PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 301/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan 1. PEMERINTAH

KOTA

PEMATANGSIANTAR,

cq.

ING

sebagai berikut dalam perkara antara :

WALIKOTA

PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor : 2 Kota Pematangsiantar ;

L.

NT

Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh : GILBERT

AMBARITA,

SH,

HERRI

OKSTARIZAL, SH, BETTY N.T.I DOLOKSARIBU,

Setda Surat

188/6966/X/2015 selanjutnya

semula Tergugat II ; PERWAKILAN

RAKYAT

28

sebagai

DAERAH

PEMATANGSIANTAR, PERWAKILAN

Khusus

Oktober

:

2015,

Pembanding

I

KOTA

KETUA

DEWAN

DAERAH

(DPRD)

cq.

RAKYAT

Nomor

(DPRD)

KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di

PE

2. DEWAN

Kuasa

tanggal

disebut

Pematangsiantar,

NG AD

berdasarkan

Kota

ILA

SH, NOVA NELLY, SH, dan JIVA IDRA, SH, Pegawai

Jalan Haji Adam Malik

Nomor : 1 Kota

Pematangsiantar ;

Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh Kuasanya : SARLES GULTOM,SH,.MH DAN RIDUAN

MANIK,SH,MH,

Pekerjaan

masing-

masing Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Ruko Griya Sitorus Jalan Kpt.MH Sitorus No.B-10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya

disebut

sebagai

G

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

Pembanding

II

semula Tergugat I ; LAWAN

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN

BENYAMIN GIRSANG, SH, laki - laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Simalungun Permai Nomor : 06 Kelurahan Dolok Mariawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ; Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh

Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan

ING

Farel Pasaribu / Lapangan Bola Bawah Nomor :

100 B Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

NT

Penggugat ;

ILA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

NG AD

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 September 2015 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Pms telah mengajukan gugatan pada pokoknya berisi sebagai

PE

berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah sebagai Advokat / Penasihat Hukum di Kota Pematangsiantar dan menangani perkara yang diberikan kuasa kepada Penggugat oleh semua lapisan masyarakat.

2.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat perjanjian kerja untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sesuai surat Perjanjian tanggal 8 Mei 2008 dan pembayaran

biayannya dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota

Pematangsiantar sesuai dengan pasal 3 Sub 2 dalam Surat Perjanjian tersebut. 3.

G

kuasanya : LAMPATAR SILALAHI, SH & Rekan,

Bahwa beberapa waktu lalu Penggugat telah menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah diberikan kuasa oleh Tergugat I yaitu :


1.

Perkara perdata bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN - Pms dengan surat kuasa tanggal 14 april 2008, dengan biaya yang sudah disepakati dengan Tergugat I sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Perkara pemohonan uji pendapat atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01. P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp.

3.

ING

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perkara Perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - Pms dengan surat kuasa khusus tanggal 17 april 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor

yang

disepakati

sebagai

kuasa

hukum

sebesar

4.

Rp.

NT

145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah dari semua tagihan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang

Bahwa oleh karena Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat maka gugatan

ini

terpaksa

Penggugat

majukan

ke

Pengadilan

NG AD

5.

ILA

harus dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.

Negeri

Pematangsiantar untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak berlarut larut. 6.

Bahwa Penggugat beranggapan Para Tergugat tidak membayarkan tunggakan tersebut adalah akibat tidak ditampung di anggaran, sehingga

PE

Tergugat II terpaksa turut serta Penggugat ikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. 7.

Bahwa disamping itu oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi sejak Desember 2010, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika dihitung selama 5 tahun maka keseluruhannya menjadi Rp. 128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8.

G

2.

Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta


merta (uij voerbar bij voorraad) meskipun ada upaya

hukum verzet,

banding atapun kasasi terhadapnya. Berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar berkenan menentukan dan memanggil kedua belah pihak untuk

menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini,

ING

selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut : Primair : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan dalam hukum Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Mei 2008

NT

1.

adalah sah menurut hukum. 3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Para Tergugat I dan II telah Wanprestasi

ILA

kepada Penggugat sejak Desember 2010. 4.

Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar tagihan sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayar

5.

NG AD

lunas kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.

Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % untuk setiap tahunya sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika di hitung selama 5 tahun maka keseluruhannya menjadi Rp. 128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu

6.

PE

rupiah), harus dibayar lunas kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.

7.

G

suatu hari dan tanggal persidangan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil - adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah - tengah masyarakat.


Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI :

-

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi akan tetapi

ING

Penggugat tidak ada menunjukkan dalam gugatannya sejak kapan

G

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libelli) :

Tergugat lalai (Inmorastelling) (vide : pasal 1243 KUH Perdata) karena

didalam perjanjian yang dimaksud Penggugat tidak ada klausul yang

NT

mengatakan Tergugat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan (vide : Yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor : 186 K / Sip / 1959 tanggal 1 Juli 1959 yang isinya “Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan

ILA

perjanjian menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara

tertulis oleh kreditur.), gugatan yang demikian adalah gugatan yang

NG AD

premature karena masih ada syarat yang belum dijalankan Penggugat sebelum mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata dan berakibat gugatan menjadi kabur.

Maka gugatan Penggugat telah mengandung kekeliruan yang nyata karena Penggugat telah mengajukan

gugatan wanprestasi kepada Tergugat I

yang timbul bukan karena kelalaian Tergugat I

karena Tergugat I tidak

II.

PE

pernah membuat perjanjian kerja dengan Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA (Verweerten Principale). 1.

Bahwa tentang hal - hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara mutatis mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.

2.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dali - dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.

3.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah wanprestasi berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 akan tetapi Tergugat I tidak pernah merasa mendatangani surat yang dimaksud Penggugat


karena Penggugat tidak ada menghunjuk secara tegas siapa (DPRD periode kapan) yang menandatangani surat yang dimaksud Penggugat dan bagaimana mungkin Penggugat menuduh Tergugat I wanprestasi sementara Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat

karena

dokumen perjanjian kerja yang dimaksud

wanprestasi timbul dari perjanjian / perikatan dan Tergugat

I tidak

ING

pernah menerima somasi dari Penggugat tentang kewajiban Tergugat

I atas kelalaian DPRD Kota Pematangsiantar periode sebelumnya untuk melunasi tagihan atas penanganan perkara di Pengadilan Negeri

NT

Pematangsiantar sebagaimana gugatan Penggugat. 4.

Bahwa tuntutan dari jumlah tagihan Penggugat kepada Tergugat I

pada angka 3, 4 halaman 2 dalam gugatan adalah tidak berdasar menurut hukum karena tagihan yang dimaksud Penggugat terjadi pada

ILA

tahun 2008 dan 2009 jauh sebelum Tergugat I menjadi anggota DPRD

Pematangsiantar / Ketua DPRD Kota Pematangsiantar karena gugatan wanprestasi dihitung sejak saat terjadi kelalaian sebagaimana yang

NG AD

diatur didalam pasal 1237 KUH Perdata dan Penggugat tidak ada menguraikan dalam gugatannya sejak kapan Tergugat I lalai tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja yang dimaksud Penggugat dan Penggugat harus memahami bahwa tagihan/ ganti rugi dalam wanprestasi (injurydamage) yang dapat dituntut harus terinci dan jelas dan diperlukan lebih dahulu suatu proses seperti pernyataan lalai

PE

(inmorastelling, negligent of expression) sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 186 / K / Sip / 1959 tanggal 1 Juli 1959). 5.

G

Penggugat tidak ada dan tidak pernah diketahui Tergugat I karena

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 maka timbul pertanyaan mengapa Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I karena kalau perjanjian kerja tersebut benar adanya atas penanganan perkara Tergugat I di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan belum ditampung dalam anggaran DPRD Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2008 dan 2009 maka sudah seharunya ditampung pada anggaran DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2010 (DPRD periode tahun 2009 - 2014) maka timbul pertanyaan ada apa dengan Penggugat !! mengapa Penggugat


tidak

mengajukan

gugatan

wanprestasi

kepada

DPRD

Kota

Pematangsiantar Periode sebelumnya (periode 2009 - 2014) mengapa sekarang ?? jawabnya hanya Penggugat-lah yang tahu mengapa demikian. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 hal 2 dalam surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum karena tuntutan atas keterlambatan pembayaran yang

ING

dituntut Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan ilusinasi dari

Penggugat karena Penggugat tidak ada menjelaskan secara tegas dalam perjanjian kerja yang mana Tergugat I

lalai terhadap isi

NT

perjanjian kerja yang dimaksud Penggugat karena Penggugat

mendalilkan pada angka 2 hal 1 “pada hari kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat perjanjian kerja menangani

perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar“ dari dalil tersebut

dan bukan

dengan Tergugat

I dan

ILA

dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat bersepakat terhadap diri sendiri

Penggugat

tidak

7.

NG AD

menjelaskan sejak kapan Tergugat I lalai / melakukan keterlambatan pembayaran kepada Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 hal 2 dalam surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum karena Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu harus mengacu kepada syarat - syarat yang terdapat pada pasal 180

PE

HIR, pasal 191 RBg dan pasal 54 Rv serta SEMA Nomor : 03 tahun 1971.

G

6.

Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

yang

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1.

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).


Dalam Pokok Perkara : 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Atau :

berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

ING

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan dan menyerahkan

NT

Jawabannya dipersidangan tertanggal 07 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

ILA

Error In Persona

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 2 bahwa gugatan diajukan karena adanya perjanjian kerja pada tanggal 8 Mei 2008 untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri

NG AD

1.

Pematangsiantar.

Bahwa Surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 diketahui yang bertandatangan Pihak Pertama adalah Ir. MAG MUIS MANJERANG, MS pekerjaan Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar. Pihak Kedua adalah

PE

I.

BENYAMIN GIRSANG, SH, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat / Penasihat Hukum Benyamin Girsang, SH dan Rekan.

G

perkara ini.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 pihak Tergugat I (Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dan Pihak Tergugat II (Walikota Pematangsiantar) bukanlah para pihak dalam Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei 2008, bahwa bila Penggugat merasa dirugikan maka yang digugat adalah Ir. Mag Muis Manjerang dan / atau Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar bukan Pihak Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error In Persona maka gugatan yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.


2.

Gugatan Kabur (Obscure Libel) Bahwa Surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 hanya mengatur tentang pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk mewakili kepentingan hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Kota

Pematangsiantar

di

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar dalam perkara perdata Register Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN. Sim antara Marihot Nainggolan selaku Direktur Utama PT.

ING

Bahana Jasa Pratama sekarang PT. Bahana Jaya Pratama sebagai

Penggugat melawan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat I, Sumatera

Pematangsiantar Pematangsiantar

Utara

sebagai sebagai

sebagai

Tergugat

Tergugat

III,

Tergugat

IV,

II,

Walikota

Wakil dan

Walikota

NT

Gubernur

DPRD

Pematangsiantar sebagai Turut Tergugat V.

Kota

ILA

Bahwa dalam surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak mengatur tentang perkara Permohonan Uji Pendapat atas Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor : 01. P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp.

NG AD

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), juga tidak mengatur perkara perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms.

Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat mengandung kekeliruan yang nyata dan gugatan yang demikian harus dinyatakan

DALAM POKOK PERKARA : 1.

PE

sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

II.

Bahwa dalil - dalil dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini dan menjadi dalil dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis.

2.

Bahwa Tergugat II dalam Konpensi (dk) membantah dengan tegas semua dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal - hal yang diakui Tergugat II dk secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

3.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak,

G

Daerah

gugatan Penggugat didasarkan pada surat

perjanjian kerja pada tanggal 8 Mei 2008 untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar khusus perkara Perdata Register Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms antara Marihot Nainggolan


selaku Direktur Utama PT. Bahana Jasa Pratama sekarang PT. Bahana Jaya Pratama sebagai Penggugat melawan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat I, Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat II, Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat III, Wakil Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat IV, dan DPRD Kota

perkara yang lain.

ING

Bahwa surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) yaitu :

NT

Perjanjian ditandatangani oleh Pihak yang tidak berwenang

Bahwa Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei Tahun 2008 ditandatangani oleh Pihak Pertama adalah Ir. MAG MUIS MS,

pekerjaan

Sekretaris

DPRD

Kota

ILA

MANJERANG,

Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar dengan Penggugat, bahwa penandatanganan perjanjian kerja seharusnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

NG AD

a.

Komitmen bukan ditandatangani oleh kepala SKPD, hal ini diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun

PE

4.

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu : Pasal 1 angka 1 :

G

Pematangsiantar sebagai Turut Tergugat V, dan tidak mengatur

Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. Pasal 1 angka 14 : Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.


Pasal 9 ayat (3) : “bahwa

tugas

pengadaan

pokok

barang

Pejabat dan

Pembuat

jasa

adalah

Komitmen

dalam

menyiapkan

dan

melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang jasa,

mengendalikan

pelaksanaan

perjanjian

/

kontrak.

Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan

ING

fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan”. Bahwa sesuai peraturan tersebut diatas terkait pengadaan jasa

konsultansi yang melaksanakan perjanjian / kontrak adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), bukanlah Pengguna Anggaran SKPD

dalam

hal

ini

Sekretaris

DPRD

Kota

NT

(kepala

Pematangsiantar), dengan demikian perjanjian kerja tanggal 8

Mei Tahun 2008 telah melanggar ketentuan peraturan tersebut,

ILA

dan saudara Ir. MAG MUIS MANJERANG, MS selaku Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar telah melampaui kewenangannya, sehingga perjanjian ini telah melanggar hukum terutama pasal

Perjanjian Tidak didasarkan pada proses lelang

Bahwa Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei Tahun 2008 ditandatangani oleh Pihak Pertamaadalah Ir. MAG MANJERANG,

MS,

pekerjaan

Sekretaris

DPRD

MUIS Kota

Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar dengan Penggugat, merupakan perjanjian kerja

PE

b.

NG AD

1320 KUH Perdata jo. pasal 1330 KUH Perdata.

berupa jasa konsultansi dengan nilai sebesar Rp 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa penunjukkan saudara Benjamin Girsang dan Rekan sebagai Penasehat Hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada saat itu yakni Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan

Barang

/

Jasa

G

/

pemerintah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :


Pasal 1 angka 1 : Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang /

Pasal 1 angka 14 :

ING

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa

selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.

NT

Pasal 10 ayat (1) :

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ILA

Perjanjian tidak didasarkan pada ketersediaan anggaran pada APBD

Bahwa surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak didasarkan

NG AD

pada tersedianya anggaran pada APBD Kota Pematangsiantar, hal ini dilarang oleh peraturan perundang - undangan yaitu : -

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 54 ayat (1) menyatakan :

“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran

PE

c.

belanja daerah dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”. -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) : (1)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2)

G

jasa.

Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.


5.

Bahwa gugatan Penggugat poin 3 angka 2 yaitu perkara permohonan uji Pendapat Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah hal yang mengada - ada, karena tidak pernah dilakukan perikatan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) di DPRD

tersebut, dan tidak pernah dianggarkan di dalam APBD Kota

ING

pematangsiantar untuk penanganan perkara tersebut.

Bahwa Penggugat pada saat itu merupakan staf ahli DPRD bidang hukum yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada

diberikan

honorarium,

karenanya

NT

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut

Penggugat

sangat

memahami peraturan perundang - undangan, dengan tidak adanya anggaran dalam APBD terkait penanganan perkara dan Penggugat

ILA

rela melaksanakan pekerjaan itu, tentu Penggugat memahami bahwa

Tergugat hanya dibayar selaku staf ahli DPRD bidang hukum. Artinya tindakan Penggugat melakukan tindakan litigasi bersifat sukarela tanpa

permintaan

honorarium

NG AD

adanya dukungan dari pembiayaan / anggaran APBD. Dengan demikian

Penggugat

sebesar

Rp.

200.000.000,- adalah mengada - ada, tidak berdasar dan patut ditolak. Bahwa gugatan Penggugat poin 3 angka 3 yaitu Perkara Perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - PMS dengan surat kuasa khusus tanggal 17 april 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor yang

PE

6.

disepakati sebagai kuasa hukum sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), bahwa perkara tersebut tidak menggugat Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Kota Pematangsiantar, dimana sesuai surat gugatan Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - PMS yang berperkara adalah : Jack Gempar Saragih, SE, jenis kelamin laki - laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari partai Buruh Sosial Demokrat / Ketua Dewan Pimpinan Cabang PBSD Kota Pematangsiantar tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor : 9 Kelurahan Pardomuan

Kecamatan

Siantar

Timur

Kota

G

Kota Pematangsiantar dengan Penggugat untuk menangani perkara

Pematangsiantar

selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Mengajukan gugatan terhadap :


1.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Serikat Demokrat (DPP PBSD), berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II Nomor : 44 B Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sei Silau Nomor : 114 Medan, selanjutnya disebut Tergugat II. Dewan Pimpinan Cabang Pematangsiantar berkedudukan di

ING

3.

Jalan Melanthon Siregar Nomor : 53 / 99 Kota Pematangsiantar selanjutnya disebutTergugat III. 4.

Lingga Napitupulu, BC.Eng, pekerjaan Ketua DPRD Kota

NT

Pematangsiantar, beralamat di Jalan Merdeka Pematangsiantar, selanjutnya disebut Tergugat IV.

Bahwa sesuai surat gugatan Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms

ILA

tanggal 26 Maret 2008 gugatan tidak ditujukan kepada DPRD Kota Pematangsiantar tetapi ditujukan kepada Lingga Napitupulu, Bc. Eng sebagai pribadi, maka yang berkewajiban membayar honorarium

NG AD

Penggugat adalah Lingga Napitupulu Bc. Eng. Dengan demikian permintaan honorarium Penggugat sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah mengada - ada, tidak berdasar dan patut ditolak. 7.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 haruslah ditolak, dan gugatan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat

PE

II pada poin 3, 4, 5 dan 6 dalam jawaban ini. 8.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 haruslah ditolak dan bersifat mengada - ada, karena tidak pernah ada perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II tidak punya kewajiban menampung anggaran honorarium Penggugat di APBD Kota Pematangsiantar.

