Mural Melawan Korupsi:

Transparansi E-Newsletter TI-Indonesia

Edisi II - Volume VIII - Juli 2013 Salam Redaksi hal..2 Berita Kegiatan Mural Melawan Korupsi:”Wis Ilang Dalane” (Sudah Kehilangan Jalan) hal..3 Berita Kegiatan Mural Melawan Korupsi: Hutan Kami Bukan Modal Politik hal..4 Rilis Media Global Corruption Barometer 2013: Publik Siapa Melawan Korupsi, Lembaga Antikorupsi Butuh Dukungan hal..5 Berita Kegiatan Dari London ke Keterbukaan Pemerintahan Indonesia hal..6 Berita Kegiatan Memantau Korupsi Kehutanan di Tinombo hal..7 Berita Kegiatan Muda Kamboja, Muda Antikorupsi hal..8 Berita Kegiatan Summer School on Integrity di Lithuania hal..9 Opini Politik Hukum RUU Pemilukada hal..10 Berita Kegiatan Perlunya Masyarakat Sipil Advokasi Keuangan Internasional hal..11 Berita Kegiatan Pantau P BJ: Sudah Saatnya Masyarakat Aktif Memantau Hal 12 Berita KegiatanPemantau Independen Tekan Penyimpangan Proyek hal..12

Foto Doc.TI Dok. TI-Indonesia 2012

Indonesia 2012

Agenda Kegiatan Hal..13 Album Kegiatan Hal..13 Tribute Hal..14

Dok. TI-Indonesia Dok. TI-Indonesia 2013

Salam Redaksi

Salam Redaksi Para pembaca setia e-Newsletter Transparansi, Bulan Juli 2013 ini, Transparansi kembali hadir menyapa. Dalam edisi kali ini, Transparansi menurunkan beberapa berita kegiatan TI Indonesia di luar negeri, Jakarta, maupun dari daerah kerja. Berita utama datang dari kegiatan tim kampanye publik TII yang menggelar rangkaian kampanye melawan korupsi politik di beberapa kota diantaranya Jogjakarta dan Pekanbaru. Dalam rangkaian ini, tim kampanye publik bekerja sama dengan para muralis di kota setempat untuk bersama-sama mengkampanyekan korupsi politik melalui medium mural dengan mengambil tema “Mural Melawan Korupsi”. Newsletter edisi kali ini juga menurunkan berita dari luar negeri diantaranya acara Open Government Partnership di London, yang merupakan usungan organisasi-organisasi masyarakat sipil Amerika Serikat, Brazil, Indonesia, Inggris, dan Meksiko. Youth Forum on Transparency dan Regional Program Meeting Transparency International (TI) tingkat Asia Pasifik, menjadi berita kegiatan berikutnya. Acara ini diadakan di Kamboja yang diikuti oleh 400 partisipan dari 15 negara dengan mayoritas berasal dari Kamboja. Selain itu juga ada Summer School on Integrity yang dilaksanakan di Vilnius, Lithuania. acara ini merupakan kursus singkat yang diinisiasi oleh Transparency International Lithuania. Acara Seminar dan Lokakarya tentang Krisis Keuangan, Utang, Uang Haram, dan Surga Pajak yang diadakan di Praha, Rep Ceko menjadi penutup rangkaian kegiatan TI Indonesia di luar negeri. Acara ini diadakan oleh Eurodad. Rilis media kali ini mengambil peristiwa launching Survey Global Corruption Barometer (GCB) 2013. Dimana dalam survey kali ini berisi tentang pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Dari Departemen Forestry, TI Indonesia menggelar pelatihan memantau resiko korupsi pada program REDD+ yang diadakan di Tinombo, Sulawesi Tengah. Pelatihan ini penting karena memantau resiko korupsi di sektor kehutanan memerlukan keterampilan khusus dalam mengenali jenis dan resiko korupsi di sektor ini. Opini edisi kali ini datang dari Reza Syawawi, peneliti hukum dan kebijakan TI Indonesia ini menyikapi isu politik hukum RUU Pemilukada yang tidaklah menempatkan problem akut korupsi kepala daerah dalam kerangka rancangan regulasi RUU pemilukada tersebut. Dari daerah,TI Indonesia mengangkat rangkaian pengembangan portal pengaduan masyarakat yang kini sudah memasuki tahap penyususnan prosedur pelaporan (SOP - red) dan mendemonstrasikan design website portal tersebut. Banjarbaru dan Makassar adalah kota yang menjadi pilot project penyusunan SOP pengaduan online. Berita dari Pontianak menjadi penutup edisi kali ini, dimana TII dan Lembaga Gemawan serta Pemkot kota Pontianak sukses membentuk lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ). Hal ini penting karena keberadaan LPI-PBJ sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Yang nantinya akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan di daerah. Demikianlah Transparansi dari kami. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Terimakasih.

2

2013

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TII memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan analisis kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah. Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta. Staf TII terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari hukum, ekonomi, komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, antropologi, hingga sains, masingmasing dengan keahliannya yang saling bersinergi untuk mendorong kemajuan kerja-kerja advokasi TII.

Berita Kegiatan

Mural Melawan Korupsi: “Wis Ilang Dalane” (Sudah Kehilangan Jalan)

