PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N No. 43 / G / 2013 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : 1. PT.

BUDI MURNI PANCA JAYA, beralamat Jalan Sultan Syarif Qasim No.112 RT.04 RW.03 Kelurahan Rintis, Kecamatan

Lima

Puluh,

Kota

Pekanbaru,

dalam hal ini diwakili oleh BUDI HARTONO BUDYANTO,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Direktur Utama PT. Budi Murni Panca Jaya, berdasarkan

Akta Pendirian

PT. Budi Murni Panca Jaya Nomor 15 tanggal 15 Mei 1987

yang dibuat dihadapan Notaris

Singgih Susilo, S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Budi Murni Panca Jaya

Nomor 39 tanggal 31 Juli

2008 dihadapan Notaris H. Adrianto, S.H. selaku PPAT di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

Nomor

:

53/ASEGAR/KK/

XII/13 tanggal 05 Desember 2013, memberikan kuasa kepada : 1. ASWIN E. SIREGAR, S.H., M.H. 2. SIRAJUL MUNIR, S.H., M.H.

Keduanya................

2

Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASWIN E. SIREGAR, S.H. & REKAN, Jalan Yos Sudarso No.

02

Pekanbaru,

selanjutnya

disebut

sebagai………..................…......PENGGUGAT ; 2. H. ZULYADAINI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Kota Tengah RT. IV RW. II, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 149/SK-ABS/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, memberikan kuasa kepada : 1. ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H. 2. MARDIONO, S.H. 3. A Z M I, S.H. Ketiganya Pekerjaan Advokat

Kewarganegaraan Advokat/Penasehat Magang

pada

Kantor

Indonesia, Hukum

dan

Advokat

&

Penasehat Hukum ABU BAKAR SIDIK, S.H. M.H. & Paramitra, Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai............…PENGGUGAT INTERVENSI ; MELAWAN 1. BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Drs. MUNIF, M. Si. ……

3

1. Drs. MUNIF, M. Si. 2. HELFISKAR, S.H. 3. ASRIL, S.H. 4. HAMDANI, S.H., M.H. Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan

Hulu,

Organisasi

Kepala

Sekretariat

Bagian

Hukum

Daerah

dan

Kabupaten

Rokan Hulu, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

dan

Ham

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Rokan Hulu dan Kepala Sub Bagian Produk

Hukum Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKO-UM/911/2013 tanggal 16 Desember

2013,

selanjutnya

disebut

sebagai………………………..………TERGUGAT ; 2. PT. AGRO MITRA ROKAN, beralamat Jalan Ngaso No. 108 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili

oleh

Kewarganegaraan Direktur

Utama

berdasarkan

Hj.

KATRIANA

Indonesia, PT.

Agro

NUR,

Pekerjaan

Mitra

Rokan,

Akta Pendirian PT. Agro Mitra

Rokan Nomor 46 tanggal 14 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Akta

Pernyataan ............

4

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mitra Rokan Nomor 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti

Michaellia,

Kuasa

Khusus

HHP/II/2014

S.H., berdasarkan Surat Nomor

tanggal

:

4

04/SK.TUN-

Februari

2014,

memberikan kuasa kepada : 1. HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H. 2. BENI ARIANSYAH, S.H. Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm

HHP,

Jalan

Pekanbaru,

Tanjung

Datuk

No.

selanjutnya

27

disebut

sebagai………..TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; 3. KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA, beralamat Pasir Pandak, Desa Kepenuhan

Timur,

Kecamatan

Kepenuhan,

Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh

H.

ISKANDAR

AS,

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Sawit Timur

Jaya,

berdasarkan

Berita

Acara

Musyawarah Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA) Tentang Pembubaran dan Pembentukan

Pengurus

Desember

2012

kesatuan

melekat

yang

tertanggal merupakan

dengan

Akta

15 satu

Pendirian

Koperasi Sawit Timur Jaya Nomor 223 tanggal 25 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan

Notaris ...............

5

Notaris Okta Medius Yuswar, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006,

berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

:

Nomor

05/SK.TUN-HHP/II/2014

tanggal 4 Februari 2014, memberikan kuasa kepada : 1. HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H. 2. BENI ARIANSYAH, S.H. Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm

HHP,

Pekanbaru,

Jalan

Tanjung

Datuk

selanjutnya

No.

27

disebut

sebagai………....TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru

No.

A.43/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr.

tanggal

10 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

No. 43/PEN-PP/2013/PTUN-Pbr. tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

No. 43/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah membaca Putusan Sela No. 43/G/2013/PTUN-Pbr. masing-masing tanggal 04 Februari 2014 dan 25 Februari 2014 ; Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para pihak ;

TENTANG...............

6

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2014 dengan Register Perkara No.43/G/2013/ PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : -

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih (dibenarkan oleh Tergugat);

DASAR GUGATAN : 1.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan

kepentingan

Penggugat,

hal

ini

sesuai

dengan

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan

sengketa

Tata

Usaha

Negara

diajukan

kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat” 2.

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi

objek

gugatan

dalam

perkara

aquo

merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan ...............

7

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

yang

bersifat

konkret,

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 3.

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan penggugat sehingga gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : (1) Orang

atau

badan

hukum

perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar yang diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini dengan harga jual beli/ganti rugi/pengalihan hak atas tanah seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alas hak berupa Surat

Keterangan

Tanah/Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian

sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat sebagaimana Surat Perjanjian di

tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking

hadapan

Nurhayati

Sarjana

Hukum

Notaris/PPAT

No. 23/Leg/2007 ;

Bahwa ..............

8

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan (objek sengketa) oleh Tergugat juga telah menimbulan

kerugian

kepada

Penggugat

berupa

sulitnya

Penggugat memasarkan buah kelapa sawit Penggugat karena adanya penghadangan oleh Satpol PP Rokan Hulu dan juga telah terjadi penjarahan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat yang dibekingi oleh Satpol PP Rokan Hulu dan adanya isu yang berkembang

dimana kebun tersebut tidak berkekuatan hukum

sehubungan dengan keluarnya objek sengketa dimaksud ; 4.

Bahwa objek gugatan berupa Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan, Desember

2013

Penggugat diketahui

sedangkan

gugatan

pada

diajukan

tanggal 05 tanggal

06

Desember 2013, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang

dibenarkan oleh

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 5.

Bahwa

tindakan

Tergugat

yang

telah

mengeluarkan

Surat

Perintah Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013

perihal..............

9

perihal tentang Pengosongan Lahan (Objek Gugatan) adalah tidak sesuai dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan prosedur hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : a. “Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 6.

Bahwa PT. Budi Murni Panca Jaya didirikan pada tanggal 15 Mei 1987, berkedudukan di Pekanbaru, dimana anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 15 Mei 1987, Nomor 50 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH, Notaris di Pekanbaru, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02 Agustus 1988 Nomor C2-6694.HT.01.01.TH.88 anggaran dasar mana telah dirubah dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang sama tertanggal 11 Nopember 1992 Nomor 34 yang telah mendapat

pengesahan

dari

Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesiadengan Surat Keputusannya tanggal 22 Februari 1994 Nomor C2-3176.HT.01.04.TH.94,dan dirubah dengan akta yang dibuat oleh Tajib Raharjo, SH, dengan akta tertanggal 31 Mei 1999 Nomor 361 yang telah mendapat pengesahannya dari Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia

dengan

Surat

Keputusannya...............

10

Keputusannya

tertanggal

19

Nopember

1999

Nomor

C-19040.HT.01.01.TH.99 dan terakhir dirubah dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang sama tertanggal 23 Mei 2007 Nomor 113 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat penerimaan pemberitahuan

tanggal 13

Juni 2007 Nomor W4-HT.01.01-132 ; 7.

Bahwa perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris H. Adrianto, SH No. 39 tanggal 31 Juli 2008 dari Berita Acara Rapat PT. Budi Murni

Panca

Jaya,

yang

dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

H. Adrianto, SH terjadi perubahan kepengurusan dimana Budi Hartono Budyanto adalah selaku Direktur PT. Budi Murni Panca Jaya ; 8.

Bahwa Penggugat/PT. Budi Murni Panca Jaya telah memperoleh hak atas tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan Nurhayati Sarjana Hukum Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007 ;

9.

Bahwa perjanjian tersebut merupakan jual beli lahan untuk perkebunan seluas 500 (lima ratus) hektar yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih, akan tetapi saat ini yang baru selesaikan proses kepemilikan/penguasaannya oleh H. Zulyadaini adalah seluas 300 (tiga ratus) hektar atau 150 (seratus lima puluh) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian/Surat Keterangan Tanah yang masih-masing surat seluas 20.000 m2 (dua puluh

ribu..........

11

ribu meter persegi) sebagaimana perjanjian tersebut diatas ; 10. Bahwa harga jual beli/ganti rugi/pengalihan hak atas tanah seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyarlima ratus juta rupiah) ; 11. Bahwa untuk proses pengalihan hak antara H. Zulyandaini dengan Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat)

dibuatlah

Surat

Kuasa

Nomor

24/Leg/2007

tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan Nurhayati

Sarjana

Hukum

Notaris/PPAT,

dimana

pembeli

Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya diberi kuasa

untuk

menjual/menerima

ganti

rugi/mengalihkan/

memindahkan/mengoperkan/menyerahkan/melepaskan hak dan kepentingan kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan harga atau ganti rugi dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh penerima kuasa (Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya ; 12. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 melalui Surat Bupati Rokan Hulu (Tergugat) No. 525/PEM/2007/IV/35 pernah memberikan Persetujuan Prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) akan tetapi izin

tersebut

telah

dicabut

melalui

surat

Tergugat

No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dan tanpa adanya surat pemberitahuan tentang pemekaran Desa Kepenuhan

Tengah.................

12

Tengah dan Kepenuhan Timur (batas wilayah) yang selama ini berada di Desa Kepenuhan Tengah ; 13. Bahwa lahan perkebunan Penggugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah lahan atas pencadangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi lahan tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Ganti

Rugi

dengan

pihak

masyarakat

sebagaimana

Surat

Perjanjian tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di hadapan

Nurhayati

Sarjana

Hukum

Notaris/PPAT

No. 23/Leg/2007, berdasarkan atas 150 (seratus luma puluh) buah Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi dengan

luas

tanah/lahan

seluas

300

(tiga

ratus)

hektar

sebagaimana tersebut diatas ; 14. Bahwa akan tetapi alangkah kagetnya Penggugat pada tanggal 03 Desember 2013 melalui Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan Lahan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu,

Kecamatan

Kepenuhan,

Kelurahan/Desa

Kepenuhan

Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih, dimana Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam tehitung sejak Penggugat menerima surat ini (objek sengketa) ; 15. Bahwa surat perintah untuk pengosongan suatu lahan bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Bupati, akan tetapi perintah

pengosongan

lahan

(eksekusi)

adalah

merupakan

kewenangan Badan Peradilan Umum setelah melalui gugatan di peradilan umum yang dimohonkan oleh pihak yang bersangkutan

sebagaimana..............

13

sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun

2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman

yang

menyebutkan “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata

dilakukan

oleh

juru

sita

dipimpin

oleh

Ketua

Pengadilan” ; 16. Bahwa dari segi prosedur dan substansi Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal tentang Pengosongan Lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial, karena Penggugat memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan masyarakat (jual beli), dengan kata lain sudah ada alas hak yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Tergugat tidak dapat begitu saja melakukan perintah pengosongan (eksekusi) terhadap

lahan

Penggugat

dan

menghentikan

seluruh

kegiatan/aktivitas di atas lahan dimaksud tanpa adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) tentang pembatalan terhadap alas hak yang telah Penggugat miliki tersebut,apalagi dengan alasan bahwa di atas lahan Penggugat tersebut juga sudah diberikan perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan ; 17. Bahwa quadnon di atas lahan milik Penggugat tersebut menurut Tergugat sudah dibebani perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan sebagaimana Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan tersebut tentunya alas hak yang dimiliki Penggugat harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan yang dimohonkan oleh PT. Agro Mitra Rokan ; Bahwa................

14

18. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan karena diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : (a)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok

masyarakat

atau

mendiskriminasikan

warga

negara dan/atau golongan masyarakat lain ; 19. Bahwa selain hal diatas, tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Perintah Pengosongan Lahan juga tidak sesuai dengan Asas-asas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : (1) Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggara Negara yang terdiri dari : a.

Asas kepestian hukum;

b.

Asas Tertib penyelenggaraan Negara

c. Asas..................

15

c.

Asas kepentingan umum;

d.

Asas keterbukaan;

e.

Asas proporsionalitas;

f.

Asas profesionalitas;

g.

Asas Akuntabilitas;

h.

Asas efisiensi dan

i.

Asas efektivitas;

20. Bahwa keluarnya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara

Tergugat

dengan

PT.

Agro

Mitra

Rokan,

sehingga

perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas ; -

Asas kepastian hukum Bahwa

asas

peraturan

kepastian

hukum

perundang-undangan,

mengutamakan kepatutan

dan

landasan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, akan tetapi tindakan

Tergugat

jelas-jelas

telah

melanggar

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan keputusan yang

bukan merupakan kewenangannya

dan

bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

-

Azas…………..

