SALINAN
PU TUSAN Nomor: 06/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: Pembanding, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: SUBHANZEIN, S.H., M.H., SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H.,
K.Kn.,
MULYONO,
S.H.,
dan
MARBUN,S.H.,Advokat/Pengacara/Penasehat
ENDIWARD Hukum
pada
Kantor Hukum “SUBHANZEIN & REKAN” yang berkantor di Jalan K.H. Dewantoro No. 45 P, Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2010 menguasakan kepada kuasa hukum yang baru:
ALAMSYAH
HERIANSYAH,
HANAFIAH,
S.H.,
HENDRA
S.H., M. SYAFRI NOER, S.H., M.Si.,
HERLINDA MARDI, S.H., dan FM. MUSLIM, S.H.,
Para
Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor “LAW OFFICE ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Letjen R.Suprapto, RUKO CEMPAKA EMAS, Boulevard Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding. MELAWAN : Terbanding, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: Y. FAJAMARTA TOER, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek TIRTA WENING, Jalan Wening VII No. 100-A, Cisurupan,
Kecamatan
Cibiru,
Kota
Bandung,
Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut. 1
semula
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1431 Hijriyah Nomor: 1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon asli) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan mengenai harta bersama telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 2009. 3. Menghukum Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 4 Oktober 2009 tersebut. 4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat untuk selebihnya. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah). Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Akta
1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 28 April 2010
Permhonan
Banding
Nomor:
Pembanding melalui kuasa
hukumnya: SUBHANZEIN, S.H., M.H., pada tanggal 28 April 2010 mengajukan permohohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 April 2010 Nomor: 1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk.
Permohonan banding tersebut
telah
diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2010. Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juni 2010 dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2010. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding.
2
Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor: 1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 April 2010 Nomor: 1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk., berita acara persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bahwa ini. Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kuasa. Semula Pembanding (principal) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010 menguasakan kepada SUBHANZEIN, S.H., M.H., dan rekannya. Akan tetapi kemudian berdasarkan Surat Kusa Khusus tertanggal 6 Mei 2010 Pembanding (principal) menguasakan kepada ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., dan rekannya, sedangkan tidak ternyata adanya pencabutan oleh Pembanding (principal) kepada kuasa yang pertama. Dalam hal ini dengan mempedomani pasal 1816 BW yang menyatakan bahwa, “Pengangkatan kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan
ditariknya
kembali
kuasa
yang
pertama,
terhitung
mulai
diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut,” Majelis berpendapat bahwa dengan adanya pengangkatan kuasa yang baru, kuasa yang terdahulu dianggap telah dicabut dan sejak tanggal terbitnya kuasa baru itu kuasa terdahulu tidak punya kewenangan lagi, kewenangan itu telah beralih kepada kusa yang baru. Dengan demikian kuasa hukum Pembanding (principal) yang sah sejak terbitnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2010 adalah ALAMSYAH HANAFIAH, S.H. dan rekannya. Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut. DALAM KONPENSI: 3
PERMOHONAN CERAI TALAK Menimbang,
bahwa
dalam
masalah
ini
Majelis
sependapat
dengan
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar serta tidak adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan. HARTA BERSAMA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2009 secara komulasi sekaligus mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita butir 10 mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Sebidang tanah dan rumah tinggal di atasnya, terletak di komplek Arco Sawangan Jalan Kemang No. 33/C-128, RT.03 RW.07, Kelurahan Duren Seribu, Sawangan, Depok; b. Sebidang tanah dan rumah tinggal yang ada di atasnya, terletak di Komplek Arco Sawangan Jalan Kemang No. 35/C-129 RT. 03/RW. 07, Kelurahan Duren Seribu, Sawangan, Depok; c. Sebidang tanah dan rumah sakit Citra Insani di atasnya, terletak di Jalan Raya Parung Bogor No. 242, Kelurahan Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor; d. Sebidang tanah empang dan darat seluas kuramh lebih 1600 M2, terletak di Kemang Dalam RT. 02 RW.07, Kelurahan Duren Seribu, Sawangan, Depok; e. Tanah darat di 3(tiga) lokasi, di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan. Meskipun HIR. tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani pasal 8 angka 3 Rv. yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu. Jelas dan tertentu dalam hal sekurang-kurangnya menyebutkan
gugatan berkenaan dengan tanah
letak, luas, dan batas-batas, jika tanah telah
bersertipikat cukup menunjuk nomor sertipikatnya karena dalam surat ukur sudah tertera secara jelas tentang batas-batasnya.
4
Menimbang, bahwa faktanya seluruh tanah obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas batas-batasnya, lebih-lebih obyek sengketa huruf e hanya disebutkan tanah darat di tiga lokasi saja. Di dalam persidangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga tidak berupaya untuk memperbaiki gugatannya,
bahkan dalam
replik, kesimpulan maupun dalam memori bandingnya cenderung untuk tidak meneruskan gugatannya, justru mohon agar yang dikabulkan hanyalah permohonan talaknya saja. Gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang demikian itu menurut pendapat Majelis tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan. Oleh karena gugatan tersebut tidask jelas (obscuur libel), maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor: 1149 K/Sip/1975) yang menyatakan, “Karena dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima,” maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kadua belah pihak berkenaan dengan perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang hanya mengadili cerai talaknya saja tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam jawaban Termohon terdapat gugatan rekonpensi kecuali mengenai tuntutan mut’ah. Menurut Majelis jawaban Termohon yang menyangkut harta bersama hanyalah merupakan bantahan terhadap pokok perkara, bukan gugat rekonpensi, sedangkan berkenaan dengan pokok perkara telah dipertimbangkan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa adapun jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding yang berkaitan dengan pokok perkara cerai talak, menurut Majelis di dalamnya
terdapat
gugatan
rekonpensi
mengenai
tuntutan
mut’ah
kepada
Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena itu Majelis akan mempertimbangkannya. Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut tidak jelas (obscuur libel). Majelis keliru dalam memahami gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, di dalam 5
jawabannya tertanggal 8 Desember 2009 butir 6 posita gugatan berbunyi, “Bahwa dalam perkara a quo oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut hukum Pemohon selaku seorang suami yang akan menjatuhkan (mengucapkan) talak terhadap istrinya wajib untuk memberi mut’ah kepada Termohon dan besarnya kewajiban tersebut patut kiranya ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja, dibayar tunai seluruhnya dan seketika oleh Pemohon setelah pembacaan ikrar talak,” demikian pula petitumnya juga telah cukup jelas sebagaimana tertera dalam petitum berkenaan dengan permohonan talak butir 2 (vide: jawaban Termohon hal. 7). Adapaun
duplik
Termohon/Terbanding tanggal 5 Januari 2010 yang pada butir 6 mengaitkan mut’ah dengan kelalaian Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam melaksanakan kewajibannya kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding hanyalah alasan untuk menguatkan tuntutannya, mengapa Termohon sampai menuntut mut’ah sebesar itu. Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi alasan Termohon/ Penggugat/Rekonpensi/Terbanding untuk menuntut mut’ah, menurut hukum seorang suami yang menalak istrinya menimbulkan akibat hukum adanya kewajiban untuk memberi mut’ah kepada bekas istrinya (Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Besarnya mut’ah tidak ditentukan berdasarkan ukuran penderitaan istri atau kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya, melainkan diukur menurut kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan tersebut sesuai pula dengan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241:
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah) menurut yang makruf (patut) sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa. Menimbang, bahwa meskipun seluruh harta bersama saat ini dikuasai oleh Termohon/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding,
akan
tetapi
Pemohon/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding masih mempunyai harta yang cukup dari pembagian harta bersama seandainya nanti dilakukan pembagian sehingga dapat dinilai mempunyai kemampuan
untuk
memberi
mut’ah
kepada
Termohon/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding. Oleh karena itu menurut Majelis adalah layak dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika dibebani kewajiban untuk memberi mut’ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian gugatan rekonpensi dari Termohon/Penggugat 6
Rekonpensi/Terbanding dapat dikabulkan dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding harus dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain yang berkenaan dengan permohonan talak adalah tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang, bahwa perkara ini perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding. Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. MENGADILI Menerima
permohonan
banding
dari
Pemohon/Tergugat
Rekonpensi/
Pembanding. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 April 2010 Masehi bertepatan
dengan
tanggal
30
Rabiul
Tsani
1431
Hijriyah
Nomor:
1087/Pdt.G/2009/PA.Dpk. DENGAN MENGADILI SENDIRI: DALAM KONPENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian. 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon asli) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
7
3. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima. DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut. 2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar mut’ah berupa uang kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupia). Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami, Drs. H.MUHTADIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.MOH SHALEH, S.H., M.Hum. dan H.M.SURURY YS., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS Ttd. Drs.H.MUHTADIN, S.H. HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Ttd.
Drs, MUH. SHALEH, S.H., M.Hum.
H.M. SURURY YS, S.H., M.H.,
PANITERA PENGGANTI Ttd. UNDANG EFENDI, S.A.g. 8
Perincian Biaya Proses: 1. ATK,Pemberkasan dll. 2. Redaksi 3. Meterai Jumlah
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA, Ttd.
H. TRI HARYONO, SH.
9
