Salinan
PUTUSAN NOMOR: 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal
di,
Kota
Bandung,
semula
Tergugat
sekarang
Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal
di
Kota
Bandung,
semula
Penggugat
sekarang
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 664/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 21 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan harta kekayaan berupa: 2.1. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukaharja I No. 81 RT. 003 RW. 003 seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Milik No.1613 Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukapada, Surat Ukur No. 1126/Sukapada/1999: Berbatasan sebelah: Utara
: Tanah dan bangunan milik Agus Rusmana.
Timur
: Sungai Ciharalang.
Selatan
: Tanah dan bangunan milik alm. Bpk. Abbas.
Barat
: Jalan Sukaraharja; Hal 1 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
2.2.Satu bidang tanah dan rumah yang terletak di komplek Bumi Asri III Jalan Villa Asri Tengah III No.C.102/7, RT. 005/RW. 10 seluas 89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi), Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1364 Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Padasuka, Surat Ukur No. 7561/1988; Berbatasan sebelah: Utara
: Jalan Villa Asri Tengah III.
Timur
: Saluran Air.
Selatan
: Tanah dan bangunan milik Tatang Suhara.
Barat
: Tanah dan bangunan milik Sulaiman;
2.3.Sebidang tanah yang terletak di Persil 37, Blok Tampian, dengan Kohir/Kitir No. 618, seluas 186 m2 (seratus delapan puluh enam meter persegi),
Desa
Rancakalong,
Kecamatan
Rancakalong,
Kabupaten
Sumedang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 594/01/Desa, tertanggal 2 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang; Utara
: Tanah milik Eyek.
Timur
: Tanah milik Eyek.
Selatan : Tanah milik Enang. Barat
: Tanah milik Sukarmi;
Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; 3. Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum ( 2); 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian; 5. Tidak menerima selain dan selebihnya; 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 664/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat oleh
Panitera
Pengadilan Agama Bandung, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 664/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 21 Desember 2010. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2011;
Hal 2 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
Menimbang,
bahwa
sesuai
Surat
Keterangan
Nomor:
W.10-
A1/831/HK.0.5/III/ 2011 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Pembanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut tidak mengirimkan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung; Menimbang, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 16 Pebruari 2011, sedangkan Pembanding tidak melakukan Inzage meskipun kepadanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara
serta memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 664/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 21 Desember 2010, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya, memberikan pertimbanganpertimbangan sebagaimana terurai di bahwa ini: Menimbang, bahwa Pembanding tidak membuat memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding, akan tetapi menurut Majelis dengan diajukannya permohonan banding dapat dianggap tidak menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut: Menimbang,
bahwa
yang
menjadi
obyek
sengketa
antara
Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah harta kekayaan sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 2 Maret 2010 butir 4 berikut perubahannya tertanggal 8 Juni 2010, berupa: 1.
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sukaharja I No. 81, RT.003/RW. 003, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung,
Sertipikat
Hak
Milik
No.
1613,
Surat
Ukur
No.
1126/Sukapada/1999, luas 149 m2 dengan batas-batas: Utara
: tanah dan bangunan milik Agus Rusmana.
Timur
: sungai Ciharalang. Hal 3 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
2.
Selatan
: tanah dan bangunan milik alm. Bapak Abbas.
Barat
: Jalan Sukaharja I;
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bumi Asri III Jl. Villa Asri Tengah III No. C 102/7 RT. 05/RW. 10, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 1364, Surat Ukur No. 7561/1988, luas 89 m2 dengan batas-batas:
3.
Utara
: Jalan Villa Asri Tengah III.
Timur
: saluran air.
Selatan
: tanah dan bangunan milik Tatang Suhara.
Barat
: tanah milik Sulaiman;
Sebidang tanah yang terletak di Persil 37, Blok Tampian, Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Kohir/Kitir No. 618, luas 186 m2, sesuai surat keterangan No. 594/01/ Desa tertanggal 2 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancakalong, dengan batas-batas: Utara
: tanah milik Eyek.
Timur
: tanah milik Eyek.
Selatan
: tanah milik Enang.
Barat
: tanah milik Sukarmi;
Menimbang,
bahwa
terhadap
obyek
sengketa
tersebut
Penggugat/Terbanding mendalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama perkawinan. Sejak terjadinya perceraian tanggal 28 Januari 2010 sampai sekarang belum dibagi. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon agar obyek sengketa tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, masing-masing mendapat separoh bagian; Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 15 Juni 2010 Tergugat/Pembanding
pada pokoknya mengakui bahwa obyek sengketa
sebagaimana tersebut pada butir 1, 2, dan 3 di atas adalah benar harta bersama yang diperoleh
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding
selama
perkawinan, akan tetapi obyek sengketa tersebut telah dihibahkan. Obyek sengketa 1 dan 2
dihibahkan kepada kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertangal 20 Nopember 2009. Obyek sengketa butir 3 telah Tergugat/Pembanding berikan kepada Penggugat/Terbanding; Menimbang, pengakuan
diikuti
bahwa
jawaban
keterangan
Tergugat/Pembanding
tambahan
yang
bersifat
tersebut
berisi
membebaskan
(geclausuleerde bekentenis). Pengakuan semacam itu menurut pasal 176 HIR. dan Hal 4 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
doktrin yang diikuti selama ini merupakan pengakuan yang tak dapat dipisah-pisah (onsplitsbare aveu).
Perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 176 HIR.
berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas
untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (vide:
Putusan MA-RI No. 272 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 dan No. 22 K/Sip/1973 yurisprudensi
tanggal
25
tersebut
Nopember menurut
1976).
Majelis
Sesui
dengan
memenuhi
rasa
perkembangan keadilan
jika
Tergugat/Pembanding yang harus dibebani pembuktian, karena seandainya Tergugat/Pembanding tidak mendalilkan adanya hibah terhadap obyek sengketa, maka obyek sengketa itu tetap ada sebagai harta bersama. Oleh karena
itu
Tergugat/Pembanding harus membuktikan adanya hibah baik hibah kepada kedua orang anaknya maupun kepada Penggugat/Terbanding; Menimbang,
bahwa
untuk
membuktikan
adanya
hibah,
Tergugat/Pembanding telah mengajukan buti Surat T.4 dan T.5. Bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2010 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menyatakan untuk hibah semua kekayaan berupa 2 (dua) rumah seisinya, 1 (satu) rumah yang beralamat di Bumi Asri dan di Sukaharja diberikan kepada kedua orang anaknya yang bernama: Fadilla Rizki Ayulia dan Adinda Shafira Jasmine. Bukti T.5 berupa Surat Keterangan Hibah Harta Gono Gini yang dibuat oleh Hermanto (Pengurus RT. 03) dan Agus Rustandi (Pengurus RW. 03) yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak menerima hibah atas kekayaan gono gini berupa: rumah yang berlamat di Gg. Sukaharja I No. 81 RT.03 RW. 03 Kelurahan Sukapada Bandung dan rumah yang berlamat di Jl. Villa Asri Tengah III No. 7/C 102 RT.05 RW. 10 Kelurahan Sukapada Bandung adalah anak yang bernama: Fadilla Rizki Ayulia dan Adinda Shaira Jasmine; Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan pernyataan kehendak bersama untuk menghibahkan obyek sengketa butir 1 dan 2 tersebut di atas, sedangkan bukti T.5 berupa surat keterangan yang berisi pernyataan dari pengurus RT dan RW. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt./1985 tanggal 25 Nopember 1988 surat bukti yang merupakan pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Hermanto (Pengurus RT 03) dan Agus Rustandi (Pengurus RW 03) tidak diperiksa di persidangan berkenaan dengan pernyataannya itu sehingga bukti surat T.5 tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan bukti T.4 dan T.5 tersebut Tergugat/Pembanding belum dapat membuktikan adanya hibah atas obyek Hal 5 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
sengketa
butir
1
dan
2
sebagaimana
yang
didalilkan,
sedangkan
Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti T.4 dan T.5 tersebut.
Karena itu dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut harus
dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3 Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang,
bahwa
sebaliknya
berdasarkan
pengakuan
Tergugat/Pembanding bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dan bukti surat P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa butir 1, 2, dan 3 di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama
dalam
perkawinan
Tergugat/Pembanding.
Oleh
antara
karena
Penggugat/Terbanding
berdasarkan
bukti
surat
P.1
dengan antara
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Januari 2010, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 37 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 hata bersama tersebut harus dibagi menurut hukumnya masing-masing yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah “hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya”. Hukum yang dipedomani dalam pembagian harta bersama berdasarkan hukum Islam adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa, sesuai ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR. sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama untuk mengabulkan atau menolak permohonan sita tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas
permohonan
sita
yang
diputuskan
dalam
putusan
akhir.
Dengan
memperhatikan Pasal 227 ayat 1 HIR. dan praktek peradilan, seharusnya pengabulan atau penolakan sita dituangkan dalam penetapan ketua majelis, bukan pada putusan akhir. Oleh karena itu terhadap putusan tersebut perlu diperbaiki dengan tidak memasukkan amar putusan penolakan permohonan sita jaminan dalam putusan akhir; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij Hal 6 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
Voorraad) belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Karena itu Majelis akan mempertimbangkannya. Tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR. karena meskipun bukti kepemilikan obyek sengketa 1 dan 2 berupa akta otentik, akan tetapi bukan atas nama Penggugat/Terbanding
atau
Tergugat/Pembanding,
demikian
pula
bukti
kepemilikan obyek sengketa 3 tidak memenuhi ketantuan tersebut sehingga tidak cukup alasan untuk dilakulkan. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah tepat dan benar. Karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan. Akan tetapi menurut Majelis redaksi amar putusan tersebut perlu diperbaiki sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Bandung
Nomor:
664/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 21 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagain;
2.
Menetapkan harta kekayaan berupa: 2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sukaharja I No. 81 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, seluas 149 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1613, Surat Ukur Nomor: 1126/Sukapada/1999, dengan batas-batas: Sebelah Utara
: tanah dan bangunan milik Agus Rusmana.
Sebelah Timur
: sungai Ciharalang.
Sebelah Selatan
: tanah dan bangungan milik alm. Bapak Abbas.
Sebelah Barat
: Jalan Sukaraharja;
Hal 7 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Bumi Asri III, Jalan Villa Asri Tengah III No. C. 102/7, RT. 05 RW. 10, Kelurhan Padasuka, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, luas 89 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1364, Surat Ukur Nomor: 7561/1988, dengan batas-batas: Sebelah Utara
: Jalan Villa Asri Tengah III;
Sebelah Timur
: saluran air;
Sebelah Selatan
: tanah dan bangunan milik Tatang Suhara;
Sebelah Barat
: tanah dan bangunan milik Sulaiman;
2.3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Persil 37, Blok Tampian, luas 186 M2, Kohir/Kitir No.: 618, dengan batas-batas: Sebelah Utara
: tanah milik Eyek.
Sebelah Timur
: tanah milik Eyek.
Sebelah Selatan
: tanah milik Enang.
Sebelah Barat
: tanah milik Sukarmi;
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; 3.
Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 di atas;
4.
Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat membagi harta tersebut pada diktum nomor 2 menjadi dua bagian sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas, dan menyerahkan separoh bagian kepada Penggugat, baik berupa barangnya maupun nilai harganya dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat;
5.
Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh kami: Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTADIN, S.H., dan Drs. NIKMAT HADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
Hal 8 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS ttd
Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd
ttd
Drs.H.MUHTADIN, S.H.,
Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., PANITERA PENGGANTI ttd Drs. DEDE NG
Rincian Biaya Perkara: -
Biaya ATK, pemberkasan dll
Rp 139.000,00
-
Biaya redaksi
Rp
5.000,00
-
Biaya meterai
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp 150.000,00
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, PANITERA Ttd.
H. TRI HARYONO, SH
Hal 9 dari 9 hal Put. No. 57/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