16

-

Asas tertib penyelenggara negara Bahwa asas tertib penyelenggaraan

negara berlandaskan

kepada keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, akan tetapi tindakan Tergugat

jelas-jelas

telah

mengacaukan

adminitrasi

pemerintahan di Rokan Hulu terutama investasi di bidang perkebunan, dimana alasan keluarnya objek sengketa diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, yang selama ini tidak pernah memiliki izin

sebagaimana

dimaksud

Surat

Tergugat

No.100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2003 (objek sengketa) ; -

Asas profesionalitas Bahwa asas profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapi tindakan Tergugat jelasjelas terbukti tidak professional dalam mengeluarkan objek sengketa karena keluarnya objek sengketa tidak didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, akan tetapi objek sengketa dikeluarkan

demi

kepentingan

golongan

tertentu

yaitu

PT. Agro Mitra Rokan, yang menurut Tergugat telah memiliki izin di atas lahan Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan

masyarakat

(H.

Zulyadaini)

sebagaimana

Surat

Perjanjian tertanggal 11 April 2007 yang telah diwaarmerking di

hadapan

Nurhayati

Sarjana

Hukum

Notaris/PPAT

No. 23/Leg/2007 yang jelas-jelas bukan merupakan lahan pencadangan Pemerintan Rokan Hulu ;

Permohonan..............

17

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan 21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. 22. Bahwa inti dari Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang Pengosongan

Lahan

tersebut

adalah

menghentikan

seluruh

aktivitas di atas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat (objek sengketa) jelas-jelas telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat melakukan pemanenan dan pemasaran terhadap kebun kelapa sawit milik Penggugat yang telah Penggugat peroleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materil ;

DALAM .................

18

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN 

Mengabulkan pelaksanaan

permohonan Surat

Perintah

Penggugat Bupati

tentang Rokan

penundaan Hulu

Nomor

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-bilah Jernih ; 

Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan

Surat

Perintah

Bupati

Rokan

Hulu

Nomor

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht van gewidsje) ; DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398

tanggal

03

Desember

2013

Perihal

Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei. Bilah-Bilah Jernih ;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang ................

19

Menimbang, bahwa pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini telah masuk Surat Permohonan Sdr. H. ZULYADAINI tanggal 16 Desember 2013 untuk diikutsertakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini. Surat Permohonan Sdr. H. ZULYADAINI tersebut

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2013 dengan Register Perkara No.43/G/2013/PTUN-Pbr/INTV ; Menimbang, Sdr. H. ZULYADAINI

bahwa

atas

Surat

Permohonan

untuk diikutsertakan sebagai Penggugat

Intervensi dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 04 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1.

Mengabulkan

Permohonan

Intervensi

dari

H. ZULYADAINI

tersebut ; 2.

Menetapkan Pemohon Intervensi H. ZULYADAINI sebagai pihak Penggugat Intervensi ;

3.

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya

tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2014

dengan

Register

Perkara

No.43/G/2013/PTUN-Pbr/INTV.

mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan ……………

20

“Gugatan

sengketa

Tata

Usaha

Negara

diajukan

kepada

Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”. 2.

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi

objek

Gugatan

dalam

Perkara

Aquo

merupakan

Keputusan tata usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Intervensi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha

Negara

yang

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”. 3.

Bahwa objek Gugatan berupa Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013 /398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan, yang baru diketahui Penggugat Intervensi pada tanggal 04 Desember 2013 sedangkan Gugatan diajukan tanggal 16 Desember 2013, sehingga sangatlah beralasan hukum jika

Gugatan Penggugat

Intervensi

dapat diterima

untuk

diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan …………….

21

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 4.

Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat Intervensi sehingga Gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “(1)

Orang

atau

Badan

hukum

Perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Uasaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. 5.

Bahwa atas terbitnya objek perkara aquo sangat merugikan Penggugat Intervensi dikarenakan Penggugat Intervensi adalah Pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

6.

Bahwa tanah hak milik Penggugat Intervensi berada dalam satu hamparan dan bersempadanan langsung dengan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat), dikarenakan pada mulanya Penggugat Intervensi memiliki tanah dengan luas 700 Ha, namun pada Tahun 2007 telah dijual sebagian kepada Penggugat seluas

300 Ha sehingga pada saat ini Penggugat

Intervensi hanya memiliki tanah seluas 400 Ha ;

7. Bahwa.....................

22

7.

Bahwa tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya hanyalah seluas 300 Ha yang diperoleh dengan cara membeli kepada Penggugat

Intervensi

berdasarkan

perjanjian

yang

dibuat

dihadapan Notaris Nurhayati, SH pada tanggal 11 April 2007 (Vide Bukti) ; 8.

Bahwa tanah hak milik Penggugat Intervensi seluas

400 Ha

diperoleh dan dikuasai atas jual beli yang sah dengan masyarakat tempatan

berdasarkan

200

buah

Surat

Keterangan

Ganti

Kerugian (SKGR) yaitu : 1.

Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/230/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 325/595/ SKGR/TNG/2006 ;

2.

Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg.No.595/229/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.321/595/SKGR/TNG/2006 ;

3.


4.

Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/221/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.329/595/SKGR/TNG/2006 ;

5.


6. Surat………………

23

6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13. Surat………………..

24

13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20. Surat…………..

25

20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27. Surat…………….

26

27.

Surat

Keterangan

Riwayat

TanahNo.594/TNG/273/IX/

2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/646/SKRT/TNG/2006 ; 28.


29.


30.


31.


32. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/269/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.284/595/SKGR/TNG/2006 ; 33. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/268/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.285/595/SKGR/TNG/2006 ;

34. Surat ……………..

27

34. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/238/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.277/595/SKGR/TNG/2006 ; 35. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/241/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.274/595/SKGR/TNG/2006 ; 36. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/258/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.295/595/SKGR/TNG/2006 ; 37. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/262/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.291/595/SKGR/TNG/2006 ; 38. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/244/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.271/595/SKGR/TNG/2006 ; 39. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/243/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.272/595/SKGR/TNG/2006 ; 40. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/259/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.294/595/SKGR/TNG/2006 ;

41. Surat…………….

28

41. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/263/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.290/595/SKGR/TNG/2006 ; 42. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/216/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.343/595/SKGR/TNG/2006 ; 43. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/295/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/647/SKRT/TNG/2006 ; 44. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/296/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/634/SKRT/TNG/2006 ; 45. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/297/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/633/SKRT/TNG/2006 ; 46. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/298/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/648/SKRT/TNG/2006 ; 47. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/299/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/641/SKRT/TNG/2006 ; 48. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/300/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/694/SKRT/TNG/2006 ; 49. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/301/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/638/SKRT/TNG/2006 ;

50. Surat…………….

29

50. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/302/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/637/SKRT/TNG/2006 ; 51. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/303/IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No.594/642/SKRT/TNG/2006 ; 52. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/235/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.280/595/SKGR/TNG/2006 ; 53. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/267/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.286/595/SKGR/TNG/2006 ; 54. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/255/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.298/595/SKGR/TNG/2006 ; 55.

Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/253/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 299/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006;

56. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/256/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No:.297/595/SKGR/TNG/2006 ;

57. Surat…………….

30

57. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/238/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No. 211/595/SKGR/TNG/2006 ; 58. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/239/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.276/595/SKGR/TNG/2006 ; 59. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/146/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.244/595/SKGR/TNG/2006 ; 60. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/148/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.245/595/SKGR/TNG/2006 ; 61. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/242/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.273/595/SKGR/TNG/2006 ; 62. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/245/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.270/595/SKGR/TNG/2006 ; 63. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/246/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.269/595/SKGR/TNG/2006 ;

64. Surat…………….

31


71. Surat…………….

32

71. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/113 SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.091/595/SKGR/TNG/2006 ; 72. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/114/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.094/595/SKGR/TNG/2006 ; 73. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/115/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.222/595/SKGR/TNG/2006 ; 74. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/116/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.221/595/SKGR/TNG/2006 ; 75. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/103/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.183/595/SKGR/TNG/2006 ; 76. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/104/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.144/595/SKGR/TNG/2006 ; 77. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/106/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.095/595/SKGR/TNG/2006 ;

78. Surat…………….

33


85. Surat…………….

34


92. Surat…………….

35


99. Surat…………….

36


106. Surat…………….

37


113. Surat…………….

38


120. Surat…………….

39

120. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/55/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.200/595/SKGR/TNG/2006 ; 121. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/56/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.206/595/SKGR/TNG/2006 ; 122. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/57/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.207/595/SKGR/TNG/2006 ; 123. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/58/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.205/595/SKGR/TNG/2006 ; 124. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/59/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No. 202/595/SKGR/TNG/2006 ; 125. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/60/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.100/595/SKGR/TNG/2006 ; 126. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/62/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.98/595/SKGR/TNG/2006 ;

127. Surat…………….

40


134. Surat…………….

41


141. Surat…………….

42


148. Surat…………….

43


155. Surat…………….

44


162. Surat…………….

45


169. Surat…………….

46


176. Surat…………….

47


183. Surat…………….

48

183. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/329/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No./595/SKGR/TNG/2006 ; 184. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/330/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.398/595/SKGR/TNG/2006 ; 185. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/332/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.400/595/SKGR/TNG/2006 ; 186. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/333/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.401/595/SKGR/TNG/2006 ; 187. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/334/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.402/595/SKGR/TNG/2006 ; 188. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/335/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.403/595/SKGR/TNG/2006 ; 189. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/336/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.404/595/SKGR/TNG/2006 ;

190. Surat…………….

49

190. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/337/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.405/595/SKGR/TNG/2006 ; 191. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/338/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.406/595/SKGR/TNG/2006 ; 192. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/339/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.407/595/SKGR/TNG/2006 ; 193. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/41/ SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.118/595/SKGR/TNG/2006 ; 194. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/203/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.347/595/SKGR/TNG/2006 ; 195. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/204/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.346/595/SKGR/TNG/2006 ; 196. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/240/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.379/595/SKGR/TNG/2006 ;

197. Surat…………….

50

197. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/278/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.383/595/SKGR/TNG/2006 ; 198. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/325/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.394/595/SKGR/TNG/2006 ; 199. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/331/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.399/595/SKGR/TNG/2006 ; 200. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No.595/364/SKGR/ TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No.408/595/SKGR/TNG/2006 ; 9.

Bahwa tanah Hak Milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha sejak dibeli tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat Intervensi dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ;

10. Bahwa objek perkara Aquo adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan Seluas 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya, sangat merugikan Penggugat Intervensi dikarenakan secara hukum Penggugat hanya memiliki Lahan seluas 300 Ha, sedangkan sisanya seluas 400 Ha adalah milik Penggugat Intervensi ;

11. Bahwa...............

51

11. Bahwa tindakan tergugat yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentang pengosongan lahan (Objek Gugatan) adalah tidak sesuai dan/atau

melanggar

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan prosedur hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik” . 12. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 melalui Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan, Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat

yang berimbas kepada

Penggugat Intervensi untuk menghentikan seluruh aktivitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat ini (objek sengketa) ; 13. Bahwa perintah untuk pengosongan suatu lahan bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Bupati, akan tetapi perintah Pengosongan lahan adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di Pengadilan ;

14. Bahwa………………

52

14. Bahwa dari segi prosedur dan substansi Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial, karena Penggugat Intervensi memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan Masyarakat (Jual Beli), dengan kata lain sudah ada alas hak yang sah menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga Tergugat tidak dapat begitu saja melakukan perintah pengosongan terhadap lahan

Penggugat

Intervensi

dan

menghentikan

seluruh

kegiatan/aktivitas diatas lahan yang dimaksud ; 15. Bahwa Quadnon diatas lahan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut menurut Tergugat sudah dibebani perizinan oleh Tergugat atas nama PT. Agro Mitra Rokan” sebagaimana Surat

Perintah

Bupati

Rokan

Hulu

No.100/Pem/2013/398

tanggal 03 Desember 2013 Perihal tentang Pengosongan Lahan tersebut

tentunya

alas

hak

yang

dimiliki

Penggugat

dan

Penggugat Intervensi harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu Putusan Pengadilan ; 16. Bahwa selain hal diatas, tindakan Hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan Lahan juga tidak sesuai

dengan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan

Yang

Baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

17. Bahwa……………….

53

17. Bahwa keluarnya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan

Lahan

karena

diduga

adanya

kolusi

dan

kepentingan bisnis antara Tergugat dengan PT. Agro Mitra Rokan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas serta Asas Akuntabilitas ; -

Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan

landasan

Peraturan

Perundang-undangan,

Kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -

Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu Asas yang menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara.

-

Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

-

Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur, dan

tidak

diskriminatif

tentang

Penyelenggaraan

Negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan Dan Rahasia Negara.

-

Asas…………….

54

-

Asas

Proporsionalitas

keseimbangan

antara

yaitu hak

Asas dan

yang

mengutamakan

kewajiban

Penyelenggara

Negara. -

Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan

kode

etik

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. -

Asal Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan

Tertinggi

Negara

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan. 18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

(4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak

yang

mengakibatkan

kepentingan

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

19. Bahwa......................

55

19. Bahwa inti dari Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Tentang Pengosongan

Lahan

tersebut

adalah

menghentikan

seluruh

aktivitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak Penggugat menerima surat (objek sengketa) jelas-jelas telah sangat

merugikan

kepentingan

penggugat

dan

Penggugat

Intervensi, dimana penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat melakukan pemanenan terhadap kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Penguggat Intervensi yang telah diperoleh dari jual beli dengan masyarakat berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat dan Penggugat Intervensi baik kerugian moril maupun kerugian materil ; DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN 

Mengabulkan

permohonan

Penggugat

Intervensi

tentang

penundaan pelaksanaan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/ 398 Tanggal 03 Desember 2013 perihal perintah pengosongan lahan ; 

Memerintahkan

Tergugat

untuk

menunda

atau

menangguhkan pelaksanaan Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht van gewisje) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan

Gugatan

Penggugat

Intervensi

untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan…………….

56

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Perintah Pengosongan Lahan ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tata usaha negara ini ; Menimbang,

bahwa

terhadap

Perkara

No.43/G/2013/

PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga yaitu Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya masing-masing tertanggal 04 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2014 dengan Register Perkara No.43/G/2013/PTUNPbr/INTV ; Menimbang,

bahwa

atas

permohonan

Direktur

Utama

PT. Agro Mitra Rokan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1. Mengabulkan

Permohonan

Intervensi

dari

PT. AGRO MITRA

ROKAN tersebut ; 2. Menetapkan Pemohon Intervensi PT. AGRO MITRA ROKAN sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1; 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa atas permohonan Koperasi Sawit Timur Jaya tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.43/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI……………..

57

MENGADILI: 1. Mengabulkan

Permohonan

Intervensi

dari

KOPERASI SAWIT

TIMUR JAYA tersebut ; 2. Menetapkan Pemohon Intervensi KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 ; 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI : 

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SERTA TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING) 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat; 2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan seluas 300 Ha yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dengan H. Zulyadaini berdasarkan Perjanjian Nomor 11 April 2007 dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. ; 3. Bahwa semestinya Penggugat sebelum melaksanakan transaksi jual beli dengan H. Zulyadaini dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. harus terlebih dahulu mengetahui fakta di lapangan terhadap letak lokasi lahan serta

keabsahan

Surat

Keterangan

Tanah/Surat

Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini tersebut ; 4. Bahwa ..................

58

4. Bahwa tersebut

sepengetahuan dalam

Tergugat,

Surat

lahan

Keterangan

sebagaimana Tanah/Surat

Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini diterbitkan oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini adalah cacat juridis ; 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan seluas 300 Ha yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dengan H. Zulyadaini berdasarkan Perjanjian Nomor 11 April 2007 dihadapan Notaris/PPAT Nurhayati, S.H. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa : Ayat (1)

: Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya keluarga

merupakan

bersama-sama

satu hanya

diperbolehkan

menguasai

tanah

pertanian,

milik

atau

baik

sendiri

kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

Ayat (2)…………….

59

Ayat (2)

: Dengan

memperhatikan

jumlah

penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya,

maka

dimaksud

luas

dalam

maksimum

ayat

(1)

yang

pasal

ini

ditetapkan seluas 20 (dua puluh) hektar. Maka lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar yang diperoleh Penggugat

dari

jual

beli

dengan

H.

Zulyadaini

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor

56

Tahun

1960

tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian. 6. Bahwa Tergugat

Penggugat pernah

dalam

gugatannya

memberikan

menyatakan

Persetujuan

Prinsip

No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi Persetujuan Prinsip atas nama Penggugat tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21

Mei

2007

Perihal

Pencabutan

Surat

Nomor

525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 ; 7. Bahwa

adapun

alasan

Tergugat

mencabut

Surat

No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah antara lain sebagaimana telah diuraikan dalam point 4 diatas ;

8. Bahwa........................

60

8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21

Mei

2007

Perihal

Pencabutan

Surat

Nomor

525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya hukum; 9. Bahwa dengan sikap diamnya Penggugat terbitnya Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei

2007

Perihal

525/Pem/2007/IV/35

Pencabutan tanggal

26

Surat

Nomor

April 2007,

maka

secara hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai Legal Standing) dalam perkara ini ; II.

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pokok perkara ini ;

2.

Bahwa

Tergugat

menolak

seluruh

dalil-dalil

gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; 3.

Bahwa dalil serta alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 point 12 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007

Perihal .................

61

Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu

kepada

Penggugat

dan

tanpa

adanya

surat

pemberitahuan tentang pemekaran Desa Kepenuhan Tengah dan Kepenuhan Timur (batas wilayah) yang selama ini berada di Desa Kepenuhan Tengah adalah alasan yang tidak benar karena jika Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat dapat melakukan upaya hukum, akan tetapi upaya hukum tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini ; 4.

Bahwa

Tergugat

No.100/PEM/2008/476

dalam tanggal

menerbitkan 21

Mei

2007

Surat Perihal

Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 telah memperhatikan antara lain Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2006 ; 5.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 point 14, 15, 16 17, 18, 19 dan 20,

karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor :

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo) telah sesuai dengan

prosedur

dan

menurut

ketentuan

perundang-

undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik dan keresahan serta gangguan keamanan di lapangan ;

6. Bahwa…………………

62

6.

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, jauh sebelumnya Tergugat telah melakukan peringatanperingatan antara lain melalui Camat Kepenuhan dengan Surat

Edaran

Nomor

490/ST/V/2008

yang

melarang

kelompok (badan hukum maupun perseorangan) menggarap areal/lahan sebagaimana objek sengketa a quo, namun Penggugat tetap melakukan kegiatan, tanpa mengindahkan larangan sebagaimana dalam surat edaran tersebut ; 7.

Bahwa

oleh

karena

penerbitan

Surat

Nomor

:

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo)

telah melalui

prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikwalifisir telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf

a dan b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

yakni

penyelenggara

Asas Negara

Kepastian dan

Asas

Hukum,

Asas

Tertib

Proposionalitas

sesuai

dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 8.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada halaman 9 point 21 dan halaman 10 Point 22 yakni Permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Objek Sengketa, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; 9. Bahwa…………………

63

9.

Bahwa adapun bunyi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut : “ayat (1) :

Gugatan

tidak

menunda

dilaksanakannya

atau

Keputusan

menghalangi Badan

atau

Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; “ayat (2) :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

ayat (3)

:

Permohonan

sebagaimana

yang

dimaksud

dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya” ayat (4)

:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan

yang

mengakibatkan

mendesak kepentingan

yang penggugat

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

dalam

rangka

pembangunan

mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

10. Bahwa ……………….

64

10. Bahwa apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya sebagaimana

yang

dimohonkan

Penggugat,

akan

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan ; 11. Bahwa

lagi

pula

Permohonan

Penetapan

Penundaan

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa sudah tidak efektif lagi karena apa yang diperintahkan Tergugat kepada Penggugat agar menghentikan seluruh aktifitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam (sebagaimana tersebut pada alinea kedua dalam objek sengketa) tidak pernah dipatuhi serta diindahkan oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat masih melakukan aktifitas diatas lahan tersebut ; 12. Bahwa oleh karena alasan Penggugat tentang Permohonan Penetapan

Penundaan

Pelaksanaan

lebih

lanjut

objek

sengketa a quo sudah tidak efektif lagi maka dengan serta merta sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum pula Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

untuk

menolak

serta

mengenyampingkan

Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa a quo tersebut ; Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan diatas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM……………….

65

I.

DALAM PENUNDAAN : -

II.

Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI (Ten Exceptie) : 

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE 1. Bahwa Penggugat Intervensi telah keliru menjadikan Surat

Bupati

Rokan

Hulu

(Tergugat)

Nomor

100/Pem/2013/398 tanggal 03 desember 2013 perihal Pengosongan Lahan, sebagai objek sengketa dalam sengketa ini, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor

51

Tahun

2009

Tentang

perubahan kedua atas Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan “Surat keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, indvidual dan final yang menimbulkan akibat Hukum seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

2. Bahwa………………..

66

2. Bahwa objek sengketa perkara A quo hanyalah bersifat surat yang tidak bisa berdiri sendiri karena masih memerlukan penyelesaian antara kedua belah pihak (PT. Budi Murni Panca Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan) ; 3. Terbitnya

objek

menetralisir

sengketa

permasalahan

perkara yang

A

quo

terjadi

untuk karena

penggugat belum memiliki Legalitas/keabsahan untuk sebuah pengelolaan perkebunan dilahan objek sengketa perkara A quo, dan juga agar kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Tergugat). Oleh sebab itu secara hukum objek sengketa dapat dikategorikan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara karena masih memerlukan beberapa tahapan fasilitasi baik antara kedua belah pihak yang bersengketa maupun koordinasi dengan instansi terkait. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.” ; 4. Bahwa oleh karena objek sengketa A quo tersebut belum memenuhi unsur formal sebagai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara Yuridis Pengajuan Gugatan tersebut masih Premature ;



PENGGUGAT…………………

67



PENGGUGAT

INTERVENSI

KEPENTINGAN

TIDAK

SERTA

TIDAK

MEMPUNYAI BERKUALITAS

MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) 1.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;

2.

Bahwa

dalam

gugatan

Penggugat

Intervensi

pada

halaman ketiga point 5 secara jelas menjelaskan bahwa Penggugat Intervensi selaku pemilik lahan seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa : Ayat (1)

: Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama

hanya

diperbolehkan

menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini. Ayat (2)

: Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan seluas 20 (dua puluh) hektar.

Lahan…………….

68

Lahan Penggugat Intervensi seluas 400 (empat ratus) hektar yang didasarkan pada 200 (dua ratus) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dinyatakan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya diduga dalam penerbitannya tidak melalui mekanisme/prosedur yang resmi karena sulit dibuktikan kebenarannya dalam register di Kecamatan Kepenuhan maupun di Kelurahan Kepenuhan Tengah, dan juga kepemilikan tanah tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor

56

Tahun

1960

tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian. 3.

Bahwa sepengetahuan Tergugat, lahan sebagaimana tersebut

dalam

Surat

Keterangan

Tanah

/

Surat

Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat Keterangan Tanah / Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini

(Penggugat

Intervensi)

diterbitkan

oleh

Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah / Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) adalah cacat juridis ; 4.

Bahwa adapun alasan Tergugat menerbitkan objek perkara Aquo Surat Desember 2013

No.100/Pem/2013/398 tanggal 3

Perihal Pengosongan Lahan. Terbitnya

objek perkara tersebut untuk menghindari bentrok fisik ditengah-tengah masyarakat dengan demikian bagi yang

melanggar...............

69

melanggar akan dilakukan tindakan hukum sampai adanya

penyelesaian

permasalahan

tersebut,

serta

dengan merujuk atau dihubungkan dengan surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha An. PT. Budi Murni Panca Jaya, maka PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) dan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) tidak lagi memiliki perizinan untuk melakukan usaha di lahan sebagaimana objek perkara a quo ; 5.

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Surat

Bupati

Rokan

Hulu

No.100/PEM/2008/476

tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat dan Penggugat Intervensi sama sekali tidak melakukan upaya hukum ; 6.

Bahwa dengan sikap diamnya Penggugat dan Penggugat Intervensi terhadap terbitnya Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat Intervensi Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai Legal Standing) dalam perkara ini ; 7. Bahwa……………….

70

7.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 antara pemegang izin prinsip in casu Koperasi Sawit Timur Jaya Melalui Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 30 Nopember 2007, telah melakukan Kerjasama ( Memorandum Of Understanding)

pengelolaan lahan

dengan

untuk

PT.

Agro

Mitra

Rokan,

melakukan

pekerjaan pengelolaan lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya untuk dikembangkan menjadi kebun kelapa sawit ; 8.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007

dilanjutkan

Perjanjian Kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan

pengelolaaan

kebun

kelapa

sawit

di

Desa

Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dibuat di hadapan Notaris Okta Medius Yuswar, SH. ; 9.

Bahwa jauh sebelum dibuatkannya akta perjanjian juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten, antara lain dengan surat-surat sebagai berikut : a.

Surat

Penyerahan

pembukaan lahan beserta

dan

untuk

perkebunan dari Masyarakat

Pemerintahan

Kecamatan

Pernyataan

Desa

Kepenuhan

Kepenuhan

Kabupaten

Rokan

Timur Hulu

berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat desa yang diadakan pada tanggal 20 Juli 2005,

kepada

PT.

Agro

Mitra

Rokan

untuk

mengelola lahan/tanah ; b. Surat………………

71

b.

Surat Kepala Desa Kepenuhan Timur Nomor : 541/39/PMD/2006, Tertanggal 15 Agustus 2006, perihal

Rekomendasi Izin Pembangunan Kebun

Kelapa Sawit Pola KKPA yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan ; c.

Surat Pernyataan Koperasi Timur Jaya Nomor : 08/KTJ/IV/2007,

Tanggal

08

Mei

2007,

Hal

Pernyataan Penyerahan Lahan kepada PT. Agro Mitra Roakan

yang

di

tandatangani

oleh pengurus

Koperasi Timur Jaya yang diketahui oleh Camat Kepenuhan serta Kepala Desa Kepenuhan Timur ; d.

Surat Kepala Desa Kepenuhan Timur, Nomor : 140/124/Pem/VI/2007, Tertanggal, 20 Juni 2007, Perihal Rekomendasi Kepada Kopsa-Timja untuk Pengurusan di Desa Kepenuhan Timur ;

e.

Surat

Camat

Kepenuhan

525/872/PMD/2006, 2006,

Perihal

Tertanggal

Rekomendasi

Nomor 27

:

September

Izin

Prinsip

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu, surat tersebut direkomendasikan kepada PT. Agro Mitra Rokan untuk

Prmbangunan Kebun Kelapa

Sawit Pola

KKPA ; f.

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Rokan

Hulu,

Nomor

:

505/BUP/0434/IV/2008, Tertanggal 29 April 2008 Perihal

Rekomendasi

Kesesuaian

Lahan

untuk

Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan ;

g. Pertimbangan………………

72

g.

Pertimbangan

Teknis

Tata

Guna

Tanah

untuk

Permohonan Izin Lokasi Berdasarkan Keputusan KA BPN

Nomor

:

2

Tahun

1999,

Nomor

01/PTTGT/IV/2008, Tertanggal 23 Oktober 2007, untuk Bahan Pertimbangan

Penerbitan SK Izin

Lokasi ; h.

Laporan

Pemeriksaan

Pertimbangan

Lapangan

Pengaturan

Penataan

Penyusunan Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01/DI/P3/IV/2008, Tertanggal 18 Maret 2008,

yang ditujukan kepada Pemohon PT. Agro

Mitra Rokan ; i.

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 363 tahun 2010,

Tertanggal

20

Juli 2010, Perihal

Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. Agro Mitra Rokan. II.

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pokok perkara ini ;

2.

Bahwa

Tergugat

menolak

seluruh

dalil-dalil

gugatan

Penggugat Intervensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; 3.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat Intervensi pada halaman kedua puluh lima point 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17,

karena Tergugat dalam

menerbitkan Surat Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo) telah sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik dan keresahan serta gangguan keamanan di lapangan ; 4. Bahwa…………….

73

4.

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, jauh sebelumnya Tergugat telah melakukan peringatanperingatan antara lain melalui Camat Kepenuhan dengan Surat

Edaran

Nomor

490/ST/V/2008

yang

melarang

kelompok (badan hukum maupun perseorangan) menggarap areal/lahan sebagaimana objek sengketa a quo, namun Penggugat

Intervensi

tetap

melakukan kegiatan,

tanpa

mengindahkan larangan sebagaimana dalam surat edaran tersebut ; 5.

Bahwa

oleh

karena

penerbitan

Surat

Nomor

:

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan (objek sengketa a quo)

telah melalui

prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikwalifisir telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf

a dan b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

yakni

Asas

penyelenggara

Negara

Kepastian dan

Hukum,

Asas

Asas

Tertib

Proposionalitas

sesuai

dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 6.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat Intervensi pada halaman dua puluh lima point 15 dan halaman keduapuluh tujuh Point 18 yakni Permohonan Penggugat Intervensi agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

mengeluarkan

Putusan

Pelaksanaan

Objek

Sengketa, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 7. Bahwa……………………

74

7.

Bahwa adapun bunyi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut : “ayat (1) :

Gugatan

tidak

menunda

dilaksanakannya

atau

Keputusan

menghalangi Badan

atau

Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; “ayat (2) :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

ayat (3)

:

Permohonan

sebagaimana

yang

dimaksud

dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya” ayat (4)

:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan

yang

mengakibatkan

mendesak kepentingan

yang penggugat

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

dalam

rangka

pembangunan

mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

8. Bahwa ………………..

75

8.

Bahwa apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya sebagaimana yang dimohonkan Penggugat Intervensi, akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan ;

9.

Bahwa lagi pula Permohonan Penundaan sengketa

sudah

tidak

efektif

lagi

terhadap objek

karena

apa

yang

diperintahkan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi agar menghentikan seluruh aktifitas diatas lahan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam (sebagaimana tersebut pada alinea kedua dalam objek sengketa) tidak pernah dipatuhi serta diindahkan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi, dengan kata lain Penggugat dan Penggugat Intervensi masih melakukan aktifitas diatas lahan tersebut ; 10. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam Perkara in Casu tidak

berdasarkan

hukum,

karena

seluruh

gugatan

Pengggugat Intervensi tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hukumnya dan jelas merupakan upaya Penggugat Intervensi untuk menguasai lahan perkebunan yang telah menghasilkan buah sawit yang secara profesional dikelola oleh tergugat II Intevensi I, sehinggga menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis, melihat fakta yang demikian sebebarnya

Penggugat

Intervensi

dengan

itikad

buruk

berupaya untuk merebut dengan cara-cara melawan hukum. Sehingga permohonan penundaan objek sengketa TUN yang dimohonkan

oleh

Penggugat

Intervensi

harus

dikesampingkan ;

11. Bahwa ……………….

76

11. Bahwa oleh karena alasan Penggugat Intervensi tentang Permohonan

Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut objek

sengketa a quo sudah tidak efektif lagi maka dengan serta merta sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum pula Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

untuk

menolak

serta

mengenyampingkan

Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut terhadap objek sengketa a quo tersebut ; Berdasarkan uraian-uraian diatas

yang telah

Tergugat

kemukakan diatas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan

Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut : I.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -

II.

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat Intervensi ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya (onzegd) ; 2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa ………………..

77

-

Bahwa

lahan

seluas

dipersengketakan

dan

700

Ha

(tujuh

diperintahkan

ratus

hektar)

yang

pengosongannya

oleh

TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan bagian dari milik TERGUGAT II INTERVENSI II (KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA) yang diperkuat secara hukum oleh TERGUGAT melalui suratnya Nomor: 525/Pem/2007/629

tanggal

30

Nopember

2007

tentang

Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha (empat ribu delapan ratus lima belas hektar) di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dimana untuk pengelolaan areal/lahan tersebut TERGUGAT II INTERVENSI II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan TERGUGAT II INTERVENSI I (PT AGRO MITRA ROKAN) berdasarkan Nota Kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding)

Nomor

:

001/MoU/AMR - KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; Dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut :

DALAM..................

78

DALAM EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM. 1. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatan angka 8 dan 9 halaman 5 yang pada intinya, Penggugat

telah memperoleh hak atas tanah

seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah di-waarmerking di hadapan Nurhayati S.H. Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007 yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, RT. II/RW. VII, Sei bilah-bilah Jernih dengan total keseluruhan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) ; Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Surat Perintah Nomor: 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Perihal:

Pengosongan

dibunyikan:

“…

Lahan.

merujuk

Dimana surat

telah

kami

Desember 2013 jelas

dan

terdahulu

tegas Nomor:

100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya….”; 2. Bahwa dari dalil Penggugat angka 8 halaman 5 menyebutkan

“…

Penggugat/PT. Budi Murni Panca Jaya telah memperoleh hak atas tanah seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) dari perjanjian jual beli antara Budiyanto selaku Komisaris PT Budi Murni Panca Jaya dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) berdasarkan perjanjian Nomor 11 April 2007 yang telah di-waarmerking di hadapan

Nurhayati, S.H………………

79

Nurhayati S.H. Notaris/PPAT No. 23/Leg/2007”. Dalam perjanjian jual beli tersebut, yang bertindak hukum yang mewakili PT. Budi Murni Panca Jaya adalah Budiyanto selaku Komisaris, sedangkan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan (bertindak hukum) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 adalah Direksi. Oleh karenanya, Perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Budiyanto dengan

H.

Zulyadaini

tersebut

bukan merupakan

hak

dari

Penggugat ; Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo karena lahan yang diperjual-belikan berbeda

dengan

antara isi

Penggugat

Obyek

dengan

Gugatan

Penggugat

(Surat

Intervensi

Perintah

Nomor:

100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal: Pengosongan Lahan). Oleh karena Penggugat terbukti tidak mempunyai Kapasitas Hukum maka Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas di bawah ini ; 3. Bahwa

benar

dalil

Penggugat

angka

12

halaman

6

yang

mendalilkan Tergugat pada tanggal 26 April 2007 melalui Surat No.525/PEM/2007/IV/35 pernah memberi Persetujuan Prinsip

Pencadangan………….

80

Pencadangan lahan usaha

perkebunan kelapa

sawit kepada

Penggugat, akan tetapi izin tersebut telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 hal ini dikarenakan salah satunya adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tertanggal 11 September 2006, lahan yang diakui oleh

Penggugat

berlokasi

di

Kelurahan

Kepenuhan

Tengah

sedangkan Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 obyeknya di Desa Kepenuhan Timur ; Bahwa oleh karena Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tertanggal 11 September 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kepenuhan Timur dan Lurah Kepenuhan Tengah serta disetujui oleh Mantan Kepala Desa Kepenuhan Timur, Mantan Lurah Kepenuhan Tengah, Ketua LKA, Mantan Ketua LKA dan Datuk Adat serta diketahui oleh Camat Kepenuhan. Dengan demikian, adalah hal yang janggal apabila

Penggugat tidak

mengetahui lokasi obyek yang sebenarnya, karena tentunya secara administrasi pengurusan surat-surat tanah yang diakui oleh Penggugat harusnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah administrasinya ; 4. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 14 halaman 6 yang pada intinya Penggugat merasa

kaget

karena

No.100/PEM/2013/398

Surat

tanggal

03

Perintah Desember

Tergugat

2013

perihal

Pengosongan Lahan secara tiba-tiba memerintahkan Penggugat dalam

waktu

mengosongkan

3

x

lahan

24

jam

seluas

sejak 700

diterimanya Ha

(tujuh

surat ratus

untuk hektar)

berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007

perihal

Pencadangan

pencabutan Lahan

Usaha

Rekomendasi Perkebunan

Persetujuan Kelapa

Prinsip

Sawit

yang

diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa …………….

81

Bahwa Tergugat telah melakukan peringatan-peringatan kapada semua pihak yang mempunyai kaitan dengan lahan tersebut, yang salah satunya melalui Surat Edaran Camat Kepenuhan Nomor 490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Kelompok manapun yang sedang menggarap areal yang telah dicadangkan Bupati Rokan Hulu bagi Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya), yang tidak memiliki izin untuk segera menghentikan seluruh kegiatan dalam areal yang telah

ditetapkan

sebagai

lahan

yang

dicadangkan

untuk

pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA pada Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) Kepenuhan Timur seluas 4200 Ha yang bermitra dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) dan diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal

30

Nopember

2007

akan

tetapi

PENGGUGAT tetap

melakukan kegiatannya dengan tidak mengindahkan larangan berdasarkan Surat Edaran Camat Kepenuhan tersebut ; 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 15 halaman 6 dan 16 halaman 7 yang mendalilkan Surat Perintah Pengosongan Lahan merupakan eksekusi lahan layaknya pada Badan Peradilan Umum serta dari segi prosedur dan substansi Obyek Gugatan tidak procedural dan tidak substansial ; Bahwa

Tergugat

sejak

melakukan

Pencabutan

Rekomendasi

Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007, telah melakukan

peringatan-peringatan

namun

Penggugat

tidak

mengindahkannya dalam kurun waktu ± 6 Tahun ;

6. Bahwa..................

82

6. Bahwa

benar

dalil

Penggugat

angka

17

halaman

7

yang

menyatakan lahan dalam obyek gugatan merupakan sebagian dari lahan yang diberi izin oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi, adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat II Intervensi II/Koperasi Sawit Timur Jaya yang diperkuat pula secara hukum oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur

dan

Desa

Kepenuhan

Hilir

Kecamatan

Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu, dimana untuk pengelolaan areal/lahan tersebut Tergugat II Intervensi II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan Tergugat II Intervensi I/PT. Agro Mitra Rokan berdasarkan Nota

Kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding)

Nomor

001/MoU/AMR - KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, SH., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; 7. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka 18 halaman 7, angka 19 dan 20 halaman 8 yang pada intinya menuduh adanya kolusi antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi I tanpa didasari oleh fakta-fakta dan hal-hal yang berdasar hukum ;

8. Bahwa…………….

83

8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka

21

halaman 9

dan angka

22

halaman 10

tentang

permohonan penundaan pelaksanaan keputusan karena tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b.

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka

pembangunan

mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut; Bahwa

dengan adanya

Obyek

Gugatan a

quo,

kepentingan

masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tergabung dalam Tergugat II Intervensi II yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dengan pola KKPA tidak ada kendala lagi untuk melakukan aktivitas

guna

menanam

dan

merawat pohon

kelapa

sawit

berdasarkan izin dari Tergugat ; Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN : -

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;

-

Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijk verklaard) ;

DALAM………………..

84

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi,

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa

lahan

seluas

dipersengketakan

dan

700

Ha

(tujuh

diperintahkan

ratus

hektar)

yang

pengosongannya

oleh

Tergugat kepada Penggugat merupakan bagian dari milik Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) yang diperkuat secara hukum

oleh

Tergugat

525/Pem/2007/629

tanggal

melalui 30

surat-nya Nopember

Nomor:

2007

tentang

Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha (empat ribu delapan ratus lima belas hektar) di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dimana

untuk

pengelolaan

areal/lahan

tersebut

Tergugat

II

Intervensi II telah melakukan kerjasama kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 001/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian

Kerjasama

Kemitraan

Untuk

Pengembangan

dan

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Okta Medius Yuswar, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ; Dengan ………………

85

Dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM ; Bahwa Penggugat Intervensi dalam posita Gugatan Intervensi angka 5 halaman 3 mendalilkan “… Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 400 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu” ; Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Surat Perintah Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03

Desember 2013 Perihal:

Pengosongan Lahan. Dimana telah jelas dan tegas dibunyikan: “… merujuk surat kami terdahulu Nomor: 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Percadangan areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya….” ; Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara a quo karena lahan yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat Intervensi berbeda dengan isi obyek gugatan (Surat Perintah Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03

Desember 2013 Perihal

Pengosongan Lahan), oleh karenanya Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 2. Bahwa ………………

86

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi seluruhnya kecuali diakui secara tegas di bawah ini ; 3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi angka 10 halaman 24 yang mendalilkan “… Obyek Perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/PEM/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal pengosongan lahan seluas 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya sangat merugikan Penggugat Intervensi …”; Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengalami kerugian sedikitpun atas adanya Obyek Perkara a quo, hal ini ditegaskan oleh Penggugat Intervensi sendiri dalam dalilnya angka 9 halaman 24 yang menyatakan “… tanah milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha sejak dibeli tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat Intervensi dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ; 4. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 11 dan 12 halaman 25 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan tidak sesuai dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang tidak bijaksana

yang

berimbas kepada Penggugat Intervensi ; Bahwa

Tergugat

telah

melaksanakan

kewenangannya

sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini diawali dengan pencabutan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan diberikan

Lahan

oleh

Usaha

Tergugat

Perkebunan kepada

Kelapa

Penggugat

Sawit

yang

berdasarkan

Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 serta

melakukan………………

87

melakukan


kapada

semua

pihak

yang

mempunyai kaitan dengan lahan tersebut, yang salah satunya melalui Surat Edaran Camat Kepenuhan Nomor 490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Kelompok manapun yang sedang menggarap areal yang telah dicadangkan Bupati Rokan Hulu bagi Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya), yang tidak memiliki izin untuk segera menghentikan seluruh kegiatan dalam areal yang telah ditetapkan sebagai lahan yang dicadangkan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA pada Tergugat II Intervensi II (Koperasi Sawit Timur Jaya) Kepenuhan Timur seluas 4200 Ha yang bermitra dengan Tergugat II Intervensi I (PT. Agro Mitra Rokan) dan diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 akan tetapi Penggugat

tetap

mengindahkan

melakukan

larangan

kegiatannya

berdasarkan

Surat

dengan

tidak

Edaran

Camat

Kepenuhan tersebut ; 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 15 halaman 6 dan 16 halaman 7 yang mendalilkan Surat Perintah Pengosongan Lahan merupakan eksekusi lahan layaknya pada Badan Peradilan Umum serta dari segi prosedur dan substansi Obyek Gugatan tidak procedural dan tidak substansial ; Bahwa

Tergugat

sejak

melakukan

Pencabutan

Rekomendasi

Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007, telah melakukan


namun

Penggugat

tidak

mengindahkannya dalam kurun waktu ± 6 Tahun ;

6. Bahwa……………..

88

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi angka 13 halaman 25 yang menyamakan Obyek Gugatan dengan pengosongan (eksekusi) dari Badan Peradilan Umum karena Obyek Gugatan merupakan bentuk

ketegasa

Tergugat

yang

mana

Surat

Pencabutan

Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tidak diindahkan oleh Penggugat ; 7. Bahwa dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat Intervensi angka 14 dan 15 halaman 25 serta angka 16 halama 26 yang pada intinya menyatakan : Surat Perintah Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal Pengosongan lahan tersebut jelas tidak prosedural dan tidak substansial

karena

Penggugat

Intervensi

memperoleh

lahan

tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dengan masyarakat (jual beli), tentunya alas hak yang dimiliki Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dibatalkan terlebih dahulu melalui suatu Putusan pengadilan ; Bahwa lahan yang termaktub dalam Obyek Gugatan a quo bukanlah obyek jual beli antara Penggugat Intervensi dengan masyarakat, karena dengan tegas dan jelas dalam obyek gugatan dinyatakan

“Merujuk

Surat

kami

terdahulu

Nomor

:

100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 perihal Pencabutan ….”, dimana dalam Surat Nomor: 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 tersebut dijelaskan “… lahan yang saudara (Penggugat) mohonkan sesuai dengan surat Nomor : BMPJ/ADM/04/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan a.n. PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) di Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu seluas 700 Ha …. ternyata terdapat kekeliruan lokasi yang saudara (Penggugat) mohonkan berada di Desa Kepenuhan Timur …”;

Bahwa …………….

89

Bahwa oleh karena lahan yang diakui kepemilikannya baik oleh Penggugat maupun Penggugat Intervensi berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah, maka Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo telah prosedural dan substansial serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; 8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil angka 17 halaman 26 yang pada intinya menuduh adanya kolusi antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi I tanpa didasari oleh fakta-fakta dan hal-hal yang berdasar hukum ; 9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat angka 18 dan 19 halaman 27 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan karena tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b.

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka

pembangunan

mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut; Bahwa

dengan adanya

Obyek

Gugatan a

quo,

kepentingan

masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tergabung dalam Tergugat II Intervensi II yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dengan pola KKPA tidak ada kendala lagi untuk melakukan aktivitas

guna

menanam

dan

merawat pohon

kelapa

sawit

berdasarkan izin dari Tergugat ;

Berdasarkan …………….

90

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : -

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat Intervensi ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;

-

Menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;


Menolak

Gugatan

Intervensi

Penggugat

Intervensi

untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat

Intervensi

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijk

verklaard) ; -

Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II

Intervensi 1 dan 2, Penggugat dan Penggugat Intervensi telah menyampaikan Replik masing-masing tertanggal 25 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dan Replik Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 03 April 2014 ; Menimbang,

bahwa

untuk

memperkuat

dalil-dalil

gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-194 berupa :

Bukti P-1………………..

91

Bukti P-1

:

Berita Acara Rapat PT. Budi Murni Panca Jaya Nomor

39

tanggal

31

Juli

2008

dihadapan

H. Adrianto, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; Bukti P-2

:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-57313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

Bukti P-3

:

Tanda Daftar Perusahaan PT. Budi Murni Panca Jaya No.TDP 040115100752 tanggal 24 Agustus 2011 ;

Bukti P-4

:

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru No.3143/BPT/XI/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ;

Bukti P-5

:

Surat Izin Usaha Pedagangan Besar PT. Budi Murni Panca Jaya No.298/BPT 04.01/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;

Bukti P-6

:

Surat

General

(SOCFINDO)

Manager

PT.

Socfin

No.TN/X/Bi/162/13

Indonesia

tanggal

30

Januari 2013 Perihal Surat Keterangan Pembelian Kecambah Kelapa Sawit ; Bukti P-7

:

Surat Ir. Ida Bagus Mayun, M.Si tanggal 24 Juni 2013 ;

Bukti P-8

:

Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Juni 2007 ;

Bukti P-9

:

Surat Pernyataan Usman Leo ML tanggal 21 Maret 2014 ;

Bukti P-10………………..

92

Bukti P-10

:

Surat Keterangan Ketua RW. VII Nogoi tanggal 21 Maret 2014 ;

Bukti P-11

:

Surat Keterangan Ketua RT. III RW. VII Nogoi tanggal 21 Maret 2014 ;

Bukti P-12

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.170/595/

SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-13

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.180/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.104/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.105/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.103/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.102/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.198/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.101/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.248/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.228/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.069/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.229/595/

SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ; Bukti P-24………………..

93

Bukti P-24

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.131/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.135/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.138/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.186/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.125/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.143/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.127/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.128/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.129/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.142/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.139/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.137/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.141/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.140/595/

SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-38………………..

94

Bukti P-38

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.119/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.120/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.121/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.122/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.124/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.123/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.126/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.130/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.136/595/

SKGR/TNG/2006 tanggal 06 November 2006; Bukti P-47

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.310/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.190/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.316/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.308/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.178/595/


Bukti P-52………………..

95

Bukti P-52

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.254/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.266/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.307/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.304/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.313/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.196/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.252/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.312/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.314/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.263/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.311/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.315/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.309/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.317/595/


Bukti P-66………………..

96

Bukti P-66

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.097/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.158/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.199/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.096/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.168/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.182/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.163/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.174/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.173/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.172/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.249/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.236/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.150/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.171/595/


Bukti P-80………………..

97

Bukti P-80

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.184/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.230/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.218/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.193/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.167/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.261/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.259/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.255/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.251/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.246/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.215/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.192/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.162/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.258/595/


Bukti P-94………………..

98

Bukti P-94

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.260/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.247/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.250/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.256/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.220/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.191/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.166/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.257/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.262/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.253/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.073/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.175/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.074/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.201/595/


Bukti P-107………………..

99

Bukti P-108

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.165/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.075/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.076/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.078/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.080/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.081/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.082/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.208/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.169/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.084/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.188/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.164/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.216/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.151/595/


Bukti P-122………………..

100

Bukti P-122

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.189/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.089/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.079/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.132/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.133/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.195/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.306/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.187/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.160/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.161/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.319/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.204/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.203/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.197/595/


Bukti P-136………………..

101

Bukti P-136

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.337/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.241/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.242/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.243/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.240/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.239/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.283/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.278/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.282/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.237/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.238/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.275/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.355/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.356/595/


Bukti P-150………………..

102

Bukti P-150

:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.353/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.357/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.358/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.352/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.351/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.360/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.359/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.354/595/


:

Surat

Keterangan

Ganti

Rugi

Reg.No.361/595/


:

Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/264/ IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-160

:


Bukti P-161

:


Bukti P-162

:

Surat

Tanda

Penerimaan

No.STPL/23/II/2014/SPKT/RIAU/RES

Laporan ROHUL

tanggal 08 Februari 2014 ;

Bukti P-163………………..

103

Bukti P-163

:

Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/59/II/ 2014/SPKT/RIAU tanggal 10 Februari 2014 ;

Bukti P-164

:

Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/24/II/ 2014/SPKT/RIAU/RES ROHUL tanggal 10 Februari 2014 ;

Bukti P-165

:


Bukti P-166

:

Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/26/II/ 2014/SPKT I tanggal 12 Februari 2014 ;

Bukti P-167

:

Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/27/II/ 2014/RIAU/SPKT RES ROHUL tanggal 14 Februari 2014 ;

Bukti P-168

:

Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/31/II/ 2014/RIAU/RES ROHUL tanggal 21 Februari 2014 ;

Bukti P-169

:


Bukti P-170

:


Bukti P-171

:


Bukti P-172

:

Surat

Kepala

Kepolisian

Resort

Rokan

Hulu

No.B/09/II/2014/Reskrim tanggal 12 Februari 2014 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan ; Bukti P-173

:

Surat

Kepala

Ombudsman

Republik

Indonesia

Perwakilan Riau tentang Berita Acara Pengaduan Masyarakat No.Reg:040/LM/II/2014/PKU tanggal 12 Februari 2014 ; Bukti P-174………………..

104

Bukti P-174

:

Surat

Kepala

Ombudsman

Perwakilan

Riau

02/II/2014

tanggal

Republik

Indonesia

No.026/KLA/0040.2014/PKU28

Februari

2014

Perihal

Permintaan Klarifikasi I terkait laporan dugaan maladministrasi

“penundaan

berlarut”

dalam

penanganan laporan masyarakat ; Bukti P-175

:

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;

Bukti P-176

:


Bukti P-177

:


Bukti P-178

:


Bukti P-179

:

Surat

Pemberitahuan

Perkembangan

Hasil

Penyelidikan (SP2HP) No.B/37a/XII/2013/Reskrim tanggal 12 Desember 2012 ; Bukti P-180

:

Surat

Pemberitahuan

Penyelidikan

(SPHP2)

Hasil

Pengawasan

No.B/1010/WAS/II/2014/

Bareskrim tanggal 28 Februari 2014 ; Bukti P-181

:

Akta

Perjanjian

No.23/Leg/2007

dihadapan

Nurhayati, SH. Notaris Pekanbaru tanggal 11 April 2007 ;

Bukti P-182………………..

105

Bukti P-182

:

Akta

Surat

Kuasa

No.24/Leg/2007

dihadapan

Nurhayati, SH. Notaris Pekanbaru tanggal 11 April 2007 ; Bukti P-183

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.525/PEM/2007/IV/35 Perihal

Rekomendasi

Pencadangan

Lahan

Persetujuan

Usaha

Prinsip

Perkebunan Kelapa

Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2007 ; Bukti P-184

:

Surat

Camat

Kepenuhan

No.525/1134/Pem/2007

Rokan

Perihal

Hulu

Pelaksanaan

Pekerjaan Awal Pembangunan Kebun Sawit PT. Budi Murni Panca Jaya tanggal 29 Oktober 2007 ; Bukti P-185

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2013/398 perihal Pengosongan Lahan tanggal 3 Desember 2013 ;

Bukti P-186

:

Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;

Bukti P-187

:


Bukti P-188

:


Bukti P-189

:


Bukti P-190

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal

26

April

2007

Perihal

Rekomendasi

Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan

Kelapa

Sawit

Kelurahan

Kepenuhan

seluas Tengah

700

Ha

di

Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti P-191………………..

