PUTUSAN Nomor : 301/PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan 1. PEMERINTAH
KOTA
PEMATANGSIANTAR,
cq.
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor : 2 Kota Pematangsiantar ;
L.
NT
Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh : GILBERT
AMBARITA,
SH,
HERRI
OKSTARIZAL, SH, BETTY N.T.I DOLOKSARIBU,
Setda Surat
188/6966/X/2015 selanjutnya
semula Tergugat II ; PERWAKILAN
RAKYAT
28
sebagai
DAERAH
PEMATANGSIANTAR, PERWAKILAN
Khusus
Oktober
:
2015,
Pembanding
I
KOTA
KETUA
DEWAN
DAERAH
(DPRD)
cq.
RAKYAT
Nomor
(DPRD)
KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di
PE
2. DEWAN
Kuasa
tanggal
disebut
Pematangsiantar,
NG AD
berdasarkan
Kota
ILA
SH, NOVA NELLY, SH, dan JIVA IDRA, SH, Pegawai
Jalan Haji Adam Malik
Nomor : 1 Kota
Pematangsiantar ;
Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh Kuasanya : SARLES GULTOM,SH,.MH DAN RIDUAN
MANIK,SH,MH,
Pekerjaan
masing-
masing Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Ruko Griya Sitorus Jalan Kpt.MH Sitorus No.B-10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya
disebut
sebagai
G
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
Pembanding
II
semula Tergugat I ; LAWAN
Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
BENYAMIN GIRSANG, SH, laki - laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Simalungun Permai Nomor : 06 Kelurahan Dolok Mariawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ; Dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh
Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan
ING
Farel Pasaribu / Lapangan Bola Bawah Nomor :
100 B Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
NT
Penggugat ;
ILA
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
NG AD
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 September 2015 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Pms telah mengajukan gugatan pada pokoknya berisi sebagai
PE
berikut : 1.
Bahwa Penggugat adalah sebagai Advokat / Penasihat Hukum di Kota Pematangsiantar dan menangani perkara yang diberikan kuasa kepada Penggugat oleh semua lapisan masyarakat.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat perjanjian kerja untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sesuai surat Perjanjian tanggal 8 Mei 2008 dan pembayaran
biayannya dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota
Pematangsiantar sesuai dengan pasal 3 Sub 2 dalam Surat Perjanjian tersebut. 3.
G
kuasanya : LAMPATAR SILALAHI, SH & Rekan,
Bahwa beberapa waktu lalu Penggugat telah menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah diberikan kuasa oleh Tergugat I yaitu :
Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
1.
Perkara perdata bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN - Pms dengan surat kuasa tanggal 14 april 2008, dengan biaya yang sudah disepakati dengan Tergugat I sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Perkara pemohonan uji pendapat atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01. P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp.
3.
ING
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perkara Perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - Pms dengan surat kuasa khusus tanggal 17 april 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor
yang
disepakati
sebagai
kuasa
hukum
sebesar
4.
Rp.
NT
145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
Bahwa dengan demikian jumlah dari semua tagihan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang
Bahwa oleh karena Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat maka gugatan
ini
terpaksa
Penggugat
majukan
ke
Pengadilan
NG AD
5.
ILA
harus dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
Negeri
Pematangsiantar untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak berlarut larut. 6.
Bahwa Penggugat beranggapan Para Tergugat tidak membayarkan tunggakan tersebut adalah akibat tidak ditampung di anggaran, sehingga
PE
Tergugat II terpaksa turut serta Penggugat ikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. 7.
Bahwa disamping itu oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi sejak Desember 2010, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika dihitung selama 5 tahun maka keseluruhannya menjadi Rp. 128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8.
G
2.
Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta
Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
merta (uij voerbar bij voorraad) meskipun ada upaya
hukum verzet,
banding atapun kasasi terhadapnya. Berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar berkenan menentukan dan memanggil kedua belah pihak untuk
menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini,
ING
selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut : Primair : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan dalam hukum Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Mei 2008
NT
1.
adalah sah menurut hukum. 3.
Menyatakan dalam hukum bahwa Para Tergugat I dan II telah Wanprestasi
ILA
kepada Penggugat sejak Desember 2010. 4.
Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar tagihan sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayar
5.
NG AD
lunas kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % untuk setiap tahunya sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika di hitung selama 5 tahun maka keseluruhannya menjadi Rp. 128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu
6.
PE
rupiah), harus dibayar lunas kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.
7.
G
suatu hari dan tanggal persidangan
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.
Subsidair : Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil - adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah - tengah masyarakat.
Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut: I.
DALAM EKSEPSI :
-
Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi akan tetapi
ING
Penggugat tidak ada menunjukkan dalam gugatannya sejak kapan
G
Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libelli) :
Tergugat lalai (Inmorastelling) (vide : pasal 1243 KUH Perdata) karena
didalam perjanjian yang dimaksud Penggugat tidak ada klausul yang
NT
mengatakan Tergugat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan (vide : Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor : 186 K / Sip / 1959 tanggal 1 Juli 1959 yang isinya “Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan
ILA
perjanjian menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara
tertulis oleh kreditur.), gugatan yang demikian adalah gugatan yang
NG AD
premature karena masih ada syarat yang belum dijalankan Penggugat sebelum mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata dan berakibat gugatan menjadi kabur.
Maka gugatan Penggugat telah mengandung kekeliruan yang nyata karena Penggugat telah mengajukan
gugatan wanprestasi kepada Tergugat I
yang timbul bukan karena kelalaian Tergugat I
karena Tergugat I tidak
II.
PE
pernah membuat perjanjian kerja dengan Penggugat .
DALAM POKOK PERKARA (Verweerten Principale). 1.
Bahwa tentang hal - hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara mutatis mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2.
Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dali - dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.
3.
Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah wanprestasi berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 akan tetapi Tergugat I tidak pernah merasa mendatangani surat yang dimaksud Penggugat
Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
karena Penggugat tidak ada menghunjuk secara tegas siapa (DPRD periode kapan) yang menandatangani surat yang dimaksud Penggugat dan bagaimana mungkin Penggugat menuduh Tergugat I wanprestasi sementara Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat
karena
dokumen perjanjian kerja yang dimaksud
wanprestasi timbul dari perjanjian / perikatan dan Tergugat
I tidak
ING
pernah menerima somasi dari Penggugat tentang kewajiban Tergugat
I atas kelalaian DPRD Kota Pematangsiantar periode sebelumnya untuk melunasi tagihan atas penanganan perkara di Pengadilan Negeri
NT
Pematangsiantar sebagaimana gugatan Penggugat. 4.
Bahwa tuntutan dari jumlah tagihan Penggugat kepada Tergugat I
pada angka 3, 4 halaman 2 dalam gugatan adalah tidak berdasar menurut hukum karena tagihan yang dimaksud Penggugat terjadi pada
ILA
tahun 2008 dan 2009 jauh sebelum Tergugat I menjadi anggota DPRD
Pematangsiantar / Ketua DPRD Kota Pematangsiantar karena gugatan wanprestasi dihitung sejak saat terjadi kelalaian sebagaimana yang
NG AD
diatur didalam pasal 1237 KUH Perdata dan Penggugat tidak ada menguraikan dalam gugatannya sejak kapan Tergugat I lalai tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja yang dimaksud Penggugat dan Penggugat harus memahami bahwa tagihan/ ganti rugi dalam wanprestasi (injurydamage) yang dapat dituntut harus terinci dan jelas dan diperlukan lebih dahulu suatu proses seperti pernyataan lalai
PE
(inmorastelling, negligent of expression) sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 186 / K / Sip / 1959 tanggal 1 Juli 1959). 5.
G
Penggugat tidak ada dan tidak pernah diketahui Tergugat I karena
Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 maka timbul pertanyaan mengapa Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I karena kalau perjanjian kerja tersebut benar adanya atas penanganan perkara Tergugat I di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan belum ditampung dalam anggaran DPRD Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2008 dan 2009 maka sudah seharunya ditampung pada anggaran DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2010 (DPRD periode tahun 2009 - 2014) maka timbul pertanyaan ada apa dengan Penggugat !! mengapa Penggugat
Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
tidak
mengajukan
gugatan
wanprestasi
kepada
DPRD
Kota
Pematangsiantar Periode sebelumnya (periode 2009 - 2014) mengapa sekarang ?? jawabnya hanya Penggugat-lah yang tahu mengapa demikian. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 hal 2 dalam surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum karena tuntutan atas keterlambatan pembayaran yang
ING
dituntut Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan ilusinasi dari
Penggugat karena Penggugat tidak ada menjelaskan secara tegas dalam perjanjian kerja yang mana Tergugat I
lalai terhadap isi
NT
perjanjian kerja yang dimaksud Penggugat karena Penggugat
mendalilkan pada angka 2 hal 1 “pada hari kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat perjanjian kerja menangani
perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar“ dari dalil tersebut
dan bukan
dengan Tergugat
I dan
ILA
dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat bersepakat terhadap diri sendiri
Penggugat
tidak
7.
NG AD
menjelaskan sejak kapan Tergugat I lalai / melakukan keterlambatan pembayaran kepada Penggugat.
Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 hal 2 dalam surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum karena Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu harus mengacu kepada syarat - syarat yang terdapat pada pasal 180
PE
HIR, pasal 191 RBg dan pasal 54 Rv serta SEMA Nomor : 03 tahun 1971.
G
6.
Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar
yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1.
Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Dalam Pokok Perkara : 1.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
Atau :
berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).
ING
Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar
Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan dan menyerahkan
NT
Jawabannya dipersidangan tertanggal 07 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
ILA
Error In Persona
Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 2 bahwa gugatan diajukan karena adanya perjanjian kerja pada tanggal 8 Mei 2008 untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri
NG AD
1.
Pematangsiantar.
Bahwa Surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 diketahui yang bertandatangan Pihak Pertama adalah Ir. MAG MUIS MANJERANG, MS pekerjaan Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar. Pihak Kedua adalah
PE
I.
BENYAMIN GIRSANG, SH, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat / Penasihat Hukum Benyamin Girsang, SH dan Rekan.
G
perkara ini.
Bahwa berdasarkan perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 pihak Tergugat I (Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dan Pihak Tergugat II (Walikota Pematangsiantar) bukanlah para pihak dalam Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei 2008, bahwa bila Penggugat merasa dirugikan maka yang digugat adalah Ir. Mag Muis Manjerang dan / atau Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar bukan Pihak Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error In Persona maka gugatan yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.
Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
2.
Gugatan Kabur (Obscure Libel) Bahwa Surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 hanya mengatur tentang pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk mewakili kepentingan hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)
Kota
Pematangsiantar
di
Pengadilan
Negeri
Pematangsiantar dalam perkara perdata Register Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN. Sim antara Marihot Nainggolan selaku Direktur Utama PT.
ING
Bahana Jasa Pratama sekarang PT. Bahana Jaya Pratama sebagai
Penggugat melawan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat I, Sumatera
Pematangsiantar Pematangsiantar
Utara
sebagai sebagai
sebagai
Tergugat
Tergugat
III,
Tergugat
IV,
II,
Walikota
Wakil dan
Walikota
NT
Gubernur
DPRD
Pematangsiantar sebagai Turut Tergugat V.
Kota
ILA
Bahwa dalam surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak mengatur tentang perkara Permohonan Uji Pendapat atas Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor : 01. P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp.
NG AD
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), juga tidak mengatur perkara perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms.
Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat mengandung kekeliruan yang nyata dan gugatan yang demikian harus dinyatakan
DALAM POKOK PERKARA : 1.
PE
sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.
II.
Bahwa dalil - dalil dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini dan menjadi dalil dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis.
2.
Bahwa Tergugat II dalam Konpensi (dk) membantah dengan tegas semua dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal - hal yang diakui Tergugat II dk secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
3.
Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak,
G
Daerah
gugatan Penggugat didasarkan pada surat
perjanjian kerja pada tanggal 8 Mei 2008 untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar khusus perkara Perdata Register Nomor : 16 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms antara Marihot Nainggolan
Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
selaku Direktur Utama PT. Bahana Jasa Pratama sekarang PT. Bahana Jaya Pratama sebagai Penggugat melawan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat I, Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat II, Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat III, Wakil Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat IV, dan DPRD Kota
perkara yang lain.
ING
Bahwa surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) yaitu :
NT
Perjanjian ditandatangani oleh Pihak yang tidak berwenang
Bahwa Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei Tahun 2008 ditandatangani oleh Pihak Pertama adalah Ir. MAG MUIS MS,
pekerjaan
Sekretaris
DPRD
Kota
ILA
MANJERANG,
Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar dengan Penggugat, bahwa penandatanganan perjanjian kerja seharusnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
NG AD
a.
Komitmen bukan ditandatangani oleh kepala SKPD, hal ini diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun
PE
4.
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu : Pasal 1 angka 1 :
G
Pematangsiantar sebagai Turut Tergugat V, dan tidak mengatur
Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. Pasal 1 angka 14 : Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Pasal 9 ayat (3) : “bahwa
tugas
pengadaan
pokok
barang
Pejabat dan
Pembuat
jasa
adalah
Komitmen
dalam
menyiapkan
dan
melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang jasa,
mengendalikan
pelaksanaan
perjanjian
/
kontrak.
Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan
ING
fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan”. Bahwa sesuai peraturan tersebut diatas terkait pengadaan jasa
konsultansi yang melaksanakan perjanjian / kontrak adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), bukanlah Pengguna Anggaran SKPD
dalam
hal
ini
Sekretaris
DPRD
Kota
NT
(kepala
Pematangsiantar), dengan demikian perjanjian kerja tanggal 8
Mei Tahun 2008 telah melanggar ketentuan peraturan tersebut,
ILA
dan saudara Ir. MAG MUIS MANJERANG, MS selaku Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar telah melampaui kewenangannya, sehingga perjanjian ini telah melanggar hukum terutama pasal
Perjanjian Tidak didasarkan pada proses lelang
Bahwa Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Mei Tahun 2008 ditandatangani oleh Pihak Pertamaadalah Ir. MAG MANJERANG,
MS,
pekerjaan
Sekretaris
DPRD
MUIS Kota
Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Pematangsiantar dengan Penggugat, merupakan perjanjian kerja
PE
b.
NG AD
1320 KUH Perdata jo. pasal 1330 KUH Perdata.
berupa jasa konsultansi dengan nilai sebesar Rp 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah).
Bahwa penunjukkan saudara Benjamin Girsang dan Rekan sebagai Penasehat Hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada saat itu yakni Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan
Barang
/
Jasa
G
/
pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :
Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Pasal 1 angka 1 : Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang /
Pasal 1 angka 14 :
ING
Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa
selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
NT
Pasal 10 ayat (1) :
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
ILA
Perjanjian tidak didasarkan pada ketersediaan anggaran pada APBD
Bahwa surat perjanjian kerja tanggal 8 Mei 2008 tidak didasarkan
NG AD
pada tersedianya anggaran pada APBD Kota Pematangsiantar, hal ini dilarang oleh peraturan perundang - undangan yaitu : -
Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 54 ayat (1) menyatakan :
“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
PE
c.
belanja daerah dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”. -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) : (1)
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
(2)
G
jasa.
Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
5.
Bahwa gugatan Penggugat poin 3 angka 2 yaitu perkara permohonan uji Pendapat Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.P / KHS / Tahun 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah hal yang mengada - ada, karena tidak pernah dilakukan perikatan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) di DPRD
tersebut, dan tidak pernah dianggarkan di dalam APBD Kota
ING
pematangsiantar untuk penanganan perkara tersebut.
Bahwa Penggugat pada saat itu merupakan staf ahli DPRD bidang hukum yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada
diberikan
honorarium,
karenanya
NT
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut
Penggugat
sangat
memahami peraturan perundang - undangan, dengan tidak adanya anggaran dalam APBD terkait penanganan perkara dan Penggugat
ILA
rela melaksanakan pekerjaan itu, tentu Penggugat memahami bahwa
Tergugat hanya dibayar selaku staf ahli DPRD bidang hukum. Artinya tindakan Penggugat melakukan tindakan litigasi bersifat sukarela tanpa
permintaan
honorarium
NG AD
adanya dukungan dari pembiayaan / anggaran APBD. Dengan demikian
Penggugat
sebesar
Rp.
200.000.000,- adalah mengada - ada, tidak berdasar dan patut ditolak. Bahwa gugatan Penggugat poin 3 angka 3 yaitu Perkara Perdata Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - PMS dengan surat kuasa khusus tanggal 17 april 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor yang
PE
6.
disepakati sebagai kuasa hukum sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), bahwa perkara tersebut tidak menggugat Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Kota Pematangsiantar, dimana sesuai surat gugatan Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN - PMS yang berperkara adalah : Jack Gempar Saragih, SE, jenis kelamin laki - laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari partai Buruh Sosial Demokrat / Ketua Dewan Pimpinan Cabang PBSD Kota Pematangsiantar tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor : 9 Kelurahan Pardomuan
Kecamatan
Siantar
Timur
Kota
G
Kota Pematangsiantar dengan Penggugat untuk menangani perkara
Pematangsiantar
selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Mengajukan gugatan terhadap :
Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
1.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Serikat Demokrat (DPP PBSD), berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II Nomor : 44 B Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sei Silau Nomor : 114 Medan, selanjutnya disebut Tergugat II. Dewan Pimpinan Cabang Pematangsiantar berkedudukan di
ING
3.
Jalan Melanthon Siregar Nomor : 53 / 99 Kota Pematangsiantar selanjutnya disebutTergugat III. 4.
Lingga Napitupulu, BC.Eng, pekerjaan Ketua DPRD Kota
NT
Pematangsiantar, beralamat di Jalan Merdeka Pematangsiantar, selanjutnya disebut Tergugat IV.
Bahwa sesuai surat gugatan Nomor : 20 / Pdt. G / 2008 / PN. Pms
ILA
tanggal 26 Maret 2008 gugatan tidak ditujukan kepada DPRD Kota Pematangsiantar tetapi ditujukan kepada Lingga Napitupulu, Bc. Eng sebagai pribadi, maka yang berkewajiban membayar honorarium
NG AD
Penggugat adalah Lingga Napitupulu Bc. Eng. Dengan demikian permintaan honorarium Penggugat sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah mengada - ada, tidak berdasar dan patut ditolak. 7.
Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 haruslah ditolak, dan gugatan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat
PE
II pada poin 3, 4, 5 dan 6 dalam jawaban ini. 8.
Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 haruslah ditolak dan bersifat mengada - ada, karena tidak pernah ada perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II tidak punya kewajiban menampung anggaran honorarium Penggugat di APBD Kota Pematangsiantar.
9.
Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak, karena Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun kepada
Penggugat,
sehingga
G
2.
pernyataan
Penggugat
yang
menyatakan Tergugat II telah wanprestasi sejak Desember 2010 adalah mengada - ada / suatu kebohongan dan tidak berdasarkan fakta.
Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada alasan yang kuat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorrad) dan Provisional.
kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim persidangan perkara perdata Nomor : 55 /
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi :
ING
Pdt. G / 2015 / PN - PMS yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
NT
1.
verklaard).
1.
ILA
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
NG AD
2.
G
Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut maka Tergugat II bermohon
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 30 Mei 2016, telah mengajukan
PE
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 06 Juni 2016; Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 06 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 10 Juni 2016;
Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 10 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 10 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I
ING
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II
G
tanggal 20 Juni 2016;
semula Tergugat I tertanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Juni 2016, dan memori banding
tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
NT
tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tanggal 29 Juni 2016;
Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan
ILA
Negeri Pematangsiantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I
semula Tergugat II tanggal 01 September 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa
NG AD
Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Agustus 2016,
yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
PE
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms. tanggal 20 April 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksa mamemori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I berpendapat sebagai berikut :
Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat
G
dipertahankan dan dikuatkan;
ING
DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding/Penggugat adalah Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I;
NT
Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 berbunyi “Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat sudah bersepakat membuat
perjanjian kerja untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar
ILA
sesuai dengan surat perjanjian tanggal 8 Mei 2008 dan pembayarannya dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai dengan pasal 3 sub 2 dalam surat perjanjian tersebut”;
NG AD
Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada poin 3 berbunyi “Bahwa beberapa waktu lalu Penggugat telah menangani perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah diberikan kuasa oleh Tergugat I yaitu :
1. Perkara perdata bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor :
PE
16/Pdt.G/2008/PN.Pms. dengan surat kuasa tanggal 14 April 2008 dengan biaya yang sudah disepakati dengan Tergugat I sebesar Rp.170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Perkara permohonan uji pendapat atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.P/KHS/Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 3. Perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Pms dengan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2008 dengan biaya perkara dan jasa honor yang disepakati sebagai kuasa hukum sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah); Menimbang,
bahwa
dari
bukti
surat
yang
Terbanding/Penggugat diperoleh fakta bahwa bukti surat
diajukan
BP.I,
oleh
BP.II, BP.III,
BP.IV, BP.V, BP.VI, BP.VII, membuktikan adanya hubungan hukum antara
Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Terbanding/
Penggugat
dengan
Pembanding
II/Tergugat
I,
tetapi
tidak
membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh
dan Ir. SAUD
HANAIKAN
SIMANJUNTAK
juga tidak ada menerangkan
ING
bagaimana hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II;
Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada poin 3 berbunyi “Menyatakan dalam hukum bahwa para Tergugat I dan II
telah
NT
wanprestasi kepada Penggugat sejak Desember 2010“;
Menimbang, bahwa pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
ILA
Perdata berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Menimbang, bahwa pasal
1340 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum
NG AD
Perdata berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya“, dan ayat 2 berbunyi “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata” ;
Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding/Penggugat dikaitkan dengan bukti
PE
surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat terbukti bahwa yang melakukan perjanjian adalah Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat I, oleh karena itu menurut pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat perjanjian tersebut hanya berlaku bagi Terbanding/Penggugat dan Pembanding II / Tergugat I; Menimbang,
bahwa
dalam
perkara
ini
Terbanding/Penggugat
juga
menggugat Pembanding I/Tergugat II, dimana dalam bukti surat yang diajukan oleh
Terbanding/Penggugat,
terbukti
yang
melakukan
perjanjian
adalah
Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat I, oleh karena itu sehubungan
dengan
perkara
ini
antara
Terbanding/Penggugat
G
Terbanding/Penggugat yakni LINGGA NAPITUPULU BC.Eng, ZAINAL PURBA
dengan
Pembanding I/ Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum;
Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat II, maka tidak berdasar atas hukum Pembanding I/Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
diatas,
Majelis
Hakim
tingkat
banding
berkesimpulan
bahwa
gugatan
ING
Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms
tanggal 20 April 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti
NT
tersebut dibawah ini;
Menimbang. bahwa karena Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat
ILA
Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;
dengan perkara ini; M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
PE
DALAM EKSEPSI -
NG AD
Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016 tentang eksepsi;
DALAM POKOK PERKARA -
G
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 55/PdtG./2015/PN.Pms tanggal 20 April 2016; MENGADILI SENDIRI
-
Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
-
Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH.
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
berdasarkan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
nomor
:
ING
301/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan
G
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T.BOYKE HP.HUSNY,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
NT
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa
Hakim - Hakim Anggota,
ILA
hukumnya.
Hakim Ketua Majelis,
ttd.
1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
PE
ttd.
NG AD
ttd.
2. PERDANA GINTING, SH.
Panitera Pengganti,
ttd.
T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH.
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-
Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 301/PDT/2016/PT-MDN