-15……………..
132
Bukti T-15
:
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan
Budidaya
(IUP-B)
PT.
Agro
Mitra
Rokan ; Bukti T-16
:
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. Agro Mitra Rokan ;
Bukti T-17
:
Surat
Bupati
Rokan
Hulu
No.525/PEM/2007/IV/135 tanggal 26 April 2007 Perihal
Rekomendasi
Pencadangan Kelurahan
Lahan
Persetujuan
Sawit
seluas
Kepenuhan
Prinsip
700
Tengah
Ha
di
Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-18
:
Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor
525/Pem/2007/IV/35
tanggal
26
April
2007 ; Bukti T-19
:
Surat
Direktur
Utama
PT.
Agro
Mitra
Rokan
No.041/PTAMR/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan ; Bukti T-20
:
Surat
Ketua
Koperasi
Sawit
Timur
Jaya
No.048/KOPSATIMJA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan ; Bukti T-21
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
Bukti T-22……………..
133
Bukti T-22
:
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
Bukti T-23
:
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
18
Tahun 2004 tentang Perkebunan ; Bukti T-24
:
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan
Pemberian
Hak
Atas
Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ; Bukti T-25
:
Surat
Keterangan
Riwayat
Tanah
Kecamatan
Kepenuhan Tahun 2006 ; Bukti T-26
:
Surat Camat Kepenuhan No.236/UM/C.KP/II/2014 perihal Laporan Keberadaan SKRT dan SKGR an. SINOR Dkk tanggal 7 Februari 2014 ;
Bukti T-27
:
Nota
Kesepahaman
Understanding)
(Memoranding
Of
No.001/Mou/AMR-KTJ/IV/06
tanggal 10 Juni 2006 ; Bukti T-28
:
Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Rokan
505/BUP/0434/IV/2008
Hulu Perihal
Nomor: Rekomendasi
Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan tanggal
29 April
2008 ; Bukti T-29
:
Pertimbangan Teknis Tata Guna Tanah Untuk Permohonan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala
BPN
No.2
Tahun
1999
No.01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;
Bukti T-30……………..
134
Bukti T-30
:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
Bukti T-31
:
Surat
Keputusan
Menteri
Kehutanan
dan
Perkebunan No.892/Kpts-II/99 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/KPTS-II/1999
tentang
Perizinan
Usaha
Perkebunan ; Bukti T-32
:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
Bukti T-33
:
Surat
Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ; Bukti T-34
:
Peraturan
Menteri
Pertanian
No.26/Permentan/
OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi 1 tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1-13 berupa : Bukti T.II.INT.1-1
: Akta Berita Acara Rapat PT. Agro Mitra Rokan Nomor
51
tanggal
31
Desember
2008
dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. ; Bukti T.II.INT.1-2
: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-33399.A.H.01.02. Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; Bukti ..……………..
135
Bukti T.II.INT.1-3
: NPWP
02.221.624.6-216.000
atas
nama
PT. Agro Mitra Rokan ; Bukti T.II.INT.1-4
: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama NPWP 02.221.624.6-216.000 atas nama
PT.
Agro
Mitra
Rokan tanggal 18
September 2012 ; Bukti T.II.INT.1-5
: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012 atas nama PT. Agro Mitra Rokan tanggal 18 September 2012 ;
Bukti T.II.INT.1-6
: Izin Gangguan No.503/BPTP2M-IG/471/2012 tanggal 18 September 2012 ;
Bukti T.II.INT.1-7
: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin
Usaha
Perkebunan
Budidaya
(IUP-B)
PT. Agro Mitra Rokan ; Bukti T.II.INT.1-8
: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
dan
Pabrik
Minyak
Kelapa
Sawit
PT. Agro Mitra Rokan Yang Terletak di Desa Kepenuhan
Timur
Kecamatan
Kepenuhan
Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T.II.INT.1-9
: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2002 dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. ;
Bukti T.II.INT.1-10
: Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C08698 HT.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003
tentang
Pengesahan
Akta
Pendirian
Perseroan Terbatas ; Bukti ..……………..
136
Bukti T.II.INT.1-11
: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham
Luar
Biasa
Perseroan
Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor : 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti Michaellia, S.H. ; Bukti T.II.INT.1-12
: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 ;
Bukti T.II.INT.1-13
: Nota
Kesepahaman
(Memorandum
Of
Understanding) No.001/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi 2 tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.2-11 berupa : Bukti T.II.INT.2-1
:
Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa-Timja) No.49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 ;
Bukti T.II.INT.2-2
:
Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil
dan
Menengah
R.I.
No.49/BH/IV.7/X/2007 tanggal 17 Oktober 2006
tentang
Pengesahan
Akta
Pendirian
Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa-Timja) ;
Bukti ..……………..
137
Bukti T.II.INT.2-3
:
NPWP
02.558.014.3-216.000
atas
nama
Koperasi Sawit Timur Jaya ; Bukti T.II.INT.2-4
:
Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya No.08/KTJ/IV/2007 tangal 08 Mei 2007 Perihal Pernyataan Penyerahan Lahan ;
Bukti T.II.INT.2-5
:
Surat
Bupati
Rokan
Hulu
No.525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 4.815 Ha. Di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T.II.INT.2-6
:
Akta
Perjanjian
Kerja
Sama
Untuk
Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 249 tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar, S.H. ; Bukti T.II.INT.2-7
:
Surat
Keputusan
Camat
No.Kpts.140/01/Pem/II/2008
Kepenuhan tanggal
12
Februari 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Peserta Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan ; Bukti T.II.INT.2-8
:
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/474 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KKPA Desa Kepenuhan Timur
Kecamatan
Kepenuhan
Kabupaten
Rokan Hulu ; Bukti ………………..
138
Bukti T.II.INT.2-9
:
Surat Keputusan Pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya No.12/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Blok Areal Berdasarkan Nama-Nama Kelompok Tani dan Pengurus Serta Calon Pemilik Kebun Plasma Pada Koperasi Sawit Timur Jaya ;
Bukti T.II.INT.2-10 :
Surat
Plt.
Camat
Kepenuhan
No.236/UM/C.KP/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Perihal Laporan Keberadaan SKRT dan SKGR an. SINOR. Dkk ; Bukti T.II.INT.2-11 :
Berita Acara Musyawarah Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA) tanggal 15 Desember
2012
tentang
Pembubaran
dan
Pembentukan Pengurus ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat
telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. USMAN LEO. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat Ketua RW. 007 Kelurahan Kepenuhan Tengah sejak tahun 2003 s/d 2013 ;
-
Bahwa benar saksi telah menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian antara H. Zulyadaini dengan Budiyanto ;
-
Bahwa setahu saksi, letak tanah tersebut adalah di RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi menyatakan pada saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini dengan menanam Kelapa Sawit ;
-
Bahwa ……………….
139
-
Bahwa pada saat saksi masih menjabat Ketua RW.007 Nogoi, pihak PT.Budi Murni Panca Jaya pernah melapor tentang kegiatannya diatas lahan tersebut ;
-
Bahwa setahu saksi, luas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah 300 Ha ;
-
Bahwa setahu saksi, PT.Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut dari H. Zulyadaini ;
-
Bahwa setahu saksi, Bukti T-2c yaitu Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2008 tidak pernah disosialisasikan ;
-
Bahwa sebelum saksi menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian
antara
H.
Zulyadaini
dengan
Budiyanto,
pihak
Kelurahan Kepenuhan Tengah telah melakukan kroscek di lapangan ; -
Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan lahan oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini ;
-
Bahwa saksi menyatakan benar ada Desa Kepenuhan Timur, karena Desa Kepenuhan Timur induknya adalah Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa setahu saksi, H. Zulyadaini memperoleh lahan tersebut dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah dan masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi menyatakan baru mengetahui dipersidangan ini bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini berada di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa ……………..
140
-
Bahwa saksi pernah turun ke lapangan pada tahun 2006 untuk menentukan Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa saksi tidak tahu tapal batas yang ditetapkan oleh Pemerintahan
Kabupaten
Rokan
Hulu
antara
Kelurahan
Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur ; -
Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 2006 Bupati Rokan Hulu pernah melakukan penanaman perdana diatas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya ;
-
Bahwa setahu saksi, luas lahan yang dibeli oleh H. Zulyadaini kepada masyarakat adalah 700 Ha ;
-
Bahwa setahu saksi, sebelum melakukan kegiatan diatas lahan seluas 300 Ha, PT. Budi Murni Panca Jaya telah melapor kepada saksi selaku Ketua RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Budi Murni Panca Jaya memiliki izin atau tidak dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan diatas lahan tersebut ;
-
Bahwa saksi baru tahu bahwa H. Zulyadaini telah menjual lahannya seluas 300 Ha kepada PT. Budi Murni Panca Jaya setelah terjadi keributan ;
2. B I K R I. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menyatakan telah menjabat Ketua RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah sejak 2003 s/d sekarang ;
-
Bahwa ……………….
141
-
Bahwa benar saksi telah menanda tangani Bukti P-11 yaitu Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014 ;
-
Bahwa benar saksi telah menanda tangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian pada tanggal 06 dan 27 November 2006 ;
-
Bahwa
benar
lahan
milik
saksi
juga
dijual
kepada
H. Zulyadaini ; -
Bahwa
saksi
tidak
tahu
bahwa
sebagian
lahan
milik
H. Zulyadaini telah dijual kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ; -
Bahwa saksi menyatakan letak lahan yang dijualnya kepada H. Zulyadaini berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa setahu saksi, sampai saat ini RT. 003 RW. 007 Nogoi masih berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi menyatakan tidak ikut mengurus Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut ke Kantor Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Kantor Camat Kepenuhan, tetapi hanya menanda tangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut ;
-
Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa pada tahun 2006 Bupati Rokan Hulu pernah melakukan penanaman perdana diatas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya ?
-
Bahwa saksi menyatakan, Surat Keterangan Ganti Rugi yang saksi tanda tangani adalah atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya sebanyak 147 SKGR dan atas nama H. Zulyadaini sebanyak 200 SKGR ;
-
Bahwa setahu saksi, lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini terletak di RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa ………………
142
-
Bahwa setahu saksi, lahan yang diperintahkan oleh Bupati Rokan Hulu untuk dikosongkan terletak di RT. 002 dan RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
3. S U P R I O N O. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi bekerja di PT. Budi Murni Panca Jaya sejak tahun 2008 s/d sekarang ;
-
Bahwa tugas saksi saat bekerja di PT. Budi Murni Panca Jaya adalah membersihkan serta menanam Kelapa Sawit ;
-
Bahwa setahu saksi, lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha ;
-
Bahwa saksi menerangkan letak lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi tidak tahu dari siapa lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya diperoleh ;
-
Bahwa saat saksi membersihkan dan menanam Kelapa Sawit diatas lahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun ;
-
Bahwa Kelapa Sawit yang saksi tanam tersebut sudah dipanen ;
-
Bahwa saksi menerangkan terjadinya gangguan dan pencurian buah Kelapa Sawit terjadi pada tahun 2012 ;
-
Bahwa setahu saksi, pihak yang dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh PT. Budi Murni Panca Jaya atas pencurian buah Kelapa Sawit tersebut adalah pihak PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa saksi menerangkan letak lahan milik PT. Agro Mitra Rokan adalah disebelah lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa ………………
143
-
Bahwa saksi menerangkan Bupati Rokan Hulu tidak pernah menerbitkan izin lain kepada PT. Budi Murni Panca Jaya setelah Rekomendasi Izin Prinsipnya dicabut pada tahun 2007 ;
-
Bahwa saksi menerangkan PT. Agro Mitra Rokan belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha ;
-
Bahwa saksi menyatakan Koperasi Sawit Timur Jaya telah memiliki Sertipikat Hak Milik untuk kebun plasma ;
4. ASWIN SUSANTO. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah sebagai Manejer di PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut dari H. Zulyadaini ;
-
Bahwa lahan tersebut ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2008 s/d 2009 ;
-
Bahwa saksi menyatakan benar pada saat penanaman tidak ada gangguan dari pihak lain, tetapi baru pada tahun 2012 terjadi pencurian buah Kelapa Sawit ;
-
Bahwa
lahan
yang
diperintahkan
oleh
Tergugat
untuk
dikosongkan adalah seluas 700 Ha ; -
Bahwa saksi menyatakan luas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah 300 Ha ;
-
Bahwa saksi menerangkan benar letak lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya bersebelahan dengan lahan milik PT. Agro Mita Rokan ;
-
Bahwa benar PT. Budi Murni Panca Jaya telah membayar PPB untuk tahun 2010 s/d 2013 ;
-
Bahwa ……………..
144
-
Bahwa setahu saksi, luas lahan milik H. Zulyadaini pada mulanya seluas 700 Ha, tetapi 300 Ha telah dijual kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa saksi menerangkan lahan milik H. Zulyadaini PT. Budi Murni Panca Jaya terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi menyatakan benar Rekomendasi Izin Prinsip kepada PT. Budi Murni Panca Jaya telah dicabut oleh Bupati Rokan Hulu pada tahun 2007 ;
-
Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya membeli lahan kepada H. Zulyadaini pada tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris dihadapan Notaris Nurhayati, SH. ;
-
Bahwa
saksi
menerangkan
PT.
Budi
Murni
Panca
Jaya
memperoleh Rekomendasi Izin Prinsip pada bulan April 2007 dan dicabut pada bulai Mei 2007 ; -
Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya telah menyatakan
keberatan secara tertulis kepada Bupati Rokan
Hulu atas Pencabutan Rekomendasi Izin Prinsip tersebut, tetapi Bupati Rokan Hulu tidak merespon keberatan tersebut ; -
Bahwa setahu saksi, tidak ada tindakan Bupati Rokan Hulu selama kurun waktu 2007 s/d 2013 tersebut, akan tetapi barulah pada bulan Desember 2013 diterbitkan objek sengketa tentang Pengosongan Lahan ; Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan
saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu :
1. AZHAR……………..
145
1. A Z H A R. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Kepenuhan Timur sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
-
Bahwa setahu saksi, objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Rokan Hulu kepada PT. Budi Murni Panca Jaya Perihal Perintah Pengosongan Lahan seluas 700 Ha ;
-
Bahwa setahu saksi, lahan tersebut terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa seingat saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah melapor kepada saksi yang menyatakan bahwa lahannya berada di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi ikut pada saat Tim Polda Riau turun ke lapangan ;
-
Bahwa setahu saksi, pihak PT. Budi Murni Panca Jaya juga ikut turun ke lapangan bersama Tim Polda Riau ;
-
Bahwa sebelum menjabat Kepala Desa Kepenuhan Timur, pekerjaan saksi adalah Sekretaris Koperasi Sawit Timur Jaya ;
-
Bahwa setahu saksi, benar ada kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan dilakukan pada tahun 2007, yang mana lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya dikelola oleh PT. Agro MItra Rokan ;
-
Bahwa setahu saksi, Koperasi Sawit Timur Jaya memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hulu ;
-
Bahwa saksi menerangkan pernah menerima Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa ………………
146
-
Bahwa saksi tidak tahu batas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya dengan lahan Koperasi Sawit Timur Jaya yang dikelola oleh PT. Agro Mitra Rokan karena data lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak ada di Kantor Kepala Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Surat Pernyataan Lurah Kepenuhan Tengah dan Kepala Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 ;
-
Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketua RT. 003 Kelurahan Kepenuhan Tengah yang bernama Bikri ;
-
Bahwa saksi menyatakan menerima surat tembusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hulu ;
-
Bahwa saksi tidak tahu ada pihak dari PT. Agro Mitra Rokan ditahan oleh pihak Kepolisian karena memanen buah sawit milik dari PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa saksi tidak tahu dari siapa PT. Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut ;
-
Bahwa saksi menerangkan luas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya adalah 4.200 Ha ;
-
Bahwa saksi menerangkan luas lahan yang telah dibuka dan ditanami seluas 850 Ha, sedangkan yang telah berbuah seluas 350 Ha ;
-
Bahwa setahu saksi, PT. Agro Mitra Rokan telah memiliki Izin Lokasi dari Bupati Rokan Hulu ;
-
Bahwa saksi menerangkan luas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya yang tercatat di Desa Kepenuhan Timur pada tahun 2008 adalah 850 Ha, Tahun 2013 bertambah 700 Ha ;
-
Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 H. Zulyadaini melakukan penyerobotan lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya yang sedang dikerjakan oleh PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa setahu saksi, Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak tercatat di Kantor Kepala Desa Kepenuhan Timur ;
2. BASRI……………..
147
2. B A S R I. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah Lurah Kepenuhan Tengah sejak tahun 2011 s/d sekarang ;
-
Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak tercatat di Kantor Lurah Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi menerangkan pada saat Tim Polda Riau turun ke lapangan, lokasi lahan terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa setahu saksi, lokasi lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya memang terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi menyatakan tidak tahu permasalahan antara PT. Budi Murni Panca Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa saksi menerangkan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya tidak
pernah
melapor
tentang
keberadaan
lahannya
di
Kelurahan Kepenuhan Tengah ; -
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr. Bikri (Ketua RT. 003 RW.007 Kelurahan Kepenuhan Tengah) ;
-
Bahwa saksi menerangkan Tim Polda Riau tidak pernah memperlihatkan hasil pemeriksaan di lapangan, tetapi mereka menyatakan bahwa lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi menyatakan pernah menerima Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa akan disosialisasikan tetapi mendapat protes dari masyarakat, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Rokan Hulu ;
-
Bahwa ……………….
148
-
Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Zulyadaini memiliki lahan di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa setahu saksi, Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak teregister atau terdaftar di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
-
Bahwa saksi menerangkan pernah ke lokasi lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya yang letaknya di Desa Kepenuhan Timur ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat,
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. D A R W I S. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah Koordinator Keamanan di PT. Agro Mitra Rokan sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
-
Bahwa benar ada perjanjian kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa setahu saksi, luas lahan Koperasi Sawit Timur Jaya yang kerja sama dengan PT. Agro Mitra Rokan adalah seluas 4.200 Ha ;
-
Bahwa saksi menerangkan yang membuat parit gajah diatas lahan tersebut adalah H. Zulyadaini bersama PT. Budi Murni Panca Jaya pada tahun 2008 ;
-
Bahwa saksi menyatakan memang tidak ada tindakan dari Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan atas pembuatan parit gajah tersebut oleh H. Zulyadaini dan PT. Budi Murni Panca Jaya untuk menghidari adu fisik di lapangan ;
-
Bahwa ………………
149
-
Bahwa saksi mengetahui tentang penanaman perdana yang dilakukan oleh Bupati Rokan Hulu bersama masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa setahu saksi, lahan yang baru ditanam adalah seluas ± 2.000 Ha ;
-
Bahwa saksi menyatakan alas hak Koperasi Sawit Timur Jaya adalah Izin Prinsip (IP) yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu ;
-
Bahwa saksi menyatakan pernah ikut turun ke lokasi bersama Tim Polda Riau untuk gelar perkara ;
-
Bahwa saksi tidak tahu isi Berita Acara atas gelar perkara yang dilakukan oleh Tim Polda Riau ;
2. A G U S T I A N. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan ;
-
Bahwa setahu saksi, pada saat kerja sama dilakukan antara Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan, lahan tersebut masih hutan belantara ;
-
Bahwa benar saksi yang ditunjuk sebagai pemborong untuk membersihkan lahan tersebut ;
-
Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat parit gajah diatas lahan tersebut ;
-
Bahwa setahu saksi, parit gajah diatas lahan tersebut terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi tidak tahu Sdr. H. Zulyadaini memiliki lahan di Desa Kepenuhan Timur ;
-
Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar PT. Budi Murni Panca Jaya ;
-
Bahwa ……………...
150
Menimbang,
bahwa
pihak
Penggugat,
pihak
Penggugat
Intervensi, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini
dan selanjutnya
mohon putusan ; Menimbang,
bahwa
segala
sesuatu
yang
terjadi
dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat
adalah sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : “Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember
2013
perihal:
Pengosongan
Lahan
di
Propinsi
Riau,
Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei Bilahbilah Jernih” Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Intervensi-1
tertanggal 04 Februari 2014 sedangkan dan
Tergugat
II
Intervensi-2
Tergugat II
mengajukan
eksepsi
sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
-
Bahwa ………………
151
-
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum
serta
tidak
berkualitas
mengajukan
gugatan
(tidak
mempunyai Legal Standing) ; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ketiga
(H.
ZULYADAINI)
dengan
kemauan
masuk pihak sendiri
ingin
mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya dengan mengajukan gugatan intervensi tertanggal 11 Februari 2014 ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Pihak Tergugat
telah mengajukan eksepsi sebagaimana
termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Maret 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi-1 dan
Tergugat II Intervensi-2 mengajukan
eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum
serta
tidak
berkualitas
mengajukan
gugatan
(tidak
mempunyai Legal Standing).; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Intervensi-1,
dan
Tergugat II
Tergugat II Intervensi-2 dibantah oleh Penggugat
dan Penggugat Intervensi dalam Repliknya tertanggal 25 Maret 2014; Menimbang, bahwa atas Replik
Penggugat dan Penggugat
Intervensi tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 03 April 2014 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1
sampai dengan P-194 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan Penggugat
Intervensi
mengajukan
bukti-bukti
surat
bertanda
P.Intervensi-1 sampai dengan P.Intervensi-202 dan tidak mengajukan saksi,
sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
dipersidangan.................
152
dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti
surat bertanda T-1
sampai dengan T-34 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II.INT.1-1 sampai dengan T.II.INT.1-13, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-buti surat bertanda T.II.INT.2-1 sampai dengan T.II.INT.2-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Intervensi-1
dan
Tergugat
II
Intervensi-2,
yang
Tergugat II
dibantah
oleh
Penggugat dan Penggugat Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa
Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan serta mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
Menimbang ..................
153
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action); Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat dan
Penggugat
Intervensi
kepentingan serta
mempunyai
Legal
Standing
atau
mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk
mengajukan gugatan a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari obyek sengketa aquo ( vide bukti P-185 ) yaitu Tergugat meminta Penggugat untuk menghentikan aktivitas diatas lahan seluas 700 ha di
Desa
Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan , Kabupaten Rokan Hulu dengan dasar Tergugat dalam suratnya nomor : 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 telah mencabut rekomendasi Persetujuan Prinsip Percadangan areal Perkebunan Sawit seluas 700 Ha di
Desa
Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan , Kabupaten Rokan Hulu dan diatas lahan tersebut juga telah dibebani Perizinan kepada PT. Agro Mitra Rokan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat
harus menghentikan aktivitasnya diatas lahan seluas
700 ha di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ; Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat seluas 300 (tiga ratus) hektar diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P-12 sampai dengan P-161) dan hal tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, S.H. (vide bukti P-181) ; Menimbang ..................
154
Menimbang, bahwa proses pengalihan hak antara Penggugat dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dilakukan oleh Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 24/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, SH (vide bukti P-182) ; Menimbang, bahwa terhadap lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kewajiban dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 (vide bukti P-175 s/d P-178) ; Menimbang, bahwa Bupati Rokan Hulu (Tergugat) pernah memberikan surat kepada Pengggugat Nomor: 525/PEM/2007/IV/35 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2007 (vide bukti P-183 dan T-17) ; Menimbang, bahwa Bupati Rokan Hulu (Tergugat) mencabut surat tersebut dengan surat nomor: 100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal: Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007
dengan alasan terdapat kekeliruan lokasi
yang Penggugat mohonkan berada di Desa Kepenuhan Timur (vide bukti T-18) ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keterangan
saksi
dipersidangan sdr Usman Leo selaku Ketua RW 007 dan Bikri selaku Ketua RT 003 RW 007 pada Kelurahan Kepenuhan Tengah yang menandatangani
surat-surat
keterangan
yang
berkaitan
dengan
penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini, menerangkan bahwa lahan milik H.Zulyadaini (Penggugat Intervensi) yang dahulu seluas 700 Ha terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
Menimbang ..................
155
Menimbang,
bahwa
alas
hak
lahan
milik
Penggugat
Intervensi dahulu seluas 700 Ha yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan masyarakat, dan sekarang lahan milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha berdasarkan 200 (dua ratus) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P.Intv-4 sampai dengan P.Intv-202) ; Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan lahan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) surat yang diterbitkan di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan bukti pembayaran pajak dari tahun 2010 s/d 2013 terhadap lahan seluas 700 Ha, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi memiliki hak keperdataan terhadap lahan yang disengketakan ; Menimbang, diatas
Majelis Hakim
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
hukum
berpendapat, oleh karena Penggugat dan
Penggugat Intervensi masih memiliki hak keperdataan terhadap lahan seluas 700 Ha sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa dan berdasarkan surat keputusan obyek sengketa aquo Penggugat dan Penguggat Intervensi diminta untuk menghentikan aktivitas diatas lahannya karena lahan yang dimaksud telah dibebani perizinan atas nama PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1), maka dengan demikian Penggugat dan Penggugat Intervensi terdapat kepentingan yang dirugikan ; Menimbang, bahwa dengan dihentikannya segala aktifitas terhadap lahan yang disengketakan berdasarkan obyek sengketa, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk
mengajukan...................
156
mengajukan gugatan karena terdapat kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat,
Tergugat II
Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Legal Standing
atau
kepentingan serta mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak ; Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
dan
memberi penilaian hukum terhadap pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain terpenuhinya unsur tenggang waktu dan unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan
apakah
obyek
sengketa
merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; Menimbang ..................
157
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Majelis
Hakim
baru
mengetahui perihal kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilii perkara a quo pada saat acara pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan
bertugas
dan
berwenang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang,
bahwa
kompetensi
absolut
suatu
badan
pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketanya ; Menimbang, bahwa kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun
1986
tentang
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
yang
menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku” Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
“Keputusan..................
158
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilaan Tata Usaha
Negara
termasuk
pula
ketentuan
yang
terdapat
dalam
ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ; Menimbang, bahwa akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga
pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ; Menimbang, bahwa dengan seksama gugatan
setelah Majelis Hakim mempelajari Penggugat dan Penggugat Intervensi,
jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi2, alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta sebagai berikut : Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat seluas 300 (tiga ratus) hektar diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dengan alas hak berupa Surat
Keterangan................
159
Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat atas nama Penggugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P-12 sampai dengan P-161) dan hal tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Nomor: 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, SH (vide bukti P-181) ; Menimbang, bahwa terhadap lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kewajiban dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 untuk lahan seluas 700 hektar (vide bukti P-175 s/d P-178) ; Menimbang,
bahwa
alas
hak
lahan
milik
Penggugat
Intervensi dahulu seluas 700 Ha yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan masyarakat, dan sekarang lahan milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha berdasarkan 200 (dua ratus) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Penggugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P.Intervensi-4 sampai dengan P. Intervensi-202) ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keterangan
saksi
dipersidangan sdr Usman Leo selaku Ketua RW 007 dan Bikri selaku Ketua
RT
003
pada
Kelurahan
Kepenuhan
Tengah
yang
menandatangani yang menandatangani surat – surat keterangan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, menerangkan bahwa lahan milik H.Zulyadaini (Penggugat Intervensi) yang dahulu seluas 700 Ha terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat Nomor: 100/Pem/2013/398 Perihal: Pengosongan Lahan tanggal 03 Desember 2013 (vide bukti P-185 dan T-3a) yang menjadi obyek sengketa oleh karena lahan yang dipersengketakan terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan telah dibebani perizinan atas nama PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) ;
Menimbang ..................
160
Menimbang, bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) berasal dari lahan milik Koperasi Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum
Of
Understanding)
No.
001/MOU/AMR-KTJ/VI/06
tanggal 10 Juni 2006 (vide bukti T.II.INT.1-13) ; Menimbang, bahwa penyerahan lahan seluas 4.815 Ha oleh Koperasi Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) berdasarkan Surat Pernyataan Lahan No. 08/KTJ/IV/2007 tanggal 08 Mei 2007 (vide bukti T-5 dan T.II.INT.2-4); Menimbang, bahwa Koperasi Sawit Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) diberikan izin rekomendasi berdasarkan surat Bupati Rokan
Hulu
Rekomendasi
dengan
surat
Persetujuan
nomor: Prinsip
525/Pem/2007/629
Perihal
Pencadangan Lahan Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 30 Nopember 2007 (vide bukti T-11 dan T.II.INT.2-5) ; Menimbang, bahwa Perizinan Perizinan yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu (Tergugat) kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1)
berdasarkan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu
Nomor:238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 (vide bukti T-12 dan T.II.INT.1-12) dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan Yang
Terletak....................
161
Terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti T-13 dan T.II.INT.1-8) serta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan berdasarkan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 (vide bukti T.II.INT.1-7) masing – masing seluas 4.250 hektar dan sampai dengan sekarang izin-izin tersebut belum ditingkatkan statusnya oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) baik Sertipikat Hak Guna Usaha untuk lahan perkebunan sawit
maupun
Sertipikat
Hak
Guna
bangunan
untuk
fasilitas
pabriknya dalam hal ini untuk membuktikan/mengetahui berapa luas lahan yang telah diperoleh Tergugat II Intervensi 1 ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Koperasi Sawit Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) selaku perpanjangan tangan dari masyarakat desa Kepenuhan Timur yang menyerahkan lahannya seluas
4.250
Ha
kepada
PT.
Agro
Mitra
Rokan
tidak
dapat
membuktikan lahan seluas 4.250 Ha, berasal dari mana, apakah berasal dari ganti rugi atau berasal dari izin tebang tebas, dan juga apakah lahan seluas 4.250 Ha benar-benar ada ; Menimbang,
bahwa
untuk
menentukan
status
hukum
kepemilikan atas tanah tersebut dan termasuk menentukan asal usul tanah dari Penggugat dan Penggugat Intervensi maupun Tergugat II Intervensi-2 dimana lahan tersebut merupakan tanah dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang sudah diganti rugi oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi ataukah memang milik PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi 1) yang berasal dari penyerahan lahan oleh Koperasi
Sawit
Timur
Jaya
(Tergugat
II
Intervensi-2)
selaku
perpanjangan tangan dari masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;
Menimbang ..................
162
Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum siapa sebenarnya pemilik yang sah lahan yang disengketakan, dengan demikian yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu oleh para pihak adalah tentang sengketa kepemilikan terhadap lahan yang disengketakan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut
Undang-Undang
ini
belum
diputus
oleh
Pengadilan
dilingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum” Menimbang, bahwa pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara
karena
Yurisprudensi
MARI,
dimana
sengketa
kepemilikan tanah kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Putusan Mahkamah Agung (No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 jo No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998) ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan yang mendasari
Penggugat dan Penggugat Intervensi dan dalil bantahan
Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang
dapat
diajukan
di
Pengadilan
Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; DALAM……………….
163
DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu pokok perkara yang menjadi subtansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan
Penggugat dan
Penggugat Intervensi tidak diterima, dimana Penggugat dan Penggugat Intervensi ada meminta permohonan penundaan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan
Penggugat dan Penggugat Intervensi
haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,maka kepada
Penggugat
dan Penggugat Intervensi
harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
107
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
Mengingat..................
164
Mengingat,
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1986
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-
undangan dan ketentuan hukum lainnya
yang berkaitan dengan
sengketa ini ; MENGADILI: DALAM PERMOHONAN : -
Menolak permohonan penundaan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi ;
DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intrervensi tidak diterima ;
-
Menghukum kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung
renteng
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp. 196.500,- (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 JUNI GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.,
2014
sebagai
oleh
kami
Hakim
Ketua
Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan untuk
tersebut
umum
diucapkan
pada
hari
dalam
RABU,
persidangan
tanggal
02
yang
JULI
terbuka
2014
oleh
Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.
HAKIM………………
165
HAKIM ANGGOTA ,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Dto
Dto
ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.
HAKIM ANGGOTA,
t tDto
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI,
Dto
A S W I R M A N, S.H.
166
Perincian Biaya Perkara : Adminsitrasi dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Materai
…………
Rp.
24.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
87.500,-
J u m l a h
…………
Rp.
196.500,-
(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)