106

Bukti P-191

:

Surat Komisaris Utama PT. Budimurni Pancajaya No.BMPJ/ADM/28/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Perihal Keberatan atas Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 ;

Bukti P-192

:

Tanda Terima dari Bupati Rokan Hulu tanggal 21 Juli 2007 berupa Surat Komisaris Utama PT. Budimurni Pancajaya No.BMPJ/ADM/28/VI/2008 tanggal 26 Juni

2008 Perihal

Keberatan atas

Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 ; Bukti P-193

:

Surat Pernyataan Lurah Kepenuhan Tengah dan Kepala Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 ;

Bukti P-194

:

Surat

Keterangan

Lurah

Kepenuhan

Tengah

No.140/Pem/83/2007 tanggal 15 Januari 2007 ; Menimbang,

bahwa

untuk

memperkuat

dalil-dalil

gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P.Intervensi-1 sampai dengan P.Intervensi-202 berupa : Bukti P.Intervensi-1

:

Surat

Pernyataan

Warga

Masyarakat

Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 1 September 2006 ; Bukti P.Intervensi-2

:

Surat Keterangan Lurah Kepenuhan Tengah No.140/Pem/83/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;

Bukti ……………..

107

Bukti P.Intervensi-3

:

Surat Keterangan Datuk-Datuk Adat dan Ninik Mamak Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 1 Mei 2007 ;

Bukti P.Intervensi-4

:

Surat Keterangan Ganti Rugi No.108/595/ SKGR/TNG/2006

tanggal

06

November

2006 ; Bukti P.Intervensi-5

:


tanggal

06

November


:


tanggal

06

November


:


tanggal

06

November


:


tanggal

06

November


:


tanggal

06

November

2006 ; Bukti P.Intervensi-10 :


tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

108

Bukti P.Intervensi-12 :


tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November


: Surat Keterangan Ganti Rugi No.100/595/ SKGR/TNG/2006

tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

109



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

27

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

110



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

111



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

112



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

113



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

114



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

115



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

116



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November


: Surat Keterangan Ganti Rugi No.176/595/ SKGR/TNG/2006

tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

117



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

118



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

119



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

120



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

121



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November

2006 ;

Bukti ……………..

122



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November



tanggal

06

November


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

No.594/TNG/351/IX/2006

bulan

September 2006 ; Bukti P.Intervensi-143 :

Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/351/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/360/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/349/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/283/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ;

Bukti ……………..

123


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/309/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/332/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/300/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/293/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/288/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/352/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/291/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/372/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/364/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ;

Bukti ……………..

124


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/375/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/354/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/357/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/313/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/272/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/344/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/355/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/271/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ; Bukti P.Intervensi-164 : Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/350/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ;

Bukti ……………..

125

Bukti P.Intervensi-165 : Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/306/IX/2006

Tanah

tanggal

11

September 2006 ; Bukti P.Intervensi-166 : Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/346/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/302/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/374/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/373/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/370/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/371/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/380/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/379/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ;

Bukti ……………..

126


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/378/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/377/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/376/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/324/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/331/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/274/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/359/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/270/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/305/IX/2006

tanggal

Tanah 11

September 2006 ;

Bukti ……………..

127


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/310/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/330/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/328/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/347/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/325/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/363/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/278/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

No.594/TNG/298/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Bukti P.Intervensi-191 :

Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/295/IX/2006

tanggal

Tanah 11

Nopember 2006 ;

Bukti ……………..

128


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/334/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/326/IX/2006

tanggal

Tanah 11


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

No.594/TNG/301/IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti ……………..

129


Surat

Keterangan

Riwayat

No.594/TNG/304/IX/2006

Tanah

tanggal

11


Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

No.594/TNG/273/IX/2006 bulan Nopember 2006 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun

bukti surat Tergugat

tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 berupa : Bukti T-1

:

Surat

Kepala

Desa

Kepenuhan

Timur

No.140/PEM/07/TMR/2007 tanggal 28 Juli 2007 Perihal Pengaduan ; Bukti T-2a

:

Surat Pengurus Koperasi Unit Desa Timur Jaya No.011/KOPSATIMJA/IV/2008

tanggal

29

April

2008 Perihal Permohonan Peninjauan atas lahan yang diserobot oleh PT. Budi Murni ; Bukti T-2b

:

Surat

Edaran

Camat

Kepenuhan

No.490/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 ; Bukti T-2c

:

Berita Acara Rapat Tapal Batas Antara Kelurahan Kepenuhan Tengah Dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2008 ;

Bukti T-2d

:

Surat

Keputusan

Bupati

Rokan

Hulu

No.Kpts.100/SETDA-TAPEM/386/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan,

Batas

Desa

Kepenuhan

Timur

Kecamatan Kepenuhan Dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, dan Batas Desa Kepenuhan Timur Dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan ;

Bukti T-3a……………..

130

Bukti T-3a

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2013/398 tanggal 3 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan ;

Bukti T-3b

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2014/006 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Pengosongan Lahan (Peringatan Kedua) ;

Bukti T-3c

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.100/Pem/2014/015 tanggal 10 Januari 2014 Perihal Pengosongan Lahan (Peringatan Ketiga) ;

Bukti T-4

:

Surat Pernyataan Kepala Desa Kepenuhan Timur No.140/56/PEM/TMR/2006 tanggal 5 Maret 2006 ;

Bukti T-5

:

Surat Pernyataan Kepala Desa Kepenuhan Timur No.08/KTJ/IV/2007 tanggal 8 Mei 2007 ;

Bukti T-6

:

Surat

Pjs.

Kepala

Desa

Kepenuhan

Timur

No.541/39/PMD/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal

Rekomendasi Izin Pembangunan Kebun

Kelapa Sawit Pola KKPA ; Bukti T-7

:

Surat

Kepala

Desa

Kepenuhan

Timur

No.140/124/PEM/ VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Perihal Rekomendasi Kepada Kopsa-Timja untuk Pengurusan Di Desa Kepenuhan Timur ; Bukti T-8

:

Surat

Penyerahan

dan

Pernyataan

Untuk

Pembukaan Lahan Perkebunan tanggal 20 Juli 2005 ; Bukti T-9

:

Surat Camat Kepenuhan No.525/872/PMD/2006 tanggal 27 September 2006 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA ;

Bukti T-10……………..

131

Bukti T-10

:

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Kemitraan

untuk

Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ; Bukti T-11

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan

Timur

dan

Desa

Kepenuhan

Hilir

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-12

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Bukti T-13

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun

2011

tanggal

17

Juni

2011

tentang

Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-14

:

Surat

Keputusan

Pengurus

No.01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012

Koperasi Tahun

2008

tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Blok Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta Calon Pemilik Kebun Plasma pada Koperasi Sawit Timur Jaya ;

Bukti T-15……………..

132

Bukti T-15

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan

Budidaya

(IUP-B)

PT.

Agro

Mitra

Rokan ; Bukti T-16

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti T-17

:

Surat

Bupati

Rokan

Hulu

No.525/PEM/2007/IV/135 tanggal 26 April 2007 Perihal

Rekomendasi

Pencadangan Kelurahan

Lahan

Persetujuan

Sawit

seluas

Kepenuhan

Prinsip

700

Tengah

Ha

di

Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T-18

:

Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor

525/Pem/2007/IV/35

tanggal

26

April

2007 ; Bukti T-19

:

Surat

Direktur

Utama

PT.

Agro

Mitra

Rokan

No.041/PTAMR/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan ; Bukti T-20

:

Surat

Ketua

Koperasi

Sawit

Timur

Jaya

No.048/KOPSATIMJA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan ; Bukti T-21

:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;

Bukti T-22……………..

133

Bukti T-22

:

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;

Bukti T-23

:

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

18

Tahun 2004 tentang Perkebunan ; Bukti T-24

:

Peraturan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Kewenangan

Pemberian

Hak

Atas

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ; Bukti T-25

:

Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

Kecamatan

Kepenuhan Tahun 2006 ; Bukti T-26

:

Surat Camat Kepenuhan No.236/UM/C.KP/II/2014 perihal Laporan Keberadaan SKRT dan SKGR an. SINOR Dkk tanggal 7 Februari 2014 ;

Bukti T-27

:

Nota

Kesepahaman

Understanding)

(Memoranding

Of

No.001/Mou/AMR-KTJ/IV/06

tanggal 10 Juni 2006 ; Bukti T-28

:

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Rokan

505/BUP/0434/IV/2008

Hulu Perihal

Nomor: Rekomendasi

Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan tanggal

29 April

2008 ; Bukti T-29

:

Pertimbangan Teknis Tata Guna Tanah Untuk Permohonan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala

BPN

No.2

Tahun

1999

No.01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;

Bukti T-30……………..

134

Bukti T-30

:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Bukti T-31

:

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

dan

Perkebunan No.892/Kpts-II/99 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/KPTS-II/1999

tentang

Perizinan

Usaha

Perkebunan ; Bukti T-32

:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;

Bukti T-33

:

Surat

Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ; Bukti T-34

:

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.26/Permentan/

OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi 1 tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1-13 berupa : Bukti T.II.INT.1-1

: Akta Berita Acara Rapat PT. Agro Mitra Rokan Nomor

51

tanggal

31

Desember

2008

dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. ; Bukti T.II.INT.1-2

: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-33399.A.H.01.02. Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; Bukti ..……………..

135

Bukti T.II.INT.1-3

: NPWP

02.221.624.6-216.000

atas

nama

PT. Agro Mitra Rokan ; Bukti T.II.INT.1-4

: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama NPWP 02.221.624.6-216.000 atas nama

PT.

Agro

Mitra

Rokan tanggal 18

September 2012 ; Bukti T.II.INT.1-5

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012 atas nama PT. Agro Mitra Rokan tanggal 18 September 2012 ;

Bukti T.II.INT.1-6

: Izin Gangguan No.503/BPTP2M-IG/471/2012 tanggal 18 September 2012 ;

Bukti T.II.INT.1-7

: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin

Usaha

Perkebunan

Budidaya

(IUP-B)

PT. Agro Mitra Rokan ; Bukti T.II.INT.1-8

: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit

dan

Pabrik

Minyak

Kelapa

Sawit

PT. Agro Mitra Rokan Yang Terletak di Desa Kepenuhan

Timur

Kecamatan

Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T.II.INT.1-9

: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2002 dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. ;

Bukti T.II.INT.1-10

: Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C08698 HT.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003

tentang

Pengesahan

Akta

Pendirian

Perseroan Terbatas ; Bukti ..……………..

136

Bukti T.II.INT.1-11

: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham

Luar

Biasa

Perseroan

Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor : 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti Michaellia, S.H. ; Bukti T.II.INT.1-12

: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 ;

Bukti T.II.INT.1-13

: Nota

Kesepahaman

(Memorandum

Of

Understanding) No.001/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi 2 tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.2-11 berupa : Bukti T.II.INT.2-1

:

Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa-Timja) No.49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 ;

Bukti T.II.INT.2-2

:

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil

dan

Menengah

R.I.

No.49/BH/IV.7/X/2007 tanggal 17 Oktober 2006

tentang

Pengesahan

Akta

Pendirian

Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa-Timja) ;

Bukti ..……………..

137

Bukti T.II.INT.2-3

:

NPWP

02.558.014.3-216.000

atas

nama

Koperasi Sawit Timur Jaya ; Bukti T.II.INT.2-4

:

Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya No.08/KTJ/IV/2007 tangal 08 Mei 2007 Perihal Pernyataan Penyerahan Lahan ;

Bukti T.II.INT.2-5

:

Surat

Bupati

Rokan

Hulu

No.525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 4.815 Ha. Di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Bukti T.II.INT.2-6

:

Akta

Perjanjian

Kerja

Sama

Untuk

Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 249 tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar, S.H. ; Bukti T.II.INT.2-7

:

Surat

Keputusan

Camat

No.Kpts.140/01/Pem/II/2008

Kepenuhan tanggal

12

Februari 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Peserta Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan ; Bukti T.II.INT.2-8

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/474 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KKPA Desa Kepenuhan Timur

Kecamatan

Kepenuhan

Kabupaten

Rokan Hulu ; Bukti ………………..

138

Bukti T.II.INT.2-9

:

Surat Keputusan Pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya No.12/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Blok Areal Berdasarkan Nama-Nama Kelompok Tani dan Pengurus Serta Calon Pemilik Kebun Plasma Pada Koperasi Sawit Timur Jaya ;

Bukti T.II.INT.2-10 :

Surat

Plt.

Camat

Kepenuhan

No.236/UM/C.KP/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Perihal Laporan Keberadaan SKRT dan SKGR an. SINOR. Dkk ; Bukti T.II.INT.2-11 :

Berita Acara Musyawarah Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA) tanggal 15 Desember

2012

tentang

Pembubaran

dan

Pembentukan Pengurus ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat

telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. USMAN LEO. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat Ketua RW. 007 Kelurahan Kepenuhan Tengah sejak tahun 2003 s/d 2013 ;

-

Bahwa benar saksi telah menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian antara H. Zulyadaini dengan Budiyanto ;

-

Bahwa setahu saksi, letak tanah tersebut adalah di RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi menyatakan pada saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini dengan menanam Kelapa Sawit ;

-

Bahwa ……………….