9.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak, karena Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun kepada

Penggugat,

sehingga

G

2.

pernyataan

Penggugat

yang

menyatakan Tergugat II telah wanprestasi sejak Desember 2010 adalah mengada - ada / suatu kebohongan dan tidak berdasarkan fakta.


10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada alasan yang kuat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorrad) dan Provisional.

kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim persidangan perkara perdata Nomor : 55 /

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

ING

Pdt. G / 2015 / PN - PMS yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

NT

1.

verklaard).

1.

ILA

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

NG AD

2.

G

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut maka Tergugat II bermohon

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 30 Mei 2016, telah mengajukan

PE

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 06 Juni 2016; Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 06 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 10 Juni 2016;


Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 10 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 10 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I

ING

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II

G

tanggal 20 Juni 2016;

semula Tergugat I tertanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Juni 2016, dan memori banding

tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

NT

tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 29 Juni 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan

ILA

Negeri Pematangsiantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I

semula Tergugat II tanggal 01 September 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa

NG AD

Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Agustus 2016,

yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

PE

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms. tanggal 20 April 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksa mamemori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I berpendapat sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat

G

dipertahankan dan dikuatkan;

ING

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding/Penggugat adalah Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I;

NT

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 berbunyi “Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat

perjanjian kerja untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar

ILA

sesuai dengan surat perjanjian tanggal 8 Mei 2008 dan pembayarannya dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai dengan pasal 3 sub 2 dalam surat perjanjian tersebut”;

NG AD

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada poin 3 berbunyi “Bahwa beberapa waktu lalu Penggugat telah menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah diberikan kuasa oleh Tergugat I yaitu :

1. Perkara perdata bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor :

PE

16/Pdt.G/2008/PN.Pms. dengan surat kuasa tanggal 14 April 2008 dengan biaya yang sudah disepakati dengan Tergugat I sebesar Rp.170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah);

2. Perkara permohonan uji pendapat atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.P/KHS/Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 3. Perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Pms dengan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor yang disepakati sebagai kuasa hukum sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah); Menimbang,

bahwa

dari

bukti

surat

yang

Terbanding/Penggugat diperoleh fakta bahwa bukti surat

diajukan

BP.I,

oleh

BP.II, BP.III,

BP.IV, BP.V, BP.VI, BP.VII, membuktikan adanya hubungan hukum antara


Terbanding/

Penggugat

dengan

Pembanding

II/Tergugat

I,

tetapi

tidak

membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh

dan Ir. SAUD

HANAIKAN

SIMANJUNTAK

juga tidak ada menerangkan

ING

bagaimana hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada poin 3 berbunyi “Menyatakan dalam hukum bahwa para Tergugat I dan II

telah

NT

wanprestasi kepada Penggugat sejak Desember 2010“;

Menimbang, bahwa pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum

ILA

Perdata berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Menimbang, bahwa pasal

1340 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum

NG AD

Perdata berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya“, dan ayat 2 berbunyi “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata” ;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding/Penggugat dikaitkan dengan bukti

PE

surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat terbukti bahwa yang melakukan perjanjian adalah Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat I, oleh karena itu menurut pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat perjanjian tersebut hanya berlaku bagi Terbanding/Penggugat dan Pembanding II / Tergugat I; Menimbang,

bahwa

dalam

perkara

ini

Terbanding/Penggugat

juga

menggugat Pembanding I/Tergugat II, dimana dalam bukti surat yang diajukan oleh

Terbanding/Penggugat,

terbukti

yang

melakukan

perjanjian

adalah

Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat I, oleh karena itu sehubungan

dengan

perkara

ini

antara

Terbanding/Penggugat

G

Terbanding/Penggugat yakni LINGGA NAPITUPULU BC.Eng, ZAINAL PURBA

dengan

Pembanding I/ Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II, maka tidak berdasar atas hukum Pembanding I/Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

diatas,

Majelis

Hakim

tingkat

banding

berkesimpulan

bahwa

gugatan

ING

Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms

tanggal 20 April 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti

NT

tersebut dibawah ini;

Menimbang. bahwa karena Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat

ILA

Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

dengan perkara ini; M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;

PE

DALAM EKSEPSI -

NG AD

Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016 tentang eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA -

G

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/PdtG./2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016; MENGADILI SENDIRI

-

Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH.

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

berdasarkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

nomor

:

ING

301/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan

G

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T.BOYKE HP.HUSNY,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

NT

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa

Hakim - Hakim Anggota,

ILA

hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

PE

ttd.

NG AD

ttd.

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH.

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents