PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

Draft tanggal 8 September 2016

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

PROYEK PENGEMBANGAN HULU ENERGI PANAS BUMI

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TERMASUK: KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT

Draft V2 untuk Proses Konsultasi Juli 2016

1


DAFTAR ISI 1

PENDAHULUAN.............................................. 10 1.1

Latar Belakang

Error! Bookmark not defined.0

1.2

Tujuan Proyek

1.3

Deskripsi Proyek

13

1.4

Detail Deskripsi Sub Proyek

20

132

2

KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN PPHEPB....................... 32

3

KEBIJAKAN, PERATURAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN.............. 34 3.1

Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia terkait

Analisis Dampak Lingkungan

4

34

3.2

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia

3.3

Kesenjangan Analisis

431 47

LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DAN

SOSIAL YANG DIANTISIPASI.......... Error! Bookmark not defined.51 4.1

Kegiatan Pengeboran dan Eksplorasi Panas Bumi dan

Infrastruktur dan Kegiatan Terkait 4.2

52

Proyek-proyek Terkait: Pembangkitan Energi -

Eksploitasi Panas Bumi dan Infrastruktur dan Kegiatan Terkait 5

723

PROSEDUR OPERASIONAL PERLINDUNGAN SUB-PROYEK............ 102 5.1

Gambaran Iktisar

102

5.2

Langkah 1: Penyaringan Dasar

1013

5.3

Langkah 2: Penyaringan Secara Rinci

1024

2


5.4

6

Langkah 3: Persiapan, Konsultasi dan Pengungkapan

Instrumen-Instrumen Perlindungan

116

5.5

Langkah 4: Izin dan Persetujuan

117

5.6

Langkah 5: Pelaksanaan dan Pemantauan

118

5.7

Langkah 6: Rekomendasi Pasca Eksplorasi

119

5.8

Prosedur Operasional Penasihat Teknis

120

KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI.................... 121 6.1

Prinsip-Prinsip Pokok

121

6.2

Hukum dan Kebijakan Indonesia Berkaitan dengan

Pengadaan Tanah 6.3

125

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia OP4.12 Tentang

Pemukiman Kembali dengan Paksaan

130

6.4


131

6.5

Proses Persiapan dan Persetujuan Rencana Aksi

Pemukiman Kembali 6.6

133

Tanggal Akhir dan Kriteria yang Memenuhi Syarat untuk

Pihak-Pihak yang Terdampak

139

6.7

Bukti Kelayakan

140

6.8

Kebijakan Penunjukkan

141

6.9

Biaya Penggantian Secara Penuh dan Perbaikan Mata

Pencaharian

142

6.10 Negosiasi Pengambilalihan Lahan/Transaksi Secara Sukarela 7

143

KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT.................... 147 3


7.1

Tujuan dan Prinsip

147

7.2

Peraturan Perundang-undangan Indonesia berkaitan

dengan Perlindungan Masyarakat Adat

8

7.3

Kebijakan Bank Dunia OP4. 10 tentang Masyarakat Adat

7.4

Persyaratan Umum

153

7.5

Persyaratan Khusus

156

KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN............................. 160 8.1

Konsultasi Kerangka Perlindungan

8.2

Pedoman Praktik yang Baik tentang Konsultasi Penasihat

Teknik 8.3

9

148

160

161

Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan atas

Sub Proyek Panas Bumi

161

8.4

165

Perangkat Konsultasi Publik

PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN KAPASITAS........ 175 9.1

Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan

175

9.2

Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT SMI

183

9.3

Pembangunan Kapasitas

185

9.4

Anggaran

191

10

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN................................ 193

11

MEKANISME PEMULIHAN PENGADUAN........................... 197 11.1 Pendahuluan

197

11.2 Pendekatan atas Pemulihan Pengaduan

197

11.3 Mekanisme Pemulihan Pengaduan PPHEPB

199

11.4 Penilaian GRM atas Sub proyek

206

4


Lampiran A.CHECKLIST PEMERIKSAAN DASAR....................... 209 Lampiran B. CHECKLIST PEMERIKSAAN SECARA RINCI............... 222 Lampiran C.GARIS BESAR LAPORAN ESIA UNTUK KATEGORI SUB PROYEK 245 Lampiran D.TEMPLATE RENCANA PENGELOLAAN LINGUNGAN DAN SOSIAL

249

Lampiran E.FORMAT UKL/UPL ................................... 255 Lampiran F.PERNYATAAN JAMINAN UNTUK UKL/UPL.................. 262 Lampiran G. PROSEDUR PENEMUAN KESEMPATAN PCR................. 264 Lampiran H.SAMPEL FORMULIR PENGADUAN ........................ 268 Lampiran I.SAMPEL FORMULIR PENUTUPAN PENGADUAN .............. 269 Lampiran J.ISI UMUM RENCANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADAT ..... 272 Lampiran K.ISI PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP).............................................. 275 Lampiran L.ISI SINGKATAN PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI............................................ 286

5


DAFTAR SINGKATAN AOI

Daerah Pengaruh (Area of Influence) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental

AMDAL Impact Assessment) BG

Badan Geologi (Geological Agency)

BPN

Badan Pertanahan National (National Land Bureau)

BPS

Badan Pusat Statistik (National Statistical Bureau)

Bupati

Kepala Bupati (Head of Regency)

CTF

Dana Teknologi Cuaca (Climate Technology Fund)

DED

Desain Teknis Secara Rinci (Detailed Engeneering Design)

DG

Direktorat Jenderal (Directorate General) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan

DG EBTKE

Konservasi Energi [Renewable Energy and Energy Conservation]

EA

Analisis Lingkungan (Environmental Assessment) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental and

ESIA Social Impact Assessment) Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environment ESMF and Social Management Framework) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environment ESMP and Social Management Plan) Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment GEF Facility)

6


GFF

Fasilitas Dana Global (Global Fund Facility) Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (Geothermal

PPHEPB Energy Upstream Development Project) Sistem Informasi Geografis (Geographical Information GIS System) GNZ

Pemerintah Selandia Baru (Government of New Zealand)

GOI

Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia) Mekanisme Pemulihan Pengaduan (Grievance Redress

GRM Mechanism) Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) IGF

Dana Jaminan Investasi (Investment Guarantee Fund) Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (Indonesia

IIFF Infrastructure IPs

Finance Facility)

Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples’

IPDP Development Plan) Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous IPPF Peoples’ Planning Framework) Masyarakat Penilai Indonesia (Indonesian Society of ISA Appraisers) KAT

Kelompok Adat Terasing (Isolated Indigenous Community)

Kecamatan Kecamatan (Sub-District)

7


Keppres

Keputusan Presiden (Presidential Decree) Pengadaan Tanah dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (Land

LARAP Acquisition and Resettlement Action Plan) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ministry of MEMR Energy and Mineral Resources) MHA

Masyarakat Hukum Adat (Customary Law Community)

MoF

Kementerian Keuangan (Ministry of Finance)

MW

Megawatt

NGO

Organisasi non Pemerintah (Non-government Organization)

PAP

Masyarakat Terdampak Proyek (Project Affected People)

PCR

Sumber Daya Budaya Fisik (Physical Cultural Resources) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik (Physical

PCRMP Cultural Resources Management Plan) PPP

Kemitraan Publik Privat (Pubic Private Partnership)

PT SMI

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Electricity

RUPTL Supply Business Plan) SOE

Badan Usaha Milik Negara (State Owned Enterprise)

SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Letter of Environmental Management and Monitoring)

TA

Bantuan Teknis (Technical Assistance)

tCO2

Ton Karbon Dioksida (Tons of Carbon Dioxide)

8


TOR

Kerangka Acuan (Terms of Reference)

UKL/UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management and Monitoring Plan)

UUD

Undang-undang Dasar (Constitution)

9


1

PENDAHULUAN

1.

Dokumen

ini

menjabarkan

kebijakan,

prinsip,

prosedur,

pengaturan kelembagaan, dan alur kerja untuk pengelolaan lingkungan dan sosial dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

(PT

meminimalkan,

SMI) atau

sebagai

panduan

melakukan

mitigasi

untuk

menghindari,

dampak

lingkungan

atau sosial yang merugikan dari proyek-proyek infrastruktur yang didukung oleh Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (PPHEPB) 1.1

Latar Belakang

2.

Selama ekonomi

dekade yang

terakhir, kuat

Indonesia

dan

mengalami

penciptaan

pertumbuhan

lapangan

kerja.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat telah dipicu oleh sektor listrik yang terus berkembang. Meskipun demikian, menjaga

terpenuhinya

permintaan

listrik

yang

tinggi

merupakan tantangan utama pembangunan. Dalam upaya untuk mendukung elektrifikasi nasional dan rencana pembangunan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), 2015-2024. Pengembangan panas bumi merupakan pilar dari Strategi Pertumbuhan Rendah Karbon

negara

dan

prioritas

10

utama

pembangunan

bagi


Pemerintah

Indonesia1.

Hal

ini

juga

salah

satu

pilihan

terbaik untuk menyediakan energi baseload untuk memenuhi permintaan

energi

yang

tumbuh

cepat

dan

juga

untuk

diversifikasi bauran energi di Indonesia. Tenaga listrik panas bumi diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pengurangan

emisi

gas

rumah

kaca,

di

mana

Indonesia

menargetkan penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dibandingkan

dengan

proyeksi

emisi

Bisnis

Seperti

Biasa

yang dimulai pada tahun 20102. Meskipun potensi panas bumi tinggi dan Pemerintah Indonesia

3.

serta mitra pembangunan telah fokus, hanya sekitar 5% dari total

sumber

dikembangkan

daya

asli

untuk

Indonesia

menghasilkan

ini

listrik.

yang Dari

telah potensi

sekitar 27 GW, hanya sekitar 1,3 GW kapasitas panas bumi telah dikembangkan.

1

Kebijakan nasional terkait meliputi: (i) Komunikasi Perubahan Cuaca Nasional

Kedua Indonesia (2009); (ii) Paper Hijau Indonesia (2009); (iii) Kebijakan Energi Nasional Pemerintah Indonesia (2005); (iv) Cetak Biru Energi 20052025; (v) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2005-2025, dan

Program

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

untuk

tahun

2010-2014

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah, atau RPJM); (vii) Rencana Aksi Nasional Perubahan

Iklim

Perubahan Pembangunan

Iklim

(2007); (2008);

Jangka

(viii)

Tanggapan

(ix)

Menengah

Roadmap

Nasional

Perencanaan Perubahan

2010-2014

Pembangunan Iklim

(2009);

untuk (x)

terhadap Program Penilaian

Kebutuhan Teknologi Indonesia mengenai Mitigasi Perubahan Iklim (2009). 2

Kontribusi Penetapan yang Dimaksud Secara Nasional Indonesia, 2015.

11

Draft tanggal 8 September 2016 4.

Pengembangan

panas

diharapkan

salah

bumi

yang

satunya

lebih

akibat

lambat

dari

rendahnya

yang

tingkat

partisipasi sektor swasta, yang secara umum masih melihat adanya risiko sumber daya panas bumi, Hal ini menjadi salah satu penghalang utama untuk pengembangan panas bumi yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Menyadari hal ini, Pemerintah

Indonesia

memberikan

dukungan

lebih

bagi

pengembangan panas bumi melalui sejumlah kebijakan khusus yang

dirancang

untuk

mengatasi

risiko

sumber

daya

dan

memobilisasi modal swasta. 5.

PT

SMI,

bekerja

mempersiapkan investasi

sama

PPHEPB

dengan

dengan

kelistrikan

tujuan

berbasis

pengeboran

eksplorasi

pemerintah,

dengan

Bank untuk panas

pra-tender

menyediakan

Dunia,

memfasilitasi bumi

yang

bantuan

sedang

melalui disponsori

teknis

dan

peningkatan kapasitas SDM. Fokus dari proyek ini adalah pengembangan listrik panas bumi di Indonesia Timur, di mana rasio elektrifikasi masih rendah, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan pembangkit listrik sangat bergantung pada diesel. 6.

PT. SMI akan bertindak sebagai institusi pelaksana dari PPHEPB, dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial serta melakukan manajemen pengelolaan di seluruh Proyek. 12


1.2

Tujuan Proyek

7.

Tujuan

pengembangan

investasi

dalam

Proyek

bidang

adalah

energi

untuk

panas

bumi.

memfasilitasi Proyek

akan

berfokus pada pengembangan panas bumi di Indonesia Timur dalam rangka meningkatkan akses listrik di daerah dengan tingkat

kemiskinan

yang

tinggi

yang

masih

menggunakan

pembangkit listrik diesel yang berbahan bakar mahal. 1.3

Deskripsi Proyek

8.

Proyek ini memiliki tiga komponen, yaitu:

Komponen 1:

Mitigasi

panas

Risiko

untuk

pengeboran

eksplorasi

bumi;

Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM3; dan kemungkinan Komponen 3: Dukungan Investasi pada Tahap Eksploitasi Panas Bumi sebagai tindak lanjut dukungan dari CTF/GEF. 1.3.1 Komponen 1: Mitigasi Resiko untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi 9.

Latar Belakang:

Komponen 1 berfokus pada dukungan untuk

pengeboran eksplorasi yang disponsori pemerintah (sebagai bagian paling berisiko dari proses pengembangan panas bumi seperti yang ditunjukkan di daerah yang diarsir dalam skema di

3

bawah).

Pendekatan

ini

telah

digunakan

di

beberapa

Mengacu pada Bagian 1.3.3 yang menggambarkan kapan dan bagaimana Komponen ini

diberikan pendanaan di kemudian hari.

13


negara.

Yang

pemerintah tertentu

terbaru

mendanai dan

tender

adalah

Turki,

eksplorasi dari

dan

area

di

mana

pengeboran panas

bumi

lembaga di

area

tersebut

membuktikan kelayakan pengembangan listrik oleh pengembang swasta. Hasilnya menjanjikan: Turki memiliki sektor panas bumi yang tingkat pertumbuhannya tertinggi di dunia; dan sebagian

besar

pengembangan melakukan daya

area

pertumbuhan di

pengeboran

dapat

mana

lembaga

eksplorasi,

diturunkan.

tersebut

berasal

geologi

sehingga

Negara-negara

(MTA)

risiko

lain

yang

dari telah sumber telah

mengambil pendekatan ini dengan hasil yang sukses adalah Amerika Serikat, Selandia Baru dan Jepang.

10.

Model Bisnis: Jika eksplorasi – yang akan dilakukan oleh perusahaan jasa atas nama Pemerintah Indonesia - berhasil, Ijin Panas Bumi dan pengoperasian akan dilelang kepada para pengembang. Pada saat proses pembiayaan proyek, pengembang akan diminta untuk membayar total biaya eksplorasi ditambah premi risiko ke dana khusus yang dikelola PT SMI. Pengisian kembali

dari

PT

SMI

dan 14

dukungan

CTF

akan

memastikan


keberlanjutan

skema

mitigasi

risiko

ini.

Berdasarkan

estimasi skala pembangkit listrik, diperkirakan sebesar 65 MW

bisa

dikembangkan

sebagai

hasil

dari

pengeboran

eksplorasi yang dibiayai Proyek ini. 11.

Fokus Geografis dan Lingkup Kegiatan Pengeboran: Pemilihan lokasi akan didasarkan pada pemanfaatan sumber panas bumi untuk menggantikan alternatif biaya bahan bakar fosil yang tinggi

di

luar

pusat-pusat

beban

utama,

di

mana

rasio

elektrifikasi masih rendah dan pembangkit listrik sangat bergantung

pada

kajian

teknis

dapat

bergulir

diesel.

dan

Pemilihan

kondisi

lokasi

(berdasarkan

sosial/lingkungan)

berdasarkan

saran

yang

diharapkan

dibuat

oleh

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / Badan Geologi (BG) serta diharapkan sebanyak empat lokasi akan dikembangkan sebagai bagian dari Proyek ini. Untuk setiap lokasi, laporan akan disusun atas dasar informasi berikut: (i) rincian umum, termasuk lokasi, survei sebelumnya dan rencana survei ke depan, peta lokasi; (ii) status lahan (misalnya

hutan

konservasi,

hutan

lindung,

dll);

(iii)

konsep lapangan dan ringkasan estimasi sumber daya; (iv) ringkasan

survei

geologi,

geofisika,

geokimia;

(v)

ringkasan penyelidikan sumur landaian suhu; (vi) isu-isu sosial

dan

lingkungan;

(vii)

infrastruktur

listrik

di

daerah, termasuk proyeksi kebutuhan dan penyediaan, jalur 15


transmisi

dan

pembangunan

distribusi; (misalnya

dan

(viii)

kilat,

tipe

kemungkinan

berpasangan).

Kegiatan

eksplorasi tahap awal yang akan dilakukan oleh perusahaan jasa atas nama Pemerintah Indonesia (atau berapa banyak sumur eksplorasi atau reinjeksi yang akan dibor sebelum lapangan

dilelang)

tergantung

hasil

kajian

dari

laporan

ini. Laporan kelayakan akan diperbarui dengan hasil dari pengeboran

eksplorasi.

Jika

area

kerja

pasti

dianggap

layak, laporan ini akan menjadi bagian dari dokumen tender untuk wilayah kerja eksploitasi. 12.

Hasil yang diharapkan: Komponen 1 akan menghasilkan sumur eksplorasi, keputusan proyek

yang

memberikan

investasi.

kecil

di

Dengan

Indonesia

data

sebagai

asumsi

Timur,

input

portofolio

Proyek

ini

untuk

beberapa diharapkan

dapat menghasilkan 65 MW kapasitas tenaga panas bumi baru. Berdasarkan

perkiraan

ESMAP

dengan

biaya

pengembangan

sekitar

US$6 juta per MW, akan muncul investasi komersial

sekitar

US$

390

juta.

Konsep

yang

diusulkan

adalah

fasilitas dana bergulir di mana dana yang digunakan untuk pengeboran eksplorasi akan mengalir kembali ke fasilitas melalui pembayaran dari pengembang yang sukses dalam tender dan

mendapatkan

konfirmasi

pembiayaan

proyek.

Mengingat

sifat bergulir dari fasilitas tersebut, diharapkan bahwa dana akan mengalir kembali dalam siklus tiga tahunan selama 16


15 tahun dan bahwa penggunaannya dapat memungkinkan 260 MW dan sekitar US$ 1.56 milyar kapasitas baru dan investasi. 1.3.2 Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM 13.

Komponen ini akan dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF).

Mengacu

pada

keterlibatan

GEF

sebelumnya

dengan

sektor panas bumi Indonesia4, dukungan GEF terutama akan difokuskan

pada

penguatan

kemampuan

untuk

pengembangan

panas bumi dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan

kegiatan

eksplorasi

yang

dan

Program

tender yang efisien dan efektif. Secara khusus, dukungan untuk

program

pengeboran

yang

disponsori

pemerintah

sebagian besar akan disediakan untuk melaksanakan survei geologi, geokimia dan geofisika (survei 3G) dan pemetaan topografi untuk calon lokasi. 14.

Dukungan

juga

akan

tersedia

untuk

persiapan

pengeboran,

laporan penyelesaian dan pengujian sumur, serta penilaian sumber

daya

tender

pemilihan

bahwa 4

(berdasarkan

dukungan

survei

perusahaan tersebut

3G),

jasa

akan

dan

untuk

eksplorasi.

dilakukan

proses

Diharapkan

oleh

penyedia

Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi: melalui pemberian

dari

Global

Environment

Facility

(GEF)

sejumlah

US$4

juta,

proyek

yang

dibantu dengan komitmen MEMR sejumlah US$5 juta untuk mengembangkan kebijakan harga dan kompensasi memitigasi risiko sumber daya panas bumi, dan memperkuat kemampuan

dalam

negeri

dalam

sektor

tersebut,

khususnya

tender secara kompetitif atas transaksi-transaksi baru.

17

untuk

mengadakan


layanan spesialis dikoordinasikan oleh Konsultan Manajemen Eksplorasi (EMC). Selain itu, bantuan teknis akan mencakup jasa

konsultan

Panas

Bumi

untuk

mendukung

peningkatan

kapasitas SDM pada Kementrian ESDM Direktorat Panas Bumi (EBTKE). Diharapkan bahwa EMC akan dibiayai oleh hibah GEF dan konsultan panas bumi akan dibiayai oleh hibah dari Pemerintah Selandia Baru (GNZ). Hibah dari GNZ dirancang sebagai pendukung kegiatan CTF dan GEF. Hibah dari GNZ akan mendukung database

Pemerintah berbasis

Indonesia

GIS

yang

pada:

efektif

(i)

dengan

pembentukan menyusun

dan

menganalisis data sumber daya yang ada dan baru, berpotensi untuk ditempatkan di dalam BG; (ii) pengembangan metodologi yang

kuat

untuk

penyusunan

estimasi

sumber

daya

dan

cadangan, serta protokol penyusunan laporan untuk memenuhi standar internasional yang dapat diterima; (iii) metodologi untuk

penyusunan

prioritas

lokasi

potensial

untuk

pengembangan panas bumi; dan (iv) peningkatan kapasitas SDM pada Kementerian ESDM dan PT SMI untuk melaksanakan tender dan program eksplorasi. 15.

Selain itu, Bantuan Teknis juga akan menghasilkan panduan 'praktik yang baik' untuk mempersiapkan Rencana Masyarakat Adat

(IPP),

Kembali (ESIA)

Rencana

(LARAP), dan

Pengambilalihan

Penilaian

Rencana

Dampak

Pengelolaan 18

Lahan

dan

Lingkungan Lingkungan

Pemukiman dan

Sosial

(EMP)

untuk


eksplorasi tersebut

dan

akan

bimbingan

yang

berdasarkan lain.

eksploitasi berupa

dokumen

akan

mencakup

peraturan

Tujuannya

pengembangan pendekatan

energi

panas

untuk

kerangka IPP,

Indonesia,

adalah bumi

panas

bumi.

kerja

LARAP,

Bank

Dokumen

atau

ESIA

Dunia

bahan

dan

serta

EMP

donor

untuk

mengurangi

dengan

menyediakan

standar

memberikan

gambaran

pengelolaan,

serta

hambatan

hasil yang akan diharapkan dari sisi teknis dan kualitas kerja

yang

dibutuhkan.

Bidang

yang

difokuskan

berupa

panduan praktik yang baik untuk pengembangan panas bumi secara

tidak

Pemerintah

langsung

Indonesia

di

kawasan

konservasi

mengusulkan

peraturan

memungkinkan

pengembangan

Taman

Raya

Hutan

dan

panas

Taman

bumi

di

Wisata

dan baru

Taman

Alam

hutan. yang

Nasional,

melalui

Izin

Pemakaian untuk Daerah Pelayanan Lingkungan Panas Bumi. 16.

Akhirnya, dana GEF juga akan digunakan untuk memastikan koordinasi yang lancar dengan pihak kunci lainnya dalam lanskap

pengembangan

panas

bumi

di

Indonesia

serta

keberadaan fungsi administrasi yang memadai dapat tersedia.

1.3.3 Komponen 3: Dukungan Investasi untuk Pengembangan Panas Bumi Tahap Eksploitasi 17.

Hal

ini

Ketiga

sedang sebagai

dipertimbangkan tindak

lanjut 19

untuk

dukungan

membiayai

Komponen

CTF/GEF.

Bergerak


lebih ke hulu dalam proses pengembangan panas bumi untuk mengambil keuntungan penuh dari keberadaan potensi sumber daya panas bumi Indonesia juga akan memerlukan dukungan mitigasi risiko pasca-eksplorasi. Selama tahap eksploitasi pengembangan panas bumi, dukungan tersebut dapat diberikan melalui

instrumen

pinjaman

keuangan

dengan

perangkat

tambahan seperti skema asuransi. Untuk mendukung investasi baru, Bank Dunia sedang mempertimbangkan pinjaman senilai US$ 300 juta dari IBRD untuk pengembangan mid-stream (dalam hal ini pengeboran sumur produksi uap). Urutan investasi dalam

proses

Komponen

3

pengembangan akan

dipicu

panas setelah

bumi

menyiratkan

berhasil

bahwa

menyelesaikan

pengeboran eksplorasi standar - maka komitmen penggunaan sumber daya IBRD hanya akan diperlukan ketika tiba saatnya. 1.4

Detail Deskripsi Sub-Proyek

1.4.1 Pengembangan Panas Bumi–Gambaran 18.

Pengembangan

panas

Tahapan-tahapan penyebutan

oleh

bumi

dilakukan

tersebut industri.

dalam

digambarkan ESMAP5

Bank

beberapa dalam

Dunia

tahap. beragam

menggunakan

tahapan sebagai berikut:

5

ESMAP.

2012.

Buku Panduan Panas Bumi: Perencanaan dan Pembiayaan Pembangkit

Listrik. Laporan Teknis.

20




Tahap 1: Survei Pendahulan



Tahap 2: Eksplorasi



Tahap 3: Pengeboran Uji



Tahap 4: Review Proyek dan Perencanaan



Tahap 5: Pengembangan Lapangan



Tahap 6: Konstruksi



Tahap 7: Rintisan dan Penciptaan



Tahap 8: Operasi dan Pemeliharaan

Dengan

beberapa

secara

umum

tumpang

tahapan

tindih

yang

samar

untuk

detailnya,

eksplorasi

panas

bumi

menurut

peraturan

Pemerintah Indonesia adalah Tahap 1 hingga Tahap 4, dan tahapan eksploitasi adalah Tahap 5 hingga Tahap 8. 1.4.2 Eksplorasi Panas Bumi 19.

Sub-Proyek eksplorasi panas bumi akan didanai oleh Komponen 1 dari PPHEPB. Sub-proyek akan: 1) memberikan kontribusi untuk selanjutnya menentukan sifat dan skala sumber daya panas bumi dalam prospek panas bumi yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dan 2) mendukung investasi oleh pengembang

untuk

eksploitasi.

Mengacu

mengembangkan pada

paragraf

proyek 18,

dari

eksplorasi

tahap panas

bumi yang didanai oleh PPHEPB akan meliputi tahapan atau kegiatan berikut 

Tahap 1: Survei Pendahuluan

21


Pengambilan

data,

ESIA,

perizinan,

dan

perencanaan

eksplorasi 

Tahap 2: Eksplorasi Pengujian

permukaan

dan

bawah

permukaan,

data

seismic, pra– Studi Kelayakan 

Tahap 3: Uji Pengeboran

Pembebasan lahan dan perijinan Pengeboran sumur, pengujian sumur, simulasi reservoir 

Tahap 4: Review Proyek dan Perencanaan

Evaluasi dan pengambilan keputusan

20.

Lokasi investasi eksplorasi saat ini belum diketahui, dan akan diidentifikasi melalui proses seleksi prioritas yang dilakukan oleh EBTKE dan BG serta akan diinformasikan oleh dokumen kerangka kerja perlindungan PPHEPB). Sensitivitas dari lokasi pengembangan panas bumi tidak diketahui pada saat

penilaian

proyek,

tetapi

ada

potensi

sumber

daya

budaya fisik (Physical Cultural Resource (PCR)), habitat alam, hutan, kawasan yang dilindungi, lanskap luar biasa atau unik dan fitur panas bumi/geologi, masyarakat adat, masyarakat rentan, mata pencaharian (bergantung pada sumber daya pribadi, hutan atau komunal), dan kegiatan ekonomi sensitif

seperti

pariwisata

untuk

dipertimbangkan

area yang terkena pengaruh (Area of Influence (AOI)). 22

dalam


Area

yang

terkena

pengaruh

Proyek

akan

mencakup

dampak

langsung dan tidak langsung dari infrastruktur proyek dan fasilitas

pendukung.

material

pasir/batu,

Ini

termasuk

kamp

jalan

pekerja,

akses,

tempat

sumber

pembuangan,

sumber air bersih, lokasi pembuangan air limbah, daerah pemukiman, dan perkembangan yang tidak direncanakan seperti pemukiman

spontan,

penebangan

dan

pembukaan

lahan

di

sepanjang jalan dan jalur pipa. AOI juga termasuk proyek yang terkait, terlepas dari sumber pendanaan yang secara langsung atau secara signifikan terkait dengan eksplorasi panas bumi. Hal ini mencakup eksploitasi panas bumi di masa depan. 22.

Pengujian

dan

pengeboran

sumur

akan

meliputi

kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

Infrastruktur transportasi baru dan sudah ditingkatkan: Terkait

keterpencilan

beberapa

daerah

prospek

panas

bumi, dan sifat infrastruktur transportasi yang menjauh dari pusat kota, besar kemungkinan bahwa sub-proyek akan mencakup

peningkatan

kapasitas

pelabuhan,

dermaga,

jembatan dan jalan. Infrastruktur baru dan jalan akses baru mungkin diperlukan, tergantung pada jarak dari area pengeboran dan infrastruktur proyek lainnya dari daerah yang dilayani. Infrastruktur baru dan jalan cenderung memerlukan pembebasan lahan dan ini bisa secara sukarela 23


atau tidak bergantung pada lokasi. Penambangan mungkin diperlukan

untuk

menyediakan

pasir

dan

agregat

untuk

konstruksi. 

Mobilisasi/demobilisasi: Pemindahan rig pengeboran yang besar dan lalu rintas padat dapat menyebabkan gangguan akses dan masalah keselamatan bagi pengguna jalan yang lain.



Penyiapan tapak sumur (well pad): Lahan untuk pengujian well pad hanya diperlukan dalam jangka pendek kecuali sumur

diidentifikasi

depan.

Lokasi

reseptor

sebagai

biasanya

sensitif

dan

secara

pembeli,

pengaturan

persiapan

well

pad

produksi

fleksibel

dinegosiasikan atau

sumur

lahan

sukarela

akan

untuk

sewa.

di

menghindari

biasanya

antara

dapat

penjual

Pembukaan

diperlukan

masa

hingga

lahan 4

dan dan

atau

5

lokasi per kegiatan eksplorasi. Kebutuhan lahan sekitar 1,5 -2 hektar per well pad, yang juga meliputi area penyimpanan dan kolam pengolahan limbah. 

Pengeboran: Kedalaman sumur dapat bervariasi tergantung pada sumber daya, tetapi biasanya cukup dalam (1000m hingga

lebih

waktu

sekitar

dari 45

2500m). sampai

Setiap 50

hari

sumur

akan

pengeboran

memakan hingga

selesai. Pengeboran menimbulkan kebisingan, serta rig dan well pad akan diterangi lampu untuk operasi malam 24


hari. Air tawar diperlukan untuk memberikan pendinginan dan pelumasan selama pengeboran, dan membawa potongan batuan ke permukaan. Polimer sintetis (xanthan gum dan pati

atau

turunan

selulosa)

dan

barium

sulfat

padat

ditambahkan dalam proses ini. 

Pengelolaan lumpur pengeboran/cairan dan batuan: Lumpur pengeboran akan

(bentonite

disimpan

di

clay),

kolam

bahan

aditif

penyimpanan

dekat

dan

cairan

well

pad.

Material padat akan mengendap di bagian bawah dan cairan akan dialirkan ke sumur reinjeksi atau aliran permukaan. Dekomisioning mungkin akan melakukan perubahan fungsi kolam

untuk

masyarakat

atau

penggunaan

pribadi,

atau

lokasi akan dikembalikan ke kondisi pra-konstruksi. Pipa akan

diperlukan

untuk

mengalirkan

fluida

ke

sumur

reinjeksi. Batu akan digunakan sebagai material pengisi di

lokasi

apabila

yang

material

terdekat dianggap

yang

memungkinkan,

berbahaya

dan

kecuali

mengandung

kontaminan, dalam hal seperti batuan akan dibuang ke tempat pembuangan khusus. Tempat pembuangan khusus yang ditunjuk

mungkin

infrastruktur

diperlukan

proyek,

karena

sebagai tidak

bagian

mungkin

akan

dari ada

tempat pembuangan sampah khusus yang dapat beroperasi di wilayah setempat.

25




Pengujian

sumur

dan

pengelolaan

fluida

panas

bumi

(brine): Sejumlah besar Fluida panas bumi akan diambil selama pengujian. Fluida ini biasanya mengandung logam berat

dan

dapat

arsen

dan

menyimpan diolah

mengandung

fluorida. air

dan

Kolam

garam

dibuang

konsentrasi fluida

sampai ke

tinggi

panas

diinjeksikan

aliran

boron,

bumi

akan

kembali

atau

Kolam

akan

permukaan.

terletak di atau dekat well pad. Dekomisioning mungkin melibatkan

perubahan

penggunaan

pribadi,

kondisi

kolam atau

pra-pembangunan.

mengangkut

cairan

ke

untuk

kembali Pipa

sumur

masyarakat ke

akan

lokasi

atau dengan

diperlukan

reinjeksi.

Bulu

uap

untuk akan

dipancarkan selama pengujian, dan ini dapat menimbulkan kebisingan tetesan hidrogen yang

dan

ke

membuat

area

sulfida)

dapat

pembuangan

sekitar. akan

Gas

aerosol

(karbon

dipancarkan

menghasilkan

hujan

atau

dioksida

selama

'asam'

debit dan

pengujian, lokal

pada

konsentrasi tinggi 

Fasilitas

pendukung:

Terkait

keterpencilan

beberapa

daerah prospek, kemungkinan sub-proyek akan memerlukan kamp pekerja dan fasilitas pemeliharaan di lokasi. Ini akan

membutuhkan

pengelolaan

limbah,

pengolahan

air

limbah dan pembuangan, pasokan air bersih, kesehatan dan

26


keselamatan

pekerja

dan

masyarakat,

dan

penyediaan

layanan. 1.4.3 Proyek-Proyek Terkait–Eksploitasi Panas Bumi 23.

Pada saat penilaian proyek, kegiatan pada Tahap Eksploitasi Panas Bumi tidak akan didanai oleh PPHEPB. Hal ini dapat berubah

selama

dialokasikan stream'

pelaksanaan

untuk

proyek

Komponen

(pengembangan

3

apabila

untuk

lapangan

dana

kemudian

pengembangan

/pengeboran

sumur

'midlebih

lanjut). 24.

Setiap kegiatan eksploitasi panas bumi, dalam hal apapun, dianggap proyek terkait dan di dalam Daerah Pengaruh Proyek dari setiap eksplorasi panas bumi sub-proyek yang didanai oleh

PPHEPB

dan

oleh

karena

itu

relevan

berdasarkan

kebijakan perlindungan Bank Dunia untuk menyaring risiko lingkungan dan sosial yang potensial sebagai bagian dari persiapan dan implementasi sub-proyek Komponen 1. Namun, karena proyek ini akan fokus pada tahap eksplorasi, proses penyaringan

dan

pengembangan

lokasi

harus

dikaji

pembuat

evaluasi

dengan

keputusan

dan

potensi

operasi

tujuan

pada

utama

tentang

dampak

utama

tahap

untuk

dari

eksploitasi

menginformasikan

'kemampuan

pengembangan

(developability)' dari suatu lokasi sebelum keputusan untuk mengeksplorasi

atau

tidak.

Hal

ini

bukan

untuk

meminta

untuk mempersiapkan studi tambahan atau analisis yang tidak 27


perlu.

Selain

itu,

beberapa

praktik

yang

baik

mungkin

selama tahap eksploitasi seperti pemantauan H2S, mitigasi dampak yang mungkin untuk pariwisata (dari panas bumi atas abstraksi) tanah,

dan

emisi

dampak

udara,

terhadap

kualitas

masyarakat

udara

ambien)

sekitar dan

(air

praktek

terbaik dalam kesiapsiagaan darurat untuk peristiwa di luar kontrol dan insiden H2S dan pemeliharaan preventif atas korosi pipa cairan panas bumi dll akan disarankan dalam rekomendasi ESIA.

Tahap Eksploitasi Panas Bumi6 dan kegiatan serta dampak

25.

perlindungan yang relevan adalah: 

Tahap 4: Perencanaan dan Review Proyek 



Studi kelayakan, ESIA dan izin, rencana pengeboran

Tahap 5: Pengembangan Lapangan 

Pengambilalihan lahan dan izin



Pengeboran

sumur

(produksi,

reinjeksi,

air

pendingin), pengujian sumur, simulasi reservoir 

Tahap 6: Konstruksi 

Pipa saluran, pembangkit tenaga listrik, gardu dan transmisi



Tahap 7: Rintisan dan Penciptaan



Tahap 8: Operasi dan Pemeliharaan

28




Mengelola operasi sumur dan reinjeksi fluida panas bumi



Mengelola

sumber

daya

panas

bumi,

pemantauan

dan

simulasi reservoir 

Pembangkit listrik



Mengelola emisi, kebisingan dan limbah



Dekomisioning sumur



Melakukan pengeboran sumur, pengujian sumur, simulasi reservoir

26.

Kegiatan disebutkan

Eksploitasi dalam

ayat

juga 19

akan

untuk

mencakup tahap

semua

yang

eksplorasi.

Skala

pembangunan lapangan/pengeboran sumur akan lebih besar dari tahap

eksplorasi,

diperlukan

untuk

dengan

10

produksi

- 20 dan

lokasi

well pad

reinjeksi

yang

sumur-sumur

(tergantung pada ukuran dan lokasi dari sumber daya) dan pipa

yang

menghubungkan

sumur

(-sumur)

dan

pembangkit

listrik. Pembebasan lahan permanen akan diperlukan untuk bantalan,

jalan,

jaringan

pipa,

kolam,

distribusi

infrastruktur dll. Selain itu, eksploitasi terkait dengan PPHEPB akan melibatkan kegiatan-kegiatan berikut:

29




Pembangunan

pembangkit

listrik

bumi6,

panas

pelataran

langsir, gardu dan distribusi infrastruktur: pembebasan lahan

(baik

secara

sukarela

maupun

tidak),

bahaya

terkait konstruksi, limbah, kebisingan dan tenaga kerja. Penggunaan

lahan

sementara

udara

dari

seperti

kamp

pekerja

dan

bengkel. 

Emisi

ke

menara

pendingin:

konsentrasi

kontaminan seperti merkuri, karbon dioksida, metana dan hidrogen lokasi.

sulfida, Pelepasan

tergantung lebih

pada

hangat

geohidrologi

daripada

dari

suhu

udara

ambien 

Emisi kebisingan: dari operasi pembangkit panas bumi, terutama

kipas

menara

pendingin,

ejektor

uap

dan

‘deruman’ turbin. 

Limbah

padat

dan

berbahaya:

limbah

domestik,

limbah

berbahaya dari bengkel/pemeliharaan dan endapan mineral lumpur dari menara pendingin, sikat, pemisah uap dll.

6

Tiga jenis pembangkit listrik yang beroperasi hari ini: • Pembangkit listrik uap kering, yang secara langsung menggunakan uap panas bumi untuk memutar turbin; • Pembangkit uap kilat, yang menarik air panas bertekanan dalam dan tinggi ke tangki yang bertekanan lebih rendah dan menggunakan uap kilat yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin; dan  Pembangkit siklus biner, yang melewatkan air panas bumi cukup panas dengan cairan sekunder dengan titik didih yang jauh lebih rendah daripada air. Hal ini menyebabkan cairan sekunder pada kilat ke uap, yang kemudian menggerakkan turbin.

30




Pembuangan

air

limbah:

reinjeksi

pada

akuifer

cairan

panas bumi yang mendalam. Perawatan dan pembuangan air pendingin dan air limbah lainnya untuk reinjeksi sumur atau air permukaan 

Operasi sumur: produksi sumur berkurang dari waktu ke waktu dan sumur pada akhirnya ditinggalkan dan ‘sumur yang dibuat’ akan dimulai. Kegiatan akan mirip dengan kegiatan yang diuraikan dalam Ayat 22.



Pasokan

energi

setempat:

terbarukan

Pembangunan

dan

untuk

jaringan

pengoperasian

listrik

distribusi

infrastruktur. Pengurangan perbandingan emisi gas rumah kaca

dibandingkan

listrik

untuk

dengan

generasi

pelanggan

baru

dan

diesel.

Pengiriman

pengiriman

listrik

dengan karbon rendah ke dalam jaringan yang ada. 1.4.4 Penasihat Teknis 1.4.4.1 27.

Pedoman Praktik yang Baik

Pedoman panas

ini bumi

akan di

menginformasikan

masa

yang

akan

kegiatan

datang

dan

pengembangan karena

itu

dampaknya akan berlangsung terus pada industri panas bumi. Untuk

alasan

kapasitas

yang

ini,

pendekatan,

disediakan

output

melalui

dan

penasihat

peningkatan teknis

akan

sesuai dengan sistem dalam negeri, kebijakan perlindungan Bank dan ESMF ini. Konsultasi dan pengungkapan pemangku

31


kepentingan

akan

menjadi

bagian

penting

dari

pendekatan

tersebut. 1.4.4.2 28.

Konsultan Pengelolaan Eksplorasi

Kerangka Acuan (TOR) untuk Konsultan Pengelolaan Eksplorasi (KPE) akan mencakup, khususnya, persyaratan untuk mematuhi OP 4.37 dari Keamanan Bendungan dalam desain dan komponen pengawasan lingkup pekerjaan. Dokumen penawaran dan kontrak Kontraktor karenanya akan mencakup persyaratan OP 4.37 dari Keamanan Bendungan. Kontraktor harus merancang, membangun, mengoperasikan

dan

menutup

kolam

penyelesaian

dan

penyimpanan sesuai dengan kebijakan dan KPE harus mengawasi Kontraktor.

32


2

KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN PPHEPB

29.

Tujuan

dari

Kerangka

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Sosial

(ESMF) adalah untuk memberikan referensi dan pedoman bagi staf manajemen proyek, konsultan, dan pihak terkait lainnya yang

berpartisipasi

dalam

PPHEPB

mengenai

seperangkat

prinsip, aturan, prosedur dan pengaturan kelembagaan untuk menyaring, menilai, mengelola dan memantau langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial terhadap investasi, lokasi

dan

dimensi

yang

tepat,

termasuk

juga

daerah

pengaruh, yang tidak diketahui pada Tahap Penilaian. ESMF merupakan

instrumen

perlindungan

yang

disusun

untuk

melakukan penilaian sesuai dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia OP4.01 tentang Penilaian Lingkungan 30.

Tujuan

dari

penerbitan

PPHEPB

ESMF

ini

adalah

untuk

memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek memenuhi persyaratan, prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan ketentuan tambahan yang berlaku

sesuai

dengan

Kebijakan

Perlindungan

Bank

Dunia

yang relevan. 31.

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) termuat dalam Pasal

6

dan

instrumen

perlindungan

disusun

berdasarkan

kebijakan perlindungan Bank Dunia OP4.12 mengenai Pemukiman Kembali secara paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap 33


kebijakan dan hukum Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali secara paksa. 32.

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) termuat dalam Pasal 7 dan merupakan instrumen perlindungan yang disusun sesuai

dengan

kebijakan

perlindungan

Bank

Dunia

4.10

tentang Masyarakat Adat untuk mematuhi kebijakan dan hukum Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengelolaan dampak dan

manfaat

proyek

untuk

Masyarakat

disebut sebagai etnis minoritas).

34

Adat

(kadangkala-


3

KEBIJAKAN, PERATURAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN

33.

Di bawah ini adalah ringkasan dari peraturan, hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan untuk ESMF. Ringkasan hukum, kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan

pengambilalihan lahan

dan pemukiman kembali secara paksa disediakan dalam RPF (Bagian 6) dan hal-hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat diatur dalam IPPF (Bagian 7.2). 3.1

Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia terkait Analisis Dampak Lingkungan

34.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, subproyek eksplorasi panas bumi yang didanai oleh PPHEPB harus mengacu

pada

UU

Perlindungan

Nomor

Lingkungan

32/2009 Hidup,

tentang dan

Pengelolaan

Peraturan

dan

Pemerintah

(PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL / UPL), Undang-Undang Nomor

26/2007

Kementerian Kegiatan

tentang

Lingkungan

yang

Penataan Hidup

membutuhkan

Ruang,

Nomor

AMDAL,

dan

5/2012

UU

No.

Peraturan

tentang 21

tahun

Jenis 2014

tentang Panas Bumi. 35.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 35


Nomor

5059)

dengan

prinsip

utama

untuk

menjamin

kelangsungan semua makhluk hidup dan konservasi ekosistem, menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mencapai keselarasan lingkungan, harmoni dan keseimbangan. Berkenaan dengan kegiatan panas bumi, hukum mengatur instrumen untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, seperti UKL/UPL dan/atau AMDAL. 36.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah mengubah

kegiatan

panas

bumi

dari

pertambangan

ke

penggunaan tidak langsung, yang memungkinkan kegiatan yang akan berlokasi di kawasan hutan lindung, dan ketika ada kasus, undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup mengatur bahwa kegiatan tersebut harus menyiapkan EIA penuh atau

AMDAL

untuk

keduanya,

baik

eksplorasi

maupun

eksploitasi. 37.

Undang-Undang berdasarkan untuk

Nomor

41

Tahun

keberlanjutan

kedua

tujuan

1999

ekosistem

ekonomi

tentang hutan

dan

Kehutanan

dan

fungsinya

ekologi.

Kegiatan

pembangunan selain kehutanan diperbolehkan secara selektif untuk

menghindari

mengurangi

fungsi

kerusakan hutan.

yang

Kegiatan

signifikan

yang

pembangunan

dapat

strategis

yang dapat dihindari dapat diizinkan dengan pendekatan yang hati-hati, seperti untuk pertambangan, listrik, komunikasi, dan instalasi air. Hal ini berlaku juga untuk pengembangan 36


panas bumi yang dapat diimplementasikan di kawasan hutan, bahkan di hutan lindung. 38.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) yang mengatur ekosistem dan habitat untuk mendukung mata pencaharian, serta keanekaragaman hayati untuk dipelajari, dilestarikan, izin

panas

dan

bumi

dimanfaatkan harus

secara

melaksanakan

lestari.

peraturan

Pemegang tersebut,

khususnya di mana lokasi berada di dalam dan berdekatan dengan kawasan lindung dan konservasi. Pengembangan panas bumi di kawasan hutan, serta di kawasan hutan lindung dan konservasi diperbolehkan dan dianggap sebagai pemanfaatan jasa lingkungan. Hal ini harus dilakukan secara hati-hati dengan pelaksanaan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut harus mendapatkan izin

relevan

dari

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Rencana

Tata

Kehutanan. 39.

Undang-Undang Ruang

Nomor

mengatur

26

Tahun

perencanaan

2007

tentang

pemanfaatan

tanah,

laut,

dan

udara, termasuk apa yang ada di dalam bumi, sebagai salah satu

kedaulatan

untuk

manusia

dan

satwa

liar

dan

mata

pencaharian mereka. Prinsip dasar dari rencana tata ruang adalah

pemanfaatan

berkelanjutan 37

sumber

daya

untuk


kesejahteraan rakyat. Panas bumi dalam hukum ini dianggap sebagai kegiatan strategis nasional bersama dengan minyak, gas,

mineral,

dan

air

tanah.

Peraturan

daerah

tentang

rencana tata ruang harus mengacu pada undang-undang ini, terutama

pada

sumber

daya

panas

bumi

di

mana

mereka

memiliki potensi; maka perkembangannya tidak akan terhalang karenanya. 40.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

2012

tentang

Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

48,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

5285)

mengamanatkan bahwa pembangunan pembangkit listrik panas bumi

dianggap

sebagai

nasional

yang

harus

kegiatan

terkait

salah

satu

memperoleh

yang

wajib

kegiatan

izin

memiliki

strategis

lingkungan, UKL/UPL

dan

dan/atau

AMDAL. Eksplorasi panas bumi adalah UKL/UPL yang diwajibkan jika

terletak

di

dalam

atau

di

luar

area

konservasi.

Kegiatan eksploitasi juga mewajibkan AMDAL jika terletak di dalam atau di luar area konservasi. 41.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2010

tentang

Pemanfaatan Kawasan Hutan, telah memungkinkan pengembangan energi panas bumi di dalam kawasan hutan lindung sebagai kegiatan

strategis

mendapatkan Kehutanan

izin dan

nasional.

dari

membayar

Pembangunan

Kementerian retribusi 38

tersebut

Lingkungan yang

harus

Hidup

memadai

dan

sebagai


kontribusi pendapatan negara. Pemrakarsa proyek diwajibkan menyerahkan proposal ke Kementerian bersama dengan dokumen pendukung yang digariskan dalam peraturan. 42.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata sumber

Ruang

Wilayah

daya

yang

Nasional

juga

berkelanjutan

mengatur

untuk

pemanfaatan

memberikan

manfaat

bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengakui panas bumi sebagai kegiatan strategis nasional bersama dengan minyak, gas, mineral, dan air tanah. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memberikan panduan untuk menyiapkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana penggunaan lahan, keseimbangan

antara

daerah,

lokasi

investasi,

kawasan

strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. 43.

Peraturan

Pemerintah

Pengelolaan

Wilayah

Nomor

Tahun

Alam

dan

Cadangan

28

2011

tentang

Konservasi

Alam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan

Lembaran

kegiatan

pengembangan

selama

kegiatan

Negara

Nomor

panas

tersebut

5217)

bumi

tidak

di

memungkinkan kawasan

untuk

konservasi

diklasifikasikan

sebagai

proses penambangan (Pasal 35, ayat 1c). Kegiatan panas bumi diatur sebagai jenis layanan pemanfaatan ekosistem hutan. 44.

Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Nomor

5

Tahun

2012

tentang Kegiatan yang Wajib AMDAL mengkategorikan kegiatan 39


pembangunan menjadi beberapa kelompok berdasarkan potensi dampak lingkungan dan besar pengaruhnya terhadap manusia dan lingkungan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan di kawasan yang terdekat atau di dalam kawasan alam yang dilindungi diwajibkan memiliki 'AMDAL'; namun, kegiatan eksplorasi panas bumi dikecualikan sehingga UKL/UPL sudah cukup. 45.

Peraturan tentang

Menteri UKL/UPL

Lingkungan dan

SPPL

Hidup

Nomor

mengatur

13

bahwa

Tahun

2010

proyek

atau

kegiatan pembangunan yang tidak wajib memiliki 'AMDAL' maka wajib memiliki UKL/UPL dimana dampak lingkungannya kurang signifikan. Proyek-proyek ditetapkan sebagai wajib UKL/UPL oleh

gubernur

dan/atau

bupati

berdasarkan

penyaringan

sebelumnya. Peraturan tersebut juga mengatur pedoman dan format

penyusunan

prosesnya setempat proyek

UKL/UPL,

diselesaikan dalam

waktu

mengajukan

lingkungan

dan

oleh

14

setempat,

lembaga

hari

proposal

memberikan

kerja.

lingkungan Setelah

UKL/UPL

lembaga

mandat

kepada

tersebut

bahwa hidup

pemrakarsa otoritas

mengeluarkan

rekomendasi untuk UKL/UPL setidak-tidaknya 7 hari setelah pengajuan

proposal

final

yang

akan

digunakan

oleh

pemrakarsa sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan

untuk

menerapkan

pengelolaan

lingkungan. 40

dan

pemantauan

dampak


Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Nomor

16

Tahun

2012

tentang Pedoman tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menetapkan

bagaimana

menyiapkan

dokumen

lingkungan,

termasuk AMDAL, UKL/UPL dan SPPL, di mana dua yang pertama merupakan

persyaratan

utama

untuk

mendapatkan

izin

lingkungan. Peraturan tersebut memberikan penjelasan secara rinci tentang dokumen lingkungan yang harus disiapkan oleh para

pemrakarsa

proyek,

termasuk

untuk

proyek-proyek

eksplorasi panas bumi yang tunduk pada persyaratan UKL/UPL. 47.

Peraturan tentang

Menteri Pedoman

Lingkungan

dan

didasarkan

pada

Lingkungan

Hidup

Keterlibatan Proses

Nomor

Publik

Perizinan

prinsip-prinsip

17 pada

Lingkungan. sebagai

Tahun

2012

Penilaian Peraturan

berikut:

a)

penyediaan informasi secara penuh dan transparan; 2) posisi yang setara dari semua pemangku kepentingan; 3) keputusan secara adil dan bijaksana; dan, 4) koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara para pihak yang terlibat. Hal ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembentukan AMDAL dan

penerbitan

penyediaan dalam

izin

input,

tinjauan

lingkungan

masukan

komisi

dan

AMDAL.

melalui

pengumuman,

konsultasi

publik,

serta

Masyarakat

mendefinisikan

sebagai: 1) pihak terdampak proyek; 2) pengawas lingkungan; dan, 3) proses AMDAL dan pihak yang tekena dampak putusan.

41


Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip FPIC dan persyaratan untuk pengungkapan. 48.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016

tentang

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Peraturan tersebut merupakan dasar untuk

memungkinkan

tertentu

dari

pengembangan

kawasan

panas

konservasi,

bumi

termasuk

di

bagian

pembangunan

infrastruktur, eksplorasi dan/atau pengeboran eksploitasi, dan konstruksi pembangkit listrik 49.

Ketika eksplorasi panas bumi berdampak pada benda cagar budaya, maka UU No. 5/1992, "Mengenai Benda Cagar Budaya" akan diterapkan. Hal ini mendefinisikan benda cagar budaya sebagai "nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya", sebagai "suatu obyek atau sekelompok obyek buatan manusia "; bergerak atau tidak bergerak; berusia setidaktidaknya lima puluh tahun atau benda alami dengan nilai sejarah tinggi7.

50.

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2010

(Undang-Undang

Cagar

Budaya Nomor 11/2010) tentang Warisan Nasional, terutama mengatur

pedoman

observasi

7

dan

pengumpulan

data

pada

UNESCO. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang hal-hal mengenai Cagar Budaya", hal. 3f. Diambil 6 Mei 2012.

42


warisan budaya yang mungkin akan terpengaruh oleh kegiatan proyek 3.2

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia

51.

Berdasarkan

tinjauan

atas

proyek-proyek

serupa

dan

penyaringan awal untuk lingkungan dan sosial, diantisipasi bahwa

Kebijakan

Perlindungan

Bank

Dunia

adalah

relevan

dan/atau bisa dipicu oleh sub-proyek PPHEPB8: Kebijakan Perlindungan yang Dipicu

Ya

Tidak

oleh Proyek Penilaian Lingkungan OP/BP 4.01

X

Habitat Alam OP/BP 4.04

X

Hutan OP/BP 4.36

X

Pengelolaan Seranggga OP 4.09

X

Sumber Daya Budaya Fisik OP/BP 4.11

X

Masyarakat Adat OP/BP 4.10

X

Pemukiman Baru Secara

X

Tidak Sukarela

OP/BP 4.12 Keamanan Bendungan OP/BP 4.37

X

Proyek-proyek atas Jalan Air

8

OP4.10 tentang Kebijakan ‘Masyarakat Adat’ dinilai dalam Bagian 7.2.

Kebijakan Pemukiman Kembali Secara Paksa dinilai di Bagian 6.2.

43

X

OP 4.12


Internasional OP/BP 7.50 Proyek-proyek di Area Sengketa OP/BP

X

7.60

52.

OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan. Di bawah Komponen proyek 1, proyek ini akan membiayai eksplorasi sumber daya panas bumi di beberapa lokasi; namun, beberapa lokasi tidak diketahui pada saat penilaian proyek. Sub-proyek akan jatuh ke dalam baik Klasifikasi Kategori B atau Kategori A. Subproyek Kategori B adalah di mana dampaknya bersifat lokal, dapat dibatalkan dan siap dikelola dengan langkah-langkah mitigasi standar dan sudah terbukti. Sub-proyek Kategori A adalah sosial

sub

proyek

yang

kompleks,

dengan

merugikan

potensi

dampak

lingkungan

secara

signifikan,

dan

sensitif,

tidak dapat dibatalkan dan belum pernah terjadi

sebelumnya yang dapat mempengaruhi kawasan yang lebih luas dari lokasi fasilitas yang merupakan bagian dari pekerjaan fisik. Semua sub-proyek mungkin akan memerlukan Analisis Dampak Rencana

Lingkungan Pengelolaan

dan

Sosial

Lingkungan

(ESIA) dan

secara

Sosial

penuh

(RPLS)

dan untuk

mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan OP 4.01.

44


OP 4.04 tentang Habitat Alam menjabarkan kebijakan Bank Dunia

tentang

konservasi

keanekaragaman

hayati

dengan

mempertimbangkan layanan-layanan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam dan yang digunakan oleh pihak terdampak proyek

(PAP).

terhadap membatasi dapat

Proyek

harus

keanekaragaman keadaan

terjadi,

mengakibatkan

di

dan

menilai

hayati.

mana

kerugian

Kebijakan

kerusakan

melarang yang

dampak

pada

secara

ketat

habitat

alami

proyek-proyek signifikan

potensial

yang

mungkin

terhadap

habitat

alami. Jika lokasi prospek panas bumi terletak di daerah yang

ditunjuk

sebagai

hutan

lindung

(HL)

atau

'kawasan

hutan lindung, untuk tetap berada di hutan untuk kawasan perlindungan atau kawasan DAS', atau yang serupa, kebijakan ini akan berlaku. Dampak akan dinilai dalam proses ESIA. 54.

OP 4.11 tentang Sumber Daya Budaya Fisik (PCR) menetapkan persyaratan Bank Dunia untuk menghindari atau mengurangi dampak

negatif

yang

dihasilkan

dari

pengembangan

proyek

pada sumber daya budaya. Sangat mungkin bahwa PCR akan ditemukan

di

dekat

proyek

eksplorasi

panas

bumi.

Dalam

beberapa kasus di Indonesia, masyarakat setempat menganggap manifestasi dari energi panas bumi sebagai hal yang sakral. ESMF

mencakup

Pengelolaan

PCR

persyaratan (PCRMP),

untuk

yang

akan

mempersiapkan dikembangkan

Rencana sebagai

bagian dari proses ESIA dan RPLS, serta persyaratan untuk 45


prosedur penemuan kesempatan yang harus dilampirkan pada setiap ESMP. 55.

OP

4.36

tentang

mengurangi

Hutan.

deforestasi

Kebijakan dan

ini

mengakui

mempromosikan

perlunya

konservasi

dan

pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Daerah prospek panas bumi

bisa

berada

didefinisikan peraturan

oleh

status

Pemerintah

berdasarkan hutan,

dalam

dampak

Dampak

pada

hutan

perlindungan

Indonesia

Kebijakan.

dan

kawasan

pihak

definisi

kesehatan

yang

yang

berdasarkan

serta

pada

seperti

dan

pada hutan

fungsi

terpengaruh

yang

mengandalkan sumber daya hutan, akan dinilai sebagai bagian dari ESIA dan proses Rencana Aksi Pemukiman Kembali serta langkah-langkah mitigasi yang akan dimasukkan ke dalam RPLS dan LARAP. 56.

OP 4.37 tentang Keamanan Bendungan. Ketika Bank membiayai suatu

proyek

Kebijakan

yang

ini

meliputi

pembangunan

mengharuskan

bendungan

bendungan

baru,

dirancang

dan

konstruksinya diawasi oleh profesional yang berpengalaman dan

kompeten.

mengadopsi bendungan konstruksi, pekerjaan

Hal

dan

ini

mensyaratkan

menerapkan

tertentu

dan

bahwa

langkah-langkah

untuk

operasi, terkait.

juga

desain,

tender

pemeliharaan

Kebijakan

ini

dipicu

Peminjam keamanan

penawaran,

bendungan karena

dan

proses

pengeboran membutuhkan kolam penyimpanan dan pengendapan 46


untuk air garam dan cairan pengeboran lainnya. Persyaratan Kebijakan akan dimasukkan dalam kontrak EMC dan kontrak pengeboran,

dan

kegiatan

serta

output

akan

dipantau

di

bawah ESMF. 57.

OP 4.10 tentang Masyarakat Adat. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah bebas,

untuk

terlibat

didahulukan

dan

dalam

proses

diinformasikan

konsultasi

dengan

yang

masyarakat

adat, seperti yang dijelaskan oleh kebijakan dalam situasi di

mana

masyarakat

keterikatan

bersama

adat

hadir

pada,

dalam,

wilayah

atau

proyek

memiliki

dan

untuk

penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dan/atau Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF). 58.

OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali secara Paksa. Kebijakan ini membahas dampak ekonomi dan sosial secara langsung dari kegiatan proyek yang akan menyebabkan (a) pengambilan paksa tanah

yang

mengakibatkan

(i)

relokasi

atau

kehilangan

tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses terhadap aset

atau

(iii)

pencaharian

kehilangan

dan

(b)

pembatasan ditetapkan

terhadap

taman

yang

lindung

yang

mengakibatkan

pencaharian

para

sumber

pengungsi.

pendapatan

secara

paksa

secara

dampak Kebijakan

sah buruk

atau atas

dan

mata akses

kawasan

pada

mata

membutuhkan

tapak

infrastruktur proyek yang akan dipilih untuk menghindari dampak

tersebut

seluruhnya 47

atau

untuk

meminimalkannya


sejauh

mungkin.

Jika

hal

ini

tidak

dapat

dihindari,

kebijakan ini membutuhkan persiapan salah satu atau kedua instrumen

ini

(i)

Kerangka

kebijakan

pemukiman

kembali,

(ii) Rencana Aksi Pemukiman Kembali, dan untuk konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang berpotensi terkena dampak. Kebijakan melarang sumbangan lahan Komunitas untuk infrastruktur di lokasi tertentu.

3.3


59.

Perbedaan

signifikan

antara

peraturan

perundang-undangan

ESIA / AMDAL Indonesia yang berkaitan dengan eksplorasi panas

bumi

dan

Kebijakan

Bank

adalah

terkait

instrumen

perlindungan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa

hanya

Rencana

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Rencana

Pemantauan (UPL/UKL) diperlukan untuk eksplorasi panas bumi terlepas

dari

mensyaratkan tergantung (Kategori sendiri

dampak penilaian

pada A,

B, atau akan

diselaraskan

jika

dari

instrumen

klasifikasi

dan

terpisah

potensial,

C).

dan

mungkin;

48

isi

meskipun

akan

persetujuan terpisah.

perlindungan berdasarkan

Kedua sistem

diikuti,

instrumen

kegiatan

sedangkan

Bank

dari

dan

dokumen

demikian,

disiapkan

untuk

OP4.01 yang risiko negara akan bagian proses


OP4.01 tentang Penilaian Lingkungan mensyaratkan penilaian atas 'proyek terkait' di mana mereka dianggap bagian dari Kawasan

Proyek

yang

terpengaruh

(baik

secara

geografis,

atau dari waktu ke waktu), sedangkan peraturan dan undangundang Pemerintah Indonesia menganggap kegiatan proyek ini terpisah..

Dalam

Proyek

ini,

tahap

eksploitasi

dianggap

merupakan proyek terkait berdasarkan OP4.01 karena tahap eksploitasi dapat diduga akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi. Sementara itu,

peraturan

mengangggap yang

dan

setiap

terpisah,

undang-undang

tahap

sebagai

sehingga

Pemerintah proses

membutuhkan

izin

Indonesia lingkungan

permohonan

dan

perolehan persetujuan secara terpisah. 61.

Peraturan dan undang-undang Pemerintah Indonesia baru-baru ini

telah

diubah

untuk

menghilangkan

hambatan

dalam

melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di

kawasan

hutan

dan

kawasan

yang

dilindungi,

dan

membebaskan persyaratan seluruhnya untuk ESIA/AMDAL dalam banyak

kasus.

penggunaan bumi

Revisi

layanan

diterima

dan

peraturan

ekosistem semakin

ini

memperhitungkan

berdampak

rendah

dianggap

sebagai

dan

panas

kegiatan

strategis nasional. Sebaliknya, Penilaian Lingkungan Bank No. OP4.01, OP4.04 tentang Habitat Alam dan OP4.36 tentang Hutan telah mempertahankan persyaratan dan standar terlepas 49


dari

kegiatan-kegiatan

tersebut.

Bank

mensyaratkan

penilaian dampak secara penuh sebelum penilaian sub-proyek; dan memerlukan mitigasi yang signifikan, atau tidak akan mendanai

kegiatan

eksplorasi

tertentu

-yang

dapat

mengakibatkan degradasi atau penghapusan habitat kritis- di kawasan hutan dan kawasan yang dilindungi. 62.

Jika

ada

Kebijakan berarti

konflik Bank,

bahwa

antara

sistem

standar

pencegahan

tertinggi yang

di

suatu yang

paling

negara

berlaku,

banyak,

atau

dan yang yang

paling ketat dalam hal menghindari atau meminimalkan dampak sosial dan lingkungan, akan diikuti dalam rangka memenuhi kedua sistem.

50

4

Di mana ada konflik antara sistem negara sendiri dan Kebijakan Bank, standar tertinggi yang berlaku, yang berarti bahwa paling pencegahan, atau yang paling ketat dalam hal menghindari atau meminimalkan dampak sosial dan lingkungan, akan diikuti dalam rangka untuk memenuhi kedua sistem

51

5

LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIANTISIPASI

5.1

Kegiatan Pengeboran dan Ekplorasi Panas Bumi dan Infrastruktur serta Kegiatan Terkait

63.

Dampak yang diantisipasi dan langkah-langkah mitigasi berikut relevan untuk subproyek eksplorasi di bawah PPHEPB Komponen 1. Dampak dan langkah tersebut juga relevan untuk kegiatan yang mungkin didanai di bawah Komponen 3 (meskipun tidak ada dana yang telah dialokasikan untuk komponen ini pada saat penilaian proyek).

Tabel 1 Aspek Lingkungan dan Sosial, Potensi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Aspek dan

Potensi Dampak

Langkah-Langkah Mitigasi

Habitat alami,

Pembukaan lahan untuk

Hindari, atau minimalkan, pembangunan di

termasuk habitat

bantalan sumur, jalan, kawasan sensitif (habitat hutan, lanskap,

kritis

jaringan pipa dan

Permasalahan Lingkungan dan Sosial

daerah pemandangan dll) 52

Aspek dan

Potensi Dampak


Habitat dan

infrastruktur

Hapus dan menonaktifkan infrastruktur setelah

spesies air dan

pendukung akan

eksplorasi dan rehabilitasi kawasan dengan

darat

menyebabkan kerusakan

cepat, melakukan kontur kembali di mana

Pengguna sumber

langsung atau

diperlukan untuk kondisi tanah alam dan tanam

daya hutan

perusakan pada habitat kembali dengan spesies asli atau spesies

Pengguna air

alami.

komersial (tergantung pada penggunaan lahan).

Estetika dan

Jalan, jaringan pipa

Siapkan rencana mitigasi untuk penggunaan lahan

lanskap

dan bantalan

dengan mengikuti kegiatan eksplorasi, bersama-

pengeboran dapat

sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat


membuat gangguan dalam untuk menghindari perkembangan sembarangan dan lanskap alam dan

potensi konflik.

pemandangan. Dampak tidak langsung 53

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial dari pembangunan yang terinduksi (pertanian, perburuan, izin lahan, sengketa tanah) ke kawasan hutan dan kawasan alam yang dilindungi. Abstraksi air dan

Aliran limbah yang berbeda terpisah dan rawat

pembuangan air dari

dengan metode kolam, dosis, pendinginan dan

cairan limbah /

metode lain sebelum dibuang ke tanah atau tubuh

pengeboran yang

air.

dirawat dan limbah

Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber

lainnya menyebabkan

daya air tawar – temuan beberapa sumber, ambil

54

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial dampak dampak langsung dari sungai dengan tingkat aliran tinggi, waktu atau tidak langsung

pengeboran untuk musim hujan, gunakan bendungan

pada habitat dan

atau kolam penyimpanan, tidak lebih dari 1/3

spesies.

dari aliran rendah musiman dari fitur air

Pencemaran air atau

permukaan. Identifikasi penggunaan air lainnya

abstraksi air

seperti irigasi pertanian dan pastikan tingkat

mempengaruhi pengguna

abstraksi yang berkelanjutan yang tidak

air lainnya.

mengganggu penggunaan airnya, memancing dll

Kemungkinan meluap

Buang ke sumur reinjeksi sedapat mungkin.

atau kegagalan kolam.

Gunakan kembali cairan pengeboran. Gunakan tangki septik untuk mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke tanah. Kosongkan tangki septik secara berkala dan buang lumpur

55

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial ke TPA. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dalam hubungannya dengan pejabat yang berwenang dan masyarakat untuk menemukan kolam penyimpanan yang jauh dari kawasan sensitif. Desain kolam secara cermat sesuai dengan OP4.36 tentang Keamanan Bendungan dan pemantauan struktur kolam untuk tanda-tanda kegagalan. Pembuangan limbah

Pertahankan sistem yang aman atas pengelolaan

berbahaya dan padat

limbah bahan berbahaya dan padat sebagai bagian

sembarangan ke zona

dari prosedur operasi standar tentang

riparian dan cara air. Konstruksi dan Pengeboran serta EMP. Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos

56

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial dan gunakan kembali limbah di mana mungkin. Jauhkan limbah secara rapi/tertutup/aman. Buanglah limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan limbah yang ditetapkan yang memiliki izin dari pemerintah setempat. Bersihkan dan hilangkan tumpahan dan pulihkan tanah dengan cepat. Latihlah staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi adanya insiden-insiden. Larang pembuangan limbah. Penangkapan dan

Larang penangkapan dan perburuan, dan gunakan

perburuan hewan oleh

sumber daya hutan, sebagai bagian dari

pekerja.

manajemen gugus tugas.

57

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Persaingan dengan penduduk setempat untuk sumber daya hutan. Penggunaan lahan,

Buanglah lumpur dan

Hindari pembuangan cairan ke tanah.

dan tanah (dan

cairan yang

Uji lumpur untuk kontaminan sebelum dibuang.

kontaminasi

terkontaminasi ke

Lumpur yang terkontaminasi akan diperlakukan

permukaan dan air

tanah.

sebagai limbah berbahaya dan dibuang ke TPA

tanah berikutnya)

berjajar. Tumpahan bahan

Pertahankan sistem yang aman atas pengelolaan

berbahaya.

limbah bahan berbahaya dan padat sebagai bagian

membuang limbah padat

dari prosedur operasi standar tentang

dan berbahaya secara

Konstruksi dan Pengeboran serta EMP. 58

Aspek dan

Potensi Dampak


sembarangan.

Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos


dan gunakan kembali limbah di mana mungkin. Jauhkan limbah dengan rapi/tertutup/aman. Buanglah limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan limbah yang ditetapkan yang memiliki izin dari pemerintah setempat. Bersihkan dan hilangkan tumpahan dan pulihkan tanah dengan cepat. Latihlah staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan tanggapi insiden-insiden. Laranglah pembuangan limbah. Kerugian atas humus,

Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan

tanah longsor dan

terjal.

59

Aspek dan

Potensi Dampak


erosi berat lainnya

Minimalkan pembukaan lahan, terutama di lereng.

dari lokasi

Desain kestabilan pinggiran, perlindungan

pembangunan jalan,

lereng dan sistem drainase ke dalam desain

jaringan pipa,

jalan, lubang kotak pasir dll

konstruksi bantalan,

Kembalikan segera daerah yang terganggu dan

lubang kotak pasir,

rusak/

galian, isi.

Gunakan langkah-langkah pengendalian sedimen


dan erosi selama konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengolahan dll). Ambil/buang material ke lokasi yang disetujui. Fitur Panas Bumi

Gangguan dari

Mengidentifikasi dan menghindari fitur

pemompaan atau

signifikan (nilai-nilai seperti budaya,

reinjeksi air panas

sejarah, spiritual, ilmiah, biologi, lanskap,

60

Aspek dan

Potensi Dampak


bumi, atau dari

ekowisata dll)

abstraksi dari air

Hindari fitur panas bumi yang merusak atau

tawar.

mengganggu dimana mungkin.

Kerusakan dari

Memonitor aktivitas untuk mengidentifikasi

pembangunan jalan,

gangguan dari pemompaan atau reinjeksi.

saluran pipa atau

Sesuaikan dengan pengujian dan reinjeksi sumur

kegiatan pendukung

dimana diperlukan untuk memitigasi dampak yang

lainnya.

signifikan.


Siapkan penghalang dan hindari gangguan fitur dari operasi konstruksi di mana diperlukan. Air tanah

Kontaminasi air tanah

Siapkan sumur dengan penutup yang sesuai dan

dari gangguan dengan

perlindungan kepala sumur untuk mencegah

air panas bumi dari

kontaminasi.

61

Aspek dan

Potensi Dampak


sumur abstraksi atau

Memonitor kedalaman sumur dan tekanan untuk

sumur reinjeksi.

mengidentifikasi kebocoran awal dan memperbaiki


tutup sumur atau menonaktifkan sumur untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. Dampak pada tingkat

Hasil model untuk memastikan penggunaan air

akuifer dari kelebihan tanah yang berkelanjutan. abstraksi untuk

Gunakan berbagai sumber. Gunakan tangki

pasokan air bersih.

penyimpanan, kolam dan bendungan untuk menyimpan air.

Suasana bising

Operasi rig

Rencanakan kerja untuk menghindari gangguan

pengeboran, lalu

pada waktu yang sensitif (malam, hari libur)

lintas yang meningkat, Carilah lokasi jauh dari reseptor kebisingan pengujian pembuangan

sensitif seperti sekolah dan desa-desa. 62

Aspek dan

Potensi Dampak


yang tepat, mesin

Membatasi lalu lintas melalui desa dan dekat

berat, dan peledakan

reseptor sensitif.

untuk jalan atau

Gunakan penghalang kebisingan seperti gili-gili

penggalian – seluruh

(bunds) atau topografi alam.


suara yang dikeluarkan Memperingatkan orang-orang sebelum pekerjaan bukan yang sebaliknya

bising dimulai dan memberikan pilihan mitigasi

dialami di area

khusus untuk orang rentan (seperti relokasi

proyek.

sementara).

Gangguan terhadap

Gunakan metode konstruksi dan peralatan yang

hewan, kehidupan rumah tepat (dan terus dipertahankan). tangga, kehidupan

Gunakan Pedoman tingkat suasana kebisingan

kerja, sekolah.

(oleh reseptor):

63

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Reseptor

Tingkatan Suara Maksimal yang Diperkenankan (per jam), dalam dB(A)

Perumahan;

Siang Hari

Malam Hari

07.00-22.00

22.00-07.00

55

45

70

0

kelembagaan; pendidikan Industrial; perdagangan Kondisi mutu

Buang ke udara

Cari lokasi jauh dari reseptor sensitif seperti

udara

kontaminan dari

sekolah dan desa-desa.

pengujian dan

Memperingatkan orang-orang sebelum pekerjaan 64

Aspek dan

Potensi Dampak


pengeboran sumur

dimulai dan memberikan pilihan mitigasi khusus

(hidrogen sulfida,

kepada orang rentan (seperti relokasi


merkuri, arsenik dll), sementara). tergantung pada sifat

Perencanaan dan langkah-langkah keselamatan

dari sumber daya.

untuk pelepasan gas yang tidak terkendali. Remediasi/penggantian setiap vegetasi atau panen yang rusak, dll.

Emisi debu dari

Cari lokasi yang jauh dari reseptor sensitif

pembangunan jalan,

seperti sekolah dan desa-desa.

pembukaan lahan,

Mengontrol debu dengan air selama kondisi

kegiatan lokasi.

berangin dan kering. Tahap kegiatan pembukaan lahan dan

65

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial merehabilitasi daerah terbuka dengan cepat. Infrastruktur

Kerusakan atau

Meningkatkan infrastruktur sebelum digunakan.

kritis

kehancuran pada

Menyediakan infrastruktur yang baru dibangun.

infrastruktur kritis

Memperbaiki kerusakan infrastruktur setidaknya

(jalan, pelabuhan,

pada kondisi pra-proyek.

jembatan) Kesehatan dan

Risiko yang berkaitan

Sistem pemantauan gas.

keselamatan kerja

dengan bekerja

Peralatan pelindung pribadi yang sesuai (PPE).

menggunakan mesin,

Pelatihan yang tepat.

kecelakaan lalu

Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan.

lintas, jatuh ke

Melindungi permukaan di mana bekerja dengan

kolam, melepuh dari

cairan panas dan uap.

cairan panas dan uap,

Kolam pagar dan lubang lumpur. 66

Aspek dan

Potensi Dampak


emisi gas beracun.

Kendaraan dan mesin yang dipeliharadengan baik.

Resiko yang tidak

Perencanaan dan pengelolaan insiden dan kondisi

rutin seperti ledakan

darurat.

sumur.

Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana


untuk evakuasi ke rumah sakit. Kepemilikan

Pemukiman kembali

Prioritaskan negosiasi penjual yang bersedia-

tanah, mata

secara paksa untuk

pembeli yang bersedia untuk perjanjian sewa

pencaharian dan

pertambangan, jalan,

tanah atau pembelian tanah.

pemukiman kembali

bantalan sumur, pipa

Berkonsultasi secara luas dan mengidentifikasi

dan lokasi lainnya di

semua orang yang terkena dampak, termasuk

mana lahan diperlukan, penghuni liar. menyebabkan hilangnya

Kompensasi sebesar nilai penggantian.

mata pencaharian dan

Gunakan panduan RPF untuk pembebasan lahan dan

67

Aspek dan

Potensi Dampak


pemutusan hubungan

pemukiman kembali.

sosial.

Berkonsultasi secara luas dan libatkan

Kehilangan hasil

masyarakat dalam setiap perubahan akses dan

panen, struktur, dan

pengelolaan hutan.

aset lainnya.

Mengintegrasikan masalah pemukiman kembali dan

Membatasi akses ke

mata pencaharian dalam rencana manajemen


hutan atau sumber daya terpadu. lainnya.

Kesejahteraan

Permasalahan dan

Konsultasi atas risiko dan dampak yang

Sosial

keluhan dari

merugikan dari proyek dan ciptakan kesempatan

masyarakat yang

untuk menerima pandangan masyarakat yang

terkena dampak.

terkena dampak atas proyek. 68

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Pembentukan mekanisme pengaduan untuk mengumpulkan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan keluhan masyarakat yang terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial dari sponsor. Pengungkapan publik yang transparan untuk menginformasikan setiap tahapan dari proyek melalui situs web, papan pengumuman, alat telekomunikasi dan pertemuan-pertemuan publik. Menyiapkan kuesioner publik yang dirancang dengan baik dan terstruktur untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak Kesehatan dan

Risiko untuk pengamat

Lokasi situs jauh dari reseptor sensitif.

69

Aspek dan

Potensi Dampak


keselamatan

dan masyarakat yang

Sistem pemantauan gas.

masyarakat

berkaitan dengan

Sistem peringatan lalu lintas (kendaraan

kecelakaan lalu

percontohan, rambu-rambu lalu lintas)

lintas, emisi gas

Pelatihan pengemudi yang tepat.

beracun,

Konsultasi masyarakat yang teratur.


Tanda-tanda peringatan. Perencanaan kondisi darurat yang melibatkan masyarakat. Akses tidak sah ke rig Beri pagar sekitar lokasi sumur, kolam dan pengeboran dan kolam

lubang.

penyimpanan/perawatan

Tanda-tanda peringatan. Konsultasi masyarakat secara teratur. Kartu identitas diperlukan untuk menggunakan

70

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial akses jalan dan/atau bekerja di lokasi. Sumber daya

Gangguan, degradasi,

Cari lokasi jauh dari PCR.

budaya fisik.

penodaan lokasi atau

Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk

Sejarah,

artefak sebagai akibat memulihkan dampak (mitigasi, minimalisasi,

spiritual,

dari gangguan tanah,

relokasi dll).

arkeologi, agama,

pembebasan lahan,

Gunakan prosedur penemuan kesempatan untuk

kematian, dll.

dampak pada fitur

berhenti bekerja segera saat menemukan PCR.

panas bumi atau lanskap. Masyarakat adat

Dampak yang potensial

Konsultasikan sejak awal dan secara luas

pada akses ke sumber

(Konsultasi Bebas, Sebelumnya dan Terinformasi)

daya dan hubungan

sesuai dengan IPPF, dalam bahasa dan

terhadap tanah.

menggunakan metode yang tepat untuk kelompok 71

Aspek dan

Potensi Dampak


Kurangnya akses untuk

IP.

memberi manfaat

Masukkan IP dalam desain proyek, dan memastikan

proyek.

yang memberikan tambahan manfaat kepada IP.


Menghindari dan meminimalkan kerusakan pada IP, dan libatkan mereka untuk mengidentifikasi mitigasi yang tepat.

5.2

Proyek-proyek Terkait: Pembangkitan Energi-Eksploitasi Panas Bumi dan Infrastruktur dan Kegiatan Terkait

Tahap

eksploitasi

PPHEPB.

Selain

akan

dianggap

kegiatan

yang

sebagai

proyek

tercantum

dalam

terkait Tabel

dengan 1,

sub-proyek

kegiatan

eksplorasi

berikut

akan

dipertimbangkan dalam proses penyaringan risiko yang berhubungan dengan proyek-proyek terkait. Tujuan utama dari analisis awal ini hanyalah untuk menginformasikan pembuat 72

keputusan dengan informasi yang berguna dan relevan tentang 'developability " dari sebuah lokasi sebelum adanya

’kemampuan pengembangan’

keputusan untuk mengeksplorasi dan

bukan untuk menyiapkan kajian atau analisis tambahan yang tidak perlu. Potensi dampak utama

dari

pengembangan

lokasi

dan

operasi

pada

tahap

eksploitasi

bersamaan

dengan

persyaratan mitigasi dan perkiraan biaya akan dinilai melalui pemeriksaan lebih lanjut karena

informasi

ini

akan

relevan

dengan

keputusan

apakah

ya

atau

tidak

untuk

mengeksplorasi. Penilaian parsial ini merupakan bagian dari proses ESIA tetapi tidak akan sepenuhnya dinilai sebagai untuk tahap eksplorasi. Tiga sampai lima halaman penilaian cepat akan memenuhi persyaratan ini.

73

Tabel 2 Aspek Lingkungan dan Sosial, Potensi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi untuk Kegiatan

Eksploitasi

Panas

Bumi

(akan

dinilai

sebagian

untuk

menginformasikan

para

pembuat keputusan apakah ya atau tidak untuk mengeksplorasi dan beberapa kemungkinan praktik yang baik yang akan disarankan dalam rekomendasi ESIA untuk tahap eksploitasi) Aspek dan

Potensi Dampak


Habitat alami,

Pembukaan lahan untuk

Hindari, atau minimalkan, pembangunan di daerah

termasuk habitat

pembangkit listrik,

sensitif (kawasan habitat, lanskap, pemandangan

kritis

gardu, dan jalur

dll)

Habitat dan

transmisi menyebabkan

Kembangkan rencana pengelolaan sumber daya

spesies air dan

kerusakan langsung

terpadu, termasuk peluang pembangunan berbasis

darat

atau perusakan habitat masyarakat, untuk mengelola dampak jangka

Pengguna sumber

alami.

panjang dari pembangunan yang teriinduksi.

daya hutan

Pembangkit listrik,

Kembangkan ini dengan berkoordinasi dengan

Pengguna air

gardu, jaringan

pemilik tanah terkait, masyarakat, Kementerian


74

Aspek dan

Potensi Dampak


Estetika dan

transmisi dapat

dan pemerintah daerah untuk menghindari

lanskap

membuat gangguan dalam pengembangan sembarangan dan potensi konflik.


lanskap alam dan

Merahabilitasi daerah secara cepat, melakukan

pemandangan.

kontur kembali di mana diperlukan untuk kondisi

Dampak tidak langsung

tanah alam dan menanam kembali dengan spesies

dari pembangunan yang

asli atau spesies komersial (tergantung pada

terinduksi (pertanian, penggunaan lahan). perburuan, izin tanah, sengketa tanah) ke kawasan hutan dan kawasan alam yang dilindungi. Abstraksi air untuk

Pisahkan aliran limbah yang berbeda dan 75

Aspek dan

Potensi Dampak


menara pendingin atau

rawatlah melalui kolam, injeksi kimia (dosing),

keperluan rumah

pendinginan dan metode lain sebelum dibuang ke

tangga/kantor dan

tanah atau badan air. Prioritaskan pembuangan

pembuangan air dari

ke sumur reinjeksi di atas badan air permukaan

pendingin air dan

dan tanah.

limbah lainnya

Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber

menyebabkan dampak

daya air tawar-menemukan beberapa sumber,

langsung atau tidak

mengambil dari sungai dengan tingkat tingkat

langsung pada habitat

aliran tinggi, waktu pengeboran untuk musim

dan spesies.

hujan, menggunakan bendungan atau kolam

Pencemaran air atau

penyimpanan, mengambil tidak lebih dari 1/3

abstraksi air

dari aliran rendah musiman dari fitur air

mempengaruhi pengguna

permukaan. Mengidentifikasi penggunaan air


76

Aspek dan

Potensi Dampak


air lainnya.

lainnya seperti irigasi pertanian dan

Kemungkinan meluap

memastikan tingkat abstraksi yang berkelanjutan

atau kegagalan pada

yang tidak mengganggu penggunaan airnya,

kolam.

memancing, dll.


Penggunaan kembali air yang didinginkan untuk penggunaan tanaman lain, atau gunakan sistem putaran tertutup. Gunakan tangki septik untuk mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke tanah. Kosongkan tangki septik secara teratur dan buanglah lumpur ke tempat pembuangan akhhir. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dalam hubungannya dengan pejabat yang berwenang dan

77

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial masyarakat untuk menemukan kolam penyimpanan yang jauh dari daerah sensitif. Desain kolam dengan cermat sesuai dengan OP4.36 tentang Keamanan Bendungan dan pemantauan struktur kolam untuk tanda-tanda kegagalan. Sumur meledak

Desain tanggap darurat untuk ledakan sumur dan

melepaskan kontaminan. rangsangan jaringan pipa termasuk langkahlangkah untuk penahanan tumpahan cairan panas bumi. Pemeliharaan kepala sumur dan jaringan pipa cairan panas bumi secara berkala: - Pengendalian dan inspeksi korosi - Pemantauan tekanan

78

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial - Penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misal katup penutup) Membuang belerang,

Memelihara sistem yang aman dari bahan

silika, dan karbonat

berbahaya dan pengelolaan limbah padat sebagai

endapan yang terkumpul bagian dari prosedur operasi standar untuk dari menara pendingin, Pembangkit Listrik dan Sistem Pengelolaan sistem sikat udara,

Lingkungan.

turbin, dan pemisah

Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos

uap, dan limbah

dan menggunakan kembali limbah di mana mungkin.

berbahaya lainnya

Jauhkan limbah dengan rapi/tertutup/aman.

secara sembarangan.

Membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan limbah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah setempat.

79

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Membersihkan dan menghilangkan tumpahan dan memulihkan tanah dengan cepat. Melatih staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi insiden-insiden. Melarang pembuangan limbah. Penangkapan dan

Melarang penangkapan dan perburuan, dan

perburuan hewan oleh

penggunaan sumber daya hutan, sebagai bagian

pekerja.

dari pengelolaan gugus tugas. .

Persaingan dengan penduduk setempat untuk sumber daya hutan. Pnggunaan lahan,

Pembuangan belerang,

Lumpur/endapan akan disimpan di daerah gili80

Aspek dan

Potensi Dampak


dan tanah (dan

silika, dan endapan

gili.

kontaminasi

karbonat yang

Uji lumpur untuk pelindian kontaminan sebelum

permukaan

terkumpul dari menara

dibuang.

berikutnya dan

pendingin, sistem

Lumpur yang terkontaminasi akan dikeringkan,

air tanah)

sikat udara, turbin,

dirawat sebagai limbah berbahaya dan dibuang ke

dan pemisah uap ke

tempat pembuangan limbah yang berjajar.

tanah.

Limbah yang tidak berbahaya akan ditimbun jauh


dari sumber air. Tumpahan bahan

Memelihara sistem yang aman dari bahan

berbahaya.

berbahaya dan pengelolaan limbah padat sebagai

Membuang limbah padat

bagian dari prosedur operasi standar untuk

dan berbahaya lainnya

Pembangkit Listrik dan Sistem Pengelolaan

secara sembarangan.

Lingkungan.

81

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Aliran limbah yang terpisah dan daur ulang, kompos dan menggunakan kembali limbah di mana mungkin. Jauhkan limbah dengan rapi / tertutup / aman. Membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan limbah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah setempat. Membersihkan dan menghilangkan tumpahan dan memulihkan tanah secara cepat. Melatih staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi insiden-insiden. Melarang pembuangan limbah. Kehilangan humus,

Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan

82

Aspek dan

Potensi Dampak


tanah longsor dan

terjal.

erosi berat lainnya

Meminimalkan pembukaan lahan, terutama di

dari lokasi

lereng.

pembangunan

Gunakan jalan pengangkutan sementara dan

infrastruktur

mengembalikan segera.

distribusi dan

Mendesain kestabilan pinggiran, perlindungan

konstruksi lainnya.

lereng dan sistem drainase ke dalam desain


lokasi. Mengembalikan daerah yang terganggu dan rusak dengan segera. Menggunakan langkah-langkah pengendalian sedimen dan erosi selama konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengolahan dll).

83

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Mengambil/membuang bahan ke lokasi yang disetujui. Fitur panas bumi

Gangguan dari

Mengidentifikasi dan menghindari fitur

pemompaan atau

signifikan (nilai-nilai seperti budaya,

reinjeksi air panas

sejarah, spiritual, ilmiah, biologi, lanskap,

bumi, atau dari

ekowisata dll)

abstraksi dari air

Hindari fitur panas bumi yang merusak atau

permukaan.

mengganggu dimana mungkin. Membuat model waduk panas bumi dan fitur panas bumi. Memonitor aktivitas untuk mengidentifikasi gangguan dari pemompaan atau reinjeksi. Menyesuaikan produksi dan reinjeksi dimana diperlukan untuk memitigasi dampak yang

84

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial signifikan. Menyiapkan penghalang dan menghindari gangguan dari konstruksi dan operasi yang diperlukan. Air tanah dan

Kontaminasi air tanah

Siapkan sumur dengan penutup yang sesuai dan

waduk panas bumi

dari gangguan dengan

perlindungan kepala sumur untuk mencegah

air panas bumi dari

kontaminasi.

sumur abstraksi atau

Memonitor kedalaman dan tekanan sumur untuk

sumur reinjeksi.

mengidentifikasi kebocoran awal dan memperbaiki penutup sumur atau menonaktifkan sumur untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. Analisis secara rinci terhadap struktur akuifer dan penggunaan air tanah yang ada di daerah pengembangan

85

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Penentuan pengguna air tanah yang ada di sekitar sumur operasional (misalnya 1 km) harus diidentifikasi. Selain itu, beberapa informasi teknis tentang sumur air tanah yang ada (misalnya kedalaman, aliran, dll) harus dikumpulkan. Dampak pada tingkat

Hasil model untuk memastikan penggunaan air

akuifer dari abstraksi tanah yang berkelanjutan. yang berlebihan untuk

Gunakan beberapa sumber air tawar. Gunakan

pasokan air bersih.

tangki penyimpanan, kolam dan bendungan untuk menyimpan air.

Abstraksi yang

Pemodelan abstraksi panas bumi dan reinjeksi.

berlebihan pada sumber Menemukan susunan dan reinjeksi sumur untuk 86

Aspek dan

Potensi Dampak


daya panas bumi, yang

memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya


mengarah ke penurunan, panas bumi dan menghindari penurunan tanah.

Suasana bising

intrusi garam, dampak

Memantau penurunan tanah, tingkat air tanah dan

pada tingkat akuifer,

kualitas air.

hasil panas bumi yang

Membangun dan memelihara sumur untuk

berkurang

menghindari gangguan dengan air tanah.

Pekerjaan konstruksi,

Rencanakan kerja untuk menghindari gangguan

kipas menara

konstruksi pada saat yang sensitif (malam, hari

pendingin, ejector

libur)

uap, dan ‘dengungan’

Temukan lokasi yang jauh dari reseptor

turbin.

kebisingan sensitif seperti sekolah dan desa-

Gangguan terhadap

desa.

hewan, kehidupan rumah Gunakan hambatan kebisingan seperti gili-gili,

87

Aspek dan

Potensi Dampak


tangga, kehidupan

atau topografi alam.

kerja, sekolah.

Gunakan Pedoman untuk tingkat kebisingan


suasana (oleh reseptor): Receptor

Maksimal tingkat suara yang diperkenankan (per jam), dalam dB(A)

Perumahan;

Siang Hari

Malam Hari

07.00-22.00

22.00-07.00

55

45

70

0

kelembagaan; pendidikan Industri; perdagangan 88

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Kondisi mutu

Emisi gas beracun dari Tempatkan pabrik jauh dari reseptor sensitif

udara

menara pendingin,

(emisi udara model untuk membantu identifikasi

sistem menara

lokasi pabrik yang sesuai).

pendingin kontak

Pertimbangan total atau sebagian re-injeksi gas

kondensor terbuka.

dengan cairan panas bumi. Menggunakan alternatif pendinginan non-kontak yang tertutup. Tergantung pada karakteristik sumber, ventilasi bahan kimia beracun (misalnya hidrogen sulfida dan merkuri menguap non-terkondensasi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tergantung pada karakteristik sumber, penghapusan kemungkinan bahan kimia beracun

89

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial dari gas non-terkondensasi. Infrastruktur

Kerusakan atau

Meningkatkan infrastruktur sebelum digunakan.

kritis

kehancuran pada

Menyediakan infrastruktur yang baru dibangun.

infrastruktur kritis

Memperbaiki kerusakan infrastruktur pada

(jalan, pelabuhan,

setidaknya ke kondisi pra-proyek.

jembatan) selama konstruksi. Kesehatan dan

Risiko yang berkaitan

Pemasangan system pemantauan dan peringatan

keselamatan Kerja

dengan bekerja

hidrogen sulfida.

menggunakan mesin,

Pengembangan rencana kontingensi untuk

kecelakaan lalu

peristiwa pelepasan hidrogen sulfida, termasuk

lintas, jatuh ke

semua aspek yang diperlukan dari evakuasi

kolam, melepuh dari

hingga saat dimulainya kembali operasi secara 90

Aspek dan

Potensi Dampak


cairan dan uap panas,

normal.


bekerja di ketinggian, Penyediaan sebuah tim tanggap darurat, dengan bekerja di lingkungan

monitor hidrogen sulfida pribadi, alat bantu

yang bising, risiko

pernapasan mandiri dan persediaan oksigen

terkait lokasi

darurat, dan pelatihan dalam penggunaan yang

konstruksi.

aman dan efektif.

Emisi gas beracun

Pemberian ventilasi yang memadai terhadap

selama operasi

bangunan yang ditempati untuk menghindari

pembangkit listrik

akumulasi gas hidrogen sulfida.

Eksposur yang tidak

PPE yang sesuai.

rutin mencakup potensi Pelatihan yang tepat. kecelakaan ledakan

Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan

selama operasi.

lokasi tertentu (konstruksi dan operasi).

91

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial Permukaan perisai di mana bekerja dengan cairan dan uap panas. Membuat pagar kolam dan lubang. Kendaraan dan mesin yang dirawat dengan baik. Perencanaan dan pengelolaan kondisi darurat dan insiden. Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana untuk evakuasi ke rumah sakit. Desain tanggap darurat untuk ledakan sumur dan rangsangan jaringan pipa termasuk langkahlangkah untuk penahanan tumpahan cairan panas bumi. Pemeliharaan secara rutin terhadap kepala sumur dan pipa fluida panas bumi:

92

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial - Pengendalian dan inspeksi korosi - Pemantauan tekanan - Penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misalnya katup penutup). Kepemilikan

Pemukiman kembali

Prioritaskan negosiasi penjual yang bersedia -

tanah, Mata

secara paksa untuk

pembeli yang bersedia untuk sewa tanah atau

Pencaharian dan

pembangkit listrik,

pembelian tanah.

pemukiman kembali

infrastruktur

Berkonsultasi secara luas dan mengidentifikasi

distribusi, fasilitas

semua orang yang terkena dampak, termasuk

terkait (serta sumur

penghuni liar.

seperti yang

Kompensasi sebesar nilai penggantian.

disebutkan dalam Tabel Gunakan pedoman RPF untuk pembebasan lahan 1) yang menyebabkan

secara paksa dan pemukiman kembali.

93

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial hilangnya mata pencaharian dan pemutusan hubungan sosial. Kehilangan hasil panen, struktur, dan aset lainnya. Membatasi akses ke

Berkonsultasi secara luas dan melibatkan

hutang atau sumber

masyarakat dalam setiap perubahan akses dan

daya lain.

pengelolaan hutan. Mengintegrasikan masalah pemukiman kembali dan mata pencaharian dalam rencana manajemen terpadu.

94

Aspek dan

Potensi Dampak


Dampak pada kegiatan

Konsultasikan dengan perwakilan dari industri

ekonomi lainnya

yang terkena dampak pengembangan panas bumi.

seperti pariwisata,

Bekerja pada kesempatan untuk meningkatkan

perikanan, pertanian.

manfaat pada sektor ini (seperti perbaikan


jalan atau listrik yang lebih dapat diandalkan) atau meminimalkan dampak pada sektor ini, sebagai bagian dari EMP dan rencana pengelolaan terpadu. Kesejahteraan

Permasalahan dan

Konsultasi mengenai risiko dan dampak yang

Sosial

keluhan dari

merugikan dari proyek dan penciptaan kesempatan

masyarakat yang

untuk menerima pandangan masyarakat yang

terkena dampak.

terkena dampak proyek. Pembentukan mekanisme pengaduan untuk

95

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial mengumpulkan dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan dari masyarakat yang terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial dari sponsor. Pengungkapan kepada masyarakat secara transparan untuk menginformasikan setiap fase dari proyek melalui situs web, papan pengumuman, alat telekomunikasi dan pertemuanpertemuan masyarakat. Menyiapkan kuesioner untuk masyarakat yang dirancang dengan baik dan terstruktur untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak.

96

Aspek dan

Potensi Dampak


Kesehatan dan

Risiko untuk pengamat

Lokasi situs jauh dari reseptor sensitif.

keamanan

dan masyarakat yang

Operasi terus-menerus dari sistem pemantauan

masyarakat

berkaitan dengan

gas hidrogen sulfida untuk memudahkan deteksi

kecelakaan lalu

dan peringatan dini.

lintas, emisi gas

Sistem peringatan lalu lintas konstruksi

beracun.

(kendaraan percontohan, rambu-rambu lalu


lintas) Pelatihan pengemudi yang tepat. Konsultasi masyarakat secara rutin. Tanda-tanda peringatan. Perencanaan darurat mencakup masyarakat. Akses yang tidak

Berikan pagar di sekitar semua lokasi

berwenang ke lokasi

konstruksi, pembangkit listrik dll

97

Aspek dan

Potensi Dampak


konstruksi atau

Tanda-tanda peringatan dan pintu gerbang

pembangkit listrik,

keamanan.

gardu dan pelataran

Konsultasi masyarakat secara rutin..

langsir.

Kartu Identitas (ID) diperlukan untuk


menggunakan akses jalan dan/atau bekerja di lokasi Sumber daya

Gangguan, degradasi,

Cari lokasi yang jauh dari PCR.

budaya fisik.

penodaan lokasi atau

Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk

Sejarah,

artefak sebagai akibat memulihkan dampak (mitigasi, minimalisasi,

spiritual,

dari pembangunan

relokasi dll).

arkeologi, agama,

infrastruktur

Gunakan prosedur menemukan kesempatan untuk

kematian, dll.

pembangkit listrik

berhenti bekerja segera saat penemuan PCR.

atau keselarasan dari

98

Aspek dan

Potensi Dampak


Permasalahan Lingkungan dan Sosial jalur transmisi. Masyarakat Adat

Dampak yang potensial

Konsultasikan sejak awal dan secara luas

pada akses ke sumber

(Konsultasi dengan Bebas, Sebelumnya dan

daya dan hubungan

Terinformasi) sesuai dengan IPPF, dalam bahasa

dengan tanah.

dan menggunakan metode yang tepat untuk

Kurangnya akses

kelompok IP.

terhadap

Termasuk IP dalam desain proyek, dan memastikan

proyek.

manfaat

bahwa manfaat bertambah kepada IP. Menghindari dan meminimalkan kerusakan pada IP, dan libatkan mereka untuk mengidentifikasi mitigasi yang tepat.

99

6

PROSEDUR OPERASIONAL PERLINDUNGAN SUB-PROYEK

6.1

Gambaran Iktisar

64.

Setiap

pembangunan

sub-proyek

panas

bumi

yang

akan

dikembangkan untuk pendanaan di bawah PPHEPB akan melalui penyaringan perlindungan dan proses pelaksanaan yang sama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, dan dijelaskan di bagian

di

bawah.

Proses

implementasi

perlindungan

yang

diuraikan dalam ESMF ini dapat dibagi menjadi dua pihak. Pertama, PT SMI (atau konsultannya) bertanggung jawab untuk penyaringan

secara

perlindungan

yang

instrumen

rinci memadai.

perlindungan

dan

dan Di

penentuan sisi

instrumen

lain,

pelaksanaan

persiapan pengelolaan

perlindungan lingkungan dan sosial seperti pengambilalihan lahan dan teknis bisa menjadi tanggung jawab entitas khusus yang

dikontrak

memiliki

oleh

pengalaman

PT luas

SMI dan

melalui kemampuan

afiliasinya dalam

panas bumi dan kegiatan eksploitasi.

Gambar 1 Penyaringan Sub-Proyek dan Proses Pelaksanaan Perlindungan

100

yang

eksplorasi

Tahap 1 Penyaringan Dasar Meja ulasan dan masukan ke dalam pilihan sub-proyek, Keputusan untuk bergerak maju ke penyaringan secara rinci

Tahap 2 Penyaringan secara Rinci dan Pemilihan Instrumen Perlindungan Penyaringan berbasis lapangan, Penentuan kategori risiko (A, B, C) dan instrumen terkait (ESIA, ESMP, UKL/UP, LARAP, IPP).

Tahap 3 Penyusunan Instrumen Perlindungan (dilakukan oleh badan/afiliasi yang dikontrak) Pengadaan konsultan, penyelidik, dokumentasi, konsultasi dan pengungkapan

Tahap 4 Izin dan Persetujuan ... dari pejabat berwenang Indonesia dan Bank Dunia

Tahap 5 Implementasi dan Pemantauan (dilakukan oleh badan/afiliasi yang dikontrak) ESMP Kontraktor, Pengawasan Kontraktor, Pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali, Pemantauan

Tahap 6 Rekomendasi Pasca Eksplorasi Rekomendasi untuk investasi hulu dan pengembangan sumber daya

6.2

Langkah 1: Penyaringan Dasar

65.

Sebagai bagian dari proses identifikasi sub-proyek, PT SMI (atau

konsultan

menggunakan

atas

namanya)

informasi

desktop

akan dan

menyaring daftar

sub-proyek

periksa

dalam

Lampiran A. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pada pemilihan lokasi terbaik untuk pembangunan di bawah PPHEPB.

Pemeriksaan

mengidentifikasi

potensi

dasar risiko 101

pada

awalnya

lingkungan

dan

dapat sosial

menggunakan

informasi

dari

BG,

peta,

data

yang

dipublikasikan dan google earth. Output dari pemeriksaan dasar akan memberikan kontribusi prioritas dan seleksi subproyek dan memberikan informasi latar belakang pada laporan kelayakan sub-proyek. 6.3

Langkah 2: Penyaringan Secara Rinci

66.

PT

SMI

(atau

kunjungan lanjut

konsultan

lokasi

untuk

dan

atas

namanya)

mengumpulkan

menyaring

risiko

akan

data

melakukan

sekunder

lingkungan

dan

lebih sosial,

menggunakan daftar periksa skrining pada Lampiran B sebagai panduan. Proses ini akan mengidentifikasi kemungkinan area pengaruh, reseptor sensitif, dampak yang signifikan yang diantisipasi yang akan membutuhkan perhatian khusus, Risiko Bank Dunia Kategori (A, B), dan instrumen perlindungan yang diperlukan.

Proses

eksplorasi,

dan

penyaringan juga

akan

berfokus

mempertimbangkan

pada

tahap

dampak

yang

signifikan dari tahap eksploitasi terkait. Permasalahanpermasalahan tahap eksplorasi akan dinilai sebagai bagian dari proses ESIA, sedangkan permasalahan-permasalahan tahap eksploitasi akan melalui pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari proses ESIA namun tidak sepenuhnya dinilai. 67.

Output

dari

terhadap

penyaringan

laporan

secara

kelayakan

rinci

akan

sub-proyek.

berkontribusi

Sub-proyek

tidak

akan melanjutkan pembangunan di bawah PPHEPB jika 'halangan 102

pada proses lebih lanjut' diidentifikasi dan gagal pada tahap penyaringan secara rinci. Contohnya adalah saat subproyek berpotensi memiliki dampak yang tidak dapat diubah pada habitat kritis. Dampak potensial yang signifikan untuk proyek-proyek terkait juga dapat dianggap sebagai 'halangan pada proses lebih lanjut'. 6.3.1 Penyaringan terhadap Reseptor Sensitif dan Potensi Dampak 68.

Penyaringan

akan

menghasilkan

gambaran

awal

mengenai

wilayah pengaruh proyek dan akan mengidentifikasi reseptor sensitif.

Pertanyaan

mengidentifikasi signifikan,

penyaringan

dampak

seperti

sosial

potensi

akan dan

membantu

untuk

lingkungan

yang

konversi

atau

degradasi

terhadap habitat alami. Proyek-proyek terkait (seperti fase eksploitasi) di dalam wilayah pengaruh proyek akan disaring pada saat yang bersamaan tetapi potensi risiko dan dampak akan dilaporkan secara terpisah.. 6.3.2 Penyaringan terhadap Kebijakan Perlindungan Bank Dunia 69.

Berdasarkan

reseptor

sensitif

signifikan,

pertanyaan

dan

penyaringan

dampak akan

potensial membantu

yang untuk

mengidentifikasi Kebijakan Perlindungan Bank Dunia untuk setiap sub-proyek.

103

6.3.3 Penyaringan terhadap Kategori Risiko dari Bank Dunia No. OP4.01 70.

Bank Dunia mengklasifikasikan proyek ke dalam salah satu dari tiga kategori (A, B dan C), tergantung pada jenis, lokasi,

sensitivitas,

dan

skala

proyek

dan

sifat

dan

besarnya potensi dampak lingkungan. 71.

Kategori

A:

Ketika

sub-proyek

cenderung

memiliki

dampak

lingkungan yang merugikan secara signifikan yang sensitif, beragam

atau

tersebut lokasi

belum

dapat

atau

pernah

terjadi

mempengaruhi

fasilitas

area

untuk

sebelumnya.

yang

pekerjaan

lebih

Dampak

luas

fisik.

dari

Contohnya

adalah: kegiatan eksplorasi dalam kawasan konservasi yang dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada populasi spesies kegiatan

yang

terancam

eksplorasi

pengembangan

induksi

punah

yang

atau

dapat

yang

pada

habitat

meningkatkan

akan

kritis;

akses

membahayakan

untuk

masyarakat

adat. Sub-proyek juga akan dianggap Kategori A jika fase (hulu)

terkait

mungkin

bertanggung

jawab

atas

dampak

lingkungan yang merugikan secara signifikan yang sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya. Semua proyek Kategori A diwajibkan untuk memiliki ESIA dan EMP. 72.

Kategori B: Ketika dampak lingkungan yang merugikan subproyek pada populasi manusia atau area yang penting dalam lingkungan

hidup

(termasuk 104

lahan

basah,

hutan,

padang

rumput, dan habitat alam lainnya) lebih tidak merugikan dibanding sub-proyek Kategori A. Dampak akan merujuk pada lokasi-spesifik; Sebagai contoh, jika beberapa dampak, jika ada, tidak dapat diubah

dan langkah-langkah mitigasi dapat

dirancang lebih siap dibandingkan sub-proyek Kategori A. Lingkup penilaian lingkungan untuk sub-proyek Kategori B akan bervariasi berdasarkan hasil dari proses penyaringan. Semua sub-proyek Kategori B juga akan mensyaratkan ESIA dan EMP.

Ruang

risiko,

lingkup

mengatasi

ESIA

akan

dampak

didasarkan

lingkungan

pada

potensi

dan

positif

negatif

yang potensial terhadap sub-proyek, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau

memberikan

kompensasi

atas

dampak

buruk

dan

memperbaiki kinerja lingkungan. 73.

Kategori

C:

Jika

sub-proyek

cenderung

memiliki

dampak

lingkungan yang minimal atau tidak ada yang merugikan. Di luar penyaringan, tidak ada tindakan pengkajian lingkungan lebih

lanjut

diperlukan

untuk

sub-proyek

Kategori

C.

Diharapkan tidak akan ada sub-proyek Kategori C di bawah PPHEPB tersebut. 6.3.4 Pemilihan Instrumen Perlindungan 74.

Penyaringan

risiko

mengidentifikasi

dan

potensi

proses

signifikansi

kategorisasi dampak

sosial

akan dan

lingkungan. Daftar periksa dalam Lampiran A dan Lampiran B 105

menguraikan

proses

pengambilan

keputusan

untuk

memilih

instrumen perlindungan yang tepat untuk setiap sub-proyek. 6.3.4.1 75.

UKL/UPL

Sesuai

dengan

peraturan

di

Indonesia,

setiap

proyek

eksplorasi panas bumi disyaratkan memiliki UKL/UPL. Format dan isi dokumen yang disyaratkan disediakan dalam Lampiran E. Untuk PPHEPB isi rencana mitigasi dan pemantauan UKL/UPL akan

sama

dengan

ESMP

memenuhi

OP4.01,

ESMP

mengenai

penilaian

(lihat akan

kapasitas

Bagian

berisi dan

5.3.4.3).

informasi rencana

Untuk

tambahan

pengembangan

kapasitas, pengaturan pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan. 6.3.4.2 76.

Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial

Setiap sub-proyek eksplorasi panas bumi di bawah PPHEPB akan

mensyaratkan

ESIA.

Luasnya,

kedalaman

dan

jenis

analisis akan tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak dari sub-proyek yang diusulkan. Proses penyaringan akan mengidentifikasi lingkup ESIA. 77.

Penilaian Lingkungan (EA) mengevaluasi risiko lingkungan yang

potensial

dari

proyek

dan

dampak

di

daerah

yang

terkena pengaruh; dan mengidentifikasi cara meningkatkan perencanaan

proyek,

desain

mencegah,

meminimalkan,

kompensasi

atas

dampak

dan

implementasi

mengurangi, lingkungan

atau

yang

dengan

memberikan

merugikan

dan

meningkatkan dampak positif, termasuk implementasi proyek 106

secara keseluruhan. Tindakan pencegahan akan lebih disukai dibanding mitigasi atau langkah-langkah kompensasi setiap kali dimungkinkan. EA memperhitungkan lingkungan alam (udara, air dan tanah),

78.

kesehatan dan keselamatan manusia, dan proyek terkait halhal sosial (pemindahan paksa, Masyarakat Adat, dan kekayaan budaya),

lintas

batas,

dan

aspek

lingkungan

global.

EA

mempertimbangkan aspek alam dan sosial secara terpadu. EA memperhitungkan aspek-aspek berikut: 

variasi dalam sub-proyek dan kondisi negara;



temuan kajian lingkungan suatu negara;



kerangka kebijakan nasional secara keseluruhan, rencana aksi

lingkungan,

peraturan

perundang-undangan

dan

perizinan dan persyaratan perizinan; 

kemampuan PT SMI terkait aspek sosial dan lingkungan, dan latar

belakang

kepatuhan

terhadap

hukum

setempat

dan

hukum nasional, termasuk hal-hal terkait lingkungan dan konsultasi publik serta pemberitahuan; dan 

kewajiban

nasional

berdasarkan

perjanjian

lingkungan

hidup internasional dan perjanjian yang relevan dengan sub-proyek.

107

Sub-proyek yang bertentangan sebagaimana

diidentifikasi

dengan selama

kewajiban negara

tersebut

EA

didukung

tidak

akan

berdasarkan GEUDP. 79.

Penilaian dampak sosial dan strategi mitigasi akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Survei penilaian sosial dari kelompok masyarakat yang terkena

dampak

eksplorasi

panas

bumi:

mengumpulkan

data yang relevan atas penghasilan, mata pencaharian, akses ke layanan, adat istiadat dan norma-norma, dan mengidentifikasi

anggota

masyarakat

yang

rentan

dan

isu-isu gender; b. Identifikasi persyaratan pembebasan lahan untuk tapak proyek: penilaian mengenai status kepemilikan tanah, pemahaman untuk

kesediaan

berpartisipasi

sukarela

atau

(secara

potensi

masyarakat dalam

terpaksa,

yang

terkena

pembebasan

dan

disarankan

pilihan oleh

lahan dan

dampak secara

preferensi

orang-orang

yang

terkena dampak) untuk skenario pembebasan lahan baik secara sukarela maupun dengan paksaan; c. Pengembangan pendekatan dan mekanisme untuk sewa lahan bagi kepemilikan lahan bersama atau aset yang dimiliki secara komunal; d. Melakukan daerah,

survei melalui

sumber

daya

konsultasi 108

budaya dengan

fisik

(PCR)

masyarakat

di

yang

terkena

dampak

dan

para

pemangku

kepentingan,

dan

identifikasi dan pemetaan aset warisan budaya seperti situs

budaya,

agama,

sejarah

dan

situs

arkeologi,

termasuk situs sakral, kuburan dan tempat pemakaman; dan e. Melakukan penyaringan untuk kehadiran Masyarakat Adat di

wilayah

Penilaian

pengaruh

Sosial

proyek

yang

akan

meninjau

dimasukkan

aspek-aspek

dalam penting

seperti yang tercantum dalam Lampiran J. 80.

Metodologi rinci

ESIA

untuk

akan

mencakup

mengidentifikasi

proses potensi

penyaringan risiko

dan

secara masalah

dengan proyek-proyek terkait seperti fase eksploitasi dan pendekatan

mengenai

eksploitasi

panas

didiskusikan

selama

penilaian terkait

risiko lainnya

bagaimana bumi

tahapan

akan

konsultasi.

untuk akan

tahap

eksplorasi

dan

dipresentasikan Sebuah

penyaringan

eksploitasi

dimasukkan

dalam

dan

dan

dan

kegiatan

dokumen

ESIA,

menyoroti risiko signifikan yang dapat mempengaruhi rencana eksplorasi

panas

eksploitasi,

bumi,

dan

keputusan

pada

untuk

akhirnya

merekomendasikan

bagaimana

rencana

eksploitasi panas bumi dapat dikembangkan. Sebagai contoh, jika ada risiko potensial yang tidak dapat diubah berkaitan dengan

perkembangan

dalam

kawasan

konservasi,

harus jelas didokumentasikan dalam ESIA. 109

maka

ini

81.

Kriteria khusus diwajibkan untuk sub-proyek ESIA Kategori A. ESIA akan mencakup pemeriksaan potensi dampak lingkungan yang

negatif

dan

membandingkannya (termasuk

positif dengan

situasi

terhadap

sub-proyek,

alternatif-alternatif

'tanpa

sub-proyek').

dan

yang

akan layak

Rekomendasi

akan

dibuat dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak negatif dan memperbaiki kinerja lingkungan. 6.3.4.3 82.

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Setiap sub-proyek eksplorasi panas bumi di bawah PPHEPB akan

mensyaratkan

sifat,

skala,

ESMP.

dan

Lingkupnya

potensi

dampak

akan

tergantung

pada

dari

sub-proyek

yang

diusulkan. Isi dari ESMP disediakan dalam Lampiran D sesuai dengan

Kebijakan

Lingkungan.

Bank

Untuk

Dunia

PPHEPB,

OP4.01

tentang

dari

mitigasi

isi

Penilaian ESMP

dan

rencana pemantauan akan sama dengan UKL/UPL. Untuk memenuhi OP 4.01, ESMP akan berisi informasi tambahan pada penilaian kapasitas dan rencana pengembangan kapasitas, pengaturan pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan. 83.

ESMP

dapat

Pengelolaan

mencakup Sumber

sub-rencana Daya

Budaya

khusus Fisik

seperti atau

Rencana Rencana

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, untuk mengelola dampak spesifik dan signifikan.

110

6.3.4.4 84.

Instrumen Pengambilalihan Lahan dan Pemukiman Kembali

Matriks

untuk

mengidentifikasi

instrument

yang

berlaku

untuk pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali: Tabel 2 Matriks Instrumen Pengambilalihan Lahan dan Pemukiman Kembali Pemicu

Instrumen

Pengambilalihan lahan secara sukarela

Tidak ada instrumen

melalui penjual yang bersedia–pembeli yang

yang disyaratkan

bersedia, atau pengaturan sewa.

Perjanjian penjualan dan faktur didokumentasikan

Aset dipengaruhi oleh sub-proyek, namun

ESMP

tidak terkait dengan pengambilalihan lahan

(Lampiran D)

atau pemukiman kembali. Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk

Disingkat LARAP

sub-proyek mempengaruhi

(Lampiran L)

kurang dari 200

orang, kurang dari 10% dari aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik. Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk

LARAP yang

sub-proyek mempengaruhi lebih dari 200

komprehensif

orang, mempengaruhi lebih dari 10% dari

(Lampiran K)

111

aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik. Ketika sub-proyek mengarah pada pembatasan

Rencana Aksi

paksa terhadap akses taman yang ditetapkan

sebagai akibat dari

secara sah dan kawasan lindung yang

Kerangka Proses

mengakibatkan dampak buruk pada mata

(Merujuk pada

pencaharian pengungsi.

OP4.12)

6.3.4.5 85.

Instrumen Masyarakat Adat

Matriks untuk mengidentifikasi instrument Masyarakat Adat yang berlaku:

Tabel 3 Matriks Instrumen Masyarakat Adat Pemicu

Instrumen

Masyarakat Adat dapat membentuk sebagian

Rencana Masyarakat

dari penerima manfaat/orang yang terkena

Adat berdasarkan

dampak

Penilaian Sosial dalam ESIA (Lampiran J)

Masyarakat adat ada di daerah pengaruh

Tidak ada

proyek tetapi Penilaian Sosial

instrument yang

menyimpulkan bahwa sub-proyek tidak akan

disyaratkan

berdampak buruk terhadap orang/penduduk.

112

6.3.5 86.

Laporan pemeriksaan Laporan pemeriksaan akan disusun oleh PT SMI (atau KPE atas namanya) dan mencakup: a.

Formulir pemeriksaan secara lengkap (Lampiran A)

b.

Deskripsi konteks lingkungan dan sosial, termasuk peta dan foto.

c.

Identifikasi

daerah

pengaruh

proyek

dan

reseptor

sensitif. d.

Secara jelas menyatakan output pemeriksaan yang terkait dengan proyek eksplorasi yang didanai, dan untuk setiap kegiatan terkait seperti eksploitasi.

e.

Kebijakan perlindungan Bank Dunia yang dipicu.

f.

Kategorisasi Risiko Bank Dunia

g.

Risiko lingkungan dan sosial yang signifikan, dengan penilaian awal atas sifat dan skala penilaian dampak dan/atau

langkah-langkah

(seperti

Rencana

mitigasi

Pengelolaan

mungkin

diperlukan

Keanekaragaman,

program

konsultasi yang komprehensif, penilaian dampak ekonomi atau kesehatan). h.

Daftar instrumen perlindungan yang diperlukan (ESIA, ESMP, UKL/UPL, LARAP, LARAP yang Disingkat, dan IPP) dan program untuk menyusunnya, yang memperkirakan waktu yang

dibutuhkan,

anggaran.

Catat

keahlian

permasalahan 113

yang

dibutuhkan,

seperti

kerangka

dan waktu

atau anggaran yang dapat mempengaruhi kelayakan proyek panas bumi atau rencana pembangunan. i.

Rekomendasi

untuk

desain

rencana

pengembangan

panas

bumi, seperti lokasi situs pengeboran, lokasi pasokan air bersih, penghindaran atas reseptor sensitif, dll. Laporan

pemeriksaan

secara

rinci

dapat

menyimpulkan

bahwa sub-proyek tidak layak berdasarkan permasalahan potensi perlindungan yang signifikan.

6.4

Langkah

3:

Persiapan,

Instrumen-Instrumen

Konsultasi

Perlindungan

dan

(dapat

Pengungkapan

dilakukan

oleh

perlindungan

akan

afiliasi PT SMI) 6.5 87.

Kerangka

Acuan

(TOR)

untuk

instrumen

disusun oleh PT SMI melalui afiliasinya dan dikaji oleh Bank Dunia sebelum pekerjaan ditenderkan kepada konsultan lingkungan dan sosial yang kompeten dan berkualitas. Bank Dunia

harus

menjelaskan

Kerangka

Acuan

(TOR)

untuk

Sub

proyek ESIA Kategori A sebelum dikeluarkan dalam permohonan proposal. Konsultan dengan pengalaman dalam proses regulasi Indonesia

dan

kebijakan

perlindungan

Bank

Dunia

akan

dilibatkan. Instrumen perlindungan akan diselesaikan secara paralel

dengan

menjelaskan

studi

proyek

kelayakan,

untuk

dan

pendanaan

114

sebelum dan

Bank

dokumen

Dunia

kontrak

tender pengeboran diselesaikan. Pekerjaan perlindungan akan memberi porsi ke dalam desain akhir dari rencana eksplorasi panas bumi, dokumen tender, dll. 88.

Ruang lingkup ESIA, ESMP, UKL/UPL dan IPP akan sepadan dengan sifat dan skala potensi dampak. Ruang lingkup LARAP atau

disingkat

LARAP

akan

ditentukan

berdasarkan

jumlah

PAP, dan sifat dan skala kompensasi dan pemulihan mata pencaharian. 89.

Konsultasi dan pengungkapan akan dilaksanakan berdasarkan Bagian 8.

PT SMI atau afiliasinya akan memimpin konsultasi

dengan dukungan dari konsultan. 90.

PT SMI dan Bank Dunia akan mengkaji rancangan dokumen dan memberikan umpan balik sebelum finalisasi.

6.6

Langkah 4: Izin dan Persetujuan

91.

UKL/UPL akan diajukan untuk disetujui oleh Provinsi yang relevan atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten. ESIA, RPLS, LARAP dan IPP akan ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia. Pekerjaan tidak akan dimulai di lokasi sampai dokumen telah diperoleh

dan

persetujuan

peraturan

yang

relevan

telah

diberikan. Di Indonesia "Dokumen Persiapan Dan Pengadaan Tanah" Gubernur

(berdasarkan dan/atau

UU

No.2/2012

Kepala

akan

Kota/Kabupaten

disetujui di

mana

oleh proyek

berlokasi. Berdasarkan persetujuan ini, izin lokasi akan

115

dikeluarkan. LARAP dapat disusun berdasarkan dokumentasi ini. 6.7

Langkah 5: Pelaksanaan dan Pemantauan

92.

PT SMI akan menyusun proses implementasi yang rinci dalam Manual

Operasi

Proyek.

Singkatnya,

implementasi

akan

terjadi sebagai berikut: a.

PT

SMI,

atau

KPE

atas

nama

mereka,

akan

mengintegrasikan aspek perlindungan ke dalam rencana eksplorasi

panas

konstruksi,

bumi

(lokasi

langkah-langkah

infrastruktur,

mitigasi

yang

metode

berkaitan

dengan desain dll). b.

PT SMI, atau KPE atas nama mereka, akan mencakup ESMP di dokumen tender Kontraktor dan kontrak Kontraktor. Proses

pemilihan

kontraktor

akan

mencakup

kapasitas

untuk melaksanakan RPLS, dan UKL/UPL. c.

Kontraktor

akan

diminta

untuk

menyiapkan

ESMP

Kontraktor sebelum pekerjaan dimulai. ESMP Kontraktor akan

mendokumentasikan,

Kontraktor

akan

secara

memenuhi

peran

rinci, dan

bagaimana

tanggung

jawab

sebagaimana didokumentasikan dalam ESMP Proyek. d.

Pekerjaan

tidak

akan

pekerjaan-pekerjaan sampai

dimulai

tambahan

pengambilalihan

116

lahan

pada

lokasi

seperti dan

(termasuk

akses

jalan)

pemukiman

kembali

telah selesai dan ESMP Kontraktor telah diizinkan oleh PT SMI (dengan persetujuan dari Bank Dunia). e.

KPE

akan

memantau

Kontraktor

dan

dan

mengawasi

pelaksanaan

bertanggung

jawab

ESMP untuk

mengimplementasikan aspek-aspek lain dari Proyek ESMP tidak di bawah kendali Kontraktor. f.

PT SMI atau afiliasinya akan melaksanakan IPP dan LARAP dan mengkoordinasikan kegiatan dengan orang-orang dari KPE dan (para) Kontraktor.

g.

Pelatihan ketiga,

akan di

dilaksanakan

mana

oleh

diperlukan,

KPE

sesuai

dan/atau dengan

pihak

rencana

pembangunan kapasitas di ESMP. h.

Supervisi,

pemantauan

dan

pelaporan

akan

dilakukan

sesuai Pasal 9.4 dan persyaratan rinci ESMP. 6.8

Langkah 6: Rekomendasi Pasca Eksplorasi

93.

Pemeriksaan

perlindungan

dan

penilaian

risiko

dari

ESIA

mengenai proyek-proyek terkait (dan setiap pelajaran dari pelaksanaan

proyek

eksplorasi)

akan

RPLS,

LARAP

dan

menginformasikan

IPP

dan

penilaian

kegiatan kelayakan

sumber daya yang diproduksi mengikuti tahap eksploitasi, serta

rekomendasi

komersialisasi

dan

sumber

pengambilan

daya

masa

yang

keputusan akan

tentang

datang

untuk

pembangkit listrik. Ini dapat mencakup daftar kesimpulan dan rekomendasi jika ada kemungkinan prospek panas bumi 117

yang

rendah

yang

dikembangkan,

atau

dapat

mencakup

rancangan atau Kerangka Acuan (TOR) akhir untuk ESIA dan instrumen perlindungan lainnya jika prospek akan dikirim ke pasar untuk pembangunan dalam jangka pendek. 6.9

Prosedur Operasional Penasihat Teknis

94.

Kerangka

Acuan

untuk

komponen

Penasehat

Teknis

akan

membutuhkan: a.

Spesialis perlindungan untuk menjadi bagian dari tim, di mana diperlukan (seperti Pedoman Praktik yang Baik, dan KPE);

b.

Saran dan output untuk mematuhi ESMF, RPF dan IPPF;

c.

Saran

dan

output

untuk

sesuai

dengan

Kebijakan

Perlindungan Bank Dunia dan kebijakan mengenai Gender dan Pengungkapan; d.

Konsultasi

luas

dengan

para

pemangku

kepentingan

terkait, dan masyarakat di mana diperlukan; dan e. 95.

Pengungkapan dokumen teknis.

Divisi

Pengelolaan

yang

Berkelanjutan

atas

Bisnis

dan

Perlindungan Sosial Lingkungan Hidup PT SMI (ESS & BCM) (yang didukung oleh konsultan jika perlu), akan meninjau output penasehat teknis dan memberikan komentar dan masukan untuk

memastikan

konsistensi

dengan

dokumen

kerangka

PPHEPB. Spesialis perlindungan Bank Dunia akan meninjau dan memberikan komentar mengenai output penasehat teknis untuk 118

memastikan

konsistensi

dengan

kerangka PPHEPB.

119

kebijakan

dan

dokumen

7

KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI

7.1

Prinsip-Prinsip Pokok

96.

Di bawah PPHEPB, ini Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) memberikan pedoman penyaringan pemukiman, penilaian, pengaturan Kembali

kelembagaan, secara

Paksa

dan

proses

yang

harus

mengenai dipatuhi

Pemukiman oleh

staf

manajemen proyek, konsultan, dan pihak-pihak terkait. RPF akan memandu persiapan Pembebasan lahan dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP) untuk masing-masing sub-proyek. OP 4.12 dari Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali secara Paksa

menetapkan

risiko

akibat

standar

pemukiman

dalam

mengatasi

dan

secara

paksa,

kembali

mengurangi termasuk

kasus pengambilan tanah secara paksa. 97.

Bank

Dunia

pembatasan

mengakui penggunaan

bahwa lahan

pengambilalihan yang

disebabkan

lahan oleh

dan

proyek

dapat memiliki dampak yang merugikan pada pengguna lahan dan masyarakat. Di sini "pemukiman kembali secara paksa" mengacu

baik

kehilangan

untuk

tempat

pemindahan tinggal)

dan

fisik

(relokasi

perpindahan

atau

ekonomi

(kehilangan aset atau akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lainnya) sebagai

akibat

dari

kegiatan

proyek.

Pemukiman

kembali

dianggap secara paksa ketika orang atau masyarakat yang terkena

dampak

tidak

memiliki 120

hak

untuk

menolak

pengambilalihan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan

pemindahan

fisik

atau

ekonomi.

Hal

ini

terjadi dalam hal: (i) pengambilalihan secara sah, atau pembatasan sementara atau permanen pada penggunaan lahan, dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana pembeli dapat

mempergunakan

untuk

pengambilalihan

atau

memberlakukan pembatasan hukum atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual gagal. 98.

Sejak

pengambilalihan

kemungkinan tanah

akan

RPF

pengambilalihan

untuk

dilakukan

sukarela

penjual9,

lahan

melalui

seperti ini

mekanisme

kesediaan

menerangkan

lahan

kegiatan

yang

pengeboran transaksi

pembeli–kesediaan

prinsip

dan

dinegosiasikan.

prosedur

Namun,

dalam

kasus apapun dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan dari kegiatan selain

proyek

(eksplorasi

pengambilalihan

terhadap lahan),

pengeboran)

lahan

yang

(misalnya,

merugikan

hilangnya

akses

aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan dampak

dikurangi

atau

penilaian

sosial

tersebut

akan

diberikan sebagai

dihindari,

kompensasi bagian

dari

diminimalisir, melalui

proses

penilaian

dampak

lingkungan dan sosial. Namun, jika ada dampak sosial yang 9

Yaitu,

transaksi-transaksi

pasar

dimana

penjual

tidak

diwajibkan

untuk

menjual dan pembeli tidak dapat menggunakan prosedur pengambilalihan atau prosedur yang diwajibkan jika negosiasi gagal.

121

signifikan dari pengambilalihan lahan secara sukarela, PT SMI akan mempertimbangkan menerapkan persyaratan Bank Dunia OP

4.12

tentang

Pemukiman

Kembali

secara

Paksa

untuk

menghindari, memulihkan atau mengurangi dampak. 99.

Tujuan umum dari kebijakan Bank Dunia tentang pemukiman kembali dengan Paksaan adalah sebagai berikut: a.

Pemukiman kembali dengan Paksaan harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan, dengan mencari desain proyek alternatif yang lain;

b.

Jika

tidak

memungkinkan

untuk

menghindari

pemukiman

kembali, kegiatan pemukiman kembali harus dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan, misalnya, menyediakan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan oleh proyek untuk berbagi manfaat proyek. Orang-orang yang dipindahkan oleh proyek harus berkonsultasi dengan serius dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

pemukiman

kembali; dan c.

Para

pengungsi

harus

menerima

bantuan

dalam

upaya

mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk memulihkan mereka, secara riil, sampai tingkat sebelum perpindahan, atau

122

ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya proyek, mana yang lebih tinggi. 100. Sebelum

pelaksanaan

kegiatan

pengambilalihan

lahan

dan

pemukiman kembali, PT SMI akan mengadopsi pendekatan dan metodologi

penilaian

sosial

seperti

yang

minta

oleh

persyaratan OP4.12 sebagai berikut: a.

Menghindari pemukiman kembali dengan Paksaan dan, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan potensi dampak;

b.

Menilai dampak ekonomi dan sosial yang potensial dari pengambilalihan

lahan

dengan

Paksaan

dan

pemukiman

kembali pada PAP dan mata pencaharian mereka; c.

Mengidentifikasi

kategori

atas

pihak

yang

terkena

dampak dan hak masing-masing; d.

Menetapkan proses konsultasi yang jelas dan partisipasi terhadap

PAP

pengambilalihan

dalam lahan

persiapan dan

dan

pemukiman

perencanaan

kembali

dengan

Paksaan, jika ada, serta penyebaran informasi kepada PAP; e.

Mengkompensasi aset yang hilang atas biaya penggantian penuh;

f.

Memberikan

kompensasi

kepada

pengguna

lahan

informal/ilegal atas aset yang hilang dan memberikan bantuan dalam relokasi, jika diperlukan;

123

g.

Memberikan kompensasi dan mendapatkan akses hukum atas tanah yang diambil alih sebelum memulai konstruksi;

h.

Memberikan informasi dan mempersiapkan program-program bantuan

khusus

bagi

kelompok

rentan

termasuk

orang-

orang yang tidak memiliki harta tak bergerak; dan i.

Menyediakan

dan

menyiapkan

rencana

untuk

penanganan

keluhan dan pemantauan sesuai dengan RPF. 7.2

Hukum

dan

Kebijakan

Indonesia

Berkaitan

dengan

Pengambilalihan Lahan 101.

Eksplorasi

panas

infrastruktur

bumi

energi,

penting

dan

di

bawah

bagi

pembangunan

sistem

negara

ini

dikategorikan sebagai pengembangan kepentingan umum. Dalam kasus pengambilalihan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, setiap sub-proyek harus mengacu pada UU

2

Tahun

2012

tentang

P

pengambilalihan

lahan

untuk

Kegiatan Proyek Bagi Kepentingan Umum. Berikut ini adalah peraturan pelaksanaannya: Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun

2012,

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

13/PMK.02

2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2012 telah diubah empat kali. Perubahan utama adalah: Nomor 40 tahun 2014 (...pengambilalihan lahan hingga 45 hektar dapat langsung dilakukan

oleh

lembaga

yang 124

membutuhkan

tanah

dengan

pemegang hak atas tanah melalui transaksi bisnis atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ...); Nomor 99 tahun 2014 (... Kepala Pelaksanaan Pengambilalihan lahan mengeluarkan nilai kompensasi yang timbul dari penilai atau penilai publik); Nomor 30 tahun 2015 (... Keuangan untuk pengambilalihan

lahan

dapat

bersumber

dari

perusahaan

(Badan Usaha) sebagai Badan yang membebaskan lahan telah diberikan hak untuk bertindak atas nama negara, menteri, lembaga

pemerintah

non

kementerian,

atau

provinsi

atau

pemerintah kabupaten, dan yang paling terbaru, No. 148 dari 2015 (...pengambilalihan lahan

untuk tujuan pembangunan

kepentingan umum hingga 5 hektar tidak memerlukan surat penetapan

lokasi.

Badan

yang

memerlukan

lahan

akan

menggunakan penilai untuk penilaian tanah ....). 102.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 tahun 2013 juga telah diubah dengan Nomor 10/PMK 02 2016, yang menunjukkan alokasi anggaran ambang batas untuk pengambilalihan lahan untuk

proyek

pembangunan

kepentingan

umum.

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012 menunjukkan dana operasional dan dukungan atas pelaksanaan pengambilalihan lahan untuk pengembangan kepentingan masyarakat bersumber dari APBD. 103.

Peraturan Kepala Biro Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 tahun

2012

telah

diubah

dengan 125

No

6

tahun

2015,

yang

menyoroti skema dana talangan ( bailout) untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur.

Pemerintah

merevisi

Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 6 tahun 2015 untuk Peraturan Perubahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor

5

Tahun

Pengadaan

2012

Tanah.

tentang

Revisi

Petunjuk

ini

Teknis

membuka

Pelaksanaan

kesempatan

bagi

pengusaha swasta untuk melakukan bailout10 (dana talangan) dana

pengambilalihan

infrastruktur talangan

untuk

diganti

lahan

untuk

kepentingan

dengan

proyek-proyek

umum.

menggunakan

Kemudian

dana

APBN

dana

melalui

kementerian atau instansi terkait. 104. Pengambilalihan lahan

untuk pembangunan kepentingan umum

harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional /Daerah; Rencana Strategis; dan

Rencana

Kerja

Badan

yang

membutuhkan

tanah.

Namun,

seperti yang ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 7 (2) UU 2 tahun 2012, kegiatan energi panas bumi adalah untuk tingkat yang fleksibel, tidak pasti dan berubah-ubah. Karena itu, perencanaan

yang

fleksibel

10

diperlukan

untuk

memastikan

Dana talangan awal swasta untuk pengambilalihan lahan. Pendekatan ini akan menguntungkan pembangunan jalan tol dan membantu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat dengan cepat membangun jalan tol. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) juga mensyaratkan untuk menyusun peraturan teknis tentang penggunaan pribadi dari dana talangan.

126

efektivitas dan efisiensi pengembangan sumber daya energi panas bumi. 105.

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 telah meningkatkan secara signifikan

sistem

negara

untuk

pemukiman

kembali

dengan

perlindungan yang lebih besar atas hak-hak pemilik properti melalui konsultasi dan kompensasi yang adil. Hal ini juga berkaitan

dengan

mempunyai

bukti

diperlukan.

kompensasi kepemilikan

Jika

lahan

untuk

properti

jika

tersebut

yang

tidak

pengambilalihan

lahan

secara

publik

dimiliki,

undang-undang tidak berlaku dan tanah yang diperlukan akan dibebaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana Pasal 18 menyatakan bahwa hak atas tanah dapat diambil

alih

oleh

pemerintah

untuk

kegiatan

kepentingan

umum dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU tersebut. UU juga mengatur bahwa

entitas

publik,

termasuk

perusahaan

milik

negara,

berhak untuk memperoleh tanah berdasarkan mekanisme ini11. Demikian

pula,

perusahaan

swasta

juga

dapat

memperoleh

tanah dengan membangun kemitraan swasta publik dengan BUMN dan instansi pemerintah yang memenuhi syarat.

11

Selain UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, terdapat peraturan lain yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali untuk kepentingan umum, seperti Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik yang memiliki aspek penting dalam mengurangi waktu proses pembebasan lahan dan menentukan lokasi. Ini dibahas lebih lanjut pada bagian 8.3. Sektor energi dalam dokumen ini.

127

106.

Undang-undang

2

tahun

2012

dan

peraturan

pendukungnya

menetapkan bahwa penilaian kompensasi harus dilakukan oleh "...

Penilai

Independen

dan

Profesional,

yang

memiliki

lisensi dari Kementerian Keuangan sebagai Penilai Publik dan

terdaftar

di

Badan

Pertanahan

Nasional

(BPN)".

Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) menerbitkan Standar Penilaian

306,

Penilaian

dalam

Konteks

Pengadaan

Tanah

untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk memberikan pedoman dan mendukung pelaksanaan UU No. 2 tahun 2012. Standar tersebut mengikuti prinsip yang sama seperti UU, di mana penentuan jumlah kompensasi berdasarkan pada "prinsipprinsip

kemanusiaan,

transparansi,

keadilan,

perjanjian,

kemanfaatan,

partisipasi,

kepastian,

kesejahteraan,

keharmonisan dan keberlanjutan." Nilai Penggantian Wajar adalah

berdasarkan

memperhatikan hilangnya

pada

unsur-unsur

kepemilikan

pengambilalihan

nilai

lahan

pasar

non-fisik

properti, Definisi

properti,

yang

yang

Nilai

terkait disebabkan

Penggantian

dengan dengan oleh Wajar

mengikuti prinsip-prinsip yang sama sebagaimana definisi untuk kompensasi seperti dikutip sebelumnya. 107.

Penilaian

terdiri

dari

komponen

fisik

dan

non-fisik.

Komponen fisik yang akan dikompensasi mencakup: a) tanah; b) ruang di atas dan di bawah tanah; dan c) bangunan; dan

128

d)

fasilitas

dan

fasilitas

pendukung

bangunan.

Komponen

non-fisik yang akan dikompensasi meliputi: 

Hak

pelepasan

sebagai

tanah,

dalam

istilah

premi

peraturan dapat

pemilik

perundang-undangan

mencakup

kehilangan perubahan

hal-hal

pekerjaan profesi

yang

atau

moneter

yang

yang

akan

berdasarkan

ada.

Penggantian

berkaitan

kerugian

(sehubungan

diberikan

dengan:

bisnis,

dengan

a)

termasuk

Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 huruf f Penjelasan); b) kerugian emosional yang terkait dengan hilangnya tempat tinggal

akibat

pengambilalihan

lahan

(dengan

memperhatikan UU No 2 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10, Pasal 2 penjelasan dan Pasal 9, ayat 2). 

Biaya

transaksi,

seperti

biaya

pemindahan

dan

pajak

terkait. 

Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu, pembayaran untuk memperhitungkan

perbedaan

waktu

antara

tanggal

penilaian dan tanggal pembayaran yang diperkirakan. 

Hilangnya nilai sisa tanah, yang dapat dihitung atas seluruh

nilai

tanah

jika

sebagaimana dimaksud.

129

tidak

bisa

lagi

digunakan



Biaya kerusakan dan perbaikan fisik atas bangunan dan struktur di atas tanah, jika ada, sebagai akibat dari pengambilalihan lahan.

7.3

Kebijakan Perlindungan Bank Dunia OP4.12 Tentang Pemukiman Kembali dengan Paksaan

108.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pemukiman kembali dengan Paksaan apabila memungkinkan. Namun, kebijakan ini menetapkan

jika

diperlukan-

persyaratan

untuk

berpartisipasi dalam perencanaan pemukiman kembali, serta penyediaan kompensasi yang meningkatkan, atau setidaknya mengembalikan,

pendapatan

dan

standar

hidup.

Pengalaman

Bank dengan proyek-proyek panas bumi di Indonesia

terkait

pemukiman kembali dengan Paksaan menunjukkan bahwa tanah diperoleh

melalui

transaksi

komersial

bukan

pengambilalihan, dan pemukiman kembali dengan Paksaan tidak terjadi.

Namun,

RPF

ini

menetapkan

prinsip-prinsip

dan

prosedur untuk pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali dalam hal terdapat kondisi ketika PT SMI harus meminta pengambilalihan atau pemukiman kembali dengan Paksaan. 109.

Bank Dunia OP 4.12 tidak berlaku untuk pemukiman kembali yang timbul dari transaksi tanah secara sukarela (yaitu, transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual atau

dan

pembeli

prosedur

wajib

tidak lainnya 130

dapat yang

melakukan

ekspropriasi

dikenakan

sanksi

oleh

sistem hukum dari negara tuan rumah jika negosiasi gagal). Ini juga tidak berlaku atas dampak pada mata pencaharian di mana

proyek

ini

tidak

mengubah

penggunaan

lahan

dari

kelompok atau masyarakat yang terkena dampak. 7.4


110.

Ada

potensi

perlindungan tanggal

perbedaan WB

akhir

dan

antara

sistem

pada

awal

persyaratan

negara sensus

dalam dan

kebijakan

hal

penegakan

survei

lainnya.

Tujuannya adalah untuk mencegah tuntutan palsu dan masuknya penduduk ke daerah proyek. Catatan akhir pada OP 4.12 Bank Dunia

21

berbunyi:

"Biasanya,

tanggal

akhir

ini

adalah

tanggal sensus dimulai. Tanggal akhir juga bisa menjadi tanggal

wilayah

dengan

ketentuan

proyek bahwa

itu

digambarkan,

telah

ada

sebelum

penyebaran

sensus,

informasi

publik yang efektif tentang daerah yang digambarkan, dan penyebaran sistematis dan terus-menerus setelah delineasi untuk mencegah arus penduduk lebih lanjut. Merujuk pada Bagian

6.6

PPHEPB.

mengenai

Potensi

bagaimana

perbedaan

ini

akan

lainnya

dikelola

berkaitan

untuk dengan

pemulihan mata pencaharian dan pemberian kompensasi nontunai. yang

Sistem hilang

negara ditutupi

menunjukkan dengan

bahwa

mata

kompensasi

pencaharian uang

tunai,

sedangkan prosedur Bank berisi serangkaian tindakan yang 131

menjamin pemulihan mata pencaharian. Perkembangan terbaru dari

sistem

mengembangkan

negara

telah

pedoman

teknis

menyoroti untuk

kebutuhan

mengatasi

untuk

relokasi

termasuk pemulihan mata pencaharian. Namun kecuali pedoman telah dikeluarkan, proyek-proyek yang didanai Bank Dunia harus

terus

menambahkan

klausul

yang

berhubungan

dengan

pemulihan mata pencaharian dan pemberian kompensasi nontunai.

7.5

Proses

Persiapan

dan

Persetujuan

Rencana

Aksi

Pemukiman

Kembali 111.

Tergantung pada hasil ESIA, LARAP akan disusun ketika akan ada

pengambilalihan lahan secara paksa dan/atau pemukiman

kembali dan/atau pembatasan akses pada sumber daya. PT SMI melalui

afiliasinya

akan

menyusun

LARAP

sesuai

dengan

persetujuan OP 4.12 Bank dan sistem negara.12 Pelaksanaan LARAP mensyaratkan persetujuan Bank. Sub-bab berikut ini merinci unsur-unsur yang diperlukan untuk menyusun LARAP.

12

Sesuai dengan sistem perlindungan negara, dalam tahap ini, PT SMI akan

membuat Rencana pengambilalihan lahan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana ini mengacu pada Perencanaan Daerah, Perencanaan Tata Ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dari Instansi terkait.

132

7.5.1 Informasi

yang

diperlukan

untuk

pengambilalihan

lahan

Pribadi atau Tanah Desa Secara Paksa 112.

PT

SMI

melalui

afilliasinya

akan

memberikan

dokumentasi

mengenai kebutuhan pengambilalihan lahan (termasuk tanah yang

akan

dibutuhkan

untuk

proyek

di

masa

yang

akan

datang). Para ahli pembangunan sosial Bank akan mengkaji dokumen dan menentukan pemulihan jika ada keadaan yang akan membahayakan informasi

sesuai

tambahan

dengan dan

OP

4.12.

tindakan

yang

Jika

demikian,

tepat

mungkin

diperlukan oleh PT SMI. 113.

PT SMI kemudian akan menggunakan format pelaporan tertutup (Disingkat LARAP dalam Lampiran L atau LARAP penuh dalam Lampiran K) untuk menyelesaikan isu-isu berikut: a.

Penilaian

dampak

pengambilalihan kategori-kategori

sementara lahan

atau

orang/rumah

dan

permanen

terhadap

pengambilalihan, tangga

yang

dan

terkena

dampak, jumlah tanah/bidang tanah yang terkena dampak, persentase tanah/bidang tanah yang terkena dampak dalam pemilikan tanah apapun, penggunaan tanah sebelum dan sesudah pembebasan, penggunaan lahan sebelum dan jumlah pemilik. b.

Dokumentasi

atas

situasi

sosial

ekonomi

dari

rumah

tangga yang terkena dampak, seperti aliran pendapatan dan persentase penghasilan yang berasal dari tanah yang 133

diperoleh

sesuai

dengan

persyaratan

kebijakan

upaya

perlindungan WB. Tujuannya adalah untuk memahami dampak buruk pada mata pencaharian pengungsi dan memberikan langkah-langkah pemulihan untuk memberikan kompensasi atas kerugian pendapatan mereka. c.

Standar kompensasi yang diterapkan untuk kerugian tanah sementara

dan

permanen,

hilangnya

hasil

panen,

hilangnya pohon produktif, kehilangan tempat tinggal dan usaha (mendokumentasikan nilai setara dengan biaya penggantian penuh), d.

Hasil keputusan pengadilan, jika ada,

e.

Penyediaan lahan pengganti, jika relevan, dan

f.

Penyediaan

dokumentasi

untuk

kelompok

rentan,

penanganan keluhan dan pemantauan. 114.

Berdasarkan hukum Indonesia, Rencana Pengambilalihan Lahan dalam Dokumen Kepentingan Umum yang disusun dalam bentuk dokumen

perencanaan

mensyaratkan:

(a)

pengambilalihan

tujuan

rencana

lahan

harus

pembangunan;

(b)

konsistensi dengan Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; (c) lokasi tanah; (d) ukuran tanah yang dibutuhkan; (e) deskripsi status tanah (hukum dan

fisik);

(f)

estimasi

masa

pengambilalihan

lahan;

(g)

estimasi masa pelaksanaan konstruksi; (h) estimasi nilai tanah; (i) rencana anggaran; dan (j) bahwa Rencana tersebut 134

harus

dibuat

sesuai

dengan

terakhir dalam

berdasarkan peraturan

adalah

Dokumen

studi

kelayakan

yang

disusun

perundang-undangan.

penyampaian Kepentingan

Rencana Umum

Langkah

Pengambilalihan Lahan

kepada

Gubernur

dengan

dokumen pendukung yang lengkap. 7.5.2 Informasi yang Diperlukan untuk Pengambilalihan Lahan Umum 115.

OP4.12

juga

Pemerintah

berlaku

di

Indonesia

dipindahkan,

atau

oleh

kenikmatan-kenikmatan.

ketiga

oleh

yang

informal,

PT

daerah)

SMI.

Ini

tanah

liar

(tanah

digunakan

(penyewa,

dll)

yang

secara mencakup

tanah

mungkin

milik

dibeli,

juga

transaksi

pemerintah,

menggunakan

publik

atau

Sementara

lembaga

penghuni

tanah

pemerintah

disewakan

informal/sementara

'sukarela'

mana

mungkin

ada

pihak

pengguna

lahan

akan

tunduk

pada

pemukiman kembali secara Paksa. 116.

Dalam

hal

Pemeriksaan

ini, Dampak

PT

SMI

akan

Sosial

menyerahkan

kepada

Bank

Ringkasan

Dunia,

dengan

menggunakan informasi dari Proses Pemeriksaan Secara Rinci (Merujuk pada Bagian 5.3). PT SMI akan mendokumentasikan mekanisme pemindahan, jumlah tanah, apakah itu digunakan dan untuk tujuan apa, dan jumlah, nama, jenis kelamin dan status

pengguna

tanah

(misalnya,

informal).

135

penyewa,

pengguna

117.

Untuk setiap sub-proyek yang memerlukan pemukiman kembali secara paksa dari pihak ketiga dari tanah publik, PT SMI akan

menyusun

LARAP,

dan

menyerahkan

kepada

Bank

untuk

disetujui sebelum pelaksanaan pengambilalihan lahan. LARAP akan

mencakup

penjelasan

rinci

tentang

perencanaan

dan

pelaksanaan pemukiman kembali sesuai dengan OP 4.12. Bank Dunia.

Ruang

bervariasi

lingkup dengan

dan

tingkat

besarnya

rincian

dan

LARAP

akan

kompleksitas

atas

permasalahan pengambilalihan lahan dan kompensasi. Rencana tersebut yang

akan

akan

menunjukkan

diambilalih

kenikmatan,

jumlah

jumlah atau

persil

dan

kepemilikan

tunduk

tanah

pada

yang

persil

sewa

terkena

atau

dampak,

perkiraan biaya tanah dan aset lainnya yang akan dibebaskan atau tunduk pada akuisisi, tanggung jawab untuk pelaksanaan dan jadwal untuk pengambilalihan. Bank Dunia akan meninjau dan memastikan kesesuaian pengambilalihan lahan

dan proses

pemukiman kembali pada OP4.12. 118.

Setelah

LARAP

diberikan

izin

oleh

Bank,

LARAP

akan

diungkapkan secara lokal di lokasi proyek dan di situs web Infoshop

Bank.

PT

SMI

akan

mereview

afilisiasinya

dan

memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini sepenuhnya sesuai dengan LARAP dan memberikan pemantauan yang memadai dan pelaporan bagian

kegiatan

dari

yang

pelaksanaan

ditetapkan LARAP, 136

PT

dalam SMI

LARAP. akan

Sebagai

memberikan

laporan triwulanan mengenai kegiatan pengambilalihan lahan kepada Bank Dunia, sebagai bagian dari laporan kemajuan proyek

secara

jumlah

dan

keseluruhan.

kepemilikan

Laporan

tanah

ini

yang

akan

menunjukkan

terkena

dampak

dan

statusnya saat ini, kemajuan negosiasi dan banding, dan harga yang ditawarkan dan pada akhirnya dibayar (dilaporkan sebagai jumlah meter persegi atas seluruh bidang tanah dan ukuran area spesifik yang diambilalih, dan jumlah per meter persegi). Pada akhir proyek dan sebagai bagian dari laporan penyelesaian proyek, PT SMI akan memberikan Bank dengan audit penyelesaian. 119.

Bank

Dunia

mengawasi

pelaksanaan

LARAP

untuk

memastikan

kepatuhan dengan OP 4.12. Jika perlu, Bank Dunia dapat menghubungi pihak yang terkena dampak untuk mengkonfirmasi keabsahan

dan

menentukan

apakah

proses

dan

hasil

telah

memenuhi OP/BP 4.12 atau tidak. Namun, setelah penentuan lokasi selama tahap persiapan, setiap transaksi tanah hanya dapat dilakukan ke BPN. Pembekuan tanah telah diterapkan ketika penentuan lokasi efektif. 120.

Berdasarkan sistem negara, entitas yang bertanggung jawab atas

kegiatan

dalam

tahap

persiapan

-

termasuk

proses

persetujuan LARAP – adalah PT SMI dan Pemerintah Daerah. Setelah dokumen tersebut diajukan oleh PT SMI, Gubernur akan

membentuk

Tim

Persiapan 137

untuk

pengambilalihan

lahan

proyek. Berdasarkan instruksi Gubernur, Tim akan menyiapkan 'Penetapan Lokasi' mengikuti langkah-langkah di bawah ini: a.

Pemberitahuan rencana pembangunan;

b.

Identifikasi rencana pembangunan;

c.

Melakukan

konsultasi

publik

mengenai

'penentuan

lokasi'

rencana

pembangunan; d.

Pengumuman

(Penetapan

Lokasi

Pembangunan); e.

Pengungkapan Penentuan Lokasi (yang akan dicetak dan ditempatkan di Kantor Kelurahan), dan mengumumkan di koran/media elektronik lokal.

7.6

Tanggal

Akhir

dan

Kriteria

yang

Memenuhi

Syarat

untuk

Pihak-Pihak yang Terdampak 121.

Setiap orang yang menderita kerugian atau kerusakan tanah, aset, bisnis atau akses ke sumber daya produktif, sebagai akibat dari pengambilalihan

lahan

secara

Paksa

atau

pemukiman

kembali,

berhak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan pemukiman kembali.

Tanggal

bantuan

pemukiman

akhir

kelayakan

kembali

untuk

adalah

kompensasi

hari

terakhir

dan/atau selama

sensus/inventarisasi aset. Masyarakat yang terkena dampak akan diinformasikan

mengenai

tanggal

akhir

melalui

instansi

yang

bertanggung jawab, orang tua dan tokoh masyarakat. Individu atau kelompok

yang

tidak

hadir

pada

saat

pendaftaran

tetapi

yang

memiliki klaim yang sah atas keanggotaan dalam masyarakat yang terkena dampak dapat diakomodasi. 138

122.

Berdasarkan sistem negara, tanggal akhir ditentukan selama tahap

implementasi

dilakukan

(Lihat

setelah

Bagian

verifikasi

6.7).

Kantor

kelayakan

telah

Pertanahan

(BPN)

tingkat provinsi akan bertanggung jawab atas kegiatan tahap pelaksanaan, yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan ke

tingkat

kabupaten13.

Sebelum

tanggal

akhir,

Kantor

Pertanahan akan melakukan langkah-langkah ini: a.

Mengembangkan

tim

implementasi,

termasuk

di

tingkat

lokal;

7.7

b.

Persediaan, identifikasi dan pengungkapan hasil;

c.

Pengajuan keberatan dan verifikasi.

Bukti Kelayakan

123. PT SIM melalui afiliasinya yang akan bertanggung jawab atas pengambilalihan

lahan

akan

mempertimbangkan

berbagai

formulir bukti sebagai bukti kelayakan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tercantum dalam RPF, misalnya, hak hukum

formal,

seperti

sertifikat

pendaftaran

hak

atas

tanah, surat perjanjian penyewaan rangkap dua, perjanjian sewa-menyewa, kuitansi sewa, izin bangunan dan perencanaan, izin operasi bisnis, dan tagihan utilitas; atau sebagai pengganti dari dokumentasi formal, surat pernyataan yang

13

Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

2

tahun

2.013

Wewenang Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

139

tentang

Pendelegasian

ditandatangani

oleh

pemilik

tanah

dan

penyewa

yang

disaksikan oleh pejabat berwenang administratif. Kriteria untuk menetapkan klaim untuk kelayakan tanpa dokumentasi apapun akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus. 124.

Hanya

orang-orang

selama

yang

terkena

sensus/inventarisasi

proyek

aset

harus

yang

disebutkan

memenuhi

syarat

untuk mendapatkan kompensasi atau bantuan tambahan. Setiap struktur baru atau penambahan pada struktur yang sudah ada yang dilakukan setelah tanggal akhir tidak akan dianggap terpengaruh, dan pemilik atau penghuni mereka tidak akan dapat mengklaim kompensasi atau bantuan tambahan untuk ini, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa sensus/inventarisasi aset

telah

gagal

untuk

mengidentifikasi

mereka

sebagai

terkena dampak. 7.8 125.

Kebijakan Penunjukkan PAP

berikut

akan

berhak

untuk

menilai

kompensasi,

rehabilitasi, dan dukungan pemukiman kembali: 

PAP

kehilangan

lahan,

struktur,

dan

akses

ke

aset

tersebut, dan/atau harus pindah karena kehilangan mata pencaharian, atau akses ke sumber pendapatan atau mata pencaharian: Mereka dengan hak hukum penggunaan tanah dan kepemilikan akan diberikan kompensasi atas tanah, struktur

dan

aset

ekonomi

atas

tanah

dengan

nilai

penggantian penuh. Mereka juga akan diberikan bantuan 140

pemukiman kembali sejalan dengan persyaratan kebijakan Bank Dunia. 

PAP kehilangan hasil panen atau pohon yang memberikan mata pencaharian atau pendapatan: PAP ini akan segera dibayarkan secara penuh dengan nilai penggantian pohon, berdasarkan

nilai

kumulatif

untuk

seluruh

kehidupan

produktif serta nilai tanah yang kosong. Jika lahan harus dibebaskan sebelum tanaman dipanen, pemilik juga akan dikompensasi untuk estimasi nilai tanaman. 

PAP sebagai penyewa tanah: Penyewa akan dibantu untuk menemukan

tanah

alternatif

untuk

menyewa.

Bantuan

transisi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa mata pencaharian penyewa 'tidak terpengaruh. 

PAP yang merupakan pengguna tanah ilegal atau informal: PAP tanpa hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang

mereka

tempati

tidak

akan

atas

tanah,

tetapi

hanya

untuk

diberikan struktur

kompensasi dan

aset

lainnya (pohon) di tanah berdasarkan nilai penggantian. Mereka yang menggunakan tanah secara tidak resmi untuk tujuan pertanian atau penggembalaan akan dibantu untuk menemukan daerah alternatif. 

PAP

kehilangan

mata

pencaharian

mereka

karena

pengambilalihan lahan secara Paksa: PAP ini juga berhak atas bantuan pemukiman kembali. 141

7.9

Biaya

Penggantian

Secara

Penuh

dan

Perbaikan

Mata

pencaharian 126.

Kebijakan

perlindungan

Bank

Dunia

mensyaratkan

bahwa

kompensasi harus dibayar dengan nilai penggantian selain bantuan transisi. Tanah diganti dengan tanah dengan nilai dan

fasilitas

dengan

aset

dijamin

yang

dari

melalui

sama.

nilai

Aset

yang

mekanisme

mata

sama.

pencaharian Pembagian

dukungan

diganti

keuntungan

tambahan

bilamana

mungkin. 7.10

Negosiasi Pengambilalihan Tanah/Transaksi Secara Sukarela

127.

Negosiasi

pengambilalihan

sukarela,

akan

membebaskan

menjadi

tanah.

infrastruktur

tanah,

metode Lokasi

pendukung

atau

yang situs

seperti

transaksi

lebih

secara

disukai

untuk

pengeboran,

dan

akses

jalan,

adalah

fleksibel pada suatu titik, oleh karena itu, ada beberapa negosiasi

dimana

lokasi

dipilih

berdasarkan

'kesediaan

pemilik tanah untuk menjual atau menyewa tanah. 128.

PT

SMI

berikut

atau untuk

afiliasinya negosiasi

akan

menerapkan

prinsip-prinsip

pengambilalihan

tanah/transaksi

secara sukarela untuk tahap pengeboran eksplorasi: 

Konsultasi

Bermakna

dengan

PAP,

termasuk

konsultasi

tanpa hak kepemilikan yang sah atas tanah dan aset; 

Penawaran harga yang wajar atas tanah dan aset lainnya sebesar biaya pengganti. Pengurangan pajak penghasilan 142

atas

transaksi

tanah

akan

dikomunikasikan

secara

terbuka dengan dan disetujui oleh PAP; 

Transparansi

dalam

negosiasi

dengan

PAP

untuk

mengurangi risiko asimetri informasi dan kekuatan tawar menawar

para

pihak.

Pihak

eksternal

yang

independen

akan terlibat untuk mendokumentasikan dan memvalidasi proses negosiasi dan penyelesaian. 129.

Berdasarkan sistem negara, pengambilalihan lahan hingga 5 ha dapat

dilakukan

kesediaan

melalui

penjual.

mekanisme

Kitab

kesediaan

Undang-undang

pembeli

Hukum

–

Perdata

Indonesia Pasal 1458 tentang Jual dan Beli merinci prinsipprinsip

dan

pembeli

garis

dan

besar

penjual.

kewajiban

dan

Berdasarkan

tanggung

jawab

Undang-undang

ini,

mekanisme memiliki karakter wajib, di mana hak-hak yang melekat

pada

tanah

atau

aset

yang

dijual

tidak

secara

otomatis dialihkan kepada pembeli. Tidak seperti transaksi tanah

yang

tersebut tanah.

dilakukan

masih

mensyaratkan

Pendaftaran

mengalihkan

berdasarkan

tanah

tanah

hukum

pengalihan

hak

merupakan

berdasarkan

adat,

transaksi

kepemilikan

prasyarat

negosiasi

untuk

pengambilalihan

lahan atau mekanisme kesediaan penjual dan pembeli 130.

Peraturan Pertanahan

Nasional Nasional

Menteri No

Pertanian 5/2012

dan

Kepala

menetapkan

Badan

prosedur

pendaftaran tanah. Peraturan ini menjelaskan persyaratan 143

proses pendaftaran tanah dan pengambilihan, dan menetapkan: (i)

langkah-langkah

untuk

melakukan

skala

dan

pemetaan

koordinat tanah dan prosedur survei yang disetujui, (ii) peraturan yang berkaitan dengan valuasi di pasar tanah, (iii)

dokumentasi

yang

diperlukan,

(iv)

publikasi

resmi

atas klaim dan hak kepemilikan, (v) mekanisme keberatan, (vi)

prosedur

verifikasi

hak

kepemilikan,

dan

(vii)

penerbitan sertifikat tanah. 131.

”Namun, lingkup

penilaian PPHEPB

aset

akan

yang

terkena

mengikuti

dampak

prosedur

berdasarkan

seperti

yang

ditentukan oleh UU 2 tahun 2012 dan peraturan pendukung, di mana penilaian kompensasi harus dilakukan oleh "... Penilai Independen

dan

Profesional

yang

memiliki

lisensi

dari

Departemen Keuangan sebagai Penilai publik dan terdaftar di Badan

Pertanahan

Nasional

(BPN)".

Masyarakat

Penilai

Indonesia (MAPPI) menerbitkan Standar Penilaian (SPI) 306, Penilaian dalam Konteks Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk mendukung pelaksanaan UU 2 tahun 2012. Standar Penilaian 306 berbagi prinsip-prinsip yang sama seperti Hukum, yang mendasarkan pada penentuan jumlah kompensasi pada prinsip-prinsip "manusia, keadilan, kemanfaatan, partisipasi,

kepastian,

transparansi,

kesejahteraan,

keberlanjutan." 144

perjanjian,

keharmonisan

dan

132. Nilai Penggantian Wajar adalah nilai kepemilikan, yang sama dengan nilai pasar properti, dengan memperhatikan unsurunsur seperti kerugian kepemilikan non-fisik yang timbul dari

pengambilalihan

lahan.

Definisi

Penggantian

Nilai

Wajar adalah sama dengan definisi kompensasi dalam UU 2 tahun 2012. 133.

Ruang Lingkup Penilaian terdiri dari komponen fisik dan non-fisik. Komponen fisik yang akan dikompensasi meliputi: a) tanah; b) ruang di atas dan di bawah tanah; c) bangunan; dan d) fasilitas dan fasilitas pendukung bangunan. Komponen non-fisik yang akan dikompensasi meliputi: •

Hak

Pelepasan

premi

pemilik

dalam

istilah

tanah,

akan

moneter

diberikan

berdasarkan

sebagai

peraturan

perundang-undangan yang ada. Penggantian dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan: a) kehilangan pekerjaan atau

kerugian

(sehubungan

bisnis,

dengan

termasuk

Undang-Undang

perubahan Nomor

2

profesi

Tahun

2012

Pasal 33 huruf f Penjelasan); b) kerugian emosional yang

terkait

dengan

pengambilalihan

hilangnya

tanah

(dengan

tempat

tinggal

memperhatikan

UU

akibat No

2

tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10, Pasal 2 penjelasan dan Pasal 9, ayat 2). •

Biaya

transaksi,

seperti

yang terkait. 145

biaya

pemindahan

dan

pajak

•

Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu, pembayaran untuk memperhitungkan

perbedaan

waktu

antara

tanggal

penilaian dan estimasi tanggal pembayaran. •

Hilangnya nilai sisa tanah, yang dapat dihitung atas seluruh

nilai

tanah

jika

tidak

bisa

lagi

digunakan

sebagaimana dimaksud. •

Biaya kerusakan dan perbaikan fisik atas bangunan dan struktur di atas tanah, jika ada, sebagai akibat dari pengambilalihan

tanah.

146

8

KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT

8.1

Tujuan dan Prinsip

134.

IPPF ini akan diterapkan ketika Masyarakat Adat (IP) hadir di daerah pengaruh sub-proyek seperti yang diidentifikasi selama

proses

pemeriksaan

sosial

dan

lingkungan

atau

kemudian selama ESIA. Afiliasi PT SMI bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang digariskan oleh kerangka ini. 135.

Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. negara

Masyarakat

dengan

Adat

dapat

istilah-istilah

disebut seperti:

di

berbagai

adat

etnis

minoritas, penduduk asli, suku bukit, bangsa minoritas, suku

terasing,

negara

pertama,

atau

kelompok

suku

(dikenal di Indonesia sebagai Suku Terasing (Masyarakat Adat Terisolasi) atau Kelompok Adat Terpencil (Masyarakat Hukum Adat)). 136. Istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk

kepada

suatu

kelompok

sosial

dan

budaya

yang

berbeda yang memiliki karakteristik berikut dalam tingkatan yang berbeda: •

Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;

147

•

Keterikatan kolektif terhahadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan/atau sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah;

•

Budaya adat, ekonomi, sosial, atau lembaga politik adat yang terpisah dari mereka yang mendominasi masyarakat atau budaya;

•

Bahasa asli, sering berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

Memastikan

apakah

Masyarakat

Adat

kelompok untuk

tertentu

tujuan

yang

menganggap mungkin

sebagai

memerlukan

penilaian teknis. 8.2

Peraturan

perundang-undangan

Indonesia

berkaitan

dengan

Perlindungan Masyarakat Adat 137.

Ketika IP hadir dan terkena proyek, proyek harus memberikan manfaat kepada dan perlu untuk mengelola dampak buruk pada IP14. Kebijakan nasional Indonesia tentang Masyarakat Adat meliputi: (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/1999 tentang Pengembangan Masyarakat Adat Terisolasi (KAT), yang memberikan

definisi

yang

luas

dari

Masyarakat

Adat

dan

perlunya bantuan pemerintah; dan (2) Undang-Undang Nomor

14

Identifikasi IP berikut kriteria Bank (ayat 137). Identifikasi IP juga akan

memenuhi

kriteria

"Masyarakat

Hukum

Adat"

-MHA-

dirangkum

dari

Peraturan

Indonesia dan nilai-nilai setempat, serta informasi tambahan yang dikumpulkan dari masing-masing kota.

148

41/1999

tentang

UU

Kehutanan

yang

mendefinisikan

hutan

adat.15 138.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan IP adalah: UUD 1945 (Amandemen) Bab 18 Ayat #2 dan Bab 281 Ayat #3. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam Konstitusi Pasal 18 dan Nota Penjelasan nya. Ini menyatakan bahwa dalam mengatur wilayah pemerintahan

sendiri

dan

masyarakat

adat,

pemerintah

perlu

menghormati hak-hak leluhur wilayah mereka. Setelah amandemen, pengakuan atas keberadaan masyarakat adat diberikan dalam Pasal 18 B Ayat 2 (tentang "masyarakat hukum adat" dan pemerintah daerah) dan Pasal 28 I Ayat 3 ("masyarakat tradisional" dan Hak Asasi Manusia).

139.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau UU Dasar Agraria/UUPA). Pasal 2 Ayat 4, Pasal 3, dan Pasal 5 mengatur prinsip-prinsip umum yang

mengakomodasi

ulayat, UUPA

dan

hukum

mengenai

pengakuan adat.

masyarakat

Dalam

pengakuan

adat,

perkembangan

hukum

adat

hak

tanah

selanjutnya,

terkait

dengan

"kepentingan nasional".

15

Salah

satu

penerbitan

perubahan

Putusan

mendasar

Mahkamah

terkait

Konstitusi

dengan

Nomor

Masyarakat

35/PUU-X/2012

Adat yang

adalah mengubah

Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang kini telah menjadi "hutan adat adalah hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat adat". Sebelumnya, ada kata-kata "negara" dalam pasal tersebut. Dengan penghapusan kata "negara" dari definisi tersebut, sekarang dipahami bahwa hutan adat kini tidak lagi hutan Negara.

149

140.

UU Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). UU ini membagi kawasan hutan menjadi dua kategori: hutan negara dan hutan milik. Hutan negara adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak tercakup oleh hak kepemilikan. Kategori hutan negara juga mencakup hutan ulayat, atau hutan adat. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh di tanah yang tercakup oleh hak kepemilikan. Dengan memasukkan

hutan

ulayat

sebagai

hutan

negara,

UU

mengabaikan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah hutan mereka. 141.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memutuskan bahwa

ambiguitas

utama

dalam

Pasal

1

Undang-Undang

Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan secara resmi diakui bahwa hutan adat adalah hutan negara yang terletak di wilayah masyarakat adat. Pasal 5 dari UU yang sama direvisi untuk memberikan mencakup

mandat hutan

permohonan National

yang di

bahwa

adat.

kategori

Putusan

diajukan

Indonesia,

oleh atau

itu

hutan

negara

dibuat

Aliansi Aliansi

demi

tidak sebuah

Masyarakat

Adat

Masyarakat

Adat

Nusantara (AMAN) pada bulan Maret 2012.16

16

Pada

tahun

1999,

kongres

masyarakat

adat

Indonesia

berlangsung,

yang

dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan masyarakat adat dari 121 masyarakat adat. Kongres menyepakati untuk membentuk aliansi nasional masyarakat adat, AMAN. Pada tahun 2001, AMAN memiliki 24 organisasi afiliasinya di pulau-pulau

150

142.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Depdagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah mengenai masyarakat adat. Bupati/Walikota dapat membentuk komite Masyarakat Adat di kabupaten/kota, yang berfungsi untuk

mengidentifikasi,

memverifikasi

dan

memvalidasi

Masyarakat Adat. Hasil verifikasi dan validasi, kemudian diserahkan

kepada

kepala

daerah.

Bupati/Walikota

dapat

menerbitkan keputusan tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat berdasarkan rekomendasi komite. 143.

Peraturan

Menteri

Kehutanan

(Dephut)

No.

P.62/Menhut-

II/2013 (penyesuaian atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/2012)

tentang

Pembentukan

Kawasan

Hutan.

Peraturan

Menteri Keuangan ini dikritik oleh AMAN karena menyamakan kawasan hutan dengan hutan negara, yang mereka dianggap bertentangan

dengan

Keputusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

35/PUU-X/2012. 144.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Depdagri), Menteri Kehutanan, Nasional

Menteri Nomor

17/PRT/m/2014:

Pekerjaan

79/2014; No:

Umum

No:

8/SKB/X/2014

dan

Badan

Pertanahan

PB.3/Menhut-11/2014; tentang

Tata

Cara

No: untuk

dan provinsi. AMAN memiliki beberapa tujuan, termasuk pemulihan kedaulatan kepada masyarakat adat atas hukum sosial ekonomi dan kehidupan budaya, dan kontrol atas tanah dan sumber daya alam dan mata pencaharian lainnya.

151

Menyelesaikan

Konflik

Pemilikan

Tanah

di

Kawasan

Hutan.

Peraturan ini mengakui bahwa ada hak-hak lain seperti hak adat atas tanah hutan. 145.

Peraturan

Menteri

Badan

Pertanahan

dan

Pembangunan

Tata

Ruang Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Membangun Hak Tanah Komunal di Tanah MHA dan Hidup Masyarakat di Daerah Khusus. Peraturan ini mengatur hak komunal tidak hanya Masyarakat Hukum Adat, tetapi juga kelompok orang yang berada dan menggantungkan hidup di lahan yang sama. Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah komunitas terikat oleh hukum adat, baik genealogis

(nenek

moyang)

dan

teritorial

(kediaman

yang

sama). Komunitas ini memiliki ikatan sosial-budaya dengan tanah dan sumber daya untuk waktu yang lama. Sedangkan "orang

di

daerah

tertentu"

adalah

orang-orang

yang

menguasai tanah selama setidaknya 10 tahun, yang bergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam, dan yang kegiatan sosial-ekonomi yang ada terkait erat dengan daerah. Hak komunal

dibahas

kontroversial, legitimasi

hak

dalam

Peraturan

karena

mereka

tidak

tanah

komunal

antara

No.

9/2015

membedakan yang

yang sumber

berdasarkan

keanggotaan untuk Masyarakat Hukum Adat versus penggunaan lahan dan kepemilikan daerah dengan orang lain yang bukan milik dari Komunitas selama jangka waktu yang diperpanjang. Sebagai

akibatnya,

Peraturan 152

ini

telah

mengangkat

permasalahan

hukum,

yaitu

persaingan

klaim

antara

kedua

kelompok ini. 146.

Undang-Undang Nomor 6/2014 mengakui keberadaan Desa Adat. Pemerintah

daerah

diberdayakan

untuk

mengevaluasi

batas

wilayah suatu Masyarakat Hukum Adat dan menunjuk Desa Adat melalui

peraturan

dipenuhi:

1)

daerah.

adat

dan

Tiga

hak-hak

kriteria

yang

Masyarakat

Hukum

harus Adat

tradisional terus dilakukan dan dipertahankan oleh anggota kelompok, 2) pelestarian atas Desa Adat dengan semua adat dan hak-hak sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 3) tujuannya

adalah

sejalan

dengan

prinsip-prinsip

Negara

Kesatuan Republik Indonesia. 8.3

Kebijakan Bank Dunia OP4. 10 tentang Masyarakat Adat

147.

Kebijakan

OP

4.10

Bank

Dunia

tentang

Masyarakat

Adat

mengakui bahwa Masyarakat Adat mungkin terkena berbagai jenis risiko dan dampak dari proyek-proyek pembangunan. Kebijakan ini mengharuskan proyek mengidentifikasi apakah Masyarakat Adat terkena dampak proyek, dan secara tepat, untuk

melakukan

kegiatan

konsultasi

khusus,

dan

menghindari atau mengurangi dampak dari kelompok-kelompok yang

rentan.

Lokasi

kunjungan

untuk

mengkonfirmasi

kehadiran IP akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam IPPF ini.

153

8.4

Persyaratan Umum

8.4.1 Penghindaran atas Dampak yang Merugikan 148.

Afiliasi PT SMI akan mengidentifikasi, melalui pemeriksaan sosial dan lingkungan dan ESIA, komunitas Masyarakat Adat yang

mungkin

ada

di

daerah

pengaruh

sub-proyek,

serta

sifat dan tingkat kekayaan budaya sosial dan fisik yang diharapkan, dampak lingkungan serta potensi manfaat kepada mereka. PT SMI akan menghindari dampak merugikan apabila dimungkinkan. 149.

Ketika penghindaran tidak dimungkinkan, afiliasi PT SMI akan meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak ini dengan cara yang sesuai dengan budaya. Tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dengan partisipasi informasi dari

Masyarakat

dalam

Rencana

Adat

yang

Pembangunan

terkena

dampak

Masyarakat

Adat

dan

termasuk

(IPP)

yang

terikat waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas, tergantung pada sifat dan skala dampak. 8.4.2 Pengungkapan

Informasi,

Konsultasi

dan

Partisipasi

yang

Terinformasi 150.

Afiliasi PT SMI akan membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat adat yang terkena dampak sedini mungkin dalam

perencanaan

sub-proyek.

Dalam

sub-proyek sub-proyek

dan

sepanjang

dengan

akibat

jangka buruk

waktu pada

masyarakat adat yang terkena dampak, proses konsultasi akan 154

memastikan

konsultasi

diinformasikan

mereka

sebelumnya,

bebas,

(FPIC)

dilakukan

dan

dan

memfasilitasi

partisipasi informasi mereka pada hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti langkah-langkah mitigasi dampak

yang

diusulkan,

berbagi

manfaat

dan

peluang

pembangunan, dan isu-isu implementasi. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai secara budaya dan sejalan dengan potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat. Secara khusus, proses akan mencakup langkah-langkah berikut: a.

Libatkan badan perwakilan Masyarakat Adat (misalnya, antara lain dewan tetua atau dewan desa);

b.

Bersifat

inklusif

terhadap

keduanya

baik

perempuan

maupun laki-laki dan dari berbagai kelompok umur yang berbeda dengan cara yang sesuai budaya; c.

Menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP ';

d.

Memfasilitasi

ekspresi

IP

atas

pandangan

mereka,

kepedulian, dan proposal dalam bahasa pilihan mereka, tanpa manipulasi eksternal, gangguan, atau paksaan, dan tanpa intimidasi; e.

Pastikan

bahwa

mekanisme

pengaduan

yang

ditetapkan

untuk proyek ini adalah budaya yang tepat dan dapat diakses untuk masyarakat adat; dan

155

f.

Pastikan bahwa IPP tersedia untuk masyarakat adat yang terkena

dampak

dalam

bentuk,

cara

dan

bahasa

yang

tepat. 8.4.3 151.

Manfaat Pembangunan Melalui

proses

FPIC

dan

partisipasi

informasi

dari

masyarakat adat yang terkena dampak, afiliasi PT SMI akan mengidentifikasi peluang untuk manfaat pembangunan budaya yang

sesuai.

Kesempatan

tersebut

harus

sepadan

dengan

tingkat dampak proyek, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup mereka dan mata pencaharian dengan cara yang sesuai dengan budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka

panjang

bergantung.

dari

PT

SMI

sumber akan

daya

alam

dimana

mendokumentasikan

mereka manfaat

pembangunan dan menyediakannya secara cepat dan tepat. 8.5

Persyaratan Khusus

152.

Karena Masyarakat Adat mungkin sangat rentan dengan keadaan proyek, persyaratan yang tepat akan diperlukan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Ketika salah satu dari kasus-kasus khusus berlaku, afiliasi PT SMI akan mempekerjakan dengan melibatkan ahli eksternal yang berkualitas untuk membantu dalam yang

melakukan memadai

Penilaian

mereka

di

Sosial IPP

Masyarakat.

156

dan

atau

memastikan

Rencana

inklusi

Pengembangan

8.5.1 Dampak atas Tanah Tradisional atau Tanah Adat Berdasarkan Penggunaan 153.

Masyarakat Adat sering dikaitkan dengan tanah adat mereka, serta sumber daya alam dan budaya atas tanah. Sementara tanah mungkin tidak berada di bawah kepemilikan 'hukum' sesuai dengan hukum nasional, penggunaan lahan, termasuk penggunaan musiman atau siklus, oleh masyarakat adat untuk mata pencaharian mereka, atau tujuan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, dapat dibuktikan dan harus sepatutnya didokumentasikan.

154.

Jika lokasi sub-proyek diputuskan untuk berada di tanah tradisional atau adat, dan dampak yang merugikan diharapkan pada

mata

pencaharian,

atau

spiritual

Masyarakat

yang

Adat,

atau

penggunaan

menentukan

afiliasi

PT

budaya,

identitas SMI

dan

akan

upacara, komunitas

menghormati

penggunaannya dengan mengambil langkah-langkah berikut: a.

afiliasi

PT

SMI

mendokumentasikan

upaya

untuk

menghindari atau setidaknya meminimalkan jejak proyek yang diusulkan; b.

Para

ahli

harus

dilibatkan

untuk

penggunaan

lahan

bekerjasama

dengan

yang

terkena

dampak

tanpa

mereka;

157

mendokumentasikan masyarakat

mengurangi

klaim

adat tanah

c.

Komunitas

masyarakat

adat

yang

terkena

dampak

diberitahukan tentang hak-hak mereka sehubungan dengan tanah

mereka

berdasarkan

hukum

nasional,

khususnya

mengakui hak-hak adat atau penggunaan; d.

afiliasi PT SMI menawarkan kompensasi yang adil untuk komunitas

Masyarakat

Adat

yang

terkena

dampak

dan

proses yang tepat yang sama dengan orang-orang dengan kepemilikan

tanah

pengembangan mekanisme lahan

secara

yang

sesuai

pembagian

dan/atau

legal

penuh,

dengan

bentuk

peluang

budaya

(seperti

dan/atau

berbasis

kompensasi

sebagai

keuntungan);

dalam

serta

pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan; e.

afiliasi PT SMI mengadakan negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan informasi partisipasi dan hasil dari negosiasi.

8.5.2

Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah Tradisional atau

Tanah Adat 155.

Afiliasi

PT

SMI

akan

mempertimbangkan

rancangan

proyek

alternatif untuk menghindari relokasi Masyarakat Adat dari tanah tradisional atau adat yang dimiliki mereka secara komunal.

Jika

relokasi

tersebut

tidak

dapat

dihindari,

proyek tidak akan dilanjutkan, kecuali afiiasi mengadakan negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas masyarakat 158

adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan partisipasi informasi Setiap

mereka

relokasi

dan

hasil

yang

sukses

Masyarakat

Adat

harus

kebijakan

perlindungan

Pemukiman

Kembali

Masyarakat tanah

Adat

secara

yang

tradisional

Bank

Dunia

Paksa.

direlokasi

atau

adat

dari

konsisten

OP.

Apabila harus

mereka,

negosiasi.

4.12

Tentang

memungkinkan,

dapat jika

dengan

kembali

alasan

ke

untuk

relokasi mereka tidak ada lagi. 8.5.3 Sumber daya Budaya 156.

Jika

proyek

budaya,

mengusulkan

pengetahuan,

untuk

atau

menggunakan

praktik

Masyarakat

sumber

daya

Adat

untuk

tujuan komersial, PT SMI akan memberitahu mereka tentang: (i) hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional; (Ii) ruang lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diajukan; dan (iii) konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut. PT SMI tidak akan melanjutkan komersialisasi tersebut kecuali: (i)

mengadakan

komunitas

negosiasi

masyarakat

dengan

adat

yang

itikad terkena

baik dampak;

dengan (Ii)

mendokumentasikan partisipasi informasi mereka dan hasil yang sukses dari negosiasi; dan (iii) menyediakan untuk pembagian

yang

adil

dan

merata

atas

keuntungan

dari

komersialisasi pengetahuan atau praktik yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Namun, hasil PPHEPB seperti ini kecil kemungkinan terjadi. 159

160

9

KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN

9.1

Konsultasi Kerangka Perlindungan

157.

ESMF

tunduk

Lembaga

pada

pemangku

konsultasi

publik

sebelum

finalisasi.

kepentingan

pokok,

seperti

Kementerian

Keuangan,

Kementerian

pemerintah

daerah,

Energi LSM,

dan sektor

Sumber

Daya

swasta,

Mineral,

akademisi,

media/pers, dll. akan diundang untuk mengadakan lokakarya konsultasi yang diselenggarakan di Jakarta. Konsultasi akan dibagi menjadi dua hari; hari pertama adalah untuk badanbadan pemerintah, sektor swasta dan media; dan hari kedua untuk LSM dan universitas. 158.

Dokumen

kerangka

akan

dibagi

terlebih

dahulu

dengan

perwakilan dari lembaga-lembaga untuk memungkinkan masukan konstruktif yang akan diberikan di lokakarya. Diskusi akan berfokus pada kemudahan penggunaan dan pelaksanaan ESMF, kecukupan mekanisme mitigasi perlindungan, dan kebutuhan pelatihan

bagi

para

pemangku

kepentingan.

Setelah

konsultasi, masukan pemangku kepentingan akan dicatat dan dipertimbangkan

sepatutnya

untuk

finalisasi

ESMF.

ESMF

final akan diungkapkan kepada publik di situs web PT SMI dan Infoshop Bank Dunia.

161

9.2

Pedoman

Praktik

yang

Baik

tentang

Konsultasi

Penasihat

Teknik 159.

Konsultan akan dilibatkan untuk menyusun pedoman praktik yang

baik,

yang

kepentingan.

Para

akan

memerlukan

konsultan

akan

analisis

terlibat

pemangku

dengan

para

pemangku kepentingan utama sepanjang roses pengumpulan dan berbagi

informasi.

termasuk

Lembaga

Kementerian

pemangku

Keuangan,

kepentingan

Kementerian

kunci

Energi

dan

Sumber Daya Mineral (EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Geologi, LSM, sektor swasta, lembaga donor

dan

dibagi

universitas.

dengan

Rancangan

perwakilan

dokumen

dari

pedoman

akan

lembaga-lembaga,

dan

diungkapkan di situs web PT SMI untuk diberikan komentar dari publik yang lebih luas. Lokakarya akan diselenggarakan untuk

membahas

isu-isu

penting

dan

membantu

finalisasi

dokumen. 9.3

Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan atas Sub Proyek Panas Bumi

160.

Divisi

Perlindungan

Direktorat Lingkungan

Manajemen dan

Lingkungan Risiko

Sosial

PT

dan SMI

serta

Sosial

di

bawah

(ESSBCM-Perlindungan Pengelolaan

Bisnis

Berkelanjutan) akan memimpin penyusunan ESIA, RPLS, LARAP atau IPP. Dalam penyusunan TOR untuk pekerjaan ini, akan memberikan

kegiatan

konsultasi 162

kepada

para

pemangku

kepentingan secara rinci yang akan dilakukan oleh (para) konsultan. PT SMI akan memimpin konsultasi publik dengan dukungan dari konsultan dan pemerintah daerah. PT SMI akan memastikan bahwa PT SMI memiliki dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi, serta pembeli setempat dan dukungan

untuk

rencana,

yang

disusun

untuk

mengurangi

dampak proyek. 9.3.1 Identifikasi Para pemangku kepentingan 161.

PT SMI akan mengidentifikasi dan menyusun daftar pemangku kepentingan tahap

lebih

awal

pemeriksaan

dalam

dasar,

kelayakan

yang

akan

proyek

dan

dikembangkan

pada lebih

lanjut melalui tahap pemeriksaan secara rinci. Konsultan pelindung

akan

diminta

untuk

melakukan

analisis

para

pemangku kepentingan sebelum proses konsultasi. Pemangku kepentingan

akan

bervariasi

tergantung

pada

lokasi

sub-

proyek, namun diharapkan untuk menyertakan: masyarakat tuan rumah,

pemilik

tanah

dan

pengguna,

LSM

lingkungan

dan

sosial, lembaga pemerintah daerah, pemegang/pemilik konsesi kehutanan,

departemen

universitas bisnis.

dan

organisasi

Analisis

mengidentifikasi kepentingan

kehutanan,

dalam

peneliti

pemangku

individu

departemen

kepentingan

dan

proyek

lainnya

kelompok

tersebut

dan

konservasi, dan

pemilik

harus: yang

a)

memiliki

mereka

yang

diharapkan akan terkena dampak proyek, b) mengidentifikasi 163

ahli dan informan kunci, c) menentukan perangkat komunikasi yang sesuai. 9.3.2 Prinsip-prinsip Konsultasi 162.

Prinsip-prinsip konsultasi adalah: a.

Memberikan

informasi

yang

jelas,

faktual

dan

akurat

secara transparan secara terus-menerus kepada pemangku kepentingan masyarakat melalui konsultasi bebas yang, diinformasikan terlebih dahulu; b.

Mendengarkan dan belajar tentang budaya dan kearifan lokal dan sosial;

c.

Memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan masyarakat untuk mengangkat isu-isu, memberikan saran dan menyuarakan kepedulian dan harapan terkait Proyek tersebut;

d.

Terlibat

dengan

perempuan,

laki-laki,

tua,

muda

dan

anggota masyarakat yang rentan, serta orang-orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan; e.

Menyediakan masukan kepada para pemangku kepentingan tentang

bagaimana

dipertimbangkan

kontribusi

dalam

pengembangan

mereka penilaian

telah dan

perencanaan yang relevan; f.

Membangun kapasitas antara para pemangku kepentingan masyarakat untuk menafsirkan informasi yang diberikan kepada mereka; 164

g.

Memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan hormat, dan

memastikan

kontraktor

bahwa

dalam

semua

personil

berkomunikasi

dengan

proyek para

dan

pemangku

kepentingan masyarakat melakukan hal serupa; h.

Menanggapi isu dan permintaan perizinan; dan

i.

Membangun

hubungan

yang

konstruktif

dengan

pemangku

kepentingan masyarakat yang diketahui memiliki pengaruh melalui komunikasi yang sesuai. 9.3.3 Rencana Konsultasi 163.

Konsultasi akan terjadi setidaknya dua kali: pertama selama persiapan

ESIA

dan

pengumpulan

data

dasar,

dan

lainnya

selama presentasi draft ESIA dan EMP. Konsultasi yang lebih mungkin diperlukan jika terdapat masyarakat adat di wilayah proyek, reseptor

orang

rentan

lingkungan

di

antara

sensitif

dan

komunitas dampak

tuan

rumah,

signifikan

yang

membutuhkan komunikasi awal dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Konsultasi khusus dengan orang yang terkena dampak pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali secara paksa, dan dengan komunitas Masyarakat Adat, harus direncanakan sebagai tambahan terhadap konsultasi proyek secara umum. 164.

Konsultan

pelindung

akan

menyusun

rencana

konsultasi

tertentu untuk setiap sub-proyek. Ini akan mencakup metode dan prosedur sebagai berikut: 165



Analisis

pemangku

kepentingan

–

siapa

yang

akan

dikonsultasikan, bagaimana, kapan, oleh siapa, seberapa sering; 

Bagaimana perempuan dan anggota masyarakat yang rentan akan dikonsultasikan;



Peran

dan

tanggung

jawab

melakukan

dan

Konsultan

Pengelolaan

untuk

menindaklanjuti

mengkoordinasikan,

konsultasi

Eksplorasi

(KPE),

(PT

SMI,

konsultan

pelindung, dan pemerintah daerah); 

komunikasi publik (lihat di bawah) termasuk bagaimana masyarakat dapat berhubungan dengan PT SMI;



Rencana

Pengungkapan

-

apa

yang

akan

diungkapkan,

kapan, dan bagaimana; 

Bagaimana umpan balik akan dikelola;



Daftar bahan dan alat yang akan digunakan.

9.4

Perangkat Konsultasi Publik

165.

Komunikasi selama pengembangan sub-proyek akan melibatkan mencari

dan

kesepakatan beberapa

menyampaikan melalui

teknik

yang

dialog. paling

informasi, Tabel umum

dan

mencapai

berikut

merangkum

yang

digunakan

untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat dan masing-masing keunggulan

dan

kerugian.

166

Konsultan

pelindung

dapat

menggunakan

teknik

ini

dalam

mengembangkan

Rencana

Konsultasi. Tabel 5 Teknik untuk menyampaikan informasi kepada publik Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

Buletin informasi, brosur, laporan:

Langsung

Teks harus sederhana

Dapat

dan non-teknis dan

menyampaikan

relevan untuk

informasi

Menuntut keterampilan dan sumber daya Materi

khusus pembaca

secara rinci

yang

Tidak efektif Memberikan petunjuk

Biaya-efektif

yang jelas tentang

Menghasilkan

cara untuk

catatan

mendapatkan

komunikasi

dicetak

untuk para pemangku kepentingan yang buta huruf informasi lebih

permanen

lanjut Dapat melayani baik

Dapat mencapai

untuk

pihak yang

Biaya persiapan

menginformasikan dan

sebelumnya

dan staf

untuk mengumpulkan

tidak diketahui

Tidak Cukup

komentar

tuntutan

tanpa teknik

Harus ditempatkan di

minimal

pendukung

mana kelompok

masyarakat

Tampilan dan lampiranlampiran

167

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

sasaran berkumpul atau berlalu secara berkala Koran, siaran pers,

Menawarkan

dan konferensi pers

cakupan Kehilangan

semua dapat

nasional dan

menyebarkan sejumlah

lokal

besar dan berbagai

Dapat mencapai

informasi

banyak orang

kontrol kehadiran Hubungan dengan Media

media yang cetak

Mengidentifikasi

dewasa yang banyak tuntutan

koran yang mungkin

terpelajar

akan tertarik dalam

Dapat

proyek dan untuk

memberikan

mencapai target

informasi

audiens

secara rinci

Radio, internet,

Dapat dianggap

Tidak termasuk buta huruf dan miskin

Merugikan media sosial, dan

otoritatif

video: Menentukan

Banyak orang

cakupan (media

memiliki akses

sosial, internet,

ke radio dan

mereka yang Media

tidak memiliki

elektronik

ponsel /akses internet atau radio), jenis

ponsel

viewer; objektivitas

Media sosial

168

Technique

Key points

Advantages

yang dirasakan, dan

murah

Disadvantages

jenis siaran yang ditawarkan. Menentukan bagaimana menyebarkan alamat tagar / web media sosial dll. kepada audiens. Berguna untuk mengumumkan pertemuan publik

Iklan

atau kegiatan

Mendapatkan

Dapat

lainnya

kembali kontrol

menimbulkan

Efektivitas

kehadiran

kecurigaan

tergantung pada persiapan yang baik dan penargetan Target pengarahan:

Berguna untuk

Sesi

Bisa diatur oleh

kelompok dengan

informasi

sponsor proyek atau

masalah

Dapat meningkatkan harapan yang formal

sesuai permintaan,

tertentu tidak realistis

untuk kelompok

169

Technique

Key points

Advantages

masyarakat tertentu,

Memungkinkan

LSM dll.

diskusi rinci

Disadvantages

tentang isu-isu tertentu Memberikan

Kehadiran sulit

informasi

untuk

secara rinci

diprediksi,

Berguna untuk

menimbulkan

membandingkan

nilai

alternatif

pembangunan

Segera dan

konsensus yang

langsung

terbatas

Berguna ketika

Dapat menuntut

proyek kompleks

perencanaan

keprihatinan

yang cukup

lokal

kantor proyek

dikomunikasikan

mungkin mahal

kepada staf

untuk

Dapat membantu

dioperasikan

mencapai para

dapat mahal

pemangku

untuk

kepentingans

beroperasi

Open House, Kunjungan Lokasi, dan Kantor Proyek: Audiens yang dipilih dapat memperoleh informasi dari Sesi

tangan pertama atau

informasi

berinteraksi dengan

informal

staf proyek. Kunjungan harus didukung dengan materi tertulis yang lebih rinci atau briefing atau konsultasi tambahan.

170

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

bukan penduduk

Hanya mencapai sekelompok kecil orang

Sumber:

buku

Sumber

Penilaian

Lingkungan

Hidup

Bank

Dunia,

Nomor 26 Tabel 6 Teknik untuk mendengar publik Technique

Teknik survei

Key points

Advantages

Disadvantages

Wawancara, survei

Menunjukkan

Wawancara

formal, jajak

bagaimana

yang lemah

pendapat dan

kelompok ingin

akan kontra

kuesioner dengan

terlibat

produktif

cepat dapat

Memungkinkan

Biaya tinggi

menunjukkan siapa

komunikasi

Membutuhkan

yang tertarik dan

langsung dengan

spesialis

mengapa

masyarakat

untuk

Mungkin

Membantu

menyampaikan

terstruktur

mengakses

dan

(menggunakan

pandangan

menganalisis

kuesioner tetap)

mayoritas

Pertukaran

atau non-

Kurang rentan

antara

terstruktur

terhadap

keterbukaan

pewawancara

pengaruh

dan validitas

171

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

berpengalaman atau

kelompok vokal

statistik

surveyor yang

Mengidentifikasi

terbiasa dengan

kepedulian

proyek yang harus

terkait dengan

digunakan

kelompok sosial

Pra pengujian

Hasil perwakilan

pertanyaan

statistik

pertanyaan-

Dapat menjangkau

pertanyaan

orang-orang yang

pembuka-penutup

tidak dalam

merupakan yang

kelompok

terbaik

terorganisir

seminar umum, atau

Memungkinkan

Kompleks

kelompok fokus

diskusi rinci

untuk diatur

menciptakan

dan terfokus

dan

pertukaran

Dapat bertukar

dijalankan

Pertemuan

informasi formal

informasi dan

kecil

antara sponsor dan

argumen

Dapat

masyarakat; dapat

Cepat, pemantau

dialihkan

terdiri dari

berbiaya rendah

oleh

individu-individu

untuk mengetahui kelompok-

yang dipilih

keinginan

172

kelompok

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

secara acak atau

masyarakat Suatu minat khusus

anggota kelompok

cara untuk

sasaran; ahli

menjangkau

Tidak

dapat diundang

kelompok

objektif atau

untuk bertindak

marjinal

valid secara

sebagai nara

statistik

sumber.

Mungkin terlalu dipengaruhi oleh moderator

Pertemuan-

Berguna untuk

Tidak cocok

pertemuan publik

audiens tingkat

untuk diskusi

memungkinkan

menengah

rinci

masyarakat untuk

Memungkinkan

Tidak pas

merespon langsung

tanggapan

untuk

pada presentasi

langsung dan

membangun

formal oleh

umpan balik

konsensus

sponsor proyek.

Memperkenalkan

Dapat

Pertemuan yang

kelompok

dialihkan

efektif

kepentingan yang oleh

membutuhkan ketua

berbeda

Pertemuan besar

173

kelompok-

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

yang kuat, agenda

kelompok

yang jelas, dan

minat khusus

presenter atau

Kehadiran

narasumber yang

sulit untuk

baik.

diprediksi

Pekerjaan ini erat

Potensi

dengan kelompok

konflik

yang dipilih untuk

antara

memfasilitasi

pengusaha dan

Masyarakat

Memobilisasi kontak informal,

penyelenggara/

klien kelompok yang

mengunjungi rumahpendukung

Sumber:

Waktu yang sulit dijangkau.

buku

rumah atau tempat

dibutuhkan

kerja, atau hanya

untuk

tersedia untuk

mendapatkan

umum.

umpan balik

Sumber

Penilaian

Nomor 26

174

Lingkungan

Hidup

Bank

Dunia,

10

PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN KAPASITAS

166.

Keberhasilan pelaksanaan ESMF, RPF dan IPPF tergantung pada para

pemangku

kepentingan

proyek.

Bab

ini

memberikan

gambaran tentang pengaturan kelembagaan dari PPHEPB ini, dan tanggung jawab masing-masing para pemangku kepentingan untuk

mengoperasikan

instrumen

perlindungan.

Ini

juga

mengatur analisis kapasitas PT SMI sebagai Badan Pelaksana dengan

tanggung

jawab

perlindungan

pembangunan kapasitas. 10.1

Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan

Gambar 2 Kerangka Kelembagaan PPHEPB

175

utama

dan

rencana

Tabel 4 Peran dan Tanggung Jawab Perlindungan Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab

Manajemen

Menyediakan sumber daya yang cukup (staf dan

PT SMI

anggaran) untuk staf dan konsultan PT SMI dalam menjalankan

peran dan tanggung jawab mereka

PT SMI –

Keterlibatan staf dengan keahlian pengawasan

Unit

perlindungan untuk memastikan pengawasan yang

Pengelolaan

memadai dan kepatuhan penuh pada semua dokumen

Proyek

perlindungan.

dengan KPE

Integrasi laporan pemeriksaan perlindungan dan temuan-temuan ke dalam desain proyek dan spesifikasi. Memastikan bahwa desain teknisi yang berkualitas merancang dan memberikan spesifikasi untuk kolam penyimpanan, dan konstruksi kolam, manajemen dan dekomisioning diawasi dan dipantau. Integrasi RPLS, UKL/UPL, LARAP dan IPP ke dalam desain proyek, spesifikasi, dokumen tender, dokumen kontrak untuk kontraktor. Menyediakan anggaran yang memadai dan kerangka waktu untuk pengawasan perlindungan dan pelaksanaan selama pengeboran. Pengawasan ESMP kontraktor, manajemen kepatuhan,

176

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab manajemen ketidaksesuaian, dan penerbitan hukuman sehari-hari, dengan laporan kepada PT SMI Divisi ESS&BCM. Membantu PT SMI Divisi ESS&BCM untuk menyelidiki insiden dan keluhan, dan menyelesaikan masalah. Memberikan pelatihan kepada kontraktor yang diperlukan mengenai hal-hal teknis untuk mitigasi dampak lingkungan dan sosial (misalnya kontrol sedimen dan erosi). Mengintegrasikan penilaian perlindungan dan output ke dalam penilaian kelayakan untuk tender pembangunan prospek panas bumi.

PT SMI

Mengelola perlindungan melalui rencana pengelolaan,

Divisi

melacak sumber, tugas, jangka waktu dll untuk

ESS&BCM

setiap sub-proyek. Checklist pemeriksaan dasar untuk setiap sub-proyek eksplorasi panas bumi. Checklist pemeriksaan secara rinci, termasuk pengelolaan output konsultan ', untuk masing-masing sub-proyek eksplorasi panas bumi. Mengawasi dan memberikan laporan pemeriksaan untuk BG, PT SMI dan KPE.

177

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab Menyusun TOR untuk instrumen perlindungan subproyek, anggaran estimasi dan mengelola pengadaan perlindungan konsultan. Mengelola penyusunan instrumen oleh konsultan, meninjau rancangan instrumen perlindungan dan memberikan komentar. Instrumen perlindungan yang jelas untuk proses pengungkapan dan persetujuan. Memimpin konsultasi sub-proyek, dalam kemitraan dengan konsultan perlindungan dan pemerintah daerah. Mereview TOR untuk TA untuk dimasukkan pada aspek perlindungan. Mereview laporan TA, khususnya Materi Pedoman Praktik yang Baik, untuk perlakuan yang tepat dari perlindungan. Mereview rancangan laporan kelayakan dan Laporan Kapasitas Sumber Daya yang Tersirat dan memberikan komentar. Mereview rancangan spesifikasi teknis, dokumen penawaran, kontrak kontraktor yang disusun oleh PT SMI dan Manajer Proyek KPE dan memberikan komentar.

178

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab

Afiliasi PT

Melaksanakan ESMP sub-proyek dan UPL/UKL, termasuk

SMI

mengelola pemantauan yang bukan merupakan tanggung jawab Kontraktor. Menerapkan LARAP, termasuk pengawasan terhadap konsultan. Melaksanakan IPP, termasuk pengawasan terhadap konsultan. Kontraktor Audit ESMP secara berkala, termasuk kunjungan lapangan dan audit laporan. Mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM), termasuk koordinasi dengan GRM kontraktor. Menindaklanjuti dan menyelesaikan insiden, keluhan dan ketidaksesuaian. Memberikan masukan dan rekomendasi perlindungan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tender prospek panas bumi. Tim harus bersedia untuk menyajikan informasi kepada tim yang lebih luas yang mungkin bertentangan dengan penilaian teknis dan ekonomi kelayakan, untuk mencegah dampak yang signifikan yang berpotensi dari pengembangan panas bumi. Memberikan pelatihan kepada PT SMI dan Manajemen

179

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab Proyek KPE dan Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan instrumen perlindungan dan sistem manajemen perlindungan

PT SMI.

Memberikan pelatihan teknis kepada kontraktor pada GRM, pengelolaan pengaduan, keterlibatan masyarakat dan aspek lain dari mitigasi dampak lingkungan dan sosial jika diperlukan, atau merekrut konsultan untuk melakukan pelatihan. Pelaporan perlindungan secara triwulanan kepada Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya. Menjaga dan memperbarui dokumen kerangka kerja yang diperlukan.

Konsultan

Menyusun pemeriksaan perlindungan secara rinci.

Pelindung

Menyusun instrumen perlindungan. Menyusun Rencana Konsultasi dan membantu PT SMI dengan konsultasi. Menerapkan LARAP atas nama PT SMI. Menyediakan layanan pemantauan lingkungan dan sosial sebagai bagian dari implementasi RPLS, UPL/UKL, LARAP. Memberikan TA untuk proyek-proyek seperti

180

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab pelaksanaan IPP atau pengelolaan keanekaragaman hayati dan perjanjian kemitraan hutan di bawah RPLS. Menyediakan jasa manajemen GRM. Memberikan pelatihan khusus kepada ESMP Kontraktor, mitigasi dan pengelolaan dampak selama pengeboran, konstruksi jalan dll, sistem manajemen pengamanan, konsultasi dan topik lain yang dibutuhkan.

Kontraktor

Kepatuhan penuh dengan RPLS dan UPL/UKL terhadap seluruh kontrak. Penyediaan Manajer Perlindungan di lokasi di seluruh Kontrak. Menyusun ESMP Kontraktor komprehensif sebelum pekerjaan dimulai. Melaksanakan ESMP Kontraktor terhadap seluruh Kontrak, termasuk keterlibatan masyarakat, menghindari dan mengelola dampak, pemantauan, GRM, pengelolaan insiden, pelatihan dan tugas-tugas lainnya. Membangun, memelihara dan menonaktifkan kolam sesuai dengan desain dan spesifikasi yang disediakan oleh teknisi yang berkualitas dan

181

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab berpengalaman. Mematuhi hukum Indonesia dan memperoleh izin apapun yang diperlukan (limbah berbahaya, peledakan dan bahan peledak, dll). Memberikan laporan kepada KPE dan PT SMI. Menjalani pelatihan yang diperlukan. Memastikan semua staf sudah dilatih secara tepat, dan memiliki peralatan pelindung yang sesuai setiap saat.

Ahli

Mengawasi pelaksanaan kerangka perlindungan PPHEPB

Spesialis

dan instrumen sub-proyek melalui kunjungan lapangan

Perlindungan dan komunikasi dengan PT SMI Divisi ESS&BCM, Bank Dunia

manajer proyek PT SMI dan KPE. Memberikan pelatihan mengenai instrumen perlindungan, pemeriksaan lingkungan dan sosial, penilaian dan manajemen dampak, pengobatan kegiatan terkait dan aspek lain dari kebijakan perlindungans Bank Dunia. Menyediakan pelatihan teknis yang relevan (atau melibatkan konsultan spesialis). Menerima laporan perlindungan triwulan dan memberikan komentar. Menindaklanjuti insiden signifikan yang berkaitan

182

Kelembagaan

Peran dan Tanggung Jawab dengan pembuangan, kesehatan dan keselamatan (pekerja atau masyarakat), kerusuhan masyarakat, pengambilalihan tanah dan pemulihan mata pencaharian, dll.

10.2

Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT SMI

167.

PT

SMI

memiliki

kebijakan

pengalaman

perlindungan

yang

Bank

luas

dalam

Dunia

dan

mengelola

donor

lain

berdasarkan Dana Jaminan Investasi (IGF), Dana Fasilitas Infrastruktur

Indonesia

Infrastruktur pembiayaan sebagai

Wilayah

(IIFF)

(RIDF).

infrastruktur

perusahaan

dimiliki

oleh

Keuangan

(Depkeu).

yang

milik

SMI

Dana

SMI

(BUMN)

Indonesia memainkan

Pembangunan

adalah

didirikan

negara

Pemerintah PT

PT

dan

pada

perusahaan tahun

2009

yang

sepenuhnya

melalui

Departemen

peran

aktif

dalam

memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, serta mempersiapkan proyek dan melayani dalam peran penasehat untuk proyekproyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI mendukung agenda pembangunan

infrastruktur

publik-swasta multilateral. katalis

dalam

dengan Dengan

pemerintah

lembaga demikian,

percepatan

Indonesia. 183

melalui

keuangan PT

SMI

pembangunan

kemitraan

swasta

berfungsi

dan

sebagai

infrastruktur

di

168.

PT

SMI

telah

Pengelolaan

mengembangkan

Lingkungan

dan

system

Pedoman

Sosial

(ESMS)

Operasi khusus

dan

untuk

digunakan pada program yang mendukung investasi pemerintah daerah

melalui

Pengelolaan

berbagai

Lingkungan

dana dan

infrastruktur.

Sosial

(ESMS)

Sistem

PT.

SMI

berdasarkan pada sistem suatu negara (misalnya peraturan di Indonesia), dan menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan (dengan

kesenjangan

pengambilalihan

dalam

tanah,

hal

dan

manajemen

kesehatan

dampak

dan

sosial,

keselamatan).

Namun, saat ini sedang diperbarui untuk mematuhi Standar Kinerja

IFC,

Kebijakan

Perlindungans

Bank

Dunia

dan

kebijakan perlindungan donor lainnya. 169.

ESMS memiliki proses untuk menyaring proyek yang diusulkan, menentukan

tingkat

risiko

lingkungan

dan

sosial,

dan

melakukan penilaian uji tuntas, semuanya akan menentukan kesenjangan

dalam

memenuhi

persyaratan

yang

ditentukan

dalam ESMS. Pemrakarsa proyek pihak ketiga yang mencari pembiayaan melalui dana yang dikelola PT SMI diperlukan untuk

menyiapkan

rencana

tindakan

korektif

(CAP)

untuk

mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi dalam penilaian uji tuntas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ESMS. 170.

ESMS diawasi oleh Divisi Perlindungan Sosial Lingkungan dan Pengelolaan

Bisnis

Berkelanjutan(ESS 184

&

BCM)

di

bawah

Direktorat dipimpin

Manajemen

oleh

Risiko.

pemimpin

tim

Divisi yang

E&S

UESS&BCM

berpengalaman.

ini

Bersama

dengan tim kecil spesialis lingkungan dan sosial, PT SMI telah berkomitmen untuk memperluas Divisi ESS & BCM dan mempekerjakan

lebih

banyak

tenaga

spesialis

upaya

perlindungan lingkungan dan/atau sosial di masa yang akan datang

secepatnya,

Selain

itu,

PT

untuk

SMI

memperkuat

memiliki

akses

Divisi

ESS

yang

siap

&

BCM.

kepada

konsultan lingkungan dan sosial melalui Divisi Penasehat Proyek. 171.

Divisi ESS & BCM harus menjamin ESMF, RPF dan konsistensi IPPF

dan

kesesuaian

dengan

ESMS

dalam

mengembangkan

prosedur manajemen perlindungan secara rinci dalam Manual Operasi Proyek PPHEPB ini. 10.3

Pembangunan Kapasitas

172.

Desain proyek PPHEPB meliputi peningkatan kapasitas untuk perlindungan

di

industri

panas

bumi

di

Indonesia

(TA

Komponen 2). KPE juga akan menyediakan kapasitas yang saat ini tidak dalam PT SMI, termasuk bantuan dengan pengawasan perlindungan selama pengeboran. Hal ini juga akan membantu memperkuat pengawasan dan keterampilan manajemen proyek PT SMI,

termasuk

pelatihan

konsultan

185

tentang

output

pengelolaan

173.

PT SMI akan membutuhkan untuk meningkatkan sumber daya staf untuk manajemen ESMS oleh satu orang penuh waktu untuk sepatutnya mengkoordinasikan semua persyaratan perlindungan untuk

setiap

sub-proyek

PPHEPB

selama

proyek.

Atau,

perbedaan kapasitas bisa diisi oleh konsultan, yang bisa melakukan tugas, seperti penyusunan TOR dan review output dan audit pengawasan. Tugas perlindungan yang signifikan, seperti pemeriksaan secara rinci dan penyusunan instrumen perlidungan, akan dilakukan oleh konsultan yang memenuhi syarat

dan

berpengalaman,

akibat

kurangnya

staf

atau

konsultan perlindungan lingkungan dan sosial dari PT SMI. Namun, dalam waktu dekat PT SMI akan menyewa lebih banyak ahli perlindungan untuk mengisi kesenjangan ini. 174.

Staf dan konsultan yang bekerja pada PPHEPB, termasuk KPE, akan mengambil bagian dalam acara pelatihan ESMF, RPF dan IPPF pada awal pelaksanaan proyek, untuk memastikan bahwa semua

pihak

memahami

peran

mereka

dan

memperoleh

keterampilan yang diperlukan. Ini akan mencakup siklus subproyek

dan

tonggak

untuk

tugas-tugas

perlindungan,

pengawasan, harapan komunikasi dan pelaporan, tugas yang jelas

tentang

peran

dan

tanggung

jawab,

dan

di

mana

kesenjangan mungkin memerlukan pengisian melalui pekerjaan staf atau konsultan tambahan. Peserta akan mencakup manajer

186

proyek dan staf perlindungan PT SMI, KPE, BG, EBKTE dan staf Depkeu. 175.

Topik-topik akan mencakup 

Permasalahan-permasalahan lingkungan dan sosial terkait dengan pengembangan panas bumi di Indonesia;



Kerangka tata kelola Indonesia dan persyaratan hukum yang berlaku untuk proyek PPHEPB;



Sistem

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

dan

sosial; 

Struktur dan tujuan ESMF;



Operasionalisasi

ESMF

yang

terdiri

dari

proses

penilaian yang terintegrasi dalam siklus bisnis melalui studi kasus (pemeriksaan, mengidentifikasi persyaratan hukum,

penilaian

dampak,

mengidentifikasi

langkah-

langkah mitigasi, kategorisasi); 

Pemantauan proyek - Apa yang dipantau /ukuran, mengapa dan seberapa sering;



penilaian dampak proyek (lingkungan dan sosial);



audit

internal

dan

eksternal

(tujuan,

protokol,

pelaporan, tindakan korektif); 

Pengelolaan Dokumen (perbarui kebijakan dan prosedur ESMF

berdasarkan

perubahan

eksternal

dan

revisi dalam format untuk mencatat informasi). 187

internal,

176.

Sesi

pelatihan

kerangka

akan

diadakan

setidaknya

setiap

tahun untuk anggota tim baru, untuk memperbarui pemangku kepentingan pada perubahan eksternal (persyaratan hukum, perlindungan, dll), untuk berbagi pengalaman operasional, dan untuk mengkomunikasikan revisi-revisi yang dilakukan di ESMF. Ini akan disediakan oleh ahli spesialis perlindungan Bank Dunia dan/atau konsultan eksternal pada tahap pertama, dengan

PT

SMI

dalam

menjalankan

lokakarya

untuk

sesi

pelatihan kedua dan selanjutnya. 177. Pelatihan perlindungan juga direncanakan sebagai berikut: Pembangunan

Audiens/Pesert

Pemberi

Program

Kapasitas

a

Pelatihan

Pengawasan

PT SMI

Ahli

Sepanjang

terhadap

spesialis

proyek.

konsultan ESIA

perlindunga

dan LARAP

n KPE atau

magang dan

Bank Dunia

melakukan mentor Pengawasan

KPE, PT SMI

Konsultan

Sebelum

Perlindungan

atau Pusat

persiapan

Konstruksi,

Pembelajara

dokumen tender

termasuk

n

sub -proyek

188

Pembangunan

Audiens/Pesert

Pemberi

Kapasitas

a

Pelatihan

Kontraktor

Perlindunga

ESMP dan

n Bank

pengelolaan

Dunia

Program

pertama kali.

ketidaksesuaia n dan insiden. Lokakarya / lingkungan belajar interaktif. Menyusun dan

Kontraktor

Konsultan

Setelah

melaksanakan

atau Pusat

negosiasi

Kontraktor

Pembelajara

kontrak dan

ESMP.

n

sebelum

Perlindunga

penyusunan

n Bank

ESMP

Dunia

Kontraktor dan mulai pekerjaan pengeboran. Setidaknya sekali per

189

Pembangunan

Audiens/Pesert

Pemberi

Kapasitas

a

Pelatihan

Program

sub-proyek Pelatihan

Kontraktor

Konsultan,

Sebagaimana

teknis tentang

organisasi

disyaratkan

aspek-aspek

pelatihan

sepanjang

pengelolaan

industri

proyek, untuk

perlindungan

aspek-aspek tertentu yang diidentifikasi melalui ESMP, program ketidaksesuaia n atau kejadian.

178.

PT SMI akan menjaga catatan-catatan dari program pelatihan, termasuk rincian seperti agenda, durasi, pemberi pelatihan dan

kualifikasi

pelatihan,

dan

pemberi daftar

pelatihan

hadir

untuk

peserta.

PT

mempertahankan rencana tahunan untuk pelatihan. 10.4

Anggaran

Tabel 5 Estimasi Anggaran untuk Pembangunan Kapasitas

190

melakukan SMI

akan

Tugas

Estimasi

Catatan

Biaya US$ Rekruitmen staf di unit E&S

Tidak Biaya PT SMI tersedia

Keterlibatan konsultan untuk

Ini sepenuhnya

melakukan

dibiayai dari hibah

pemeriksaan

dan Tidak

menyusun

dokumen

GEF. tersedia

perlindungan

untuk

empat

lokasi sub-proyek. Lokakarya ESMF, RPF dan IPPF

Ini sepenuhnya

internal untuk staf PPHEPB

$5,000 dibiayai dari hibah

(x4)

GEF.

Mentoring staf Divisi

Akan terjadi sebagai

ESS&BCM dan magang oleh tim

Tidak bagian dari

perlindungan Bank Dunia

tersedia pengawasan proyek oleh staf Bank.

Lokakarya pengawasan

Ini sepenuhnya

perlindungan konstruksi (x4)

$60,000 dibiayai dari hibah GEF.

Bantuan menyusun ESMP

Ini sepenuhnya

Kontraktor

$40,000 dibiayai dari hibah GEF.

Pelatihan teknis/tematik

$50,000 Ini sepenuhnya

191

Tugas

Estimasi

Catatan

Biaya US$ untuk Para Kontraktor dan

dibiayai dari hibah

Pengawas

GEF.

Total Estimasi

$155,000

192

11

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

179.

PT SMI akan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial,

yang

akan

dilakukan

oleh

afiliasinya.

Ini

akan

menjadi bagian dari system pemantauan dan pelaporan proyek secara

keseluruhan

yang

digariskan

dalam

Manual

Operasi

Proyek PPHEPB. Pemantauan perlindungan akan mencakup: a.

PT SMI Divisi ESS&BCM akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan dokumen kerangka sebagai bagian

dari

mengumpulkan

dan

menganalisis

data

dan

informasi untuk pelaporan proyek triwulan. Ini termasuk menganalisis efektivitas pemeriksaan dan perangkat lain dalam

kerangka

pelatihan

dan

kerja,

jenis

orang-orang

dan

yang

jumlah dilatih,

kegiatan GRM

dan

manajemen keluhan, manajemen mutu dan ketepatan waktu pengiriman (staf, jawab,

dari

konsultan,

anggaran)

untuk

ketersediaan

melakukan

kepatuhan/ketidakkepatuhan

sumber

daya

kerangka

tanggung

dengan

kerangka

kerja, kebijakan perlindungan Bank Dunia dan hukum dan peraturan Indonesia. b.

PT

SMI

independen

akan

melibatkan

untuk

sebuah

mengkaji

dan

lembaga mengaudit

pemantau proses

pengambilalihan lahan secara paksa, pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian. 193

c.

Tim

perlindungan

pengawasan terhadap

Bank

Dunia

akan

melakukan

untuk

memantau

kepatuhan

dan

kerangka

kerja

perlindungan

misi

kemanjuran

dan

kepatuhan

dengan Kebijakan Perlindungan Bank secara lebih luas. Rekomendasi untuk perbaikan akan didokumentasikan dalam suatu memorandum (mission aide memoire). d.

PT

SMI

akan

independen

melibatkan

untuk

sebuah

melaksanakan

perusahaan/organisasi audit

lingkungan

dan

sosial atas proyek. Ini akan dilakukan sebelum review tengah

semester.

Ruang

lingkup

audit

akan

mencakup

tinjauan desain dan efektifitas implementasi kerangka kerja yang akan diadopsi dalam Proyek. Hal ini akan meninjau struktur kerangka, isi dan cakupan kegiatan potensial,

dampak

dan

langkah-langkah

mitigasi,

interpretasi dari kerangka kerja pada Manual Operasi Proyek

dan

perangkat

pengelolaan

proyek

lainnya.

Wawancara dan observasi tentang keefektifan struktur organisasi, anggota

tim

pelatihan, untuk

dan

kapasitas

melakukan

tanggung

dan

kemampuan

jawab

mereka.

Kunjungan lapangan juga akan dilakukan untuk mengkaji efektivitas

langkah-langkah

mitigasi

lingkungan

dan

sosial yang digariskan dalam dokumen perlindungan. 180.

Setiap

sub-proyek

ESMP

akan

berisi

program

pemantauan

khusus yang akan mendokumentasikan pemantauan dampak sosial 194

dan

lingkungan

dan

Kontraktor

dan

memberikan

kontribusi

pemantauan

tugas

keefektifan

pengawasan. untuk

ESMP,

ESMP

ini

akan

Informasi

pemantauan

dan

pelaporan

kerangka. LARAP dan IPP juga akan berisi program pemantauan khusus

untuk

kompensasi,

memantau

dampak

pemulihan

mata

dan

audit

prosedur

pencaharian

dan

untuk

program

pengembangan masyarakat lainnya 181.

Matriks pelaporan diatur di abawah ini:

Tabel 9 Matriks Pelaporan Perlindungan Jenis dan Isi Laporan

Pelaksanaan ESMF, RPF dan

Program

Tanggung

Pelaporan

Jawab:

kepada:

Triwulanan Divisi

IPPF: Laporan pemeriksaan,

ESS&BCM

kegiatan sub proyek dan

PT SMI

kemajuannya (penyusunan instrumen, pelaksanaan, penutupan) Pemantauan dan output pemeriksaan Keluhan / Ringkasan GRM Laporan insiden Kegiatan peningkatan pelatihan dan kapasitas.

195

Bank Dunia

11.1.1.1 Pelaporan Pengawasan

Bulanan

Perlindungan Pengeboran

KPE/PT

Divisi

SMI

ESS&BCM

Kemajuan proyek

PT SMI

Pemantauan dan output pemeriksaan Pelatihan Keluhan / Ringkasan GRM insiden Pembaruan kerangka Laporan Pemantauan Lingkungan

Triwulanan Konsultan

PT SMI

Bulanan

PT SMI

dan Sosial Sub-proyek ESMP UKL /UPL Laporan Pemantauan Independen Sub-proyek LARAP

196

Konsultan

12

MEKANISME PEMULIHAN PENGADUAN

12.1

Pendahuluan

182.

Sebagai

bagian

pembangunan

dari

mandatnya

infrastruktur

untuk

nasional

di

menjadi masa

bank

yang

akan

datang, PT SMI mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk

pembangunan

negara

ini,

lingkungan teknis,

infrastruktur

tidak

dan

hanya

sosial,

keuangan,

dari

tetapi

ekonomi

yang

perlindungan juga

dan

berkelanjutan

dari

politik.

perspektif

sudut

Dalam

di

pandang

penjelasan

ini, PT SMI terbuka untuk masukan yang konstruktif dan aspirasi

dari

masyarakat

dan

pemangku

kepentingan

atas

proyek PPHEPB. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Keluhan

tersebut, (GRM)

PT

untuk

SMI

memiliki

memberikan

Mekanisme

pelayanan

Penanganan

sebagai

suatu

perangkat yang efektif untuk identifikasi awal, penilaian, dan penyelesaian keluhan pada sub-proyek PPHEPB.. 12.2

Pendekatan atas Pemulihan Pengaduan

183.

PT SMI akan menggunakan sistem GRM Perusahaan mereka untuk mendokumentasikan

dan mengelola keluhan sub-proyek PPHEPB.

Divisi Audit Internal (IA) PT SMI merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk GRM tersebut. Divisi ini ada di bawah

dan

bertanggung

jawab

langsung

kepada

Presiden

Direktur PT SMI. Divisi IA akan menerima semua masukan, keluhan, aspirasi, ide-ide yang ditujukan kepada PT SMI. 197

Divisi IA akan meneruskannya ke Divisi yang bertanggung jawab

untuk

disesuaikan

dengan

subyek/masalah.

dengan

subyek/ hal. Sudah ada pedoman untuk Whistle Blowing System (WBS)

dari

PT

SMI,

yaitu

"Pedoman

Sistem

Pelaporan

Pelanggaran". Ada tautan di situs web SMI terkait dengan orang-orang

http://192.168.29.251:81/wbssmi/.

Divisi

IA

akan meneruskan masalah terkait perlindungan pada Divisi Perlindungan

Lingkungan

Sosial

dan

Pengelolaan

Bisnis

Berkelanjutan (Business Continuity Managemen)t (ESS & BCM).

184.

Para

anggota

yang

terkena

dampak

dari

masyarakat,

para

pemangku kepentingan, masyarakat adat atau individu, dan PAP akan dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan respon yang

memuaskan

merekam lanjutnya.

dan

pada

waktu

yang

mengkonsolidasikan

Sistem

ini

akan

tepat.

Sistem

keluhan

dirancang

tidak

ini

dan hanya

akan

tindak untuk

keluhan mengenai persiapan dan pelaksanaan LARAP dan IPP, tetapi juga untuk menangani keluhan dari berbagai jenis masalah (termasuk isu-isu perlindungan sosial lingkungan dan lainnya) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh PT SMI dan Bank Dunis di bawah Proyek ini. 185.

Tujuan dari GMR adalah untuk:

198



Responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak sub-proyek dan untuk menangani dan menyelesaikan keluhan mereka;



Sajikan

sebagai

mengundang

saluran

saran,

untuk

dan

meminta

meningkatkan

pertanyaan, partisipasi

masyarakat; 

Kumpulkan

informasi

yang

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan kinerja operasional; 

Meningkatkan

legitimasi

proyek

antara

para

pemangku

kepentingan; 

Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas; dan



Mencegah

penipuan

dan

korupsi

dan

mengurangi

risiko

proyek.

12.3

Mekanisme Pemulihan Pengaduan PPHEPB

186.

PPHEPB GRM akan sebagai berikut:

Langkah 1: Titik akses/ serapan komplain: a.

Titik

fokus

yang

mudah

diakses

dan

dipublikasikan

dengan baik atau pengguna yang menghadapi 'help desk' akan dibentuk dalam PT SMI dan dengan masing-masing Kontraktor pengeboran. b.

Saluran serapan akan mencakup surel, SMS, halaman web, dan tatap muka. Saluran penyerapan akan dipublikasikan 199

dan

diiklankan

melalui

media

setempat

dan

melalui

Kontraktor. c.

Anggota staf yang menerima pengaduan secara lisan akan dibuatkan

dalam

pertimbangan

bentuk

Menyadari

tertulis

bahwa

sebagai

banyak

bahan

keluhan

dapat

diselesaikan 'di tempat' dan secara informal oleh staf proyek,

ada

peluang

untuk

mendorong

penyelesaian

informal ini untuk melakukan login di sini untuk (i) mendorong yang

respon;

berulang

dan

atau

(ii)

yang

memastikan

minor

sedang

bahwa

keluhan

dicatat

dalam

sistem. d.

Sistem GRM Kontraktor akan dikoordinasikan dengan GRM proyek PT SMI PPHEPB sehingga semua keluhan tercatat dalam sistem PT SMI GRM.

e.

GRM

akan

memiliki

kemampuan

untuk

menangani

keluhan

anonim. f. Pengguna akan diberikan tanda terima dan peta jalan 'roadmap' yang mengatakan kepadanya bagaimana proses keluhan bekerja dan kapan harus mengharapkan informasi lebih lanjut.

Tahap 2: Buku Pencatatan Pengaduang. g. Semua keluhan akan dicatat secara tertulis dan dipelihara dalam database sederhana. 200

h. Keluhan membantu

yang

diterima

pelacakan

akan

diberi

kemajuan

nomor

keluhan

yang

pelapor

akan

melalui

database. i. Pengadu akan diberikan tanda terima dan selebaran yang menggambarkan prosedur dan batas waktu GRM (staf harus dilatih untuk membaca ini secara lisan untuk pengadu buta huruf). j. Bila memungkinkan, buku pencatatan keluhan akan mendata keluhan

yang

dibuat

melalui

sistem

informal

atau

tradisional, seperti dewan desa atau tetua. k. Hal

ini

seringkali

membutuhkan

pelatihan

masyarakat

setempat dan menempatkan hubungan formal antara sistem tradisional

dan

PPHEPB

GRM

(bisa

mengambil

bentuk

perjanjian lisan atau Nota Kesepahaman tertulis). l. Minimal,

database

akan

melacak

dan

melaporkan

kepada

publik keluhan yang diterima, keluhan yang diselesaikan dan keluhan yang telah mencapai tahap mediasi. Database juga akan menunjukkan masalah yang diangkat dan lokasi di sekitar lingkaran keluhan.

Langkah 3: Penilaian, pengakuan dan respon m.

Kelayakan

akan

memastikan

bahwa

menjadi isu

dengan proyek. 201

langkah

yang

prosedural

diangkat

adalah

untuk relevan

n.

Keluhan yang tidak dapat diselesaikan di tempat akan diarahkan ke titik fokus pengaduan yang akan memiliki 5 hari

kerja

memberikan

untuk

menilai

tanggapan

mengakui

permasalahan

tertulis

penerimaan

dan

kepada

merinci

ini

dan

pengadu,

yang

langkah-langkah

berikutnya yang akan diambil. o.

Keluhan akan dikategorikan sesuai dengan jenis masalah yang diajukan dan dampak pada lingkungan/penggugat jika dampak

yang

Berdasarkan

diangkat

dalam

kategorisasi

komplain

ini,

terjadi.

keluhan

akan

diprioritaskan berdasarkan risiko dan ditugaskan untuk tindak lanjut yang tepat. p.

Penilaian terhadap permasalahan akan mempertimbangkan berikut ini: 

Siapa yang bertanggung jawab untuk merespon keluhan ini? Apakah Kontraktor, KPE, PT SMI, atau pihak lain? Hal ini diantisipasi bahwa mayoritas isu yang diangkat selama persiapan sub-proyek akan bersifat informatif atau umpan balik yang memerlukan koreksi yang

bersifat

minor;

ditangani

oleh

mayoritas

keluhan

Kontraktor.

PT

ini

SMI. akan

Pengaduan

pada

umumnya

Selama menjadi 'puncak

akan

konstruksi,

tanggung

jawab

gunung

es'

kemungkinan akan menjadi tanggung jawab orang-orang 202

yang mencerminkan perlawanan langsung ke sub-proyek atau

konflik

terbuka

antara

para

pemangku

kepentingan. Isu-isu ini tidak mungkin diselesaikan melalui

GRM

dan

harus

ditangani

di

tingkat

tertinggi yang sesuai baik di dalam negara atau Bank

Dunia.

membutuhkan

Isu-isu

risiko

kemandirian

yang

lebih

tinggi

akan

lebih

besar

untuk

menangani, sedangkan umpan balik-tingkat yang lebih rendah dapat dan harus ditangani sendiri," yaitu oleh Kontraktor atau PT SMI. 

Apa itu tingkat risiko keluhan? Apakah itu risiko rendah,

risiko

menengah,

atau

risiko

tinggi?

Beberapa pelatihan akan diperlukan untuk memastikan staf yang melaksanakan GRM menyadari apa yang akan merupakan proyek

masalah

dan

berisiko

entitas

mana

lebih

harus

tinggi

menangani

untuk keluhan

seperti itu. 

Apakah keluhan diatasi sudah disampaikan di tempat lain? Jika masalah sudah ditangani, misalnya oleh pengadilan setempat atau badan mediasi, atau dalam Bank

Dunia,

proses

maka

masalah

pemulihan

akan

pengaduan

dikeluarkan

untuk

menghindari

duplikasi dan kebingungan di pihak pelapor.

203

dari

q. Penyelesaian:

Setelah

dipertimbangkan, penyelesaikan

permasalahan

pengadu

masalah

akan

di

atas

ditawarkan

mereka.

Opsi

telah

opsi

yang

untuk

ditawarkan

kemungkinan akan berupa salah satu dari tiga kategori berikut: 

Keluhan yang masuk mandat PT SMI atau Kontraktor dan penyelesaian

dapat

ditawarkan

segera

sesuai

dengan

permintaan yang dibuat oleh pengadu. Tanggapan akan menjelaskan diberikan

bagaimana

oleh

klien

dan

kapan

dan

nama

penyelesaian

dan

kontak

akan

informasi

dari anggota staf yang bertanggung jawab untuk itu. 

Keluhan

yang

masuk

mandat

PT

SMI

atau

Kontraktor

tetapi ada berbagai pilihan untuk penyelesaian yang dapat

dipertimbangkan

diperlukan.

Tanggapan

dan/atau

akan

sumber

mengundang

khusus

pengadu

untuk

mengadakan pertemuan dalam membahas pilihan ini. 

Keluhan mandat

tidak PT

pengaduan

masuk

SMI. telah

atau

Tanggapan dirujuk

sebagian akan

pada

berada

di

bawah

menunjukkan

bahwa

institusi

yang

sesuai

(misalnya Pengaduan terkait dengan pemukiman kembali akan

diteruskan

ke

Komite

Pemukiman

Kembali),

akan melanjutkan komunikasi dengan pengadu. Langkah 4: Pengajuan Banding

204

yang

r. Ketika

kesepakatan

belum

tercapai,

pengadu

akan

ditawarkan proses banding. Ini akan melalui pengadilan nasional,

kecuali

pengadu

meminta

fasilitas

atau

mediasi melalui pihak ketiga. 

Jika

pengadu

menerima

pilihan,

dan

kesepakatan

tercapai, implementasi akan dipantau oleh layanan mediasi

dan

suatu

ditandatangani

berita

menunjukkan

acara

akan

pengaduan

telah

diselesaikan. 

Jika pengadu tidak menerima pilihan ini atau jika ia/dia

menerima

tetapi

kesepakatan

tidak

tercapai, kasus ini akan ditutup. Pengadu dapat meminta

pemulihan

melalui

pengadilan

atau

mekanisme lain yang tersedia di tingkat negara. Langkah 5: Mengatasi dan menindaklanjuti

s. Ketika ada kesepakatan antara pengadu dan PT SMI atau kontraktor

tentang

bagaimana

diselesaikan,

berita

ditandatangani

oleh

implementasi

keluhan

acara kedua

selesai,

akan belah

berita

tersebut

akan

disusun

dan

pihak.

acara

baru

Setelah akan

ditandatangani yang menyatakan bahwa pengaduan telah diselesaikan.

205

t. Semua dokumen pendukung dari pertemuan yang diperlukan untuk

mencapai

arsip

yang

mencakup

keputusan

berhubungan

pertemuan

yang

akan

menjadi

dengan telah

bagian

keluhan. meningkat

Ini ke

dari akan

tingkat

banding atau ditangani oleh pihak ketiga. u. PT SMI akan menyiapkan laporan-laporan rutin (bulanan atau

triwulanan)

kepada

publik

yang

dapat

melacak

pengaduan yang diterima, teratasi, tidak teratasi, dan yang

dirujuk

kepada

pihak

ketiga.

Tim

proyek

Bank

Dunia akan menerima baik data pengaduan mentah atau laporan bulanan, dalam rangka mendukung PT SMI dalam identifikasi dini dari risiko yang berkembang. v. Data GRM akan tersedia untuk memberi umpan ke dalam laporan-laporan

Bank

Dunia

dalam

menunjukkan

respon

dan keputusan permasalahan lebih dini (dan membantu tim

Bank

mengidentifikasi

keluhan

yang

belum

diselesaikan dan membutuhkan perhatian). 12.4

Penilaian GRM atas Sub-proyek

187.

Pendekatan

untuk

pengaduan

pemulihan

pada

tingkat

sub-

proyek akan melibatkan hal-hal berikut: 1.

Penilaian terhadap risiko dan potensi keluhan dan sengketa untuk setiap sub proyek:

188.

Divisi ESS&BCM harus memahami isu-isu yang - atau cenderung - di jantung sengketa yang berkaitan dengan masing-masing 206

sub-proyek, seperti kejelasan atas hak tanah atau isu-isu perburuhan. review

Untuk

isu-isu

kapasitas

ini,

secara

kelembagaan

konsultan

ESIA

cepat,

pemangku

untuk

setiap

harus

melakukan

kepentingan, sub-proyek

dan

selama

penyusunan ESIA, sangat bergantung pada informasi yang ada dari Ulasan

masyarakat harus

sipil

dan

memetakan

lembaga

siapa

para

non-negara pemangku

lainnya.

kepentingan

utama untuk masalah ini dan apa sifat perdebatan tersebut (informasi, terpolarisasi, dll). Perhatian harus ditujukan pada budaya penyelesaian sengketa setempat dan khususnya untuk

kapasitas

dan

rekam

jejak

dari

para

pemangku

kepentingan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau negosiasi yang konstruktif. 2.

Penilaian kapasitas

189.

Tinjauan ini juga harus mencakup ketersediaan, kredibilitas dan kemampuan institusi lokal untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengeboran dan eksplorasi panas bumi.

Untuk

menangani

masing-masing

masalah

ini,

lembaga

yang

penilaian

diharapkan

kredibilitas

untuk harus

dilakukan, berdasarkan kriteria berikut: 

Legitimasi: apakah struktur pemerintahan yang diterima secara luas dianggap cukup independen dari pihak-pihak terhadap keluhan tertentu?

207



Aksesibilitas: apakah itu memberikan bantuan yang cukup untuk mereka yang menghadapi hambatan seperti bahasa, melek

huruf,

kesadaran,

biaya,

atau

takut

akan

pembalasan? 

Prediktabilitas: apakah itu menawarkan prosedur yang jelas

dengan

kerangka

waktu

untuk

setiap

tahap

dan

kejelasan tentang jenis hasil yang dapat (dan tidak bisa) diberikan? 

Keadilan: apakah prosedur secara luas dianggap adil, terutama dalam hal akses informasi dan peluang untuk partisipasi yang berarti dalam keputusan akhir?



Kompatibilitas

Hak:

apakah

hasil

konsisten

dengan

standar nasional dan internasional yang berlaku? Apakah itu membatasi akses ke mekanisme penanganan lainnya? 

Transparansi: transparan

apakah

untuk

prosedur

memenuhi

dan

kepentingan

hasil publik

cukup yang

dipertaruhkan? 

Kemampuan: apakah memiliki sumber daya teknis, manusia dan keuangan yang diperlukan untuk menangani isu-isu yang dipertaruhkan?

3.

Rencana Aksi

208

190.

Rencana aksi harus merupakan sub-proyek tertentu, tetapi harus

berfokus

pada

langkah-langkah

nyata

yang

dapat

diambil selama penyusunan dan pelaksanaan untuk memperkuat kapasitas penanganan keluhan.

209

Lampiran A. CHECKLIST PEMERIKSAAN DASAR

Instruksi: Langkah 1 Proses Pemeriksaan Perlindungan adalah untuk memberikan kontribusi pada identifikasi awal dari lokasi yang cocok untuk studi kelayakan panas bumi dan pengembangan eksplorasi. Lengkapi checklist pemeriksaan dasar dengan menggunakan google earth, peta, laporan teknis dan data yang diterbitkan lainnya. Mendokumentasikan data yang dikumpulkan hingga saat ini, dan menggambarkan sub-proyek dalam hal dasar (jenis infrastruktur yang mungkin diperlukan, sifat kegiatan). Pemeriksaan dasar juga akan mengidentifikasi potensi risiko dari fase eksploitasi terkait. Siapkan laporan singkat untuk menyertakan checklist yang diisi, merinci temuan yang signifikan dan memberikan rekomendasi untuk studi kelayakan dan proses pemeriksaan secara rinci. Melampirkan peta dan data pendukung yang relevan. Memberikan analisis terpisah mengenai potensi risiko dari tahap eksploitasi terkait, mencatat setiap risiko baru atau risiko yang mungkin memiliki dampak yang lebih signifikan. Nama subproyek:________________________________________________________ Lokasi:_________________________________________________________ Provinsi:_______________________________________________________ 210

Uraian kegiatan yang diusulkan (pengeboran sumur pengujian, akses jalan, kamp pekerja, dll.):___________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________ __________________

Uraian kegiatan Proyek terkait seperti pengeboran sumur ekploitasi dan pembangkitan energi:_________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________________________________ ____________________

Data yang terkumpul (tandai seluruhnya yang berlaku, dan jelaskan jika perlu): Peta Topografi

211

Data yang terkumpul (tandai seluruhnya yang berlaku, dan jelaskan jika perlu): Prospek Panas bumi dan data sumber daya (dari tim teknis) Gambar di Google earth Peta/data kepemilikan tanah (peta hutan, peta kepemilikan tanah, peta penggunaan tanah, dll.) Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi Anggaran rumah tangga, kebijakan Kabupaten dan Provinsi, dll:

Data demografi/data sensus Data meteorology Dokumen-dokumen atau data yang dipublikasikan (daftar):

212

213

Checklist Pemeriksaan Dasar Pertanyaan Pemeriksaan

Jawaban

Kebijakan Terkait

untuk Daerah pengaruh Eksplorasi Panas Bumi

Ya?

Tidak?

*

Tidak diketahui, tetapi

* Catatan di checklist


mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?

(misalnya eksploitasi)? Resiko rendah. Lanjutkan

permasalahan mungkin

Peringkat signifikan,

hanya berhubungan

Risiko sedang atau

dengan proyek-proyek

kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian

ke pertanyaan pemeriksaan berikutnya.

Membuat rekomendasi

tentang peta atau dalam untuk tahap Pemeriksaan checklist dan membuat rekomendasi untuk 1) tahap Pemeriksaan

secara rinci untuk setiap risiko yang tidak diketahui.

secara rinci dan 2) laporan kelayakan

214

Pertanyaan Pemeriksaan

Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah terdapat

OP 4.01 tentang

lanskap unik atau luar

Penilaian

biasa atau fitur panas

Lingkungan

bumi atau geologi di daerah tersebut?

215


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah terdapat mata

OP 4.01 tentang

pencaharian ekonomi

Penilaian

atau subsisten yang

Lingkungan

sangat bergantung pada

OP4.36 tentang

sumber daya alam di daerah tersebut (ekowisata, pertanian

216

Hutan


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah terdapat hutan,

OP4.04 tentang

danau, rawa, lahan

Habitat Alam

gambut, daerah

OP4.36 tentang

pesisir, sungai di

Hutan

daerah tersebut?

217


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi




OP4.04 tentang

spesies yang punah

Habitat Alam

atau terancam punah yang mungkin ada di daerah tersebut?

218


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi




OP4.04 tentang

kawasan lindung

Habitat Alam

(seperti taman

OP4.36 tentang

nasional, kawasan

Hutan

konservasi dll) di daerah tersebut?

219


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah terdapat situs

OP4.09 tentang

budaya nasional atau

Sumber Daya Budaya

internasional yang

Fisik

signifikan, situs arkeologi, situs spiritual, atau PCR lain di daerah

220

Apakah ada kemungkinan

OP4.10 tentang

bahwa Masyarakat Adat17

Masyarakat Adat

akan hadir di daerah tersebut sehingga konsultasi khusus dan Penilaian Sosial diperlukan? Apakah ada tanah atau

OP4.12 tentang

sumber daya yang

Pemukiman Kembali

dimiliki secara

Secara Paksa

komunal di daerah tersebut sehingga pengambilalihan tanah mungkin rumit?

221

17

Masyarakat etnis, minoritas, masyarakat adat, sesuai karakteristik yang didefinisikan yang tercantum dalam ayat 137, Bagian 7.1.

222


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah ada lahan

OP4.12 tentang

pribadi atau lahan

Pemukiman Kembali

kehutanan di mana

Secara Paksa

pengambilalihan tanah dapat dinegosiasikan? (Perhatikan bahwa 'ya' adalah aspek positif

223


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi



secara rinci dan 2) laporan kelayakan Apakah mungkin bahwa

OP4.12 tentang

orang akan dibatasi

Pemukiman Kembali

untuk mengakses

Secara Paksa

kawasan lindung untuk tujuan mata pencaharian?

224


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi


setiap risiko yang tidak diketahui.

secara rinci dan 2) laporan kelayakan Risiko atau manfaat lainnya yang teridentifikasi namun tidak ada dalam daftar:

secara rinci untuk

225


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi




226


Jawaban

Kebijakan Terkait


Ya?

Tidak?

*




mungkin?

atau dalam laporan

Ya, terkait dengan

terlampir di mana

proyek terkait

permasalahan-

mungkin?




hanya berhubungan

Risiko sedang atau


kecil atas potensi

terkait seperti

dampak

eksploitasi hilir

Memberikan rincian


Membuat rekomendasi




227

Lampiran B. CHECKLIST PEMERIKSAAN SECARA RINCI Instruksi: Ahli

spesialis

lingkungan

dan

sosial

yang

kompeten

akan

dilibatkan untuk menyelesaikan pemeriksaan secara rinci.

Dengan menggunakan studi kelayakan dan informasi teknis lainnya pada sumber daya panas bumi dan potensi eksplorasi, dan hasil dari

proses

perlindungan sosial,

pemeriksaan untuk

kebijakan

dasar,

melakukan

mengidentifikasi Bank

Dunia

yang

proses

risiko dipicu,

pemeriksaan

lingkungan dan

dan

perlindungan

instrumen yang diperlukan. Gunakan checklist dengan tepat dan untuk mendokumentasikan hasil.

Kegiatan-kegiatan Pemeriksaan: a.

Mengkaji data yang dipublikasikan, melakukan kunjungan lapangan, mengumpulkan data primer, dan berkonsultasi dengan lembaga lingkungan hidup dan perencanaan daerah untuk

membahas

rencana

tata

ruang

dan

peraturan,

menilai kapasitas kelembagaan dan berkonsultasi dengan informan penting/para pemangku kepentingan. b.

Memetakan wilayah potensi pengaruh kegiatan eksplorasi panas bumi, berdasarkan data teknis pada lokasi situs dengan baik dan infrastruktur utama (jalan, kamp-kamp, peningkatan dermaga dll). 228

c.

Memetakan wilayah potensi pengaruh yang akan mencakup kegiatan

terkait

pembangkit

(kegiatan

listrik,

eksploitasi

sumur-sumur

produksi,

misalnya: dan

jalur

transmisi atau distribusi). d.

Mengidentifikasi reseptor sensitif di daerah pengaruh proyek seperti: hutan, habitat alami (darat dan air), kawasan lindung (taman nasional, kawasan konservasi), lokasi yang memiliki kepentingan ekologi, masyarakat, aset

masyarakat,

pemilik

tanah,

masyarakat

adat

dan/atau tanah/domain mereka, tanah komunal/sumber daya mereka, sumber daya budaya fisik, fitur panas bumi, lanskap dan bentuk geologi. e.

Mengidentifikasi Mengidentifikasi Mengidentifikasi

usia

lahan

pengguna hukum

dan

penggunaan

lahan.

dan

kegunaan

air.

setempat

yang

berlaku

dan

kerangka perencanaan. f.

Mengidentifikasi

pemangku

kepentingan

dan

sentimen

mereka tentang pengembangan panas bumi. g.

Menggunakan

pendapat

profesional

dan

akses

berpengalaman untuk menilai potensi dampak signifikan pada

reseptor

sensitif

dari

kegiatan

eksplorasi

dan

kegiatan terkait. Sampaikan dan jawab setiap pertanyaan di checklist.

229

h.

Pemicu

kebijakan:

kebijakan

yang

Dari

dipicu

checklist, oleh

mengidentifikasi

sub-proyek

(termasuk

kegiatan terkait). i.

Kategori pemeriksaan: Klasifikasikan sub-proyek sebagai kategori A jika ada salah satu jawaban di checklist memicu A, jika tidak klasifikasikan sub-proyek sebagai kategori B. Jika salah satu aspek dari kegiatan terkait memicu sub-proyek A maka akan diklasifikasikan sebagai Kategori A.

j.

Instrumen

perlindungan:

Daftar

semua

instrumen

yang

relevan sesuai dengan checklist pemeriksaan. Catat di mana

tugas-tugas

tertentu

untuk

ESIA

diperlukan,

seperti Penilaian Sosial bagi Masyarakat Adat.

Pelaporan: Memberikan laporan lengkap dengan rincian seperti yang tercantum di atas, data pendukung dan peta, dan checklist lengkap seperti yang dijelaskan dalam Bagian 5.3.5. Detail sub-proyek Nama subproyek:_________________________________________________________ Lokasi:_________________________________________________________ ___________

230

Provinsi:_______________________________________________________ ______________ Uraian Kegiatan yang Diusulkan:____________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________ _______________ ________________________________________________________________ __________________ Reseptor sensitif yang signifikan ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________ ________________________________________________________________ _________________ ________________________________________________________________ _________________ Uraian Kegiatan Terkait:____________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________ _______________ 231

________________________________________________________________ __________________ Reseptor Sensitif yang Signifikan terhadap Kegiatan Terkait _______________________________________ ________________________________________________________________ _________________ ________________________________________________________________ _________________ ________________________________________________________________ _________________

232

Perlindungan Pemeriksaan, Pemicu Kebijakan dan Cheklist Instrumen Perlindungan

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan

Instrumen Perlindungan

*Catatan pada

Ya

checklist atau dalam

Signifikan,

yang

laporan terlampir di

Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir

233

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Apakah dampak sub-

OP 4.01

Jika “Tidak”:

proyek cenderung

tentang

Kategori B

memiliki dampak

Penilaian

Jika “Ya”: Kategori A

lingkungan yang

Lingkunga

ESIA, ESMP, UKL/UPL

merugikan secara

n

signifikan yang sensitif,18 beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya?19 Berikan penjelasan singkat:

234

18

Sensitif (yaitu, dampak potensial dianggap sensitif jika dampak tersebut mungkin tidak dapat diubah, misalnya, secara permanen mempengaruhi fitur lanskap yang signifikan. 19 Skala besar yang disebabkan pembangunan pertanian dengan tebang dan bakar ke daerah-daerah berhutan.

235

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Apakah dampak proyek

OP 4.01

Jika “Tidak”:

cenderung memiliki

tentang

Kategori

dampak sosial yang

Penilaian

Jika “Ya”: Kategori

merugikan secara

Lingkunga

A

signifikan yang

n

ESIA, ESMP, UKL/UPL

sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya?20 Berikan penjelasan singkat.

20

236

B

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Apakah dampak tersebut

OP 4.01

Jika “Tidak”:

mempengaruhi area yang

tentang

Kategori B.

lebih luas dari lokasi

Penilaian


atau fasilitas yang

Lingkunga

A

tunduk pada pekerjaan

n

ESIA, ESMP, UKL/UPL

fisik dan apakah dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dapat diubah? Berikan penjelasan singkat:

237

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Akankah proyek

OP 4.01

Jika “Tidak”:

memiliki manfaat

tentang

Kategori B.

positif terhadap

Penilaian

Jika

lingkungan atau

Lingkunga

B

sosial? Berikan

n

ESIA, ESMP, UKL/UPL

penjelasan singkat:

238

“Ya”: Kategori

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP 4.11

Jika "Ya/Signifikan":

berdampak negatif

tentang

Kategori A.

terhadap sumber daya

Sumber

Susun Rencana

budaya fisik?21 Harap

Daya

Pengelolaan PCR

berikan justifikasi

Budaya

sebagai bagian dari

singkat.

Fisik

ESMP. Jika Ya/Sedang atau Ya/Kecil: Kategori B. Jika 'Tidak': Gunakan kesempatan temukan prosedur.

239

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP 4.04

Jika “Tidak”: Merujuk

melibatkan konversi

tentang

pada pertanyaan

atau degradasi habitat

Habitat

pemeriksaan

alami yan tidak

Alam

berikutnya.

kritis? Harap berikan

Jika “Ya/Signifikan”:

justifikasi singkat.

Kategori A. Jika“Ya/Sedang atau Ya/Kecil’: Kategori B

21

Contoh sumber daya budaya fisik adalah situs arkeologi atau sejarah, situs agama atau spiritual, terutama situs-situs yang diakui oleh pemerintah.

240

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP 4.04


melibatkan konversi

tentang

pada pertanyaan

atau degradasi habitat

Habitat

pemeriksaan

alami yang kritis?22

Alam

berikutnya. Jika “Ya/Signifikan”: tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan proyek karena tidak sesuai dengan Kebijakan. Jika “Ya/Sedang atau Ya Kecil”: Kategori A

241

22

Sub-proyek yang secara signifikan mengubah atau menurunkan habitat alami kritis seperti dilindungi secara hukum, secara resmi diusulkan untuk mendapat perlindungan, diidentifikasi oleh sumber otoritatif untuk nilai konservasi tinggi, atau diakui sebagai dilindungi oleh masyarakat lokal tradisional, tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan Bank.

242

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Apakah sub-proyek

OP 4.12


melibatkan

tentang

pada pertanyaan

pengambilaihan lahan

Pemukiman

pemeriksaan

secara paksa?

Kembali

berikutnya.

Signifikan> 200 orang

Secara

Jika “Ya/Significan”:

pengungsi atau 10%

Paksa

Kategori

A, LARAP

dari aset rumah tangga

Jika “Ya/Sedang”:

yang terkena dampak.

Kategori

Sedang <200 orang atau

Disingkat LARAP

10% dari aset rumah tangga yang terkena dampak. 243

B,

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP 4.12


melibatkan kehilangan

tentang

pada pertanyaan

aset atau akses ke

Pemukiman

pemeriksaan

aset, atau kehilangan

Kembali

berikutnya.

sumber pendapatan atau

Secara

Jika “Ya/Significan”:

mata pencaharian

Paksa

Kategori A, LARAP

sebagai akibat dari

Jika “Ya/Sedang atau

pengambilalihan tanah

Kecil”: Kategori B,

secara paksa? Harap

Disingkat LARAP

berikan justifikasi singkat

244

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP4.01


melibatkan hilangnya

Tentang

pada pertanyaan

aset tetapi bukan

Penilaian

pemeriksaan

sebagai akibat dari

Lingkunga

berikutnya.

pengambilalihan tanah

n

Jika “Ya”:

secara paksa?

Kategori

B. Mengelola kompensasi sebesar nilai penggantian berdasarkan ESMP.

245

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Apakah terdapat

OP4.10


Masyarakat Adat di

tentang

pada pertanyaan

wilayah proyek ?:

Masyaraka

pemeriksaan

Mengidentifikasi

t Adat

berikutnya.

sendiri sebagai bagian

Jika “Ya”: Kategori A

dari kelompok sosial

Merujuk IPF untuk

dan budaya yang

persyaratan Penilaian

berbeda, dan

Sosial dalam ESIA dan

Mempertahankan intuisi

IPP.

budaya, ekonomi, sosial dan politik yang berbeda dari masyarakat dan budaya yang dominan ?, dan Berbicara dengan bahasa atau dialek

246

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP4.10

Jika tidak terdapat

langsung atau tidak

tentang

IP dalam daerah

langsung memberikan

Masyaraka

proyek, atau

keuntungan atau

t Adat

pertanyaan ini tidak

menargetkan Masyarakat

terkait, masukkan

Adat?

Tidak Tersedia dalam setiap kolom. Jika “Tidak ada manfaat atau target” atau “Ya Manfaat atau target”: Kategori A. Sampaikan di Penilaian Sosial dan 247

penyusunan IPP.

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP4.10


langsung atau tidak

tentang

pada pertanyaan

langsung mempengaruhi

Masyaraka

pemeriksaan

praktik sosial-budaya

t Adat

berikutnya.

tradisional dan


kepercayaan Masyarakat

A

Adat? (Misalnya dalam

Merujuk IPF untuk

membesarkan anak,


kesehatan, pendidikan,


seni, dan tata

IPP.

kelola)?

248

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak


OP4.10


mempengaruhi sistem

tentang

pada pertanyaan

mata pencaharian

Masyaraka

pemeriksaan

Masyarakat Adat?

t Adat

berikutnya.

(Misalnya, sistem


produksi pangan,

A

pengelolaan sumber

Merujuk IPF untuk

daya alam, kerajinan


dan perdagangan,


status pekerjaan)?

IPP.

249

Pertanyaan

Jawaban

Jika Ya

Kategori dan

Kebijakan


*Catatan pada

Ya


Signifikan,

yang


Sedang, Kecil

dipicu

Tidak

mana permasalahan mungkin hanya berhubungan dengan proyek-proyek terkait seperti eksploitasi hilir Akankah proyek berada

OP4.10


di daerah (tanah atau

tentang

pada pertanyaan

wilayah) yang

Masyaraka

pemeriksaan

diduduki, dimiliki,

t Adat

berikutnya.

atau digunakan oleh


Masyarakat Adat, dan /

A

atau diklaim sebagai

Merujuk IPF untuk

tanah leluhur?

persyaratan Penilaian Sosial dalam ESIA dan IPP.

250

Lampiran C. GARIS BESAR LAPORAN ESIA UNTUK KATEGORI SUB PROYEK Dengan mengacu pada Lampiran B pada OP 4.01 - Isi Laporan Penilaian Lingkungan untuk Proyek Kategori A. Laporan

ESIA

lingkungan

untuk

yang

proyek

signifikan

Kategori atas

A

suatu

berfokus

pada

isu-isu

proyek.

Ruang

lingkup

laporan dan tingkat detail harus sepadan dengan potensi dampak proyek.

Laporan

yang

disampaikan

kepada

Bank

disusun

dalam

bahasa Inggris dan ringkasan eksekutif dalam bahasa Inggris. Laporan ESIA harus mencakup hal-hal berikut (tidak harus dalam urutan yang ditampilkan): (a) Ringkasan

Eksekutif.

Secara

ringkas

membahas

temuan

yang signifikan dan tindakan yang direkomendasikan. (b) Kebijakan, hukum, dan kerangka administrasi. Membahas kebijakan, hukum, dan kerangka administratif di mana EA dilakukan. Menjelaskan persyaratan lingkungan atas setiap

pemodal.

lingkungan

Mengidentifikasi

internasional

yang

relevan

kesepakatan dimana

negara

ini merupakan pihak. (c) Deskripsi Proyek. Secara ringkas menggambarkan proyek yang

diusulkan

konteks

dan

sementara,

geografis, termasuk

ekologi,

investasi

sosial, offsite

dan yang

mungkin diperlukan (misalnya, pipa yang didedikasikan, akses

jalan,

pembangkit 251

listrik,

penyediaan

air,

perumahan, dan bahan baku dan fasilitas penyimpanan produk). Menunjukkan kebutuhan untuk rencana pemukiman kembali

atau

(lihat

rencana

juga

pembangunan

paragraph

(h)(v)

di

Masyarakat bawah).

Adat

Biasanya

mencakup sebuah peta yang menunjukkan lokasi proyek dan daerah pengaruh proyek. (d) Data

dasar.

menjelaskan ekonomi

Menilai kondisi

yang

diantisipasi

dimensi fisik,

wilayah

biologis,

studi dan

dan

sosial

relevan,

termasuk

perubahan

yang

sebelum

proyek

dimulai.

Juga

memperhitungkan kegiatan pembangunan saat ini dan yang diusulkan langsung dengan

dalam

wilayah

terhubung keputusan

operasi,

atau

ke

proyek

tetapi

proyek.

tentang

Data

lokasi

langkah-langkah

tidak

secara

harus

relevan

proyek,

desain,

mitigasi.

Bagian

ini

menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data. (e) Dampak

lingkungan.

positif

dan

Memperkirakan

negatif

dan

kemungkinan

menilai

dampak

proyek,

secara

kuantitatif sejauh mungkin. Mengidentifikasi langkahlangkah tidak

mitigasi

dapat

peningkatan

dan

dampak

dikurangi.

negatif

Mengeksplorasi

lingkungan.

residual

yang

peluang

untuk

Mengidentifikasi

dan

memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan

data

kunci, 252

dan

ketidakpastian

terkait

dengan

prediksi,

dan

menentukan

topik

yang

tidak

memerlukan perhatian lebih lanjut. (f) Analisis

alternatif.

alternatif

layak

Secara

untuk

sistematis

lokasi

membandingkan

proyek,

teknologi,

desain, dan operasi yang diusulkan termasuk situasi "tanpa proyek"

dalam hal potensi dampak lingkungan

mereka; kemungkinan memitigasi dampak tersebut; modal dan biaya berulang mereka; kesesuaian dengan kondisi setempat; dan kelembagaan, pelatihan, dan persyaratan pemantauan. Untuk setiap alternatif, mengkuantifikasi dampak nilai

lingkungan ekonomi

jika

sejauh

mungkin,

memungkinkan.

dan

melampirkan

Menyatakan

dasar

untuk memilih desain proyek tertentu yang diusulkan dan

membenarkan

dan

melakukan

tingkat

emisi

pendekatan

yang

untuk

direkomendasikan pencegahan

dan

pengurangan polusi. (g) Rencana Meliputi

pengelolaan

lingkungan

langkah-langkah

dan

mitigasi,

sosial

(ESMP).

pemantauan,

dan

penguatan kelembagaan; lihat garis di Lampiran D. (h) Lampiran-lampiran 

Daftar

pihak

penyusun

organisasi.

253

laporan

EA

-

individu

dan



Rujukan--materi dan

tidak

tertulis

baik

dipublikasikan,

yang

yang

dipublikasikan

digunakan

dalam

penyusunan studi. 

Catatan atas pertemuan antar agen dan konsultasi, termasuk

konsultasi

untuk

memperoleh

pandangan

informasi dari orang-orang yang terkena dampak dan organisasi

non-pemerintah

setempat

(LSM).

Catatan

tersebut menentukan cara apa pun selain konsultasi (misalnya, survei) yang digunakan untuk mendapatkan pandangan dari kelompok yang terkena dampak dan LSM setempat. 

Tabel-tabel

menyajikan

data

yang

relevan

yang

disebut atau diringkas dalam teks utama. 

Daftar laporan terkait (misalnya, rencana pemukiman kembali atau rencana pembangunan masyarakat adat).

254

Lampiran D. TEMPLATE RENCANA PENGELOLAAN LINGUNGAN DAN SOSIAL Dengan merujuk pada Lampiran C pada Kebijakan Perlindungan Bank Dunia OP 4.01 – Rencana Pengelolaan Lingkungan (a)

Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial sub-proyek (ESMP) terdiri dari himpunan mitigasi, pemantauan, dan langkahlangkah institusional yang akan diambil selama pelaksanaan dan

operasi

sosial

untuk

yang

menguranginya tersebut

menghilangkan

merugikan, ke

juga

tingkat

mencakup

dampak

mengimbangi yang

tindakan

dapat

lingkungan mereka,

diterima.

yang

dan atau

Rencana

diperlukan

untuk

menerapkan langkah-langkah ini. Untuk mempersiapkan sebuah ESMP,

PT

SMI

akan

(a)

mengidentifikasi

serangkaian

tanggapan terhadap potensi dampak yang merugikan; (b)

menentukan

persyaratan

untuk

memastikan

bahwa

tanggapan

tersebut dibuat secara efektif dan pada waktu yang tepat; dan (c)

menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih khusus, ESMP akan mencakup komponen-komponen berikut.

Mitigasi ESMP mengidentifikasi langkah yang tepat dan hemat biaya yang dapat mengurangi potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan untuk tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut meliputi

langkah-langkah

kompensasi 255

jika

langkah-langkah

mitigasi

tidak

layak,

tidak

hemat

biaya,

atau

tidak

cukup.

Secara khusus, ESMP: a.

mengidentifikasi dan merangkum semua dampak lingkungan yang dapat

diantisipasi

yang

merugikan

secara

signifikan

(termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali secara paksa); b.

menjelaskan - dengan rincian teknis - masing-masing langkah mitigasi, termasuk jenis dampak yang berkaitan dan kondisi di mana diperlukan (misalnya, terus menerus atau dalam hal darurat), bersama-sama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, yang sesuai;

c.

memperkirakan setiap dampak lingkungan yang potensial dari langkah-langkah ini; dan

d.

memberikan

tautan

dengan

rencana

mitigasi

lainnya

(misalnya, untuk pemukiman kembali secara paksa, Masyarakat Adat, atau kekayaan budaya) yang diperlukan untuk proyek tersebut. Pemantauan Pemantauan

lingkungan

selama

pelaksanaan

proyek

memberikan

informasi tentang aspek-aspek lingkungan utama dari proyek ini, terutama dampak lingkungan dari proyek dan efektivitas langkahlangkah mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan peminjam dan Bank

untuk

menilai

keberhasilan

mitigasi

sebagai

bagian

dari

pengawasan proyek, dan memungkinkan tindakan korektif yang harus 256

diambil bila diperlukan. Oleh karena itu, RPLS mengidentifikasi tujuan

monitoring

dan

menentukan

jenis

monitoring,

dengan

keterkaitan terhadap dampak yang dinilai dalam laporan ESIA dan langkah-langkah

mitigasi

yang

dijelaskan

dalam

RPLS.

Secara

khusus, bagian pemantauan RPLS mengatur: a.

deskripsi

spesifik,

pemantauan,

dan

termasuk

rincian

parameter

teknis,

yang

akan

langkah-langkah diukur,

metode

yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran,

batas

deteksi

(jika

sesuai),

dan

definisi

ambang batas yang akan memberikan sinyal perlunya tindakan korektif; dan b.

prosedur

pemantauan

dan

pelaporan

untuk

(i)

memastikan

deteksi dini dari kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan Untuk mendukung pelaksanaan tepat waktu dan efektif komponen proyek lingkungan dan tindakan mitigasi, RPLS mengacu pada penilaian ESIA tentang keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di tingkat agen dan kementerian. Jika perlu, RPLS merekomendasikan pendirian atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi ESIA. Secara khusus, RPLS memberikan gambaran spesifik pengaturan kelembagaan - yang bertanggung jawab untuk 257

melaksanakan mitigasi dan pemantauan tindakan (misalnya, untuk operasi, pengawasan, penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi, banyak ESMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan perlengkapan, dan (c) perubahan organisasi. Jadwal pelaksanaan dan Estimasi Biaya Untuk semua tiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pembangunan kapasitas), RPLS mengatur (a) jadwal pelaksanaan untuk langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; dan (b) modal dan perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan ESMP. Angka-angka ini juga terintegrasi ke dalam total tabel biaya proyek. Integrasi ESMP dengan Proyek Keputusan peminjam untuk melanjutkan dengan proyek, dan keputusan Bank untuk mendukungnya, yang didasarkan pada harapan bahwa EMP akan dijalankan secara efektif. Akibatnya, Bank mengharapkan rencana lebih spesifik dalam deskripsi terhadap tindakan mitigasi dan pemantauan individu dan tugas tanggung jawab institusional, dan itu harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan 258

proyek. Integrasi tersebut dicapai dengan mendirikan ESMP dalam proyek sehingga rencana tersebut akan menerima dana dan pengawasan bersama dengan komponen lainnya. Tabel

berikut

ini

adalah

template

yang

disarankan

untuk

ringkasan mengenai rencana mitigasi dan pemantauan untuk tahap eksplorasi dan pengembangan kegiatan panas bumi.

A. TEMPLATE RENCANA MITIGASI UNTUK EKSPLORASI

Fase

Biaya

Tanggung

Komentar

kepada:

Jawab

(misalnya

Kelembagaan

dampak

kepada

sekunder

:

atau

Damp

Tindak

Mema Mengo

Memas

Mengo

kumulatif

ak

an

sang peras

ang

peras

)

Mitiga

ikan

si Fase eksplorasi Fase dekomisioni ng

259

ikan

B. RENCANA PEMANTAUAN UNTUK EKSPLORASI Biaya

Tanggung

kepada:

Jawab Kelembagaa n kepada :

Fase

Apa

Dima Bag

Kapa

Men

Mema Meng

Mema Meng

(par

na

aim

n

gap

sang oper

sang oper

amet

ana

(fre

a

asik

asik

er)

(pe

kuen

an

an

ral

si)

ata n) Fase eksplorasi Fase dekomisioni ng

260

Lampiran E. FORMAT UKL/UPL Format

berikut

adalah

Format

untuk

Rencana

Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL). Format ini menggambarkan dampak dari kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

dan

bagaimana

hal

itu

ditangani.

Sebagai

bagian

integral dari UKL/UPL, Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL/UPL juga

termasuk.

Format

ini

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 yang dapat dirujuk untuk panduan lebih lanjut.

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab Surat Pernyataan dari Manajemen Proyek a.

Surat pernyataan dari manajemen proyek akan menyatakan

akuntabilitas

memastikan

bahwa

Lingkungan

(UKL)

Lingkungan

(UPL)

mereka

Rencana dan

Rencana

akan

untuk

Pengelolaan Pemantauan

dilakukan.

Surat

pernyataan ini harus ditandatangani di atas materai yang diakui oleh Kepala BLHD (badan lingkungan

setempat)

dan

Kepala

Pemerintah

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). b.

Manajemen

proyek 261

terdiri

dari

pihak-pihak

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab yang

menyiapkan

proyek,

dan

pihak-pihak

melaksanakan yang

Kegiatan

bertanggung

jawab

untuk operasi dan pemeliharaan atas Kegiatan Proyek, dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan I.

uraian manajemen proyek

1.1 Nama

……………………………….

perusahaan 1.2 Nama Badan

Nama entitas manajemen proyek dan deskripsi

Manajemen

pekerjaan mereka pada setiap tahap Kegiatan

Proyek

Proyek, yang harus mencakup: a. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan Proyek. b. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan Kegiatan Proyek setelah pekerjaan selesai. c. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.3

Alamat,

Nomor Telepon

Alamat jelas lembaga atau kantor yang disebut yang terkait dengan Kegiatan Proyek sesuai

262

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab dan Faks,

dengan titik 1,1 di atas.

Website dan Email II.

Uraian kegiatan Proyek dan dampaknya

2.1 Nama

Nama Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap.

Kegiatan Proyek 2.2 Lokasi

a.

Kegiatan Proyek

Lokasi

Kegiatan

Proyek

secara

jelas

dan

lengkap: Kelurahan/Desa, Kabupaten/kota, dan Provinsi

dimana

Kegiatan

Proyek

dan

ditarik

dalam

komponennya berlangsung. b.

Lokasi

Kegiatan

Proyek

peta

menggunakan

harus

skala

yang

memadai

(misalnya, 1: 50.000, disertai dengan lintang dan bujur lokasi). 2.3 Skala dan

Estimasi skala dan jenis Kegiatan Proyek

Kegiatan Proyek

(menggunakan unit pengukuran yang dapat diterima). Sebagai contoh: pembangunan pasar kapasitas tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung sejalan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyebutkan

263

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab jenis komponen serta skala. 2.4 Komponen

Penjelasan singkat dan jelas pada setiap

Kegiatan Proyek

komponen dari Kegiatan Proyek yang memiliki

dalam uraian

dampak lingkungan yang potensial. Komponen

singkat

pekerjaan harus dibagi berdasarkan tahapan sebagai berikut: a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, transportasi, dll b. Konstruksi, misalnya penggunaan air tanah, meletakkan pipa utilitas, dll c. Operasi dan Pemeliharaan: Pasca konstruksi, misalnya: pembersihan bahan limbah yang digali, dll Juga, melampirkan bagan alur/diagram untuk menjelaskan aliran pekerjaan yang harus dilakukan, jika dapat diterapkan.

III POTENSI

Jelaskan secara singkat dan jelas tentang

DAMPAK

Aktivitas Proyek dengan dampak lingkungan yang

LINGKUNGAN

potensial, jenis dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang

264

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab dibutuhkan untuk menggambarkan setiap potensi dampak lingkungan pada lingkungan alam dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan dalam tabulasi, dengan masing-masing kolom mewakili masing-masing aspek. Penjelasan mengenai ukuran atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu. . IV.

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan

4.1 Rencana

a.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) terdiri

Pengelolaan

dari rencana itu sendiri, serta pihak yang

Lingkungan

bertanggung jadwal

jawab,

frekuensi

pelaksanaan,

dan

intervensi,

jenis

mekanisme

(misalnya: prosedur manajemen, metode, dll) untuk

mengurangi

dampak

lingkungan

yang

teridentifikasi pada Bagian III di atas. b.

Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel,

yang

minimal

berisi

kolom

berikut:

jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas,

265

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab rencana

pengelolaan,

dan

frekuensi

intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan keterangan lainnya. 4.2 Rencana

a.

Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) terdiri

Pemantauan

dari

rencana

Lingkungan

bertanggung jadwal

itu

sendiri,

jawab,

pihak

frekuensi

pelaksanaan,

dan

yang

intervensi,

jenis

mekanisme

(misalnya: prosedur untuk pemantauan, metode, dll)

untuk

memantau

rencana

pengelolaan

lingkungan yang dijelaskan dalam bagian 4.1 di atas. b.

Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel,

yang

minimal

berisi

kolom

berikut:

jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana

pengelolaan,

dan

frekuensi

intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan keterangan lainnya. Dalam rencana pemantauan ini,

ambang

batas

harus

mematuhi

peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan dampak

lingkungan

sebagaimana

diidentifikasi dalam Bagian III di atas. 266

telah

Judul Bab/Sub

Isi/Keterangan

Bab V.

TANDA

Setelah dokumen UKL / UPL disiapkan dan lengkap,

TANGAN DAN

Manajer Proyek harus menandatangani dan

STEMPEL KANTOR

membubuhkan stempel resmi pada dokumen.

VI. RUJUKAN

Masukkan berbagai rujukan yang digunakan dalam penyusunan UKL/UPL.

VII. LAMPIRAN-

Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan

LAMPIRAN

dengan UKL/UPL, yaitu tabel yang menampilkan hasil pemantauan, dan lain-lain.

267

Lampiran F. PERNYATAAN JAMINAN UNTUK UKL/UPL No:……………………. Dalam

upaya

untuk

potensi

mencegah,

dampak

mengurangi

dan

lingkungan

Kontruksi..............................

/

atau

dari ,

di

mengatasi Pekerjaan

Kabupaten

/

Provinsi .............. serta sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas ................ , Kabupaten / Provinsi akan melaksanakan Rencana

Pengelolaan

Lingkungan

(UKL)

dan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan (UPL) dan termasuk rekomendasi dari UKL / UPL ke dalam Desain Secara Rinci.

Untuk

tahap

berikutnya,

yang

merupakan

pekerjaan

fisik,

pelaksanaan rekomendasi dari UKL / UPL dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik, yang merupakan "Satker .............. ....... Kabupaten / Provinsi .................. "

Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai konfirmasi untuk mendukung Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan

Lingkungan

(UPL)

pada

Pekerjaan

Konstruksi

untuk

Pembangunan .................. ....., di Kabupaten / Provinsi .............

Lokasi,.........................., Tanggal…..……….. DINAS…………….………………............ 268

KABUPATEN/PROVINSI....................... Satker

NAMA .................................

269

Lampiran G. PROSEDUR PENEMUAN KESEMPATAN PCR

Definisi.

Kesempatan

disengaja

atas

selama

menemukan

arkeologi,

konstruksi

atau

adalah

sejarah,

operasi

penemuan

budaya,

proyek.

dan

yang

tidak

materi

tetap

Prosedur

kesempatan

menemukan adalah prosedur spesifik proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang kegiatan

proyek.

tidak diketahui sebelumnya ditemui selama

Prosedur

tersebut

pada

umumnya

mencakup

persyaratan untuk memberitahu otoritas yang relevan atas benda atau lokasi yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk memagari area atau lokasi penemuan untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian atas benda atau lokasi yang

ditemukan

mengidentifikasi persyaratan melatih

dari

personil

oleh dan

para

ahli

menerapkan

Bank

Dunia

proyek

dan

warisan

tindakan

dan

untuk

sesuai

dengan

yang

hukum

pekerja

budaya;

Indonesia; proyek

dan

pada

untuk

prosedur

menemukan kesempatan. Tujuan. 

Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak

merugikan

atas

kegiatan

proyek

dan

keuntungan

yang

mendukung pelestariannya. 

Untuk

mempromosikan

pembagian

merata dari penggunaan PCR. Prosedur. 270

a. Jika PT SMI, konsultan atau kontraktor mereka menemukan situs

arkeologi,

situs

sejarah,

sisa-sisa

dan

benda-

benda, termasuk kuburan dan/atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, mereka harus: b. Menghentikan

kegiatan

konstruksi

di

daerah

menemukan

kesempatan; c. Menggambarkan dan memberi pagar pada situs atau daerah yang ditemukan; d. Mengamankan

situs

untuk

mencegah

kerusakan

atau

kehilangan benda bergerak. Dalam kasus barang bergerak antik atau sensitif, penjaga malam harus disiapkan sampai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atau Departemen Kebudayaan

Kabupaten/Provinsi,

atau

Lembaga

Arkeologi

setempat sudah siap ntuk mengambil alih; e. Melarang pekerja atau pihak lain untuk mengambil objek; f. Memberitahu semua personil sub-proyek atas penemuan dan mengambil tindakan pencegahan perlindungan awal; r. Mencatat kesempatan menemukan objek dan tindakan awal; s. Memberitahu dengan segera kepada pemerintah setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi terkait; t. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan bertugas melindungi prosedur

dan

yang

melestarikan tepat

situs

berikutnya.

sebelum

Ini

akan

memutuskan membutuhkan

evaluasi awal mengenai temuan yang akan dilakukan oleh 271

Lembaga Arkeologi setempat. Arti dan pentingnya temuan harus

dinilai

relevan

sesuai

dengan

estetika,

dengan

warisan

sejarah,

berbagai

budaya;

ilmiah

atau

kriteria

termasuk penelitian,

yang

nilai-nilai sosial

dan

ekonomi; u. Keputusan

tentang

bagaimana

menangani

temuan

harus

diambil oleh otoritas yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan tata letak sub-proyek (seperti ketika menemukan benda budaya yg tdk dpt dipindahkan atau arkeologi penting) konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan; v. Pelaksanaan

keputusan

otoritas

mengenai

pengelolaan

temuan harus disampaikan secara tertulis oleh otoritas setempat yang relevan; w. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain sub-proyek/tata

letak,

perlindungan,

konservasi,

restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau benda; x. Pekerjaan setelah

konstruksi

izin

di

diberikan

lokasi dari

bisa

dilanjutkan

pemerintah

setempat

hanya yang

bertanggung jawab mengenai perlindungan warisan tersebut; dan y. PT SMI, konsultan dan kontraktor mereka, akan bekerja sama

dengan

pemerintah

daerah

terkait

untuk

memantau

semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan 272

pelestarian

yang

memadai

warisan dilindungi.

273

diambil

dan

karenanya

situs

Lampiran H SAMPEL FORMULIR PENGADUAN No. Rujukan Nama Lengkap Mohon beri tanda

Mohon beri tanda bagaimana anda ingin

bagaimana anda ingin

dihubungi

dihubungi (surat, telepon, surel). Provinsi/Kabupaten Tanggal Kategori pengaduan 1. Atas pengabaian (rumah sakit, rumah umum) 2. Atas aset/properti yang terkena dampak proyek 3. Atas infrastruktur 4. Atas penurunan atau kerugian total atas sumber pendapat 5. Atas permasalahan lingkungan hidup (misalnya polusi) 6. Atas pekerjaan 7. Atas lalu lintas, transportasi dan risiko lainnya 8-Lain-lain (Mohon jelaskan):

274

Uraian Pengaduan Apa yang terjadi? Kapan itu terjadi? Dimana itu terjadi? Apa hasil dari masalah itu?

Apa yang Anda inginkan untuk terjadi

dalam

menyelesaikan

masalah tersebut?

Tanda tangan:

Tanggal:

275

Lampiran I. SAMPEL FORMULIR PENUTUPAN PENGADUAN Nomor tutup pengaduan: Menetapkan tindakan segera yang diperlukan: Menetapkan tindakan jangka panjang yang diperlukan (jika perlu): Kompensasi yang dibutuhkan?

[ ] YA

[

] TIDAK KENDALI ATAS TINDAKAN PEMULIHAN DAN KEPUTUSAN Tahap-tahap Tindakan Pemulihan

Batas waktu dan Lembaga yang Bertanggung jawab

1. 2. 3. 4. 5.

KOMPENSASI DAN TAHAP AKHIR Bagian ini akan diisi dan ditandatangani oleh pengadu setelah dia menerima biaya kompensasi dan pengaduannya telah dipulihkan. Catatan: Nama-Nama Keluarga dan Tanda Tangan Tanggal…./…../….. 276

Dari Pengadu:

Wakil Lembaga/Perusahaan yang Bertanggung Jawab

Jabatan-Nama-Nama Keluarga dan Tanda Tangan

277

Lampiran J. ISI UMUM RENCANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADAT

Latar Belakang dan Konteks i.

Proyek dan komponen proyek

ii.

Uraian singkat tentang Masyarakat Adat / etnis minoritas (IP / EM) di negara proyek yang relevan

iii. Kerangka hukum yang relevan iv.

Ringkasan temuan mengenai Penilaian Sosial (bagian dari ESIA), termasuk antara lain: a. data dasar dari IP/ EM b. Peta daerah pengaruh proyek dan daerah yang dihuni oleh IP / EM c. Analisis struktur sosial IP/ EM dan sumber-sumber pendapatan d. Persediaan sumber daya yang digunakan oleh IP / EM, dan data teknis pada sistem produksi mereka e. Informasi tentang praktik dan pola budaya f. Hubungan IP / EM pada kelompok lokal / nasional lainnya

v.

Dampak utama yang positif pada proyek pada IP / EM

vi.

Dampak utama yang negatif pada proyek pada IP / EM

Tujuan IPP i.

Menerangkan tujuan IPP

278

Kegiatan Pengembangan dan/atau Mitigasi i.

Menguraikan detail kegiatan pengembangan

ii.

Menguraikan detail kegiatan mitigasi

Strategi untuk Partisipasi IP/EM i.

Menguraikan mekanisme untuk partisipasi IP / EM dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ii.

Menguraikan prosedur untuk menyampaikan keluhan oleh IP / EM

Pengaturan Kelembagaan i.

Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam

perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan pembangunan, dan / atau kegiatan mitigasi ii.

Mengidentifikasi peran LSM atau organisasi IP / EM dalam

melaksanakan pembangunan dan / atau kegiatan mitigasi.

Anggaran dan Pembiayaan i.

Mengidentifikasi biaya pengembangan dan / atau biaya

kegiatan mitigasi dan sumber pendanaan

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi i.

Menetapkan pengaturan untuk pengawasan, pemantauan, dan

evaluasi ii.

Strategi dan jadwal implementasi 279

iii.

Menyusun rencana pemantauan internal mengenai sasaran

pembangunan utama dan /atau kegiatan mitigasi

280

Lampiran K. ISI PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP) Ruang lingkup dan tingkat detail dari rencana pemukiman kembali bervariasi dengan besarnya dan kompleksitas pemukiman kembali secara paksa. Rencana ini didasarkan pada informasi terkini dan informasi yang

yang

diusulkan

dapat dan

dipercaya

dampaknya

tentang

terhadap

(a)

pemukiman

pengungsi

dan

kembali kelompok

lain yang terkena dampak yang merugikan, dan (b) masalah hukum yang terlibat dalam pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali mencakup unsur-unsur di bawah ini, sebagaimana relevan. 1.

Deskripsi

proyek.

Gambaran

umum

proyek

dan

identifikasi

wilayah proyek. 2.

Potensi dampak. Identifikasi komponen atau kegiatan proyek yang

menimbulkan

komponen

atau

dipertimbangkan pemukiman

pemukiman kegiatan untuk

kembali;

meminimalkan

zona

tersebut;

menghindari

dan

pemukiman

kembali;

mekanisme kembali,

dampak

dari

alternatif atau

yang

meminimalkan

yang

ditetapkan

sejauh

mungkin,

untuk selama

pelaksanaan proyek. 3.

Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali.  

4.

Studi Sosioekonomi. Temuan studi sosial ekonomi yang akan dilakukan

pada

keterlibatan

tahap

pengungsi

awal yang

survei sensus yang mencakup: 281

persiapan

proyek

berpotensi,

dan

termasuk

dengan hasil

a.

penghuni

daerah

membangun

yang

pondasi

terkena

untuk

dalam

desain

saat

program

ini

untuk

pemukiman

kembali dan untuk mengecualikan arus masuk berikutnya dari orang-orang untuk kelayakan atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali; b.

karakteristik standar rumah tangga pengungsi, sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi dasar tentang mata pencaharian (termasuk, sebagaimana relevan, tingkat produksi dan penghasilan yang

diperoleh

dari

kegiatan

ekonomi

formal

dan

informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari populasi pengungsi; c.

besarnya kerugian yang diperkirakan – seluruhnya atau sebagian

aset,

dan

tingkat

perpindahan,

fisik

atau

rentan

orang-orang

ekonomi; d.

Informasi

tentang

kelompok

atau

sebagaimana diatur dalam OP 4.12, ayat 8, untuk siapa ketentuan khusus mungkin harus dilakukan; dan   e.

Ketentuan pencaharian

untuk dan

memperbarui standar

informasi

hidup

secara

pada berkala

mata para

pengungsi sehingga informasi terbaru tersedia pada saat perpindahan mereka. 5.

Studi lainnnya menguraikan berikut ini

282

a.

kepemilikan

tanah

inventarisasi

dan

sumber

sistem

daya

pengalihan,

alam

yang

termasuk

merupakan

milik

umum, dari mana orang memperoleh mata mata pencaharian dan

rezeki

mereka,

kepemilikan

system

(termasuk

hak

perikanan,

pakai

hasil

non

penggembalaan,

atau

penggunaan kawasan hutan) diatur oleh mekanisme alokasi tanah yang diakui setempat; b.

pola

interaksi

sosial

di

masyarakat

yang

terkena

dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial,

dan

bagaimana

mereka

akan

terkena

dampak

proyek; c.

infrastruktur

publik

dan

pelayanan

sosial

yang

akan

terkena dampak; dan   d.

karakteristik pengungsi, informal

sosial

dan

budaya

termasuk

deskripsi

(misalnya,

organisasi

dari

lembaga

komunitas formal

masyarakat,

dan

kelompok

ritual, lembaga swadaya masyarakat (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.  Kerangka hukum. Temuan-temuan analisis mengenai kerangka hukum, yang meliputi a.

lingkup yang

kekuasaan

terkait

domain

dengan

itu,

utama

dan

sifat

kompensasi

baik

dari

segi

metodologi

penilaian dan waktu pembayaran; 283

b.

prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi

dari

solusi

yang

tersedia

untuk

pengungsi

dalam proses peradilan dan jangka waktu normal untuk prosedur

tersebut,

penyelesaian

dan

sengketa

setiap yang

alternatif

tersedia

mekanisme

yang

mungkin

relevan dengan pemukiman kembali dalam proyek; c.

hukum

yang

relevan

(termasuk

hukum

adat

dan

tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset sumber

dan

kerugian,

daya

alam;

kompensasi, hukum

dan

pribadi

hak

adat

penggunaan

yang

terkait

dengan perpindahan; dan hukum lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial; d.

peraturan instansi

perundang-undangan yang

bertanggung

yang

jawab

berkaitan untuk

dengan

melaksanakan

kegiatan pemukiman kembali; e.

kesenjangan, meliputi

jika

domain

ada, utama

antara dan

hukum

pemukiman

setempat kembali

yang dan

kebijakan pemukiman kembali dari Bank, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan f.

Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan

yang

efektif

dari

kegiatan

pemukiman

kembali di bawah proyek, termasuk, yang sesuai, proses untuk mengakui klaim atas hak-hak hukum atas tanah -

284

termasuk

klaim

yang

berasal

dari

hukum

adat

dan

penggunaan tradisional (lihat OP 4.12, ayat 15 b). g.

kesenjangan, meliputi

jika

domain

ada, utama

antara dan

hukum

setempat

pemukiman

kembali

yang dan

kebijakan pemukiman kembali dari Bank, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan h.

Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan

yang

efektif

dari

kegiatan

pemukiman

kembali di bawah proyek, termasuk, yang sesuai, proses untuk mengakui klaim atas hak-hak hukum atas tanah termasuk

klaim

yang

berasal

dari

hukum

adat

dan

penggunaan tradisional (lihat OP 4.12, ayat 15 b).

Kerangka

kelembagaan.

Temuan-temuan

dari

analisis

kerangka

kelembagaan yang meliputi a.

identifikasi kegiatan

instansi

pemukiman

yang

kembali

bertanggung dan

LSM

jawab yang

untuk mungkin

memiliki peran dalam pelaksanaan proyek; b.

penilaian terhadap kapasitas kelembagaan lembaga dan LSM tersebut; dan

c.

Langkah-langkah

yang

diusulkan

untuk

meningkatkan

kapasitas kelembagaan lembaga dan LSM yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemukiman kembali.

285

Kelayakan.

Definisi

pengungsi

dan

kriteria

untuk

menentukan

kelayakan atas kompensasi mereka dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal akhir terkait. Penilaian

dan

kompensasi

digunakan

dalam

pengganti

mereka;

atas

menilai dan

kerugian.

kerugian deskripsi

Metodologi

untuk dari

yang

menentukan jenis

dan

akan biaya

tingkat

kompensasi yang diusulkan menurut hukum setempat dan langkahlangkah tambahan tersebut sebagaimana diperlukan untuk mencapai biaya penggantian atas aset yang hilang. Langkah-langkah

pemukiman

kembali.

Keterangan

tentang

paket

kompensasi dan langkah-langkah pemukiman kembali lainnya yang akan

membantu

setiap

kategori

pengungsi

yang

memenuhi

syarat

untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (lihat OP 4.12, ayat

6).

pemukiman

Selain

layak

secara

teknis

kembali

harus

kompatibel

dan

dengan

ekonomis, preferensi

paket budaya

pengungsi, dan siap berkonsultasi dengan mereka. Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi. Tempat relokasi alternatif dipertimbangkan dan penjelasan dari mereka yang dipilih, meliputi a.

pengaturan

kelembagaan

dan

teknis

untuk

mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi relokasi, apakah pedesaan

atau

perkotaan,

produktif,

keuntungan

setidaknya

sebanding

dimana

lokasi, dengan

286

kombinasi

dan

faktor

keuntungan

dari

potensi lainnya lokasi

lama,

dengan

membebaskan

perkiraan dan

waktu

memindahkan

yang tanah

dibutuhkan dan

sumber

untuk daya

tambahan; b.

langkah-langkah

yang

diperlukan

untuk

mencegah

spekulasi tanah atau masuknya orang yang tidak memenuhi syarat pada lokasi yang dipilih; c.

prosedur untuk relokasi fisik di bawah proyek, termasuk jadwal untuk persiapan dan pemindahan lokasi; dan

d.

pengaturan

hukum

memindahkan

hak

untuk

mengatur

kepemilikan

kepemilikan

kepada

para

dan

pemukim

kembali. Pelayanan perumahan, infrastruktur, dan sosial. Rencana untuk menyediakan kembali

(atau

atas)

untuk

pelayanan

membiayai

penyediaan

para

perumahan,

infrastruktur

pemukim

(misalnya,

pasokan air, jalan pengumpan), dan sosial (misalnya, sekolah, pelayanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan sebanding dengan

penduduk

tuan

rumah;

setiap

pembangunan

lokasi

yang

diperlukan, rekayasa, dan desain arsitektur untuk fasilitas ini. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Uraian tentang batasbatas wilayah relokasi; dan penilaian terhadap dampak lingkungan dari pemukiman kembali dan langkah-langkah yang diusulkan untuk mengurangi dan mengelola dampak tersebut (dikoordinasikan sesuai dengan kajian lingkungan dari investasi utama yang membutuhkan pemukiman kembali). 287

Partisipasi masyarakat. Keterlibatan para

pemukim kembali dan

masyarakat tuan rumah, a.

deskripsi

strategi

untuk

konsultasi

dengan

dan

partisipasi pada para pemukim kembali dan tuan rumah dalam

desain

dan

pelaksanaan

kegiatan

pemukiman

kembali; b.

ringkasan

pandangan

yang

diungkapkan

pandangan

tersebut

diperhitungkan

dan

dalam

bagaimana penyusunan

rencana pemukiman kembali; c.

tinjauan

atas

disajikan

dan

alternatif pilihan

pemukiman

yang

dibuat

kembali oleh

yang

pengungsi

mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, untuk relokasi individu sebagai keluarga atau sebagai bagian dari masyarakat yang

sudah

ada

atau

kelompok

kekerabatan,

untuk

mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk

mempertahankan

akses

ke

benda

cagar

budaya

(misalnya tempat ibadah, pusat-pusat ziarah, kuburan); dan d.

Pengaturan dapat pejabat

yang

dilembagakan

mengkomunikasikan berwenang

proyek

dengan

mana

keprihatinan selama

pengungsi

mereka

perencanaan

pada dan

pelaksanaan, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa 288

kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, tidak memiliki tanah, dan perempuan secara memadai terwakili. Integrasi

dengan

populasi

setempat.

Langkah-langkah

untuk

memitigasi dampak pemukiman kembali pada pemukim setempat 1.

konsultasi

dengan

masyarakat

setempat

dan

pemerintah

daerah; 2.

pengaturan untuk tender yang cepat atas pembayaran yang jatuh tempo dimana sejumlah atas tanah atau aset lain yang disediakan untuk para pemukim kembali;

3.

pengaturan

untuk

menangani

konflik

yang

mungkin

timbul

antara pemukim kembali dan masyarakat setempat; dan 4.

Setiap langkah yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (misalnya, produksi) setidaknya

layanan di

pendidikan,

masyarakat

sebanding

air,

setempat

dengan

kesehatan,

untuk

layanan

yang

membuat tersedia

dan

mereka untuk

para pemukim kembali.   Prosedur pengaduan. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk

penyelesaian

pemukiman;

mekanisme

ketersediaan

jalan

sengketa

pihak

pengaduan peradilan

ketiga

tersebut dan

yang

harus

masyarakat

timbul

dari

memperhitungkan dan

mekanisme

penyelesaian sengketa tradisional. Tanggung jawab organisasi. Kerangka organisasi untuk pelaksanaan pemukiman

kembali,

termasuk 289

identifikasi

instansi

yang

bertanggung

jawab

untuk

pengiriman

tindakan

pemukiman

dan

penyediaan layanan; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat

antara

lembaga

dan

yurisdiksi

yang

terlibat

dalam

pelaksanaan; dan langkah-langkah (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk memindahkan ke otoritas setempat atau transmigran sendiri dalam bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan di bawah proyek dan untuk memindahkan tanggung jawab

lain

dari

badan

pelaksanaan

pemukiman

kembali,

saat

dibutuhkan. Jadwal

pelaksanaan.

kegiatan

pemukiman

Jadwal

pelaksanaan

kembali

mulai

yang

dari

mencakup

persiapan

semua sampai

pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat yang diharapkan bagi pemukim kembali dan pemukim setempat dan mengakhiri

berbagai

bentuk

bantuan.

Jadwal

harus

menunjukkan

bagaimana kegiatan pemukiman kembali terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Biaya dan anggaran. Tabel menunjukkan perkiraan biaya per item untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kontinjensi lainnya; Jadwal untuk pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan untuk kelancaran dana, dan dana untuk pemukiman kembali, jika ada, di daerahdaerah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana. 290

Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pemukiman

kembali

pemantau

independen

memastikan

oleh

badan

yang

informasi

pelaksana,

dianggap

yang

tepat

lengkap

dan

dilengkapi oleh

Bank,

obyektif;

dengan untuk

indikator

pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan para pengungsi dalam proses

pemantauan;

evaluasi

jangka

waktu

wajar

pemukiman pemantauan

yang

dan

terkait

pemukiman

dampak

setelah telah

kembali

berikutnya.

291

pemukiman

semua selesai; untuk

kembali

kegiatan

pembangunan

menggunakan memandu

untuk

hasil

pelaksanaan

Lampiran L. ISI SINGKATAN PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI

1.

Deskripsi

proyek:

Gambaran

umum

proyek

dan

identifikasi

wilayah proyek 2.

Potensi dampak: Identifikasi (i) komponen sub-proyek atau kegiatan yang memerlukan pengambilalihan lahan, (ii) zona dampak dari komponen/kegiatan tersebut

3.

Sensus atas Pihak yang Terkena Dampak Proyek (PAP): Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk (i) daftar WTP, membedakan antara mereka dengan hak atas tanah dan mereka yang tidak, dan (ii) inventarisasi bidang dan struktur yang terkena dampak.

4.

Analisis

Hukum:

Deskripsi

menjamin

pelaksanaan

yang

langkah-langkah efektif

dari

hukum

untuk

pengambilalihan

tanah di bawah sub-proyek, termasuk, yang sesuai, proses untuk mengenali klaim untuk hak hukum untuk tanah termasuk klaim

yang

berasal

dari

hukum

adat

dan

penggunaan

tradisional. 5.

Kelayakan: Identifikasi PAP yang akan memenuhi syarat untuk kompensasi dan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan

292

6.

Penilaian aset dan perhitungan kompensasi kerugian: Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada PAP.

7.

Konsultasi dengan orang-orang yang akan kehilangan tanah dan aset lainnya: Deskripsi kegiatan yang dilakukan untuk (1) menginformasikan PAP tentang dampak proyek dan prosedur dan pilihan kompensasi, dan (2) memberikan kesempatan PAP untuk menyatakan pendapat mereka

8.

Tanggung

jawab

Organisasi:

Deskripsi

singkat

mengenai

kerangka organisasi untuk melaksanakan pengambilalihan. 9.

Jadwal

Pelaksanaan:

pengambilalihan

Jadwal

lahan,

pelaksanaan

termasuk

tanggal

yang

mencakup

target

untuk

penyerahan kompensasi. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kegiatan pengambilalihan lahan terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 10.

Biaya dan anggaran: Perkiraan biaya untuk pengambilalihan lahan untuk sub-proyek.

11.

Prosedur

Pengaduan:

Prosedur

yang

terjangkau

dan

dapat

diakses untuk penyelesaian pihak ketiga terhadap sengketa yang timbul dari pengambilalihan lahan; mekanisme pengaduan tersebut harus memperhitungkan ketersediaan jalan peradilan dan

masyarakat

dan

mekanisme

tradisional.

293

penyelesaian

sengketa

12.

Pemantauan:

Pengaturan

untuk

memantau

kegiatan

pengambilalihan tanah dan penyerahan kompensasi kepada PAP.

294

295

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

GEOTHERMAL ENERGY UPSTREAM DEVELOPMENT PROJECT

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK INCORPORATING: RESETTLMENT POLICY FRAMEWORK INDIGENOUS PEOPLES’ PLANNING FRAMEWORK

Draft V2 for Consultation Purposes July 2016

1

TABLE OF CONTENTS 1

2 3

4

5

6

7

8

INTRODUCTION ................................................................................................................................ 6 1.1 Background 6 1.2 Project Objectives 7 1.3 Project Description 7 1.4 Detailed Sub-Project Descriptions 10 THE GEUDP SAFEGUARD FRAMEWORKS ....................................................................................... 16 SAFEGUARDS LAWS, REGULATIONS AND POLICIES ....................................................................... 17 3.1 Indonesian Laws and Regulations relating to Environmental Management and Impact Assessment 17 3.2 World Bank Policies 20 3.3 Gap Analysis 22 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES ............... 24 4.1 Geothermal Exploration – Drilling Activities and Associated Infrastructure and Activities24 4.2 Linked Projects: Geothermal Exploitation – Energy Generation and Associated Infrastructure and Activities 32 SUB-PROJECT SAFEGUARDS OPERATIONAL PROCEDURES ............................................................ 42 5.1 Overview 42 5.2 Step 1: Basic Screening 43 5.3 Step 2: Detailed Screening 43 Step 3: Preparation, Consultation and Disclosure of Safeguards Instruments 48 5.4 5.5 Step 4: Clearances and Approvals 48 5.6 Step 5: Implementation and Monitoring 49 5.7 Step 6: Post Exploration Recommendations 49 5.8 Technical Advisory Operational Procedures 49 RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK ........................................................................................... 51 6.1 Key Principles 51 6.2 Indonesian Laws and Policies Relating to Land Acquisition 52 6.3 World Bank Safeguard Policy OP4.12 Involuntary Resettlement 54 6.4 Gap Analysis 55 6.5 Process for Preparing and Approving Resettlement Action Plan 55 6.6 Cut-off Date & Eligibility Criteria for Affected Persons 58 6.7 Proof of Eligibility 58 6.8 Entitlement Policy 59 6.9 Full Replacement Cost and Livelihoods Restoration 59 6.10 Negotiated Land Acquisition / Voluntary Transaction 59 INDIGENOUS PEOPLES’ PLANNING FRAMEWORK ......................................................................... 62 7.1 Objectives and Principles 62 7.2 Indonesian Laws and Regulations relating to Indigenous Peoples Safeguards 62 7.3 World Bank Policy OP4.10 Indigenous Peoples 64 7.4 General Requirements 65 7.5 Special Requirements 66 CONSULTATION AND DISCLOSURE ................................................................................................ 68 8.1 Safeguard Framework Consultation 68 8.2 Good Practice Guidance on Technical Advisory Consultation 68 8.3 Stakeholder Engagement and Consultation on Geothermal Sub-Project 68 2

8.4 Public Consultation Tools 70 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND CAPACITY BUILDING ........................................................ 73 9.1 Institutional Roles and Responsibilities 73 9.2 PT SMI Environmental and Social Management System 76 9.3 Capacity Building 77 9.4 Budget 79 10 MONITORING AND REPORTING ..................................................................................................... 81 11 GRIEVANCE REDRESS MECHANISM ............................................................................................... 83 11.1 Introduction 83 11.2 Approach to Grievance Redress 83 11.3 The GEUDP Grievance Redress Mechanism 84 11.4 GRM Assessments for Sub-projects 86 Appendix A. BASIC SCREENING CHECKLIST ......................................................................................... 88 Appendix B. DETAILED SCREENING CHECKLISTS ................................................................................. 95 Appendix C. ESIA REPORT OUTLINE FOR CATEGORY A SUB-PROJECTS ............................................ 105 Appendix D. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN TEMPLATE ............................... 107 Appendix E. FORMAT OF UKL/UPL .................................................................................................... 110 Appendix F. STATEMENT OF ASSURANCE FOR UKL/UPL .................................................................. 114 Appendix G. PCR CHANCE FIND PROCEDURE .................................................................................... 115 Appendix H. SAMPLE OF GRIEVANCE FORM ..................................................................................... 117 Appendix I. SAMPLE GRIEVANCE CLOSE OUT FORM ........................................................................... 118 Appendix J. GENERIC CONTENTS OF INDIGENOUS PEOPLES’ DEVELOPMENT PLAN ........................... 119 Appendix K. CONTENT OF LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) .......... 121 Appendix L. CONTENTS OF AN ABBREVIATED LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN 126 9

3

LIST OF ABBREVIATIONS AOI

Area of Influence

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment)

BG

Badan Geologi (Geological Agency)

BPN

Badan Pertanahan National (National Land Bureau)

BPS

Badan Pusat Statistik (National Statistical Bureau)

Bupati

Head of Regency

CTF

Climate Technology Fund

DED

Detailed Engineering Design

DG

Directorate General

DG EBTKE

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi [Renewable Energy and Energy Conservation]

EA

Environmental Assessment

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment

ESMF

Environment and Social Management Framework

ESMP

Environment and Social Management Plan

GEF

Global Environment Facility

GFF

Global Fund Facility

GEUDP

Geothermal Energy Upstream Development Project

GIS

Geographical Information System

GNZ

Government of New Zealand

GOI

Government of Indonesia

GRM

Grievance Redress Mechanism

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IGF

Investment Guarantee Fund

IIFF

Indonesia Infrastructure Finance Facility

IPs

Indigenous Peoples

IPDP

Indigenous Peoples’ Development Plan

IPPF

Indigenous Peoples’ Planning Framework

ISA

Indonesian Society of Appraisers

4

KAT

Kelompok Adat Terasing (Isolated Indigenous Community)

Kecamatan

Sub-District

Keppres

Keputusan Presiden (Presidential Decree)

LARAP

Land Acquisition and Resettlement Action Plan

MEMR

Ministry of Energy and Mineral Resources

MHA

Masyarakat Hukum Adat (Customary Law Community)

MoF

Ministry of Finance

MW

Megawatt

NGO

Non-government Organization

PAP

Project Affected Person

PCR

Physical Cultural Resources

PCRMP

Physical Cultural Resources Management Plan

PPP

Pubic Private Partnership

PT SMI

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

RUPTL

Electricity Supply Business Plan or Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

SOE

State Owned Enterprise

SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Letter of Environmental Management and Monitoring)

TA

Technical Assistance

tCO2

Tons of Carbon Dioxide

TOR

Terms of Reference

UKL/UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management and Monitoring Plan)

UUD

Undang-undang Dasar (Constitution)

5

1

INTRODUCTION 1. This document details the environmental and social safeguard policies, principles, procedures, institutional arrangements, and workflows of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) to guide the avoidance, minimization, or mitigation of any adverse environmental or social impacts of infrastructure projects supported by the Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP).

1.1 Background 2. Over the past decade, Indonesia has seen strong economic growth and job creation. Indonesia’s rapid economic growth has been fuelled by an ever-expanding power sector. Nonetheless, keeping up with high electricity demand is a key development challenge. In an effort to reconcile the national electrification and economic development plans, the Government of Indonesia (GOI) has put forward the Electricity Supply Business Plan or Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), 2015-2024. Geothermal development is a pillar of the country’s Low Carbon Growth Strategy and a key development priority for the GOI1. It is also one of the best options to provide a base load response to fast-growing energy demand and diversify the energy mix in Indonesia. Geothermal power is expected to contribute to the country’s greenhouse gas emission reduction efforts, which targets a 29% cut by 2030 compared with a Business-As-Usual emissions projection that starts in 20102. 3. Despite the geothermal potential and the focus of GoI and development partners, only about 5% of the total resources indigenous to Indonesia are currently developed to produce power. Against a potential of approximately 27 GW, only about 1.3 GW of geothermal capacity has been developed. 4. Slower-than-desired geothermal development is imputable to low levels of private sector participation, which in turn are in large part due to resource risk - a key barrier to geothermal development which remains unaddressed in Indonesia. Realizing this, GOI’s renewed emphasis on geothermal development includes a number of policy interventions specifically designed to address resource risk and mobilize private capital. 5. PT SMI, in collaboration with the World Bank, is preparing the GEUDP with the objective to facilitate investments in geothermal-based electricity through government-sponsored, pre-license

1

The relevant national policies include: (i) Indonesia’s Second National Climate Change Communication (2009); (ii) the Indonesia Green Paper (2009); (iii) the GOI National Energy Policy (2005); (iv) the Energy Blueprint 2005 – 2025; (v) Indonesia's National Long-Term Development Plan 2005-2025, and National Medium-Term Development Program for 2010 – 2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, or RPJM); (vii) the National Action Plan for Climate Change (2007); (viii) the Development Planning Response to Climate Change (2008); (ix) the Climate Change Roadmap for the National Medium-Term Development Program for 2010 – 2014 (2009); (x) Indonesia’s Technology Needs Assessment on Climate Change Mitigation (2009). 2 Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution, 2015

6

drilling and by providing technical assistance and capacity building. The focus of this Project will be on the geothermal power development market in Eastern Indonesia, where electrification rates are lowest, poverty rates are highest and electricity generation is heavily reliant on diesel. 6. PT. SMI will be implementing agency of GEUDP, and is responsible for preparing the environmental and social safeguard documents and for safeguards management throughout the Project. 1.2 Project Objectives 7. The Project Development Objective is to facilitate investments in geothermal energy. The focus of the Project will be on the geothermal power market in Eastern Indonesia in order to increase access to electricity in areas with high poverty rates and expensive diesel-fired power generation. 1.3 Project Description 8. The Project has three components, namely: (i) Component 1: Risk Mitigation for Geothermal Exploratory Drilling; (ii) Component 2: Technical Assistance and Capacity Building; and possibly3 (iii) Component 3: Investment Support for Geothermal Exploitation as a follow-up to the CTF/GEF support. 1.3.1 Component 1: Risk Mitigation for Geothermal Exploratory Drilling 9. Design Background: Component 1 focuses on supporting government-sponsored exploration drilling (the riskiest part of the geothermal development process as shown in the shaded area in the schematic below). This approach has been used in several countries. The most recent is Turkey, where a government agency funds exploration and drilling in selected areas and auctions off the sites shown to be feasible for power production to private developers. Results are promising: Turkey has the fastest growing geothermal sector in the world; and most of that growth is based on development of fields where its geological agency (MTA) has carried out exploration drilling, thus greatly reducing resource risk. Other countries that have taken this approach with successful results are the US, New Zealand and Japan.

3

Refer Section 1.3.3 which outlines when and how this Component may be funded in future.

7

10. Business Model: If the exploration – to be executed by a service company on behalf of GoI – is successful, a development and operation license will be issued to a developer. At the time of securing project financing, the developer will be required to repay the total cost of exploration plus a risk premium to a dedicated fund within PT SMI. The replenishment of the PT SMI and CTF support would ensure sustainability in the risk mitigation scheme. Based on the typical size of plants observed, it is estimated that 65 MW could come on-line as a result of the exploration drilling financed under this Project. 11. Geographic Focus and Scope of Drilling Activities: Site selection will be based on the utilization of geothermal resources to displace high-cost fossil alternatives outside the main load centers, where electrification rates are lowest and electricity generation is heavily reliant on diesel. Site screenings (including technical and safeguards) are expected to be conducted on a rolling-basis based on suggestions made by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) / Badan Geologi (BG) and it is expected that four sites will be developed as a result of the Project. For each site, a report will be prepared on the basis of the following information: (i) general details, including location, prior surveys and plans, map of location; (ii) land denomination (e.g. conservation forest, protection forest, etc.) ; (iii) field concept and summary of resource estimation; (iv) summaries of geology, geophysics, geochemistry surveys; (v) summary of temperature gradient wells; (vi) social and environmental issues; (vii) existing electricity infrastructure in the area, including projected demand and power supply, transmission and distribution lines; and (viii) probable type of development (e.g. flash, binary). The share of earlystage exploration to be executed by a service company on behalf of GoI (or how many exploration or reinjection wells will be drilled before a field is auctioned off) depends on findings from these reports. Feasibility reports will be updated with the results from exploration drilling. If the defined work area is considered feasible, these reports will form part of the tendering package for the exploitation work area.

12. Expected Outcomes: Component 1 will deliver drilled wells, which provide data that serve as inputs to investment decisions. Assuming a portfolio of several smaller projects in Eastern Indonesia, the Project is expected to directly enable 65 MW of new geothermal power capacity, which, based on ESMAP estimates of development costs of about $6 million per MW, would imply commercial investments of about US$390 million. The proposed concept involves setting up a revolving Facility through which the funds used for exploration drilling will flow back to the facility through repayment from developers who are successful in securing project financing. Given the revolving nature of the Facility, it is expected that funds will flow back over three-year cycles for 15 years and that their use may enable 260 MW and about US$1.56 billion of new capacity and investment.

8

1.3.2 Component 2: Technical Assistance and Capacity Building 13. This component will be financed by the Global Environment Facility (GEF). Building on the previous GEF engagement with the Indonesian geothermal sector4, GEF support will mainly be focused on strengthening the indigenous capabilities for geothermal development by providing the resources needed in order to establish an efficient and effective exploration and tendering program5. Specifically, support to the government-sponsored drilling program will largely be provided for carrying out geology, geochemistry and geophysics surveys (3G surveys) and topographic mapping for candidate sites. 14. Support will be also made available for the preparation of drilling, well completion and resource assessment reports (based on 3G surveys), as well as for the bidding process for exploration service companies. It is envisioned that such support will be carried out by specialist service providers coordinated by an Exploration Management Consultant (EMC). In addition, technical assistance will include the services of a Geothermal Consultant to support capacity building for MEMR’s Geothermal Directorate (EBTKE). It is expected that the EMC will be financed by the GEF grant and the Geothermal Consultant will be financed by a grant from the Government of New Zealand (GNZ). The GNZ grant is designed complement CTF and GEF-supported activities. The GNZ grant will support GoI on: (i) establishment of an effective GIS-enabled database by collating and analyzing existing and new resource data, potentially to be housed within BG; (ii) building methodology for robust resource and reserve estimation and reporting protocol to an internationally acceptable standard; (iii) methodology for prioritization of potential sites for geothermal development; and (iv) capacity building for MEMR and PT SMI for tendering and executing an exploration program. 15. Moreover, the TA will also produce a ‘good practice’ guide for preparing Indigenous Peoples Plan (IPP), Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental Management Plan (EMP) for exploration and exploitation of geothermal energy. This will be in the form of framework documents or guidance materials that will cover IPDP, LARAP, ESIA and EMP under Indonesian regulations and World Bank’s and other donors’ safeguards. The purpose is to further reduce barriers to geothermal development by providing standardized approaches to safeguards, as well as guiding expectations about the technical rigor and quality of the work required. An area of focus will be good practice guidance for the development of geothermal indirect use in conservation areas and forests. The Indonesian government is proposing new regulations to enable geothermal development in Wildlife Reserves, 4

The Geothermal Power Generation Development Project: through a US$4 million Global Environment Facility (GEF) grant, the project assisted MEMR’s US$5 million commitment to develop a pricing and compensation policy mitigate geothermal resource risks, and strengthen domestic capabilities in the sector, in particular to competitively tender new transactions. 5 The geothermal development process comprises a number of sequential tasks. A possible breakdown includes: (i) Preliminary Survey; (ii) Exploration; (iii) Test Drillings; (iv) Project Review and Planning; (v) Field Development; (vi) Construction; (vii) StartUp and Commissioning; and (viii) Operation and Maintenance. For further details, please refer to the ESMAP “Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation”.

9

National Parks, Botanical Forest Parks and Natural Tourist Parks under a Utilization Permit for Geothermal Environmental Services Region. 16. Finally, GEF funding will also be employed to ensure seamless coordination with the other key players in the geothermal development landscape in Indonesia and that adequate administrative functions are in place. 1.3.3 Component 3: Investment Support for Geothermal Exploitation 17. It is being considered to finance a third Component as a follow-up to the CTF/GEF support. Moving upstream in the geothermal development process to take full advantage of Indonesia’s vast resource potential would also require post-exploration risk mitigation support. During the exploitation phase of geothermal development, such a support could be provided through debt finance instruments with enhancements such as insurance schemes. To support new investment, WB is considering a US$300 million IBRD loan for mid-stream development (i.e. steam-field drilling). The sequencing of investments in the geothermal development process implies that Component 3 will be triggered upon successful completion of standard exploration drillings – hence the need to commit IBRD resources in due course only.

1.4

Detailed Sub-Project Descriptions

1.4.1 Geothermal Development – Overview 18. Geothermal development happens in a series of phases. These phases are defined in a number of ways across the industry; the World Bank’s ESMAP6 uses the following:

       

Phase 1: Preliminary Survey Phase 2: Exploration Phase 3: Test Drillings Phase 4: Project Review and Planning Phase 5: Field Development Phase 6: Construction Phase 7: Start Up and Commissioning Phase 8: Operations and Maintenance

With some subtle overlaps in the details, in broad terms the GOI’s regulatory definition of ‘Geothermal Exploration’ is Phase 1 to Phase 4 and ‘Geothermal Exploitation’ is Phase 5 to Phase 8. 1.4.2 Geothermal Exploration 19. Geothermal Exploration sub-projects will be funded under Component 1 of the GEUDP. The subprojects will: 1) contribute to further define the nature and scale of the geothermal resource

6

ESMAP. 2012. Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation. Technical Report.

10

within geothermal prospects identified by the GOI, and 2) support an investment package for a developer to take the project through to exploitation. Referring to Paragraph 18, the Geothermal Exploration funded by GEUDP covers the following phases or activities: 

Phase 1: Preliminary Survey Data collection, ESIA and permits, planning for exploration



Phase 2: Exploration Surface and subsurface testing, seismic data, prefeasibility study



Phase 3: Test Drillings





Land acquisition and permits



Well drilling, well testing, reservoir simulations

Phase 4: Project Review and Planning Evaluation and decision making

20. The location of exploration investments is currently unknown, and will be identified through a prioritization process undertaken by EBTKE and BG and will be informed by the GEUDP safeguard

framework documents. The sensitivity of the geothermal development locations is unknown at the time of project appraisal, but there is potential for physical cultural resources (PCR), natural habitats, forests, protected areas, outstanding or unique landscapes and geological/geothermal features, Indigenous Peoples, vulnerable or non-resilient communities, subsistence livelihoods (relying on private, forest or communal resources), and sensitive economic activities such as tourism to be present in the project’s Area of Influence (AOI). 21. The Project’s AOI will include the direct and indirect impacts of the project infrastructure and supporting facilities. It includes access routes, quarries, workers’ camps, disposal areas, fresh water resources, wastewater discharge locations, resettlement areas, and unplanned developments such as spontaneous settlements, logging and land clearance along roads and pipeline routes. The AOI also includes that of linked projects, regardless of funding sources that are directly or significantly related to geothermal exploration. This includes future geothermal exploitation. 22. Well drilling and testing will include the following activities: 

New and upgraded transport infrastructure: Due to the remoteness of some geothermal prospect areas, and the nature of transport infrastructure out of the main centers, it is probable that the sub-projects will include upgrades to ports, wharves, bridges and roads. New infrastructure and new access roads may be required, depending on the distance of drilling pads and other project infrastructure from serviced areas. New infrastructure and roads are likely to require land acquisition and this may be involuntary or voluntary depending on the location. Quarrying may be required to provide sand and aggregates for construction. 11

 









Mobilization / demobilization: Moving large drilling rigs and heavy traffic can cause access disruptions and safety issues to other road users. Well pad preparation: Land for test well pads is only required on a short-term basis unless the well is identified as a future production well. Locations are usually flexible to avoid sensitive receptors and land can typically be negotiated on a willing buyer-willing seller, or lease arrangement. Land clearance and pad preparation will be required for up to 4 or 5 well sites per exploration activity. The land requirements are approximately 1.5 -2 hectares per pad, which includes the storage and treatment ponds. Drilling: Well depth can vary depending on the resource, but are usually deep (1000m to over 2500m). Each well will take approximately 45 to 50 days of around-the-clock drilling to complete. Drilling is noisy, and the rig and well pad will be lit for night-time operations. Fresh water is required to provide cooling and lubrication during drilling, and carry rock cutting to the surface. Synthetic polymers (xanthan gum and starch or cellulose derivatives) and solid barium sulphate are added in this process. Management of drilling muds / fluids and rock: Drilling muds (bentonite clay), additives and fluids will be stored in settlement ponds adjacent to the well pad. Solids will accumulate at the bottom and the treated liquids will be discharged to reinjection wells or to surface water. Decommissioning may involve converting the ponds for community or private use, or returning the site to the pre-development condition. Pipelines will be required to transport fluids to reinjection wells. Rock will be used as fill in suitable sites nearby, unless they are considered hazardous and likely to leach contaminants, in which case they will be disposed to a lined landfill. Designated landfills may be required as part of project infrastructure, as it is unlikely that there will be suitable landfills operating in the locality. Well testing and management of geothermal fluids (brine): A significant amount of brine will be extracted during testing. This liquid typically contains heavy metals and can contain high concentrations of boron, arsenic and fluoride. Brine ponds will store brine until it is reinjected or treated and discharged to surface water. Ponds will be located on or near the well pad. Decommissioning may involve converting the ponds for community or private use, or returning the site to the pre-development condition. Pipelines will be required to transport fluids to the reinjection wells. Steam plumes will be emitted during testing, and this can be noisy and create an aerosol or droplet discharge to neighbouring land. Gases (carbon dioxide and hydrogen sulphide) will be emitted during testing, which can produce localized ‘acid’ rain at high concentrations. Support facilities: Due to the remoteness of some prospect areas it is probable that subprojects will require on-site workers camps and maintenance facilities. These will require waste management, wastewater treatment and disposal, fresh water supplies, health and safety of workers and community, and provision of services.

1.4.3 Linked Projects - Geothermal Exploitation 23. At the time of project appraisal, any activities in the Geothermal Exploitation Phase will not be funded by GEUDP. This may change during project implementation if funds are subsequently allocated to Component 3 for ‘mid-stream’ development (further field development / well drilling).

12

24. Any geothermal exploitation activities are, in any case, considered linked projects and within the Project Area of Influence of any geothermal exploration sub-project funded by GEUDP and therefore it is relevant under World Bank safeguard policies to screen the potential environmental and social risks as part of Component 1’s sub-project preparation and implementation. However, as this project shall focus on the exploration stage, the screening process and evaluation of key potential impacts of site development and operation at exploitation stage shall be assessed with the ultimate purpose to inform decision makers about the ‘developability’ of a site prior to the decision to explore or not. It is not for requesting to prepare unnecessary additional studies or analyses. In addition, some possible good practices during exploitation stage such as H2S monitoring, mitigation of possible impact to tourism (from geothermal over abstraction) and impact to surrounding community (ground water, air emission, ambient air quality) and best practice in emergency preparedness for blow out and H2S incidents and preventive maintenance for geothermal liquid pipe corrosion etc are to be suggested in the ESIA recommendation.

25. The Geothermal Exploitation Phases6 and relevant safeguards impacts and activities are:



Phase 4: Project Review and Planning



 Feasibility study, ESIA and permits, drilling plan Phase 5: Field Development 

Land acquisition and permits





Well drilling (production, reinjection, cooling water), well testing, reservoir simulations Phase 6: Construction

 

 Pipelines, power plant, substation and transmission Phase 7: Start Up and Commissioning Phase 8: Operations and Maintenance 

Managing well operations and brine reinjection



Managing the geothermal resource, reservoir monitoring and simulations



Generating electricity



Managing emissions, noise and waste



Well decommissioning



Make up well drilling, well testing, reservoir simulations

26. Exploitation activities will also include all of those mentioned in paragraph 19 for the exploration phase. The scale of field development / well drilling will be larger than the exploration phase, with 10 - 20 well pad sites required for production and reinjection wells (depending on the size and location of the resource) and pipelines connecting the well(s) and the power plant. Permanent

13

land acquisition will be required for pads, roads, pipelines, ponds, distribution infrastructure etc. In addition, exploitation linked to GEUDP will involve the following activities: 



  





Construction of geothermal power plants,7 switch yard, substation and distribution infrastructure: land acquisition (involuntary or voluntary), construction related hazards, wastes, noise and workforce. Temporary land uses such as workers’ camps and workshops. Emissions to air from cooling towers: concentrations of contaminants such as mercury, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, depending on geohydrology of location. Discharges are warmer than ambient air temperature. Emission of noise: from geothermal plant operation, mainly the cooling tower fans, steam ejectors and turbine ‘hum’. Solid and hazardous waste: domestic waste, hazardous waste from workshops/maintenance and mineral precipitate sludge from cooling towers, scrubbers, steam separators etc. Discharge of wastewater: reinjection to the deep geothermal aquifer of geothermal fluids. Treatment and discharge of cooling water and other wastewater to reinjection wells or surface water. Well operations: well production reduces over time and wells are eventually abandoned and ‘make-up wells’ commissioned. The activities will be similar to those described in Paragraph 22. Renewable energy supply to local grids: construction and operation of distribution infrastructure. Comparative reduction in greenhouse gas emissions compared with diesel generation. Delivery of electricity to new customers and delivery of low-carbon electricity into the existing grid.

1.4.4 Technical Advisory 1.4.4.1 Good Practice Guidelines 27. The guidelines will inform future geothermal development activities and therefore will have an enduring impact on the geothermal industry. For this reason, the approach, outputs and capacity building provided through technical advisory will be consistent with in-country systems, Bank safeguard policies and this ESMF. Stakeholder consultation and disclosure will be a key part of the approach.

7

Three types of power plants are operating today:  Dry steam plants, which directly use geothermal steam to turn turbines;  Flash steam plants, which pull deep, high-pressure hot water into lower-pressure tanks and use the resulting flashed steam to drive turbines; and  Binary-cycle plants, which pass moderately hot geothermal water by a secondary fluid with a much lower boiling point than water. This causes the secondary fluid to flash to vapor, which then drives the turbines.

14

1.4.4.2

Exploration Management Consultant

28. The TOR for the Exploration Management Consultant will include, in particular, requirements to comply with OP 4.37 Safety of Dams in the design and supervision components of the scope of work. The bidding documents and Contractors’ contracts will accordingly include requirements of OP 4.37 Safety of Dams. The Contractors must design, construct, operate and decommission the settlement and storage ponds in accordance with the policy and the EMC must supervise the Contractor.

15

2

THE GEUDP SAFEGUARD FRAMEWORKS 29. The objective of the Environmental and Social Management Framework (ESMF) is to provide reference and guidance for the project management staff, consultants, and other related parties participating in the GEUDP on a set of principles, rules, procedures and institutional arrangements to screen, assess, manage and monitor the mitigation measures of environmental and social impacts of the investments, the exact location and dimension, hence area of influence, of which are not known at Appraisal Stage. The ESMF is the safeguard instrument prepared for appraisal as per World Bank safeguard policy OP4.01 Environmental Assessment. 30. The purpose of issuance of this GEUDP ESMF is to ensure that all stakeholders involved in the project comply with the requirements, procedures and regulations related to environmental management in accordance to prevailing GOI regulations and supplemental provisions in compliance with relevant World Bank Safeguard Policies. 31. The Resettlement Policy Framework (RPF) is contained in Section 6 and is the safeguard instrument prepared under World Bank safeguard policy OP4.12 Involuntary Resettlement to ensure compliance with the policy and the laws of GOI relating to involuntary land acquisition and resettlement. 32. The Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) is contained in Section 7 and is the safeguard instrument prepared in accordance with World Bank safeguard policy 4.10 Indigenous Peoples to comply with the policy and the laws of GOI relating to the management of impacts and benefits of projects to Indigenous Peoples (sometimes referred to as ethnic minorities).

16

3

SAFEGUARDS LAWS, REGULATIONS AND POLICIES 33. Below is a summary of regulations, laws and policies relating to environmental and social safeguards that are relevant for the ESMF. A summary of laws, policies and regulations relating to involuntary land acquisition and resettlement are provided in the RPF (Section 6) and those relating to Indigenous Peoples are provided in the IPPF (Section 7.2). Indonesian Laws and Regulations relating to Environmental Management and Impact Assessment 34. In the case of environmental and social management, the geothermal exploration sub-projects funded by GEUDP must refer to Law (UU) No. 32/2009 on Environmental Management and Protection, and Government Regulation (PP) No. 27/2012 on Environmental Permit, Regulation of the Minister of Environment No. 16/2012 on Guidelines for Preparing Environmental Documents (AMDAL and UKL/UPL), Law No. 26/2007 on Spatial Planning, and Ministry of Environment Regulation No. 5/2012 on the Types of Activities requiring AMDAL, Act No. 21 of 2014 on Geothermal.

3.1

35. Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 140, Supplement to Statute Book No. 5059) with the main principles on guaranteeing the continued existence of all living things and conservation of the ecosystem, maintaining the conservation of environmental functions, and achieving the environmental congruence, harmony and balance. With regard to the geothermal activities, the law regulates the instruments for preventing pollution and/or damage to the environment, such as UKL/UPL and/or AMDAL. 36. Act No. 21 of 2014 on Geothermal has changed the geothermal activities from mining to indirect use, which allows the activities to be sited in the protected forest area, and where it is the case, the law on environmental protection prescribes that such activities should prepare full EIA or AMDAL for both exploration and exploitation. 37. Act No. 41 of 1999 on Forestry based on the sustainability of forest ecosystem and its functions for both economic purposes and ecology. The development activities other than forestry are permissible in a selective manner in order to avoid significant damage that can reduce forest functions. The strategic development activities that are avoidable can be permitted with prudent approach, such as for mining, electricity, communication, and water installation. Hence, this applies also to geothermal development that can be implemented in forest areas, even in protection forest.

38. Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 49, Supplement to State Gazette No. 3419) that regulates the ecosystem and habitats to support the livelihood, as well as its biodiversity to be studied, conserved, and utilized sustainably. The geothermal permit holders have to implement these 17

regulations, in particular where the locations are within and in the proximity of the protected and conservation areas. The geothermal development in the forest areas, as well as in the protected and conservation forest areas are permissible and considered as the utilization of its environmental services. This should be done in a prudent manner with the implementation of the forest and biodiversity sustainability principles. Such activity should obtain relevant permits from the Ministry of Environment and Forestry. 39. Act No. 26 of 2007 on Spatial Plan regulates the utilization planning of the land, marine, and air, including what is within the earth, as one sovereignty for human and wildlife and their livelihood. The basic principle of the spatial plans is the sustainable utilization of the resources for people’s welfare. Geothermal in this law is considered as a nationally strategic activity along with oil, gas, mineral, and groundwater. The local bylaws on spatial plans have to refer to this law, especially on geothermal resource where they have potency; hence its development will not be hindered accordingly. 40. Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permit (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 48, Supplement to State Gazette No. 5285) mandates that geothermal power plant development is considered as one of the nationally strategic activities that need to obtain environmental permit, and related activities for which are mandatory to have UKL/UPL and/or AMDAL. Geothermal exploration is UKL/UPL-mandatory if located inside or outside any conservation area. Exploitation activities are also AMDAL-mandatory if located inside or outside any conservation area. 41. Government Regulation No. 24 of 2010 on Forest Area Utilization, has allowed geothermal energy development within the protected forest areas as a nationally strategic activity. Such development should obtain the permit from the Ministry of Environment and Forestry and pay adequate levy as contribution to state revenues. The project proponent is required to submit the proposal to the Ministry along with the supporting documents outlined in the regulation. 42. Government Regulation No. 26 of 2008 on National Spatial Plan also provides for sustainable utilization of the resources to benefit the Indonesian people’s welfare and recognizes geothermal as a nationally strategic activity along with oil, gas, mineral, and groundwater. The National Spatial Plan provides guidance for preparing the long-term plans, mid-term plans, land use plan, balance between the regions, investment locations, national strategic areas, and provincial and district spatial plans. 43. Government Regulation No. 28 of 2011 on the Management of Natural Reserve Area and Nature Conservation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 56, Supplement to Statute Book No. 5217) allows for geothermal development activities in conservation areas so long as they are not classified as a mining process (Article 35, verse 1c). Geothermal activities are regulated as a type of service utilization of forest ecosystem. 18

44. Ministry of Environment Regulation No. 5 of 2012 on Activities that are AMDAL Mandatory categorizes development activities into several groups based on its potential environmental impacts and their magnitude to affect humans and the environment. The regulation states that any development activities in proximate or inside protected natural areas are ‘AMDAL-mandatory’; however, geothermal exploration activities are exempt so UKL/UPL is sufficient. 45. Ministry of Environment Regulation No. 13 of 2010 on UKL/UPL and SPPL prescribes that projects or development activities that are not ‘AMDAL-mandatory’ are UKL/UPL-mandatory where the environmental impacts are less significant. The projects are designated as UKL/UPL-mandatory by the governors and/or head of districts based on prior screenings. The regulation also provides guidance and format of the preparation of the UKL/UPL, and mandates that its processing be completed by the local environmental agencies within 14 working days. After the project proponent submits the UKL/UPL proposal to the local environmental authority, the agency issues the recommendation of UKL/UPL at the least 7 days after the submission of the final proposal that will be used by the proponent as the basis for obtaining environmental permit and for implementing environmental impacts management and monitoring. 46. Ministry of Environment Regulation No. 16 of 2012 on Guidance on Environmental Documents Preparation prescribes how to prepare environmental documents, including AMDAL, UKL/UPL and SPPL, where the first two are key requirements to obtain the environmental permit. The regulation provides a detailed description of environmental documents to be prepared by the project proponents, including for geothermal exploration projects subject to UKL/UPL requirement. 47. Ministry of Environment Regulation No. 17 of 2012 on Guidelines for Public Involvement in Environmental Assessment and Environmental Permitting Process. The regulation based on the principles that: a) information provision in full and transparent; 2) equal position of all stakeholders; 3) resolution in fair and wise manner; and, 4) coordination, communication and cooperation among the involve parties. It regulates the public involvement in the AMDAL establishment and environmental permit issuance through announcement, inputs provision, feedbacks and public consultation, as well as in the AMDAL review commission. The public defines as: 1) project affected people; 2) environmental watchdog; and, 3) AMDAL process and decision affected people. The regulation prescribes the FPIC principles and requirements for disclosure. 48. Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 on The utilization of Geothermal Environmental Services at National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks. The regulation is the basis for allowing geothermal development in specified parts of conservation area, including infrastructure development, exploration and/or exploitation drilling, and power plant construction. 49. When the geothermal exploration impacts cultural property, Law No. 5/1992, “Regarding Cultural Property” (Benda Cagar Budaya) will be applied. It defines a cultural property “of important value 19

for history, science, and culture", as being “a man-made object or group of objects”; movable (bergerak) or immovable (tidak bergerak); aged at least fifty years or natural objects with high historical value8. 50. Law No. 11 of 2010 (Undang-Undang Cagar Budaya No. 11/2010) on National Heritage, especially prescribes guidance on observation and data collection on cultural heritage that may be affected by project activities. 3.2 World Bank Safeguard Policies 51. Based on desk review of similar projects and preliminary environmental and social screenings, it is anticipated that the following World Bank Safeguard Policies are relevant and/or could be triggered by the GEUDP sub-projects9: Safeguard Policies Triggered by the Project

Yes

Environmental Assessment OP/BP 4.01

X

Natural Habitats OP/BP 4.04

X

Forests OP/BP 4.36

X

Pest Management OP 4.09

No

X

Physical Cultural Resources OP/BP 4.11

X

Indigenous Peoples OP/BP 4.10

X

Involuntary Resettlement OP/BP 4.12

X

Safety of Dams OP/BP 4.37

X

Projects on International Waterways OP/BP 7.50

X

Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60

X

52. OP 4.01 Environmental Assessment. Under project Component 1, the project will fund exploration of geothermal resources at several sites; however, the locations are not known at the time of project appraisal. The sub-projects will fall into either Category B or Category A Classification. Category B sub-projects would be where the impacts would be local, reversible and

8

UNESCO. Compilation of Law and Regulation of the Republic of Indonesia Concerning Items of Cultural Property", pp. 3f. Retrieved 6 May 2012. 9 OP4.10 Indigenous Peoples’ Policy is assessed in Section 7.2. OP 4.12 Involuntary Resettlement Policy is assessed in Section 6.2.

20

readily managed with proven or standardized mitigation measures. Category A sub-projects are those with significant, sensitive, complex, irreversible and unprecedented potential adverse environmental and social impacts that may affect an area broader than the sites of facilities subject to physical work. All sub-projects will likely require a full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) to manage and mitigate such impacts in accordance with OP 4.01. 53. OP 4.04 Natural Habitats outlines the World Bank policy on biodiversity conservation taking into account ecosystem services and natural resource management and those used by project affected people (PAP). Projects must assess potential impacts on biodiversity. The policy strictly limits circumstances under which damage to natural habitats can occur, and prohibits projects that likely result in significant loss of critical natural habitats. Where a prospective geothermal site is located in an area that is designated as hutan lindung (HL) or ‘protected forest area, to remain in forest cover for watershed protection’ or conservation area, or similar, this policy will apply. Impacts will be assessed in the ESIA process. 54. OP 4.11 Physical Cultural Resources (PCR) sets out World Bank requirements to avoid or mitigate adverse impacts resulting from project development on cultural resources. It is likely that PCR will be found near geothermal exploration projects. In some cases in Indonesia, local communities consider the manifestations of geothermal energy as sacred. The ESMF includes the requirements for preparing PCR Management Plans (PCRMP), which will be developed as part of the ESIA and ESMP processes, as well as requirement for a chance find procedure to be attached to every ESMP. 55. OP 4.36 Forests. This policy recognizes the need to reduce deforestation and promote sustainable forest conservation and management. The prospect geothermal areas could be within a forest area as defined by its protection status based on the GoI regulations as well as definition of forests under the Policy. The impacts on forest health and functions, and the impacts on affected persons that rely on forest resources, will be assessed as part of the ESIA and Resettlement Action Plan processes and mitigation measures will be incorporated into the ESMP and LARAP. 56. OP 4.37 Safety of Dams. When the Bank finances a project that includes the construction of a new dam, this Policy requires that the dam be designed and its construction supervised by experienced and competent professionals. It also requires that the Borrower adopt and implement certain dam safety measures for the design, bid tendering, construction, operation, and maintenance of the dam and associated works. The Policy is triggered because the drilling process requires storage and settling ponds for brine and other drilling fluids. The requirements of the Policy will be included in the EMC contracts and drilling contracts, and the activities and outputs will be monitored under the ESMF. 57. OP 4.10 Indigenous Peoples. This policy requires the Government to engage in a process of free, prior and informed consultations with indigenous peoples, as described by the policy in situations 21

where indigenous peoples are present in, or have collective attachment to, the project area and for the preparation of an Indigenous Peoples Plan (IPP) and/or Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF). 58. OP 4.12 Involuntary Resettlement. This policy addresses direct economic and social impacts from the projects activities that will cause (a) involuntary taking of land resulting in (i) relocation or loss of shelter, (ii) loss of assets or access to assets or (iii) loss of income sources or livelihoods and (b) involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas resulting in adverse impacts on the livelihoods of the displaced persons. The policy requires siting of project infrastructure to be so chosen so as to avoid these impacts altogether or to minimize them to the extent possible. Where these cannot be avoided, the policy requires the preparation of either or both of these instruments (i) resettlement policy Framework, (ii) Resettlement Action Plan, and for meaningful consultations with potentially affected people. The policy prohibits Community donations of lands for location-specific infrastructure.

3.3 Gap Analysis 59. The significant difference between the Indonesian ESIA/AMDAL laws and regulations relating to geothermal exploration and Bank Policies relates to the applicable safeguard instrument. The GOI prescribes that only an Environmental Management Plan and Monitoring Plan (UPL / UKL) is required for geothermal exploration regardless of potential impacts, whereas OP4.01 requires an assessment of safeguard instrument depending on the classification of activity based on risk (Category A, B, or C). Both the Bank and country’s own systems will be followed, and the content of documents will be harmonized where possible; however, separate sets of instruments will be prepared for separate approval processes. 60. OP4.01 Environmental Assessment requires an assessment of ‘linked projects’ where they are considered part of the Project Area of Influence (either geographically, or over time), whereas the GOI laws and regulations consider project activities discretely. In this Project, the exploitation phase is considered a linked project under OP4.01 because it foreseeably will occur in the future as a result of exploration activities. Meanwhile, the GoI laws and regulations consider each phase as a separate environmental permit process, and thus require separate application and obtainment of approvals accordingly. 61. GoI laws and regulations have recently been amended to remove barriers to carrying out geothermal exploration and exploitation activities in forests and protected areas, and exempting requirements for full ESIA/AMDAL in many cases. These regulatory revisions take into account the low-impact use of ecosystem services and that geothermal is accepted and increasingly considered as a nationally strategic activity. In contrast, the Bank’s OP4.01 Environmental Assessment, OP4.04 Natural Habitats and OP4.36 Forests have maintained its requirements and standards regardless of the activities. The Bank requires full impact assessment before sub-project appraisal; 22

and would either require significant mitigations, or not fund certain exploration activities – that may result in degradation or removal of critical habitats – in forests and protected areas. 62. Where there is conflict between the country’s own systems and the Bank Policies, the highest standard prevails, meaning that the most precautionary, or the most restrictive in terms of avoiding or minimizing social and environmental impacts, will be followed in order to comply with both systems.

23

4

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES

4.1 Geothermal Exploration – Drilling Activities and Associated Infrastructure and Activities 63. The following anticipated impacts and mitigation measures are relevant for exploration sub-projects under GEUDP Component 1. They are also relevant for activities that may be funded under Component 3 (although no funds have been allocated to this component at the time of project appraisal). Table 1 Environmental and Social Aspects, Potential Impacts and Mitigation Measures for Geothermal Exploration Activities Environmental and Social Potential Impacts Mitigation Measures Aspects and Issues Natural habitats, including critical habitats Aquatic and terrestrial habitats and species Forest resource users Water users Aesthetics and landscapes

Land clearance for well pads, roads, pipelines and supporting infrastructure will cause direct damage or destruction to natural habitats.

Avoid, or otherwise minimize, development in sensitive areas (forest habitats, landscapes, scenic areas etc.)

Roads, pipelines and drilling pads can create intrusions into natural and scenic landscapes.

Prepare a mitigation plan for land use following the exploration activities, together with communities and local authorities to avoid indiscriminate development and potential conflict.

Remove and decommission infrastructure after exploration and rehabilitate areas quickly, re-contour where necessary to natural ground conditions and replant with native species or commercial species (depending on land use).

Indirect impacts from induced development (agriculture, poaching, land clearances, land disputes) into forested areas and protected natural areas. Water abstractions and discharges to water of treated wastewater / drilling fluids and other wastes cause direct or indirect impacts on habitats and species.

Separate different waste streams and treat via ponds, dosing, cooling and other methods before discharge to land or water bodies. Avoid overexploitation of freshwater resources – find multiple sources, take from streams with high flow rate, time drilling for the rainy season, use storage dams or ponds, take no more than 1/3 of the seasonal low flow 24

Environmental and Social Aspects and Issues

Potential Impacts

Mitigation Measures

Pollution of water or water abstractions affects other water users.

from surface water features. Identify other water uses such as farm irrigation and ensure sustainable abstraction rates that do not interfere with their water use, fishing etc.

Possible overflow or failure of ponds.

Discharge to reinjection wells wherever possible. Reuse of drilling fluids. Use septic tanks to treat domestic waste water before discharge to land. Empty septic tanks regularly and dispose sludge to landfill. Resource planning and management, in conjunction with authorities & communities to locate storage ponds away from sensitive areas. Careful design of ponds in accordance with OP4.36 Safety of Dams and monitoring of pond structures for signs of failure.

Indiscriminate dumping of hazardous and solid waste to riparian zones and water ways.

Maintain safe systems of hazardous materials and solid waste management as part of Construction and Drilling standard operating procedures and EMP. Separate waste streams and recycle, compost and reuse waste where possible. Keep waste tidy / covered / secure. Dispose of unrecyclable waste to designated landfills that have permits from local authorities. Clean and remove spills and remediate land quickly. Train staff to use spill equipment and respond to incidents. Prohibit dumping of waste.

25


Potential Impacts

Mitigation Measures

Poaching and hunting of animals by workers.

Prohibit poaching and hunting, and use of forest resources, as part of workforce management.

Competition with locals for forest resources. Land use, and soils (and subsequent surface and groundwater contamination)

Discharge of contaminated muds and fluids to ground.

Avoid discharging fluids to ground. Test muds for contaminants prior to disposal. Contaminated muds will be treated as hazardous waste and disposed to lined landfill.

Spills of hazardous materials. Indiscriminate dumping of solid and hazardous waste.

Maintain safe systems of hazardous materials and solid waste management as part of Construction and Drilling standard operating procedures and EMP. Separate waste streams and recycle, compost and reuse waste where possible. Keep waste tidy / covered / secure. Dispose of unrecyclable waste to designated landfills that have permits from local authorities. Clean and remove spills and remediate land quickly. Train staff to use spill equipment and respond to incidents. Prohibit dumping of waste.

Loss of topsoil, landslides and other severe erosion from road construction, pipelines, pad construction, borrow pits, quarries,

Avoid high risk areas such as steep terrain. Minimize land clearance, especially on slopes. Design bank stability, slope protection and drainage systems into road 26


Potential Impacts

Mitigation Measures

fill sites.

design, borrow pit design etc. Restore disturbed and damaged areas immediately. Employ sediment and erosion control measures during construction (fences, traps, treatment ponds etc.). Take / dispose material to approved sites.

Geothermal features

Interference from pumping or reinjection of geothermal water, or from abstraction of freshwater. Damage from road construction, pipelines or other ancillary activities.

Identify and avoid significant features (values such as cultural, historical, spiritual, scientific, biological, landscape, ecotourism etc.) Avoid damaging or disturbing geothermal features where possible. Monitor activity to identify interference from pumping or reinjection. Adjust well testing and reinjection where necessary to mitigate significant impacts. Provide barriers and avoid disturbances to features from construction operations where necessary.

Groundwater

Ambient noise

Contamination of groundwater from interference with geothermal water from abstraction wells or reinjection wells.

Prepare wells with appropriate casing and well head protection to prevent contamination.

Impacts on aquifer levels from over-abstraction for fresh water supplies.

Model yield to ensure sustainable groundwater use.

Drilling rig operations, increased traffic, well discharge testing, heavy machinery, and blasting for roads or quarrying – all emit noise

Plan work to avoid disturbances at sensitive times (night, holidays)

Monitor well levels and pressure to identify leaks early and repair casing or decommission wells to avoid further contamination.

Use multiple sources. Use storage tanks, ponds and dams to store water.

Locate sites away from noise-sensitive receptors such as schools and villages.

27


Potential Impacts

Mitigation Measures

not otherwise experienced in the project area.

Restrict traffic through villages and near sensitive receptors.

Disturbances to animals, domestic life, working life, schooling.

Use noise barriers such as bunds, or the natural topography. Warn people before noisy work begins and provide specific mitigation options to vulnerable people (such as temporary relocation). Use appropriate construction methods and equipment (and keep maintained). Use Guidelines for ambient noise levels (by receptor): Receptor

Ambient air quality

Discharge to air of contaminants from well testing and drilling (hydrogen sulfide, mercury, arsenic etc.), depending on the nature of the resource.

Maximum allowable Leq (hourly), in dB(A) Daytime

Nighttime

07.00-22.00

22.00-07.00

Residential; institutional; educational

55

45

Industrial; commercial

70

0

Locate sites away from sensitive receptors such as schools and villages. Warn people before work begins and provide specific mitigation options to vulnerable people (such as temporary relocation). Safety planning and measures for uncontrolled gas releases. Remediation / replacement of any damaged vegetation, crops etc.

Dust emissions from road construction, land clearance, site activities.

Locate sites away from sensitive receptors such as schools and villages. Control dust with water during windy and dry conditions.

28


Potential Impacts

Mitigation Measures Stage land clearance activities and rehabilitate open areas quickly.

Critical infrastructure

Damage or destruction to critical infrastructure (roads, ports, bridges)

Upgrade infrastructure prior to use. Provide new, purpose-built infrastructure. Repair damaged infrastructure to at least the pre-project condition.

Occupational health and safety

Risks relating to working with machinery, traffic accidents, falling into ponds, scalding from hot fluids and steam, toxic gas emissions.

Gas monitoring systems.

Non-routine risks such as well blow outs.

Implement safety systems and procedures.

Appropriate personal protective equipment (PPE). Appropriate training.

Shielding surfaces where working with hot fluids and steam. Fencing ponds and mud pits. Well maintained vehicles and machinery. Emergency and incident planning and management. First aid training, and plans for evacuation to hospital.

Land ownership, livelihood and resettlement

Involuntary resettlement for quarries, roads, well pads, pipelines and other sites where land is required, leading to loss of livelihood and social disconnection.

Prioritize willing buyer-willing seller negotiations for land lease or land purchase.

Loss of crops, structures, and other assets

Use the RPF guidance for involuntary land acquisition and resettlement.

Restricting access to forests or

Consult widely and engage communities in any changes to forest access and

Consult widely and identify all affected persons, including squatters. Compensate at replacement value.

29


Potential Impacts

Mitigation Measures

other resources.

management. Integrate resettlement and livelihood issues into the integrated management plans.

Social Wellbeing

Concerns and complaints of affected communities.

Consultation on risks and adverse impacts of the project and creation of opportunities to receive affected communities’ views on project. Establishment of grievance mechanism to collect and facilitate resolution of affected communities’ concerns and grievances regarding the sponsor’s environmental and social performance. Transparent public disclosure to inform each phase of the project through web site, notice boards, telecommunication tools and public meetings. Establishing well designed and structured public questionnaire to receive feedback from affected communities

Community health and safety

Risks to bystanders and community relating to traffic accidents, toxic gas emissions,

Location of sites away from sensitive receptors. Gas monitoring systems. Traffic warning systems (pilot vehicles, roadside signs) Appropriate training of drivers. Regular community consultation. Warning signs. Emergency planning includes community.

Unauthorized access to drilling rigs and storage / treatment ponds

Fencing around well site, ponds and pits. Warning signs.

30


Potential Impacts

Mitigation Measures Regular community consultation. ID required to use access road and/or work on site.

Physical cultural resources. Historic, spiritual, archaeological, religious, graves, etc.

Indigenous Peoples

Disturbance, degradation, desecration of sites or artefacts as a result of land disturbances, land acquisition, impacts on geothermal features or landscapes.

Locate sites away from PCR.

Potential impacts on access to resources and connection to the land.

Consult early and extensively (Free, Prior and Informed Consultation) in accordance with the IPPF, in language and using methods appropriate to the IP group.

Lack of access to benefits of the project.

Include IP in the project design, and ensure that benefits accrue to IP.

Use the PCR Management Plan to remedy impacts (mitigation, minimization, relocation etc.). Use the chance find procedure to stop work immediately on the discovery of a PCR.

Avoid and minimize harm to IP, and engage with them to identify appropriate mitigation.

31

4.2 Linked Projects: Geothermal Exploitation – Energy Generation and Associated Infrastructure and Activities The exploitation phase will be considered as a linked project to the GEUDP exploration sub-projects. In addition to those activities that are listed in Table 1, the following activities will be considered in the process of screening of risks associated with linked projects. The ultimate purpose of this initial analysis is merely to inform decision makers with useful and relevant information about the ‘developability” of a site prior to the decision to explore and is not to prepare unnecessary additional studies or analyses. Key potential impacts of site development and operation at exploitation stage along with mitigation requirements and approximate costs shall be assessed through further screening as this information will be relevant to the decision whether or not to explore. This partial assessment is as part of the ESIA process but will not be fully assessed as for the exploration phase. Three to five pages quick assessment would satisfy this requirement. Table 2 Environmental and Social Aspects, Potential Impacts and Mitigation Measures for Geothermal Exploitation Activities (to be partially assessed to inform decision makers whether or not to explore and some possible good practices are to be suggested in the ESIA recommendation for exploitation stage) Environmental and Social Aspects and Issues

Potential Impacts

Mitigation Measures

Natural habitats, including critical habitats

Land clearance for power station, substation, and transmission lines cause direct damage or destruction to natural habitats.

Avoid, or otherwise minimize, development in sensitive areas (habitats, landscapes, scenic areas etc.)

Aquatic and terrestrial habitats and species Forest resource users Water users Aesthetics and landscapes

Power station, substation, transmission lines can create intrusions into natural and scenic landscapes. Indirect impacts from induced development (agriculture, poaching, land clearances, land disputes) into forested areas and protected natural areas. Water abstractions for cooling

Develop integrated resource management plans, inclusive of communitydriven development opportunities, to manage long term impacts from induced development. Develop this in coordination with relevant land owners, communities, Ministries and local authorities to avoid indiscriminate development and potential conflict. Rehabilitate areas quickly, re-contour where necessary to natural ground conditions and replant with native species or commercial species (depending on land use).

Separate different waste streams and treat via ponds, dosing, cooling and 32


Potential Impacts

Mitigation Measures

towers or domestic / office use and discharges to water of cooling water and other wastes cause direct or indirect impacts on habitats and species.

other methods before discharge to land or water bodies. Prioritize discharges to reinjection wells over surface water bodies and land.

Pollution of water or water abstractions affects other water users. Possible overflow or failure of ponds.

Avoid overexploitation of freshwater resources – find multiple sources, take from streams with high flow rate, time drilling for the rainy season, use storage dams or ponds, take no more than 1/3 of the seasonal low flow from surface water features. Identify other water uses such as farm irrigation and ensure sustainable abstraction rates that do not interfere with their water use, fishing etc. Reuse of cooled water for other plant uses, or use closed loop systems. Use septic tanks to treat domestic waste water before discharge to land. Empty septic tanks regularly and dispose sludge to landfill. Resource planning and management, in conjunction with authorities & communities to locate storage ponds away from sensitive areas. Careful design of ponds in accordance with OP4.36 Safety of Dams and monitoring of pond structures for signs of failure.

Well blow-outs discharging contaminants.

Design of emergency response for well blowout and pipeline raptures including measures for containment of geothermal fluid spills. Regular maintenance of wellheads and geothermal fluid pipelines: - corrosion control and inspection - pressure monitoring - use of blowout prevention equipment (e.g. shutoff valves)

Indiscriminate dumping of sulfur, silica, and carbonate precipitates

Maintain safe systems of hazardous materials and solid waste management as part of Power Station standard operating procedures and Environmental 33


Potential Impacts

Mitigation Measures

collected from cooling towers, air scrubber systems, turbines, and steam separators, and other hazardous wastes to riparian zones and water ways.

Management System. Separate waste streams and recycle, compost and reuse waste where possible. Keep waste tidy / covered / secure. Dispose of unrecyclable waste to designated landfills that have permits from local authorities. Clean and remove spills and remediate land quickly. Train staff to use spill equipment and respond to incidents. Prohibit dumping of waste.

Poaching and hunting of animals by workers.

Prohibit poaching and hunting, and use of forest resources, as part of workforce management.

Competition with locals for forest resources. Land use, and soils (and subsequent surface and groundwater contamination)

Discharge of sulfur, silica, and carbonate precipitates collected from cooling towers, air scrubber systems, turbines, and steam separators to land.

Sludge / precipitates to be stored in bunded areas. Test sludge for leachability of contaminants prior to disposal. Contaminated sludge will be dewatered, treated as hazardous waste and disposed to lined landfill. Non-hazardous wastes will be buried away from water sources.

Spills of hazardous materials. Indiscriminate dumping of other solid and hazardous waste.

Maintain safe systems of hazardous materials and solid waste management as part of Power Station standard operating procedures and Environmental Management System. Separate waste streams and recycle, compost and reuse waste where 34


Potential Impacts

Mitigation Measures possible. Keep waste tidy / covered / secure. Dispose of unrecyclable waste to designated landfills that have permits from local authorities. Clean and remove spills and remediate land quickly. Train staff to use spill equipment and respond to incidents. Prohibit dumping of waste.

Loss of topsoil, landslides and other severe erosion from distribution infrastructure construction and other construction sites.

Avoid high risk areas such as steep terrain. Minimize land clearance, especially on slopes. Use temporary haulage roads and restore promptly. Design bank stability, slope protection and drainage systems into site design. Restore disturbed and damaged areas immediately. Employ sediment and erosion control measures during construction (fences, traps, treatment ponds etc.). Take / dispose material to approved sites.

Geothermal features

Interference from pumping or reinjection of geothermal water, or from abstraction of surface water.

Identify and avoid significant features (values such as cultural, historical, spiritual, scientific, biological, landscape, ecotourism etc.) Avoid damaging or disturbing geothermal features where possible. Model the geothermal reservoir and geothermal features. Monitor activity to identify interference from pumping or reinjection. Adjust production and

35


Potential Impacts

Mitigation Measures reinjection where necessary to mitigate significant impacts. Provide barriers and avoid disturbances from construction and operations where necessary.

Groundwater and geothermal reservoir

Contamination of groundwater from interference with geothermal water from abstraction wells or reinjection wells.

Prepare wells with appropriate casing and well head protection to prevent contamination. Monitor well levels and pressure to identify leaks early and repair casing or decommission wells to avoid further contamination. Detailed analysis of aquifer structure and existing groundwater use at development area Determination of existing groundwater users in the vicinity of the operational wells (e.g. 1 km) should be identified. In addition, some of technical information about existing groundwater wells (e.g. depth, flow, etc.) should be collected.

Impacts on aquifer levels from over-abstraction for fresh water supplies.

Model yield to ensure sustainable groundwater use.

Over-abstraction of geothermal resource, leading to subsidence, saline intrusion, impacts on aquifer levels, reduced geothermal yield

Modelling of geothermal abstractions and reinjections.

Use multiple sources of fresh water. Use storage tanks, ponds and dams to store water.

Locate make up and reinjection wells to maximise the efficient use of the geothermal resource and avoid land subsidence. Monitor ground subsidence, groundwater levels and water quality. Construct and maintain wells to avoid interference with groundwater.

Ambient noise

Construction works, cooling tower fans, the steam ejector, and the

Plan work to avoid construction disturbances at sensitive times (night,

36


Potential Impacts

Mitigation Measures

turbine ’hum’.

holidays)

Disturbances to animals, domestic life, working life, schooling.

Locate sites away from noise-sensitive receptors such as schools and villages. Use noise barriers such as bunds, or the natural topography. Use Guidelines for ambient noise levels (by receptor): Receptor

Ambient air quality

Toxic gas emissions from cooling tower, open contact condenser cooling tower systems.

Maximum allowable Leq (hourly), in dB(A) Daytime

Nighttime

07.00-22.00

22.00-07.00

Residential; institutional; educational

55

45

Industrial; commercial

70

0

Locate plant away from sensitive receptors (model air emissions to assist with identification of suitable location of plant). Consideration of total or partial re-injection of gases with geothermal fluids. Using closed non-contact cooling alternatives. Depending on the characteristics of source, venting of toxic chemicals (i.e. hydrogen sulfide and non-condensable volatile mercury) in line with current regulations. Depending on the characteristics of source, removal of possible toxic chemicals from non-condensable gases.

Critical infrastructure

Damage or destruction to critical infrastructure (roads, ports,

Upgrade infrastructure prior to use.

37


Potential Impacts

Mitigation Measures

bridges) during construction.

Provide new, purpose-built infrastructure. Repair damaged infrastructure to at least the pre-project condition.

Occupational health and safety

Risks relating to working with machinery, traffic accidents, falling into ponds, scalding from hot fluids and steam, working at height, working in a noisy environment, construction site-related risks. Toxic gas emissions during operation of power plant Non-routine exposures include potential blowout accidents during operation.

Installation of hydrogen sulfide monitoring and warning systems. Development of a contingency plan for hydrogen sulfide release events, including all necessary aspects from evacuation to resumption of normal operations. Provision of an emergency response teams, with personal hydrogen sulfide monitors, self-contained breathing apparatus and emergency oxygen supplies, and training in their safe and effective use. Provision of adequate ventilation of occupied buildings to avoid accumulation of hydrogen sulfide gas. Appropriate PPE. Appropriate training. Implement site specific safety systems and procedures (construction and operation). Shielding surfaces where working with hot fluids and steam. Fencing ponds and pits. Well maintained vehicles and machinery. Emergency and incident planning and management. First aid training, and plans for evacuation to hospital. Design of emergency response for well blowout and pipeline raptures including measures for containment of geothermal fluid spills. Regular 38


Potential Impacts

Mitigation Measures maintenance of wellheads and geothermal fluid pipelines: - corrosion control and inspection - pressure monitoring - use of blowout prevention equipment (e.g. shutoff valves).

Land ownership, livelihood and resettlement

Involuntary resettlement for power plant, distribution infrastructure, associated facilities (as well as wells as mentioned in Table 1) leading to loss of livelihood and social disconnection.

Prioritize willing buyer-willing seller negotiations for land lease or land purchase. Consult widely and identify all affected persons, including squatters. Compensate at replacement value. Use the RPF guidance for involuntary land acquisition and resettlement.

Loss of crops, structures, and other assets. Restricting access to forests or other resources.

Consult widely and engage communities in any changes to forest access and management. Integrate resettlement and livelihood issues into the integrated management plans.

Social Wellbeing

Impacts on other economic activities such as tourism, fishing, agriculture.

Consult with the representatives of industries that could be affected by geothermal development. Work on opportunities to enhance the benefits to the sector (such as improved roads or more reliable electricity) or minimize impacts on the sector, as part of the EMP and integrated management plans.

Concerns and complaints of affected communities.

Consultation on risks and adverse impacts of the project and creation of opportunities to receive affected communities’ views on project.

39


Potential Impacts

Mitigation Measures Establishment of grievance mechanism to collect and facilitate resolution of affected communities’ concerns and grievances regarding the sponsor’s environmental and social performance. Transparent public disclosure to inform each phase of the project through web site, notice boards, telecommunication tools and public meetings. Establishing well designed and structured public questionnaire to receive feedback from affected communities

Community health and safety

Risks to bystanders and community relating to traffic accidents, toxic gas emissions.

Location of sites away from sensitive receptors. Continuous operation of the hydrogen sulfide gas monitoring systems to facilitate early detection and warning. Construction traffic warning systems (pilot vehicles, roadside signs) Appropriate training of drivers. Regular community consultation. Warning signs. Emergency planning includes community.

Unauthorized access to construction sites or power plant, substation and switch yard.

Fencing around all construction sites, power plant etc. Warning signs and security gates. Regular community consultation. ID required to use access road and/or work on site.

Physical cultural resources. Historic, spiritual,

Disturbance, degradation, desecration of sites or artefacts as a result of construction of power

Locate sites away from PCR. Use the PCR Management Plan to remedy impacts (mitigation,

40


Potential Impacts

Mitigation Measures

archaeological, religious, graves, etc.

station infrastructure or alignment of transmission lines.

minimization, relocation etc.).

Indigenous Peoples

Potential impacts on access to resources and connection to the land.

Consult early and extensively (Free, Prior and Informed Consultation) in accordance with the IPPF, in language and using methods appropriate to the IP group.

Lack of access to benefits of the project.

Include IP in the project design, and ensure that benefits accrue to IP.

Use the chance find procedure to stop work immediately on the discovery of a PCR.

Avoid and minimize harm to IP, and engage with them to identify appropriate mitigation.

41

5

SUB-PROJECT SAFEGUARDS OPERATIONAL PROCEDURES

5.1 Overview 64. Each geothermal development sub-project to be developed for funding under GEUDP will go through the same safeguards screening and implementation process, as shown in Figure 1, and described in the sections below. Safeguard implementation process outlined in this ESMF can be divided into two parties. First, PT SMI’s (or its consultant) is responsible for the detailed screenings and the determination of appropriate safeguards instruments. On the other hand, the preparation of safeguards instruments and the implementation of environmental and social safeguards management such as land acquisition and technical could become a responsibility of a dedicated entity contracted by PT SMI through its affiliate that has extensive experience and capability in geothermal exploration and exploitation activities.

Figure 1 Sub-project Screening and Safeguard Implementation Process Step 1 Basic Screening Desk review and input into sub-project selection, Decision to move forward to detailed screening

Step 2 Detailed Screening and Selection of Safeguard Instrument Field-based Screening, Determination of risk categority (A, B, C) and appropriate instruments (ESIA, ESMP, UKL/UP, LARAP, IPP).

Step 3 Preparation of Safeguard Instrument (conducted by the contracted agency/ affiliate)

Procurement of consultants, investigations, documentation, consultation, and disclosure

Step 4 Clearances and Approvals ... from Indonesian authorities and World Bank

Step 5 Implementation and Monitoring (conducted by the contracted agency/ affiliate) Contractors' ESMP, Contractor Supervision, Land aquisition and resettlement, Monitoring

Step 6 Post Exploration Recommendations Recommendations for downstream investment and resource development

42

5.2 Step 1: Basic Screening 65. As part of the sub-project identification process, PT SMI (or consultant on its behalf) will screen the sub-projects using desktop information and the checklist in Appendix A. The purpose is to contribute to the selection of best sites for development under GEUDP. The basic screening can preliminarily identify potential environmental and social risks using information from BG, maps, published data and google earth. The outputs of the basic screening will contribute to sub-project prioritization and selection process and provide background information to the sub-project feasibility report. 5.3 Step 2: Detailed Screening 66. PT SMI (or a consultant on its behalf) will the conduct a site visit and collect further secondary data to screen for environmental and social risks, using the screening checklists in Appendix B as a guide. This process will identify a probable area of influence, sensitive receptors, anticipated significant impacts that will require particular attention, the World Bank Risk Category (A, B), and the safeguard instruments required. The screening process will focus on the exploration phase, and also consider significant impacts from the linked exploitation phase. Exploration phase issues will be assessed as part of the ESIA process, whereas exploitation phase issues will be go through further screening as part of the ESIA process but will not be fully assessed. 67. The outputs of the detailed screening shall contribute to the sub-project feasibility report. A subproject will not proceed to development under GEUDP if a ‘show stopper’ is identified and fails the detailed screening step. An example would be where a sub-project would potentially have irreversible impacts on critical habitats. Significant potential impacts for linked projects may also be considered a ‘show stopper’. 5.3.1 Screening of Sensitive Receptors and Potential Impacts 68. The screening will produce a preliminary description of the project area of influence and will identify sensitive receptors. The screening questions will assist to identify potentially significant social and environmental impacts, such as the potential conversion or degradation of natural habitats. Linked projects (such as the exploitation phase) within the project area of influence will be screened at the same time but the potential risk and impacts will be separately reported. 5.3.2 Screening of World Bank Safeguard Policies 69. Based on the sensitive receptors and potentially significant impacts, the screening questions will assist to identify the relevant World Bank Safeguard Policies for each sub-project. 5.3.3 Screening of World Bank OP4.01 Risk Category 70. The World Bank classifies projects into one of three categories (A, B and C), depending on the type, location, sensitivity, and scale of the project and the nature and magnitude of its potential environmental impacts.

43

71. Category A: When the sub-project is likely to have significant adverse environmental impacts that are sensitive, diverse or unprecedented. These impacts may affect an area broader than the sites or facilities subject to physical works. Examples are: exploration activities within conservation areas which may result in significant impacts on a population of endangered species or on a critical habitat; exploration activities that may improve access for induced development that will cause harm to Indigenous Peoples. A sub-project will also be considered Category A if the linked (downstream) phase may be responsible for significant adverse environmental impacts that are sensitive, diverse or unprecedented. All Category A projects are required to have an ESIA and EMP. 72. Category B: When the sub-project’s adverse environmental impacts on human populations or environmentally important areas (including wetlands, forests, grasslands, and other natural habitats) are less adverse than those of Category A sub-projects. Impacts would be site – specific; For example, if few of the impacts, if any, would be irreversible and mitigation measures can be designed more readily than for Category A sub-projects. The scope of environmental assessment for a Category B sub-project will vary based on the outcomes of the screening process. All Category B sub-projects will also require an ESIA and EMP. The scope of the ESIA will be based on the potential risks, address the sub-project’s potential negative and positive environmental impacts, and recommend measures to prevent, minimize, mitigate, or compensate for adverse impacts and improve environmental performance. 73. Category C: If the sub-project is likely to have minimal or no adverse environmental impacts. Beyond screening, no further environmental assessment action is required for a Category C subproject. It is expected that there will be no Category C sub-projects under the GEUDP. 5.3.4 Selection of Safeguards Instruments 74. The risk screening and categorization process will identify the potential significance of social and environmental impacts. The checklists in Appendix A and Appendix B outline a decision-making process for selecting appropriate safeguards instruments for each sub-project. 5.3.4.1

UKL/UPL

75. In accordance with Indonesian regulations, every geothermal exploration project is required to have a UKL/UPL. The required format and contents of the document is provided in Appendix E. For the GEUDP the content of the UKL/UPL mitigation and monitoring plans will be the same as the ESMP (see Section 5.3.4.3). To comply with OP4.01, the ESMP will contain additional information on capacity assessment and capacity building plans, implementation arrangements and implementation budget.

44

5.3.4.2

Environmental and Social Impact Assessment

76. Every geothermal exploration sub-project under GEUDP will require an ESIA. The breadth, depth and type of analysis will depend on the nature, scale, and potential impacts of the proposed subproject. The screening process will identify the scope of the ESIA. 77. The Environmental Assessment (EA) evaluates a project’s potential environmental risks and impacts in its area of influence; and identifies ways of improving project planning, design and implementation by preventing, minimizing, mitigating, or compensating for adverse environmental impacts and enhancing positive impacts, including throughout the project implementation. Preventive measures will be favored over mitigation or compensatory measures whenever feasible. 78. An EA takes into account the natural environment (air, water and land), human health and safety, and project-related social (involuntary resettlement, Indigenous Peoples, and cultural property), trans-boundary, and global environmental aspects. The EA considers natural and social aspects in any integrated way. It takes into account the following aspects:    



variations in sub-project and country conditions; findings of country environmental studies; overall national policy framework, environmental actions plans, legislations and licensing and permitting requirements; PT SMI’s capabilities related to the environment and social aspects, and its history of compliance with national and local laws, including those on environment and public consultation and notification; and national obligations under international environmental treaties and agreements relevant to the sub-project.

Sub-projects that would contravene such country obligations as identified during the EA will not be supported under the GEUDP. 79. The social impact assessment and mitigation strategy will encompass the following activities: a. Social assessment survey of the community groups impacted by the geothermal exploration: collecting relevant data on income, livelihoods, access to services, customs and norms, and identifying vulnerable community members and gender issues; b. Identification of land acquisition requirements for the project footprint: assessments of the land ownership status, understanding of affected peoples’ willingness to participate in voluntary or involuntary land acquisition, and accordingly apposite options and preferences (potentially suggested by affected people) for both voluntary and involuntary land acquisition scenarios; c. Development of approach and mechanism for land lease for collective land ownership or communally owned assets; 45

d. Undertaking of a survey of physical cultural resources (PCR) in the area, through consultation with the affected communities and stakeholders, and identification and mapping of cultural heritage assets such as cultural, religious, historical and archaeological sites, including sacred sites, graveyards and burial places; and e. Screening for presence of Indigenous Peoples in the project area of influence will be included in the Social Assessment reviewing key aspects as listed in Appendix J. 80. The ESIA methodology will include a detailed screening process to identify the potential risks and issues with linked projects such as the exploitation phase and the approach to how the phases of geothermal exploration and exploitation will be presented and discussed during consultation. A screening and risk assessment for the exploitation phase and any other linked activities will be included in the ESIA document, highlighting significant risks that may affect the geothermal exploration plan, the decision to recommend exploitation, and how the geothermal exploitation plan may be developed as a result. As an example, if there are potential irreversible risks relating to developments within conservation areas, then this should be clearly documented in the ESIA. 81. Specific criteria will be mandatory for Category A sub-project ESIA. The ESIA will include an examination of the sub-project’s potential negative and positive environmental impacts, and will compare them with those of feasible alternatives (including the ‘without sub-project’ situation). Recommendations will be made of any measures needed to prevent, minimize, mitigate or compensate for adverse impacts and improve environmental performance. 5.3.4.3

Environmental and Social Management Plan

82. Every geothermal exploration sub-project under GEUDP will require an ESMP. The scope will depend on the nature, scale, and potential impacts of the proposed sub-project. The contents of an ESMP are provided in Appendix D consistent with World Bank Policy OP4.01 Environmental Assessment. For the GEUDP, the content of the ESMP mitigation and monitoring plans will be the same as the UKL/UPL. To comply with OP 4.01, the ESMP will contain additional information on capacity assessment and capacity building plans, implementation arrangements and implementation budget. 83. An ESMP may include specific sub-plans such as a Physical Cultural Resources Management Plan, or Biodiversity Management Plan, to manage specific and significant impacts. 5.3.4.4

Land Acquisition and Resettlement Instruments

84. Matrix for identifying the applicable instrument for land acquisition and resettlement: Table 3 Land Acquisition and Resettlement Instrument Matrix Trigger

Instrument

Voluntary land acquisition through a willing buyer-willing seller, or

No instrument required

46

lease arrangement.

Sales agreements and invoices are documented.

Assets are affected by a sub-project, but not related to land acquisition or resettlement.

ESMP (Appendix D)

When involuntary land acquisition for a sub-project affects less than 200 people, less than 10% of households’ productive assets are affected and/or does not involve physical relocation. When involuntary land acquisition for a sub-project affects more than 200 people, affects more than 10% of households’ productive assets and/or involves physical relocation. When a sub-project leads to involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas resulting in adverse impacts on the livelihoods of displaced persons.

An abbreviated LARAP (Appendix L)

5.3.4.5

A comprehensive LARAP (Appendix K) A Plan for Action as a result of a Process Framework (Refer to OP4.12)

Indigenous Peoples’ Instruments

85. Matrix for identifying the applicable instrument for Indigenous Peoples: Table 4 Indigenous Peoples’ Instrument Matrix Trigger

Instrument

Indigenous Peoples may form a portion of the beneficiaries / persons affected

An Indigenous Peoples’ Plan based on a Social Assessment in the ESIA (Appendix J)

Indigenous Peoples are in the project area of influence but the Social Assessment concludes that the sub-project will not adversely impact the people / population.

No instrument required

5.3.5 Screening Report 86. The screening report will be prepared by PT SMI (or EMC on its behalf) and include: a. b. c. d.

Completed Screening Forms (Appendix A) Description of the environmental and social context, including maps and photos. Identification of the project area of influence and sensitive receptors. Clearly state the screening outputs related to the funded exploration project, and to any linked activities such as exploitation. e. World Bank safeguard policies triggered. f. World Bank Risk Categorization g. Significant environmental and social risks, with a preliminary assessment of the nature and scale of impact assessment and/or mitigation measures likely to be required (such as 47

Biodiversity Management Plans, a comprehensive consultation program, economic or health impact assessments). h. List of required safeguards instruments (ESIA, ESMP, UKL/UPL, LARAP, Abbreviated LARAP, and IPP) and a program to prepare them, estimating the time required, expertise required, and budget. Note any issues such as timeframes or budgets that may affect geothermal project feasibility or the development plan. i. Recommendations for the design of the geothermal development plan, such as the location of drilling sites, location of fresh water supplies, the avoidance of sensitive receptors, etc. The detailed screening report may conclude that the sub-project is not feasible based on significant potential safeguards issues. 5.4

Step 3: Preparation, Consultation and Disclosure of Safeguards Instruments (can be conducted by PT SMI’s affiliate)

5.5 87. Terms of Reference (TOR) for safeguards instruments will be prepared by PT SMI through its affiliate and reviewed by the World Bank before the work is tendered to competent and qualified environmental and social consultants. The World Bank must clear the TOR for Category A subproject ESIA before it is issued in a request for proposal. Consultants with experience in Indonesian regulatory processes and World Bank safeguard policies will be engaged. The safeguards instruments will be completed in parallel with the feasibility studies, and before the World Bank clears the project for funding and the drilling contract bid documents are finalized. The safeguards work will feed into the final design of the geothermal exploration plan, bid documents, etc. 88. The scope of the ESIA, ESMP, UKL/UPL and IPP will be commensurate to the nature and scale of potential impacts. The scope of the LARAP or abbreviated LARAP will be determined based on the number of PAPs, and the nature and scale of compensation and livelihood restoration.

89. Consultation and disclosure will be carried out as per Section 8. PT SMI through its affiliate will lead consultation with support from the consultants. 90. PT SMIand the World Bank will review draft documents and provide feedback prior to finalization. 5.6 Step 4: Clearances and Approvals 91. The UKL/UPL will be submitted for approval by the relevant Provincial or District Environment Agency. The final ESIA, ESMP, LARAP and IPDP will be subject to review and approval by the World Bank. No work is to begin on site until the documents have been cleared and the relevant regulatory approvals have been awarded. In Indonesia “Dokumen Persiapan dan Pengadaan Tanah” (based on UU No.2/2012 will be approved by the Governor and/or Head of the City/District where the project locates. Base on this approval, the location permit will be issued. LARAP can be prepared based on this documentation.

48

5.7 Step 5: Implementation and Monitoring 92. PT SMI will prepare detailed implementation processes in the Project Operations Manual. In brief, implementation will occur as follows: a. PT SMI, or the EMC on their behalf, will integrate safeguards aspects into geothermal exploration plans (location of infrastructure, construction methods, mitigation measures relating to design etc.). b. PT SMI, or the EMC on their behalf, will include the ESMP in the Contractor’s bid documents and the Contractor’s contract. Contractor’s selection process will include the capacity to implement ESMP, and UKL/UPL. c. The Contractor will be required to prepare a Contractor’s ESMP before work begins. The Contractor’s ESMP will document, in detail, how the Contractor will fulfill its roles and responsibilities as documented in the Project ESMP. d. No work will begin on site (including ancillary works such as access roads) until land acquisition and resettlement has been completed and the Contractor’s ESMP has been cleared by PT SMI (to the satisfaction of the World Bank). e. The EMC will monitor and supervise the Contractor’s ESMP implementation and be responsible for implementing other aspects of the project ESMP not under the Contractor’s control. f. PT SMI through its affiliate will implement the IPP and LARAP and coordinate the activities with those of the EMC and the Contractor(s). g. Training will be carried out by EMC and/or a third party, where necessary, in accordance with the capacity building plans in the ESMP. h. Supervision, monitoring and reporting will be carried out as per Section 9.4 and the detailed requirements of the ESMP. 5.8 Step 6: Post Exploration Recommendations 93. Safeguards screening and risk assessments from the ESIA regarding linked projects (and any learnings from the implementation of the project ESMP, LARAP and IPP and exploration activities) will inform the resource feasibility assessments that are produced following the exploitation phase, as well as the recommendations and decision making regarding future commercialization of the resource for electricity generation. This may include a list of conclusions and recommendations if there is a low possibility of the geothermal prospects being developed, or may include draft or final TOR for ESIA and other safeguards instruments if the prospect will be delivered to market for development in the short term. 5.9 Technical Advisory Operational Procedures 94. Terms of Reference for Technical Advisory components will require: a. Safeguards specialists to be part of the team, where necessary (such as the Good Practice Guidance, and the EMC); b. Advice and outputs to comply with the ESMF, RPF and IPPF; 49

c. Advice and outputs to be consistent with World Bank Safeguards Policies and policies on Gender and Disclosure; d. Broad consultation with relevant stakeholders, and the public where necessary; and e. Disclosure of technical documents. 95. PT SMI Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management (ESS&BCM)

Division (supported by consultants if necessary), will review technical advisory outputs and provide comment and input to ensure consistency with GEUDP framework documents. The World Bank safeguards specialists will review and comment on technical advisory outputs to ensure consistency with policies and GEUDP framework documents.

50

6

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

6.1 Key Principles 96. Under the GEUDP, this Resettlement Policy Framework (RPF) provides guidance on resettlement screening, assessment, institutional arrangements, and processes regarding Involuntary Resettlement to be complied with by project management staff, consultants, and related parties. The RPF will guide the preparation of Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) for each sub-project. The World Bank OP 4.12 on Involuntary Resettlement sets the standards on addressing and mitigating risks resulting from involuntary resettlement, including any case of involuntary land taking. 97. The World Bank recognizes that land acquisition and land use restrictions induced by the project can have adverse impacts on land users and communities. Here “involuntary resettlement” refers both to physical displacement (relocation or loss of shelter) and economic displacement (loss of assets or access to assets that leads to loss of income sources or other means of livelihood) as a result of the project activities. Resettlement is considered involuntary when affected persons or communities do not have the right to refuse land acquisition or restrictions on land use that result in physical or economic displacement. This occurs in cases of: (i) lawful expropriation, or temporary or permanent restrictions on land use, and (ii) negotiated settlements in which the buyer can resort to expropriation or impose legal restrictions on land use if negotiations with the seller failed. 98. Since acquisition of the land for drilling activities is likely to be conducted through voluntary land transaction mechanisms such as willing seller-willing buyer10, this RPF outlines negotiated land acquisition principles and procedures. However, in cases of any adverse economic, social, or environmental impacts from project activities (exploration drilling) other than land acquisition (e.g., loss of access to assets or resources or restrictions on land use), such impacts will be avoided, minimized, mitigated or compensated for through the process of social assessment as part of the environmental and social impact assessment. However, if there are significant social impacts from voluntary land acquisition, PT SMI will consider applying the requirements of the World Bank OP 4.12 on Involuntary Resettlement to avoid, remedy or mitigate the impacts. 99. The overall objectives of the Bank's policy on involuntary resettlement are the following: a. Involuntary resettlement should be avoided where feasible, or minimized, exploring all viable alternative project designs; b. Where it is not feasible to avoid resettlement, resettlement activities should be designed and executed as part of a sustainable development program, e.g., providing sufficient

10

That is, market transactions in which the seller is not obliged to sell and the buyer cannot resort to expropriation or other compulsory procedures if negotiations fail

51

resources to enable the persons displaced by the project to share in project benefits. Persons displaced by the project should be meaningfully consulted and be given the opportunity to participate in the planning and implementation of resettlement programs; and c. Displaced persons should receive assistance in their efforts to improve their livelihoods and living standards, or at least to restore them, in real terms, to pre-displacement levels, or to levels prevailing prior to the project commencement, whichever is higher. 100. Prior to implementation of land acquisition and resettlement activities, PT SMI will adopt the following approaches and methodology of social assessment as required by OP4.12 requirements: a. Avoid involuntary resettlement and, if unavoidable, minimize its potential impacts; b. Assess the potential economic and social impacts of involuntary land acquisition and resettlement on PAP and their livelihoods; c. Identify categories of affected persons and their respective entitlements; d. Set out clear process of consultation with and participation of PAPs in the preparation and planning of involuntary land acquisition and resettlement, if any, as well as information dissemination to the PAPs; e. Compensate for lost assets at full replacement cost; f. Compensate informal/illegal land users for lost assets and provide assistance in relocating, if needed; g. Compensate and obtain legal access to expropriated land before starting construction; h. Provide information and prepare special assistance programs for vulnerable groups including the persons without any immovable property; and i. Provide and prepare plans for grievance redress and monitoring in line with the RPF. 6.2 Indonesian Laws and Policies Relating to Land Acquisition 101. Geothermal exploration is important for energy infrastructure development, and under the country system it is categorized as public interest development. In case of land acquisition for infrastructure development for public purposes, any sub-project should refer to Law 2 of 2012 on Land Acquisition for Project Activity for Public Interest. The following are its implementing regulations: Presidential Decree No. 71 of 2012, Head of National Land Bureau Regulation No. 5 of 2012, Minister of Finance Regulation No. 13 / PMK.02 of 2013, and Ministerial of Home Affairs Regulation No. 72 of 2012. 102. The Presidential Decree No. 71 of 2012 has been amended four times. The key changes are: No. 40 of 2014 (…Land acquisition up to 45 hectare can be directly conducted by the agency needing land with holders of land right through a business transaction or other way agreed by both parties…); No. 99 of 2014 (…Head of Land Acquisition Implementation issues compensation value resulted from appraiser or public appraiser); No. 30 of 2015 (…Finance for land acquisition can be sourced from a company (Badan Usaha) as Agency acquiring the land has been given the right to act on behalf of the state, ministerial, non-ministerial government agency, or provincial or district government; and the most updated one, No. 148 of 2015 (…Land acquisition for public interest 52

development purpose up to 5 hectares does not need location determination letter. Agency needing land to use appraiser for land valuation…). 103. Minister of Finance Regulation No. 13/PMK.02 of 2013 has been also amended by No. 10 / PMK 02 of 2016, which indicates a threshold budget allocation for land acquisition for public-interest development projects. Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2012 indicated operational and supporting land acquisition implementation for public interest development source from a regional budget. 104. Head of National Land Bureau (BPN) Regulation No. 5 of 2012 has been amended by No. 6 of 2015, which highlights a bailout scheme to accelerate infrastructure development. The government revised the Ministerial of Agrarian and Spatial Planning (ATR) Regulation No. 6 of 2015 for the Amendment Regulation of the National Land Bureau (BPN) No. 5 of 2012 on Technical Guidelines for the Implementation of Land Acquisition. This revision open up the opportunity for private entrepreneurs to bailout11 (dana talangan) land acquisition fund for public-interest infrastructure projects. Then bailout is replaced using state budget funds through the relevant ministries or agencies.

105. Land acquisition for public interest development shall be performed in accordance with the Regional Spatial Plan; the National/Regional Development Plan; the Strategic Plan; and the Working Plan of the Agency needing land. However, as indicated in Elucidation of Article 7 (2) of Law 2 of 2012, geothermal energy activities are to a degree flexible, uncertain and changeable. Because of this, flexible planning is required in order to ensure the effectiveness and efficiency of the development of geothermal energy resources. 106. Law 2 of 2012 has significantly improved the country system for resettlement with greater protection for the rights of property owners through consultation and fair compensation. It also deals with compensation for non-titled property if land acquisition is required. If the land is publically owned, the law do not apply and the required land would be cleared according to Law No. 5 of 1960, in which its Article 18 states that the rights on land may be expropriated by the government for public-interest activities by providing reasonable compensation in accordance to procedures stipulated in the Law. The Law also stipulates that public entities, including stateowned companies, are eligible to acquire land under this mechanism12. Similarly, private

11

Private bails advance funds for land acquisition. This approach will benefit toll roads development and helps Toll Road Regulatory Agency (BPJT) can quickly build toll road. However, Minister Public Works and Housing (PUPR) also requires to prepare technical regulations of the private use of the bailout fund. 12 Beside the Law 2 of 2012 and its implementing regulations, there are other regulations related to the land acquisition and resettlement for public interest, such as the Presidential Degree No. 40 of 2016 concerning the Acceleration of the Development of Electricity Infrastructure that has significant aspects in reducing the time of land acquisition process and determining the location. This is discussed more in the section 8.3. Energy Sector in this document

53

companies can also acquire land by establishing public private partnerships with state-owned enterprises and eligible government agencies. 107. Law 2 of 2012 and its supporting regulations stipulate that valuation of compensation should be done by “…Independent and Professionals Appraisers, who have a license from the Ministry of Finance as Public Appraiser and registered in National Land Bureau (BPN)”. The Indonesian Society of Appraisers (MAPPI) issued the Valuation Standard 306, Valuation in the Context of Land Acquisition for Development for Public Interest, to guide and support the implementation of Law 2 of 2012. The Standard follows the same principles as the Law, where determination of the compensation amount is based on the “principles of humanity, fairness, usefulness, certainty, transparency, agreement, participation, welfare, harmony and sustainability.” Fair Replacement Value is the based on the market value of the property, with attention to non-physical elements associated with loss of property ownership, caused by the land acquisition. The definition of Fair Replacement Value follows the same principles as that for compensation as cited earlier. 108. Valuation consists of physical and non-physical components. Physical components that will be compensated include: a) land; b) space above- and under-ground; and c) buildings; and d) amenities and facilities supporting the building. Non-physical components to be compensated for includes: 

   

Disposal rights of landowners, to be given as a premium in monetary terms under existing legislations. The substitutions may include matters relating to: a) loss of employment or loss of business, including change of the profession (with respect to Law No. 2 of 2012 Article 33 letter f of the Elucidation); b) emotional loss associated with loss of shelter as a result of land acquisition (with due regard to the Act No. 2 in 2012 Article 1 Paragraph 10, Article 2 the elucidation and Article 9, paragraph 2). Cost of transaction, such as moving expenses and corresponding taxes. Compensation for waiting period, that is, payment to account for the time difference between the valuation date and the estimated payment date. Loss of value of the remaining land, which can be calculated over the entire land value if it can no longer be used as intended. Physical damage and repair costs to building and structure atop the land, if any, as a result of land acquisition.

6.3 World Bank Safeguard Policy OP4.12 Involuntary Resettlement 109. This policy aims to avoid involuntary resettlement where possible. However, it sets out – where necessary – requirements for participation in resettlement planning, as well as compensation provision that improves, or at least restores, incomes and living standards. The Bank's experience with geothermal projects in Indonesia with regard to involuntary resettlement indicates that land is acquired through commercial transactions rather than expropriation, and involuntary resettlement does not occur. However, this RPF establishes the principles and procedures for land 54

acquisition and resettlement in case there are instances when PT SMI must invoke involuntary acquisition or resettlement. 110. The World Bank OP 4.12 does not apply to resettlement resulting from voluntary land transactions (i.e., market transactions in which the seller is not obliged to sell and the buyer cannot resort to expropriation or other compulsory procedures sanctioned by the legal system of the host country if negotiations fail). It also does not apply to impacts on livelihoods where the project is not changing the land use of the affected groups or communities. 6.4

Gap Analysis

111. There is potential gap between WB safeguard policy requirements and the country system in terms of enforcement of cut-off date at the beginning of census and other surveys. The aim is to prevent fraudulent claims and population influx to project area. The World Bank’s OP 4.12 endnote 21 reads: “Normally, this cut-off date is the date the census begins. The cut-off date could also be the date the project area was delineated, prior to the census, provided that there has been an effective public dissemination of information on the area delineated, and systematic and continuous dissemination subsequent to the delineation to prevent further population influx. Refer to Section 6.6 for how this will be managed for the GEUDP. Another potential gap relates to the restoration of livelihoods and provision of non-cash compensation. The country system indicates that lost livelihoods are covered by cash compensation, whereas Bank procedures contain a series of actions that guarantee the restoration of livelihoods. The latest development of the country system has highlighted the need to develop a technical guidance to cope with relocation including restoration of livelihoods. However unless the guidance has been issued, World Bank-financed projects should continue adding clauses that relate to the restoration of livelihoods and provision of non-cash compensation.

6.5 Process for Preparing and Approving Resettlement Action Plan 112. Depending on the ESIA results, LARAP will be prepared when there will be involuntary acquisition of land and/or resettlement and/or restriction of access to resources. PT SMI through its affiliate will prepare a LARAP in compliance with the Bank OP 4.12 and the country system13. Implementation of the LARAP requires the Bank’s prior approval. The following sub-chapters detail the required elements to prepare a LARAP.

13

In accordance to the country safeguard system, in this stage, PT SMI shall make a Plan of Land Acquisition in the Public Interest in accordance with the laws and regulations. The Plan shall refer to the Regional Planning, Spatial Planning and the development priority as stated in the Medium – Term Development Plan, Strategic Plan, and the Working Plan of the relevant Agencies.

55

6.5.1 Required Information for the Involuntary Acquisition of Private or Village Land 113. PT SMI through its affiliate will first provide documentation regarding land acquisition needs (including the lands that will be needed for the project in future). The Bank’s social development specialist will review the documents and determine remedies if there are any circumstances that would jeopardize compliance with OP 4.12. If so, additional information and an appropriate course of action may be required by PT SMI. 114. PT SMI will then use the enclosed reporting formats (Abbreviated LARAP in Appendix L or the full LARAP in Appendix K) to cover the following issues: a. Assessment of the temporary and permanent impacts of land acquisition or expropriation, and categories of persons/households affected, number of lands/plots affected, percentage of land/plots affected in any landholding, land use before and after acquisition, prior land use and number of owners. b. Documentation of the socioeconomic situations of affected households, such as income stream and percentage of income derived from the acquired land in line with the WB safeguard policy requirements. The aim is to understand the adverse impacts on livelihoods of displaced persons and provide restoration measures to compensate for their income losses. c. Compensation standards applied for temporary and permanent loss of land, loss of crops, loss of productive trees, loss of residence and businesses (documenting the value equivalent to full replacement cost), d. Result of court decisions, if any, e. Provision for replacement land, if relevant, and f. Provision of documentation for vulnerable groups, grievance redress and monitoring. 115. Under Indonesian Law, Land Acquisition Plan in the Public Interest Document prepared in the form of a land acquisition planning document must entail: (a) objectives of the development plan; (b) consistency with the Regional Spatial Planning and the National/Regional Development Plan; (c) land location; (d) land size needed; (e) description of the land (legal and physical) status; (f) estimated period of land acquisition; (g) estimated period of construction implementation; (h) estimated land value; (i) budget plan; and (j) that the Plan shall be made under a feasibility study prepared in accordance with the laws and regulations. The last step is submission of the Land Acquisition Plan in the Public Interest Document to the Governor with complete supporting documents. 6.5.2

Required Information for the Acquisition of Public Land

116. OP4.12 also applies where public land (land owned by GOI or local government) is

purchased, transferred, leased or used informally/temporarily by PT SMI. This also includes easements. While the land transaction may be ‘voluntary’ by the Government agency, there may be third parties who use the land (tenants, informal land users, squatters etc.) that will be subject to involuntary resettlement. 56

117. In this case, PT SMI will submit a Social Impact Screening Summary to the World Bank, using information from the Detailed Screening Process (Refer Section 5.3). PT SMI will document the transfer mechanism, the amount of land, whether it is in use and for what purpose(s), and the number, name, gender and status of land-users (e.g., tenants, informal users). 118. For each sub-project that requires involuntary resettlement of third parties from public land, PT SMI will prepare a LARAP, and submit to the Bank for approval before implementation of land acquisition. LARAPs will include a detailed description of resettlement planning and implementation in compliance with the World Bank OP 4.12. The scope and level of details of the LARAP will vary with the magnitude and complexity of the land acquisition and compensation issues. The Plan will indicate the number and ownerships of parcels to be acquired or subject to lease or easement, the number of parcels affected, estimated cost of the land and other assets to be acquired or subject to the acquisition, responsibility for execution and schedule for acquisition. The World Bank will review and ensure conformance of the land acquisition and resettlement process to OP4.12. 119. Once the LARAP is cleared by the Bank, it will be disclosed locally at the project site and on the Bank’s Infoshop website. PT SMI will review its afiliate and ensure that project implementation is fully consistent with the LARAP and provide adequate monitoring and reporting of the activities set out in the LARAP. As part of LARAP implementation, PT SMI will provide a quarterly report of land acquisition activities to the World Bank, as part of the overall project progress report. The report will indicate the number and ownership of parcels affected and their current status, progress of negotiations and appeals, and the price offered and finally paid (reported as number of square meters of the original whole plot and the size of the specific area acquired, and amount per square meter). At the end of the project and as part of project completion report, PT SMI will provide the Bank with a completion audit.

120. The World Bank supervises LARAP implementation to ensure compliance with OP 4.12. If necessary, it may contact affected parties to confirm the validity and determine whether or not the process and outcomes have complied with OP/BP 4.12. However, following the location determination during the preparation stage, any land transaction can only be done to the BPN. The land freeze has been applied when location determination is effective. 121. Under the country system, the responsible entities for activities in the preparation stage – including the LARAP approval process – are PT SMI and Local Government. After the document is submitted by PT SMI, the Governor will establish a Preparation Team for the project land acquisition. Under the Governor’s instruction, the Team will prepare the ‘Penetapan Lokasi’ following the below steps: a. Notice of the development plan; b. Identification of the development plan; 57

c. Undertaking public consultation concerning the development plan; d. Announcement of the ‘location determination’ (Penetapan Lokasi Pembangunan); e. Disclosure of the Determination of Location (to be printed and placed at the Kelurahan Office), and announcing it in local paper/electronic media. 6.6 Cut-off Date & Eligibility Criteria for Affected Persons 122. Any person who suffers a loss or damage to land, assets, business or access to productive resources, as a result of involuntary land acquisition or resettlement, will be eligible for compensation and/or resettlement assistance. The cut-off date for eligibility for compensation and/or resettlement assistance is the last day during the census/inventory of assets. The affected communities will be informed of the cut-off date through the responsible agencies, community elders and leaders. Individuals or groups that are not present at the time of registration but who have a legitimate claim to membership in the affected community can be accommodated. 123. Under the country system, the cut-off date is determined during the implementation stage after verification of eligibility has been conducted (See Section 6.7). The provincial-level Land Office (BPN) will be responsible for the implementation stage activities, which it has the authority to delegate to the district level14. Prior to the cut-off date, the Land Office will conduct these steps: a. Developing the implementation team, including at the local level; b. Inventory, identification and disclosure of result; c. Filing the objection and verification. 6.7 Proof of Eligibility 124. PT SIM through its affiliate who will be in charge for land acquisition will consider various forms of evidence as proof of eligibility for affect people as stated in the RPF, for example, formal legal rights, such as land title registration certificates, leasehold indentures, tenancy agreements, rent receipts, building and planning permits, business operating licenses, and utility bills; or in lieu of formal documentation, an affidavit signed by land owners and tenants witnessed by the administrative authority. Criteria for establishing claims to eligibility without any documentation will be determined on a case-by-case basis. 125. Only project affected persons enumerated during the census/inventory of assets shall be eligible for compensation or supplemental assistance. Any new structures or additions to existing structures carried out after the cut-off date will not be considered affected, and their owners or occupants will not be able to claim compensation or supplemental assistance for these, unless they can demonstrate that the census/inventory of assets has failed to identify them as affected.

14

Head of Land Office Decree 2 of 2013 concerned about the Delegation of Authority for Land Rights and Land Registration Activities

58

6.8 Entitlement Policy 126. The following PAP will be entitled to value compensation, rehabilitation, and resettlement support: 



 



PAPs losing land, structures, and access to those assets, and/or having to relocate due to loss of livelihood, or access to income sources or means of livelihood: Those with legal right of land use and ownership will be compensated for land, structures and economic assets on land at full replacement value. They will also be provided with resettlement assistance in line with the World Bank policy requirements. PAPs losing crops or trees providing livelihood or income: These PAPs will be fully compensated at replacement value of the trees, based on the cumulative value for its entire productive life as well as bare land value. If land must be acquired before the crops are harvested, owners will also be compensated for the estimated crop value. PAPs as land renter: Renters will be assisted to find an alternative land to rent. Transitional assistance may be necessary to ensure that renters’ livelihoods are not affected. PAP who are illegal or informal users of land: PAPs without recognized legal rights or claim to the land they are occupying will not be compensated for land, but only for the structures and other assets (trees) on land based on replacement value. Those using land unofficially for agricultural or grazing purposes will be assisted to find alternative areas. PAPs losing their livelihoods due to involuntary land acquisition: These PAPs are also entitled to resettlement assistance.

6.9 Full Replacement Cost and Livelihoods Restoration 127. The World Bank safeguard policy requires that compensation be paid at replacement value in addition to transitional assistance. Land is replaced with that of equal value and amenities. Livelihood assets are replaced with those of equal value. Benefit sharing is assured through additional support mechanisms where possible. 6.10 Negotiated Land Acquisition / Voluntary Transaction 128. Negotiated land acquisition, or voluntary transaction, will be the preferred method for acquiring land. The location of the drilling sites, and supporting infrastructure such as access roads, are flexible to a point, therefore, there can be some negotiations as to which site is selected based on land-owners’ willingness to sell or lease land. 129. PT SMI through its affiliate will apply the following principles for negotiated land acquisition / voluntary transaction for exploration drilling stage:   

Meaningful consultations with PAPs, including those without legal title to land and assets; Offer of fair price for land and other assets at replacement cost. Deduction of income tax for land transaction will be openly communicated with and agreed by the PAPs; Transparency in negotiation with PAPs to reduce risks of asymmetry of information and bargaining power of the parties. An independent external party will be engaged to document and validate the negotiation and settlement process. 59

130. Under the country system, acquisition for land of up to 5 ha can be done through the willing seller-willing buyer mechanism. Indonesian Civil Laws (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Chapter 1458 on Selling and Buying spells out the principles and outlines buyer and seller obligations and responsibilities. Under this Law, the mechanism has an obligatory character, where the rights attached to the land or assets sold are not automatically transferred to the buyer. Unlike land transaction conducted under a customary law (hukum adat), such transactions still require transfer of the land ownership right. Land registration is a precondition for land transfer under a negotiated land acquisition or willing buyer-willing seller mechanism. 131. The Minister for Agriculture and the Head of the National Land Bureau’s National Regulation No. 5/2012 specifies procedures for land registration. It outlines requirements for the land registration and acquisition process, and prescribes: (i) steps for scaling and mapping the land coordinates and accepted survey procedures, (ii) regulations pertaining to valuation in the land markets, (iii) necessary documentation, (iv) official publication of claim and title, (v) objection mechanism, (vi) title verification procedures, and (vii) issuance of land certificates. 132. However, valuation of the affected assets under the scope of GEUDP would follow the procedures as prescribed by Law 2 of 2012 and supporting regulations, under which valuation of compensation should be done by “…Independent and Professionals Appraisers who have license from Ministry of Finance as Public Appraiser and registered in National Land Bureau (BPN)”. The Indonesian Society of Appraisers (MAPPI) issued the Valuation Standard (SPI) 306, Valuation in the Context of Land Acquisition for Development for Public Interest, to support the implementation of Law 2 of 2012. Valuation Standard 306 shares the same principles as the Law, which bases the determination of compensation amount on the principles of “humanity, fairness, usefulness, certainty, transparency, agreement, participation, welfare, harmony and sustainability.” 133. The Fair Replacement Value is the value of the ownership, which equals the market value of a property, with attention to elements such as non-physical losses of ownership resulting from land acquisition. The Fair Replacement Value definition is same as definition for compensation in the Law 2 of 2012. 134. The Scope of Valuation consists of physical and non-physical components. Physical components that will be compensated for include: a) land; b) space above- and under-ground; c) buildings; and d) amenities and facilities supporting the building. Non-physical components to be compensated for include: 

Disposal rights of land-owners, to be given as a premium in monetary terms under existing legislations. The substitutions may include matters relating to: a) loss of employment or loss of business, including change of the profession (with respect to Law No. 2 of 2012 Article 33 letter f of the Elucidation); b) emotional loss associated with loss of shelter as a result of land acquisition (with due regard to the Act No. 2 in 2012 Article 1 Paragraph 10, Article 2 the elucidation and Article 9, paragraph 2). 60

   

Cost of transaction, such as moving expenses and corresponding taxes. Compensation for waiting period, that is, payment to account for the time difference between the valuation date and the estimated payment date. Loss of value of the remaining land, which can be calculated over the entire land value if it can no longer be used as intended. Physical damage and repair costs to building and structure atop the land, if any, as a result of land acquisition.

61

7

INDIGENOUS PEOPLES’ PLANNING FRAMEWORK

7.1 Objectives and Principles 135. This IPPF will be applied when Indigenous Peoples (IPs) are present in a sub-project’s area of influence as identified during the social and environmental screening process or subsequently during the ESIA. PT SMI ‘s affiliate is responsible for implementing the necessary actions to meet the requirements outlined by this framework. 136. There is no universally accepted definition of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples may be referred to in different countries by such terms as: indigenous ethnic minorities, aboriginals, hill tribes, minority nationalities, scheduled tribes, first nations, or tribal groups (known in Indonesia as Suku Terasing (Isolated Indigenous Community) or Kelompok Adat Terpencil (Customary Law Community)). 137. The term “Indigenous Peoples” is used in a generic sense to refer to a distinct social and cultural group possessing the following characteristics in varying degrees:    

Self-identification as members of a distinct indigenous cultural group and recognition of this identity by others; Collective attachment to geographically distinct habitats or ancestral territories in the project area and/or to the natural resources in these habitats and territories; Customary cultural, economic, social, or political institutions that are separate from those of the dominant society or culture; An indigenous language, often different from the official language of the country or region.

Ascertaining whether a particular group consider as Indigenous Peoples for purpose may require technical judgment. 7.2 Indonesian Laws and Regulations relating to Indigenous Peoples Safeguards 138. When IPs are present and affected by the project, the project should provide benefit to and need to manage adverse impacts on the IPs15. Indonesia’s national policies on Indigenous Peoples includes: (1) Presidential Decree (Keppres) No. 111/1999 concerning Development of Isolated Indigenous Community (KAT), which provides a broad definition of Indigenous Peoples and the need for government assistance; and (2) Law No. 41/1999 concerning Forestry Law which defines customary forest16.

Identification of IPs follows the Bank’s criteria (paragraph 137). Identification of IPs will also meet the criteria of “Masyarakat Hukum Adat”-MHA- summarized from Indonesian Regulations and local values, as well as additional information gathered from respective cities. 16 One fundamental change is related to Indigenous Peoples is the issuance of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 which changed Article 1 point 6 of Law No. 41/1999 on Forestry, which has now become “customary forest is a forest located within the area of an indigenous community”. Before, there was a word of “state” in the article. With elimination of the word “state” from the definition, now it is understood that customary forests is now no longer a state forest.

62

139. Other laws and regulations related to IPs are: UUD 1945 (Amendment) Chapter 18 Clause #2 and Chapter 281 Clause #3. The existence of adat communities is recognized in the Constitution Article 18 and its Explanatory Memorandum. It states that in regulating a self-governing region and adat communities, the government needs to respect the ancestral rights of those territories. After amendments, recognition of the existence of adat communities was provided in Article 18 B Para. 2 (concerning “adat law community” and regional government) and Article 28 I Para. 3 (“traditional community” and Human Rights). 140. Act No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (or Basic Agrarian Law / BAL). Article 2 Para. 4, Article 3, and Article 5 provide general principles that accommodate recognition of adat communities, ulayat land rights, and adat laws. In later developments, BAL recognition of adat law is tied to “national interest”. 141. Forestry Acts (Act No. 5 of 1967 and Act No. 41 of 1999). The Act divides forest area into two categories: state forest and proprietary forest. State forest is forest growing on land not covered by proprietary rights. The state forest category also covers ulayat, or adat forest. Proprietary forest is forest growing on land covered by proprietary rights. By including ulayat forest as state forest, the Act ignores ulayat rights of adat communities over their forest area. 142. The Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 resolved a major ambiguity in Article 1 of the Forestry Act No. 41 of 1999 and formally recognized that customary forests are state forests located in the areas of customary communities. Article 5 of the same Law was revised to mandate that state forest category does not cover customary forest. The ruling was made in favor of a petition filed by Indonesia’s National Indigenous Peoples Alliance, or Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) in March 2012. 17 143. Ministerial of Home Affairs (MOHA) Regulation No. 52 of 2014 on Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples, can be used as a reference for local governments regarding customary communities. The Regent/Mayor may form a committee on Indigenous Peoples in the regencies/cities, which serves to identify, verify and validate Indigenous Peoples. Results of the verification and validation, then submitted to the head region. The Regent/Mayor can issue decision on the recognition and protection of Indigenous Peoples based on the committee’s recommendations. 144. Ministerial of Forestry Regulation (MoF) No. P.62/Menhut-II/2013 (adjustment of Ministerial of Forestry Regulation No. P.44/2012) on the Establishment of Forest Area. This MoF regulation was 17

In 1999, a national congress of Indonesian indigenous peoples took place, attended by over 200 adat community representatives from 121 indigenous peoples. The Congress agreed to establish a national alliance of indigenous peoples, AMAN. By 2001, AMAN had 24 affiliated organizations in islands and provinces. It has several objectives, including the restoration of sovereignty to adat communities over their socioeconomic laws and cultural life, and control over their lands and natural resources and other livelihoods.

63

criticized by AMAN for equating forest area with state forest, which they perceived to be against of the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. 145. Joint Regulation of Ministerial of Home Affairs (MOHA), Ministerial of Forest, Ministerial of Public Works and National Land Bureau No. 79/2014; No: PB.3/Menhut-11/2014; No: 17/PRT/m/2014: No: 8/SKB/X/2014 on Procedures to Settle Land Ownership Conflict in Forest Area. This regulation recognized that there are other rights such as customary rights over forest land. 146. Ministerial Regulation of the Land Agency and Spatial Development No. 9/2015 on the Procedures to Establish the Land Communal Rights on the MHA Land and Community Living in the Special Area. This regulates communal rights of not only the Customary Law Community, but also other groups of people residing and depending in the same land area. Customary Law Community is a community bound by customary law, both genealogically (common ancestor) and territorially (similar residence). These Communities have a socio-cultural bond with the land and its resources for a long time. Whereas “people in certain areas” are people who control the land for at least 10 years, who depend on forestry products and natural resources, and whose existing socio-economic activities are closely linked to the area. Communal rights addressed in Regulation No. 9/2015 are controversial, because they not distinguish the source of legitimacy for communal land rights between that based on membership to the Customary Law Community versus the land use and ownership of the area by other people not belonging to the Community for an extended period of time. Consequently, the Regulation has raised legal issues, namely competing claims between these two groups. 147. Law No. 6/2014 recognizing the existence of the Customary Village (Desa Adat). The local government is empowered to evaluate the boundary of a Customary Law Community’s area and designate a Customary Village through local regulation. Three criteria must be met: 1) the traditional customs and rights of the Customary Law Community are being practiced and maintained by members of the group, 2) the preservation of a Customary Village with all their traditional customs and rights is in accordance with the development of society, and 3) the purpose is in line with the principles of the Unitary Republic of Indonesia. 7.3 World Bank Policy OP4.10 Indigenous Peoples 148. The World Bank’s OP 4.10 Indigenous Peoples recognizes that Indigenous Peoples may be exposed to different types of risks and impacts from development projects. The policy requires that projects identify whether Indigenous Peoples are affected by the project, and accordingly, to undertake specific consultation activities, and avoid or mitigate impacts on these potentially vulnerable groups. Site visits to confirm IPs presence will be done in accordance with the requirements specified in this IPPF.

64

7.4

General Requirements

7.4.1 Avoidance of Adverse Impacts 149. PT SMI’s affiliate will identify, through the social and environmental screening and ESIA, communities of Indigenous Peoples that may be present in the sub-project’s area of influence, as well as the nature and degree of the expected social and physical cultural properties, environmental impacts as well as potential benefits to them. PT SMI shall avoid adverse impacts whenever feasible.

150. When avoidance is not feasible, PT SMI’s affiliate will minimize, mitigate or compensate for these impacts in a culturally appropriate manner. The proposed actions will be developed with the informed participation of affected Indigenous Peoples and included in a time-bound Indigenous Peoples Development Plan (IPDP), or a broader community development plan, depending on the nature and scale of impacts. 7.4.2 Information Disclosure, Consultation and Informed Participation 151. PT SMI’s affiliate shall establish an ongoing relationship with the affected IPs communities as early as possible in the sub-project planning and throughout the life of the sub-project. In subprojects with adverse impacts on affected IPs communities, the consultation process will ensure their free, prior, and informed consultation (FPIC) and facilitate their informed participation on matters that affect them directly, such as proposed impact mitigation measures, sharing of development benefits and opportunities, and implementation issues. The process of community engagement will need to be culturally appropriate and correspond with the potential risks and impacts to the Indigenous Peoples. In particular, the process will include the following steps: a. Involve Indigenous Peoples’ representative bodies (for example, councils of elders or village councils, among others); b. Be inclusive of both women and men and of various age groups in a culturally appropriate manner; c. Provide sufficient time for IPs’ collective decision-making process; d. Facilitate the IPs’ expression of their views, concerns, and proposals in the language of their choice, without external manipulation, interference, or coercion, and without intimidation; e. Ensure that the grievance mechanism established for the project is culturally appropriate and accessible for IPs communities; and f. Ensure that the IPDP is available to the affected IPs communities in an appropriate form, manner and language. 7.4.3 Development Benefits 152. Through the FPIC process and informed participation of the affected IPs communities, PT SMI’s affiliate shall identify opportunities for culturally appropriate development benefits. Such opportunities should be commensurate with the degree of project impacts, aimed at improving their living standards and livelihoods in a culturally appropriate manner, and to fostering the 65

long-term sustainability of the natural resources on which they depend. PT SMI will document development benefits and provide them in a timely and equitable manner. 7.5 Special Requirements 153. Because Indigenous Peoples may be particularly vulnerable to the project circumstances, appropriate requirements will be required as described below. When any of these special cases apply, PT SMI’s affiliate will engage qualified external experts to assist in conducting the Social Assessment and ensuring their adequate inclusion in the IPDP or Community Development Plan. 7.5.1 Impacts on Traditional or Customary Land under Use 154. Indigenous Peoples are often tied to their customary land, as well as the natural and cultural resources on the land. While the land may not be under ‘legal’ ownership pursuant to national laws, the use of the land, including seasonal or cyclical uses, by the IPs communities for their livelihoods, or cultural, ceremonial, or spiritual purposes that define their identity and community, can be substantiated and need to be duly documented. 155. If the sub-project location is decided to be on traditional or customary land, and adverse impacts are expected on the livelihoods, or cultural, ceremonial, or spiritual uses that define the identity and community of the Indigenous Peoples, PT SMI’s affiliate will respect their use by taking the following steps: a. PT SMI’s affiliate documents its efforts to avoid or at least minimize the proposed project footprint; b. Experts is to be engaged to document land uses in collaboration with the affected Indigenous Peoples communities without prejudicing their land claim; c. The affected Indigenous Peoples communities are informed of their rights with respect to their land under national laws, particularly those recognizing customary rights or use; d. PT SMI’s affiliate offers the affected Indigenous Peoples communities fair compensation and due process similar to those with full legal land title, as well as culturally appropriate development opportunities (such as benefit-sharing mechanisms); and/or land-based and/or in-kind compensation in lieu of cash compensation where feasible; e. PT SMI’s affiliate enters into good faith negotiation with the affected Indigenous Peoples communities, and documents their informed participation and outcomes of the negotiation. 7.5.2 Relocation of Indigenous Peoples from Traditional or Customary Lands 156. PT SMI’s affiliate shall consider alternative project designs to avoid relocation of Indigenous Peoples from their communally held traditional or customary land. If such relocation is unavoidable, it will not proceed with the project, unless it enters into a good faith negotiation with the affected Indigenous Peoples communities, and documents their informed participation and a successful outcome from the negotiation. Any relocation of Indigenous Peoples will need to be consistent with the World Bank safeguard policy OP. 4.12 Involuntary Resettlement. Where

66

feasible, the relocated Indigenous Peoples should be able to return to their traditional or customary land, should the reason for their relocation cease to exist. 7.5.3 Cultural Resources 157. Where a project proposes to use the cultural resources, knowledge, or practices of Indigenous Peoples for commercial purposes, PT SMI shall inform them of: (i) their rights under national laws; (ii) the scope and nature of the proposed commercial development; and (iii) the potential consequences of such development. PT SMI shall not proceed with such commercialization unless it: (i) enters into a good faith negotiation with the affected Indigenous People communities; (ii) documents their informed participation and a successful outcome from the negotiation; and (iii) provides for fair and equitable sharing of benefits from commercialization of such knowledge or practice consistent with their customs and traditions. However, this is an unlikely outcome of the GEUDP.

67

8

CONSULTATION AND DISCLOSURE

8.1 Safeguard Framework Consultation 158. The ESMF is subjected to public consultation prior to its finalization. Key stakeholder institutions, such as Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources, local governments, NGOs, private sector, the academia, the media/press, etc. will be invited to a consultative workshop held in Jakarta. The consultation will be divided into two days; first day will be for the government entities, private sectors and the media; and the second day for NGOs and universities. 159. The framework document will be shared in advance with representatives from the institutions to allow for constructive inputs to be provided at the workshop. Discussions will focus on the ease of use and implementation of the ESMF, adequacy of safeguard mitigation mechanisms, and training needs for stakeholders. Following the consultations, stakeholders’ inputs would be duly recorded and considered for the finalization of the ESMF. The final ESMF will be publicly disclosed on PT SMI website and the World Bank Infoshop. 8.2 Good Practice Guidance on Technical Advisory Consultation 160. Consultants will be engaged to prepare good practice guidance, which shall entail a stakeholder analysis. The consultants will engage with key stakeholders throughout the process to gather and share information. Key stakeholder institutions include Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources (/EBTKE), Ministry of Environment and Forestry, Badan Geologi, NGOs, private sector, donor agencies and universities. The draft guidance document will be shared with representatives of the institutions, and disclosed on PT SMI’s website for comments from the broader public. Workshops will be held to discuss key issues and assist with finalization of the document. 8.3 Stakeholder Engagement and Consultation on Geothermal Sub-Project 161. The Environmental Social Safeguard Division t under PT SMI’s Risk Management Directorate (ESSBCM-Environment and Social Safeguards and Business Continuity Management) shall lead the preparation of ESIA, ESMP, LARAP or IPP. In drafting the TOR for these works, it will provide detailed stakeholder consultation activities to be carried out by the consultant(s). PT SMI will lead public consultation(s) with support from the consultant and local government. This will ensure that PT SMI has the necessary support to carry out consultations, as well as local buy-in and support for the plans, which are prepared to mitigate project impacts. 8.3.1 Stakeholder Identification 162. PT SMI shall identify and prepare stakeholder list early in project feasibility and at the basic screening step, which will be further developed through the detailed screening step. The safeguards consultants will be required to undertake a stakeholder analysis before the consultation process. Stakeholders will vary depending on the sub-project location, but are expected to include: host communities, land owners and users, environmental and social NGOs, 68

local government agencies, forestry concession holders/owners, forest departments, conservation departments, universities and other research organizations and business owners. A stakeholder analysis shall: a) identify the individuals and groups with interest in the project and those expected to be affected by the project, b) identify experts and key informants, c) determine the nature and scope of consultation with each type of stakeholder, and d) determine the appropriate communication tools. 8.3.2 Consultation Principles 163. The principles for consultation are: a. Providing clear, factual and accurate information in a transparent manner on an on-going basis to community stakeholders through free, prior and informed consultation; b. Listening and learning about local and social culture and wisdom; c. Providing opportunities for community stakeholders to raise issues, make suggestions and voice their concerns and expectations with regard to the Project; d. Engaging with women, men, elderly, youth and vulnerable community members, as well as those in positions of authority and power; e. Providing stakeholders with feedback on how their contributions have been considered in the development of relevant assessments and plans; f. Building capacity among community stakeholders to interpret the information provided to them; g. Treating all community stakeholders with respect, and ensuring that all project personnel and contractors in contact with community stakeholders do the same; h. Responding to issues and requests for permission; and i. Building constructive relationships with identified influential community stakeholders through appropriate levels of contact. 8.3.3

Consultation Plan

164. Consultation will occur at least twice: once during ESIA preparation and baseline data collection, and another during presentation of the draft ESIA and EMP. More consultation may be required if there are Indigenous Peoples in the project area, vulnerable people among the host community, sensitive environmental receptors and significant impacts that require early and ongoing communications with stakeholders. Specific consultation with people affected by involuntary land acquisition and resettlement, and with Indigenous Peoples communities, shall be planned in addition to general project consultations. 165. The safeguards consultant will prepare a consultation plan specific to each sub-project. It will include methods and procedures for the following:  

Stakeholder analysis – who will be consulted, how, when, by whom, how often; How women and vulnerable community members will be consulted;

69



    8.4

Roles and responsibilities for coordinating, undertaking and following up on consultations (by PT SMI, Exploration Management Consultant (EMC), safeguards consultants, and local government); public communications (see below) including how the public can get in touch with PT SMI; Disclosure plan – what will be disclosed, when, and how; How feedback will be managed; List of materials and tools that will be used.

Public Consultation Tools

166. Communication during sub-project development will involve seeking and imparting information, and reaching agreements through dialogue. The following table summarizes some of the most commonly used techniques for conveying information to the public and their respective advantages and disadvantages. The safeguards consultant may use any of these techniques in developing the Consultation Plan. Table 5 Techniques for conveying information to the public Technique

Key points

Printed materials

Information bulletins, brochures, reports: Text should be simple and non-technical and relevant to the reader Provide clear instructions on how to obtain more information

Displays and exhibits

Print media

Can serve both to inform and to collect comments Should be located where the target audience gathers or passes regularly Newspapers, press releases, and press conferences can all disseminate a large amount and wide variety of information Identify newspapers likely to be interested in the project and to reach the target audience

Electronic Media

Radio, internet, social media, and video: Determine the coverage (social media, internet, or radio), the types of viewer; the perceived objectivity, and the type of broadcast

Advantages

Disadvantages

Direct Can impart detailed information

Demands specialized skills and resources

Cost-effective

Not effective for illiterate stakeholders

Yields a permanent record of communication May reach previously unknown parties

Costs of preparation and staffing

Minimal demands the public

Insufficient without supporting techniques

Offers both national and local coverage

Loss of control of presentation

Can reach most literate adults

Media relationships are demanding

Can provide detailed information

Excludes illiterates and the poor

May be considered authoritative Many people have access to radio and cell phones Social media is cheap

70

Disadvantages those without cell phones / internet access

Technique

Key points

Advantages

Disadvantages

Retain control of presentation

May engender suspicion

offered. Determine how to disseminate the social media hashtag / web address etc. to the audience. Useful for announcing public meetings or other activities Advertising Effectiveness depends on good preparation and targeting Formal information sessions

Targeted briefing: Can be arranged by project sponsor or by request, for a particular community group, NGO etc.

Useful for groups with specific concerns Allow detailed discussion of specific issues Provide detailed information

Informal information sessions

Open House, Site Visits, and Field Offices: A selected audience can obtain first-hand information or interact with project staff. Visits should be supported with more detailed written material or additional briefings or consultations.

Useful for comparing alternatives Immediate and direct Useful when the project is complex Local concerns are communicated to staff May help reach nonresident stakeholders

May raise unrealistic expectations

Attendance is difficult to predict, resulting in limited consensus-building value May demand considerable planning Field offices can be costly to operate Only reach a small group of people

Source: World Bank Environmental Assessment Sourcebook, Number 26 Table 6 Techniques for listening to the public Technique

Survey techniques

Key points

Advantages

Interviews, formal surveys, polls and questionnaires can rapidly show who is interested and why

Shows how groups want to be involved

May be structured (using a fixed questionnaire) or non-structured Experienced interviewers or surveyors familiar with the project should be used Pre-test the questions

Allows direct communication with the public Helps access the views of the majority Less vulnerable to the influence of vocal groups Identifies concerns linked to

71

Disadvantages Poor interviewing is counter-productive High cost Requires specialists to deliver and analyse Trade-off between openness and statistical validity

Technique

Key points

Advantages

Open-ended questions are best

social grouping

Disadvantages

Statistically representative results Can reach people who are not in organized groups

Small Meetings

Large Meetings

Community organizers/ advocates

Public seminars, or focus groups create formal information exchanges between the sponsor and the public; may consist of randomly selected individuals or target group members; experts may be invited to serve as a resource.

Public meetings allow the public to respond directly to formal presentations by project sponsors. Effective meetings need a strong chairman, a clear agenda, and good presenters or resource people.

These work closely with a selected group to facilitate informal contacts, visit homes or work places, or simply be available to the public.

Allows detailed and focused discussion

Complex to organize and run

Can exchange information and debate

Can be diverted by special interest groups

Rapid, low-cost monitor of public mood

Not objective or statistically valid

A way to reach marginal groups

May be unduly influenced by moderators

Useful for medium-sized audiences Allow immediate response and feedback Acquaint different interest groups

Mobilize difficult-to-reach groups.

Source: World Bank Environmental Assessment Sourcebook, Number 26

72

Not suitable for detailed discussions Not good for building consensus Can be diverted by special interest groups Attendance is difficult to predict Potential conflicts between employers and clients Time needed to get feedback

9

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND CAPACITY BUILDING 167. The successful implementation of the ESMF, RPF and IPPF depends on project stakeholders. This chapter provides an overview of the GEUDP’s institutional arrangements, and the responsibilities of each stakeholder for operationalizing the safeguards instruments. It also provides an analysis of the PT SMI’s capacity as the Implementing Agency with key safeguard responsibilities and a plan for capacity building.

9.1 Institutional Roles and Responsibilities Figure 2 GEUDP Institutional Framework

Table 7 Safeguards Roles and Responsibilities Institution Roles and Responsibilities PT SMI management

Provide sufficient resources (staff and budget) for PT SMI staff and consultants to undertake their roles and responsibilities.

PT SMI – Project Management Unit with EMC

Engagement of staff with safeguards supervision expertise to ensure adequate supervision and full compliance with all safeguards documents. Integration of safeguards screening reports and findings into project design and specifications. Ensure that qualified engineers design and provide specifications for storage ponds, and that pond construction, management and decommissioning is supervised and 73

Institution

Roles and Responsibilities monitored. Integration of ESMP, UKL/UPL, LARAP and IPP into project design, specifications, tender documents, contract documents for contractors. Provide sufficient budget and timeframes for safeguards supervision and implementation during drilling. Supervision of Contractors’ ESMP, compliance management, non-conformance management, and issuance of penalties on a day-to-day basis, with reports to the PT SMI ESS&BCM Division. Assist PT SMI ESS&BCM Division to investigate incidents and complaints, and resolve issues. Provide training to Contractors as required on technical matters of environmental and social impact mitigation (e.g. sediment and erosion control). Integrate safeguards assessments and outputs into the feasibility assessment for tendering the geothermal prospect development.

PT SMI ESS&BCM Division

Manage safeguards via a management plan, keeping track of resources, tasks, timeframes etc. for each sub-project. Basic screening checklists for each geothermal exploration sub-project. Detailed screening checklists, including the management of consultants’ outputs, for each geothermal exploration sub-project. Oversee and provide screening reports to BG, PT SMI and EMC. Prepare TOR for sub-project safeguard instruments, estimate budgets and manage the procurement of safeguards consultants. Manage the preparation of instruments by the consultants, review draft safeguard instruments and provide comments. Clear safeguards instruments for disclosure and approval processes. Lead sub-project consultation, in partnership with safeguards consultants and local government. Review TOR for TA for inclusion of safeguards aspects. Review TA reports, in particular the Good Practice Guidance Materials, for appropriate treatment of safeguards. Review draft feasibility reports and Inferred Resource Capacity Reports and provide comment. Review draft technical specifications, bid documents, Contractors contracts 74

Institution

Roles and Responsibilities prepared by PT SMI and EMC Project Managers and provide comment.

PT SMI’s Affiliate Implement the sub-project ESMP and UPL / UKL, including managing monitoring that is not the responsibility of the Contractor. Implement the LARAP, including the supervision of consultants. Implement the IPDP, including the supervision of consultants. Audit Contractors ESMP on a regular basis, including site visits and audits of reports. Manage the grievance redress mechanism (GRM), including coordination with Contractors’ GRM. Follow up and close out incidents, complaints and non-conformances. Provide safeguards input and recommendations to Ministry of Energy and Mineral Resources for tendering geothermal prospects. The team must be willing to present information to the wider team that may conflict with the technical and economic assessment of feasibility, in order to prevent potentially significant impacts from geothermal development. Provide training to PT SMI and EMC Project Management and Supervision Team on the implementation of safeguards instruments and the PT SMI safeguards management system. Provide technical training to Contractors on GRM, complaints management, community engagement and other aspects of environmental and social impact mitigation where necessary, or recruit consultants to perform training. Quarterly safeguards reporting to World Bank and other stakeholders. Maintain and update framework documents as required.

Safeguards Consultants

Prepare detailed safeguard screening. Prepare safeguards instruments. Prepare Consultation Plans and assist PT SMI with consultation. Implement LARAP on behalf of PT SMI. Provide environmental and social monitoring services as part of ESMP, UPL / UKL, LARAP implementation. Provide TA for projects such as IPDP implementation or biodiversity management and forest partnership agreements under ESMP. 75

Institution

Roles and Responsibilities Provide GRM management services. Provide specialist training on Contractors ESMP, mitigation and management of impacts during drilling, road construction etc., safeguards management systems, consultation and other topics as required.

Contractors

Full compliance with the ESMP and UPL / UKL throughout the contract. Provision of Safeguards Managers on site throughout the Contract. Prepare a comprehensive Contractors ESMP before works begin. Implement the Contractors ESMP throughout the Contract, including community engagement, avoidance and management of impacts, monitoring, GRM, incident management, training and other tasks. Construct, maintain and decommission ponds in accordance with designs and specifications provided by qualified and experienced engineers. Comply with the laws of Indonesia and obtain any permits as necessary (hazardous waste, blasting and explosives, etc.). Provide reports to EMC and PT SMI. Undergo training as required. Ensure all staff are suitably trained, and have suitable protective equipment at all times.

World Bank Safeguards Specialists

Supervise the implementation of GEUDP safeguards frameworks and sub-project instruments through site visits and communications with the PT SMI ESS&BCM Division, PT SMI project managers and the EMC. Provide training on safeguards instruments, environmental and social screening, impact assessment and management, treatment of linked activities and other aspects of World Bank safeguards policies. Provide technical training where relevant (or engage specialist consultants). Receive quarterly safeguards reports and comment. Follow up on significant incidents relating to discharges, health and safety (workers or community), community unrest, land acquisition and livelihood restoration, etc.

9.2 PT SMI Environmental and Social Management System 168. PT SMI has extensive experience in managing World Bank’s and other donors’ safeguards policies under the Investment Guarantee Fund (IGF), Indonesia Infrastructure Facility Fund (IIFF) and the Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). PT SMI is an infrastructure financing company established in 2009 as a state-owned enterprise (SOE) wholly owned by the GoI through the Ministry of Finance (MOF). PT SMI plays active role in facilitating infrastructure financing, as 76

well as preparing projects and serving in an advisory role for infrastructure projects in Indonesia. PT SMI supports the government’s infrastructure development agenda through public-private partnerships with private and multilateral financial institutions. As such, PT SMI serves as a catalyst in accelerating infrastructure development in Indonesia. 169. PT SMI has developed a specific Operations Manual and Environmental and Social Management System (ESMS) for use on its programs supporting local government investments through various infrastructure funds. PT. SMI’s Environmental and Social Management System (ESMS) is based on the country system (i.e. Indonesian regulations), and heavily weighted to environmental management (with gaps in terms of social impact management, land acquisition, and health and safety). However, it is currently being updated to comply with IFC Performance Standards, World Bank Safeguards Policies and other donors’ safeguards policies. 170. The ESMS has processes to screen proposed projects, determine environmental and social risk level, and carry out due diligence assessment, all of which will determine the gaps of meeting the requirements specified in the ESMS. A third party project proponent seeking financing via a PT SMI-administered fund is required to prepare a corrective action plan (CAP) to address the gaps identified in the due diligence assessment and meet the requirements specified in the ESMS. 171. The ESMS is overseen by the Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management (ESS&BCM) Division under the Risk Management Directorate. This E&S UESS&BCM Division it is headed by an experienced team leader. Along with a small team of environmental and social specialists, PT SMI has commited to expand the ESS&BCM Division and recruit more environmental and/or social safeguard specialists in the very near future, to strengthen the ESS&BCM Division. Besides, PT SMI has ready access to environmental and social consultants through the Project Advisory Division. 172. The ESS&BCM Division shall ensure the ESMF, RPF and IPPF’s consistency and conformance to the ESMS in developing detailed safeguards management procedures in the GEUDP’s Project Operations Manual. 9.3 Capacity Building 173. The GEUDP project design includes capacity building for safeguards in the geothermal industry in Indonesia (TA Component 2). The EMC will also provide capacity that is not currently within PT SMI, including assistance with safeguards supervision during drilling. It shall also assist with strengthening PT SMI‘s supervisory and project management skills, including trainings on managing consultants’ outputs. 174. PT SMI will need to bolster the staffing resources for ESMS management by one full time person to duly coordinate all safeguards requirements for each GEUDP sub-project for the duration of the Project. Alternatively, the capacity gap could be filled by a consultant, who could undertake tasks, 77

such as preparation of TOR and review of outputs and supervision audits. Significant safeguards tasks, such as detailed screening and preparation of safeguards instruments, will be done by qualified and experienced consultants, as the lack of environmental and social safeguard staff of PT SMI. However, in the very near future PT SMI will recruit more safeguard experts to fill this gap. 175. Staff and consultants working on the GEUDP, including the EMC, will take part in ESMF, RPF and IPPF training events at the beginning of project implementation, to ensure that all parties understand their roles and obtain the required skills. It will cover the sub-project cycle and the milestones for safeguards tasks, supervision, communication and reporting expectations, clear assignment of roles and responsibilities, and where gaps may require filling through employment of additional staff or consultants. Attendees will include PT SMI project managers and safeguard staff, EMC, BG, EBKTE and MoF staff. 176. Topics will include:     

   

Environment and social issues linked to geothermal development in Indonesia; Indonesian governance framework and legal requirements applicable to GEUDP projects; Environment and social safeguards and management systems; ESMF structure and objectives; Operationalization of ESMF comprising assessment processes integrated in business cycle through case studies (screening, identifying legal requirements, impact assessment, identifying mitigation measures, categorization); Monitoring of projects – What to monitor / measure, why and how often; Impact assessment of projects (environmental and social); Internal and external audit (objectives, protocol, reporting, corrective actions); Document management (update to ESMF policy and procedures based on external and internal changes, revisions in formats for recording information).

177. Framework training sessions will be held at least annually for new team members, to update stakeholders on external changes (legal requirements, safeguards, etc.), for operational experience-sharing, and to communicate revisions carried out in the ESMF. It will be provided by the World Bank safeguards specialists and/or an external consultant in the first instance, with PT SMI running the workshops for second and subsequent training sessions. 178. Safeguards training is also planned as follows: Capacity Building

Audience / Participants

Trainer

Program

Supervision of ESIA and LARAP consultants On the job training and mentoring Supervision of

PT SMI

EMC or World Bank Safeguard Specialists

Throughout the project.

EMC, PT SMI

Consultant or the

Once prior to

78

Capacity Building Construction Safeguards, including Contractors ESMP and management of nonconformances and incidents. Workshop / interactive learning environment. Preparing and implementing a Contractors’ ESMP.

Technical training on aspects of safeguards management

Audience / Participants

Trainer

Program

World Bank Safeguard preparation of first Learning Centre sub-project bid documents.

Contractor

Consultant or the After contract World Bank Safeguard negotiation and Learning Centre prior to preparation of Contractor’s ESMP and start of drilling works. At least once per sub-project

Contractor

Consultant, Industry training organization

As required through the project, for specific aspects identified through the ESMP, non-conformance or incident.

179. PT SMI will maintain records of the training programs, including details such as agenda, duration, trainers and trainers’ qualifications for conducting training, and participants’ attendance sheet. PT SMI will maintain an annual plan for training. 9.4 Budget Table 8 Budget Estimate for Capacity Building Task

Cost Estimate $US

Notes

Recruitment of staff in E&S Unit

NA PT SMI cost

Engagement of consultants to undertake screening and prepare safeguards documents for four sub-project sites.

This will be fully financed from NA GEF grant.

Internal ESMF, RPF and IPPF workshops for

$5,000 This will be fully financed from 79

Task

Cost Estimate $US

GEUDP staff (x4)

Notes GEF grant.

Mentoring of ESS&BCM Division staff and on the job training by World Bank safeguards team

Will occur as part of project NA supervision by Bank staff.

Construction safeguards supervision workshops (x4) Assistance preparing Contractors ESMP Technical / thematic training for Contractors and Supervisors Total Estimate

$60,000

This will be fully financed from GEF grant.

$40,000


$50,000


$155,000

80

10 MONITORING AND REPORTING 180. PT SMI shall be responsible for the monitoring and reporting on the efficacy of the environmental and social safeguards implementation that is being done by its affiliate. It will be part of an overall project monitoring and reporting system outlined in the GEUDP Project Operations Manual. Safeguards monitoring will include: a. PT SMI ESS&BCM Division will undertake periodic monitoring of the implementation of the framework documents as part of collecting and analyzing data and information for quarterly project reporting. This includes analyzing the effectiveness of screening and other tools in the frameworks, type and number of training events and people trained, GRM and complaints management, management of quality and timeliness of deliverables from consultants, availability of resources (staff, budget) to undertake framework responsibilities, compliance/non-compliance with frameworks, World Bank safeguard policies and Indonesian laws and regulations. b. PT SMI will engage an independent monitoring agency to review and audit the involuntary land acquisition, resettlement and livelihood restoration processes. c. The World Bank safeguards team will undertake supervision missions to monitor compliance and efficacy of safeguard frameworks and compliance with the Bank Safeguard Policies more broadly. Recommendations for improvements will be documented in mission aide memoire. d. PT SMI will engage an independent company / organization to carry out an environmental and social audits of the project. This will be done once prior to the mid-term review. The scope of the audit will include a review of the design and implementation effectiveness of the frameworks to be adopted under the Project. This would review the structure of the frameworks, content and coverage of potential activities, impacts and mitigation measures, interpretation of the frameworks into the Project Operations Manual and other project management tools. Interviews and observations on the efficacy of organizational structures, training, and the capacity and ability of team members to undertake their responsibilities. Site visits will also be carried out to review the effectiveness of environmental and social mitigation measures outlined in safeguards documents. 181. Each sub-project ESMP will contain a specific monitoring program that will document social and environmental impact monitoring and the monitoring of the efficacy of the ESMP, Contractor’s ESMP and supervision tasks. This information will contribute to the framework monitoring and reporting. LARAP and IPDP will also contain specific monitoring programs for impact monitoring and auditing of procedures for compensation, livelihood restoration and any other community development programs.

182. A matrix of reporting is provided below: Table 9 Matrix of Safeguards Reporting Report Type and Content

Program 81

Responsibility:

Reporting

to: ESMF, RPF and IPPF implementation:Screening reports, Sub project activities and progress (instrument preparation, implementation, closure)

Quarterly


World Bank

Monthly

EMC / PT SMI


Sub-project ESMP UKL/UPL Environmental and Social Monitoring Report

Quarterly

Consultant

PT SMI

Sub-project LARAP Independent Monitoring Report

Monthly

Consultant

PT SMI

Monitoring and audit outputs Complaints/GRM summary Incident reports Training and capacity building activities. 10.1.1.1 Drilling Safeguards Supervision Reporting Project progress Monitoring and audit outputs Training Complaints / GRM Summary Incidents Framework updates

82

11 GRIEVANCE REDRESS MECHANISM 11.1 Introduction 183. As part of its mandate to become a future national infrastructure development bank, PT SMI promotes transparency and accountability for sustainable infrastructure development in the country, not only from the environmental and social safeguards perspectives but also from the technical, financial, economic and political viewpoints. In this light, PT SMI is open to constructive inputs and aspirations from the public and stakeholders of the GEUDP project. As part of the efforts to achieve these objectives, PT SMI has a Grievance Redress Mechanism (GRM) to serve as an effective tool for early identification, assessment, and resolution of complaints on GEUDP subprojects. 11.2 Approach to Grievance Redress 184. PT SMI will use their Corporate GRM system to capture and manage GEUDP sub-project

grievances. The Internal Audit (IA) Division of PT SMI is the one that responsible for the GRM. It is under and reporting directly to the President Director of PT SMI. The IA Division will receive all the inputs, complaints, aspirations, ideas that is addressed to PT SMI. The IA Division will pass them on to the responsible Divsiion with adjust to the subjects/matters. There is already a guidance for a Whistle Blowing System (WBS) of PT SMI, namely “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran”. There is a link in SMI’s website related to the people

http://192.168.29.251:81/wbssmi/. The IA Division will pass the issues related to the safeguards on to the Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management (ESS&BCM) Division.

185. Affected members of the public, stakeholders, IPs communities or individuals, and PAPs will be able to file complaints and to receive satisfying responses in a timely manner. The system will record and consolidate complaints and their follow-ups. This system will be designed not only for complaints regarding the preparation and implementation of LARAP and IPDP, but also for handling complaints of any types of issues (including environmental and other social safeguards issues) related to the projects financed by the PT SMI and the Word Bank under this Project. 186. The purpose of the GRM is to:  Be responsive to the needs of people impacted by the sub-project and to address and resolve their grievances;  Serve as a conduit for soliciting inquiries, inviting suggestions, and increasing community participation;  Collect information that can be used to improve operational performance;  Enhance the project’s legitimacy among stakeholders;  Promote transparency and accountability; and 83



Deter fraud and corruption and mitigate project risks.

11.3 The GEUDP Grievance Redress Mechanism 187. The GEUDP GRM will be the following: Step 1: Access point / complaint uptake: a. An easily accessible and well publicized focal point or user-facing ‘help desk’ will be set up within PT SMI and with each drilling Contractor. b. Uptake channels will include email, SMS, webpage, and face-to-face. The uptake channels will be publicized and advertised via local media and via the Contractor. c. Staff members who receive complaints verbally will put in writing for them to be considered. Recognizing that many complaints may be resolved ‘on the spot’ and informally by project staff, there are opportunities to encourage these informal resolutions to be logged here to (i) encourage responsiveness; and (ii) ensure that repeated or low-level grievances are being noted in the system. d. The Contractor’s GRM system will be coordinated with the PT SMI GEUDP project GRM so that all complaints are captured within the PT SMI GRM system. e. The GRM will have the ability to handle anonymous complaints. f. The user will be provided with a receipt and ‘roadmap’ telling him/her how the complaint process works and when to expect further information. Step 2: Grievance log g. All complaints will be logged in writing and maintained in a simple database. h. Complaints received will be assigned a number that will help the complainant track progress via the database. i. Complainants will be handed a receipt and a flyer that describes the GRM procedures and timeline (staff should be trained to read this orally for illiterate complainants). j. Where possible, the grievance log will capture complaints being made via informal or traditional systems, such as village councils or elders. k. This will often require training local people and putting in place a formal link between the traditional systems and the GEUDP GRM (this could take the form of a verbal agreement or a written MoU). l. At a minimum, the database will track and report publicly the complaints received, complaints resolved and the complaints that have gone to mediation. The database will also show the issues raised and location of complaints circle around. Step 3: Assessment, acknowledgment, and response m. Eligibility will be a procedural step to ensure that the issue being raised is relevant to the project. n. Complaints that cannot be resolved on the spot will be directed to the grievance focal point who will have 5 working days to assess the issue and provide a written response to the complainant, acknowledging receipt and detailing the next steps it will take. 84

o. Grievances will be categorized according to the type of issue raised and the effect on the environment/claimant if the impacts raised in the complaint were to occur. Based on this categorization, the complaint will be prioritized based on risk and assigned for appropriate follow up. p. Assessment of the issue will consider the following:  Who is responsible for responding to this grievance? Is it the Contractor, EMC, PT SMI, or someone else? It is anticipated that the majority of issues raised will be during the sub-project preparation will be informational in nature or feedback that requires small course corrections; these should generally be handled by PT SMI. During construction, the majority of complaints will be the responsibility of the Contractor. The ‘tip of the iceberg’ complaints will likely be those reflecting outright opposition to a sub-project or open conflict between stakeholders. These issues are unlikely to be resolved via a GRM and should be handled at the highest appropriate level within either the country or the World Bank. Higher risk issues will require greater independence to handle, whereas lower-level feedback can and should be handled “in-house,” i.e. by the Contractor or PT SMI.  What is the risk-level of this complaint? Is it low risk, medium risk, or high risk? Some training will be required to ensure staff implementing the GRM are aware of what would constitute a higher-risk issue for the project and which entity should handle such a complaint.  Is the complaint already being addressed elsewhere? If an issue is already being handled, for example by a local court or mediation body, or within the World Bank, then the issue will be excluded from the grievance redress process in order to avoid duplication and confusion on the part of the complainant. q. Resolution: Once the above issues have been considered, the complainant will be offered option(s) for resolution of their issue. The option offered is likely to fall into one of the following three categories:  The complaint falls under the mandate of PT SMI or the Contractor and resolution can be offered immediately according to the request made by the complainant. The response will describe how and when resolution will be provided by the client and the name and contact information of the staff member responsible for it.  The complaint falls under the mandate of PT SMI or the Contractor but various options for resolution can be considered and/or extraordinary resources are required. The response will invite the complainant to a meeting to discuss these options.  The complaint does not fall or partially falls under the mandate of PT SMI. The response will indicate that the complaint has been referred to the appropriate body (e.g. Complaints related to resettlement will be forwarded to the Resettlement Committee), which will continue communications with the complainant. Step 4: Appeals r.

Where an agreement has not been reached, the complainant will be offered an appeals process. This will be through the national courts, unless the complainant requests facilitation or mediation via a third party. 85

 

If the complainant accepts the options, and an agreement is reached, implementation will be monitored by the mediation service and a minute will be signed signaling the complaint has been resolved. If the complainant does not accept these options or if he/she does but an agreement is not reached, the case will be closed. The complainant may seek redress through courts or other mechanisms available at the country level.

Step 5: Resolve and follow-up s. Where there is an agreement between the complainant and PT SMI or contractor on how the complaint will be resolved, a minute will be drafted and signed by both parties. After due implementation of it, a new minute will be signed stating that the complaint has been resolved. t. All supporting documents of meetings needed to achieve resolution will be part of the file related to the complaint. This will include meetings that have been escalated to an appeals level or are handled by a third party. u. PT SMI will provide regular (monthly or quarterly) reports to the public that track the complaints received, resolved, not resolved, and referred to a third party. The World Bank project team will receive either the raw grievance data or the monthly reports, in order to support the PT SMI in early identification of developing risks. v. The GRM data will be available to feed into World Bank reports to demonstrate responsiveness and early resolution of issues (and help Bank teams identify outstanding complaints in need of attention). 11.4 GRM Assessments for Sub-projects 188. The approach to redress grievance at the sub-project level will involve the following: 1. Assessment of risks and potential grievances and disputes for each sub-project: 189. The ESS&BCM Division must understand the issues that are – or are likely to be – at the heart of disputes related to each sub-project, such as clarity over land rights or labor issues. For this, the ESIA consultant must conduct a rapid review of contentious issues, stakeholders, and institutional capacity for each sub-project during the ESIA preparation, strongly relying on existing information from civil society and other non-state institutions. The review must map who the key stakeholders to these issues are and what the nature of the debate is (informed, polarized, etc.). Attention must be paid to the local dispute resolution culture and particularly to the capacity and trackrecord of stakeholders to settle disputes through mediation or constructive negotiation. 2. Capacity assessment 190. The review must also cover the availability, credibility and capabilities of local institutions to address the issues related to geothermal drilling and exploration activities. For each of the institutions that are expected to deal with these issues, a credibility assessment must be undertaken, based on the following criteria:

86



Legitimacy: is its governance structure widely perceived as sufficiently independent from the parties to a particular grievance?



Accessibility: does it provide sufficient assistance to those who face barriers such as language, literacy, awareness, cost, or fear of reprisal?



Predictability: does it offer a clear procedure with a time frame for each stage and clarity on the types of results it can (and cannot) deliver?



Fairness: are its procedures widely perceived as fair, especially in terms of access to information and opportunities for meaningful participation in the final decision?



Rights compatibility: are its outcomes consistent with applicable national and international standards? Does it restrict access to other redress mechanisms?



Transparency: are its procedures and outcomes transparent enough to meet the public interest concerns at stake?



Capability: does it have the necessary technical, human and financial resources to deal with the issues at stake?

3. Action plan 191. Action plans must be sub-project-specific, but should focus on tangible steps that can be taken during preparation and implementation to strengthen grievance redress capacity.

87

Appendix A.

BASIC SCREENING CHECKLIST

Instructions: Step 1 of the Safeguards Screening Process is to contribute to the early identification of suitable sites for geothermal feasibility studies and exploration development. Complete the basic screening checklist using google earth, maps, technical reports and other published data. Document the data collected to date, and describe the sub-project in basic terms (type of infrastructure that may be required, nature of activities). The basic screening will also identify potential risks from the linked exploitation phase. Provide a short report to accompany the filled in checklist, detailing significant findings and providing recommendations for the feasibility study and the detailed screening process. Attach relevant maps and supporting data. Provide a separate analysis of potential risks from the linked exploitation phase, noting any new risks or risks that may have more significant impacts. Sub-project Name:_____________________________________________________________ Location:____________________________________________________________________ Province:_____________________________________________________________________ Description of Proposed Activities (test well drilling, access roads, workers camps etc.):___________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Description of linked Project activities such as exploitation well drilling and energy generation:___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Data collected (tick all that apply, and explain where necessary): Topographic maps Geothermal prospect and resource data (from technical team) Google earth images

88

Data collected (tick all that apply, and explain where necessary): Land tenure maps / data (forest maps, land ownership maps, land use maps etc.) District and Provincial Spatial Plans District and Provincial bylaws, policies etc:

Demographic data / census data Meteorological data Published documents or data (list):

89

Basic Screening Checklist Screening Question for Geothermal Exploration Area of Influence* *Note on the checklist or in an attached report where issues may relate only to linked projects such as downstream exploitation

Answer

Relevant Policy

Yes?

No?

Unknown but possible?

Unknown but unlikely?

Yes, associated with linked project (e.g. exploitation)? Rank Significant, Moderate or Minor Risk of potential impacts Provide details on map or in checklist and make recommendations for 1) the detailed screening phase and 2) feasibility report

Low risk. Proceed to next screening question. Make recommendations for the detailed screening phase for any unknown risks.

Are there unique or remarkable landscapes or geothermal or geological features in the area?

OP 4.01 Environmental Assessment

Are there economic or subsistence livelihoods that rely heavily on natural resources in the area (ecotourism, subsistence agriculture or fisheries, logging, irrigation)?


Are there forests, lakes, wetlands, peatlands, coastal areas, rivers in the area?

OP4.04 Natural habitat

OP4.36 Forests

OP4.36 Forests

90

Screening Question for Geothermal Exploration Area of Influence* *Note on the checklist or in an attached report where issues may relate only to linked projects such as downstream exploitation

Answer

Relevant Policy

Yes?

No?





Are there any endangered or critically endangered species likely to be in the area?

OP4.04 Natural habitats

Are there any protected areas (such as national parks, conservation areas etc.) in the area?

OP4.04 Natural habitats

Are there any nationally or internationally significant cultural sites, archaeological sites, spiritual sites, or other PCR in the area?

OP4.09 Physical Cultural Resources

OP4.36 Forests

91


Answer

Relevant Policy

Yes?

No?





Is there a possibility that Indigenous People18 will be present in the area so that specific consultation and a Social Assessment is required?

OP4.10 Indigenous Peoples

Is there communally owned land or resources in the area so that land acquisition may be complicated?

OP4.12 Involuntary Resettlement

18

Ethnic communities, minorities, indigenous communities, as per the defining characteristics listed in Paragraph 137, Section 7.1.

92


Answer

Relevant Policy

Yes?

No?





Is there private land or forestry land where land acquisition can be negotiated? (Note that ‘yes’ is a positive aspect of the project).


Is it likely that people will be restricted from accessing protected areas for livelihood purposes?


Other risks or benefits identified not on the list:

93


Answer

Relevant Policy

Yes?

No?




94


Appendix B.

DETAILED SCREENING CHECKLISTS

Instructions: Competent environmental and social specialists will be engaged to complete the detailed screening. Using the feasibility study and other technical information on the geothermal resource and exploration potential, and the results of the basic screening process, undertake a safeguard screening process to identify environmental and social risks, World Bank policies triggered, and safeguards instruments required. Use the checklist as a prompt and for documenting results. Screening Activities: a. Review published data, carry out field visits, gather primary data, and consult with the local environmental and planning agencies to discuss their spatial plans and bylaws, assess institutional capacity and consult with key informants / stakeholders. b. Map the potential area of influence of geothermal exploration activities, based on technical data on the location of well sites and key infrastructure (roads, camps, wharf upgrades etc.). c. Map the potential area of influence that would include linked activities (e.g. exploitation activities: power plant, production wells, and transmission or distribution lines). d. Identify sensitive receptors in the project area of influence such as: forests, natural habitats (terrestrial and aquatic), protected areas (national parks, conservation areas), sites of ecological importance, communities, community assets, land owners, indigenous people and/or their lands / domain, communal land / resources, physical cultural resources, geothermal features, landscapes and geological forms. e. Identify land tenure and land uses. Identify water users and uses. Identify applicable local laws and planning frameworks. f. Identify stakeholders and their sentiment about geothermal development. g. Using professional opinion and experience assess potentially significant impacts on sensitive receptors from the exploration activities and linked activities. Address and answer each question in the checklist. h. Policy trigger: From the checklist, identify the policies triggered by the sub-project (including linked activities). i. Category Screening: Classify the sub-project as Category A if any one of the answers in the checklist triggers an A, otherwise classify the sub-project as Category B. If any of the aspects of the linked activities triggers an A the sub-project will be classified as Category A. j. Safeguard instruments: List all of the relevant instruments as per the screening checklist. Note where specific tasks for the ESIA are required, such as Social Assessment for Indigenous Peoples.

Reporting: k. Provide a full report with the details as listed above, supporting data and maps, and the completed checklist as described in Section 5.3.5. 95

Sub-project Details Sub-project Name:_____________________________________________________________ Location:____________________________________________________________________ Province:_____________________________________________________________________ Description of Proposed Activities:____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Significant Sensitive Receptors___________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Description of Linked Activities:____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Significant Sensitive Receptors of Linked Activities_______________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

96

Safeguard Screening, Policy Triggering and Safeguard Instrument Checklist Question *Note on the checklist or in an attached report where issues may relate only to linked projects such as downstream exploitation

19 20

Answer

If Yes

Yes

No

Significant, Moderate, Minor

Policy triggered

Are the sub-project impacts likely to have significant adverse environmental impacts that are sensitive,19 diverse or unprecedented?20 Provide brief description:


Are the project impacts likely to have significant adverse social impacts that are sensitive, diverse or unprecedented?21 Provide brief description.


Category and Safeguard Instrument

If “No”: Cat B If “Yes”: Cat A ESIA, ESMP, UKL/UPL

If “No”: Cat B If “Yes”: Cat A ESIA, ESMP, UKL/UPL

Sensitive (i.e., a potential impact is considered sensitive if it may be irreversible, e.g., permanently affect significant landscape features. Large scale induced slash and burn agricultural development into forested areas.

97

Question *Note on the checklist or in an attached report where issues may relate only to linked projects such as downstream exploitation

Answer

If Yes

Yes

No


Do the impacts affect an area broader than the sites or facilities subject to physical works and are the significant adverse environmental impacts irreversible? Provide brief description:

Policy triggered



If “No”: Cat B. If “Yes”: Cat A ESIA, ESMP, UKL/UPL

98


Answer

If Yes

Yes

No


Will the project have positive environmental or social benefits? Provide brief description:

Policy triggered



If “No”: Cat B. If “Yes”: Cat B ESIA, ESMP, UKL/UPL

Will the project adversely impact physical cultural resources?22 Please provide brief justification.

OP 4.11 Physical Cultural Resources

If “Yes / Significant”: Cat A. Prepare PCR Management Plan as part of ESMP. If Yes / Moderate or Yes / Minor: Cat B. If ‘No’: Use chance find procedures.

Will the project involve the conversion or degradation of noncritical natural habitats? Please provide brief justification.

OP 4.04 Natural Habitats

If ‘No’: Refer to next screening question. If “Yes / Significant”: Cat A. If “Yes / Moderate or Yes / Minor’: Cat B

22

Examples of physical cultural resources are archaeological or historical sites, religious or spiritual sites, particularly sites recognized by the government.

99


Answer

If Yes

Yes

No


Will the project involve the conversion or degradation of critical natural habitats?23

Policy triggered

OP 4.04 Natural Habitats


If “No”: Refer to next screening question. If “Yes/Significant”: not eligible for project financing as would be inconsistent with the Policy. If “Yes / Moderate or Yes Minor”: Cat A

Does the sub-project involve involuntary land acquisition? Significant >200 people displaced or 10% households’ assets affected.

OP 4.12 Involuntary Resettlement

If “No”: Refer to next screening question. If “Yes / Significant”: Cat A, LARAP If “Yes / Moderate”: Cat B, Abbreviated LARAP

Moderate <200 people or 10% of households’ assets affected.

23

Sub-projects that significantly convert or degrade critical natural habitats such as legally protected, officially proposed for protection, identified by authoritative sources for their high conservation value, or recognized as protected by traditional local communities, are ineligible for Bank financing.

100


Answer

If Yes

Yes

No


Policy triggered

Does the sub-project involve loss of assets or access to assets, or loss of income sources or means of livelihood as a result of involuntary land acquisition? Please provide brief justification

OP 4.12 Involuntary Resettlement

Does the sub-project involve loss of assets but not as a result of involuntary land acquisition?

OP4.01 Environmental Assessment


If “No”: Refer to next screening question. If “Yes / Significant”: Cat A, LARAP If “Yes / Moderate or Minor”: Cat B, Abbreviated LARAP

If “No”: Refer to next screening question. If “Yes”: Cat B. Manage compensation at replacement value under ESMP.

101


Answer

If Yes

Yes

No


Are there Indigenous People present in the project area?:

Policy triggered


Self-identify as part of a distinct social and cultural group, and


If “No”: Refer to next screening question. If “Yes”: Cat A Refer IPF for requirements for Social Assessment in the ESIA and IPDP.

Maintain cultural, economic, social and political intuitions distinct from the dominant society and culture?, and Speak a distinct language or dialect?, and Been historically, socially and/or economically marginalized, disempowered, excluded and/or discriminated against?

102


Answer

If Yes

Yes

No


Will the project directly or indirectly benefit or target Indigenous Peoples?

Policy triggered



If there are no IP in the project area, or this question is otherwise not relevant, put NA in each column. If “No benefit or target” or “Yes benefit or target”: Cat A. Address in Social Assessment and IPDP preparation.

Will the project directly or indirectly affect Indigenous Peoples' traditional socio-cultural and belief practices? (E.g. child-rearing, health, education, arts, and governance)?


Will the project affect the livelihood systems of Indigenous Peoples? (e.g., food production system, natural resource management, crafts and trade, employment status)?


If “No”: Refer to next screening question. If “Yes”: Cat A Refer IPF for requirements for Social Assessment in the ESIA and IPDP. If “No”: Refer to next screening question. If “Yes”: Cat A Refer IPF for requirements for Social Assessment in the ESIA and IPDP.

103


Answer

If Yes

Yes

No


Will the project be in an area (land or territory) occupied, owned, or used by Indigenous Peoples, and/or claimed as ancestral domain?

Policy triggered



If “No”: Refer to next screening question. If “Yes”: Cat A Refer IPF for requirements for Social Assessment in the ESIA and IPDP.

104

Appendix C.

ESIA REPORT OUTLINE FOR CATEGORY A SUB-PROJECTS

With reference to Annex B to OP 4.01 - Content of an Environmental Assessment Report for a Category A Project. An ESIA report for a Category A project focuses on the significant environmental issues of a project. The report’s scope and level of detail should be commensurate with the project’s potential impacts. The report submitted to the Bank is prepared in English and the executive summary in English. The ESIA report should include the following items (not necessarily in the order shown): (a) Executive summary. Concisely discusses significant findings and recommended actions. (b) Policy, legal, and administrative framework. Discusses the policy, legal, and administrative framework within which the EA is carried out. Explains the environmental requirements of any co-financiers. Identifies relevant international environmental agreements to which the country is a party. (c) Project description. Concisely describes the proposed project and its geographic, ecological, social, and temporal context, including any offsite investments that may be required (e.g., dedicated pipelines, access roads, power plants, water supply, housing, and raw material and product storage facilities). Indicates the need for any resettlement plan or Indigenous Peoples development plan (see also sub-para. (h)(v) below). Normally includes a map showing the project site and the project’s area of influence. (d) Baseline data. Assesses the dimensions of the study area and describes relevant physical, biological, and socioeconomic conditions, including any changes anticipated before the project commences. Also takes into account current and proposed development activities within the project area but not directly connected to the project. Data should be relevant to decisions about project location, design, operation, or mitigation measures. The section indicates the accuracy, reliability, and sources of the data. (e) Environmental impacts. Predicts and assesses the project’s likely positive and negative impacts, in quantitative terms to the extent possible. Identifies mitigation measures and any residual negative impacts that cannot be mitigated. Explores opportunities for environmental enhancement. Identifies and estimates the extent and quality of available data, key data gaps, and uncertainties associated with predictions, and specifies topics that do not require further attention. (f) Analysis of alternatives. Systematically compares feasible alternatives to the proposed project site, technology, design, and operation—including the "without project" situation--in terms of their potential environmental impacts; the feasibility of mitigating 105

these impacts; their capital and recurrent costs; their suitability under local conditions; and their institutional, training, and monitoring requirements. For each of the alternatives, quantifies the environmental impacts to the extent possible, and attaches economic values where feasible. States the basis for selecting the particular project design proposed and justifies recommended emission levels and approaches to pollution prevention and abatement. (g) Environmental and social management plan (ESMP). Covers mitigation measures, monitoring, and institutional strengthening; see outline in Appendix D. (h) Appendixes 

List of EA report preparers--individuals and organizations.



References--written materials both published and unpublished, used in study preparation.



Record of interagency and consultation meetings, including consultations for obtaining the informed views of the affected people and local non-governmental organizations (NGOs). The record specifies any means other than consultations (e.g., surveys) that were used to obtain the views of affected groups and local NGOs.



Tables presenting the relevant data referred to or summarized in the main text.



List of associated reports (e.g., resettlement plan or indigenous people development plan).

106

Appendix D.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN TEMPLATE

With reference to Annex C to World Bank Safeguard Policy OP 4.01 - Environmental Management Plan A sub-project’s environmental and social management plan (ESMP) consists of the set of mitigation, monitoring, and institutional measures to be taken during implementation and operation to eliminate adverse environmental and social impacts, offset them, or reduce them to acceptable levels. The plan also includes the actions needed to implement these measures. To prepare an ESMP, PT SMI will (a) identify the set of responses to potentially adverse impacts; (b) determine requirements for ensuring that those responses are made effectively and in a timely manner; and (c) describe the means for meeting those requirements. More specifically, the ESMP will include the following components. Mitigation The ESMP identifies feasible and cost-effective measures that may reduce potentially significant adverse environmental impacts to acceptable levels. The plan includes compensatory measures if mitigation measures are not feasible, cost-effective, or sufficient. Specifically, the ESMP: a. identifies and summarizes all anticipated significant adverse environmental impacts (including those involving indigenous people or involuntary resettlement); b. describes--with technical details--each mitigation measure, including the type of impact to which it relates and the conditions under which it is required (e.g., continuously or in the event of contingencies), together with designs, equipment descriptions, and operating procedures, as appropriate; c. estimates any potential environmental impacts of these measures; and d. provides linkage with any other mitigation plans (e.g., for involuntary resettlement, Indigenous Peoples, or cultural property) required for the project. Monitoring Environmental monitoring during project implementation provides information about key environmental aspects of the project, particularly the environmental impacts of the project and the effectiveness of mitigation measures. Such information enables the borrower and the Bank to evaluate the success of mitigation as part of project supervision, and allows corrective action to be taken when needed. Therefore, the ESMP identifies monitoring objectives and specifies the type of monitoring, with linkages to the impacts assessed in the ESIA report and the mitigation measures described in the ESMP. Specifically, the monitoring section of the ESMP provides: a. a specific description, and technical details, of monitoring measures, including the parameters to be measured, methods to be used, sampling locations, frequency of measurements, detection limits (where appropriate), and definition of thresholds that will signal the need for corrective actions; and b. monitoring and reporting procedures to (i) ensure early detection of conditions that necessitate particular mitigation measures, and (ii) furnish information on the progress and results of mitigation. Capacity Development and Training 107

To support timely and effective implementation of environmental project components and mitigation measures, the ESMP draws on the ESIA’s assessment of the existence, role, and capability of environmental units on site or at the agency and ministry level. If necessary, the ESMP recommends the establishment or expansion of such units, and the training of staff, to allow implementation of ESIA recommendations. Specifically, the ESMP provides a specific description of institutional arrangements-who is responsible for carrying out the mitigation and monitoring measures (e.g., for operation, supervision, enforcement, monitoring of implementation, remedial action, financing, reporting, and staff training). To strengthen environmental management capability in the agencies responsible for implementation, most ESMPs cover one or more of the following additional topics: (a) technical assistance programs, (b) procurement of equipment and supplies, and (c) organizational changes. Implementation Schedule and Cost Estimates For all three aspects (mitigation, monitoring, and capacity development), the ESMP provides (a) an implementation schedule for measures that must be carried out as part of the project, showing phasing and coordination with overall project implementation plans; and (b) the capital and recurrent cost estimates and sources of funds for implementing the ESMP. These figures are also integrated into the total project cost tables. Integration of ESMP with Project The borrower’s decision to proceed with a project, and the Bank’s decision to support it, are predicated in part on the expectation that the EMP will be executed effectively. Consequently, the Bank expects the plan to be specific in its description of the individual mitigation and monitoring measures and its assignment of institutional responsibilities, and it must be integrated into the project’s overall planning, design, budget, and implementation. Such integration is achieved by establishing the ESMP within the project so that the plan will receive funding and supervision along with the other components. The following tables are the suggested template for summary of the mitigation and monitoring plans for the exploration and development phase of geothermal activities.

A. TEMPLATE MITIGATION PLAN FOR EXPLORATION Cost to:

Phase

Impact

Mitigating

Install

Operate

Measure Exploration phase Decommissioning Phase

108

Institutional

Comments

Responsibility to:

(e.g. secondary or cumulative impacts)

Install

Operate

B. MONITORING PLAN FOR EXPLORATION Cost to:

Institutional Responsibility to:

Phase

What (param eter)

Wher e

How

When

(equi pme nt)

(freque ncy)

Exploration phase Decommissioning Phase

109

Why

Install

Operat e

Install

Operat e

Appendix E.

FORMAT OF UKL/UPL

The following form is the Format for the Environmental Management Plan (UKL) and Environmental Monitoring Plan (UPL). It describes the impact of the planned activities on the environment and how it will be managed. As an integral part of the UKL/UPL, the Statement of Assurance for Implementation of UKL/UPL also included. This format complies with the Regulation of the Minister of Environment No. 16/2012 which can be referred to for further guidance.

Title of Chapter/SubChapter

Content/Remarks

Statement Letter from Project Management

I.

a.

The statement letter from project management will state their accountability to ensure that the Environmental Management Plan (UKL) and Environmental Monitoring Plan (UPL) will be done. This statement Letter should be signed on a stamp duty acknowledged by the Head of BLHD (local environmental agency) and the Head of Local Government (Governor/Bupati/Mayor).

b.

Project management consists of those parties who prepare and implement the Project Activities, those parties who are responsible for the operations and maintenance of the Project Activities, and other parties responsible for environmental management and monitoring.

description OF project management

1.1 Company Name

……………………………….

1.2 Name of Project Management Entity

Name of project management entity and their job description at each stage of the Project Activities, which should include:

1.3 Address, Number

a.

Agency or office responsible for the preparation and implementation of Project Activities.

b.

Agency or office responsible for the operations and maintenance of the Project Activities after the work is completed.

c.

Agency or office responsible for environmental management and monitoring.

Clear address of the named agencies or offices related to the Project 110


Content/Remarks

Phone and Fax, Website and Email

Activities in accordance to the point 1.1 above.

II.

Description of Project Activities and its impact

2.1 Project Activities Name

Name of Project Activities in a clear and complete manner.

2.2 Project Activities Location

a.

Location of the Project Activities in a clear and complete manner: Kelurahan/Village, District/city, and Province where the Project Activities and its components take place.

b.

Location of the Project Activities should be drawn in a map using an adequate scale (for example, 1:50.000, accompanied with latitude and longitude of the location).

2.3 Scale of the Project Activities

An estimation of the scale and type of Project Activities (using accepted units of measurement). For example: the construction of a market of certain capacity may need to be accompanied by supporting facilities in line with the Environmental Management Plan that must mention the type of component as well as the scale.

2.4 Component of Project Activities in brief outline

A brief and clear explanation on any component of the Project Activities which have potential environmental impacts. Work components should be divided based on stages as follows: a.

Pre-construction, for example: mobilization of workforce and materials, transportation, etc.

b.

Construction, for example the use of ground water, laying out of utility pipes, etc.

c.

Operations and Maintenance: Post-construction, for example: clearing of excavated waste material, etc.

Also, attach the flowchart/diagram to explain the flow of work to be done, if applicable. III POTENTIAL ENVIRONMENTAL

Explain in a brief and clear manner about any Project Activities with potential environmental impacts, type of impacts which might occur, magnitude of 111


Content/Remarks

IMPACT

impacts, and other matters needed to describe any potential environmental impacts on the natural and social environment. Such descriptions can be presented in tabulation, with each column representing each of the aspects. A description of the size or magnitude of the impacts should be accompanied with measurement units based on applicable laws and regulations or specific scientific analysis.

IV. environmental management and monitoring program 4.1 Environmental Management Plan

4.2 Environmental Monitoring Plan

a.

The Environmental Management Plan (UKL) consists of the plan itself, as well as the party in charge, frequency of interventions, implementation schedule, and types of mechanisms (e.g.: procedures for management, methods, etc.) in order to mitigate the environmental impacts identified Section III above.

b.

The plan can be presented in a table format, which at minimum contains the following columns: type of impact, source, magnitude, threshold, management plan, and frequency of interventions, party in charge, and other remarks.

a.

The Environmental Monitoring Plan (UPL) consists of the plan itself, party in charge, frequency of interventions, implementation schedule, and types of mechanisms (e.g.: procedures for monitoring, methods, etc.) in order to monitor the environmental management plan described in section 4.1 above.

b.

The plan can be presented in a table format, which at minimum contains the following columns: type of impact, source, magnitude, threshold, management plan, and frequency of interventions, party in charge, and other remarks. In this monitoring plan, the thresholds should comply with the prevailing laws and regulations which are applicable according to the environmental impacts as already identified in Section III above.

V. SIGNATURE AND OFFICE SEAL

After the UKL/UPL document is prepared and complete, the Project Manager should sign and put an official seal on the document.

VI. REFERENCE

Insert various references used in the preparation of UKL/UPL.

112


Content/Remarks

VII. ATTACHMENTS

Attach any relevant documents or information to the UKL/UPL, e.g. tables displaying the monitoring results, and others.

113

Appendix F.

STATEMENT OF ASSURANCE FOR UKL/UPL

No:……………………. In an effort to prevent, minimize and/or address the potential environmental impacts from the Construction Work of.............................., in the District/Province of.............. as well as in accordance to the duty and authority of the Dinas................, of the District/Province of shall carry out an Environmental Management Plan (UKL) and Environmental Monitoring Plan (UPL) and include the recommendations from UKL/UPL into the Detailed Design.

For the next stage, which is the physical work, implementation of the recommendations from UKL/UPL shall be done by the party in charge for the physical work, which is “Satker..................... of the District/Province..................”

This statement is duly made, as confirmation to support the Environmental Management Plan (UKL) and Environmental Monitoring Plan (UPL) on the Construction Work for the Construction of ......................., in the District/Province of..............

Location,.........................., Date…..……….. DINAS…………….………………............ DISTRICT/PROVINCE OF ....................... Satker

NAME .................................

114

Appendix G.

PCR CHANCE FIND PROCEDURE

Definition. A chance find is archaeological, historical, cultural, and remain material encountered unexpectedly during project construction or operation. A chance find procedure is a project-specific procedure which will be followed if previously unknown cultural heritage is encountered during project activities. Such procedure generally includes a requirement to notify relevant authorities of found objects or sites by cultural heritage experts; to fence off the area of finds or sites to avoid further disturbance; to conduct an assessment of found objects or sites by cultural heritage experts; to identify and implement actions consistent with the requirements of the World Bank and Indonesian law; and to train project personnel and project workers on chance find procedures. Objectives.

 

To protect physical cultural resources from the adverse impacts of project activities and support its preservation. To promote the equitable sharing of benefits from the use of PCR.

Procedure. a. If PT SMI, their consultants or their Contractors discover archeological sites, historical sites, remains and objects, including graveyards and/or individual graves during excavation or construction, they shall: b. Halt the construction activities in the area of the chance find; c. Delineate and fence the discovered site or area; d. Secure the site to prevent any damage or loss of removable objects. In cases of removable antiquities or sensitive remains, a night guard shall be arranged until the responsible local authorities or the District/Provincial Department of Culture, or the local Institute of Archaeology if available to take over; e. Forbid any take of the objects by the workers or other parties; f. Notify all sub-project personnel of the finding and take the preliminary precaution of protection; g. Record the chance find objects and the preliminary actions; h. Notify the responsible local authorities and the relevant Institute of Archaeology immediately (within 24 hours or less); i. Responsible local authorities would be in charge of protecting and preserving the site before deciding on subsequent appropriate procedures. This would require a preliminary evaluation of the findings to be performed by the local Institute of Archaeology. The significance and importance of the findings should be assessed according to the various criteria relevant to cultural heritage; those include the aesthetic, historic, scientific or research, social and economic values; j. Decisions on how to handle the finding shall be taken by the responsible authorities. This could include changes in the sub-project layout (such as when finding an irremovable remain of cultural or archeological importance) conservation, preservation, restoration and salvage;

115

k. Implementation for the authority decision concerning the management of the finding shall be communicated in writing by relevant local authorities; l. The mitigation measures could include the change of sub-project design/layout, protection, conservation, restoration, and/or preservation of the sites and/or objects; m. Construction work at the site could resume only after permission is given from the responsible local authorities concerning safeguard of the heritage; and n. PT SMI, their consultants and their contractors, shall cooperate with the relevant local authorities to monitor all construction activities and ensure that the adequate preservation actions are taken and hence the heritage sites protected.

116

Appendix H.

SAMPLE OF GRIEVANCE FORM

Reference No Full Name Please mark how you wish to be contacted (mail, telephone, email).

Please mark how you wish to be contacted

Province/District Date Category of the Grievance 1. On abandonment (hospital, public housing) 2. On assets/properties impacted by the project 3. On infrastructure 4. On decrease or complete loss of sources of income 5. On environmental issues (ex. pollution) 6. On employment 7. On traffic, transportation and other risks 8-Other (Please specify): Description of the Grievance What did happen? When did it happen? Where did it happen? What is the result of the problem?

What would you like to see happen to resolve the problem?

Signature:

Date:

117

Appendix I.

SAMPLE GRIEVANCE CLOSE OUT FORM

Grievance closeout number: Define immediate action required: Define long term action required (if necessary): Compensation Required?

[ ] YES

[ ] NO

CONTROL OF THE REMEDIATE ACTION AND THE DECISION Stages of the Remediate Action

Deadline and Responsible Institutions

1. 2. 3. 4. 5.

COMPENSATION AND FINAL STAGES This part will be filled and signed by the complainant after s/he receives the compensation fees and his/her complaint has been remediated. Notes: Name-Surname and Signature Date…./…../….. Of the Complainant:

Representative of the Responsible Institution/Company

Title-Name-Surname and Signature

118

Appendix J.

GENERIC CONTENTS OF INDIGENOUS PEOPLES’ DEVELOPMENT PLAN

Background and Context i.

The project and project components

ii.

Brief description of Indigenous Peoples/ethnic minorities (IP/EM) in the relevant project country

iii.

Relevant legal framework

iv.

Summary of the findings of the Social Assessment (part of ESIA), including among others: a. Baseline data of IP/EM b. Maps of the area of project influence and the areas inhabited by IP/EM c. Analysis of the IP/EM social structure and income sources d. Inventories of the resources used by IP/EM, and technical data on their production systems e. Information on cultural practices and patterns f. Relationships of IP/EM to other local/national groups

v.

Key positive project impacts on IP/EM

vi.

Key negative project impacts on IP/EM

Objectives of the IPDP i.

Explain the purpose of the IPDP

Development and/or Mitigation Activities i.

Describe detail of development activities

ii.

Describe detail of mitigation activities

Strategy for IP/EM Participation i.

Describe mechanism for participation by IP/EM in planning, implementation, and evaluation

ii.

Describe procedures for redress of grievances by IP/EM

Institutional Arrangements i. Identify main tasks and responsibilities in planning, managing, and monitoring development, and/or mitigation activities 119

ii. Identify role of NGOs or IP/EM organizations in implementing the development and/or mitigation activities.

Budget and Financing i.

Identify development and/or mitigation activity costs and funding resources

Supervision, Monitoring, and Evaluation i.

Specify arrangements for supervision, monitoring, and evaluation

ii.

Implementation strategy and schedule

iii. Prepare a plan for internal monitoring of the targets of the major development and/or mitigation activities

120

Appendix K.

CONTENT OF LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

The scope and level of detail of the resettlement plan vary with the magnitude and complexity of involuntary resettlement. The plan is based on up-to-date and reliable information about (a) the proposed resettlement and its impacts on the displaced persons and other adversely affected groups, and (b) the legal issues involved in resettlement. The resettlement plan covers the elements below, as relevant. 1. Description of the project. General description of the project and identification of the project area. 2. Potential impacts. Identification of the project component or activities that give rise to resettlement;  the zone of impact of such component or activities;  the alternatives considered to avoid or minimize resettlement; and  the mechanisms established to minimize resettlement, to the extent possible, during project implementation.   3. Objectives. The main objectives of the resettlement program.   4. Socioeconomic studies. The findings of socioeconomic studies to be conducted in the early stages  of project preparation and with the involvement of potentially displaced people, including a. the results of a census survey covering a. current occupants of the affected area to establish a basis for the design of the resettlement program and to exclude subsequent inflows of people from eligibility for compensation and resettlement assistance;   b. standard characteristics of displaced households, production systems, labour, and household organization; and baseline information on livelihoods (including, as relevant, production levels and income derived from both formal and informal economic activities) and standards of living (including health status) of the displaced population; c. the magnitude of the expected loss--total or partial--of assets, and the extent of displacement, physical or economic;   d. Information on vulnerable groups or persons as provided for in OP 4.12, para. 8, for whom special provisions may have to be made; and   e. Provisions to update information on the displaced people's livelihoods and standards of living at regular intervals so that the latest information is available at the time of their displacement. 5. Other studies describing the following 121

a. land tenure and transfer systems, including an inventory of natural resources which are a common property, from which people derive their livelihoods and sustenance, non-titlebased usufruct systems (including fishing, grazing, or use of forest areas) governed by local recognized land allocation mechanisms;   b. the patterns of social interaction in the affected communities, including social networks and social support systems, and how they will be affected by the project; c. public infrastructure and social services that will be affected; and   d. Social and cultural characteristics of displaced communities, including a description of formal and informal institutions (e.g., community organizations, ritual groups, nongovernmental organizations (NGOs)) that may be relevant to the consultation strategy and to designing and implementing the resettlement activities.   Legal framework. The findings of an analysis of the legal framework, covering a. the scope of the power of eminent domain and the nature of compensation associated with it,  in terms of both the valuation methodology and the timing of payment;   b. the applicable legal and administrative procedures, including a description of the remedies available to displaced persons in the judicial process and the normal timeframe for such procedures, and any available alternative dispute resolution mechanisms that may be relevant to resettlement under the project;   c. relevant law (including customary and traditional law) governing land tenure, valuation of assets and losses, compensation, and natural resource usage rights; customary personal law related to displacement; and environmental laws and social welfare legislation;   d. laws and regulations relating to the agencies responsible for implementing resettlement activities;   e. gaps, if any, between local laws covering eminent domain and resettlement and the Bank's resettlement policy, and the mechanisms to bridge such gaps; and   f.

Any legal steps necessary to ensure the effective implementation of resettlement activities under the project, including, as appropriate, a process for recognizing claims to legal rights to land--including claims that derive from customary law and traditional usage (see OP 4.12, para.15 b).

g. gaps, if any, between local laws covering eminent domain and resettlement and the Bank's resettlement policy, and the mechanisms to bridge such gaps; and   122

h. Any legal steps necessary to ensure the effective implementation of resettlement activities under the project, including, as appropriate, a process for recognizing claims to legal rights to land--including claims that derive from customary law and traditional usage (see OP 4.12, para.15 b). Institutional Framework. The findings of an analysis of the institutional framework covering a. the identification of agencies responsible for resettlement activities and NGOs that may have  a role in project implementation;   b. an assessment of the institutional capacity of such agencies and NGOs; and   c. Any steps that are proposed to enhance the institutional capacity of agencies and NGOs responsible for resettlement implementation.   Eligibility. Definition of displaced persons and criteria for determining their eligibility for compensation and other resettlement assistance, including relevant cut-off dates. Valuation of and compensation for losses. The methodology to be used in valuing losses to determine their replacement cost; and a description of the proposed types and levels of compensation under local law and such supplementary measures as are necessary to achieve replacement cost for lost assets. Resettlement measures. A description of the packages of compensation and other resettlement measures that will assist each category of eligible displaced persons to achieve the objectives of the policy (see OP 4.12, para. 6). In addition to being technically and economically feasible, the resettlement packages should be compatible with the cultural preferences of the displaced persons, and prepared in consultation with them. Site selection, site preparation, and relocation. Alternative relocation sites considered and explanation of those selected, covering a. institutional and technical arrangements for identifying and preparing relocation sites, whether rural or urban, for which a combination of productive potential, locational advantages, and other factors is at least comparable to the advantages of the old sites, with an estimate of the time needed to acquire and transfer land and ancillary resources; b. any measures necessary to prevent land speculation or influx of ineligible persons at the selected sites; c. procedures for physical relocation under the project, including timetables for site preparation and transfer; and d. Legal arrangements for regularizing tenure and transferring titles to resettlers.

123

Housing, infrastructure, and social services. Plans to provide (or to finance resettlers' provision of) housing, infrastructure (e.g., water supply, feeder roads), and social services (e.g., schools, health services); plans to ensure comparable services to host populations; any necessary site development, engineering, and architectural designs for these facilities. Environmental protection and management. A description of the boundaries of the relocation area; and an assessment of the environmental impacts of the proposed resettlement and measures to mitigate and manage these impacts (coordinated as appropriate with the environmental assessment of the main investment requiring the resettlement). Community participation. Involvement of re-settlers and host communities, a. a description of the strategy for consultation with and participation of re-settlers and hosts in  the design and implementation of the resettlement activities;   b. a summary of the views expressed and how these views were taken into account in preparing the resettlement plan;   c. a review of the resettlement alternatives presented and the choices made by displaced persons regarding options available to them, including choices related to forms of compensation and resettlement assistance, to relocation of individuals as families or as parts of pre-existing communities or kinship groups, to sustaining existing patterns of group organization, and to retaining access to cultural property (e.g. places of worship, pilgrimage centers, cemeteries);5 and d. Institutionalized arrangements by which displaced people can communicate their concerns to project authorities throughout planning and implementation, and measures to ensure that such vulnerable groups as indigenous people, ethnic minorities, the landless, and women are adequately represented. Integration with host populations. Measures to mitigate the impact of resettlement on any host 1. consultations with host communities and local governments;   2. arrangements for prompt tendering of any payment due the hosts for land or other assets provided to resettlers;   3. arrangements for addressing any conflict that may arise between resettlers and host communities; and   4. Any measures necessary to augment services (e.g., education, water, health, and production services) in host communities to make them at least comparable to services available to resettlers.  

124

Grievance procedures. Affordable and accessible procedures for third-party settlement of disputes arising from resettlement; such grievance mechanisms should take into account the availability of judicial recourse and community and traditional dispute settlement mechanisms. Organizational responsibilities. The organizational framework for implementing resettlement, including identification of agencies responsible for delivery of resettlement measures and provision of services; arrangements to ensure appropriate coordination between agencies and jurisdictions involved in implementation; and any measures (including technical assistance) needed to strengthen the implementing agencies' capacity to design and carry out resettlement activities; provisions for the transfer to local authorities or resettlers themselves of responsibility for managing facilities and services provided under the project and for transferring other such responsibilities from the resettlement implementing agencies, when appropriate. Implementation schedule. An implementation schedule covering all resettlement activities from preparation through implementation, including target dates for the achievement of expected benefits to resettlers and hosts and terminating the various forms of assistance. The schedule should indicate how the resettlement activities are linked to the implementation of the overall project. Costs and budget. Tables showing itemized cost estimates for all resettlement activities, including allowances for inflation, population growth, and other contingencies; timetables for expenditures; sources of funds; and arrangements for timely flow of funds, and funding for resettlement, if any, in areas outside the jurisdiction of the implementing agencies. Monitoring and evaluation. Arrangements for monitoring of resettlement activities by the implementing agency, supplemented by independent monitors as considered appropriate by the Bank, to ensure complete and objective information; performance monitoring indicators to measure inputs, outputs, and outcomes for resettlement activities; involvement of the displaced persons in the monitoring process; evaluation of the impact of resettlement for a reasonable period after all resettlement and related development activities have been completed; using the results of resettlement monitoring to guide subsequent implementation.

125

Appendix L.

CONTENTS OF AN ABBREVIATED LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION

PLAN

1. Description of the project: General description of the project and identification of the project area 2. Potential impacts: Identification of (i) the sub-project component or activities requiring land acquisition, (ii) zone of impact of such components/activities 3. Census of the Project Affected Persons (PAPs): Results of the census and inventory of assets, including (i) a list of PAPs, distinguishing between those with land rights and those without, and (ii) an inventory of plots and structures affected. 4. Legal Analysis: Descriptions of legal steps to ensure the effective implementation of land acquisition under the sub-project, including, as appropriate, a process for recognizing claims to legal rights to land- including claims that derive from customary law and traditional usage 5. Eligibility: Identification of the PAPs who will be eligible for compensation and explanation of the criteria used to determine eligibility. 6. Valuation of assets and calculation of compensation for losses: A description of the procedures that will be followed to determine the form and amount of compensation to be offered to PAPs. 7. Consultations with people who shall lose land and other assets: A description of the activities carried out to (1) inform PAPs about the impacts of the project and the compensation procedures and options, and (2) give the PAPs opportunities to express their opinions 8. Organizational responsibilities: A brief description of the organizational framework for implementing land acquisition. 9. Implementation schedule: An implementation schedule covering land acquisition, including target dates for the delivery of compensation. The schedule should indicate how the land acquisition activities are linked to the implementation of the overall project. 10. Costs and budget: Cost estimates for land acquisition for the sub-project. 11. Grievance procedure: Affordable and accessible procedures for third-party settlement of disputes arising from land acquisition; such grievance mechanisms should take into account the availability of judicial recourse and community and traditional dispute settlement mechanisms.

126

12. Monitoring: Arrangements for monitoring land acquisition activities and the delivery of compensation to PAPs.

127

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

Recommend Documents