139

-

Bahwa pada saat saksi masih menjabat Ketua RW.007 Nogoi, pihak PT.Budi Murni Panca Jaya pernah melapor tentang kegiatannya diatas lahan tersebut ;

-

Bahwa setahu saksi, luas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah 300 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi, PT.Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut dari H. Zulyadaini ;

-

Bahwa setahu saksi, Bukti T-2c yaitu Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2008 tidak pernah disosialisasikan ;

-

Bahwa sebelum saksi menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian

antara

H.

Zulyadaini

dengan

Budiyanto,

pihak

Kelurahan Kepenuhan Tengah telah melakukan kroscek di lapangan ; -

Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan lahan oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini ;

-

Bahwa saksi menyatakan benar ada Desa Kepenuhan Timur, karena Desa Kepenuhan Timur induknya adalah Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa setahu saksi, H. Zulyadaini memperoleh lahan tersebut dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah dan masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi menyatakan baru mengetahui dipersidangan ini bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini berada di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa ……………..

140

-

Bahwa saksi pernah turun ke lapangan pada tahun 2006 untuk menentukan Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tapal batas yang ditetapkan oleh Pemerintahan

Kabupaten

Rokan

Hulu

antara

Kelurahan

Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur ; -

Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 2006 Bupati Rokan Hulu pernah melakukan penanaman perdana diatas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya ;

-

Bahwa setahu saksi, luas lahan yang dibeli oleh H. Zulyadaini kepada masyarakat adalah 700 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi, sebelum melakukan kegiatan diatas lahan seluas 300 Ha, PT. Budi Murni Panca Jaya telah melapor kepada saksi selaku Ketua RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Budi Murni Panca Jaya memiliki izin atau tidak dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan diatas lahan tersebut ;

-

Bahwa saksi baru tahu bahwa H. Zulyadaini telah menjual lahannya seluas 300 Ha kepada PT. Budi Murni Panca Jaya setelah terjadi keributan ;

2. B I K R I. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menyatakan telah menjabat Ketua RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah sejak 2003 s/d sekarang ;

-

Bahwa ……………….

141

-

Bahwa benar saksi telah menanda tangani Bukti P-11 yaitu Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014 ;

-

Bahwa benar saksi telah menanda tangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian pada tanggal 06 dan 27 November 2006 ;

-

Bahwa

benar

lahan

milik

saksi

juga

dijual

kepada

H. Zulyadaini ; -

Bahwa

saksi

tidak

tahu

bahwa

sebagian

lahan

milik

H. Zulyadaini telah dijual kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ; -

Bahwa saksi menyatakan letak lahan yang dijualnya kepada H. Zulyadaini berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa setahu saksi, sampai saat ini RT. 003 RW. 007 Nogoi masih berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi menyatakan tidak ikut mengurus Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut ke Kantor Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Kantor Camat Kepenuhan, tetapi hanya menanda tangani Surat Keterangan Tidak Bersengketa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut ;

-

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa pada tahun 2006 Bupati Rokan Hulu pernah melakukan penanaman perdana diatas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya ?

-

Bahwa saksi menyatakan, Surat Keterangan Ganti Rugi yang saksi tanda tangani adalah atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya sebanyak 147 SKGR dan atas nama H. Zulyadaini sebanyak 200 SKGR ;

-

Bahwa setahu saksi, lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya dan H. Zulyadaini terletak di RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa ………………

142

-

Bahwa setahu saksi, lahan yang diperintahkan oleh Bupati Rokan Hulu untuk dikosongkan terletak di RT. 002 dan RT. 003 RW. 007 Nogoi Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

3. S U P R I O N O. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi bekerja di PT. Budi Murni Panca Jaya sejak tahun 2008 s/d sekarang ;

-

Bahwa tugas saksi saat bekerja di PT. Budi Murni Panca Jaya adalah membersihkan serta menanam Kelapa Sawit ;

-

Bahwa setahu saksi, lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha ;

-

Bahwa saksi menerangkan letak lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dari siapa lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya diperoleh ;

-

Bahwa saat saksi membersihkan dan menanam Kelapa Sawit diatas lahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun ;

-

Bahwa Kelapa Sawit yang saksi tanam tersebut sudah dipanen ;

-

Bahwa saksi menerangkan terjadinya gangguan dan pencurian buah Kelapa Sawit terjadi pada tahun 2012 ;

-

Bahwa setahu saksi, pihak yang dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh PT. Budi Murni Panca Jaya atas pencurian buah Kelapa Sawit tersebut adalah pihak PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-

Bahwa saksi menerangkan letak lahan milik PT. Agro Mitra Rokan adalah disebelah lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-


143

-

Bahwa saksi menerangkan Bupati Rokan Hulu tidak pernah menerbitkan izin lain kepada PT. Budi Murni Panca Jaya setelah Rekomendasi Izin Prinsipnya dicabut pada tahun 2007 ;

-

Bahwa saksi menerangkan PT. Agro Mitra Rokan belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha ;

-

Bahwa saksi menyatakan Koperasi Sawit Timur Jaya telah memiliki Sertipikat Hak Milik untuk kebun plasma ;

4. ASWIN SUSANTO. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah sebagai Manejer di PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-

Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut dari H. Zulyadaini ;

-

Bahwa lahan tersebut ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2008 s/d 2009 ;

-

Bahwa saksi menyatakan benar pada saat penanaman tidak ada gangguan dari pihak lain, tetapi baru pada tahun 2012 terjadi pencurian buah Kelapa Sawit ;

-

Bahwa

lahan

yang

diperintahkan

oleh

Tergugat

untuk

dikosongkan adalah seluas 700 Ha ; -

Bahwa saksi menyatakan luas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya adalah 300 Ha ;

-

Bahwa saksi menerangkan benar letak lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya bersebelahan dengan lahan milik PT. Agro Mita Rokan ;

-

Bahwa benar PT. Budi Murni Panca Jaya telah membayar PPB untuk tahun 2010 s/d 2013 ;

-

Bahwa ……………..

144

-

Bahwa setahu saksi, luas lahan milik H. Zulyadaini pada mulanya seluas 700 Ha, tetapi 300 Ha telah dijual kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-

Bahwa saksi menerangkan lahan milik H. Zulyadaini PT. Budi Murni Panca Jaya terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi menyatakan benar Rekomendasi Izin Prinsip kepada PT. Budi Murni Panca Jaya telah dicabut oleh Bupati Rokan Hulu pada tahun 2007 ;

-

Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya membeli lahan kepada H. Zulyadaini pada tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris dihadapan Notaris Nurhayati, SH. ;

-

Bahwa

saksi

menerangkan

PT.

Budi

Murni

Panca

Jaya

memperoleh Rekomendasi Izin Prinsip pada bulan April 2007 dan dicabut pada bulai Mei 2007 ; -

Bahwa setahu saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya telah menyatakan

keberatan secara tertulis kepada Bupati Rokan

Hulu atas Pencabutan Rekomendasi Izin Prinsip tersebut, tetapi Bupati Rokan Hulu tidak merespon keberatan tersebut ; -

Bahwa setahu saksi, tidak ada tindakan Bupati Rokan Hulu selama kurun waktu 2007 s/d 2013 tersebut, akan tetapi barulah pada bulan Desember 2013 diterbitkan objek sengketa tentang Pengosongan Lahan ; Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan

saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu :

1. AZHAR……………..

145

1. A Z H A R. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Kepenuhan Timur sejak tahun 2012 sampai sekarang ;

-

Bahwa setahu saksi, objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Rokan Hulu kepada PT. Budi Murni Panca Jaya Perihal Perintah Pengosongan Lahan seluas 700 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi, lahan tersebut terletak di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa seingat saksi, PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah melapor kepada saksi yang menyatakan bahwa lahannya berada di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi ikut pada saat Tim Polda Riau turun ke lapangan ;

-

Bahwa setahu saksi, pihak PT. Budi Murni Panca Jaya juga ikut turun ke lapangan bersama Tim Polda Riau ;

-

Bahwa sebelum menjabat Kepala Desa Kepenuhan Timur, pekerjaan saksi adalah Sekretaris Koperasi Sawit Timur Jaya ;

-

Bahwa setahu saksi, benar ada kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan dilakukan pada tahun 2007, yang mana lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya dikelola oleh PT. Agro MItra Rokan ;

-

Bahwa setahu saksi, Koperasi Sawit Timur Jaya memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hulu ;

-

Bahwa saksi menerangkan pernah menerima Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur ;

-


146

-

Bahwa saksi tidak tahu batas lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya dengan lahan Koperasi Sawit Timur Jaya yang dikelola oleh PT. Agro Mitra Rokan karena data lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak ada di Kantor Kepala Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Surat Pernyataan Lurah Kepenuhan Tengah dan Kepala Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketua RT. 003 Kelurahan Kepenuhan Tengah yang bernama Bikri ;

-

Bahwa saksi menyatakan menerima surat tembusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hulu ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ada pihak dari PT. Agro Mitra Rokan ditahan oleh pihak Kepolisian karena memanen buah sawit milik dari PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-

Bahwa saksi tidak tahu dari siapa PT. Budi Murni Panca Jaya memperoleh lahan tersebut ;

-

Bahwa saksi menerangkan luas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya adalah 4.200 Ha ;

-

Bahwa saksi menerangkan luas lahan yang telah dibuka dan ditanami seluas 850 Ha, sedangkan yang telah berbuah seluas 350 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi, PT. Agro Mitra Rokan telah memiliki Izin Lokasi dari Bupati Rokan Hulu ;

-

Bahwa saksi menerangkan luas lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya yang tercatat di Desa Kepenuhan Timur pada tahun 2008 adalah 850 Ha, Tahun 2013 bertambah 700 Ha ;

-

Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 H. Zulyadaini melakukan penyerobotan lahan milik Koperasi Sawit Timur Jaya yang sedang dikerjakan oleh PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa setahu saksi, Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak tercatat di Kantor Kepala Desa Kepenuhan Timur ;

2. BASRI……………..

147

2. B A S R I. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah Lurah Kepenuhan Tengah sejak tahun 2011 s/d sekarang ;

-

Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak tercatat di Kantor Lurah Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi menerangkan pada saat Tim Polda Riau turun ke lapangan, lokasi lahan terletak di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa setahu saksi, lokasi lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya memang terletak di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu permasalahan antara PT. Budi Murni Panca Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa saksi menerangkan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya tidak

pernah

melapor

tentang

keberadaan

lahannya

di

Kelurahan Kepenuhan Tengah ; -

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr. Bikri (Ketua RT. 003 RW.007 Kelurahan Kepenuhan Tengah) ;

-

Bahwa saksi menerangkan Tim Polda Riau tidak pernah memperlihatkan hasil pemeriksaan di lapangan, tetapi mereka menyatakan bahwa lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya terletak di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi menyatakan pernah menerima Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan dari Bupati Rokan Hulu tentang Tapal Batas Desa akan disosialisasikan tetapi mendapat protes dari masyarakat, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Rokan Hulu ;

-

Bahwa ……………….

148

-

Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Zulyadaini memiliki lahan di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa setahu saksi, Surat Keterangan Tanah atas nama H. Zulyadaini tidak teregister atau terdaftar di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

-

Bahwa saksi menerangkan pernah ke lokasi lahan milik PT. Budi Murni Panca Jaya yang letaknya di Desa Kepenuhan Timur ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat,

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. D A R W I S. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah Koordinator Keamanan di PT. Agro Mitra Rokan sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

-

Bahwa benar ada perjanjian kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa setahu saksi, luas lahan Koperasi Sawit Timur Jaya yang kerja sama dengan PT. Agro Mitra Rokan adalah seluas 4.200 Ha ;

-

Bahwa saksi menerangkan yang membuat parit gajah diatas lahan tersebut adalah H. Zulyadaini bersama PT. Budi Murni Panca Jaya pada tahun 2008 ;

-

Bahwa saksi menyatakan memang tidak ada tindakan dari Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan atas pembuatan parit gajah tersebut oleh H. Zulyadaini dan PT. Budi Murni Panca Jaya untuk menghidari adu fisik di lapangan ;

-


149

-

Bahwa saksi mengetahui tentang penanaman perdana yang dilakukan oleh Bupati Rokan Hulu bersama masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa setahu saksi, lahan yang baru ditanam adalah seluas ± 2.000 Ha ;

-

Bahwa saksi menyatakan alas hak Koperasi Sawit Timur Jaya adalah Izin Prinsip (IP) yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu ;

-

Bahwa saksi menyatakan pernah ikut turun ke lokasi bersama Tim Polda Riau untuk gelar perkara ;

-

Bahwa saksi tidak tahu isi Berita Acara atas gelar perkara yang dilakukan oleh Tim Polda Riau ;

2. A G U S T I A N. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan ;

-

Bahwa setahu saksi, pada saat kerja sama dilakukan antara Koperasi Sawit Timur Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan, lahan tersebut masih hutan belantara ;

-

Bahwa benar saksi yang ditunjuk sebagai pemborong untuk membersihkan lahan tersebut ;

-

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat parit gajah diatas lahan tersebut ;

-

Bahwa setahu saksi, parit gajah diatas lahan tersebut terletak di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi tidak tahu Sdr. H. Zulyadaini memiliki lahan di Desa Kepenuhan Timur ;

-

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar PT. Budi Murni Panca Jaya ;

-

Bahwa ……………...

150

Menimbang,

bahwa

pihak

Penggugat,

pihak

Penggugat

Intervensi, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini

dan selanjutnya

mohon putusan ; Menimbang,

bahwa

segala

sesuatu

yang

terjadi

dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Penggugat

adalah sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : “Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember

2013

perihal:

Pengosongan

Lahan

di

Propinsi

Riau,

Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah Rukun Tetangga II, Rukun Warga VII, Sei Bilahbilah Jernih” Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Intervensi-1

tertanggal 04 Februari 2014 sedangkan dan

Tergugat

II

Intervensi-2

Tergugat II

mengajukan

eksepsi

sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

-


151

-

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum

serta

tidak

berkualitas

mengajukan

gugatan

(tidak

mempunyai Legal Standing) ; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ketiga

(H.

ZULYADAINI)

dengan

kemauan

masuk pihak sendiri

ingin

mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya dengan mengajukan gugatan intervensi tertanggal 11 Februari 2014 ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Pihak Tergugat

telah mengajukan eksepsi sebagaimana

termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Maret 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi-1 dan

Tergugat II Intervensi-2 mengajukan

eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum

serta

tidak

berkualitas

mengajukan

gugatan

(tidak

mempunyai Legal Standing).; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Intervensi-1,

dan

Tergugat II

Tergugat II Intervensi-2 dibantah oleh Penggugat

dan Penggugat Intervensi dalam Repliknya tertanggal 25 Maret 2014; Menimbang, bahwa atas Replik

Penggugat dan Penggugat

Intervensi tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 03 April 2014 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1

sampai dengan P-194 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan Penggugat

Intervensi

mengajukan

bukti-bukti

surat

bertanda

P.Intervensi-1 sampai dengan P.Intervensi-202 dan tidak mengajukan saksi,

sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya

dipersidangan.................

152

dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti

surat bertanda T-1

sampai dengan T-34 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II.INT.1-1 sampai dengan T.II.INT.1-13, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-buti surat bertanda T.II.INT.2-1 sampai dengan T.II.INT.2-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Intervensi-1

dan

Tergugat

II

Intervensi-2,

yang

Tergugat II

dibantah

oleh

Penggugat dan Penggugat Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa

Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan serta mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang ..................

153

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point dìnterest point dàction); Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat dan

Penggugat

Intervensi

kepentingan serta

mempunyai

Legal

Standing

atau

mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk

mengajukan gugatan a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari obyek sengketa aquo ( vide bukti P-185 ) yaitu Tergugat meminta Penggugat untuk menghentikan aktivitas diatas lahan seluas 700 ha di

Desa

Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan , Kabupaten Rokan Hulu dengan dasar Tergugat dalam suratnya nomor : 100/Pem/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 telah mencabut rekomendasi Persetujuan Prinsip Percadangan areal Perkebunan Sawit seluas 700 Ha di

Desa

Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan , Kabupaten Rokan Hulu dan diatas lahan tersebut juga telah dibebani Perizinan kepada PT. Agro Mitra Rokan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat

harus menghentikan aktivitasnya diatas lahan seluas

700 ha di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ; Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat seluas 300 (tiga ratus) hektar diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P-12 sampai dengan P-161) dan hal tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, S.H. (vide bukti P-181) ; Menimbang ..................

154

Menimbang, bahwa proses pengalihan hak antara Penggugat dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dilakukan oleh Budiyanto selaku Komisaris PT. Budi Murni Panca Jaya (Penggugat) berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 24/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, SH (vide bukti P-182) ; Menimbang, bahwa terhadap lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kewajiban dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 (vide bukti P-175 s/d P-178) ; Menimbang, bahwa Bupati Rokan Hulu (Tergugat) pernah memberikan surat kepada Pengggugat Nomor: 525/PEM/2007/IV/35 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2007 (vide bukti P-183 dan T-17) ; Menimbang, bahwa Bupati Rokan Hulu (Tergugat) mencabut surat tersebut dengan surat nomor: 100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal: Pencabutan Surat Nomor : 525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007

dengan alasan terdapat kekeliruan lokasi

yang Penggugat mohonkan berada di Desa Kepenuhan Timur (vide bukti T-18) ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi

dipersidangan sdr Usman Leo selaku Ketua RW 007 dan Bikri selaku Ketua RT 003 RW 007 pada Kelurahan Kepenuhan Tengah yang menandatangani

surat-surat

keterangan

yang

berkaitan

dengan

penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini, menerangkan bahwa lahan milik H.Zulyadaini (Penggugat Intervensi) yang dahulu seluas 700 Ha terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang ..................

155

Menimbang,

bahwa

alas

hak

lahan

milik

Penggugat

Intervensi dahulu seluas 700 Ha yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan masyarakat, dan sekarang lahan milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha berdasarkan 200 (dua ratus) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P.Intv-4 sampai dengan P.Intv-202) ; Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan lahan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) surat yang diterbitkan di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan bukti pembayaran pajak dari tahun 2010 s/d 2013 terhadap lahan seluas 700 Ha, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi memiliki hak keperdataan terhadap lahan yang disengketakan ; Menimbang, diatas

Majelis Hakim

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

hukum

berpendapat, oleh karena Penggugat dan

Penggugat Intervensi masih memiliki hak keperdataan terhadap lahan seluas 700 Ha sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa dan berdasarkan surat keputusan obyek sengketa aquo Penggugat dan Penguggat Intervensi diminta untuk menghentikan aktivitas diatas lahannya karena lahan yang dimaksud telah dibebani perizinan atas nama PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1), maka dengan demikian Penggugat dan Penggugat Intervensi terdapat kepentingan yang dirugikan ; Menimbang, bahwa dengan dihentikannya segala aktifitas terhadap lahan yang disengketakan berdasarkan obyek sengketa, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk

mengajukan...................

156

mengajukan gugatan karena terdapat kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat,

Tergugat II

Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Legal Standing

atau

kepentingan serta mempunyai kapasitas hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak ; Menimbang,

bahwa

sebelum

mempertimbangkan

dan

memberi penilaian hukum terhadap pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain terpenuhinya unsur tenggang waktu dan unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan

apakah

obyek

sengketa

merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; Menimbang ..................

157

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Majelis

Hakim

baru

mengetahui perihal kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilii perkara a quo pada saat acara pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang,

bahwa

kompetensi

absolut

suatu

badan

pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketanya ; Menimbang, bahwa kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun

1986

tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

yang

menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku” Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Keputusan..................

158

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilaan Tata Usaha

Negara

termasuk

pula

ketentuan

yang

terdapat

dalam

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ; Menimbang, bahwa akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ; Menimbang, bahwa dengan seksama gugatan

setelah Majelis Hakim mempelajari Penggugat dan Penggugat Intervensi,

jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi2, alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta sebagai berikut : Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat seluas 300 (tiga ratus) hektar diperoleh dari jual beli dengan H. Zulyadaini (Penggugat Intervensi) dengan alas hak berupa Surat

Keterangan................

159

Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 150 (seratus lima puluh) surat atas nama Penggugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P-12 sampai dengan P-161) dan hal tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Nomor: 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 dihadapan Notaris Nurhayati, SH (vide bukti P-181) ; Menimbang, bahwa terhadap lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kewajiban dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 untuk lahan seluas 700 hektar (vide bukti P-175 s/d P-178) ; Menimbang,

bahwa

alas

hak

lahan

milik

Penggugat

Intervensi dahulu seluas 700 Ha yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan masyarakat, dan sekarang lahan milik Penggugat Intervensi seluas 400 Ha berdasarkan 200 (dua ratus) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Penggugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti P.Intervensi-4 sampai dengan P. Intervensi-202) ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi

dipersidangan sdr Usman Leo selaku Ketua RW 007 dan Bikri selaku Ketua

RT

003

pada

Kelurahan

Kepenuhan

Tengah

yang

menandatangani yang menandatangani surat – surat keterangan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, menerangkan bahwa lahan milik H.Zulyadaini (Penggugat Intervensi) yang dahulu seluas 700 Ha terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat Nomor: 100/Pem/2013/398 Perihal: Pengosongan Lahan tanggal 03 Desember 2013 (vide bukti P-185 dan T-3a) yang menjadi obyek sengketa oleh karena lahan yang dipersengketakan terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan telah dibebani perizinan atas nama PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) ;

Menimbang ..................

160

Menimbang, bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) berasal dari lahan milik Koperasi Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum

Of

Understanding)

No.

001/MOU/AMR-KTJ/VI/06

tanggal 10 Juni 2006 (vide bukti T.II.INT.1-13) ; Menimbang, bahwa penyerahan lahan seluas 4.815 Ha oleh Koperasi Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) berdasarkan Surat Pernyataan Lahan No. 08/KTJ/IV/2007 tanggal 08 Mei 2007 (vide bukti T-5 dan T.II.INT.2-4); Menimbang, bahwa Koperasi Sawit Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) diberikan izin rekomendasi berdasarkan surat Bupati Rokan

Hulu

Rekomendasi

dengan

surat

Persetujuan

nomor: Prinsip

525/Pem/2007/629

Perihal

Pencadangan Lahan Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 30 Nopember 2007 (vide bukti T-11 dan T.II.INT.2-5) ; Menimbang, bahwa Perizinan Perizinan yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu (Tergugat) kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1)

berdasarkan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu

Nomor:238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 (vide bukti T-12 dan T.II.INT.1-12) dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan Yang

Terletak....................

161

Terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti T-13 dan T.II.INT.1-8) serta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan berdasarkan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 (vide bukti T.II.INT.1-7) masing – masing seluas 4.250 hektar dan sampai dengan sekarang izin-izin tersebut belum ditingkatkan statusnya oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi-1) baik Sertipikat Hak Guna Usaha untuk lahan perkebunan sawit

maupun

Sertipikat

Hak

Guna

bangunan

untuk

fasilitas

pabriknya dalam hal ini untuk membuktikan/mengetahui berapa luas lahan yang telah diperoleh Tergugat II Intervensi 1 ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Koperasi Sawit Timur Jaya (Tergugat II Intervensi-2) selaku perpanjangan tangan dari masyarakat desa Kepenuhan Timur yang menyerahkan lahannya seluas

4.250

Ha

kepada

PT.

Agro

Mitra

Rokan

tidak

dapat

membuktikan lahan seluas 4.250 Ha, berasal dari mana, apakah berasal dari ganti rugi atau berasal dari izin tebang tebas, dan juga apakah lahan seluas 4.250 Ha benar-benar ada ; Menimbang,

bahwa

untuk

menentukan

status

hukum

kepemilikan atas tanah tersebut dan termasuk menentukan asal usul tanah dari Penggugat dan Penggugat Intervensi maupun Tergugat II Intervensi-2 dimana lahan tersebut merupakan tanah dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang sudah diganti rugi oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi ataukah memang milik PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi 1) yang berasal dari penyerahan lahan oleh Koperasi

Sawit

Timur

Jaya

(Tergugat

II

Intervensi-2)

selaku

perpanjangan tangan dari masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;

Menimbang ..................

162

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum siapa sebenarnya pemilik yang sah lahan yang disengketakan, dengan demikian yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu oleh para pihak adalah tentang sengketa kepemilikan terhadap lahan yang disengketakan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut

Undang-Undang

ini

belum

diputus

oleh

Pengadilan

dilingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum” Menimbang, bahwa pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha

Negara

karena

Yurisprudensi

MARI,

dimana

sengketa

kepemilikan tanah kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Putusan Mahkamah Agung (No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 jo No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998) ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan yang mendasari

Penggugat dan Penggugat Intervensi dan dalil bantahan

Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang

dapat

diajukan

di

Pengadilan

Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; DALAM……………….

163

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu pokok perkara yang menjadi subtansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan

Penggugat dan

Penggugat Intervensi tidak diterima, dimana Penggugat dan Penggugat Intervensi ada meminta permohonan penundaan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan

Penggugat dan Penggugat Intervensi

haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,maka kepada

Penggugat

dan Penggugat Intervensi

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

107

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat..................

164

Mengingat,

Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1986

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-

undangan dan ketentuan hukum lainnya

yang berkaitan dengan

sengketa ini ; MENGADILI: DALAM PERMOHONAN : -

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;


Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intrervensi tidak diterima ;

-

Menghukum kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung

renteng

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp. 196.500,- (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 JUNI GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.,

2014

sebagai

oleh

kami

Hakim

Ketua

Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan untuk

tersebut

umum

diucapkan

pada

hari

dalam

RABU,

persidangan

tanggal

02

yang

JULI

terbuka

2014

oleh

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM………………

165

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

t tDto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI,

Dto

A S W I R M A N, S.H.

166

Perincian Biaya Perkara : Adminsitrasi dan ATK

…………

Rp.

80.000,-

Materai

…………

Rp.

24.000,-

Redaksi

…………

Rp.

5.000,-

Surat-surat panggilan

…………

Rp.

87.500,-

J u m l a h

…………

Rp.

196.500,-

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents