PT.BDG. 1. NY. LEYLA SUNGKAR, beralamat di Jalan Pangandaran No. 8 MEDI II, Sentul City, Kabupaten Bogor ;

P U T U S A N Nomor : 89/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. NY. LEYLA SUNGKAR, beralamat di Jalan Pangandaran No. 8 MEDI II, Sentul City, Kabupaten Bogor ; 2. NIZAR SUNGKAR, beralamat di Jalan Pangandaran No. 8 MEDI II, Sentul City, Kabupaten Bogor ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Aziz Ganda Sucipta, SH.MH, Eva Fitriani,

S.H.

Advokat-Konsultan

Hukum

pada

AZIS

GANDA

SUCIPTA & PARTNERS, Advokat, beralamat di Jalan Bukit Permata No. 63, Bukit Golf Hijau, Sentul City 16810, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014 ; Para

Pembanding,

semula

sebagai

Pembantah

1

dan

Pembantah 2 ; Melawan: SUWARTO, beralamat di Jl. Tangguh V/34 RT.09/02 Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ERY MONARFA, S.H., 2. R. KABUL PUJIANTO, S.H., 3. RULLY YULIANA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MONARFA 7 ASSOCIATES alamat di Gedung ISA PLASA Lantai 5 Ruang 504 Jl. Pramuka Raya Kav. 150 Jakarta 13140, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2015 ; Terbanding, semula Terbantah ; dan : 1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, beralamat di Jl. Veteran, No. 45, Bogor, Jawa Barat;

Hal 1 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. H.R. Bachtiar Sakera, dahulu beralamat di Kampung Lebak Pasar Rt 01/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sekarangtidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya ; 3. Hj. Nursiah, dahulu beralamat di Kampung Lebak Pasar Rt 01/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya ; Para Turut Terbanding, semula sebagai Turut Terbantah 1, 2 dan Turut Terbantah 3 ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 89/Pen/Pdt/2015/PT. Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, tanggal 22 Oktober 2014 berikut surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN ; Membaca surat Bantahan dari para Pembantah tertanggal 18 Februari 2014, telah mengajukan Bantahan terhadap Terbantah dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Para Pembantah adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kampung Lebak Pasar Rt 01/02, Desa Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 70/Babakan Madang atas nama Para Pembantah dan Sertifikat Hak Milik No. 71/Babakan Madang atas nama Para Pembantah selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai objek sengketa ; 2. Bahwa sehubungan dengan adanya Pengumuman Eksekusi Lelang ke-II pada Surat Kabar Harian Radar Bogor, tanggal 3 Januari 2014, Para Pembantah mengetahui bahwa ada rencana pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut di atas berdasarkan Penetapan Ketua Hal 2 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 08/Pen. Pdt/Pbt.L/2010/PN. Cbn tanggal 20 Juli 2010 Jo. No. 52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr ; 3. Bahwa Terbantah

adalah sebagai pihak pemohon lelang eksekusi atas

objek sengketa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 08/Pen.

Pdt/Pbt.L/2010/PN.

Cbn

tanggal

20

Juli

2010

Jo.

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr ; 4. Bahwa Turut Terbantah-I adalah sebagai pihak pelaksana lelang untuk melaksanakan

Penetapan

Ketua Pengadilan

08/Pen.Pdt/Pbt.L/2010/PN.Cbn

tanggal

Negeri

20

Juli

Cibinong Nomor 2010

Jo

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN.Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN.Bgr ; 5. Bahwa Turut Terbantah-II dan Turut Terbantah-III adalah sebagai Termohon Lelang Eksekusi atas Objek sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 08/Pen.Pdt/Pbt.L/2010/PN.Cbn tanggal 20

Juli

2010

Jo.

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN.Bgr

Jo.

No.

168/Pdt.G/1997/PN.Bgr ; 6. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan oleh Terbantah untuk dilakukan lelang eksekusi adalah milik Para Pembantah maka permohonan lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah atas objek sengketa adalah cacat hukum ; 7. Bahwa oleh karena objek lelang eksekusi sebagaimana Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Cibinong

tersebut dalam Nomor

08/Pen.

Pdt/Pbt.L/2010/PN. Cbn tanggal 20 Juli 2010 Jo. No. 52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr adalah milik Para Pembantah maka Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

08/Pen.

Pdt/Pbt.L/2010/PN. Cbn tanggal 20 Juli 2010 Jo. No. 52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr adalah cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan ; 8. Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 08/Pen.

Pdt/Pbt.L/2010/PN.

Cbn

tanggal

20

Juli

2010

Jo.

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr adalah cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan maka Turut Terbantah-I dapat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret objek sengketa dari daftar lelang yang disediakan untuk itu ; 9. Bahwa Turut Terbantah-II dan Turut Terbantah-III adalah sebagai Termohon Lelang Eksekusi atas objek sengketa sebagaimana Penetapan Hal 3 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 08/Pen.Pdt/Pbt.L/2010/PN.Cbn tanggal

20

Juli

2010

Jo.

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN.Bgr

Jo.

No.

168/Pdt.G/1997/PN.Bgr, oleh karenanya Turut Terbantah-II dan Turut Terbantah-III harus tunduk pada putusan dalam perkara a quo ; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar ; 3. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah pemilik sah atas objek sengketa; 4. Menyatakan Permohonan Lelang Eksekusi oleh Terbantah atas objek sengketa adalah cacat hukum ; 5. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 08/Pen.

Pdt/Pbt.L/2010/PN.

Cbn

tanggal

20

Juli

2010

Jo.

No.

52/Pdt/Eks/1998/PN. Bgr Jo. No. 168/Pdt.G/1997/PN. Bgr; 6. Menyatakan Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo ; 7. Memerintahkan Turut Terbantah-I untuk mencoret objek sengketa dari daftar lelang yang disediakan untuk itu ; 8. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

:

38/

Pdt.BTH/2014/PN.CBN, tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar ; 3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 911.000.,- (Sembilan ratus sebelas riburupiah) ;

Hal 4 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

:

38/PDT.BTH/2014/PN.CBN, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 4 November 2014, Pembantah 1 dan 2 / Para Pembnding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, tanggal 22 Oktober 2014 ; Membaca,

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Nomor

:

38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, pengajuan permohonan banding oleh para Pembanding, semula Pembnatah 1 dan 2 tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terbanding / Terbantah pada tanggal 25 November 2014 dan kepada para Turut Terbanding, semula Turut Terbantah 1, 2 dan Turut Terbantah 3 masing-masing pada tanggal 21 November 2014 dan tanggal 17 November 2014 secara patut dan seksama ; Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, para Pembanding, semula Pembantah 1 dan 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 24 Desember 2014, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara syah dan patut kepada Terbanding, semula Terbantah pada tanggal 2 Januari 2015 dan kepada para Turut Terbanding / Turut Terbantah 1, 2 dan Turut Terbantah 3 masing-masing pada tanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 30 Desember 2014 ; Bahwa, untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Pembantah 1 dan 2, Terbanding / Terbantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2015, kontra memori banding tersebut di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Januari 2015, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Pembanding, semula Pembantah 1 dan 2 pada tanggal 26 Januari 2015, dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Terbantah 1, 2 dan Turut Terbantah 3 pada tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 secara patut dan seksama ; Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberitahukan baik kepada Hal 5 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

para Pembanding, semula Pembantah 1 dan 2, maupun kepada Terbanding, semula Terbantah dan kepada para Turut Terbanding, semula Turut Terbantah 1, 2 dan Turut Terbantah 3 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahunan ini diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari para Pembanding semula Pembantah 1 dan 2 terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, tanggal 22 Oktober 2014, diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 November 2014, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pengajuan banding oleh Pembantah 1 dan 2 tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembantah 1 dan 2 / para Pembanding pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :  Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah telah menempuh prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan jula beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 70 dan 71 / Babakan Madang ;  Bahwa berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

15 April 1976 Nomor : 1237 K/Sip/1973, menyatakan : “ Jual beli

yang dilakukan menurut syarat-syarat Undang-undang, dianggap jual-beli itu telah dilakukan dengan iktikad baik, dan sebagai pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan Hukum”;

Hal 6 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

 Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

26

Desember

2958,

Nomor

:

251

K/Sip/1958,

menyatakan : “Pembeli yang telah beritikad baik dengan iktikad

baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah” ;  Dengan demikian pertimbangan Majellis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Oktober 2014 dalam perkara Nomor : 38/Pdt/BTH/2014/PN.CBN yang menyatakan bahwa “peralihan hak

atas tanah tersebut kepada Para Pembantah adalah harus juga dinyatakan tidak sah dan melawan hukkum”, tidak disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) ; Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (60) HIR, bantahan terhadap

Sita

Eksekusi

harus

diajukan

sebelum

Eksekusi

dijalankan. Ketika bantahan diajukan pada saat Eksekusi sudah dijalankan, maka bantahan tidadak ada relevansinya (vide Putusan MARI tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974) ;  Bahwa oleh sebab itu , maka berdasarkan ketentuan KUHPerdatra Pasal 1321 dan KUHPerdata Pasal 1449 jual beli obyek sita jaminan dimaksud, yang dilakukan oleh Hj. Nursiah sekarang Turut Terbanding III dahulu Turut Terbantah III dengan Sdr. Arnold Gultom (Alm) dan seterusnya hingga jual beli antara Sdr. Ivan Doli dengan Para Pembanding harus dinyatakan batal demi hukum karena mengandung kekhilafan dan / atau patut diduga diperoleh dengan paksaan atau penipuan ;  Bahwa berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nomor : 585/50-600/11/2014, tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana dikemukakan diatas, telah ternyata bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 70 dan 71 / Babakan Madang atas nama Pembantah Ny. LELYLA SUNGKAR & NIZAR SUNGKAR yang berasal dari Tanah Milik Adat Letter C Girik Nomor : 118/951 Persil 35.D.III, dimana obyek tersebut telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bogor

Nomor

:

52/Pdt/Eks/1998/PN.Bgr

Jo

Nomor

:

168/Pdt/Els/1997/PN.Bgr, terftanggal 21 Oktober 1997 ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN, tanggal 22 Oktober 2014 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama; dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : 1. Apakah para Pembantah sebagai pihak ketiga berhak mengajukan bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 08/Pen.Pdt./Pbt.Eks.L/2010/PN.Cbn. jo.

Nomor

:

52/Pdt/Eks/1998/PN.Bgr.

jo.

Nomor

:

168/Pdt.G/1997/PN.Bgr. ? ; 2. Apakah Para Pembanding semula Para Pembantah selaku pembeli objek sengketa ( SHM No.70 dan No.71/Babakan Madang) telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum sebagai pembeli yang beritikad baik ? ; Menimbang, bahwa para Pembantah mendalilkan objek sengketa yang akan di lelang eksekusi merupakan milik dan dikuasai oleh para Pembantah yang diperoleh berdasarkan akte Jual Beli Nomor : 22/2012 tanggal 22-02-2012 sesuai SHM Nomor : 70 dan 71/Babakan Madang ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya dapat disimpulkan bahwa disamping para pihak yang berperkara maka pihak ketiga berdasarkan hak milik dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi ( derden verzet ) ; Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah tetap, Para Pembanding semula Para Pembantah telah melakukan jual beli objek sengketa sesuai Akta Jual Beli Nomor : 25 / 2012 Tanggal 22 /02/2012, dan selanjutnya terjadi peralihan hak dari Ivan Doly kepada Para Pembanding semula Para Pembantah ; Menimbang, bahwa dengan terjadinya peralihan hak atas objek sengketa, maka terhitung saat didaftarkannya akte jula beli objek sengketa yaitu tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 12 April 2012 , objek sengketa (SHM Nomor : 70 dan 71/Babakan Madang) menjadi hak milik Para Pembanding Hal 8 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

semula Para Pembantah dan oleh karenannya beralasan hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap Penetapan lelang eksekusi Tanggal 20 Juli 2010 Nomor 08 / Pen.Pdt / Pbt.Eks.L / 2010 / PN.Bgr. atas objek sengketa ; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah jual beli objek sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik, dapat disimpulkan sebagai berikut : - bahwa dalam proses jual beli objek sengketa Para Pembanding semula Para Pembantah selaku pembeli telah melakukan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yaitu dihadapan Notaris / PPAT dan mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana dimuat dalam SHM Nomor : 70 dan 71 / Babakan Madang ; - bahwa proses peralihan hak atas objek sengketa dimulai pada 1. Tanggal 15 Januari 1995 dengan dibebani Hipotik Pertama oleh PT. Bank Tabungan Negara dan diroya tanggal 29 April 2003; 2. Tanggal 11 Juni 2003 terjadi peralihan hak kepada Arnold Gultom berdasarkan jual beli dan tanggal 24 Januari 2005 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh PT. Swadharma Indotama Finance dan di roya 16 Maret 2012 ; 3. Tanggal 23 Maret 2012 dan 12 April 2012 atas dasar hak waris, objek sengketa beralih kepada Ivan Doly ; Menimbang, bahwa dari proses peralihan hak dan telah dilakukannya proses jual beli sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Pembantah adalah Pembeli yang beritikad baik, dan patut dilindungi ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas akan dipertimbangkan petitum bantahan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah adalah pemilik objek sengketa berdasarkan SHM Nomor : 70 dan 71/Babakan Madang, maka petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, Para Pembanding semula Para Pembantah menurut hukum haruslah dilindungi, oleh karenanya petitum angka 4 dan 5 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Hal 9 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 dan 5, maka petitum angka 7 memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret objek sengketa dari daftar lelang tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 38/Pdt/BTH/2014/PN.Cbn. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Terbantah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960, Undang-undang Hak Tanggungan, Undangundang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pdt.BTH/2014/PN.CBN,

tanggal

22

Oktober

2014

yang

dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI : - Mengabulkan bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah untuk sebagian ; - Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah Pembantah yang benar ; - Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah pemilik sah atas objek sengketa ; - Menyatakan permohonan lelang eksekusi atas objek sengketa oleh Terbanding semula Terbantah tidak berkekekuatan hukum ; - Menyatakan demi hukum bahwa Penetapan tanggal 12 Nopember 1998 Nomor : 52 / Pdt / Eks / 1998 / PN.Bgr. jo. Nomor : 168 /Pdt. /G /1997 / PN.Bgr. terhadap objek sengketa tidak dapat dilaksanakan ( Non Eksekutabel ) ;

Hal 10 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

- Memerintahkan sita jaminan dan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara tanggal 21 Oktober 1997 terhadap objek sengketa

untuk

diangkat ; - Menghukum Turut Terbantah I, II dan III untuk taat dan tunduk pada putusan ini ; - Menolak bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah untuk selebihnya ; - Menghukum Terbanding semula Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan ABID SALEH MENDROFA, S.H., dan DR (HC) SATRIA. U.S. GUMAY, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOETJIPTO. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; HAKIM KETUA, Ttd HAKIM ANGGOTA,

ARIFIN RULSI HUTAGAOL, S.H., M.H.

Ttd ABID SALEH MENDROFA, S.H. Ttd DR (HC) SATRIA. U.S. GUMAY, S.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd S O E T J I P T O. Hal 11 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.

Perincian biaya perkara : 1. Materai putusan …………… …

Rp.

6.000,-

2. Redaksi putusan …………… ...

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan …………………..

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

Hal 12 dari 12 halaman putusan PT. Bdg No. 89/Pdt/2015/PT.Bdg.