PT. BDG

PUTUSAN NOMOR : 218/PDT/2017/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY, beralamat di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Barat I, Blok F 11 & 12, Parangmulya Ciampel, Karawang-41361, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JOHN H. WALIRY, S.H., dan SRI RAHAYU L. E., S.H., Advokat pada Kantor Advokat JOHN H. WALIRY, S.H. & Associates, beralamat di Jl. Kemuning No. 27 (Tomang), Kel. Jati Pulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; Lawan 1. HOTIBUL UMAM, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok H/05 RT. 002/RW.007,

Desa

Wadas,

Telukjambe

Timur,

Kabupaten

Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DR. H. JOKO SRIWIDODO, S.H., M.H., dan H. DAS’AT YUSUF, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm JsR & Partners, beralamat di Perkantoran Suncity Square Blok E No. 3 Jln. Hasibuan Margajaya Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2016,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semula

PENGGUGAT; 2. PT.MANDIRI PRATAMA INTILOGAM, beralamat di Jalan Raya Cikarang Karawang KM 29 No. 2.B, Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 3.

H. ASEP D. KADARUSMAN Bin H. DIDI, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di

Dusun

Simargalih

RT.

01/RW.

06,

Desa

Parangmulya,

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 218/Pdt/2017/PT.Bdg.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Mei 2017 Nomor 218/PEN/PDT/2017/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 29 Agustus 2016, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA : Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2016 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di bawah Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan Pekejaaan Pengelolaan Limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area di PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY

(Tergugat),

dan

dilanjutkan

dengan

pertemuan-pertemuan

berikutnya antara Penggugat dan Tergugat; 2.

Bahwa pada Bulan Februari untuk kelengkapan dan sebagai persyaratan untuk menjadi Vendor Pengelolaan limbah di di PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat), Penggugat mengurus Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Parungmulya, dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, Surat dari Kepala Desa perihal tidak akan dikeluarkannya Rekomendasi kepada pihak lain selain kepada Penggugat;

3.

Bahwa pada bulan April pihak Penggugat dan Tergugat sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD- GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013;

4.

Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Pekerjaan diatas Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Desa Parangmuiya, sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Limbah Nomor: 685.18/22/DS/2013;

5.

Bahwa selama pembangunan gedung kantor dan Pabrik pihak Penggugat telah banyak membantu dan berkontribusi kepada tergugat, seperti Pengurusan ijin UKL/UPI PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat), Pengawalan proyek Pembangunan dari awal hingga Perusahaan berdiri;

6.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 218/Pdt/2017/PT.Bdg

Penggugat akan melaksanakan Pekerjaan tersebut setelah kantor dan Pabrik dari Tergugat telah selesai dibangun dan Pabrik telah beroperasi atau berjalan yaitu

pada awal Bulan Mei 2015, dengan ketentuan Penggugat akan

mendapat jatah Pembelian Limbah sisa Produksi yaitu sebesar 400 (empat ratus) ton per bulannya; 7.

Bahwa namun setelah kantor dan Pabrik dari Tergugat telah selesai di bangun dan Pabrik sudah beroperasi pada awal bulan Mei 2015, yang mana telah menghasilkan limbah sisa produksi, Penggugat malah tidak dapat membeli limbah sisa produksi sesuai dengan yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 “pihak pertama (Tergugat) sepakat untuk menjual Limbah B3 kepada pihak kedua (Penggugat) sesuai dengan kesepakatan bersama” dan Pasal 2 ayat 2 “pihak kedua berhak menerima Limbah sisa produksi yang tidak terkontaminasi B3”;

8.

Bahwa ketika Penggugat datang ke Kantor dan Pabrik Penggugat untuk mempertanyakan kepada Tergugat perihal permasalahan Penggugat tidak dapat membeli limbah sisa produksi sesuai dengan yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kenyatan dilapangan telah ada pihak lain yaitu Turut Tergugat I telah melakukan Pekerjaan dan telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area;

9.

Bahwa Penggugat pernah melakukan protes melalui Bapak SEPR! ARDI TANJUNG, sebagai perwakilan Tergugat terkait adanya penerbitan SPK kepada Turut Tergugat I, karena Penggugat tidak pernah diberitahu perihal adanya penarikan limbah oleh pihak Turut Tergugat I dan Penerbitan SPK terhadap Turut Tergugat I, dan kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat iah sebagai vendor tunggal untuk penarikan limbah PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat);

10. Bahwa pihak Tergugat melalui Bapak SEPRI ARDI TANJUNG menyarankan untuk melakukan protes langsung kepada pihak Direksi PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat) dan datang ke kantor Tergugat untuk bertemu dengan Pimpinan PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat); 11. Bahwa setelah bertemu dengan pihak Pimpinan PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat), Penggugat mendapatkan keterangan bahwa telah ada Vendor atau perusahaan lain yang melaksanakan Pekerjaan Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 218/Pdt/2017/PT.Bdg

area, atas Rekomendasi dari Turut Tergugat II, dengan memberikan Surat Perjanjian Kerjasama kepada PT. MANDIRI PRATAMA INTILOGAM, (Turut Tergugat I) dan Penggugat tidak mengerti apa motivasi dari Turut Tergugat II sehingga merekomendasikan untuk membatalkan Pekerjaan Penggugat; 12. Bahwa sejak awal kesepakatan sampai dengan Gugatan ini di Daftarkan pihak Tergugat tidak pernah membatalkan baik secara lisan maupun tulisan terhadap Perjanjian Pekerjaan Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggai 26 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat; 13. Bahwa sebelum adanya kesepakatan Perjanjian, Tergugat telah meminta sejumlah uang kepada untuk Penggugat, dengan alasan kelancaran dari Pekerjaan

Perjanjian tersebut maka atas dasar permintaan tersebut

Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada SEPRI ARDI TANJUNG yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari Tergugat yang notabene sebagai

persyaratan untuk mendapatkan Pekerjaan tersebut diatas

dan selain permintaan uang, yang menurut SEPRI ARDI TANJUNG peruntukannya sebahagian untuk diberikan kepada Presiden Direktur PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat), dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk dibelikan mobil baru sebagai transportasi dari SEPRI ARDI TANJUNG, dan

Penggugat

telah memenuhi dan menyanggupi

permintaan tersebut; 14. Bahwa

Penggugat

untuk

mendapatkan

Pekerjaan

ini

telah

banyak

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk Pengurusan Surat Rekomendasi, surat Dukungan, dan Biaya tak terduga lainnya; 15. Bahwa Penggugat juga telah mempertanyakan kepada Turut Tergugat I perihal pengambilalihan pekerjaan tersebut, dan turut Tergugat I mengatakan bahwa Turut Tergugat I telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, Pabrik Tergugat, dengan dasar Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari Tergugat, dan Turut Tergugat I pernah menunjukan Surat Perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat I; 16. Bahwa karena Penggugat lah penerima pertama dari Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggai 26 April 2013, sehingga Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, Limbah

umum dan sampah area antara Tergugat dengan Turut

Tergugat I, harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;


17. Bahwa dengan perbuatan dari Tergugat memberikan SPK Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, Tergugat telah Ingkar Janji kepada Penggugat, yang nyata telah menimbulkan Kerugian baik Materil maupun Imateril, ; 18. Bahwa seluruh peristiwa dan kejadian tersebut diatas tidak pernah diketahui oleh Penggugat karna tanpa sepengetahuan dari Penggugat ternyata Turut Tergugat I sebagai orang yang diberi pekerjaan Pengelolaan limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area, yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan limbah sisa produksi Perusahaan Tergugat; 19. Bahwa sampai Gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak pernah memberikan Pekerjaan Pengelolaan limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area Perusahaan Tergugat sesuai dengan Perjanjian; 20. Bahwa sah dan berkekuatan Hukum lah Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD- GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013 ; 21. Bahwa perbuatan Tergugat, adalah Perbuatan Wan Prestasi/lngkar Janji dimana Penggugat sebagai pemegang SPK tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah

umum dan sampah area, No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013,

tanggal 26 April 2013; 22. Bahwa karna Penggugat sebagai pemegang Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD- GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013, maka dengan ini Penggugat menuntut Ganti rugi kepada Tergugat; 23. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan dari penggugat dalam perkara a quo : mengutip yang disampaikan Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang

yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik

orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim; 24. Bahwa guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan, Penggugat berhak pulalah untuk menyatakan secara hukum memiliki Hak atas Pengelolaan limbah

sisa produksi, limbah umum dan sampah area PT. INDOSSAFETY

SENTOSA INDUSTRY (Tergugat) serta berhak untuk memiliki segala hasil daripadanya dan Penggugat sangatlah layak untuk mengajukan gugatan ini


karena Penggugat berupaya untuk mempertahankan yang menjadi haknya, terlebih Penggugat mendapat potensi gangguan dan masalah dengan niat dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II; 25. MAKA MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG Cq MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MEMUTUS DALAM PUTUSAN SELA dengan amar putusan nya sebagai berikut: - Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area antara PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat) dengan PT. MANDIRI PRATAMA INTILOGAM (Turut Tergugat I), atau pihak lain yang terkait dengan masalah limah Tergugat; - Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tidak melakukan kegiatan apapun/ mengangkut Limbah bekas produksi dan/atau yang berkaitan dengan perkara a quo/Pengangkutan limbah sisa materi produksi, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT); 26. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateril, dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil a. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan Tergugat, bilamana Penggugat mendapat jatah pembelian Limbah Produksi sebanyak 400 (empat ratus) ton perbulan, dan Pabrik Tergugat telah berjalan dan beroperasi selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, dengan asumsi keuntungan Penggugat yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per kilo gram nya yaitu dengan

menjual kembali limbah tersebut, sehingga

selama 11 (sebelas) bulan Penggugat telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut : 400 ton x Rp. 1000,- = 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikalikan selama 11 bulan adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyard empat ratus juta); b. Kerugian atas Potensi usaha yang dijalankan oleh Penggugat dalam perputaran Bisnisnya akibat terkendalanya pekerjaan Pengelolaan limbah dalam perkara a quo, yaitu sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) c. Biaya permintaan uang oleh SEPRI ARDI TANJUNG, sesuai dengan bukti


Pengiriman atau Transfer Bank yaitu sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah); d. Pembelian satu Unit Kendaraan Roda empat Merk Honda CRV 2.0 AT, Warna Silver dengan Nomor Mesin R20A5-9405045, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ301924, yaitu sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); e. Biaya Pengeluaran Penggugat untuk Pengurusan Pabrik yaitu sebesar Rp1.968,000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta); Dengan total kerugian Materiil sebesar Rp 81.900.000.000,- (delapan puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah); Kerugian Imateril Bahwa dengan tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan Limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area,

No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013, telah menimbulkan

kerugian Imateriil kepada Penggugat bilamana dinilai dengan materil maka senilai Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah); 27. Bahwa atas kerugian materiil dan Imateril yang dialami Penggugat karena telah nyata-nyata Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sangat beralasan hukum apabila apabila Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami dan diderita Penggugat tersebut baik atas kerugian materiii maupun Imateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat; 28. Bahwa untuk menghindari hampanya Gugatan Penggugat, maka patut dan beralasan hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) atas harta milik Tergugat yaitu (Conservatoir Beslaq) terhadap harta milik Tergugat yaitu Berupa Tanah Bangunan Kantor dan Pabrik PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY beserta isinya, berikut dengan Mesin-mesin maupun Peralatan Perlengkapan Pabrik yang terletak di Kawasan industri Mitra Karawang, jl. Mitra Barat l, Blok F 11 & 12, Parangmulya Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat; 29. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajarlah jika Tergugat dibebankan biaya uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini; 30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasala 180 HIR segala Penetapan dan putusan


Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ((Uitvoerbaar bij Voerrrad), meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; 31. Bahwa selanjutnya, patut dan beralasan hukum apabila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan hukum, dengan amar sebagai berikut; DALAM PROVISI : -

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area antara PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat) dengan PT. MANDIRI PRATAMA INTILOGAM (Turut Tergugat I), atau pihak lain yang terkait dengan masalah limah Tergugat;

-

Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tidak melakukan kegiatan apapun/mengangkut Limbah bekas produksi dan/atau yang berkaitan dengan perkara a quo/Pengangkutan limbah sisa materi produksi, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT);

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat, teiah melakukan ingkar Janji (Wan Prestasi) kepada Penggugat; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD- GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013 ; 4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area dari PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat); 5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah sisa produksi, Limbah umum dan sampah area antara PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY (Tergugat) dengan PT. MANDIRI PRATAMA INTILOGAM (Turut Tergugat I); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan imateriil


dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil a. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan Tergugat, bilamana Penggugat mendapat jatah pembelian Limbah Produksi sebanyak 400 (empat ratus) ton perbulan, dan Pabrik Tergugat telah berjalan dan beroperasi selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, dengan asumsi keuntungan Penggugat yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per kilo gram nya yaitu dengan menjual kembali limbah tersebut, sehingga selama 11 (sebelas) bulan Penggugat teiah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut : 400 ton x Rp. 1000,- = 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikalikan selama 11 bulan adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyard empat ratus juta); b. Kerugian atas Potensi usaha yang dijalankan oleh Penggugat dalam perputaran Bisnisnya akibat terkendalanya pekerjaan Pengelolaan limbah dalam perkara a quo, yaitu sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar); c. Biaya permintaan uang oleh SEPRI ARDI TANJUNG, sesuai dengan bukti Pengiriman atau Transfer Bank yaitu sebesar Rp. 154.000.000,(seratus lima puluh empat juta rupiah); d. Pembelian satu Unit Kendaraan Roda empat Merk Honda CRV 2.0 AT, Warna Silver dengan Nomor Mesin : R20A5-9405045, Nomor Rangka : MHRRM1830DJ 301924, yaitu sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); e. Biaya Pengeluaran Penggugat untuk Pengurusan Pabrik yaitu sebesar Rp. 1.968,000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta); f. Dengan total kerugian Materiil sebesar Rp.81.900.000.000,- (delapan puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah); Kerugian Imateril Bahwa dengan tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Pengelolaan Limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2013, telah menimbulkan kerugian Imateriil kepada Penggugat bilamana dinilai dengan materil maka senilai Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah); 7.

Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap


harta milik Tergugat yaitu Berupa Tanah Bangunan Kantor dan Pabrik PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY beserta isinya, berikut dengan Mesinmesin maupun Peralatan Perlengkapan Pabrik yang terletak di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Barat i, Blok F 11 & 12, Parangmulya Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini; 9.

Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Uitvoerbaar bij Voerrrad);

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini; 11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo ei bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 11 Mei 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI. 1. EKSEPSI EXCEPTIO PACTI CONVENTI Bahwa exceptio pacti conventi adalah sangkalan/ eksepsi yang meminta gugatan digugurkan atas alasan PENGGUGAT telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (f/iat the plaintiff had agreed not to sue). Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 avat (2) surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi, Limbah Umum dan Sampah Area Nomor : 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2016 telah disetujui bersama

antara PENGGUGAT

dengan

TERGUGAT

bahwa perjanjian

kerjasama jual beli dan pengelolaan limbah tidak mengikat satu sama lain dimana kedua belah pihak tidak dapat menuntut baik secara perdata maupun secara pidana. Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kerjasama dimaksud kami kutip sebagai berikut:


Pasal 4 (2)

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Jual

Beli

dan

Pengelolaan

Limbah/sampah ini tidak mengikat satu sama lain dimana kedua belah pihak tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun dan/atau menuntut baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, berdasarkan Bunyi rasal 4 ayat (2) Perjanjian kerjasama yang telah kami kutip diatas, jelas PENGGUGAT dan TERGUGAT telah saling membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat, oleh karenanya PENGGUGAT tidak berhak menuntut TERGUGAT, baik secara perdata maupun secara pidana. Mohon PENGGUGAT membaca kembali perjanjian dimaksud, untuk itu mohon agar kiranya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. EXCEPTIO LITIS PEDENTIS Exceptio litis pedentis adalah eksepsi apabila sengketa vang dibuat oleh PENGGUGAT sama dengan perkara vana sedang diperiksa oleh pengadilan. Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang rnenjalani persidangan, dimana

TURUT

TERGUGAT

II

sedang menggugat

TERGUGAT

dan

PENGGUGAT dengan permasalahaan yang sama yaitu mengenai Surat Perjanjian Kerjasama jual blii limbah sisa hasil produksi antara TERGUGAT dengan

PENGGUGAT,

yaitu

dibawah

register

perkara

nomor

61/Pdt.G/2015/PN.KWG pada Pengadilan Negeri Karawang. Oleh karena pada saat

gugatan

aquo

diperiksa

dan

disidangkan,

perkara

nomor

61/Pdt.G/2016/PN.KWG masih juga berlangsung pemeriksaanya dan juga belum diputus padahal permasalahaan yang terjadi masih saling terkait dan sama. Untuk itu mohon agar kiranya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 3. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS Eksepsi exceptio adimoleti contractus dapat diaiukan dan diterapkan didalam perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban foblioationl untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Dengan kata lain, seseorang tidak berhak menggugat apabila ia sendiri TIDAK MEMENUHI APA YANG MENJADI KEWAJIBANNYA. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR : 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT wajib memberikan surat rekomendasi dari kelurahan setempat dan wajib menyerahkan surat


dukungan dari BPD dan LPM setempat, namun sayangnya surat rekomendasi dari keluarahan setempat yang dimiliki oleh PENGGUGAT telah di tarik / dicabut oleh TURUT TERGUGAT II. Hal

ini

menyebabkan

PENGGUGAT

tidak

bisa

memenuhi kewajiban

PENGGUGAT sesuai yang ditetapkan dalam pasal 2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 dimaksud. Dengan demikian, ielas PENGGUGAT juga tidak bisa memenuhi kewajibannva. oleh karenanya PENGGUGAT tidak bisa menggugat TERGUGAT. Untuk itu mohon Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. 4. Gugatan Salah Pihak (Eror In Persona) Bahwa TERGUGAT sesuai dengan Gugatan PENGGUGAT adalah bernama PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY, padahal nama TERGUGAT adalah PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY. Antara nama PT. INDOSSAFETY (dengan double huruf S-nya) SENTOSA INDUSTRY dengan PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY adalah dua hal yang berbeda, nama sebuah BADAN HUKUM harus tepat dan benar, karena penulisan nama Badan Hukum adalah harus sesuai dengan nama Badan Hukum vang bersangkutan. BEDA NAMA BEDA BADAN HUKUM. Oleh karena adanya perbedaan nama Badan Hukum yang dimaksud, maka Gugatan Penggugat telah salah pihak untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa bahkan didaiam Perjanjian yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai dasar adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA antara TERGUGAT dan PENGGUGAT NO. 043/HRD-GA/ISI/2013 tanggal 26 April 2013 sebagaimana didaiam dalil gugatanya terllihat jelas bahwa TERGUGAT bukanlah pihak yang dimaksud didalam perjanjian tersebut. Hal

ini

sebab

didalam

Perjanjian

tersebut

disebutkan

nama

PT.

INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY, sedangkan didaiam gugatannya nama TERGUGAT adalah PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY, karena penulisan nama Badan Hukum adalah harus sesuai dengan nama Badan Hukum yang bersangkutan. BEDA NAMA BEDA BADAN HUKUM, sehingga PENGGUGAT telah salah menggugat TERGUGAT DALAM PERKARA


AQUO. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkeliike Verklaard). Berdasarkan

fakta-fakta

hukum

tersebut,

maka

TERGUGAT

W AtaB-

ifeP.OUGAT III, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang bunyinya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, atau setidak-tidaknya melepaskan dan/atau mengeluarkan TERGUGAT dari perkara ini. 5. EKSEPSI DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 043/HRD-GA/ISI/2013, tanggai 26 April 2013 jelas kedudukan PENGGUGAT mewakili CV. Desa Putra, dimana sesuai dengan surat rekomendasi Nomor : 685.18/22/DS/2013 dapat dilihat bahwa surat rekomendasi tersebut adalah untuk CV. DESA PUTRA, bukan untuk PENGGUGAT sebagai/selaku pribadi, namun Gugatan aquo dilayangkan oleh PENGGUGAT selaku PENGGUGAT PRIBADI. Bahwa setelah diteliti kembali diketahui surat kuasa PENGGUGAT yang digunakan dalam mengajukan gugatan aquo, tidak menyebutkan kedudukan PENGGUGAT secara JELAS PENGGUGAT sebagai Pemberi kuasa apakah selaku pribadi atau mewakili badan hukum dalam hal ini CV. Desa Putra, hal ini sangat penting mengingat surat kuasa harus memenuhi syarat pokok sebagimana yang telah ditentukan didalam Pasal 123 ayat (1) HIR. oleh karena tidak jelas kedudukan PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa padahal Gugatan aquo adalah Gugatan Wanprestasi yang mana berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, jelas kedudukan PENGGUGAT adalah mewakili CV. Desa Putra. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 6. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM Exceptio Plurium Litis Consortium adalah eksepsi dikarenakan orang vana ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap. Oleh karena PENGGUGAT didalam Gugatannya mendalikan mengenai permintaan uang dari sdr. Sepri Ardi Tanjung pada dalil mengenai tuntutan Ganti rugi materiil, maka dengan tidak dimasukannya sdr. SEPRI ARDI TANJUNG sebagai pihak didalam gugatan aquo, Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak. Untuk itu mohon ditolak atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. 7. EKSEPSi GUGATAN PREMATUR Bahwa saat ini sedang berlangsung persidaaan dan pemeriksaan perkara


Nomor : 61/Pdt.G/2015/PN.KWG. dimana TURUT TERGUGAT II sebagai PENGGUGAT-nva) sedangkan PENGGUGAT menjadi TERGUGAT I dan TERGUGAT menjadi TERGUGAT II pada perkara tersebut. Bahwa objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT PADA PERKARA AQUO berkaitan erat dengan pengelolaan limbah sisa hasil produksi TERGUGAT yang merupakan juga menjadi objek sengketa pada perkara nomor 61/Pdt.G/2015/PN.KWG. Bahwa ternyata TURUT TERGUGAT II didalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.KWG mengajukan tuntutan provisi, dimana putusan sela atas tuntutan provisi tersebut telah dikabulkan dengan amar putusannya memerintahkan PENGGUGAT menghentikan mengangkut dan mengelola limbah sisa produksi TERGUGAT, sedangkan perkara pokok pada saat ini sedang dalam tahap duplik, untuk menghindari adanya dua keputusan pengadilan yang saling tumpang tindih padahal dalam satu objek yang sama, dalam perkara yang berbeda, maka sudah sepatutnya dan selayaknya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA. 8. GUGATAN KABUR fOBSCUUR LIBELL a. Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai dasar untuk menggugat TERGUGAT karena berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (2) surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi, Limbah Umum dan Sampah Area Nomor : 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2016 telah disetujui bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bahwa perjanjian kerjasama jual beli dan pengelolaan limbah tidak mengikat satu sama lain dimana kedua belah pihak tidak dapat menuntut baik secara perdata maupun secara pidana, belum lagi apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT mengada-ada, tidak masuk akal dan hanya rekayasa PENGGUGAT semata. b. Posita Gugatan saling bertentangan Bahwa Gugatan aguo adalah Gugatan Wanprestasi namun ganti rugi yang diminta didalam Gugatan adalah Ganti rugi menurut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa menurut M. Yahya Harahap didalam bukunva halaman 455 yang berjudul “Hukum /iCara Perdata” terbitan Sinar Grafika, maka jelas ada perbedaan antara tuntutan Ganti rugi didalam Gugatan Wanprestasi dengan tuntutan Ganti rugi didalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Tuntutan ganti rugi GUGATAN WANPRESTASI bertitik tolak dari ketentuan berikut: - Pasal 1237 KUHperdata mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang


dapat dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian. - Pasal 1236 KUHperdata dan 1243 KUHperdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari : a. Kerugian yang dialami debitur b. Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan c. Ganti rugi bunga atau interest Sebaliknya Pasal 1365 KUHperdata sebagai dasar hukum GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum mengatur mengenai: - Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya - Juga tidak menyebutkan rician ganti ruginya - Dengan demikian dapat dituntut: a. Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci objektif dan konkret yang disebut kerugian materiil b. Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition Bahwa

didalam

Gugatannya,

PENGGUGAT

mendalilkan

mengenai

WANPRESTASI, namun didalam tuntutan ganti ruginva PENGGUGAT menuntut ganti rugi untuk gugatan PMH, karena didalam dalil PENGGUGAT ganti rugi vang dituntut oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi secara materiil dan ganti rugi secara imateriil. Dimana tuntutan ganti rugi secara materiil dan imateriil, tidak dikenal didalam gugatan WANPRESTASI dan seharusnya hanya ada dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, PENGGUGAT telah mencampur adukan dalil gugatan PMH dengan dalil Gugatan WANPRESTASI. Fakta hukum menunjukan sebaliknya maka jelas dalil posita PENGGUGAT saling bertentangan satu dengan yang lainnya oleh karena itu gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur/obscuur libel, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Onvantkelijke Verklaard). c. Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT telah mencampur-adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum, hal ini terlihat

dari

dalil

gugatan

PENGGUGAT

disatu

sisi

mendalilkan

WANPRESTASI namun tetap meminta pembatalan perjanjian antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, oleh karenanya mohon gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak


dapat diterima. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur/obscuur libel, maka sudah sepatuhnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah RI Nomor : 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995, yang kaidah hukumnya menyatakan. “menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur Libel), maka hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijke Verlaard). DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan dalam Bagian EKSEPSI, mohon dianggap dan termasuk dalam Bagian Pokok Perkara di bawah ini; 2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 3. Bahwa mohon di tolak dan dikesampingkan dalil- dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanyalah dalil-dalil tidak benar dan mengada-ada yang hanya memutar-balikan fakta dengan tujuan menyesatkan Majelis Hakim, adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: 3.1. Bahwa TIDAK PERNAH ADA. PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BEL! DAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA YANG BENAR adalah SURAT PERJANJIAN

KERJASAMA

JUAL

BELI

DAN

PENGELOLAAN

LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA. NOMOR 043/HRD-GA/ISI/2013 tanggal 26 April 2016. BEDA NAMA PERJANJIAN, MAKA BEDA PULA PERJANJIAN YANG DIJADIKAN

DASAR,

WALAUPUN

PERJANJIAN

TERSEBUT

BERTANGGAL SAMA. 3.2. Bahwa

Adanya

perbedaan

nama

badan

hukum

antara

PT.

INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY sebagaimana didalam Surat perjanjian Kerjasama dimakud dengan PT. INDOSSAFETY SENTOSA INDUSTRY

sebagaimana

yang

dimaksud

PENGGUGAT

pada

GUGATANNYA, maka PENGGUGAT telah salah menggugat, karena


nama BADAN HUKUM harus jelas dan lengkap, tidak boleh seenaknya saja menulis nama badan hukum, adanya perbedaan membuktikan bahwa badan hukum yang bersangkutan ic. TERGUGAT bukanlah badan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT. 3.3. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan rekomendasi dari TURUT TERGUGAT II, namun Surat Rekomendasi ini kemudian dicabut oleh TURUT

TERGUGAT

II

melalui

suratanya

Nomor:

PENGGUGAT

maupun

685.18/92.A/DS/2015. 3.4. Bahwa

dalam

mengelola

limbah

baik

TERGUGAT haruslah mempunyai ijin sebagaimana yang ditetapkan oleh undang- undang. 3.5. Bahwa untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut harus lah perpedoman pada Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (4) “ Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/waiikota sesuai dengan Kewenangannya". 3.6. Bahwa jika melanggar ketentuan Pasal tersebut, maka pengangkutan limbah

tidak

dibenarkan

dan

merupakan

perbuatan

Pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 102 “ Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Pasal 103 ‘‘Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ”. 3.7. Bahwa terhentinya pengangkutan dan pengelolaan limbah Tergugat yang

dilakukan

Penggugat

bukan

kehendak Tergugat

sendiri,

terhentinya pengangkutan limbah tersebut karena dihentikan oleh hukum, berdasarkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Karawang


dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/2015/PN.Kwg tangga! 21 September 2015 yang diputus pada tanggal 24 Februari 2016 dengan amar Putusan : 1. Mengabulkan tuntutan provisi tersebut untuk sebagian; 2. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, II! dan Tergugat IV untuk menghentikan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan mengangkut atau megelola limbah bekas produksi berkaitan dengan pokok perkara; 3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok; 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; 5. Menolak tuntutan provisi tersebut untuk selebihnya. 4. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 5 halaman 2 gugatannya, sebab dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil BOHONG

BELAKA

alias

DALIL

REKAYASA,

hal

ini

dikarenakan

bagaimana bisa PENGGUGAT telah banyak membantu dan berkontribusi kepada TERGUGAT, seperti pengurusan ijin UKL dan UPL. Faktanya, jangankan membantu TERGUGAT mengurus ijin UKL dan UPL milik TERGUGAT, PENGGUGAT BAHKAN TIDAK DAPAT mengurus ijin pengelolaan/ pengangkutan limbah B3 milik PENGGUGAT sendiri, KARENA SAMPAI SAAT INI PENGGUGAT masih BELUM MEMPUNYAI IJIN PENGELOLAAN LIMBAH B3. JIKA BENAR PENGGUGAT BISA MEMBANTU MENGURUS IJIN-IJIN milik TERGUGAT (UKL dan UPL) lalu lantas mengapa PENGGUGAT sibuk

mengurus

ijin-ijin

TERGUGAT

bukannya

mengurus

ijin

pengelolaan Limbah B3 milik TERGUGAT sendiri. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak terjebak dalam dalil rekayasa PENGGUGAT Bahwa tidak benar PENGGUGAT yang mengawal proyek pembangunan dari awal sampai perusahaan berdiri karena TERGUGAT sudah ada jauhjauh hari sebelum mengenal PENGGUGAT, dan kontribusi apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan seakan-akan PENGGUGAT yang berjasa besar kepada TERGUGAT padahal segala pembangunan sampai perusahaan TERGUGAT berdiri adalah semua dengan biaya TERGUGAT sendiri. TERGUGAT mensomir PENGGUGAT membuktikan dalilnya mengenai


PENGGUGAT yang membantu pengurusan ijin UKL dan UPL TERGUGAT serta dalil mengenai PENGGUGAT yang mengawal proses pembangunan TERGUGAT dari awal sampai akhir. 5. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 6 halaman 2 Gugatannya, sebab dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil BOHONG BELAKA alias DALIL REKAYASA, hal ini dikarenakan tidak pernah ada pembicaraan atau kesepakatan mengenai jatah pembelian limbah sisa produksi sebesar 400 ton per bulannya, hal ini TERBUKTI dari TIDAK ADA DIATURYA MENGENAI hal ini didalam perjanjian yang ditanda-tangani oleh PENGGUGAT degan TERGUGAT. TERGUGAT MENSOMIR PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai jatah pembelian limbah sisa produksi TERGUGAT adalah 400 ton per bulannva sebagaimana dalil pada butir 6 halaman 2 Gugatannya. 6. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 7 halaman 2 Gugatannya, sebab dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil BOHONG

BELAKA

alias

DALIL

REKAYASA,

hal

ini

dikarenakan

PENGGUGAT SEENAKNYA MENGUTIP SEPENGGAL DARI BUNYI PERJANJIAN

KERJASAMA

ANTARA

PENGGUGAT

DENGAN

TERGUGAT. Dimana pengutipan ketentuan pasal yang sepenggal ini ternyata

TIDAK

SESUAI

dengan

bunyi

Pasai

yang

dikutip

oleh

PENGGUGAT didalam surat Gugatannya. Sehingga JELAS TERLIHAT upaya licik dari PENGGUGAT untuk memutarbalikan fakta dan data supaya menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. Bahwa untuk jelasnya kami kutip kembali Pasal 3 ayat (1) SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR : 043/HRD-GA/ISI/2013 tanggal 26 April 2013. PASAL 3 (1) Pihak Pertama sepakat untuk menjual limbah Non B3 kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama. Bahwa didalam dalil butir 7 Gugatannya PENGGUGAT mengutip bunyi pasal 3 ayat (1) perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai berikut: PASAL 3 (1) PIHAK PERTAMA (TERGUGAT) SEPAKAT UNTUK MENJUAL LIMBAH


B3 KEPADA PIHAK KEDUA (PENGGUGAT) SESUAI KESEPAKATAN BERSAMA” Dari Pasal 3 ayat (1) yang dikutip oleh TERGUGAT dibandingkan dengan Bunyi Pasal 3 ayat (1) yang dikutip oleh PENGGUGAT, nampaklah JELAS perbedaan dimana PENGGUGAT tidak mengutip secara lengkap Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area Nomor: 043/HRD-GA/ISI/2013 tanggal 26 April 2016 dimaksud. Didalam kutipan PENGGUGAT, tidak ada kata “NON” pada kata Limbah B3, dimana seharusnya berbunyi “LIMBAH NON B3” dan bukan hanya berbunyi “LIMBAH B3” ENTAH APA MAKSUD PENGGUGAT, MENGUTIP SENAKNYA BUNYI PERJANJIAN KERJASAMA DIMAKSUD. PADAHAL PADA KUTIPAN BERIKUTNYA : PENGGUGAT jelas mengutip bahwa: PASAL 2 AYAT 2 “PIHAK KEDUA BERHAK MENERIMA LIMBAH YANG TIDAK TERKONTAMINASI B3” Dengan demikian jelas, PENGGUGAT sengaja menyesatkan Maielis Hakim dengan memberikan dalil-dalil dengan dasar vana TIDAK BENAR. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 8, butir 9, butir 10 dan butir 11 pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Gugatannya, karena PENGGUGAT tidak pernah datang mempertanyakan perihal PENGGUGAT tidak bisa membeli limbah sisa produksi ke kantor TERGUGAT,

kenyataanya

PENGGUGAT

sendiri

belum

memenuhi

kewajibannya untuk menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga PENGGUGAT memang belum bisa mengambil/ membeli limbah sisa produksi dimaksud. Apalagi kemudian diketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh TERGUGAT

dikategorikan

sebagai

limbah

B3,

sehingga

dengan

demikian PENGGUGAT yang belum mempunyai ijin pengelolaan limbah B3 belum bisa membeli limbah B3 dimaksud dari TERGUGAT. SEHINGGA

tidak

benar

dalil

PENGGUGAT

yang

mengatakan

kenyataanya ada pihak lain yag melakukan pekerjaan jual beli dengan TERGUGAT,

sebab

KERJASAMA

ANTARA

PENGGUGAT

dengan

TERGUGAT MENGENAI LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH

AREA

TIDAK

BERSIFAT

EXCLUSIVE

(HANYA

UNTUK

PENGGUGAT SEMATA), JADI TERGUGAT berhak kapan saja menunjuk pihak lain sebagai mitra kerjasama dengan TERGUGAT. KEGAGALAN PENGGUGAT membeli limbah B3 sisa produksi TERGUGAT


adalah karena kesalahan PENGGUGAT sendiri yang belum mengantongi ijin pengelolaan limbah B3, belum menyetorkan uang jaminan Rp. 75.000.000,00 serta tidak lagi mempunyai surat rekomendasi dari Kepala desa setempat sesuai ketentuan yang telah diatur didalam Perjanjian kerjasama itu sendiri. Bahwa TIDAK ADA KETENTUAN HUKUM APAPUN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT DENGAN ADANYA KERJASAMA JUAL BELI LIMBAH ANTARA TERGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I, KARENA TIDAK ADA KEWAJIBAN DARI PENGGUGAT UNTUK HANYA BEKERJASAMA DENGAN PENGGUGAT SEMATA, TERGUGAT BEBAS MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK MANAPUN SEPANJANG PIHAK YANG BERSANGKUTAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG DAN TERGUGAT. TIADA HAK DARI PENGGUGAT MELARANG TERGUGAT UNTUK BEKERJASAMA DENGAN SIAPA SAJA YANG DIKEHENDAKI OLEH TERGUGAT. PERLU DIINGAT TERGUGAT JUGA TIDAK PERLU MELAPOR KEPADA PENGGUGAT

APABILA

TERGUGAT

MENGADAKAN

KERJASAMA

DENGAN PIHAK LAIN. DENGAN DEMIKIAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TERGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I SAH. Apalagi dalam menjajankan usahanya TURUT TERGUGAT I telah memilik ijin-ijin yang diperlukan termasuk ijin mengelolah limbah B3. TELAH MEMPUNYAI SURAT REKOMENDASI DARI TURUT TERGUGAT H. serta mengikuti ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama atara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I. 8. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 12 halaman 3 gugatannya, karena sesuai ketentuan pasal 5 Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT nomor: 043/HRD-GA/ISI/2016 tanggal 26 April 2016 jelas diatur bahwa apabila PENGGUGAT melanggar ketentuan Perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak sebelum masa kontrak habis, dan jika benar -quod non- ada pemutusan kerjasama dimaksudpun,

TERGUGAT

tidak

mempunyai

kewajiban

untuk

memberitahukan kepada PENGGUGAT. 9. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 13 halaman 3, sebab dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil BOHONG BELAKA alias DALIL REKAYASA, hal ini dikarenakan TERGUGAT TIDAK PERLU MEMINTA UANG APAPUN DARI TERGUGAT, JANGAN LUPA TERGUGAT

YANG

MENJUAL

LIMBAH

SISA

PRODUKSI

KEPADA

PENGGUGAT mengapa TERGUGAT meminta uang kepada PENGGUGAT,


karena tanpa perlu meminta uang KEPADA PENGGUGAT, PENGGUGAT tetap harus membayar kepada TERGUGAT, apabila PENGGUGAT membeli limbah sisa produksi TERGUGAT. Dalil PENGGUGAT sudah mengada-ngada, TERGUGAT adalah sebuah perusahaan besar, mengapa TERGUGAT perlu meminta uang kepada PENGGUGAT yang nanya sebuah perusahaan kecil. Tidak masuk akal dalil PENGGUGAT tersebut. Justru dari dalil PENGGUGAT nampak jelas, PENGGUGAT tidak malu memakai cara - cara yang tidak benar demi mendapatkan surat perjanjian kerjasama dari TERGUGAT. Oleh karenanya telah tergambar strategi licik PENGGUGAT dalam menjalankan usaha dengan mengabaikan hukum, jika benar - Quod Non- PENGGUGAT telah memberikan imbalan kepada TERGUGAT

melalui

SEPRI

ARDI

TANJUNG,

maka

tindakan

PENGGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (penyuapan terhadap karyawan TERGUGAT). PENGGUGAT

bekerjasama

dengan

karyawan

TERGUGAT

untuk

mernperdaya TERGUGAT. Padahal TERGUGAT tidak pernah meminta uang

kepada

PENGGUGAT

PENGGUGAT membelikan

untuk

mobil

hal

atau

apapun

apalagi

memberikan

uang

meminta kepada

KARYAWAN TERGUGAT. Apabila benar karyawan TERGUGAT (SEPRI ARDI TANJUNG) ADA MEMINTA IMBALAN KEPADA PENGGUGAT, perbuatan tersebut dilakukan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT. HAL INI JUSTRU SEMAKIN JELAS MEPERLIHATKAN PENGGUGAT BERKOMPLOT

UNTUK

MEMPERDAYAI

TERGUGAT,

DEMI

TERLAKSANANYA PERJANJIAN KERJASAMA DIMAKSUD. Jika hal itu terbukti PENGGUGAT menyogok atau memberikan imbalan kepada karyawan TERGUGAT, maka TERGUGAT juga tidak akan segan-segan melaporkan hal tersebut kepada PIHAK yang berwajib. PENGGUGAT telah bersama-sama dengan karyawan TERGUGAT (SEPRI ARDI TANJUNG) menipu

TERGUGAT

supaya

menanda-tangani

SURAT

PERJANJIAN

KERJASAMA JUAL BELI LIMBAH SISA PRODUKSI dimaksud DENGAN PENGGUGAT. 10. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 14 halaman

3

PENGGUGAT

gugatanya, untuk

karena

TERGUGAT

mengeluarkan

tidak

biaya-biaya

pernah

meminta

tersebut,

apalagi

PENGGUGAT adalah seorang pengusaha harusnya paham betul bahwa didalam setiap bisnis/ usaha pasti akan ada modal yang perlu dikeluarkan.


Apakah lantas biaya tersebut dibebankan kepada TERGUGAT ?? Melalui dalil-dalil PENGGUGAT, TERGUGAT tidak heran lagi apabila PENGGUGAT mengeluarkan banyak biaya sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT melancarkan

karena usaha

PENGGUGAT atau

bisnis

terbiasa

memberikan

PENGGUGAT

uang

sebagaimana

demi

dalil-dalil

PENGGUGAT pada butir 13 Gugatannya. 11. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 15, butir 16 dan butir 18 halaman 3 s/d. Halaman 4 gugatannya, sebab TIDAK ADA KETENTUAN DIDALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT

DENGAN

TERGUGAT

YANG

DENGAN

TEGAS

MENGATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH SATU SATUNYA. YANG BISA MEMBEL! LIMBAH SISA PRODUKSI TERGUGAT. BAHWA

TIDAK

ADA

SATU

KETENTUAN

HUKUM

APAPUN

YANG

DILANGGAR OLEH TERGUGAT DENGAN ADANYA KERJASAMA JUAL BELI LIMBAH ANTARA TERGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I, KARENANYA TIDAK

ADA

KEWAJIBAN

DARI

PENGGUGAT

UNTUK

HANYA

BEKERJASAMA DENGAN PENGGUGAT SEMATA. TERGUGAT BEBAS MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK MANAPUN SEPANJANG PIHAK YANG BERSANGKUTAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG DAN TERGUGAT. DENGAN DEMIKIAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM. TIADA

HAK

DARI

PENGGUGAT

UNTUK

MELARANG

TERGUGAT

BEKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN. SEKALI LAGI DITEGASKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK PERLU MELAPOR KEPADA PENGGUGAT, APABILA TERGUGAT MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN. 12. Bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya PERBUATAN INGKAR JANJI yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT

terhadap

PENGGUGAT,

sehingga

karenannya TERGUGAT tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun secara imateriil. Sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT menjadi tidak relevan, untuk itu pantas dan patut ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 17 Gugatannya. 13. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 19 halaman

4

Gugatannya,

karena

TIDAK

BENAR

TERGUGAT

tidak

memberikan pekerjaan pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, faktanya PENGGUGAT yang tidak pernah menyetorkan uang


jaminan

sebesar

Rp.

75.000.000,00

(tujuh

puluh

lima

juta

Rupiah)

sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) surat Perjanjian kerjasama jual beli nomor: 043/HRD-GA/ISI/2013, tanggal 26 April 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bahwa kemudian selain tidak menyetorkan uang jaminan, PENGGUGAT juga belum mempunyai ijin pengelolaan limbah B3, serta PENGGUGAT tidak mempunyai surat rekomendasi dari TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian BUKANNYA TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PEKERJAAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM, DAN SAMPAH AREA PERUSAHAAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT namun dikarenakan PENGGUGAT yang belum memenuhi persyaratan yang diatur didalam perjanjian kerjasama tersebut. Jangan karena PENGGUGAT yang belum bisa memenuhi kewajibannya, lalu PENGGUGAT menyalahkan TERGUGAT dan mengatakan TERGUGAT telah wanprestasi. 14. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 20 halaman 4 gugatannya, karena dengan belum dipenuhinya ketentuan yang diatur didalam SURAT

PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN

PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR : 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGGUGALAH YANG TELAH WANPRESTASI, OLEH KARENANYA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR : 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT DAPAT DIBATALKAN / BATAL DEMI HUKUM. 15. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 21 halaman 4 gugatannya, karena tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT yang melanggar ketentuan didalam Perjanjian Kerjasama dimaksud, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan WANPRESTASI dan TIDAK ADA satupun ketentuan didalam perjanjian kerjasama nomor 043/HRG- GA/ISI/2013 tanggal 26 April 2013 yang melarang TERGUGAT mengadakan kerjasama yang serupa dengan pihak lainnya. 16. Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT melakukan wanprestasi maka PENGGUGAT tidak dapat menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT sehingga tuntutan ganti rugi PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak relevan, oleh karenanya dalil PENGGUGAT pada butir 22 halaman 4 gugatannya patut ditolak


dan dikesampingkan. 17. Bahwa

mohon

ditolak

dan

dikesampingkan

kutipan

PENGGUGAT

sebagaimana dalil pada butir 23 halaman 4 gugatannya, karena TIDAK ADA SATUPUN HAK PENGGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT, YANG TERJADI MALAH SEBALIKNYA PENGGUGAT yang melakukan wanprestasi dan tetap mau memaksakan kehendaknya, padahal jelas-jelas PENGGUGAT telah

salah

dan

melanggar

ketentuan

perjanjian

kerjasama

antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT. 18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas menolak permohonan Provisi PENGGUGAT tersebut, sebagaimana yang tertuang pada dalil butir 24 dan butir 25 halaman 4 s/d. Halaman 5 Gugatan PENGGUGAT karena Permohonan Provisi PENGGUGAT tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, hal mana tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Tanggal 7-51S73 No. 1070 K/Sip/1972 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: ‘‘Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 H.I.R. hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai Pokok Perkara (bodem gesschil) tidak dapat diterima”. 19. Bahwa dikarenakan tidak terbuktinya TERGUGAT melakukan perbuatan INGKAR

JANJI / WANPRESTASI

sebagaimana

yang didalilkan

oleh

PENGGUGAT, karenanya menurut hukum, Hakim harus hati-hati dalam mengabulkannya bahkan pengabulan Provisi itu akan merugikan TERGUGAT l serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 16 tahun 1969, dalam hal mana Mahkamah Agung R.l. pada prinsipnya menentang adanya keputusan Provisionil. Oleh karenanya, maka tuntutan PENGGUGAT untuk putusan Provisi, haruslah ditolak dan dikesampingkan. 20. Bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga karenannya TERGUGAT tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Oleh karena TERGUGAT tidak melakukan Ingkar janji / Wanprestasi, maka tidak ada kerugian yang diderita sepenuhnya oleh PENGGUGAT yang harus ditanggung oleh TERGUGAT, baik kerugian materiil maupun immateriil, oleh karena itu tuntutan PENGGUGAT pada butir 26 Surat Gugatannya menjadi tidak relevan dan gugur dengan sendirinya. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan-tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil


yang dimintakan PENGGUGAT pada butir 26 halaman 5 s/d. halaman 6 GUGATAN PENGGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dibawah ini : kaidah hukumnya berbunyi: Putusan Mahkamah Agung RI NO. 598/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang “Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus di tolak oleh Pengadilan.” Menurut Yahya Harahap, pada Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 455 terbitan sinar Grafika, ada perbedaan yang besar antara turiiitan Ganti Rugi pada Gugatan Wanprestasi dengan tuntutan Ganti rugi pada Gugatan | Perbuatan Melawan Hukum, dimana didalam Gugatan aquo yang merupakan | Gugatan Wanprestasi namun ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT adalah Ganti rugi untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 21. Bahwa mohon ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 27 halaman 6 Gugatan, oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT sehingga tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI. Untuk itu TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT. 22. Bahwa mohon ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 28 halaman 6 mengenai permohonan sita jaminan (consevatoir beslag), karena : Sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) HIR dinyatakan : “Barang yang hendak disita harus diterangkan dengan seksama dalam permintaan itu". Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika Jakarta, cetakan kedua Juni 2005, pada halaman 291 yaitu : “3. Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita. Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang obyek yang hendak disita. i. Tidak dibenarkan menyebut secara umum. Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian


harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar hutangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita. ii. Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang. Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi: 1. Jenis atau bentuk barang. 2. Letak dan batas-batasnya serta ukuran dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya. 3. Nama pemiiiknya. 4. Taksiran harganya. 5. Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiiiknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya. 6. Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempatnya terdaftar. Permintaan sita yang tidak jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur obyeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya ”. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai yang dimohonkan sita jaminan sebagaimana dapat dilihat dalam surat gugatan halaman 6 butir 28, yaitu tidak menyebutkan secara rinci batas-batasnya dari yang dimohonkan sita jaminan oleh PENGGUGAT, maka berdasarkan pembahasan yang kami kemukakan diatas, jelas bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kabur obyeknya sehingga permohonan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas tidak cukup alasan Pengadilan untuk meletakan Sita Jaminan. Surat Edaran Mahkamah agung No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (conservatoir Beslag) : “agar para hakim berhatihati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat


yang diatur undang-undang (Pasal 127 HIR/261 RBg)”. 23. Bahwa mengingat berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan a quo adalah tidak

benar,

dan

tidak

beralasan

serta

dikarenakan

tidak terbuktinya

TERGUGAT melakukan INGKAR JANJI / WANPRESTASI sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, maka dalil PENGGUGAT pada butir 29 halaman 6 Gugatan mengenai Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dan/atau tuntutan lainnya dari PENGGUGAT menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. 24. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT pada butir 30 halaman 6 surat gugatan mengenai permohonan agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan/verzet, banding atau kasasi, karena Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tangga! 1 April 1978 tentang Uit Voerbaar Bij Vooraad menyatakan antara lain : “.... Maka dengan ini ditegaskan kembali kepada saudara agar supaya saudara tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbar bij vooraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR ayat 1 /191 ayat 1 RBg telah dipenuhi hanya dalam hal yang tak dapat dihindari keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum daiam Surat Edaran Mahkamah agung No. 06 tahun 1975 tanggai 1 Desember 1975”. 25. Bahwa

oleh

karena

Gugatan

ini

timbul

karena

PENGGUGAT,

maka

PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum. 26. Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga tidak terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT iii melakukan perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI. Untuk itu TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT selebihnya. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa mohon apa yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI didalam eksepsi dan jawaban diatas, dianggap termasuk dalam Gugatan Rekonpensi ini dan juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa

antara

REKONPENSI

PENGGUGAT telah

REKONPENSI

menanda-tangani

Perjanjian

dengan Nomor:

TERGUGAT 043/HRD-

GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2016. 3. Bahwa walaupun PENGGUGAT REKONPENSI telah menandatangani surat Perjanjian Kerjasama Jua! Beli dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi, Limbah Umum dan Sampah Area Nomor : 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggai 26 April


2016 dengan TERGUGAT REKONPENSI, namun Perjanjian Kerjasama Jual Beli limbah tersebut tidak bersifat exclusive atau hanya untuk TERGUGAT REKONPENSI semata. Dimana artinya PENGUGAT REKONPENSI dapat saja menunjuk pihak lain / pihak manapun untuk juga mengadakan kerjasama dengan PENGGUGAT REKONPENSI mengenai hal yang sama.

Bahwa

TIDAK ADA SATU

KETENTUAN PASAL dalam Perjanjian kerjasama 043/HRD-GA/ISI/IV/2013, tanggal 26 April 2016 antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI

yang

mengatakan

/

mengatur

mengenai

PENGGUGAT

REKONPENSI hanya bisa mengadakan kerjasama jual beli limbah hasil produksi hanya dengan TERGUGAT REKONPENSI atau tidak ada satu klausul / pasal pun didalam PERJANJIAN dimaksud yang menyebutkan bahwa TERGUGAT REKONPENSI adalah satu satunya pihak yang ditunjuk oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pihak yang bisa mengadakan kerjasama / membeli limbah hasil produksi dari PENGGUGAT REKONPENSI. 4. Bahwa

PENGGUGAT

REKONPENSI

/

TERGUGAT

dengan

TURUT

TERGUGAT REKONPENSI I / TURUT TERGUGAT I telah menanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 123/HRD/ISIA//2015, tertanggal 05 Mei 2015. 5. Bahwa untuk melengkapi Perjanjian Kerjasama dimaksud diatas, TURUT TERGUGAT I telah mendapatkan juga surat rekomendasi dari TURUT TERGUGAT REKONPENSI II. 6. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata telah memberikan kaidah bagi syarat-syarat Perjanjian yaitu : Kecakapan, Kesepakatan, sebab yang halal dan Hal-hal tertentu.

Dengan

demikian

Perjanjian

Kerjasama

antara

PENGGUGAT

REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI Nomor 123/HRD/ISIA/2015, tertanggal 05 Mei 2015 adalah sah menurut hukum karenanya berlaku sebagai hukum (Pacta Sun Servanda) yang mengikat kedua belah pihak. 7. Bahwa sebagai perusahaan yang mengelolah limbah hasil produksi dari PENGGUGAT REKONPENSI, TURUT TERGUGAT REKONPENSI I telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam rangka kegiatan usaha mengelolah limbah baik ijin mengelola untuk limbah Non B3 maupun ijin mengelola limbah B3. Selain itu TURUT TERGUGAT I telah mendapatkan surat rekomendasi dari TURUT TERGUGAT II. 8. Bahwa limbah yang dihasilkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah besi sisa

hasil

produksi

yang

telah

terkontaminasi

dengan

oli,

sehingga

dikualifikasikan sebagai limbah B3, hal ini juga sesuai dengan klasifikasi limbah


yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang kepada PENGGUGAT REKONPENSI. 9. Bahwa oleh karena tidak ada satu kaidah hukum yang dilanggar oleh PENGGUGAT REKONPENSI dalam melakukan kerjasama dengan TURUT TERGUGAT

REKONPENSI

I,

maka

SUDAH

SEPANTASNYA

DAN

SELAYAKNYA SURAT KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TURUT TERGUGAT REKONPENSI I Nomor: 123/HRD/ISIA//2015, tertanggal 05 Mei 2015 sah menurut hukum. 10. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah TERGUGAT REKONPENSI tidak bisa melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor: 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2016, bukan dikarenakan PENGGUGAT REKONPENSI telah membuat perjanjian kerjasama dengan TURUT TERGUGAT REKONPENSI I, namun dikarenakan TERGUGAT REKONPENSI sedang bersengketa dengan TURUT

TERGUGAT

REKONPENSI

II

yang

menyebabkan

TURUT

TERGUGAT REKONPENSI II mencabut Surat Rekomendasinya. Sehingga TERGUGAT REKONPENSI tidak lagi memilik surat dukungan dari TURUT TERGUGAT REKONPENSI H. Bahwa ternyata TERGUGAT REKONPENSI dalam menjalankan usahanya sebagai pengelola limbah, belum mempunyai iiin pengelolaan limbah B3. Sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim, saat ini sedang berjalan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2015/PN. KWG di Pengadilan Negeri Karawang dengan

TURUT

TERGUGAT

REKONPENSI

I

menggugat

TERGUGAT

REKONPENSI, dimana sesuai Putusan Provisinya yang diputus pada tanggal 24 Februari 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan tuntutan provisi tersebut untuk sebagian; 2. Memerintahkan kepada Tergugat

I, II, III dan Tergugat IV untuk

menghentikan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan mengangkut atau rnengelola limbah bekas produksi berkaitan dengan pokok perkara; 3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok; 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; 5. Menolak kerjasama

tuntutan

provisi

tersebut

untuk

selebihnya.

dimaksud, KARENA TERGUGAT

Melaksanakan

REKONPENSI

Dengan

demikian jelas bahwa TERGUGAT REKONPENSI yang tidak bisa TIDAK MEMPUNYAI

SURAT

REKOMENDASI

DARI

TURUT

TERGUGAT

REKONPENSi II, SERTA KARENA TERGUGAT REKONPENSI TIDAK MEMPUNYAI IJIN PENGELOLAAN LIMBAH B3. SEHINGGA BUKAN KARENA PENGGUGAT REKONPENSI TELAH WANPRESTASI.


6. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 jelas TERGUGAT REKONPENSi wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 75.000.000,- namun sangat disayangkan, TERGUGAT REKONPENSI belum menyerahkan uang jaminan tersebut. Bahwa selain itu, sesuai dengan bunyi Pasal 2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

JUAL

BELI

DAN

PENGELOLAAN

LIMBAH

SISA

PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRDGA/ISI/2013, tertanggal 26April 2013 antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI wajib memberikan surat rekomendasi dari kelurahan setempat dan wajib menyerahkan surat dukungan dari BPD dan LPM setempat, namun sayangnya surat rekomendasi dari kelurahan setempat yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONPENSI telah ditarik/dicabut oleh TURUT TERGUGAT REKONPENSI II. Hal ini menyebabkan TERGUGAT REKONPENSi tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRDGA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013 dimaksud. 7. Dengan demikian terbukti jelas-jelas TERGUGAT REKONPENSI telah wanprestasi terhadap PENGGUGAT REKONPENSI. menurut rasai 1243 KUHrerdata, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Didalam bukunya M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepai pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak

debitur

untuk

memberikan

atau

membayar

ganti

rugi

(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang Diperjanjikan 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bahwa berdasarkan Pasal 1276 KUHPerdata tuntutan terhadap wanprestasi


dapat berupa: 1. Memenuhi / melaksanakan perjanjian 2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi 3. Membayar ganti rugi 4. Membatalkan perjanjian 5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi 8. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI TELAH WANPRESTASI (INGKAR JANJI) namun malah mengajukan gugatan aquo, padahal sebenarnya TERGUGAT REKONPENSI-Iah yang telah wanprestasi, dimana perbuatan TERGUGAT REKONPENSI telah menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI harus mengeluarkan biaya untuk membayar biaya-biaya termasuk biaya jasa hukum sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), biaya tersebut timbul akibat ulah TERGUGAT REKONPENSI menggugat dalam perkara Nomor 18/Pdt. G/2016/PN.KWG., TERGUGAT

REKONPENSI

harus

membayar

ganti

rugi

kepada

PENGGUGAT REKONPENSI atas biaya jasa hukum yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI, selain PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRD- GA/ISI/2013 tanggai 26 April 2013 DIANGGAP TIDAK SAH / BATAL. 9. Bahwa untuk menjamin gugatan REKONPENSI ini tidak sia- sia, maka PENGGUGAT (conservatoir

REKONPENSI beslag)

mohon

terhadap

harta

agar

diletakkan

kekayaan

sita

milik

jaminan

TERGUGAT

REKONPENSI yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Karaba indah Blok H/05,. RT. 002, RW.007, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. 10. Bahwa agar supaya TERGUGAT REKONPENSI tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT REKONPENSI lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsoni) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya keterlambatannya. 11. Bahwa

oleh

karena

Gugatan

REKONPENSI

yang

diajukan

oleh

PENGGUGAT REKONPENSI didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;


12. Memerintahkan agar TURUT TERGUGAT REKONPENSI I dan TURUT TERGUGAT REKONPENSI II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; 13. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam JAWABAN dan PENGGUGAT REKONPENSI dalam GUGATAN REKONPENSI tersebut diatas, TERGUGAT dalam KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM PROVISI - Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT seluruhnya. DALAM EKSEPSI 1. Menerima seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT. 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verkiaard). 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya. 2. Menyatakan

TERGUGAT

REKONPENSI

telah

melakukan

WANPRESTASI / INGKAR JANJI. 3. Menyatakan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI, LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA NOMOR 043/HRD-GA/ISI/2013, tertanggal 26 April 2013

antara

PENGGUGAT

REKONPENSI

dengan

TERGUGAT

REKONPENSI tidak sah / Batal. 4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 123/HRD/ISI//2015 tanggal 05 Mei 2015 antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TURUT TERGUGAT REKONPENSI i sah menurut hukum.


5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah). 6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsorn) sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini; 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ; 8. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad); 9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; 10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono). Menimbang,bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah

menyampaikan

surat

jawabannya

tertanggal

11

Mei

2016

dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut; DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Turut Tergugat I; I.

Surat kuasa tidak sah karena tidak menyebutkan kapasitas pemberi kuasa. 2. Bahwa surat kuasa yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini tidak memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR karena tidak menyebutkan kedudukan Pemberi kuasa apakah secara pribadi atau mewakili badan hukum, mengingat dalil Penggugat pada halaman 2 angka (4) mendalilkan Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Desa Parungrnuiya, sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Limbah Nomor: 685.18/22/DS/2013, di mana surat tersebut diberikan untuk CV. Desa Putra, oleh karenanya yang berhak mengajukan tuntutan hanyalah CV. Desa Putra., dengan tidak mencantumkan secara jelas kedudukan pemberi kuasa menyebabkan surat kuasa tersebut batal demi hukum, oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum.


II. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum. 3. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, di mana Turut Tergugat I tidak ada kopetensi dalam surat perjanjian yang menjadi objek perkara yang di permasalahkan

Penggugat,.

Dengan

tidak

terdapat

alasan

hukum

Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Penggugat tidak memiliki dasar hukum mengajukan Gugatan. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi mendasari perjanjian Tanggal 26 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang menggunakan badan hukum CV. Desa Putra, di mana perjanjian tersebut sudah batal dengan sendirinya karena sudah diganti dengan perjanjian Tanggal 23 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang menggunakan badan hukum PT. Desa Putra Sejahtera, oleh karenanya sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut maka surat perjanjian Tanggal 26 April 2013 dengan sendirinya berakhir/tidak berlaku, dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepantasnya ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. III.Gugatan Penggugat Error In Persona ( Salah Sasaran Pihak Yang di Gugat). 5. bahwa Penggugat dalam gugatannya telah jelas dan nyata mengakui bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, akan tetapi di dalam uraian gugatan mengungkapkan bahwa ada rekomendasi dari Turut Tergugat II (halaman 2 angka 3) selaku Kepala Desa, Desa Parungmulya, sedangkan yang ditarik sebagai Turut Tergugat Il adalah pribadinya bukan Jabatan sebagai Kepela Desa yang mengeluarkan Rekomendasi tersebut, begitu juga dengan dalil penggugat (halaman 3 angka 13) penggugat mendalilkan memberi uang kepada SEPRI ARDI TANJUNG yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditarik Kepala Desa dan SEPRI TANJUNG sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan kurang pihak, oleh karenanya patut dan pantaslah gugatan ditolak seluruhnya atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 6. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), Bahwa Penggugat tidak menguraikan peristiwa perbuatan aktif yang mana yang dilakukan Tergugat, begitu juga dalil-dalil Penggugat tidak tergambar perbuatan pasif Turut


Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tidak jelas kedudukan siapakah yang merugikan Penggugat,, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya., hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.119 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977 : “gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 7. Gugatan penggugat tidak jelas karena mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini terlihat dari dalil gugatan penggugat yang meminta membatalkan perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. IV. Gugatan penggugat prematur. 8. Bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sisa hasil produksi Tergugat pada saat ini juga sedang digugat / sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri karawang di bawah registrasi Perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015 di mana Turut Tergugat II (sebagai Penggugat) sedangkan Penggugat menjadi Tergugat I dan Tergugat menjadi Tergugat II, di mana pada perkara tersebut Turut Tergugat II mengajukan tuntutan provisi dan dalam putusan sela tuntutan provisi tersebut dikabulkan yang amar putusannya memerintahkan Penggugat menghentikan mengangkut dan mengelola limbah sisa produksi Tergugat, sedangkan perkara pokok pada saat

ini sedang dalam tahap pembuktian, oleh

karenanya untuk

menghindari adanya dua keputusan pengadilan dalam satu objek yang sama dengan perkara yang berbeda maka gugatan Penggugat haruslah digugurkan atau setidak-tidaknya dinyatakan ditolak (Niet Verklard Onklard)., (Bukti TTI -1). 9. Bahwa untuk menghindari adanya Putusan yang saling bertentangan antara keputusan gugatan perkara a quo dengan keputusan gugatan perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015 di mana keduaduanya sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan yang sama, maka sangat bijak jika gugatan a quo dibatalkan, hal ini juga akan menciptakan tertib peradilan, di mana hukum telah memberi ruang berupa hak untuk mengajukan gugatan rekovensi dalam setiap gugatan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan rekovensi pada perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015, mengingat para


pihak di dalam gugatan tersebut sama dengan para pihak pada gugatan a quo, hal ini juga akan sejalan dengan sikap Hakim Mediator Ahmad Taufik, 3H yang menolak menjadi mediator perkara a quo dengan alasan untuk menjaga objektifitas karena yang bersangkutan menjadi Hakim dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015,. Oleh karenanya sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; 3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan rnengada-ngada, agar supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil- dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut, maka dengan ini Turut Tergugat I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini; 3.1. Bahwa limbah sisa hasil produksi dari Tergugat merupakan limbah yang terkontaminasi limbah B3, hal ini sesuai dengan klasifikasi limbah yang dilaporkan Tergugat ke BPLH Karawang., (Bukti TTI - 2). 3.2. Bahwa untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut harus Lah perpedoman pada Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (4) “ Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya”. Bahwa jika melanggar ketentuan Pasal tersebut, maka pengangkutan limbah tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Pasal

102

“Setiap

orang

yang

melakukan

pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), dan Pasal 103 “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud


dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-

(satu

milyar

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)". 3.3. Bahwa Penggugat tidak memiliki izin pengangkutan dan pengelolaan limbah dari pemerintah dalam hal ini BPLH Kabupaten Karawang, hal ini sesuai dengan surat dari BPLH Karawang dengan surat Nomor: 660.1/911/Pengawasan, Tanggal 23 Nopember 2015. (Bukti TTI - 3). 3.4. Bahwa surat rekomendasi yang diberikan oleh Turut Tergugat II (Kepala Desa Parungmulya) telah dicabut oleh Turut Tergugat II dengan alasan pencabutan surat persetujuan / rekomendasi yang telah diberikan kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, hai ini sesuai dengan surat Nomor: 685.18/92.A/DS/2015, tertanggal 22 Oktober 2015., (Bukti TTI - 4). 3.5. Bahwa Turut Tergugat i membeli, dan mengelola limbah sisa hasil produksi Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat I dengan Tergugat dengan surat Nomor: 123/HRD/ISI/V/2005 tertanggal 05 Mei 2015, di mana surat perjanjian tersebut didapatkan oleh Turut Tergugat I dengan cara mengikuti tender yang dilakukan oleh Tergugat., (Bukti TT I - 5). 3.6. Bahwa Turut Tergugat I mengelola limbah sisa produksi milik Tergugat selain memiliki surat perjanjian, Turut Tergugat I juga memiliki perizinan pengelolaan limbah B3 dari pemerintah. (Bukti TTI - 6). 3.7. Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah mengangkut limbah Tergugat, Penggugat telah mengangkut limbah sisa produksi milik Tergugat pada bulan September, Oktober dan November tahun 2015, di mana limbah tersebut seharusnya Turut Tergugat I yang mengelola, akan tetapi Penggugat memaksa untuk mengambil limbah tersebut, dengan kata lain hak Turut Tergugat I dirampas oleh Penggugat., (Bukti TT I - 7). 3.8. Bahwa terhentinya pengangkutan dan pengelolaan limbah Tergugat yang

dilakukan

Penggugat

bukan

kehendak

Tergugat

sendiri,

terhentinya pengangkutan limbah tersebut karena dihentikan oleh hukum, berdasarkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/2015/PN.Kwg tanggal 21 September 2015 yang diputus pada tanggai 24 Februari 2016 dengan amar


Putusan: 1.

Mengabulkan tuntutan provisi tersebut untuk sebagian,

2.

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, Ill dan Tergugat IV untuk menghentikan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan mengangkut atau megelola limbah bekas produksi berkaitan dengan pokok perkara;

3.

Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;

4.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

5.

Menolak tuntutan provisi tersebut untuk selebihnya.

3.9. Bahwa selain dihentikan oleh hukum berupa putusan pengadilan, sebelumnya juga sudah dihentikan oleh Turut tergugat II dengan cara mencabut surat dukungan/rekomendasi, dicabutnya surat dukungan tersebut oleh Turut Tergugat II karena Penggugat tidak memiliki izin, dan selama

Penggugat

mengangkut/mengolah limbah Tergugat tidak

membayar tee ke Turut Tergugat II sebagaimana surat perjanjian antara Penggugat dengan Turut tergugat II, selain itu Penggugat untuk menghindari kewajiban membayar fee kepada Turut Tergugat II, Penggugat melapor Turut Tergugat II ke Polres dengan tuduhan pemerasan, hal itu dilakukan Penggugat agar menghindar dari kewajiban kepada Turut tergugat II, . Oleh karenanya telah tergambar strategi licik Penggugat dalam menjalankan usaha dengan mengabaikan hukum dan hak orang lain., dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 3.10.Bahwa surat rekomendasi dari Kepala Desa bukanlah syarat utama untuk mengelola dan mengangkat limbah yang terkontaminasi B, hal ini sesuai dengan hasil pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yang dihadiri Penggugat di mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh Polres Karawang (Bukti TTI - 4). 4. Bahwa Gugatan o quo diajukan Penggugat hanya akal-akalan dan strategi licik Penggugat semata-mata untuk menghindari kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat II, ada kebohongan yang dilakukan Penggugat, di mana penggugat tidak menceritakan secara jujur, jelas dan utuh penyebab peristiwa yang disengketakan, Penggugat tidak menjelaskan surat dukungan / rekomendasi yang diberikan oleh Turut Tergugat II secara detail, mengingat Turut

Tergugat

II

memberikan

surat

dukungan/rekomendasi

kepada


Penggugat dan dengan surat tersebut Penggugat mendapatkan 2 (dua) surat perjanjian kerja pengelolaan limbah dari Tergugat dan PT. Automotive Fasteners Aoyama Indonesia, terhadap kedua surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan turut Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2014 dengan judul "PERJANJIAN PENGELOLAAN LIMBAH BESI SCRAP PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRI DAN PT. AUTOMOTIF

FASTENERS

AOYAAAA

INDONESIA”,

oleh

karenanya

gugatan penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. (Bukti TTI-S). 5. Bahwa Penggugat juga tidak mengungkapkan secara detail jika penggugat menggunakan usaha berbadan hukum dengan 2 (dua) manajemen yaitu CV. Desa Putra dan PT. Desa Putra Sejahtera di mana kedua badan hukum tersebut digunakan untuk mendapatkan kontrak pengelolaan limbah sisa produksi Tergugat, yang pada awalnya menggunakan CV. Desa Putra kemudian diganti kontrak/perjanjian dengan menggunakan PT. Desa Putra Sejahtera di mana kontrak yang kedua telah berjalan, dengan demikian surat kontrak/perjanjian yang pertama yang menggunakan CV. Desa Putra dianggap gugur dan tidak berlaku, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. 6. Bahwa surat perjanjian Nomor 043/HRD-GA/ISI/IV2013, tanggal 6 April 2013 yang dimaksud oleh Penggugat adalah surat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, di mana pada saat itu Pabrik Tergugat belum dibangun dan belum berjalan, sehingga tidak ada limbah sisa hasil produksinya. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang berbunyi : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak teria rami”. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian tidak mendasari persoalan tertentu, sehingga Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdata, yang berbunyi : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab vanQ palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan". Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. 7. Bahwa kerugian yang dimaksud Penggugat juga tidak terinci dan tidak mendasar sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 angka (5) dan halaman 3 angka (14), dalil tersebut mengada- ngada dan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, Turut Tergugat I mensomir agar Penggugat


membuktikan kerugian yang dimaksud Penggugat. 8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka (16) yang meminta agar Herjanjian antara Turut Tergugat I dengan Tergugat yang dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, di mana gugatan penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, mengingat gugatan wanprestasi haruslah mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata, Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat dalam hal perjanjian antara Turut Tergugat dengan Tergugat, di mana wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak

terlaksananya

prestasi

karena

kesalahan

debitur

baik

karena

kesengajaan atau kelalaian., sedangkan menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh saiah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adapun bentuk-bentuk wan prestasi: 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 1276 KUHPerdata tuntutan terhadap wanprestasi adalah: 1.

Memenuhi/melaksanakan perjanjian;

2.

Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;

3.

Membayar ganti rugi;

4.

Membatalkan perjanjian; dan

5.

Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dengan demikian Turut Tergugat I mensomir penggugat untuk membuktikan prestasi manakah yang tidak dijalankan oleh Turut Tergugat I sehingga penggugat meminta pembatalan surat Perjanjian antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. 10. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, Turut Tergugat I rnengangkut/rnengola limbah sisa produksi Tergugat didasari Perjanjian yang sah menurut hukum. Selain tidak beralasan hukum, tuntutan provisi juga sudah masuk ke dalam pokok perkara di mana yang menjadi objek permasalahan adalah yang terkait dengan pengelolaan limbah


sisa hasil produksi Tergugat, hal ini telah jelas di dalam posita gugatan Penggugat angka 12 dan angka 24 serta di dalam petiturn angka 4., oleh karenanya tuntutan provisi haruslah ditolak untuk seluruhnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah beralasan hukum Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban juga termasuk dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mohon Turut Tergugat I dalam Kovensi disebut Sebagai Penggugat Rekovensi dan Penggugat dalam Kovensi disebut sebagai Tergugat Rekovensi, Tergugat dalam Kovensi disebut sebagai Turut Tergugat i dalam Rekovensi dan Turut Tergugat II dalam Kovensi disebut sebagai Turut Tergugat II dalam Rekovensi, sehingga penegasan dalam penulisan sebagai berikut: 1.1. Penggugat Dalam Rekovensi / Turut Tergugat I Dalam Kovensi (P. DR / I l-l. DK). 1.2. Tergugat Dalam Rekovensi / Penggugat dalam Kovensi (T. DR / P. DK). 1.3. Turut Tergugat I dalam Rekovensi / Tergugat dalam Kovensi (TT-I. DR /T. DK). * 1.4. Turut Tergugat II dalam Rekovensi / Turut Tergugat II dalam Kovensi (I I - II.DR/ I I - II. DK). 1. Bahwa Penggugat Dalam Rekovensi / Turut Tergugat I Dalam Kovensi (P. DR / TT-I. DK) adalah satu-satunya perusahaan yang dapat membeli, mengangkut dan mengelola limbah hasil produksi Turut Tergugat I dalam Rekovensi / Tergugat dalam Kovensi (TT - I. DR / T. DK) hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 123/HRD/ISI/V/2005 tertanggal 05 Mei 2015, di mana surat perjanjian tersebut didapatkan oleh (P. DR / TT-I. DK) dengan cara mengikuti tender yang dilakukan oleh (TT -1. DR / T. DK)., (Bukti TT I- 5). 2. Bahwa Penggugat Dalam Rekovensi / Turut Tergugat I Dalam Kovensi (P. DR / TT-I. DK) selain mendapatkan surat perjanjian dari (TT -1. DR / T. DK) mendapatkan juga surat rekomendasi dari Turut Tergugat II dalam Rekovensi / Turut Tergugat II dalam Kovensi (TT - II. DR / TT - II. DK). 3. Bahwa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2015 Tergugat Dalam Rekovensi / Penggugat dalam Kovensi (T. DR / P. DK) mengangkut limbah Turut Tergugat I dalam Rekovensi / Tergugat dalam Kovensi (TT - I. DR / T. DK) di mana limbah sisa hasil produksi tersebut adalah hak (P. DR / TT-I. DK) yang menyebabkan (P. DR / TT-I. DK) mengalami kerugian ., (Bukti


TT i - 7). 4. Bahwa akibat perbuatan (T. DR / P. DK) yang merampas hak (P. DR / I i-l. DK) menyebabkan (P. DR / I l-l. DK) mengalami kerugian di mana limbah sisa hasil produksi hak (P. DR / TT-I. DK) sebanyak 200 ton perbulannya dikali 3 (tiga) bulan berjumlah 600 ton, sedangkan keuntungan perkilo gramnya sebesar Rp. 1.500,- sehingga kerugian (P. DR / TT-I. DK) yang disebabkan oleh (T. DR / P. DK) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)., oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (P. DR / TT-I. DK) harus menggati kerugian tersebut. 5. Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut, (P. DR / I I -I. U K) juga mengalami kerugian immateril akibat perbuatan (T. DR / P. DK) yang menarik limbah sisa produksi (P. DR / TT- I. DK) sebagai pihak dalam perkara a quo di mana (P. DR / TT- I. DK) harus membayar biaya jasa hukum sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) (P. DR / TT-I. DK) harus mengganti seluruh kerugian yang diderita (P. DR / TT-I. DK) yang disebabkan(T. DR / P. DK). 6. Bahwa akibat perbuatan (T. DR / P. DK) juga menyebabkan (P. DR / TT-I. DK) terganggu aktifitas dalam menjalankan usahanya dikarenakan banyak waktu tersita dalam mengurus persoalan tersebut dan juga menyebabkan nama baik (P. DR / TT-I. DK) tercemar sehingga menimbulkan kerugian Immateril yang dapat diperhitungkan guna menyelesaikan persoalan ini sebesar Rp. 100.000.GGG.000,- (seratus milyar rupiah); 7. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekovensi ini tidak ilusioner dan sia-sia, maka patut dan layak (P. DK / I l-l. DK) memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik (T. DR / P. DK) berupa itanah dan bangunan rumah yang terletak di Karaba Indah Blok H/05,. RT. 002,. RW. 007,. Desa Wadas,. Kecamatan Telukjam.be Timur,. Kabupaten Karawang. 8. Bahwa agar supaya (T. DR / P. DK) tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila (T. DR / P. DK) lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya keterlambatannya. 9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh (P. DR / TT-I. DK) didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi; 10. Memerintahkan agar (TT -1. DR / TT -1. DK) (TT - II. DR / TT - DK) untuk


tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini; 11. Memerintahkan (P. DR / TT-I. DK) membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan(P. DR / TT-I. DK) di atas, maka dengan kerendahan hati dan segala hormat (P. DR / TT-I. DK) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Eksepsi: 1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam Rekonvesi. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvesi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal mengangkut dan mengolah limbah sisa hasil produksi milik (TT -1. DR /T. DK) yang menjadi hak (P. DR / TT-i. DK); 3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekovensi dengan (TT-I. DR / T. DK) Nomor: 123/HRD/ISI/V/2005 tertanggal 05 Mei 2015 sah menurut hukum ; 4. Menyatakan Penggugat

Rekovensi adalah satu-satunya yang berhak

membeli, mengangkut dan mengelola limbah sisa hasil produki milik (TT-I. DR /T. D K); 5. Menghukum

Tergugat Rekonvesi untuk membayar kerugian materil sebesar

Rp. 1.400.000.000,- (satu rnilyar empat ratus juta rupiah); 6. Menghukum

Tergugat Rekonvesi untuk membayar kerugian imateril sebesar

Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Uwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Karaba Indah Blok H/05,.RT. 002,. RVV.007 Desa Wadas,. Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang ; 9. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan


terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad); dan 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 11

Mei 2016 dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut; A. DALAM EKSEPSI Bahwa Turut tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali: B. Surat kuasa tidak sah karena tidak menyebutkan kapasitas pemberi kuasa. Bahwa surat kuasa yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini tidak memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR karena tidak menyebutkan kedudukan Pemberi kuasa apakah secara pribadi atau mewakili badan hukum, mengingat dalil Penggugat pada halaman 2 angka (4) mendalilkan Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Desa Parungmulya, sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Limbah Nomor: 685.18/22/DS/2013, di mana surat tersebut diberikan untuk CV. Desa Putra, oleh karenanya yang berhak mengajukan tuntutan hanyalah CV. Desa Putra., dengan

tidak

mencantumkan

secara

jelas

kedudukan

pemberi

kuasa

menyebabkan surat kuasa tersebut batal demi hukum, oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum. C. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, di mana Turut Tergugat M tidak ada kopetensi dalam surat perjanjian yang menjadi objek perkara yang di permasalahkan Penggugat,. Dengan tidak terdapat alasan hukum Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat tidak memiliki dasar hukum mengajukan Gugatan. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi mendasari perjanjian tanggal 26


April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang menggunakan badan hukum CV. Desa Putra, di mana perjanjian tersebut sudah batal dengan sendirinya karena sudah diganti dengan perjanjian Tangga! 23 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang menggunakan badan hukum PT. Desa Putra Sejahtera, oleh karenanya sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut maka surat perjanjian Tangga! 26 April 2013 dengan sendirinya berakhir/tidak berlaku, dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepantasnya ditolak dan dinyatakan bata! demi hukum. D. Gugatan Penggugat Error In Persona ( Salah Sasaran Pihak Yang digugat). Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah jelas dan nyata mengakui bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, akan tetapi ui dalam uraian gugatan mengungkapkan bahwa ada rekomendasi dari Turut Tergugat I! (halaman 2 angka 3) selaku Kepala Desa, Desa Parungmulya, sedangkan yang ditarik sebagai Turut Tergugat II adalah pribadinya bukan Jabatan sebagai Kepela Desa yang mengeluarkan Rekomendasi tersebut, begitu juga dengan dalil penggugat (halaman 3 angka 13) penggugat mendalilkan memberi uang kepada SEPRI ARDI TANJUNG yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditarik Kepala Desa dan SEPRI TANJUNG sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan kurang pihak oleh karenanya patut dan pantaslah gugatan ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), Bahwa Penggugat tidak menguraikan peristiwa perbuatan aktif yang mana yang dilakukan Tergugat, begitu juga dalil-dalil Penggugat tidak tergambar perbuatan pasif Turut Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tidak jelas kedudukan siapakah yang merugikan Penggugat,, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya., hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.119 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977 : “gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Gugatan penggugat tidak jelas karena mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, hai ini terlihat dari dalil gugatan penggugat yang meminta membatalkan perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. E. Gugatan penggugat prematur. Bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sisa hasil produksi Tergugat pada saat ini juga sedang digugat / sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri karawang di bawah registrasi Perkara


Nomor: 61/Pdt.G/PN- Kwg, tanggal 21 September 2015 di mana Turut Tergugat II (sebagai Penggugat) sedangkan Penggugat menjadi Tergugat I dan Tergugat ' menjadi Tergugat II, di mana pada perkara tersebut Turut Tergugat II mengajukan tuntutan provisi dan dalam putusan sela tuntutan provisi tersebut dikabulkan yang amar putusannya memerintahkan Penggugat menghentikan mengangkut dan mengelola limbah sisa produksi Tergugat, sedangkan perkara pokok pada saat ini sedang dalam tahap pembuktian, oleh karenanya untuk menghindari adanya dua keputusan pengadilan dalam satu objek yang sama dengan perkara yang berbeda maka gugatan Penggugat haruslah digugurkan atau setidak-tidaknya dinyatakan ditolak (Niet Verklard Onklard)., (Bukti TT I -1). Bahwa untuk menghindari adanya Putusan yang saling bertentangan antara keputusan gugatan perkara a quo dengan keputusan gugatan perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015 di mana kedua-duanya sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan yang sama, maka sangat bijak jika gugatan a quo dibatalkan, hal ini juga akan rnenciptakan tertib peradilan, di mana hukum telah memberi ruang berupa hak untuk mengajukan gugatan rekovensi dalam setiap gugatan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan rekovensi pada perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015, mengingat para pihak di dalam gugatan tersebut sama dengan para pihak pada gugatan a quo, hal ini juga akan sejalan dengan sikap Hakim Mediator Ahmad Taufik, SH yang menolak menjadi mediator perkara a quo dengan alasan untuk menjaga objektifitas karena yang bersangkutan menjadi Hakim dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/PN-Kwg, tanggal 21 September 2015,. Oleh karenanya sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. DALAM KONVENSI 1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara; 2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini; 3. Bahwa Turut tergugat II menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan takta-takta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum; 4.

Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penguggat tidak dapat diterima;


F. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Turut tergugat II dalam konvensi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekovensi untuk keadilan dalam perkara ini; 2. Bahwa segala dalil-dalii yang tela dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi; 3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekovensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril; 4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg, Turut tergugat ii konvensi/penggugat rekovensi telah dan akan mengeluarakan biaya-biaya sebesar Rp 100.000.G00.-(seratus juta rupiah), serta kerugian in materil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah); 5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum tergugat dalam rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI -

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI -

Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya

-

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. DALAM REKOVENSI - Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekovensi untuk seluruhnya; Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang

Nomor

18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 29 Agustus 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut DALAM EKSEPSI


- Mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat; - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya; DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONPENSI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijk Verklaard); DALAM REKONPENSI: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: - Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar

biaya

perkara

yang

hingga

hari

ini

ditetapkan

sebesar

Rp3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan

Negeri

Karawang

No.18/Pdt.G/2016/PN.KWG.,

yang

menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 September 2016, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 Agustus 2016. Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca

Risalah

Pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

18/Pdt.G/2016/PN.KWG. yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan

secara

sah

dan

saksama

kepada

Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2016, dan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 7 Nopember 2016; Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. bahwa Pembanding/ Tergugat telah menyerahkan Surat Memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Nopember 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.KWG. yang menyatakan bahwa salinan memori banding dari Pembanding/Tergugat

tersebut

telah

diberitahukan/disampaikan

kepada

Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 20 Pebruari 2017, dan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2017;


Membaca Surat Tanda Terima Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. bahwa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Surat Kontra Memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Desember 2016; Membaca Surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat

oleh

Panitera

Pengadilan

Negeri

Karawang

Nomor

W11.U10/364/HT.04.10/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017, telah memberitahukan/ menyerahkan

Kontra

memori

banding

dari

Terbanding/Penggugat

kepada

Pembanding/Tergugat; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2016, kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 7 Nopember 2016 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri

Karawang

tanggal

29

Agustus

2016

Nomor

;

18/Pdt.G/2016/PN.Kwg., berpendapat sebagai berikut : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa

kesimpulan hukum putusan hakim tingkat pertama

dalam bagian eksepsi adalah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding

dan

menyatakan

gugatan

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Terbanding adalah kekurangan pihak karena tidak ikutnya Sdr. Sepri Ardi Tanjung ditarik sebagai Tergugat;


Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat/Pembanding dan bukan oleh Sdr. Sepri Ardi Tanjung, lagipula tidak ada suatu perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Sdr. Sepri Ardi Tanjung, yang ada adalah perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yakni Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area, Nomor 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2013; Menimbang, bahwa adalah hak Penggugat/Terbanding untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, yang dalam perkara aquo tentang keterkaitan Sdr. Sepri Ardi Tanjung dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan pokok perkara tanpa harus menyertakan Sdr. Sepri Ardi Tanjung sebagai pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ikutnya Sdr. Sepri Ardi Tanjung sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo bukanlah suatu keharusan, karenanya putusan Pengadilan

Negeri

Karawang

tanggal

29

Agustus

2016

Nomor

18/Pdt/G/2016/PN.Kwg. haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah premature dengan alasan bahwa saat ini sedang berlangsung persidangan dan pemeriksaan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2015/PN.Kwg. dimana Turut Tergugat II (sebagai Penggugatnya) sedangkan Penggugat menjadi Tergugat I dan Tergugat menjadi Tergugat II pada perkara tersebut yang objek sengketanya berkaitan erat ; Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut oleh karena telah menyangkut pokok perkara lagi pula dalam hal adanya putusan yang saling bertentangan masih ada upaya hukum Peninjauan Kembali, maka eksepsi tersebut karena tidak beralasan haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang gugatan yang kabur (obscuur libel) dan saling bertentangan oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut karena telah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara karenanya eksepsi tersebut harusah ditolak;


Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi tentang keabsahan surat kuasa yang digunakan oleh Penggugat /Terbanding yakni bahwa surat kuasa tersebut adalah tidak sah karena tidak menyebutkan kedudukan Pemberi Kuasa apakah secara pribadi atau mewakili badan hukum; Menimbang,

bahwa

tentang

eksepsi

tersebut

Pengadilan

Tinggi

mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam surat kuasa yang digunakan Penggugat/ Terbanding dalam perkara aquo jelas tertera bahwa kedudukan Penggugat/ Terbanding adalah secara pribadi dan hal ini sudah tepat dan benar karena pokok sengketa dalam perkara aquo adalah tentang keabsahan dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah sisa produksi, limbah umum dansampah area No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding secara pribadi, sehingga eksepsi tersebut karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak; Menimbang, bahwa Turut Tergugat I /Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II juga mengajukan eksepsi bahwa ditariknya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam perkara aquo adalah tidak berdasar hukum karena mereka tidak ada kompetensi dalam perjanjian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tentang keterkaitan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam perkara aquo telah menyangkut pokok perkara, karenanya tentang hal itu akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II adalah bahwa karena dasar gugatan adalah adanya perjanjian tanggal 26 April 2013 padahal perjanjian tersebut telah diganti dengan perjanjian tanggal 23 Juli 2015, maka seharusnya gugatan tersebut ditolak; Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut telah pula menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi selebihnya yakni tentang gugatan yang error in persona, gugatan yang kabur ( obscuur libel) dan gugatan yang premature oleh karena hal tersebut telah menyangkut pokok perkara, lagipula tentang hal itu sudah dipertimbangkan juga pada saat mempertimbangkan eksepsi


yang diajukan Tergugat/Pembanding maka eksepsi-eksepsi tersebut karena tidak beralasan haruslah ditolak; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat/Pembanding dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan Surat Perjanjian kerja sama jual beli dan pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dan agar dihukum membayar ganti rugi karena wanprestasi tersebut; Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dibantah kebenarannya maka kewajiban Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh berkas perkara termasuk didalamnya alat-alat bukti yang digunakan para pihak dan keterangan saksi-saksi, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Karawang

tanggal

29

Agustus

2016

Nomor

18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding adalah tentang wanprestasi, maka pertama-tama yang akan dipetimbangkan adalah tentang perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab diantara pihak-pihak berperkara telah saling diakui bahwa benar mereka telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi, Limbah Umum dan Sampah Area Nomor 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-5 dan T-1; Menimbang, bahwa apakah Tergugat/Pembanding telah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa benar ia tidak melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa perusahaan milik Penggugat/Terbanding belum memperoleh izin dari Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan


Pengelolaan Lingkungan hidup, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Kwg. tanggal 21 September 2015 kegiatan pengangkutan limbah dari perusahaan Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk dihentikan; Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat/Pembanding yang tidak melaksanakan

perjanjian

karena

perusahaan

Penggugat/Terbanding

belum

mendapat izin dari Pemerintah dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan dengan suatu itikad baik; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

berpendapat

bilamana

Penggugat/Terbanding belum memiliki syarat administratif berupa izin dari Pemerintah maka yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding adalah merundingkan kembali tentang pelaksanaan perjanjian tersebut dan tidak langsung menunjuk perusahaan lain yakni Turut Tergugat I untuk mengambil alih hak untuk membeli limbah tersebut dari Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa lagipula tentang pelaksanaan perjanjian tersebut masih dapat dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan mengajak perusahaan lain yang telah memiliki izin operasional untuk mengangkut limbah, hal mana adalah lazim dalam praktek dunia usaha; Menimbang,

bahwa

tentang

alasan

Tergugat/Pembanding

tidak

melaksanakan perjanjian karena perintah dalam putusan provisi tanggal 21 September 2015 dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Kwg. dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa adalah tepat dan benar secara hukum bilamana Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena merupakan perintah pengadilan; Menimbang, bahwa namun demikian perintah tersebut diputuskan pada tanggal 21 September 2015, padahal menurut keterangan saksi Dadan Hilman, SIP perusahaan Tergugat/Pembanding telah mulai beroperasi sejak bulan Juli 2015, keterangan saksi mana tidak dibantah keterangannya oleh Tergugat/Pembanding, karenanya telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan perjanjian tanpa alasan yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan satu persatu berikut ini :


Menimbang, bahwa petitum pertama adalah mohon agar gugatan dikabulkan

seluruhnya

dan

hal

itu

barulah

dapat

ditentukan

setelah

mempertimbangkan petitum yang lainnya; Menimbang, bahwa petitum kedua adalah mohon agar Tergugat/ Pembanding dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat/Pembanding telah wanprestasi tanpa alasan yang sah karenanya petitum ini harus dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum ketiga adalah mohon agar Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area no. 043/HRD-GA/ISI.IV.2013 tanggal 23 April 2013 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat syarat subjektif yakni adanya kesepakatan kehendak dan cakap untuk bertindak serta syarat objektif yakni objek tertentu dan kausa yang halal; Menimbang, bahwa adanya kesepakatan kehendak dalam perjanjian tersebut telah terbukti dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak, dan yang menandatanganinya orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum

yakni

Manager

HRD

mewakili

Tergugat/Pembanding

dan

Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang juga cakap bertindak dalam lalu lintas hukum; Menimbang, bahwa tentang objek tertentu juga terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal-pasal perjanjian, dan kausa yang halal juga terpenuhi karena isi perjanjian tersebut bukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum; Menimbang, bahwa lagi pula sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara aquo tidak ada perbuatan hukum lain yang dilakukan oleh para pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut, karenanya demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan; Menimbang,

bahwa

petitum

keempat

adalah

mohon

agar

Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pemegang hak pengelolaan limbah sisa produksi, limbah umum dan sampah area dari P.T. Indosafety Sentosa Industry; Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum maka sesuai dengan isi perjanjian tersebut Penggugat/terbanding adalah benar sebagai


pemegang hak pengelolaan limbah dimaksud dan karenanya petitum ini karena beralasan hukum haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum kelima adalah mohon agar perjanjian kerjasama antara PT. Indosafety Sentosa Industry (Tergugat) dengan PT. Mandiri Pratama Intilogam (Turut Tergugat I) dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

objek

perjanjian

dalam

perjanjian

antara

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah objek yang sama dengan objek

perjanjian antara Tergugat/Pembanding dengan Turut Tergugat

I/Turut Terbanding I, yakni limbah maka dengan dinyatakan sah perjanjian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding maka perjanjian kerja sama antara Tergugat/Pembanding dengan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karenanya petitum ini haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa petitum keenam adalah mohon agar Tergugat / Pembanding dihukum membayar ganti rugi materil dan immaterial yang seluruhnya berjumlah

Rp.181.900.000.000

(seratus

delapanpuluh

satu

milyar

rupiah)

dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dalil-dalil gugatan serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka kerugian yang dialaminya akibat tidak dilaksanakannya perjanjian adalah dihitung sejak beroperasinya pabrik Tergugat/Pembanding pada bulan Juli 2015 sampai dengan dijatuhkannya putusan provisi oleh Pengadilan Negeri Karawang pada bulan September 2015 yakni selama 3 (tiga) bulan Penggugat/Terbanding tidak dapat membeli limbah dari Tergugat/Pembanding dengan total kerugian sebesar 3 x Rp 400.000.000=Rp 1.200.000.000-(satu milyar duaratus juta rupiah) sedangkan dalil-dalil kerugian lain tidak dapat dibuktikan, karenanya petitum ini haruslah dikabulkan sepanjang jumlah tersebut ; Menimbang, bahwa petitum ketujuh, kedelapan dan kesembilan karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa petitum kesepuluh yang mohon agar Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, karena mereka adalah sebagai pihak dalam perkara ini maka demi hukum mereka harus tunduk pada putusan ini karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II berada di pihak yang kalah, maka mereka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah ditolak; Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi; Menimbang, mendalilkan

bahwa

Rekonpensi/Penggugat

bahwa

Penggugat

sesungguhnya Konpensi

dan

yang

Rekonpensi/Tergugat wanprestasi

karenanya

mohon

Konpensi

adalah

Tergugat

agar

perjanjian

kerjasama diantara mereka dinyatakan batal dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi; Menimbang, bahwa tentang keabsahan perjanjian diantara mereka tersebut dan tentang siapa sesuangguhnya yang wanprestasi diantara mereka telah cukup dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pada bagian konpensi, yang mana Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, dan dengan memperhatikan serta mengutip kembali pertimbangan tersebut maka gugatan rekonpensi ini karena tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini; Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Mengingat pasal 1320, pasal 1338 KUH Perdata serta peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku; M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;


- Dalam Konpensi : I. Dalam eksepsi :  Menolak eksepsi untuk seluruhnya; II. Dalam Pokok perkara :  Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang

Nomor

18/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 29 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Konpensi/Pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi, Limbah Umum dan sampah area No. 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 tanggal 26 April 2013; 4. Menyatakan Penggugat Konpensi/Terbanding sebagai pemegang Hak Pengelola Limbah Sisa Produksi, limbah umum dan sampah area dari PT. Indossafety Sentosa Industry (Tergugat Konpensi/Pembanding). 5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli dan Pengelolaan limbah sisa Produksi, limbah umum dan sampah area antara PT. Indossafety Sentosa Industry (Tergugat Konpensi/ Pembanding) dengan PT. Mandiri Pratama Intilogam (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I); 6. Menghukum Tergugat Konpensi/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konpensi/Terbanding sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah); 7. Menghukum

Tergugat Konpensi/Pembanding, Turut Tergugat I/Turut

Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 8. Menolak gugatan selebihnya; Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di

Bandung pada hari ini SENIN tanggal 22 Mei 2017, oleh

kami LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H., dan RUSSEDAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada hari SELASA


tanggal 23 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HENDRIK P. PARDEDE, S.H.,M.H.

LEONARDUS BUTAR-BUTAR. S.H., M.H.

Ttd RUSSEDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

Ny. Hj. F A R I D A, S.H. Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------


PT. BDG

Recommend Documents