Dok. TI-Indonesia

JOGJA., Medio Mei hingga Juli 2013 ini tim kampanye publik memanfaatkan ruang publik sebagai media kampanye. Apalagi isu yang didorong terkait dengan persoalan mendasar bangsa, yaitu Korupsi Transparency International Indonesia mengadakan roadshow di Jogjakarta dan Pekanbaru, Riau dalam menggalang aksi bersama mural Politik. (street-art) dengan tema besar “Mural Melawan Korupsi”. Usai diskusi Korupsi Politik, seorang mahasiswi dari Amerika yang bernama Katie Bruhn mempresentasikan hasil penelitiannya tentang Jogja merupakan kota yang disambangi pertama kali untuk aksi Seni dan Budaya Pemuda Pasca Era Reformasi: Keterlibatan Sosial, bersama dengan komunitas kreatif ini. Pada tanggal 27-30 Mei, Agus Exspresi Alternatif, dan Ruang Publik di Yogyakarta. Dalam Sarwono dan Dwipoto Kusumo dari Transparency International presentasinya Ketie, menyatakan bahwa era sekarang seni ruang publik Indonesia menghimpun para muralis untuk berdiskusi tentang tidak akan mengubah apapun. Ketie mengusulkan tentang teori social perspektif gerakan antikorupsi hingga pada tahapan aksi kampanye engagement art. Menurutnya, mengorganisir kampung dan mengajak publik. masyarakat kampung untuk ikut serta dalam perubahan sosial melalui Acara yang diawali dengan diskusi terbuka antara TII dengan komunitas pendekatan seni sangat efektif. Seperti yang dilakukan oleh Romo mural di Jogja ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2012. Bertempat di S15 Mangun di Kali Code, Apotik Komik, Taring Padi dan Juga KetjilBergerak. Gallery and Café di Jogja, rancangan terhadap aksi dilakukan. Para Hingga pada akhirnya pada tanggal 30 mei aksi seniman dan komunitas peserta yang hadir dalam diskusi antara lain DS-13 (Sigit) Kukomikan mural Jogja dilakukan di perempatan Pingir, sisi utara tugu Jogja.Tidak (Ismu), Here-here (Adit), Serrum (MG-Asrul-Ombow) dan Urban Cult berhenti pada aksi mural, pasca aksi dilakukan refleksi dan evaluasi (Geger). pasca aksi. Dalam evaluasinya terdapat rekomendasi komunitas streetart ingin mengajak masyarakat kampung untuk bisa ikut terlibat dalam Selain pembahasan teknis,diskusi juga sempat membahas tentang bagaimana advokasi di ruang publik. Sebagaimana dengan yang terjadi perang melawan korupsi. (AS/WS) di Jakarta, pasca “bombing” (aksi melukis di tembok - red) karya-karya para seniman telah di hapus oleh pihak Satpol PP DKI Jakarta. Situasi ini berbeda dengan Jogja. Jogja sangat terbuka dengan aksi “bombing”. Musuh bersama seniman Komunitas Jogja adalah para pemasang iklan produk. Jaringan Jogja juga bercerita banyak tentang “Aksi Serangan Umum 1 Maret” tempo hari. Semua komunitas muncul dalam aksi yang dilakukan di Jembatan Kewek. Menggalang aksi publik juga dilakukan dengan mengadakan rangkaian diskusi di Survive Garage yang beralamat di Jalan Bugisan Selatan, Yogyakarta. Mas Bayu sebagai tuan rumah sangat menyambut baik garasinya dijadikan tempat konsolidasi komunitas StreetART untuk membicarakan persoalan korupsi. Pada diskusi hari kedua peserta yang hadir antara lain Urban Cult, Here-here, Kukomikan, AntiTANK, TaringPadi, Apotik Komik, Ketjilbergerak, Serrum, GUERillas, Mas Imam (IDEA), Mahasiswa dari UGM, Mahasiswa dari ISI, Yaya [Media Indonesia]. Secara prinsip, teman-teman sangat menyambut dengan baik rencana yang sedang di kembangkan oleh TII yakni

3

2013

Berita Kegiatan

Mural Melawan Korupsi: Hutan Kami Bukan Modal Politik Sebagai bahan diskusi untuk mendapatkan masukan tentang tema yang hendak diangkat pada aksi mural, pembahasan yang dilakukan seputar korupsi di sektor kehutanan. Nina dan Wiro menyampaikan potensi-potensi korupsi di sektor kehutanan. Diskusi yang berlangsung selama 3 jam memfokuskan untuk mengangkat isu korupsi kehutanan sebagai tema besar aksi mural di Pekanbaru. Hingga akhirnya disepakati tema yang akan digunakan adalah “Hutan Kami Bukan Modal Politik”. Tagline ini sangat kontekstual dengan situasi di Riau dimana kebakaran hutan masih terjadi. Usai mendapatkan tagline, diskusi dilanjutkan dengan penentuan lokasi dan proses kreatif merancang bentuk pola aksi. Lokasi yang dipilih adalah Tembok SPN di Jalan Veteran. Lokasi ini cukup strategis. Wilayah ini sering dijadikan ajang berkumpulnya kalangan muda. Pada hari RIAU,. Pekanbaru adalah kota kedua yang disambangi oleh Transparency International Indonesia dalam aksi kampanye publik kedua tanggal 29 Juni 2013 dilakukan bombing. Tembok terkait “Mural Melawan Korupsi”. Pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2013 sepanjang 50 meter menjadi medium untuk proses kreatif di Pekanbaru telah diadakan rangkaian diskusi tentang kampanye dengan 14 karya visual ruang publik. Korupsi politik di sektor kehutanan yang dilakukan di kantor AJI Setelah serangkaian aksi diskusi dan bombing yang Pekanbaru. berlangsung selama dua hari, dilakukan evaluasi bersama atas capaian dan masukan untuk aksi-aksi bersama kedepan. Dalam diskusi hadir dua komunitas yakni Sindikat Kartunis Riau Komunitas mural, jurnalis dan aktifis NGO di Pekanbaru [SIKARI] dan Komunitas StreetART LoserKIDS. Selain dari komunitas kreatif mural, Wiro dan Nina dari TII FO Riau juga hadir. terkesan dengan medium kreatifitas yang digunakan untuk kampanye-kampanye terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan dari AJI Riau hadir juga Ilham, ketua AJI Pekanbaru Berdasarkan pengalaman komunitas mural di Pekanbaru, dan juga beberapa temen-temen jurnalis. selama ini merasa sendirian dalam melakukan aksinya. Khusus untuk tema korupsi Politik, dua komunitas ini masih sangat Diskusi dengan komunitas kreatif, jurnalis dan aktifis TII ini bertujuan untuk merintis kesadaran kolektif Komunitas Street Art awam. Sehingga cukup penting untuk terus didampingi. Ide yang ditawarkan adalah, mencari momentum untuk di Kota Pekanbaru, NGO dan media terhadap momentum kritis mengundang perwakilan komunitas Pekanbaru untuk diskusi tahun politik. Selain itu tujuan dari diskusi tersebut adalah panjang di Jakarta. Selain itu, momentum tersebut bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat di Kota Pekanbaru melalui komunikasi visual dalam bentuk mural dan grafiti di ruang dijadikan ajang konsolidasi dan menyusun kerangka program bersama. (AS/WS) publik.

Dok. TI-Indonesia 2013

4

2013

Rilis Media

Global Corruption Barometer (GCB) 2013: “Publik siap melawan korupsi, Lembaga antikorupsi perlu dukungan” Sekalipun demikian, warga di seluruh dunia masih sangat optimis melawan korupsi. 9 dari 10 orang yang disurvey bersedia terlibat melawan korupsi, 2/3 di antaranya berkomitmen untuk menolak suap. Di Indonesia, 80% warga bersedia untuk bertindak secara konkret. Baik dalam bentuk memberi tekanan (petisi dan protes/demo), bergabung dalam organisasi anti-korupsi, menolak suap, membangun wacana melalui media social, maupun melaporkan kejadian korupsi di sekitarnya. Sayangnya, belum cukup tersedia perlindungan dan saluran yang efektif bagi warga untuk melakukan pengaduan dan pelaporan korupsi. Rekomendasi

Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer (GCB) menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembagalembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru memiliki integritas yang buruk. Karena itu diperlukan upaya lebih keras untuk memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi, memonitor efektivitas reformasi pelayanan publik dan melibatkan warga dalam upaya-upaya melawan korupsi. Di Indonesia, 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak. GCB merupakan survey yang bertujuan mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor public yang rawan di setiap negara. Survey ini menanyakan secara langsung kepada publik tentang pengalaman, penilaian dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Pada tahun 2013, GCB mensurvey 114 ribu orang di 107 negara, sementara di Indonesia survey ini mencakup 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung). “Berkaca dari survey ini, sulit bagi pemerintah memperbaiki kondisi Indonesia jika KPK terus diganggu dan reformasi lembaga-lembaga publik mengendor,” Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia mengingatkan. “Kita membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk pembenahan parlemen, kepolisian pengadilan, dan lembaga-lembaga pelayanan publik untuk memastikan alokasi budget dan basic services kepada warga tidak dikorupsi,” lanjut Dadang. Secara global partai politik, polisi, parlemen, peradilan dan birokrasi merupakan lembaga yang paling korup. Dalam kaitan dengan layanan publik, sebanyak 53% menyatakan diminta untuk membayar suap saat berurusan dengan polisi. Selain itu, 30% orang yang berurusan dengan lembaga pengadilan membayar suap. Kondisi ini juga tercermin di Indonesia dalam kaitan dengan pemenuhan pelayanan hak-hak dasar kepada warga. Survey ini menunjukkan masih banyak kutipan yang harus dibayar ketika berurusan dengan lembaga kepolisian, pengadilan, perizinan usaha, pertanahan, pendidikan dan kesehatan.

5

2013

Presiden harus memberikan dukungan dan kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan strategi nasional (STRANAS) pemberantasan korupsi terlaksana secara efektif dan melibatkan publik dalam proses mencapai hasil-hasilnya. Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan Indonesia memberi teladan (best practices) dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya karena Indonesia akan menjadi Ketua Open Government Partnership (OGP) pada Oktober 2013. Presiden dan Pimpinan POLRI perlu memperkuat upaya reformasi birokrasi di tubuh POLRI. Kementerian, lembaga negara dan pemerintah di pusat dan daerah membangun sistem integritas dengan memperkuat perlindungan antikorupsi dan dan saluran yang efektif bagi warga untuk melakukan pengaduan dan pelaporan korupsi. KPK telah menjadi rujukan lembaga anti-korupsi di seluruh dunia dalam penegakan hukum terhadap korupsi sehingga perlu terus didukung dan diperkuat kewenangan, kapasitas dan sumberdaya keuangannya. Menjelang pemilu 2014, anggota parlemen dan calon wakil rakyat perlu memberi contoh dengan mempublikasikan asset diri dan keluarganya. Sehingga pemilih dapat memilih pemimpin yang berintegritas, lepas dari potensi konflik kepentingan dan kepentingan luar. Hasil survey ini memberikan rekomendasi agar masyarakat lebih selektif dalam memlilih wakil rakyat yang memiliki integritas yang tinggi. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakat adalah pilar penting yg menopang tegaknya negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, membangun sistem peradilan pidana yang terpadu, bersih akuntabel menjadi agenda penting pembangunan sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi disemua lini sektor peradilan ini sangat mendesak dilakukan, mulai dari rekrutmen personel, sistem pengawasan internal, sistem transparansi informasi publik dan sistem pengelolaan penanganan perkara. ### Contact Person: Wahyudi Thohary: [email protected] Ilham B. Saenong: [email protected]

Berita Kegiatan

Memantau Korupsi Kehutanan di Tinombo oleh sebanyak 32 peserta ini berbagi keterampilan seputar pemantauan dan pembentukan jaringan pemantauan di tingkat desa. Dalam pelatihan ini dibahas pula tentang kendala dan peluang yang ada dalam melaksanakan pemantauan, baik secara internal maupun eksternal.

PALU,. Memantau resiko korupsi di sektor kehutanan memerlukan keterampilan khusus dalam mengenali jenis dan resiko korupsi di sektor ini. REDD+ yang selama ini menjadi isu utama dalam sektor kehutanan menjadi faktor penting untuk dikupas lebih dalam. Hal ini mengemuka dalam pelatihan memantau resiko korupsi pada program REDD+ Dampelas-Tinombo, Sulawesi Tengah. Pelatihan yang diadakan pada tanggal 25 – 27 Juni 2013 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kelompok Kerja Pantau REDD, Perwakilan Desa Sipayo, Desa Bondoyong, Desa Sidoan Barat. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang pengertian korupsi dan kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan serta bagaimana memantau resiko korupsinya. Pelatihan diawali dengan pengenalan tingkat korupsi di sektor kehutanan di Indonesia dan penelitian tentang pengukuran korupsi seperti Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepemerintahan, terutama menyorotinya untuk Palu dan Sulawesi Tengah. Pelatihan yang diikuti

“Pelatihan seperti ini akan lebih strategis jika dilakukan di wilayah tapak ketimbang dilakukan kepada NGO. Sebab penduduk desa di sekitar tapak yang lebih merasakan dampak langsung program REDD.”, ungkap Ona, salah satu peserta dari Pokja Pantau REDD Tinombo. Seperti diketahui, Tinombo merupakan salah satu percontohan pengelolaan REDD di Sulawesi Tengah. Pada pelatihan ini banyak didiskusikan tentang bentuk korupsi yang peserta temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti resiko dalam kebun bibit rakyat dimana banyak dijumpai pemberian bibit tanaman yang sudah rusak. Selain itu diskusi dalam pelatihan ini juga membahas pula tentang lemahnya oenegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. “Masih rendahnya hukuman bagi koruptor dibanding dengan pencurian, pertanda penegak hukum masih berpihak pada koruptor.”, ucap Nurdin Ilo, salah satu peserta diskusi Kepala Desa Sipayo. Perdebatan seputar REDD sempat mengemuka, dimana terdapat kubu yang menerima dan menolak. Sebab kekhawatiran peserta adalah jika REDD membatasi akses penduduk desa ke hutan maka akan terjadi penolakan oleh warga. Namun selama pelatihan berlangsung para peserta bersepakat untuk membangun pemantauan REDD yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya isu korupsi belum banyak masuk Sulawesi Tengah, apalagi tingkat desa. NGO yang memantau anggaran sudah tidak aktif, staf berpencar berganti profesi, dan banyak aktifis yang jadi caleg. Dalam rekomendasinya, pelatihan memberikan rumusan tentang tentang pentingnya pendidikan hukum bagi para pemantau. Selain itu melibatkan media dalam memantau REDD juga menjadi langkah strategis dalam kegiatan pemantauan REDD di Tinombo ini. Pelibatan kalangan muda dan anak sekolah juga menjadi upaya pintu masuk dalam hal pencegahan korupsi terutama di sektor kehutanan. (UNH/WS)

6

2013

Berita Kegiatan

Dari London ke Keterbukaan Pemerintahan Indonesia Hasil pertemuan juga mengakomodir beberapa kasus cerita pemerintah suatu negara yang memiliki inisiatif membuka diri. Tetapi, inisiatif tersebut hanya berlaku di suatu institusi tersendiri di bawah keseluruhan pemerintah yang ada. Seperti misalnya pada keberadaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Indonesia dan unit serupa di Kabinet Pemerintah Inggris, atau sistem kesetaraan pengambilan keputusan di Amerika Serikat dan kemampuan kalangan masyarakat sipil melakukan agenda setting di Meksiko.

LONDON,. Aktivitas memerintah yang dilakukan pemerintah sudah sepatutnya diawasi. Tanpa adanya pengawasan, pemerintahan yang terbuka dan berintegritas tak akan pernah ada. Itulah pesan yang mencuat dari acara Open Government Partnership (OGP) usungan organisasi-organisasi masyarakat sipil Amerika Serikat, Brazil, Indonesia, Inggris, dan Meksiko di London, Inggris, 2-4 Juli 2013 lalu. “Dengan adanya partisipasi Indonesia di acara ini, Indonesia merasa perlu membangun strategi yang tepat untuk memanfaatkan usungan OGP bagi kepentingan advokasi masyarakat sipil dengan belajar dari pengalaman negara lain,” papar M. Ilham, Manajer AntiCorruption Information Center Transparency International Indonesia Foto Dok. Tim J Hughes dalam laporannya.

Namun sayangnya, sebagaimana ditekankan dalam pertemuan, beragam perkembangan terkini bentuk-bentuk OGP di berbagai negara, pemerintah dinyatakan masih cenderung bermain aman. OGP yang sudah ada masih merupakan keterbukaan di tataran permukaan karena ketidakmampuannya menyentuh isu sensitif. Seperti terungkap pada kasus rekening gendung Kepolisian Indonesia, atau pada kasus national security dan micro management agencies di Amerika Serikat. Usungan pembahasan OGP oleh kalangan masyarakat sipil di London membawa satu cerita penting bagi pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Pengawasan oleh kalangan masyarakat sipil dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan menjalin kerjasama secara lintas batas. Agenda pertemuan untuk berbagi pengalaman dan pembinaan jaringan dapat memperkuat konsistensi kalangan masyarakat sipil dalam membuka pengelolaan kebijakan publik pemerintah. Sebabnya, dari London pula, akan dibentuk semacam pembukaan peluang bagi Indonesia agar menjadi tuan rumah pertemuan serupa berikutnya. Peluang ini mencuat dengan harapan agar Indonesia dapat memetik manfaat positif. Dukungan internasional diperlukan agar kalangan masyarakat sipil tidak lagi menjadi bahan remehan pemerintahnya. Kepemimpinan dan keseriusan pengurusan yang ditunjukan di tingkat internasional dapat menjadi senjata mendorong pemerintah lebih membuka diri. (MIS/TPS)

Pemerintah selama ini selalu menjadi serangan bagi kalangan masyarakat sipil karena memerintah dengan cara tertutup. Pada umumnya, ketika merumuskan kebijakan publiknya, pemerintah enggan menemui kalangan masyarakat sipil untuk membagi pengelolaan. Pemerintah sangat mengontrol keseluruhan proses dan hasilhasilnya. Jika dilibatkan, kalangan masyarakat sipil itupun hanya dilibatkan secara terbatas dengan proses yang berlangsung secara konsultatif dan cenderung dijadikan sebagai stempel memperkuat legitimasi. Foto Dok. Tim J Hughes

7

2012

Berita Kegiatan

Muda Kamboja, Muda Antikorupsi menghidupkan gerakan antikorupsi. Mereka yang ternyata sebagian besar masih kuliah dan menjadi relawan bagi TI Kamboja itu tak takut mengemukakan pengalaman mereka bergumul dengan korupsi. Dari cerita mereka, korupsi di Kamboja ternyata banyak dilakukan dalam keseharian. Misalnya, saat mereka mengakses pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, fasilitas pelayanan publik, dan bahkan saat berusaha memperoleh beasiswa kampus. Tak sampai di situ, di sesi kedua Youth Workshop, memfasilitasi pemuda dalam gerakan antikorupsi diperkencang di tingkat regional. Salah satu isu utama di sesi ini adalah pembentukan Youth Community di tingkat Asia Pasifik (Asia Pacific Youth Community atau APYC). Diagendakan pembentukan komunitas ini akan selesai pada satu tahun sejak dicanangkan PHNOM PENH,. Tampaknya gerakan anti-korupsi makin merekah di 13 Juni 2013. di negeri Kamboja. Setelah sempat dilanda konflik berkepanjangan, generasi muda di sana menunjukan Salah satu alasan mendasar adanya APYC adalah agar semangatnya untuk bangkit. Tak mau kalah dengan sahabatkomunitas dapat menjadi pendorong setiap chapter TI di Asia sahabat mereka di negara lain, generasi muda Kamboja kini Pasifik memiliki Youth Department dan pelibatan pemuda semakin tertarik untuk berkolaborasi menghidupkan gerakan Dok.di TI-Indonesia 2012 dalam aksi TI. Sejauh ini, baru 11 dari 26 chapter kawasan anti-korupsi. Asia Pasifik yang memiliki Youth Department. Alasan ini dapat Pesan tersebut tampak pada rangkaian acara Youth Forum on Transparency dan Regional Program Meeting Transparency International (TI) tingkat Asia Pasifik yang diadakan TI di ibu kota Kamboja, 11-14 Juni 2013 lalu. Di acara yang dibagi dalam dua sesi—Youth Forum dan Youth Workshop—itu, diikuti oleh 400 partisipan dari 15 negara dengan mayoritas berasal dari Kamboja.

membantu misalnya TI Kamboja menghidupkan keinginan pemuda mereka melawan korupsi lewat aksi-aksi TI.

Di sesi pertama, perwakilan dari beberapa chapter TI membagi best practices kerja organisasi tersebut dalam memfasilitasi keberadaan pemuda di gerakan anti-korupsi. Pembahasan seputar apa yang dapat dipelajari, capaian, dan tantangan bagi perangkulan pemuda dalam beberapa kegiatan dan pembentukan departemen khusus terkait dari beberapa chapter TI. Menjadi pemateri, Lia Toriana dengan best practices-nya mengelola Youth Department TI Indonesia; Sajjad Hussein dengan pemaparan kesuksesan program Youth Engagement and Support (YES) TI Bangladesh; dan Nauli Wimalarathna sebagai perwakilan TI Srilanka dengan cerita merangsang inisatif pemuda untuk terlibat melalui beragam kompetisi menarik. Di sesi tersebut, Lia sempat menyampaikan capaian dilakukannya sebuah riset rintisan Youth Department TI Indonesia bernama Youth Integrity Jakarta Pilot Survey tentang integritas pemuda melawan korupsi. Hasil forum mendapatkan apresiasi dari partisipan. Banyak muda Kamboja yang merasa terinisasi untuk lebih

8

2013

Selain itu tak kalah pentingnya, APYC dapat menjadi tempat bagi keseluruhan chapter TI di Asia Pasifik melakukan sinergi kerja memfasilitasi, melibatkan, dan mengajak anak muda dalam program advokasi antikorupsi dan integritas TI. Mewujudkannya, di dalam APYC bakal dibentuk kelompokkelompok kerja yang bertanggungjawab menghubungkan antar-chapters melakukan rangkaian program kolaboratif di empat agenda penting: Youth Leadership, Youth Integrity, Youth Advocacy, dan Youth Small Change Project. (LT/TPS).

Berita Kegiatan

Summer School on Integrity di Lithuania Substansi informasi yang diberikan melalui materi perkuliahan selama tujuh hari, baik berupa kuliah umum, kelas parallel, simulasi, studi kasus, dan kerja kelompok. Sebagai contohnya adalah pemateri Jose Ugaz yang membawakan materi Failure of Fujimori and Montesinos Regime: An Anticorruption Success Story?.Dalam sesi ini Jose memberikan materi dan menjabarkan bagaimana kasus korupsi yang dilakukan Fujimori sepanjang pemerintahannya di Peru. Lewat sesi ini, Ugaz menegaskan pentingnya gerakan antikorupsi secara global menyikapi kasus serupa di beragam negara, khususnya terkait impunitas.

VILNIUS., Pada tanggal 8-14 Juli 2013, Lia Toriana dari Youth Departement Transparency International Indonesia telah mengikuti rangkaian Summer School on Integrity yang dilaksanakan di Vilnius, Lithuania. Summer School On Integrity merupakan kursus singkat yang diinisiasi oleh Transparency International Lithuania. Summer School ini secara luas mengangkat tema integritas dan antikorupsi. Tahun 2013 merupakan kali keempat Summer School diadakan. Khusus tahun 2013, studi singkat ini tidak hanya mengundang anak muda dari belahan Eropa, tetapi juga sampai Asia. Dapat dikatakan ini adalah kali pertama Summer School melibatkan lebih dari 30 negara. Dari daratan Eropa. Afrika Utara, Timur Tengah, Amerika Latin dan Asia dengan total peserta 140 orang. Summer School yang diadakan selama tujuh hari ini bertempat di Mykola Romerio University, Vilnius, Lithuania. Selama tujuh hari tersebut peserta mengikuti rangkaian kuliah umum dan parallel. Pemateri adalah akademisi, aktivis sosial, jurnalis, konsultan komunikasi, konsultan politik, dan sebagainya. Summer School On Integrity bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk belajar langsung dari para profesional yang bekerja di bidang antikorupsi. Summer School memberikan kesempatan kepada peserta melalui pembelajaran peer-to-peer dengan platform integritas. Tujuannya menghubungkan pengalaman internasional (studi komparasi di setiap negara) terkait transparansi dan integritas. Awalnya pada 2009, Summer School hanya fokus pada negara-negara di Eropa Timur. Negara bekas pecahan Uni Soviet menjadi peserta SummerSchool pada 1-2 tahun pertama. Namun tahun ini, Summer School memberikan kesempatan lebih luas secara global.

9

2012

Contoh lainnya adalah Marcin Walecki memaparkan mengenai korupsi politik dan bagaimana partai politik melakukan organized crime dalam hal vote buying, money politics, dan juga 'bekerja' dengan pebisnis/konglomerat untuk memperoleh dana politik. Walecki memberikan contoh: Filipina, Perancis, dan Mesir. Elena Panfilova yang juga salah satu founder of TI Russia memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai BRIBERY. Jesper Johnsoen mempresentasikan bagaimana mengukur sukses organisasi dengan melihat input – objective – output – outcomes – impact. The five basic stuffs. Menurut Lia Toriana hampir semua pemateri sebagian besar adalah aktivis sosial, akademisi, jurnalis, IT expert, Young Professional, konsultan komunikasi dan politik. Sebagian dari peserta mereka concern pada isu antikorupsi dan integritas. Ada juga di antaranya yang berencana mengembangkan small changes project untuk gerakan ini. Beberapa hal yang mengemuka usai kursus singkat ini adalah Summer School On Integrity perlu diujicobakan untuk wilayah Asia Pasifik. Dimana metode perkuliahan yang konvensional tidak begitu menarik bagi anak muda. Sedangkan metode simulasi dan working group jauh lebih efektif. Untuk konteks/isu keterlibatan masyarakat sipil dalam gerakan antikorupsi yang menuai sukses, Indonesia salah satunya. Sebagian besar peserta dan juga pemateri banyak belajar dari Indonesia. Keterlibatan generasi muda dalam isu suap, pengadaan barang dan jasa serta korupsi di private sector merupakan agenda penting yang harus ditindaklanjuti. Keterlibatan generasi muda dalam riset-riset antikorupsi menjadi hal juga penting untuk dilakukan. Setiap ide perubahan penting mengundang anak muda munculkan ide dan mengeksekusi sendiri ide tersebut. (LT/WS)

Opini

Politik Hukum RUU Pemilukada Oleh: Reza Syawawi Pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran paling konkret penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih yang dimenangi oleh petahana dan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 79/PHPU.DXI/2013.

Kasus ini akan menjadi peringatan bagi para petahana untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam kontestasi pemilu di tingkat lokal. Bukan hanya dalam konteks pemilukada, tapi juga bagi para pejabat, menteri, dan kepala lembaga/institusi lain yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu. RUU Pilkada, apa kabar?

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada 4 kabupaten/kota dan 1 kecamatan (Koran Tempo, 13/7). Hal ini disebabkan oleh kuatnya bukti yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilukada.

Melihat fenomena banyaknya kepala daerah yang tersandera kasus korupsi, ditambah maraknya penyalahgunaan kekuasaan oleh para petahana, maka pengaturan penyelenggaraan pemilukada juga semestinya mampu memitigasi problem korupsi tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi meyakini telah terjadi pelanggaran terhadap 2 (dua) hal, yaitu pertama bahwa telah terjadi mobilisasi terhadap para kepala desa di salah satu kecamatan yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon terpilih. Kedua, pasangan calon terpilih telah menggunakan APBD untuk kepentingan pemenangannya dalam pemilukada.

Biaya politik yang tinggi dalam penyelenggaraan pilkada dituding menjadi salah satu problem serius yang semestinya mendapat perhatian lebih. Kelemahan pengaturan dana politik telah menjadikan pilkada sebagai ajang transaksional dan pertarungan para pemodal. Biaya politik yang "tidak tak terbatas" menyebabkan para calon terpilih tersandera untuk mengembalikan modal politiknya. Ini diperparah oleh pengaturan dana politik dalam pemilukada yang memang sangat minimalis.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa penggunaan APBD tersebut berkaitan dengan penggelontoran alokasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 yang jumlahnya lebih dari Rp 1,4 triliun. Pemberian dana tersebut dipandang sangat tak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan, karena diberikan menjelang penyelenggaraan pemilukada, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh pasangan calon terpilih sebagai petahana dengan memanfaatkan APBD.

Namun, jika melihat politik hukum RUU Pilkada yang digagas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, tidaklah menempatkan problem akut korupsi kepala daerah dalam kerangka rancangan regulasi tersebut. Jika membaca secara cermat dalam Naskah Akademik (NA) RUU Pilkada, pengaturan dana politik (kampanye) tidak menjadi isu penting yang harus diatur. Bahkan, dalam proses pembahasan di DPR, persoalan dana politik tidak menjadi bagian dari cluster isu yang dibahas.

Pidana korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pengadilan (constitutional court) yang memiliki kekuatan hukum. Karena itu, putusannya merupakan sebuah kebenaran hukum yang telah dibuktikan dalam sebuah proses persidangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh calon terpilih juga tidak boleh dipandang hanya dalam konteks pelanggaran dalam pemilukada, tapi juga harus dilihat dari sisi hukum pidana. Pertimbangan Mahkamah yang menyebutkan secara eksplisit bahwa terjadi penyalahgunaan anggaran negara (APBD) oleh petahana adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) menempatkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, serta dapat merugikan keuangan negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Jika diperbandingkan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi sangat memenuhi rumusan dalam Undang-Undang Tipikor. Karena itu, sudah sepatutnya penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera melakukan tindakan penyelidikan atau bahkan penyidikan dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bukti awal yang cukup. Upaya penindakan penting dilakukan mengingat akan banyaknya penyelenggaraan pemilukada yang bakal berlangsung menjelang Pemilu 2014 atau sesudahnya.

10

2013

Maka kita patut menyayangkan politik hukum RUU Pilkada baik dari pihak pemerintah maupun DPR yang begitu buruk. Pengalaman pemilukada di Sumatera Selatan di atas seharusnya menjadi momentum yang paling tepat untuk memperbaiki pengaturan pemilukada ke masa depan. Agar penyalahgunaan kewenangan dan praktek politik uang (money politics) oleh para calon kepala daerah yang selama ini mengotori wajah demokrasi di tingkat lokal dapat diminimalisasi. Jika tidak segera diatur, publik tentu akan menilai pemerintah dan DPR tak memiliki niat baik memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Dan itu berarti mereka justru menjadi bagian dari upaya yang melanggengkan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang. * Reza Syawawi, Peneliti Hukum Dan Kebijakan Transparency International Indonesia Sumber: Koran Tempo Link: http://koran.tempo.co/konten/2013/07/16/316045/Politik-HukumRUU-Pemilukada

Berita Kegiatan

Perlunya Masyarakat Sipil Advokasi Keuangan Internasional berfokus pada pembahasan rencana strategi kelompok kerja transparansi keuangan (Financial Transparency Coalition/FTC). Para partisipan di agenda kedua merasa perlu agar FTC memperkuat jaringan dalam memberantas kejahatan keuangan internasional. Misalnya, FTC dapat menjadi lahan advokasi bagi inisiasi menghindari mispricing dalam perdagangan, pertukaran informasi secara sukarela antarnegara yang diharapkan dapat mengurangi gejala tax heaven, membuat country to country report, melakukan disclosure beneficial ownership atau upaya mencari tahu dan mempublikasikan pemilik dan manajemen perusahaan multinasional dan transnasional.

Foto Ilustrasi

Di konteks regional, terpapar pula gagasan menghidupkan koalisi serupa FTC di tingkat Asia. Koalisi ini diisi oleh tiga negara: Filipina, India, d a n I n d o n e s i a . D i re n c a n a k a n , k e b e ra d a a n k o a l i s i a k a n mengembangkan suatu rumusan kebijakan tentang uang haram yang nantinya hasil rumusan akan dikemukakan dalam pertemuan berikutnya. (DH/TPS)

PRAHA,. Advokasi keuangan internasional memerlukan keterlibatan dari aktor masyarakat sipil. Kebutuhan ini mengemuka dalam Seminar dan Lokakarya tentang Krisis Keuangan, Utang, Uang Haram, dan Surga Pajak yang diadakan oleh Eurodad, konsorsium 40 organisasi masyarakat sipil Eropa yang peduli pada utang dan pembangunan di negara-negara berkembang, di Praha, 3-7 Juni 2013. Sebagaimana dilaporkan Dedi Haryadi, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) yang mengikuti acara, seminar dan lokakarya dibagi ke dalam dua agenda besar. Pembagian bertujuan untuk membagi fokus kepada dua hal. Pertama, mengenali permasalahan mendasar pada perkembangan krisis keuangan, utang, uang haram, dan surga pajak. Serta kedua, merumuskan rencana strategis keterlibatan aktor masyarakat sipil dalam advokasi keuangan internasional. Agenda pertama berlangsung pada 3-5 Juni 2013, diikuti oleh 100 partisipan. Output mendasar yang dikenali pada agenda pertama ini adalah seputar penilaian kritis pada pentingnya keterlibatan aktor masyarakat sipil dalam keuangan internasional. Krisis keuangan dan dana bantuan internasional membutuhkan sentuhan tangan aktor masyarakat sipil untuk bermain. Harapannya, keterlibatan aktor masyarakat sipil dapat mengarahkan masalah agar tidak merugikan masyarakat luas dan menghasilkan solusi yang inklusif. Keterlibatan aktor masyarakat sipil dianggap penting sebagai pengawas. Selama ini, total dana yang masuk ke negara berkembang baik dalam bentuk official development assistance (ODA) maupun remmitance ternyata memiliki nilai nominal lebih kecil daripada dana yang mengalir keluar dalam bentuk kejahatan keuangan internasional. Padahal, uang-uang haram bernilai triliunan dollar Amerika Serikat itu banyak mengalir ke negara-negara maju melalui trade mispricing, tax heaven, dan perdagangan narkoba. “Diperlukan koalisi lintas batas dari masyarakat sipil yang dapat mencegah jangan sampai terjadi aksi keuangan internasional yang merugikan,” demikian papar Dedi Haryadi sebagaimana terungkap dalam laporan perjalanannya. Bentuk-bentuk aksi koalisi inilah yang kemudian terbahas dalam agenda kedua pada 6-7 Juni 2013. Agenda kedua yang melibatkan 20 partisipan ini

11

2012

Foto Ilustrasi

Berita Kegiatan

PANTAU PBJ: Sudah Saatnya Masyarakat Aktif Memantau BANJARBARU, MAKASSAR., Serangkaian pengembangan portal pengaduan masyarakat yang disusun oleh TII sudah memasuki tahap menyekati prosedur pelaporan (SOP - red) dan mendemonstrasikan design website portal tersebut. Banjarbaru dan Makassar adalah kota yang menjadi pilot project penyusunan SOP pengaduan online ini. Pada tanggal 2-3 Juli penyusunan SOP di Banjarbarudan Makassar telah dilakukan pada tanggal 4-5Juli. Penyusunan SOP ini merupakan bagian dari pembuatan website pengaduan masyarakat. Dalam penyususan SOP ini baik LPI PBJ Banjarbaru dan Makassar bersama-sama mencocokkan dari SOP yang sebelumnya dikirimkan oleh TII yang diadaptasi dari SOP pengaduan sebelumnya dan disarikan dari berbagai sumber. Secara garis besar baik LPI Banjarbaru dan Makassar sudah setuju dengan SOP yang ada, hanya perbedaan perlakuan terhadap mekanisme pelaporan yang terletak pada waktu pengambilan keputusan penanganan di masingmasing daerah. Misal untuk LPI Banjarbaru lebih suka dengan tenggang waktu kalender sementara LPI Makassar memilih menggunakan hitungan hari kerja dalam menyelesaikan sengketa pengaduan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Selain menyusun SOP, juga dilakukan demonstrasi website pengaduan yang saat ini sudah online. Tujuanya adalah agar LPI banjarbaru dan Makassar dapat mempelajari seluk beluk pengaduan online dan bagaimana proses menangani pengaduan yang masuk baik melalui SMS, email dan formulir online. Selain itu juga meminta masukan dari pegiat LPI di Banjarbaru dan

Makassar mengenai kekurangan fitur-fitur yang ada di website pantaupbj.or.id ini. Website pengaduan terdiri dari satu website induk, yaitu website yang menyediakan laporan/pengaduan yang ada di Banjarbaru, Makassar dan Batan yakni pantaupbj.or.id. Sementara untuk tiap-tiap daerah dibuatkan suatu subdomain diawali dengan nama daerah misal untuk kota Banjarbaru maka domain alamat situsnya adalah banjarbaru.pantaupbj.or.id. Kota Mak assar adalah m a ka s s a r. p a n t a u p b j . o r. i d d a n K a b u p a t e n B a t a n g a d a l a h batang.pantaupbj.or.id. Dalam penyusunan SOP itu juga diisi dengan diskusi tentang persiapan LPI Banjarbaru dan Makassar mengenai rencana peluncuran website ini dan bagaimana untuk menggaet relawan sebagai admin website. Mengenai volunteer Baik LPI Banjarbaru dan Makassar sudah menyanggupinya dan bahkan mereka berkomitmen bahwa para volunteer ini tidak hanya sekedar menjadi admin website saja, namun juga dilibatkan dalam pengelolaan pengaduan juga, sehingga para volunteer mampu memahami dan mengerti bagaimana kerja-kerja LPI dalam hal pengelolaan pengaduan. Untuk peluncuranrencananya akan diadakan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Batang pada pertengahan Agustus, Kota Makassar pada akhir Agustus dan Kota Banjarbaru pada awal September 2013. (NF/WS)

Pemantau Independen Tekan Penyimpangan Proyek SEKTOR pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan penyimpangan. Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia selama ini terkait perkara tersebut.

Di Pontianak, LPI-PBJ terbentuk pada 20 Juni lalu. Pembentukan ini diinisiasi TI Indonesia dan Lembaga Gemawan bersama Pemkot Pontianak.

"Sekitar 80% kasus korupsi merupakan pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) sangat strategis," kata Muhammad Affan dari Transpararency International (TI) Indonesia, saat sosialisasi LPI-PBJ di Pontianak, Rabu (17/7).

TI Indonesia sebelumnya telah menginisiasi pembentukan lembaga pemantau serupa di tiga kota lainnya di Indonesia. Kota tersebut, yakni Makassar, Banjar Baru dan Batang.

Keberadaan LPI-PBJ, lanjutnya merupakan impelementasasi satu dari sembilan prinsip dalam pakta integritas, yakni transparansi dan antikorupsi. Itu sebabnya keberadaan lembaga ini sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi. "Keberadaan LPI-PBJ akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan," ujar Affan. LPI-PBJ merupakan lembaga independen yang memantau proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Lembaga ini juga menyusun kebijakan teknis terkait pemantauan tersebut dan melibatkan masyarakat.

12

2012

"LPI-PBJ juga menerima pengaduan masyarakat. SOP (Mekanismenya) masih disiapkan. Kami berupaya agar lembaga ini familiar di masyarakat," kata anggota LPI-PBJ Kota Pontianak Ernina. (Aries Munandar) Sumber: Metrotvnews.com Link: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/17/1/169015 /Pemantau-Independen-Tekan-PenyimpanganProyekhttp:/bit.ly/163lcZd

Agenda Kegiatan

29 Juli 2013 Audiensi Riset Perizinan Balikpapan dan Banjarbaru 30 Juli 2013 Workshop Pemanfaatan IT untuk Peningkatan pelayanan Publik Gajahmada Sport Center, Batang 29 Agustus 2013 Asian Workshop Jakarta 29 Juli 2013 Workshop Pemanfaatan IT untuk Peningkatan pelayanan Publik Gajahmada Sport Center, Batang 27-28 Agustus 2013 Launching Portal Pengaduan Masyarakat Banjarbaru, Makassar, Batang.

Album Kegiatan

1

Dok. TI-Indonesia 2013

3

Dok. TI-Indonesia 2012 2013 Dok. TI-Indonesia

4

2

Dok. TI-Indonesia 2013 Dok. TI-Indonesia 2013

Dok. TI-Indonesia 2012 Dok. TI-Indonesia 2013

5

Dok.TI-Indonesia TI-Indonesia2013 2013 Dok.

1. Rapat Anggota TI Indonesia Sekretariat TI Indonesia, 10 Juni 2013 2. Diskusi bersama Kedutaan Denmark dan Dirut PLN Hotel Atlet Century Jakarta, 03 Juni 2013 3. Focus Group Discussion Review UNCAC Hotel JS Lawson Jakarta, 11Juni 2013 4. 1tahun Korupedia dan Launching Aplikasi Public Court Restoran Warung Daun Cikini, Jakarta 28 Juni 2013 5. FGD Radio Komunitas Hotel Santika Jakarta, 29 Mei 2013 6. Launching Youth Intergrity Survei Hotel Akmani Jakarta, 02 Mei 2013

6 13

Dok. TI-Indonesia 2013

2013

Tribute

PANTAU PBJ Laporkan Penyimpangan PBJ di Sekitar Anda

www.pantaupbj.or.id

E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Dadang Trisasongko. REDAKTUR PELAKSANA: Wawan H. Suyatmiko. Co-REDAKTUR PELAKSANA: Nur Fajrin. REDAKSI: Dedi Haryadi, Lia Toriana, Utami Nurul H, Agus Sarwono, Ilham B. Saenong, Dwipoto Kusumo, Soraya Aiman, Ratnaningsih Dasahasta, Jonni Oeyoen, Rivan Prahasya, Teguh Setiono, Wahyudi, Reza Syawawi, Teguh Sudarmanto. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email: [email protected], Web: www.ti.or.id REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 500 KARAKTER

14

2013