PT.BDG. MELAWAN

P U T U S A N Nomor : 448/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Hj. YUNAENIH Binti AMARI, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Singaraja RT.011/RW.003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh KHALIMI, S.H.,MH., SUHENDAR, S.H.,M.H dan IRIANTO MUH. AKHMAD, S.H., Advokat-Konsultan Hukum dari kantor Hukum KHAL & Rekan, berkantor di Jalan Raya Pekandangan Jaya No. 4 Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-KHAL/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Indramayu dibawah register Nomor W11U.12.01.10-08/2016; Sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat; MELAWAN 1. Direktur Utama PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, beralamat kantor di Gedung Trans 7 No. 88 C Jln. Kapten Tendean Kav. 12-14 A Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh NUR WAHYUNI SULISTIOWATI Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada PATAR WALDEMAR SITEPU, S.H. Advokat pada Kantor Advokat PW SITEPU SH & Partners, beralamat di Perumahan Griya Sunyaragi Permai Jalan Mahoni Tengah VII Blok H No. 26 RT03/RW012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.003/DIR-UT/2016 tanggal 11 Februari 2016 ; Sebagai Terbanding I,semula sebagai Tergugat I ; 2. MAKSUM, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta yang beralamat di Desa Singaraja Blok Makam Kanjeng Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu,dalam hal ini memberi Kuasa kepada PATAR WALDEMAR

halaman 1 dari 38 halaman perkara No. 448/Pdt/2016/PT.BDG.

SITEPU, S.H. Advokat pada Kantor Advokat PW SITEPU SH & Partners, beralamat di Perumahan Griya Sunyaragi Permai Jalan Mahoni Tengah VII Blok H No. 26 RT03/RW012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2016 ; Sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II ; Dan: UJANG BUSTOMI, Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Desa Sinar Rancang RT.03 RW.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada PATAR WALDEMAR SITEPU, S.H. Advokat pada Kantor Advokat PW SITEPU SH & Partners, beralamat di Perumahan Griya Sunyaragi Permai Jalan Mahoni Tengah VII Blok H No. 26 RT03/RW012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 ; Sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal

27

September

2016,

Nomor

di Bandung

448/PEN/PDT/2016/PT.BDG

tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B. Indramayu dibawah Register No.02/Pdt.G/2016/PN.Idm. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 pukul 00.21 WIB, Tergugat I menayangkan

acara di televisi Trans 7 dalam program siaran “Dua Dunia”

dengan tema “Keraton Gaib Ratu Maimah” dipandu oleh pembawa acara Ujang Bustomi (Turut Tergugat);


2. Bahwa Penggugat menonton tayangan tersebut dan merasa terperanjat ketika ternyata isi (content) tayangan mengisahkan tentang orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia bernama

Ny. Maemah sebagai “Sesosok Ratu”,

disampaikan oleh Tergugat II sebagai narasumber dipandu oleh Turut Tergugat; 3. Bahwa dalam tayangan tersebut terekspos secara vulgar oleh Tergugat II latar belakang meninggalnya Ny. Maemah secara gantung diri di Jembatan Dudukan Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural atau klenik; 4. Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari Almarhumah Ny. Maemah buah perkawinan dengan Almarhum Amari merasa dirugikan karena content tayangan sebagai produk perusahaan Tergugat I telah berdampak serius baik terhadap harga diri Penggugat maupun terhadap Almarhumah Ny. Maemah, menimbulkan keresahan dan stigma negatif menyesatkan (misleading) terhadap Penggugat dan menjadi bulan-bulanan isu klenik secara meluas di masyarakat khususnya di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, regional mapun nasional, bahkan content tayangan telah tersebar di media sosial (facebook maupun youtube); 5. Bahwa tindakan Tergugat I telah sengaja demi

kepentingan komersial

memperalat Tergugat II sehingga terselenggaranya tayangan acara di televisi Trans 7 dalam program siaran “Dua Dunia” dengan tema “Keraton Gaib Ratu Maimah” mengakibatkan rendahnya martabat Almarhumah Ny Maemah, karenanya sangat beralasan bagi Penggugat

bahwa

Para Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum; 6. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut; 7. Bahwa dalam hukum adat adalah sangat dilarang menggunjing seseorang yang telah meninggal dunia karena dianggap sebagai penghinaan, begitu juga dalam syariat Islam sebagaimana dalam Hadist Riwayat Bukhari disampaikan “dari Aisyah Radiyallahu Anha

ia berkata

: Rasulallah SAW bersabda, janganlah

kalian mencaci maki mayat, karena mereka telah menemukan apa yang mereka telah lakukan (pembalasan amal)”; 8. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat dan harus ditanggung-renteng oleh Para Tergugat yaitu berupa : 

Kerugian immateriil :


Kerugian immateriil Penggugat

senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah), karena : 1) hilangnya kehormatan dan nama baik Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah Ny. Maemah; 2) menjadi bahan perbincangan dan pergunjingan warga sepanjang zaman; 3) merasa malu berkepanjangan; dan 4) hancurnya reputasi usaha Penggugat; 

Kerugian materiil : Kerugian materiil yang Penggugat derita yaitu hilangnya harta benda Penggugat senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu berupa 10 (sepuluh) setel perhiasan berlian terinci sebagai berikut sebagai akibat tidak fokus

dan

selalu

memikirkan

hilangnya

martabat

dan

rasa

malu

berkepanjangan: 1) Hilangnya 1 (satu) gelang seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 2) Hilangnya 2 (dua) cincin Eropa @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), total Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); 3) Hilangnya 7 (tujuh) berlian Solo @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); 9. Bahwa sangat beralasan terhadap Tergugat I, selain harus menanggung kerugian immateriil dan materiil,

dihukum pula untuk memulihkan nama baik

Almarhumah Ny. Maemah, sebagai berikut : 1)

Menyediakan tayangan khusus (spot tayangan) berisi pemulihan nama baik Almarhumah Ny.Maemah selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di Trans 7;

2)

Menyatakan permohonan maaf Tergugat I baik di media televisi Trans 7 maupun melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

10. Bahwa begitu pula terhadap Tergugat II, beralasan dihukum untuk memulihkan nama baik

Almarhumah Ny. Maemah dengan cara menyatakan permohonan

maaf secara terbuka di hadapan para tokoh masyarakat Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu bertempat di Balai Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan menyatakan permohonan maaf secara tertulis melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturutturut; 11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini, Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.


1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi ( uitvoorbaar bij voorrad); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 1)

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2)

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3)

Menyatakan barang bukti berupa soft copy berisi tayangan acara di televisi Trans 7 dalam program siaran “Dua Dunia” dengan tema “Keraton Gaib Ratu Maimah” pada hari Kamis

tanggal

13 November 2014 pukul 00.21 WIB

dipandu oleh pembawa acara Ujang Bustomi (Turut Tergugat), adalah sah; 4)

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) dan membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

5)

Menghukum Tergugat I menyediakan tayangan khusus (spot tayangan) berisi pemulihan nama baik Almarhumah Ny.Maemah selama 7 (tujuh) hari berturutturut di Trans 7 dan menyatakan permohonan maaf baik di media televisi Trans 7 maupun melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturutturut;

6)

Menghukum Tergugat II untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka di hadapan para tokoh masyarakat Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu bertempat di Balai Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan menyatakan permohonan maaf secara tertulis melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

7)

Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

8)

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;

9)

Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lain yang timbul akibat gugatan Penggugat di semua tingkat peradilan;


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa

terhadap gugatan tersebut, kemudian Tergugat I,

Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam sebuah surat tertanggal 31 Maret 2016, yang selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI ; Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui tegas kebenarannya ; A. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kapasitas) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat bukan merupakan subjek hukum yang dirugikan secara langsung akibat adanya tayangan program Dua Dunia episode “Keraton Gaib Ratu Maimah” yang disiarkan oleh stasiun televisi TRANS7 (“Program”) pada tanggal 13 November 2014 pukul 00.21 WIB; Bahwa bila mencermati gugatan Penggugat, subyek hukum yang merasa dirugikan secara langsung seharusnya adalah Ny. Maemah, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalilnya butir 5 disebutkan “bahwa tindakan Tergugat I ...............dst, mengakibatkan rendahnya martabat almarhumah Ny. Maemah, .................dst.”; Bahwa jika mengacu kepada dalil Penggugat di atas, orang (subjek hukum) yang tepat untuk mengajukan gugatan a quo adalah Ny. Maemah, bukan Penggugat, karena Penggugat tidak mengalami kerugian secara langsung, namun dianggap oleh Penggugat sebagai kerugian bagi dirinya ; Bahwa selain itu, Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung dari Alm. Ny. Maemah, dan tidak dimohonkan di dalam petitum untuk dinyatakan demikian. Hal ini mempertegas bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini karena tidak adanya pembuktian hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Ny. Maemah ; B. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/tidak jelas). Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak mendukung apa yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat sehingga sulit dimengerti dan diterima. Penggugat tidak menuliskan secara sistematis tentang kronologis setiap


peristiwa hukum yang menjadi hubungan hukum sehingga sulit untuk menentukan isi dari petitum, sebagaimana diuraikan dibawah ini: 1. Dasar Hukum Gugatan dengan Posita Gugatan tidak sinkron; Bahwa Penggugat telah SALAH dan KELIRU mengutip Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerliijk Wetboek (BW)) (onrechmatige daad) sebagai dasar hukum gugatannya atas perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam Program yang kemudian menurut Penggugat telah menyerang nama baik Alm. Ny. Maemah, sehingga menuntut kerugian materiil, immateriil dan pemulihan nama baik; Bahwa Pasal 1365 BW berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”. Secara hukum, tuntutan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat disisipkan/digabungkan adanya tuntutan untuk pemulihan nama baik, sebab pemulihan nama baik hanya diatur secara khusus (lex spesialis) dan secara tegas pada Pasal 1372 BW yang berbunyi: “Tuntutan Perdata tentang hal Penghinaan

adalah bertujuan mendapat penggantian

kerugian serta

pemulihan kehormatan dan nama baik.”; Bahwa gugatan Penggugat rancu sehingga membingungkan dan menjadikan gugatan tidak sempurna sebab Penggugat menggunakan Pasal 1365 BW sebagai dasar gugatannya namun Penggugat menyisipkan (tersirat) adanya unsur dari Pasal 1372 BW sebagai dalil gugatannya; Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak dapat membantah adanya unsur Pasal 1372 BW dalam positanya yang menunjukkan adanya unsur Penghinaan. Hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan butir 7 yang menyebutkan

“bahwa

dalam

hukum

adat

adalah

sangat

dilarang

menggunjing seseorang yang telah meninggal dunia karena dianggap sebagai Penghinaan begitu juga dengan syariat Islam sebagaimana disampaikan “dari Aisyah Radiyallahu Anha ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencaci maki mayat, karena mereka telah menemukan apa yang mereka telah lakukan (pembalasan amal)”; Bahwa untuk mendukung perihal Penghinaan pada dalil di atas, sebelumnya Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke Polres Indramayu atas dugaan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi No. 120/B/I/2015/Jabar/Res Imy, tanggal 29 Januari 2015 ;


Bahwa oleh karena Penggugat mengakui adanya hal Penghinaan serta menuntut pemulihan nama baik dalam posita gugatannya, maka gugatan Penggugat jelas telah menyimpang dari Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum) sebagai dasar gugatannya ; Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard) ; 2. Bahwa antara Posita gugatan dengan petitum saling bertentangan/tidak sinkron ; 2.1 Bahwa Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. Ny. Maemah. Penggugat dalam dalilnya hanya mengaku sebagai anak kandung namun yang anehnya lagi pada petitum Penggugat, tidak dimohonkan untuk dinyatakan sebagai anak kandung dari Alm. Ny. Maemah, sehingga oleh karenanya mengakibatkan kedudukan Penggugat menjadi obscuur (tidak jelas) dan tidak berdasar hukum karena tidak adanya pembuktian hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Ny. Maemah ; 2.2 Bahwa Penggugat dalam dalilnya butir 1 dan 2, menyatakan peran dari Turut

Tergugat

adalah

sebagai

Pembawa

Acara,

namun

yang

membingungkan dari seluruh posita gugatan Penggugat adalah tidak ditemukan adanya dalil bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku Pembawa Acara tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum; Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Penggugat adalah

hanya

Para

Tergugat

sebagaimana

dalil

butir

5

yang

menyebutkan: “bahwa ........................, karenanya sangat beralasan bagi Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”, yang kemudian didukung dengan petitum Penggugat butir 2 yang bunyinya “menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.“; Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat, secara hukum tidak dinyatakan masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum Penggugat yang menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini (petitum butir 8) adalah TIDAK BERDASAR HUKUM; 2.3 Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada butir 3 menyebutkan: “menyatakan barang bukti berupa soft copy berisi tayangan acara


ditelevisi TRANS7.....dst.”, namun petitum Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang menyatakan adanya soft copy sebagai bukti yang mendukung petitumnya; 3. Dalam Posita gugatan Penggugat, tidak menjelaskan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Ny. Maemah; Bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan tentang jati diri Alm. Ny. Maemah (yang di dalam perkara a quo diakui oleh Penggugat sebagai orangtua Penggugat), merupakan anak dari (binti) siapa, lahir dimana, semasa hidupnya pernah tinggal dimana, pernah menikah dengan siapa, apakah Penggugat adalah anak dari Alm. Ny. Maemah yang merupakan buah perkawinannya dengan siapa, dan kapan Alm. Ny. Maemah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan uraian-uraian angka 1, 2, dan 3 di atas, sangat beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard). Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyebutkan: “karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”. C. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa Penggugat tergesa-gesa mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Indramayu atas perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat, karena seharusnya Penggugat menunggu adanya Putusan Pidana; Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke Polres Indramayu atas dugaan tindak pidana “Penghinaan” yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi No. 120/B/I/2015/Jabar/Res Imy, tanggal 29 Januari 2015; Bahwa atas laporan a quo, Tergugat II telah dipanggil oleh Penyidik Polres Indramayu sebagaimana panggilan No. SPg/163/II/2015/Reskrim tanggal 9 Februari 2015, dan Turut Tergugat juga telah dipanggil oleh Penyidik sebagaimana panggilan No.SPg/162/II/2015/Reskrim tanggal 9 Februari 2015 jo No.SPg/162.a/II/2015/Reskrim tanggal 14 Februari 2015; Bahwa sampai saat ini, proses hukum atas laporan a quo belum ada kelanjutannya di dalam ranah hukum pidana dan belum adanya putusan pidana oleh hakim; Bahwa dari uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menunda atau menunggu adanya putusan pidana atas Laporan Polisi a quo sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). (vide Pasal 29 Algemene Bepalingen van


wetgeving voor indonesia (AB): selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata dengan tidak mengurai cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh Undangundang). Bahwa dari uraian di atas, gugatan Penggugat adalah Prematur dan sangat beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim; D. Eksepsi tentang Daluarsa. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada eksepsi huruf B angka 1 di atas, yang pada intinya bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan adanya Penghinaan dalam gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1380 BW, gugatan Penggugat telah daluarsa. Pasal 1380 BW berbunyi: “Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat.“; Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1380 BW di atas, dapat diketahui masa satu tahun itu digantungkan pada dua syarat yaitu dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat; 1. Syarat pertama: dilakukannya perbuatan: Bahwa Penggugat dalam dalilnya butir 1 menyebutkan dilakukannya perbuatan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 pukul 00.21 WIB. Bahwa jika menghitung waktu satu tahun daluarsanya adalah pada tanggal 13 November 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan a quo tertanggal 12 Januari 2016; 2. Syarat kedua: diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat: Bahwa Penggugat dalam dalil positanya butir 1 menjelaskan bahwa Tergugat I menayangkan Program pada tanggal 13 November 2014 pukul 00.21, dan pada butir 2 positanya Penggugat mengakui dan menyebutkan sendiri bahwa Penggugat menonton tayangan tersebut. Dengan demikian, Penggugat telah mengetahui perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan sejak tanggal yang sama dengan penayangan Program, yaitu pada tanggal 13 November 2014 pukul 00.21; Bahwa berdasarkan uraian kedua syarat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa syarat pertama telah terjadi pada tanggal 13 November 2014, dan selanjutnya syarat kedua juga telah dipenuhi pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 13


November

2014

saat

Penggugat

menonton

tayangan

Program a

quo

sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa bila menghitung waktu satu tahun daluarsanya adalah 12 November 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan a quo tertanggal 12 Januari 2016; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan a quo yang diajukan Penggugat secara jelas telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1380 BW, secara kumulatif baik syarat pertama maupun syarat kedua, dan dengan demikian sangat beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui tegas kebenarannya; 2. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat mohon apa yang diuraikan Dalam Eksepsi di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini; 3. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat butir 1 tentang peran Turut Tergugat sebagai Pembawa Acara karena TIDAK BENAR. Bahwa yang menjadi Pembawa Acara adalah seorang wanita bernama Indah Ananta, sedangkan Turut Tergugat di dalam Program merupakan Praktisi Supranatural; 4. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 2 yang pada pokoknya menyebutkan isi tayangan Program mengisahkan tentang orangtua Penggugat yang bernama Ny. Maemah, karena dalil tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM dan MENGADA-ADA; Bahwa TIDAK BENAR tayangan program siaran “Dua Dunia” episode “Keraton Gaib Ratu Maimah” menceritakan tentang kisah orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia bernama Alm.Ny.Maemah, apalagi menyebutnya sebagai “Sesosok Ratu”; Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan hukum atas penolakan tersebut di atas, terlebih dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat akan menguraikan kronologis terkait penayangan Program, sebagai berikut: Bahwa sebelum liputan atau pengambilan gambar atas Program dilakukan oleh tim produksi Program yang merupakan karyawan dari perusahaan Tergugat I, telah dilakukan riset dan/atau penelitian dan/atau survey terkait mitos yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat Indramayu dan sekitarnya tentang


keberadaan kerajaan (keraton) gaib di sekitar kawasan Jembatan Dudukan Desa Singaraja Kabupaten Indramayu; Bahwa hasil riset tersebut mengarahkan tim produksi kepada Tergugat II yang kemudian diminta oleh pihak Tergugat I untuk menjadi narasumber dalam Program, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim produksi Program ditemukan fakta bahwa ada warga yang pernah mengalami kejadian gaib terkait jembatan tersebut, dan warga dimaksud adalah Tergugat II. Selanjutnya, setelah ditemui oleh tim produksi Program Tergugat I, Tergugat II menyatakan bersedia untuk menceritakan pengalaman gaibnya tersebut kepada tim produksi Program Tergugat I dan diambil gambarnya untuk kepentingan Program. Pada saat Tergugat II diwawancarai oleh Saudari Indah Ananta selaku pembawa acara dalam Program, Tergugat II menceritakan pengalaman gaib yang dialaminya ketika mengalami mati suri pada tahun 1979, dimana pada saat mati suri itu Tergugat II berada di bawah alam sadar, dan bekerja untuk sesosok ratu yang mengaku kepada Tergugat II sebagai Ratu Maimah; Bahwa sebelumnya Tergugat II tidak pernah mengenal orang tua Penggugat yang menurut Penggugat bernama Ny. Maemah, serta tidak pernah mengetahui bagaimana meninggalnya dan kapan meninggalnya; Bahwa selama proses riset/penelitian hingga proses pengambilan gambar yang dilakukan selesai, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan produksi Program tentang mitos yang telah lama berkembang di kawasan Jembatan Dudukan Desa Singaraja Kabupaten Indramayu tersebut, termasuk tidak adanya pengajuan keberatan dari pihak Penggugat; Bahwa di dalam Program, baik Tergugat I, Tergugat II, atau Turut Tergugat juga TIDAK PERNAH menyebutkan bahwa Ratu Maimah adalah orangtua dari Penggugat. Di dalam Program terdapat adegan pada saat proses mediumisasi dilakukan, ada sesosok makhluk halus yang mengaku bernama Nyi Maimah. Di dalam mediumisasi itu, disampaikan pula oleh sosok makhluk halus tersebut bahwa dirinya tidak memiliki keluarga semasa masih hidup. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sama sekali TIDAK PERNAH menyebutkan, atau setidak-tidaknya mengaitkan, bahwa Ratu Maimah yang menjadi topik utama dalam Program adalah orangtua dari Penggugat; Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya, tidak ada menyebut satu pun dalil yang membuktikan bahwa orangtua Penggugat bernama “Maimah”. Penggugat dalam gugatannya pada butir 2 hanya menyebutkan “....tayangan mengisahkan


tentang orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia bernama Ny. Maemah .....dst...”, tanpa adanya dalil lebih lanjut yang membuktikan hal tersebut, sehingga dengan demikian penyebutan “Maimah” pada “Ratu Maimah” di dalam Program TIDAK DAPAT DIPERSALAHKAN dan TIDAK DAPAT DINILAI SEPIHAK oleh Penggugat sebagai penyebutan yang merujuk kepada Alm. Ny. Maemah yang diakui sebagai orangtua Penggugat; Bahwa dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengakuan Penggugat hanya berdasarkan pendapat/opini sepihak semata, dan bukan berdasarkan hukum, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa penyebutan Maimah pada kata Ratu Maimah yang terdapat dalam tayangan Program merupakan subyek yang sama dengan yang bernama Alm. Ny. Maemah, yang oleh Penggugat disebut sebagai orangtuanya; 5. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 3 yang pada pokoknya menyebutkan dalam tayangan Program telah terekspos secara vulgar latar belakang meninggalnya Ny. Maemah secara gantung diri, yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural atau klenik, karena dalil tersebut MENGADA-ADA dan TIDAK SESUAI FAKTA; Bahwa tidak benar dalam tayangan tersebut terekspos secara vulgar oleh Tergugat II latar belakang meninggalnya Ny. Maemah secara gantung diri di jembatan dudukan Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu; Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat meragukan tayangan yang dimaksud oleh Penggugat di atas sebab sesungguhnya berdasarkan rekaman milik Tergugat I, Tergugat II tidak pernah menyebutkan Ny. Maemah yang dimaksud oleh Penggugat meninggal secara gantung diri; Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tayangan Program, maka berkaitan pula dengan petitum Penggugat butir 3 yang bunyinya “menyatakan barang bukti berupa soft copy berisi tayangan acara di televisi Trans 7 .. dst adalah sah”; Bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh posita gugatan yang menyatakan adanya barang bukti soft copy yang dijadikan bukti dalam persidangan. Oleh karena tidak didukung oleh posita gugatan, maka petitum tersebut, secara hukum patutlah dikesampingkan saja; Bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal adanya “barang bukti”. Barang Bukti hanya ada ditemui pada perkara pidana. Bahwa istilah “Barang Bukti” terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sehingga disebut sebagai “Barang Bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 39 KUHAP;


Bahwa soft copy yang dijadikan bukti oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di dalam petitum butir 3 gugatan Penggugat, diragukan keasliannya, sehingga haruslah diuji/diteliti/diperiksa terlebih dahulu oleh ahli yang berkompeten untuk itu; Bahwa Tergugat I merupakan Lembaga Penyiaran yang melakukan produksi atas Program, dengan demikian Tergugat I adalah Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Program, sehingga TERGUGAT I memiliki Hak Cipta penuh atas Program. Kepemilikan/penguasaan/perolehan suatu soft copy dan/atau salinan Program oleh Penggugat dari sumber lain selain berasal dari Tergugat I sendiri patut diduga atau harus dianggap telah melanggar Hak Cipta milik Tergugat I atas Program, karena Penggugat telah secara tidak sah dan tanpa izin menguasai suatu salinan Program di dalam bentuk soft copy, apalagi memohonkan kepada Majelis Hakim soft copy tersebut dinyatakan sah di dalam perkara a quo. Bahwa selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Tergugat I memiliki Hak Ekonomi atas Program, yaitu termasuk hak melarang pihak lain melakukan Fiksasi siaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran.” Bahwa Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan Fiksasi sebagai berikut: “Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.” Bahwa Penggugat patut diduga kuat telah melakukan Fiksasi atas Program, yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 118 ayat (1) UUHC sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan


pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Bahwa terhadap dugaan pelanggaran hak ekonomi Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I menahan (me-reserve) haknya untuk menuntut Penggugat atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya tersebut; Bahwa perlu Tergugat I, II, dan Turut Tergugat sampaikan, program “Dua Dunia” yang ditayangkan di stasiun televisi TRANS7 merupakan program yang diproduksi dengan tujuan mengungkap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan hal-hal supranatural. Program “Dua Dunia” telah berjalan bertahun-tahun lamanya, dengan melakukan liputan di berbagai daerah di Indonesia tentang mitos atau legenda yang berkembang di tengah masyarakat setempat, yang menarik untuk diangkat menjadi suatu tayangan program. Program ini justru bertujuan untuk mengungkap mitos yang berkembang di masyarakat dengan cara supranatural, dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang atau hanya untuk hiburan semata; Bahwa khusus di daerah Cirebon sekitarnya termasuk Indramayu, Tergugat I mempercayakan Turut Tergugat sebagai Praktisi Supranatural untuk membantu mengungkap mitos yang berkembang berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat khususnya masyarakat Indramayu; Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku Lembaga Negara Independen yang mengawasi isi siaran televisi sebagaimana tugas dan wewenangnya telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 48 sampai 51, telah mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), dimana berdasarkan peraturan-peraturan tersebut KPI sama sekali tidak melarang adanya suatu tayangan yang bersifat supranatural, namun penayangannya diatur khusus sebagaimana akan kami uraikan di dalam Angka 6.1. dan 6.2. di bawah ini, sehingga berdasarkan hal tersebut penayangan Program sudah BERDASAR HUKUM; Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Program telah mengekspos secara vulgar tentang latar belakang meninggalnya Ny. Maemah secara gantung diri dan dikaitkan dengan hal-hal supranatural adalah tidak benar, TIDAK SESUAI FAKTA, dan MENGADAADA, karena berdasarkan rekaman tayangan asli milik Tergugat I, tidak ada


satupun adegan maupun dialog yang menunjukkan atau menyebutkan Ny. Maemah telah meninggal dunia secara gantung diri. 6. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merasa dirugikan oleh tayangan Program karena telah menimbulkan stigma negatif menyesatkan dan menjadi bulan-bulanan di masyarakat, karena TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam eksepsi di atas, Tergugat I, II dan Turut Tergugat meragukan status Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. Ny. Maemah dan Alm. Amari sebab dalam posita Penggugat, tidak ada satupun dalil yang mendukung Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Ny. Maemah, melainkan hanya berupa pengakuan sepihak belaka dari Penggugat dan bahkan dipertegas lagi, tidak dinyatakan/dimohonkan pada petitum Penggugat; Bahwa selain tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Ny. Maemah, Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Ratu Maimah/ Nyi Maimah yang disebutkan dalam Program, atau setidak-tidaknya menjelaskan dan membuktikan bahwa Ratu Maimah yang disebutkan di dalam Program adalah subyek yang sama dan merupakan orangtua Penggugat; Bahwa selanjutnya, sebelum menyatakan isi (content) tayangan Program telah menimbulkan keresahan, menyesatkan, dan menjadi stigma negatif, maka terlebih dahulu akan diuraikan alasan-alasan hukum untuk dijadikan acuan apakah tayangan tersebut dinyatakan melanggar/tidak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPI selaku lembaga pengawas isi siaran, sebagai berikut: 6.1. Bahwa bila ditinjau dari segi waktu siaran, Penggugat dalam dalilnya butir 1, menyatakan dan mengakui bahwa Program disiarkan pada pukul 00.21 WIB tanggal 13 November 2014; Bahwa bila memperhatikan Standar Program Siaran (SPS) pada Pasal 30 jo. Pasal 32, dapat diketahui bahwa waktu siaran untuk program horor, mistik dan supranatural yang ditentukan adalah pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Program yang ditayangkan pada tanggal 13 November 2014 oleh Tergugat I di stasiun televisi TRANS7 berada dalam rentang waktu yang diatur oleh KPI; 6.2. Bahwa ditinjau dari segi isi tayangan, Penggugat dalam dalilnya hanya menyatakan isi tayangan tersebut mengisahkan orangtua Penggugat yang


meninggal secara gantung diri sebagaimana dalilnya butir 2 jo. butir 3, namun tidak menyebutkan gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau non verbal, pada Program bertentangan dengan peraturan yang berlaku; Bahwa KPI selaku Lembaga Negara bersifat Independen yang berfungsi sebagai pengawas isi siaran, mengatur adanya Pedoman Perilaku Penyiaran dalam hal siaran yang bermuatan Mistik dan Supranatural sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 huruf m Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang bunyinya: “Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan: m. Muatan Mistik dan Supranatural”; Bahwa Lembaga Penyiaran (TRANS7) di bawah pimpinan Tergugat I ketika menyiarkan Program mengacu pada Pasal 20 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), yang berbunyi: “Lembaga Penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor dan supranatural”; Bahwa selain itu, KPI juga menentukan dan mengatur pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor dan supranatural secara lebih lanjut pada Pasal 30 ayat 1 jo. Pasal 31 Standar Program Siaran (SPS), yang masing-masing berbunyi: Pasal 30 ayat 1: Program

siaran

yang

mengandung

muatan

mistik,

horor

dan/atau

supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut : a. Mayat bangkit dari kubur; b. Mayat dikerubungi hewan; c. Mayat/siluman/hantu yang berdarah; d. Mayat/siluman/hantu dengan panca indera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;e. Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu dan/atau tanah; f.

Memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau

g. Menusukan dan/atau memasukan benda ke anggota tubuh seperti: senjata tajam, jarum, paku dan/atau benang. Pasal 31:


Program

siaran

yang

menampilkan

muatan

mistik,

horor,

dan/atau

supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi; Bahwa isi tayangan Program sama sekali tidak menampilkan proses “gantung diri” sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dan dilarang oleh peraturanperaturan di atas; Bahwa dari uraian di atas, maka dalil Penggugat tentang isi tayangan yang mengisahkan orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia dengan cara gantung diri, tidak memenuhi kategori hal-hal yang dilarang yang dimaksud dalam peraturan-peraturan di atas, serta tidak sesuai dengan fakta sebagaimana tayangan Program; Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat pada butir 4 yang menyatakan content tayangan Program telah berdampak serius terhadap harga diri Penggugat dan Ny. Maemah, menimbulkan keresahan dan stigma negatif menyesatkan terhadap Penggugat, serta menjadi bulan-bulanan secara meluas di masyarakat, karena selain tidak adanya peraturan mengenai isi siaran yang dilanggar oleh Tergugat I, juga tidak ada hubungannya antara tayangan Program dengan kedudukan Penggugat dan Almarhumah Ny. Maemah di tengah masyarakat. Program mengisahkan tentang mitos keberadaan kerajaan gaib yang dipimpin oleh sesosok makhluk halus bernama Ratu Maimah. Selain itu, mitos tentang keberadaan sosok makhluk halus di jembatan Dudukan Desa Singaraja Indramayu tersebut telah beredar dan berkembang secara turun temurun sejak puluhan tahun silam di masyarakat Singaraja khususnya dan Indramayu pada umumnya melalui cerita mulut ke mulut. Dengan kata lain, Program fokus untuk mengangkat mitos tentang alam gaib yang telah berkembang di sekitar kawasan jembatan Dudukan dan memaparkannya secara lebih luas kepada penonton televisi Tergugat I (TRANS7), serta sama sekali tidak menyangkutpautkan dengan Penggugat dan/atau Ny. Maemah, karena memang tidak ada hubungan di antara keduanya, sehingga sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk merasa resah dan menjadi bulan-bulanan masyarakat atas penayangan Program. 7. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 5 dan 6 yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat I telah sengaja memperalat Tergugat II sehingga terselenggaranya Program yang mengakibatkan rendahnya martabat Alm. Ny. Maemah dan karenanya Para


Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah sengaja memperalat Tergugat II untuk kepentingan komersil merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak menguraikan secara terang perbuatan sengaja memperalat yang dilakukan Tergugat I tersebut dilakukan secara bagaimana dan kapan dilakukannya ; Bahwa Pasal 1365 BW sebagai dasar gugatan seperti yang disampaikan Penggugat di dalam butir 6 posita gugatan a quo, mensyaratkan adanya 4 (empat) unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 BW tersebut sehingga tidak diketahui secara terang tentang pelanggaran unsur pasal 1365 BW atas Perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut. Namun kami tetap akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai tanggapan kami sebagai berikut : 1. unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Bahwa sebelum membahas mengenai perbuatan yang diduga telah melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam posita gugatan a quo pada butir 5, perlu Tergugat I, II dan Turut Tergugat sampaikan, hubungan hukum antara pihak Tergugat I sebagai Lembaga Penyiaran yang memproduksi Program dengan Tergugat II selaku Narasumber di dalam Program sesuai kronologis yang telah diuraikan dalam Angka 4 di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 jo. Pasal 28 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), yang masing-masing bunyinya yaitu : Pasal 27 ayat 1: Lembaga Penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada Narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka ; Pasal 27 ayat 3: Lembaga Penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat; Pasal 27 ayat 4:


Lembaga Penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas; Pasal 28 : 1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikropon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara

ditelepon,

kecuali

materi

siaran

yang

memiliki

nilai

kepentingan publik yang tinggi; 2. Lembaga

penyiaran tidak boleh

menyiarkan

materi siaran

yang

mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber; 3. Pencantuman

identitas

narasumber

dalam

program

siaran

wajib

mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran; 4. Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber; Bahwa dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan

bahwa

kewajiban-kewajiban

dan

larangan-larangan

bagi

Lembaga Penyiaran terhadap Narasumber adalah sebagai berikut: i. Menjelaskan secara jujur dan terbuka tentang acara yang melibatkan Narasumber; ii. Memperlakukan

Narasumber

dengan

hormat

dan

mencantumkan

identitasnya dengan jelas dan akurat; iii. Tidak boleh melakukan wawancara terhadap Narasumber yang sedang dalam keadaan tidak sadar penuh dan/atau tertekan dan/atau tidak bebas; iv. Tidak boleh menyiarkan program yang menampilkan Narasumber tanpa adanya konfirmasi dari Narasumber tersebut; v. Tidak boleh menyiarkan siaran yang mengandung intimidasi terhadap Narasumber; vi. Mendapatkan persetujuan dari Narasumber tentang pencantuman identitas Narasumber terkait; dan vii. Menghormati hak Narasumber yang tidak ingin identitasnya diketahui;


Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I selaku Lembaga Penyiaran telah melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam angka i, ii, vi, dan vii di atas terhadap Tergugat II sebagai Narasumber, dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam peraturan tersebut di atas sebagaimana disebutkan di dalam angka iii, iv, dan v. Dengan demikian, tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah dengan sengaja memperalat Tergugat II adalah tidak benar, tidak sesuai fakta, dan hanya merupakan asumsi Penggugat; Bahwa dengan tidak diuraikannya unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat dan telah kami tanggapi sehingga terlihat jelas bahwa tidak ada peraturan hukum positif yang dilanggar oleh Tergugat I dengan penayangan Program dimana Tergugat II bertindak sebagai Narasumber, dan seluruh proses peliputan dan penayangan Program telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; 2. unsur membawa kerugian bagi orang lain; Bahwa bila ditinjau dari segi ada atau tidaknya kerugian bagi Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1365 BW, maka berdasarkan dalil posita gugatan

Penggugat

ditemukan

beberapa

kalimat

yang

menyebutkan

mengenai kerugian yang dialami Penggugat. Dalam posita gugatan Penggugat pada butir 4 disebutkan: “Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari Almarhumah Ny. Maemah buah perkawinan dengan Almarhum Amari merasa dirugikan karena content tayangan sebagai produk perusahaan Tergugat I telah berdampak serius baik terhadap harga diri Penggugat maupun terhadap Almarhumah Ny. Maemah, menimbulkan keresahan dan stigma negatif menyesatkan (misleading) terhadap Penggugat dan menjadi bulan-bulanan isu klenik secara meluas di masyarakat........................dst.” Bahwa dari posita tersebut di atas dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat merasa dirugikan karena content tayangan Program telah mengakibatkan halhal sebagai berikut: i. terhadap harga diri Penggugat; ii. menimbulkan keresahan dan stigma negatif menyesatkan terhadap Penggugat; serta ; iii. menjadi bulan-bulanan di masyarakat;


Bahwa setelah menyebutkan kerugian-kerugian yang oleh Penggugat disebut telah dideritanya, Penggugat tidak menjabarkan lebih lanjut tentang bagaimana Program telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Perlu kami tekankan kembali bahwa Program diproduksi berdasarkan mitos yang telah lama berkembang di masyarakat Indramayu, yang artinya kisah tentang kerajaan gaib di bawah pimpinan Ratu Maimah di sekitar kawasan Jembatan Dudukan Desa Singaraja Indramayu tersebut memang telah diketahui secara luas oleh masyarakat Indramayu; Bahwa di dalam Program tidak ada menyangkutpautkan atau menyebutkan tentang Penggugat dan/atau Alm. Ny. Maemah, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila kemudian Penggugat menyatakan tayangan Program telah berdampak serius terhadap harga diri Penggugat ; Bahwa selanjutnya, Penggugat merasa dirugikan karena telah mengalami keresahan

akibat

tayangan

Program.

Karena

Program

tidak

ada

menyangkutpautkan Penggugat dan/atau Alm. Ny. Maemah sebagaimana kami sebutkan di atas, adalah hal yang sangat aneh apabila Penggugat merasa resah karena tayangan Program. Berikutnya, sebelum mencari fakta tentang

apakah

ada

kerugian

berupa

“menimbulkan

stigma

negatif

menyesatkan bagi Penggugat”, maka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “STIGMA” diartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Dengan demikian, kalimat “menimbulkan stigma negatif menyesatkan bagi Penggugat” kurang lebih dapat diartikan sebagai timbulnya ciri/pandangan buruk yang menyesatkan/ salah terhadap Penggugat karena pengaruh lingkungannya. Dalam hal ini, sekali lagi dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan antara tayangan Program dengan stigma yang ada di diri Penggugat, karena pada dasarnya stigma muncul karena lingkungan sekitar Penggugat sendiri, dan bukan karena Program ataupun Tergugat I, sehingga apapun stigma terhadap Penggugat saat ini bukanlah suatu kerugian bagi Penggugat yang diakibatkan oleh Program; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya telah menjadi bulanbulanan di masyarakat. Penggugat seharusnya menjabarkan lebih lanjut tentang seperti apa saja bentuk bulan-bulanan yang dideritanya guna membuktikan kebenaran dalil ini. Sepanjang pengetahuan kami, terutama Tergugat II selaku warga masyarakat Desa Singaraja, tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Penggugat di tengah masyarakat setelah


penayangan Program, apalagi sampai menjadikan Penggugat sebagai bulanbulanan karena tayangan Program. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal apabila kemudian di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah dirugikan karena dirinya menjadi bulan-bulanan masyarakat sebagai akibat penayangan Program; Bahwa adapun kerugian yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya di dalam butir 8 posita mengenai kerugian immateriil dan kerugian materiil akan kami tanggapi secara lengkap di angka 8 Jawaban ini; Bahwa berdasarkan uraian terhadap masing-masing kerugian yang oleh Penggugat disebut telah dideritanya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya oleh Penggugat atas penayangan Program. Adapun kerugian-kerugian yang disebutkan Penggugat semuanya mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak beralasan, sehingga tidak dapat dikategorikan/dianggap sebagai kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat; 3. unsur adanya kesalahan: Bahwa telah disampaikan di atas bahwa Tergugat I di dalam proses produksi hingga penayangan Program telah memenuhi seluruh aturan yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan terkait penyiaran, dan di dalam melaksanakan kewajiban tersebut di atas terlihat jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan demikian, unsur kesalahan seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1365 BW tidak terpenuhi; 4. unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian: Bahwa selain tidak diuraikannya ketiga unsur di atas yang diatur dalam Pasal 1365 BW oleh Penggugat, Penggugat juga tidak menjelaskan lebih lanjut hubungan sebab-akibat antara penayangan Program dengan rendahnya martabat Alm. Ny. Maemah sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya ; Bahwa kata “dan” di antara dua unsur yang disyaratkan oleh Pasal 1365 BW, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, menunjukkan keharusan atas adanya suatu hubungan sebab-akibat yang jelas dan pasti di antara keduanya. Sebagaimana diutarakan oleh ahli hukum Von Kries lewat teori Adequate Veroorzaking tentang hubungan sebab-akibat sebagai berikut : “Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.” Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, proses liputan Program dimulai dengan adanya mitos dan/atau kisah yang telah lama berkembang di


masyarakat Indramayu tentang adanya sosok gaib bernama Maimah yang berdiam di Jembatan Dudukan Desa Singaraja Kabupaten Indramayu. Atas dasar itulah tim produksi dari stasiun televisi Tergugat I melakukan survey lebih dalam mengenai kebenaran kisah tersebut, dan berdasarkan informasi yang diterima pada saat melakukan riset sebelum memulai proses produksi, ditemukan fakta bahwa Tergugat II adalah orang yang pernah mengalami langsung suatu kejadian gaib di kawasan Jembatan Dudukan; Bahwa dengan telah lama berkembangnya kisah dan/atau mitos tersebut di kalangan masyarakat jauh sebelum penayangan Program, maka klaim Penggugat yang menyebutkan bahwa rendahnya martabat Alm. Ny. Maemah BUKANLAH MERUPAKAN AKIBAT dari ditayangkan Program di stasiun televisi yang dipimpin oleh Tergugat I. Dan karenanya, tidak ada kerugian yang dialami Penggugat atas penayangan Program; Bahwa dengan telah dilakukannya kewajiban Tergugat I selaku Lembaga Penyiaran terhadap Tergugat II selaku Narasumber dalam Program berdasarkan Pedoman

Perilaku

Penyiaran

(P3)

sehingga

tidak

terpenuhinya

unsur

PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, dan demikian pula dengan unsur MEMBAWA KERUGIAN, unsur KESALAHAN, serta unsur ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 BW, maka jelaslah bahwa posita Penggugat butir 5 dan 6 ini TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM; 8. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 8 yang pada pokoknya menyebutkan kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, karena dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM; --------Bahwa terhadap dalil Penggugat menuntut kerugian senilai Rp.5.000.000.000,(lima milyar Rupiah) kepada Para Tergugat, maka haruslah dilihat dari satu per satu alasan Penggugat meminta ganti atas kerugian tersebut, sebagai berikut: 8.1. Hilangnya kehormatan dan nama baik Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah NY. MAEMAH ; Bahwa jika Penggugat menyebutkan hilangnya kehormatan dan/atau nama baik dan/atau martabat Penggugat sebagai akibat dari penayangan Program, maka seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dengan telah lama berkembangnya kisah dan/atau mitos tersebut di kalangan masyarakat jauh sebelum penayangan Program, hilangnya kehormatan dan nama baik Penggugat tersebut BUKANLAH MERUPAKAN AKIBAT DARI dan tidak ada hubungannya dengan ditayangkannya Program ;


Bahwa Program fokus untuk mengangkat mengenai mitos yang berkembang terhadap Jembatan Dudukan tentang adanya keraton gaib yang dipimpin oleh sesosok makhluk halus yang bernama RATU MAIMAH, dan sama sekali tidak menyebutkan atau mengaitkan dengan Penggugat dan/atau NY. MAEMAH, terlebih lagi di dalam tayangan terdapat suatu adegan dimana RATU MAIMAH (melalui mediator dalam Program) menyatakan dirinya tidak memiliki keluarga, sehingga sangat tidak beralasan bagi Penggugat apabila merasa hilang kehormatannya dengan adanya tayangan Program tersebut; 8.2. Menjadi bahan perbincangan dan pergunjingan warga sepanjang zaman ; Bahwa yang menjadi bahan perbincangan warga, baik sebelum maupun setelah Program ditayangkan adalah mengenai keberadaan sosok makhluk gaib di Jembatan, bukanlah mengenai Penggugat dan/atau Ny. Maemah, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan bagi Penggugat apabila keberadaan mitos mengenai sosok makhluk gaib di Jembatan lantas dikaitkan dengan dirinya maupun Almarhumah Ny. Maemah serta kemudian menyebutkan adanya kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat; 8.3. Merasa malu berkepanjangan ; Bahwa dengan tidak adanya hubungan antara tayangan Program dengan Penggugat dan NY. MAEMAH sebagaimana kami sampaikan sebelumnya dalam Jawaban ini, maka menjadi sangat aneh apabila Penggugat merasa malu sebagai akibat tayangan Program; 8.4. Hancurnya reputasi usaha Penggugat ; Bahwa pada saat melakukan peliputan hingga penayangan Program Tergugat I sama sekali tidak mengetahui keberadaan Penggugat, termasuk dengan adanya usaha yang dimiliki Penggugat, serta tidak ada pihak manapun yang memberikan informasi terkait hubungan Penggugat dengan proses liputan yang tengah dilakukan Tergugat I, sehingga dengan demikian tidak ada kaitannya antara penayangan Program dengan usaha yang dimiliki Penggugat ; Bahwa pada saat riset dan/atau survey sebelum proses pengambilan gambar, selama liputan dilaksanakan yang juga disaksikan secara langsung oleh masyarakat sekitar, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas proses liputan tersebut, termasuk Penggugat ; Bahwa mitos tentang adanya keraton gaib di Jembatan Dudukan Desa Singaraja Indramayu tersebut telah lama berkembang di masyarakat sekitar, dan jika masyarakat sekitar memang memandang bahwa keraton gaib


tersebut ada hubungannya dengan Penggugat, atau Ratu Maimah yang disebutkan di dalam Program adalah Alm. Ny. Maemah yang oleh Penggugat disebut sebagai orangtuanya, adalah hal yang aneh jika Penggugat baru sekarang ini merasa reputasi usahanya hancur. Sangat tidak relevan jika Penggugat

menyatakan

bahwa kerugian

yang dideritanya

kemudian

dikategorikan sebagai kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat, termasuk karena penayangan Program ; Bahwa di lain sisi, kalimat “hancurnya reputasi usaha” adalah kalimat tentang suatu keadaan yang relatif. Kata “REPUTASI” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Dengan demikian, hancurnya nama baik atas usaha yang dimiliki oleh Penggugat merupakan suatu keadaan yang harus dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkan bahwa adanya kerugian nyata yang dialami oleh usaha Penggugat terkait penayangan Program; Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci alasan-alasan Penggugat untuk meminta ganti rugi immateriil, maka permintaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI No.550.K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang berbunyi: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.” Bahwa

kemudian

dalil

Penggugat

menuntut

kerugian

materiil

sebesar

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) akibat hilangnya harta benda Penggugat merupakan dalil yang membingungkan, absurd, mengada-ada dan tidak ada korelasinya dengan Tergugat I dan Tergugat II, maupun dengan Turut Tergugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara hilangnya harta benda Penggugat dengan perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut; Bahwa kerugian materiil dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana perhiasannya hilang, kapan waktu kehilangan itu terjadi, dimana kehilangan itu diperkirakan terjadi, dan sebagainya. Penggugat secara tanpa dasar hanya menyebutkan perhiasannya hilang dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, tanpa memberi keterangan lebih lanjut. Selain itu, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa barang apapun milik pribadi menjadi tanggung jawab dan dalam kendali penjagaan

diri

sendiri

yang

bersangkutan.

Dengan

demikian,

kerugian


sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah mengada-ada, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang nyata-nyata diderita, sehingga bukanlah

merupakan

suatu

kerugian

materiil

yang

diderita

Penggugat

sehubungan dengan Program yang ditayangkan oleh Tergugat I, dan dengan demikian maka secara hukum petitum yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), sangat patutlah untuk DITOLAK; 9. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat butir 9 yang pada pokoknya meminta adanya pemulihan nama baik Alm. Ny. Maemah dari Tergugat I, karena dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM dan MENGADA-ADA; Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian Eksepsi huruf B angka 1 di atas, tentang Pemulihan nama baik hanya dapat dituntut jika dasar gugatan menggunakan Pasal 1372 BW sebagai lex spesialis dari Pasal 1365 BW; Bahwa Pasal 1372 BW berbunyi: “Tuntutan Perdata tentang hal Penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”; Bahwa dari uraian di atas, maka secara hukum dalil ini patutlah DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN SAJA; 10. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat butir 10 yang pada pokoknya meminta Tergugat II meminta maaf sebagai cara pemulihan nama baik Alm. Ny. Maemah, karena dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa selain sebagaimana dijelaskan butir 9 di atas, sangat tidak beralasan hukum bila Tergugat II harus menyatakan permintaan maaf sedangkan Tergugat II tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana didalilkan Penggugat dan memang tidak bermaksud menghina siapapun, karena hanya menceritakan pengalaman mati suri yang pernah dialaminya; Bahwa perlu kami tegaskan, Tergugat II telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Indramayu atas praduga telah terjadi Tindak Pidana “PENGHINAAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. 120/B/I/2015/Jabar/ Res Imy, tanggal 29 Januari 2015; Bahwa atas laporan a quo, sampai saat ini tidak ada putusan pidana terhadap Tergugat II yang menyatakan Tergugat II terbukti secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan; Bahwa oleh karena tidak adanya putusan pidana terhadap Tergugat II yang menyatakan Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang permintaan permohonan maaf dari


Tergugat II dilakukan secara tertulis melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, patutlah DITOLAK; 11. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 11, yang pada pokoknya meminta Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), karena dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa dalil Penggugat tentang Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo patutlah DITOLAK, karena tuntutan sejumlah uang tidak dapat dituntut bersama-sama dengan pembayaran

uang

paksa

(dwangsom),

sebagaimana

disebutkan

dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1983 yang pada pokoknya menentukan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang; 12. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 12 yang pada pokoknya meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorad), karena dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM; Bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi (uitvoorbaar bij voorad) sangat bertentangan dengan SEMA No. 05 tahun 1978 tentang uitvoorbaar bij voorad dan oleh karenanya demi hukum patutlah DITOLAK; Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus: DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verldaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul atas perkara ini; Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 11


Agustus 2016, Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.333.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm, yang ditandatangani oleh SUPYANTORRO MUCHI DIN,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan pernyataan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm Jo. Nomor 291/Pdt.Del/2016/PN.Cbn, yang ditanda tangani oleh NURLAELA RAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, telah memberi tahukan kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding, kepada Tergugat I/Terbanding I, dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Pembanding semula Penggguat dengan melalui Kuasanya KHALIMI,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jln. Pekandangan Jaya No 4 Kecamatan dan Kabupaten Indramayu telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 29 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, dan kepaa Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 02 September 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding I semulaTergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan melalui kuasanya PATAR W SITEPU,S.H.,

Advokat alamat kantor di

Perumahan Griya Sunyaragi Permai, Jalan Mahoni Tengah VII Blok H No 26 RT03/RW12 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.005/DIR-UT/2016, masing-masing tanggal 9 September


2016, tanggal 15 September 2016 dan tanggal 14 September 2016 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahunan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm Jo. Nomor 312/Pdt.Del/2016/ PN.Cbn, yang ditandatangani oleh EWANTO Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 02 September 2016, dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 September 2016 secara patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm tersebut diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, selanjutnya terhadap putusan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan pernyataan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas, bahwa pernyataan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persaratan yang diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal pernyataan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa walaupun pernyataan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat, akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai turut terbanding ; Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Pembanding semula Penggugat dengan melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa

pada awal pertimbangan judex factie DALAM POKOK PERKARA,

secara jelas judex factie dalam uraiannya pada halaman 49 menyampaikan sebagai berikut :


“Menimbang

setelah

memperhatikan

dan

mencermati

gugatan

Penggugat, jawab-menjawab, serta kesimpulan para pihak berperkara yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang diakui oleh para pihak dan tidak perlu dibuktikan lagi yakni : -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 pukul 00.21 WIB Tergugat I menayangkan acara di televisi Trans tujuh dalam program siaran Dua Dunia dengan judul “keraton Gaib Ratu Maimah”;

-

Bahwa sebagaimana sudah dibuka dan dilihat dan diputar bersama di ruang sidang yakni bukti P-5, dan bukti T.I-4/T.II-4/TT-4 yang kedua bukti tersebut berupa Compact Disc yang berisi tayangan program siaran Dua Dunia bertema Keraton Gaib Ratu Maimah, dalam acara tersebut Tergugat II Maksum berperan sebagai narasumber yang pernah mati suri dan ketika mati suri dia menceritakan bekerja pada sosok Ratu Maeimah, dan Turut Tergugat berperan sebagai praktisi supranatural, sedangkan yang menjadi pembawa acara adalah Indah Ananta;”

Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan a quo merupakan titik sentral pertimbangandan

menentukan

arah

bagi

pertimbangan-pertimbangan

selanjutnya; Bahwa oleh karena judex factie menyebutkan fakta hukum aquo diakui para pihak dan tidak perlu dibuktikan lagi, maka terhadap seluruh keberatan TerbandingI, Terbanding II dan Turut Terbanding

yang terkait

dengan isi

(kontent) tayangan semestinya judex factiesesuai hukum acara pembuktian, tidak perlu lagi membahas dan menanggapi keberatan terhadap isi tayangan yang disampaikan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding; 2. Bahwa

judex

factie

tidak

memberi

pertimbangan

yang

cukup

(onvoldeondegemotiveerd) dalam membuktikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, ternyata judex factie tidak merangkai dan mengkonstruksi secara menyeluruh terhadap alat-alat bukti yang diserahkan Pembanding, hal a quo terlihat pada pertimbangan halaman

51

hanya

berdasarkan analisa ada tidaknya izin dari pemerintah desa setempat dalam hal ini bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kuwu Desa Singaraja Nomor 349/DS-2011/SKD/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat I (Terbanding I) pada saat kegiatan pengambilan gambar maupun penayangan acara Dua Dunia dengan judul “Keraton Gaib Ratu Maemah” di jembatan Dudukan Singaraja pada tanggal 13 November 2014 pukul 00.21


WIB tidak pernah meminta izin pada Pemerintah Desa Singaraja, dan Bukti P2 berupa Surat Keterangan dari Kuwu Desa Singajaya Nomor 142/DS2014/SKD/IV/2016 tanggal 05 April 2016yang menerangkan bahwa Tergugat I (Terbanding I) pada saat kegiatan yang diadakan oleh Trans 7 (Terbanding I) terkait dengan kegiatan

Dua Dunia

dengan judul “Keraton Gaib Ratu

Maemah” pada tanggal 13 November 2014 pukul 00.21 WIB tidak pernah meminta izin pada keluarga dan Pemerintah Desa Singajaya; Bahwa diketahuinya tidak adanya izindari Pemerintah Desa Singaraja (bukti P1) sebagai tempat kegiatan pengambilan gambar siaran “Dua Dunia” oleh Terbanding I,

adalah

setelah

Pembanding

melihat

dan hebohnya

pergunjingan masyarakatmerendahkan harkat dan martabat Pembanding dimana orang tua Pembanding in casu almarhumah Ny. Maimah atau Ny. Maemah tercemar atas tayangan

yang dilakukan Terbanding I dan nara

sumber Terbanding II sebagai sesosok Ratu Gaib meninggal tidak wajar, dengan demikian judex factie

sudah cukup alasan, relevan dan dapat

membuktikan perbuatan melawan hukum telah terjadi dilakukan Terbanding I, Terbanding II karena melanggar Pasal 48 ayat (4) a, b, dan c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena faktanya efek dari tayangan a quo telah mengakibatkan : terlanggarnya rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, terlanggarnya rasa hormat terhadap hal pribadi, dan terlanggarnya kesopanan dan kesusilaan; 3. Bahwa selain tidak adanya izin a quo, judex factie mengabaikan dalam

tidak mengaitkan dan

seluruh pertimbangannya dengan bukti saksi-saksi

Pembanding yakni saksi H. Mu’asir, Hj. Sona’ah dan Yusroni, juga saksi dari pihak Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding yakni Ulumudin alias O’o. Keempat saksi

a quo membenarkan dan mengakui seorang

perempuan yang telah meninggal dunia ditayangkan oleh Terbanding I, satusatunya nama dari penduduk Desa Singaraja menikah dengan almarhum Amari yang tidak lain merupakan orang tua Pembanding (Hj.Yunaenih).Saksi Pembanding tayangan diterangkan

H. Mu’asir dan Yusroni juga membenarkan akibat buruk dari

yang dilakukan Terbanding I dan nara sumber Terbanding II bahwa

Pembanding

pingsan

sering

sakit

karena

harus

menanggung malu aib orang tua Pembanding yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya ditayangkan oleh Terabanding I, diceritakan oleh Terbanding II, serta hilangnya barang-barang Pembanding ( bukti P4) senilai Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah);


4. Bahwa judex factie dalam pertimbangan halaman 52 s/d 56, telah mengambil dasar juridis Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, namun menjadi janggal dan bersikap kontraproduktif ketika dalam uraian pertimbangan terhadap Pembanding telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum berdasar keterangan saksi H. Muasir ,S.Ag, Hj. Sonaah dan Yusroni, dipatahkan hanya karena adanya bukti surat yang diajukan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding yakni T.I-5/T.II-5/TT-5

Surat

dari

Komisi

Penyiaran

Indonesia

Nomor

141/K/K/KPI/02/15 tanggal 20 Februari 2015; Bahwa judex factie tidak secara hati-hati dan bersikap ceroboh melihat, memahami dan menilai bukti surat yang diajukan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding yakni T.I-5/T.II-5/TT-5 Surat dari Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 141/K/K/KPI/02/15 tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana dalam pertimbangan halaman 56 paragraf 3. Bukti surat a quo bukan surat yang bersifat final sebagai keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, namun sebagai jawaban surat atas pengaduan dari Pembanding tanggal 06 Januari 2015 kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memproses adanya dugaan pelanggaran etika penyiaran yang dilakukan Terbanding I. pengaduan dari Pembanding a quo dijawab oleh

Surat

KPI pada tanggal 20

Februari 2015 Nomor 141 /K/KPI/02/15, dalam akhir jawabannya KPI menyatakan (vide Bukti T.I-5/T.II-5/TT-5) disampaikan : “Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami perlu meminta informasi dari saudara atas beberapa hal di atas terkait kajian KPI Pusat, agar informasi pengaduan akurat dan lengkap sehingga dapat segera kami teruskan pada stasiun televisi yang bersangkutan. Demikian surat jawaban ini kami sampaikan. Terima kasih.” Bahwa surat permintaan KPI a quo telah Pembanding jawab pada tanggal 14 Maret 2015 pada KPI berdasar Nomor 200/SP-KHAL/III/2015 perihal Koreksi Pengaduan Dugaan Pencemaran nama Baik dan/Fitnah, dan belum mendapat jawaban dari KPI; Bahwa judex factie

juga telah melakukan kecerobohan dalam menilai alat

bukti, karena alat bukti surat

dari Terbanding I, Terbanding II dan Turut

Terbanding berupa T.I-5/T.II-5/TT-5 Surat dari Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 141/K/K/KPI/02/15 tanggal 20 Februari 2015 adalah bukan diperoleh dengan cara yang benar dan legal, karena bukti surat KPI a quo yang dipakai sebagai

bukti surat olehTerbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding


adalah hak milik dan ditujukan pada kuasa Pembanding bukan ditujukan pada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding. Oleh karena bukti surat a quo diperoleh dengan cara yang tidak benar dan cacat (tainted evidence) dan belum bersifat final sebagai keputusan KPI, sangat beralasan judex factie Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengesampingkan bukti surat T.I-5/T.II5/TT-5 a quo; 5. Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 57 s/d 58, telah salah memberi penilaian saksi-saksi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding. Seluruh kesaksian TerbandingI, Terbanding II dan Turut Terbandingyang menghadirkan

Ulumudin

alias O’o

maupun Akhmad

Khoirudin, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian, sebab Ulumudin alias O’o hanyalah memberikan penilaian atau komentar

terhadap sebuah tayangan

Trans 7

(vide kesaksiannya dengan cara mengulang-ulang tayangan di

youtube)

layaknya sebagai ahli padahal bukan ahli, sedangkan Akhmad

Khoirudin

bukan merupakan kesaksian fakta tapi kesaksian pengalaman

mistis pribadinya.

Dengan demikian kesaksian Ulumudin dan Akhmad

Khoirudin sebagai kesaksian yang imajiner,semestinya diabaikan oleh judex factie tingkat pertama, karenanya mohon pada judex factie Pengadilan Tinggi Bandung menolak kesaksian a quo; 6. Menolak pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama selebihnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan a quo, cukup alasan bagi judex factie Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding, karena pelanggaran norma agama, susila dan kesopanan dilakukan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon terhadap Pembanding dimana orang tua Pembanding yang sudah meninggal dunia in casu Ny. Maemah / Ny. Maimah, telah terbukti, sehingga sangat adil dan tepat apabila Majelis Hakim judex factie yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: MENGADILI -

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Hj Yunaenih Binti Amari;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Idm, tertanggal 11 Agustus 2016; MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat ;


DALAM POKOK PERKARA 10) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 11) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 12) Menyatakan barang bukti berupa soft copy berisi tayangan acara di televisi Trans 7 dalam program siaran “Dua Dunia” dengan tema “Keraton Gaib Ratu Maimah” pada hari Kamis

tanggal

13 November 2014 pukul 00.21 WIB

dipandu oleh pembawa acara Ujang Bustomi (Turut Tergugat), adalah sah; 13) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) dan membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; 14) Menghukum Tergugat I menyediakan tayangan khusus (spot tayangan) berisi pemulihan nama baik Almarhumah Ny.Maemah selama 7 (tujuh) hari berturutturut di Trans 7 dan menyatakan permohonan maaf baik di media televisi Trans 7 maupun melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturutturut; 15) Menghukum Tergugat II untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka di hadapan para tokoh masyarakat Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu bertempat di Balai Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan menyatakan permohonan maaf secara tertulis melalui media cetak nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; 16) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ; 17) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini; 18) Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lain yang timbul akibat gugatan Penggugat di semua tingkat peradilan; atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra


memori banding tertanggal 21 September 2016 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 

Bahwa alsan keberatan Pembanding/Penggugat tentang bukti T.1-5/T.II-5/TT-5 yang diperoleh bukan secara legal karena merupakan hak milik dan ditujukan kepada

Pembanding

sehingga

menyatakan

Judex

Factie

melakukan

kecerobohan menilai menjadi alat bukti merupakan Alasan Yang Mengada-ada, karena bukti surat a quo diperoleh langsung dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk diajukan sebagai bukti dalam persidangan dan sudah dicap / distempel oleh Komisi Penyiaran Indonesia terlebih dahulu, maka dengan demikian secara hukum Terbanding I berhak memperoleh surat a quo (bukti T.15/T.II-5/TT-5) dan oleh karenanya alasan keberatan Pembanding ini demi hukum patutlah ditolak ; 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I, II dan Turut Terbanding mohon kepada majelis Hakim Tinggi dapat memutus perkara a quo dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca

secara seksasma kontra memori banding tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan benar sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan, demikian juga memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm tertanggal 11 Agustus 2016, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, dan membaca secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 02/Pdt.G/ 2016/PN.Idm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judec Factie Tingkat Pertama sudah


tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan untuk dikuatkan, maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih dan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini; Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 02/Pdt.G/ 2016/PN.Idm, dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, hanya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

dan

Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Idm, yang dinyatakan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, oleh kami SJAFARUDDIN,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

selaku

Hakim

Ketua,

dengan

DR(HC)

SATRIA.US.GUMAY,S.H.,

dan DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim


Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 27 September 2016 Nomor 448/PEN/PDT/2016/PT.BDG putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at, tanggal 25 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DR(HC) SATRIA .US. GUMAY,S.H.

SJAFARUDDIN,S.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.,S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ………… Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………….

Rp 139.000,-

J u m l a h ………………………

Rp 150.000,-


PT.BDG. MELAWAN

Recommend Documents