PT BDG

PUTUSAN Nomor : 176 / Pdt /2016 / PT BDG. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada

Peradilan

tingkat

banding. Telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :----------------------------------------

RUDY LUTFI SULAEMAN, ST, berkedudukan di Desa Kumbung RT.001/003, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN

SETIAWAN, S.H.,M.H., KRISHNA WIBIKSANA, S.H.,M.H., semuanya adalah

Advokat dan

Konsultan Hukum dari Kantor ISALO (Iwan

Setiawan & Associates) beralamat di Jl. Mahoni Raya Blok E No.6, Komplek GSP Kotta Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; Lawan:

1. RU’YAT, beralamat di Jl.Siraga Indah, Desa Tuk RT.02/02, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, selanjutnya disebut sebagai

2.

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

H.DILIP, beralamat di Kp.Sijati, Desa Tuk RT.02/02, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada YODI LEONARDO, S.H., Advokat pada

kantor LBH Wongcilik beralamat di Komplek Bima Indah, Jl. Pandawa No.2B, Desa Tuk, Kec.Kedawung,

Kab.

Cirebon

berdasarkan

Suarat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II 3.

semula TERGUGAT II ;

HM. SUYUTI disebut juga SUPRAYITNO, beralamat di Dsn. Kedungsari RT.001

RW.02,

Desa

Kendalsari,

Kec.

Sumobito, Jombang, jawa Timur, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada RANGGA ADI

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 176 /Pdt/2016/PT.Bdg.

FITRIONO,SH, Advokat Penasihat Hukum pada

SOLICITORS AND ATTORNEYS AT LAW beralamat di Gunung Sari Indah

BB 42

Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember

2015

selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;------------------------------------------

4. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. TEGALWANGI, berkedudukan di

Tegalwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

MOHAMAD

AKBAR,

S.H.,

IRFAN

SYAIFUDIN, S.H., VERTY VEBRIANI, S.H.,

SENI MERDIANA, S.H., RINI HANDAYANI, JOJO SUTARJA, UGAN NUGRAHA, semuanya adalah

pegawai

pada

PT.

Bank

Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai 5.

TERBANDING IV

semula

TURUT TERGUGAT I ;

BANK PUNDI Cab. SURABAYA, berkedudukan di Jl. Basuki Rachmat No.12, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS RUSDIONO, ASTIKA, RETNA

HERFINO

INDRA

TRIHARJANTI,

I MADE

SURYAWAN,

semuanya

adalah

karyawan pada Bank Pundi, berdasarkan Surat Kuasa 2015,

Khusus

selanjutnya

tertanggal

disebut

24 Agustus sebagai

TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II ;------------------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini ;------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang

dalam gugatan Penggugat Register Nomor

tercantum

36/Pdt.G/2015/PN.Sbr

tanggal

24 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : --------------------


1.

Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan April TERGUGAT I telah meminjam uang kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 1.262.000.000,- (Satu

Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dana tersebut

dipergunakan untuk pengembangan usaha TERGUGAT I yakni usaha

produksi dan jual emping melinjo dan usaha jual beli mobil di daerah 2.

Cirebon.

Bahwa setelah beberapa bulan setelah peminjaman uang TERGUGAT I

tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut, malah sekitar tahun 2014 TERGUGAT I pergi dari kota Cirebon beserta keluarganya

3.

tanpa memberitahu PENGGUGAT.

Bahwa setelah mendengar kabar tentang kepergian TERGUGAT I tersebut

maka PENGGUGAT berusaha mencari keberadaan TERGUGAT I dan

akhirnya ditemukan berada di Kota Jombang Jawa Timur dengan aktifitas bekerja sama dengan TERGUGAT III dalam memproduksi makanan dan 4.

mengelola toko kue.

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT I dan TERGUGAT III disepakatilah pembayaran kepada

PENGGUGAT dengan cara menyerahkan tanah Desa Tuk dengan SHM No. 682 SU No. 193 an. H. Dillip (TERGUGAT II) serta mencicil yang awalnya perbulan Rp. 200.000.000,- berubah menjadi Rp. 100.000.000 (seratus juta

rupiah) perbulan, adapun untuk meng-cover janji tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT III memberikan Bilyet Giro antara lain :

- Bilyet Giro Bank Pundi No. GP 010602 tanggal cair 12 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Pundi No. GP 010614 tanggal cair 29 Agustus 2014 senilai Rp. 35.000.000,

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 970464 tanggal cair 25 September 2014 senilai Rp. 75.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717983 tanggal cair 15 Oktober 2014 Senilai Rp. 100.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717982 tanggal cair 15 November 2014 Senilai Rp. 100.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717981 tanggal cair 15 Desember 2014 Senilai Rp. 100.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717980 tanggal cair 15 Januari 2015 Senilai Rp. 100.000.000,-


- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717979 tanggal cair 15 Februari 2015 Senilai Rp. 100.000.000,-

- Bilyet Giro Bank Mutiara No. 17 717978 tanggal cair 15 Maret 2015 5.

Senilai Rp. 100.000.000,-

Bahwa semua Bilyet-bilyet Giro sebagaimana Poin 4 diatas adalah milik CV. Logam Abadi perusahaan milik TERGUGAT III sedangkan tanah jaminan sebagaimana poin 4 diatas adalah milik TERGUGAT II yang janji TERGUGAT I akan dibalik namakan menjadi nama PENGGUGAT.

6.

(vide : Bukti Surat Pernyataan)

Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan pula dalam Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani bersama tertanggal 24

Juni 2014 atara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I disaksikan pula oleh Istri TERGUGAT I dan TERGUGAT III. 7.

(vide : Bukti Surat Kesepakatan Bersama)

Bahwa setelah dicairkan atau dikliringkan semua Bilyet-bilyet Giro tersebut kosong tidak ada dananya. Hal tersebut sudah menjelaskan betapa tidak

adanya itikat baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk menyelesaikan hutang dengan PENGGUGAT. 8.

(vide : Bukti Bilyet Giro dan Surat Penolakan Bank)

Bahwa berkaitan dengan obyek jaminan sebidang tanah yang di serahkan

sebagaimana poin 4 gugatan ini, PENGGUGAT telah berusaha membalik

namakan tanah tersebut dengan cara menunjuk notaris serta membayar semua pajak-pajak SPPT dan PBB tanah tersebut namun niat tersebut 9.

dihalangi oleh TERGUGAT II.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan

TERGUGAT III sangat memberatkan PENGGUGAT karena sudah banyak kerugian yang dialami PENGGUGAT yakni uang pinjaman senilai Rp.

1.262.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang tidak kembali maupun biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan

oleh PENGGUGAT selama ini, maka sesuai pasal 1365 KUHPerdata perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum “Perbuatan melawan hukum yang

menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut” .

10. Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal peminjaman di

bulan April tahun 2013 TERGUGAT I akan memberikan jasa pinjaman atas


uang PENGGUGAT yang dipergunakan TERGUGAT sekurang-kurangnya 2 (dua) Prosen setiap bulannya, maka setelah 2 (dua) tahun ini atau lebih tepatnya

sejak

awal

PENGGUGAT

tidak

pernah

mendapatkan

pengembalian uang yang dipinjamkannya kepada TERGUGAT I maka wajar

bila PENGGUGAT memperoleh jasa pinjaman atau keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulannya dengan total 2% x 24 bulan x

Rp.

1.262.000.000,- = Rp. 605.760.000,- (Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

11. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka PENGGUGAT mengajukan sita

penyertaan terhadap asset-asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III adapun beberapa aset-aset tersebut saat ini dalam kekuasaan TURUT

TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II karena mendapatkan fasilitas kredit.

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai sangkaan kuat kepada

PARA TERGUGAT akan melakukan upaya mengalihkan hak kepemilikan

atas aset-aset PARA TERGUGAT baik dengan cara menjual atau di ikutsertakan lelang terbuka maka agar gugatan ini tidak sia-sia atau pun i l l u s o i r maka sebagaimana ketentuan pasal 226 – 227 HIR PENGGUGAT

mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk meletakan sita jaminan dan sita persamaan terhadap:

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Tuku Kecamatan

Kedawung Kabupaten Cirebon dengan SHM No. 682 Surat Ukur No. 193/1986 Tanggal 18-7-1986 seluas 225 M2 atas nama DILIP.

- Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Siraga Indah RT.

02 RW 02 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atas nama Ru’yat. (berada dalam kekuasaan TURUT TERGUGAT I)

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan SHM No. 670 seluas 520 m2 atas nama Haji Suyuti. (berada dalam kekuasaan TURUT TERGUGAT II)

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito

Kabupaten Jombang dengan SHM No. 669 seluas 1925 m2 atas nama Haji Suyuti. (berada dalam kekuasaan TURUT TERGUGAT II)

13. Bahwa sita jaminan sebagaimana tersebut dalam poin 12 di atas adalah sah

dan berharga (goed en verdenverklaren).


14. Menyatakan PENGGUGAT berhak menerima ganti rugi uang yang dipinjam

TERGUGAT I yakni pinjaman pokok (Rp. 1.262.000.000,-) ditambah Jasa

pinjaman (bunga pinjaman (Rp. 605.760.000,-) sehingga total Rp.

1.867.760.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

15. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi isi putusan ini maka agar PARA

TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan diucapkan.

16. Bahwa

karena

PENGGUGAT

telah

didasarkan

kepada

ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka adalah beralasan hukum apabila

gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dan beralasan hukum pula apabila putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij voorraad).

17. Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman pada pasal 5 (2) menyatakan “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada yang

terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5.

Mengabulkan g u g a t a n dari PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT III melakukan perbuatan

melawan hukum.

Menyatakan dan memerintahkan kepada TERGUGAT II agar membalikan

nama SHM No. 682 Surat Ukur No. 193/1986 Tanggal 18-7-1986 seluas 225 M2 menjadi nama PENGGUGAT.

Menyatakan PENGGUGAT berhak Mengajukan Sita Penyertaan terhadap

asset-asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang dalam kepemilikan Hak Tanggungan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

Menyatakan sita jaminan dan sita penyertaaan tanah dan bangunan

terhadap :


a. Sebidang tanah kosong yeng terletak di Desa Tuku Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan SHM No. 682 Surat Ukur No. 193/1986 Tanggal 18-7-1986 seluas 225 M2 atas nama DILIP.

b. Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Siraga Indah RT.

02 RW 02 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atas nama Ru’yat.

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan SHM No. 670 seluas 520 atas nama Haji Suyuti.

d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito

Kabupaten Jombang dengan SHM No. 669 seluas 1925 M2 atas nama

6. 7.

8.

9.

Haji Suyuti.

Menyatakan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas adalah

sah dan berharga (goed en verdenverklaren). Menghukum TERGUGAT I

dan TERGUGAT III untuk membayar/

mengembalikan uang sebesar Rp. 1.262.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT

Menyatakan PENGGUGAT berhak menerima jasa/bunga pinjaman sebesar

Rp. 605.760.000,- (Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi

immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar) secara sekaligus dan seketika.

10. Menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar uang paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pembayaran seluruh kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT sejak putusan dibacakan.

11. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski pun ada banding, kasasi maupun perlawanan (uitvoerbaar bij vorraad).

12. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

A t a u mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas gugatan Penggugat tersebut,Para tergugat

dan Turut Tergugat

mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA ;


1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas dan benar,

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT dalam petitum dan posita ternyata TERGUGAT II tidak ada hubungan persengketaan piutang/pinjaman dengan PARA PIHAK dalam perkara aquo,

hutang

3. Bahwa hubungan hukum perkara aquo ternyata surat tanah milik TERGUGAT II (surat tanah SHM No.682 Surat Ukur No.193/1986 Tanggal

18 Juli 1986 seluas 225 M2) berada di tangan PENGGUGAT yang diperoleh

dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai bentuk pembayaran atas pinjaman tersebut,

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata TERGUGAT I dan

TERGUGAT III bukan pemilik atas surat tanah tersebut dan tanpa seizin/kuasa yang sah, karena TERGUGAT II tidak pernah menyerahkan

atau memberikan surat tanah tersebut kepada TERGUGAT I dan atau TERGUGAT III untuk kepentingan alat pembayaran pinjaman kepada PENGGUGAT,

- Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II keberatan dan menolak surat

tanah milik TERGUGAT II berada ditangan PENGGUGAT apalagi sebagai bentuk alat pembayaran karena tidak beralasan hukum,

4. Bahwa persoalan hukum perkara aguo yang diuraikan dalam dalil gugatan

PENGGUGAT ternyata yang didudukan sebagai pihak yang telah melakukan

perbuatan melawan

hukum

adalah TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT III karena telah mengeluarkan Bilyet Giro Kosong yang

ternyata juga tidak ada hubungan dan kaitannya dengan TERGUGAT II

sehingga sangat beralasan hukum TERGUGAT II tidak didudukan sebagai PIHAK yang telah melakukan perbuatan melawan hukum,

5. Bahwa oleh karenanya petitum gugatan PENGGUGAT Point 3 yang menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT II untuk membalik namakan surat tanah tersebut kepada PENGGUGAT adalah tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa karena surat tanah TERSEBUT milik TERGUGAT II DAN TANAH

TERSEBUT masih dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT II dengan

dijadikan bangunan dapur sampai sekarang, maka petitum gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang kuat

memerintahkan TERGUGAT II untuk membalikan nama surat tanah tersebut kepada PENGGUGAT,


- Bahwa sehingga

beralasan hukum jika tidak dikabulkan petitum

penggugat Point 3 tersebut,

Demikian jawaban TERGUGAT II mudah-mudahan dapat dipertimbangkan, oleh

karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya, ATAU PUTUSAN SEADIL-ADILNYA, Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

tersebut,

Tergugat

mengajukan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

III

Dalam Eksepsi:

I. Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan/atau mengadili gugatan a quo (exeptio relative competentie) :

a) Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat,

terdapat hal-hal yang patut Tergugat III untuk tanggapi khususnya

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumber dalam memeriksa dan mengadili Gugatan A quo;

b) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR terkutib sebagai berikut:

“gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan

Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang

ditanda-tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123,

kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) tersebut diatas, terhadap gugatan a quo Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (disebut PARA TERGUGAT) tidak ada yang bertempat diam atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber;

c) Bahwa didalam gugatan a quo tertuang dengan jelas tempat diam atau tempat tinggal PARA TERGUGAT antara lain :

1. Sdr. RU’YAT (Tergugat I), bertempat diam atau bertempat tinggal di Jl. Siraga Indah, Desa Tuk, RT. 02/02, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;


2. Sdr. H. DILIP (Tergugat II), bertempat diam atau bertempat tinggal di Kp. Sijati, Desa Tuk, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;

3. Sdr. HM. SUYUTI disebut juga SUPRAYITNO (Tergugat III) bertempat diam atau bertempat tinggal di Dsn. Kedungsari, RT. 001, RW. 02, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Propinsi Jawa Timur;

4. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. TEGALWANGI (Turut Tergugat I), berkedudukan hukum di Jl. Raya Tegalwangi;

5. BANK PUNDI Cab. SURABAYA (Turut Tergugat II), berkedudukan hukum di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Surabaya;

Bahwa tempat tinggal Tergugat I tidak dapat diketahui dan menurut dalil

Penggugat dalam gugatannya telah pindah ke Kabupaten Jombang hal

tersebut terbukti didalam acara mediasi di Pengadilan Negeri Sumber, Tergugat I tidak pernah hadir.

Bahwa hal tersebut diatas terlihat dengan jelas Tergugat I, Tergugat III,

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (disebut juga PARA TERGUGAT) tidak ada yang beralamat atau bertempat diam dan/atau bertempat

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, maka dengan ini dapat dikatakan Gugatan a quo Penggugat masuk dalam kategori

EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE karena Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo dan gugatan a quo Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

d) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, terkutib sebagai berikut :

“jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika TergugatTergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang

utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama itu,

kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari

Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O)”.

Dengan adanya ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut diatas maka

wilayah hukum dari Tergugat I berada di Kabupaten Jombang (sebagaimana pengakuan Penggugat yang tertuang pada gugatan a quo


angka 3), sedangkan Tergugat II adalah bukan sebagai perutang utama

dan penanggung, oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat formil yang mana Pengadilan Negeri

Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, terlebih lagi kedudukan wilayah hukum Tergugat III di wilayah Pengadilan Negeri Jombang;

e) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, terkutib sebagai berikut :

“bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat

tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka

surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap. Maka surat gugat itu dimasukkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut diatas maka dengan ini Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilil gugatan a quo karena didalam gugatan a quo

tertuang secara jelas kedudukan hukum Penggugat adalah di Desa

Kumbung, RT. 011/003, Kec. Rajagaluh, Kab. Majalengka dan bukanlah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber;

Bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, maka dengan adanya EXEPTIO RELATIVE

COMPETENTIE

yang diajukan oleh

Tergugat III dengan ini Mohon Kepada Yang Mulia Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 36/Pdt.G/2015/PN.SBR untuk menjatuhkan

Putusan Sela yaitu Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima dan

menerima EXEPTIO RELATIVE COMPETENTIE yang diajukan oleh Tergugat III.

II. Gugatan Penggugat kabur/ Obscuur Libele :

a) Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Pengakuan didalam gugatan a quo

pada angka 1 (satu) mendalilkan bahwa Tergugat I telah meminjam uang

sebesar Rp. 1.262.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) namun Penggugat tidak menerangkan secara rinci tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat I;


b) Bahwa dalam GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT khususnya

pada pokok-pokok posita angka 4 (empat) ialah suatu hal yang kabur karena Penggugat tidak menerangkan hubungan hukum dengan Tergugat III terkait dengan hutang sebesar Rp. Rp. 1.262.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat I;

c) Bahwa

dasar

pengajuan

GUGATAN

a

quo

dan

dalil-dalilnya,

PENGGUGAT mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara Tergugat I yang meminjam uang sebesar Rp. 1.262.000.000,- (satu

milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat (dalil gugatan a quo angka 1), bahwa dalam hubungan hukum utang-piutang

tersebut telah mengatur prestasi-prestasi yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, yang pada pokoknya hingga

diajukannya gugatan a quo ini belum ada prestasi sama sekali yang

dilakukan oleh Tergugat I untuk membayar hutangnya sebesar Rp.

1.262.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah)

namun disisi lain Penggugat dalam tuntutannya meminta agar Tergugat I dan Tergugat III masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dasar dari diajukannya gugatan/ tuntutan PENGGUGAT ialah

disatu sisi mendasarkan pada PERJANJIAN UTANG-PIUTANG, namun disisi lain PENGGUGAT “seolah-olah” berkehendak untuk terjadinya

penggabungan gugatan baik gugatan wanprestasi atau gugatan ganti rugi (perbuatan melawan hukum) dan didalamnya terbukti secara jelas

dan terang bahwa terdapat keraguan yang nyata dalam GUGATAN A

QUO PENGGUGAT, yang demi hukum menyebabkan GUGATAN PENGGUGAT LAYAK UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Dalam

Pokok

Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat III uraikan pada Bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan

Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 3 adalah tidak benar dan mengada - ada, Tergugat III tidak mengetahuinya

sama sekali terhadap hubungan hukum hutang-piutang yang dilakukan Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 176 /Pdt/2016/PT.Bdg.

antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah bekerja sama dengan Tergugat III dalam hal memproduksi makanan dan mengelola toko kue.

4. Bahwa pemberian bilyet giro seperti yang dikemukakan oleh Penggugat

dalam dalil gugatannya point 4 (empat) dilakukan oleh Tergugat I dengan cara meminjam bilyet giro atas nama CV. Logam Abadi guna membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat.

5. Bahwa terhadap pencairan bilyet giro yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat kesemuanya adalah tanggung jawab dari Tergugat I,

karena Tergugat I meminjam bilyet giro atas nama CV. Logam Abadi

tersebut, hal ini oleh Tergugat I dituangkan oleh Tergugat I didalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2014 yang inti dari isinya adalah Tergugat I akan

bertanggung

jawab

sepenuhnya

terhadap

pencairan

penggunaannya sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Tergugat I.

dan

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) adalah sangat tidak benar, karena Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum

hutang-piutang dengan Penggugat, malah Tergugat III mempunyai itikad

baik dengan mau membantu Tergugat I untuk meminjamkan Bilyet Giro atas nama CV. Logam Abadi guna urusan hutang-piutang dengan Penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 adalah sangat tidak benar adanya, karena bagaimana mungkin bisa Tergugat III dikatakan perbuatan

melanggar hukum jika antara Penggugat dengan Tergugat III saja tidak mempunyai hubungan hukum yang nyata, oleh karena itu tidak mungkin

suatu akibat hukum bisa timbul jika tidak diawali oleh suatu hubungan hukum.

8. Bahwa terhadap point 10 gugatan Penggugat mengenai perhitungan denda

adalah tidak dapat untuk dikabulkan karena penghitungan jasa pinjamannya tidak diperinci secara tegas dan tidak memiliki parameter prosentase yang jelas pula.

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat perihal sita jaminan adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan

Negeri Sumber melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak dan/atau mengesampingkan, mengingat Tergugat III tidak pernah ada hubungan hukum yang nyata dengan Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya nyata-nyata tidak ada relevansinya dan mohon untuk dikesampingkan.


Berdasarkan

alasan-alasan

dan

uraian-uraian

tersebut

di

atas

yang

disampaikan oleh Tergugat III, maka kiranya Majelis Hakim yang memerriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : Dalam Eksepsi : -

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili Gugatan ini;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara: -

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya

menyatakan

onvantkelijkverklaard);

gugatan

tidak

dapat

diterima

(niet

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I

mengajukan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS) 1. Bahwa

gugatan

diajukan

dikarenakan

Penggugat

merasa

telah

meminjamkan uang kepada Tergugat I sebagaimana butir 1 gugatan

Penggugat. Selanjutnya, pada butir 3 terjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta dituangkan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana butir 6 posita gugatan;

2. Bahwa jelaslah dari apa yang disampaikan Penggugat, telah ada

kesepakatan yang harus dipenuhi dan merupakan unsur dari Pasal 1320

KUHPerdata; Akan tetapi, Penggugat pada butir 9 posita dan butir 2 petitum meminta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata;

3. Bahwa jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan

yang kabur atau tidak jelas. Hal ini sejalan dengan putusan MA no 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan :

“Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keudanya harus diselesaikan tersendiri”;

4. Bahwa selanjutnya, dalam Posita Penggugat butir 11 dan petitum

Penggugat butir 4 meminta mengajukan sita penyertaan terhadap asset-


aset milik Tergugat I dan Tergugat III, tetapi tidak dijelaskan aset-aset mana yang diajukan sita;

5. Bahwa jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan

gugatan yang kabur atau tidak jelas. Hal ini sejalan dengan Putusan MA No 492 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena

petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan;

6. Bahwa kemudian, dalam Posita Penggugat butir 12 dan petitum Penggugat butir 5 meminta mengajukan sita jaminan dan sita penyertaan secara bersamaan;

7. Bahwa apa yang Penggugat mintakan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 436 Rv yang mengatur prinsip saisie sur saisie ne vaut yaitu sita

jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan;

8. Bahwa oleh karena itu jelaslah gugatan yang diajukan penggugat

sebagaimana butir 7 eksepsi jawaban ini, adalah kabur atau tidak jelas karena tidak dapat dilaksanakan secara ketentuannya;

9. Bahwa selanjutnya, dalam petitum Penggugat butir 9, Penggugat

meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti

rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akan tetapi, dalam positanya tidak ada sama sekali permintaan atau dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi immaterial tersebut;

10. Bahwa jelaslah terjadi kontradiksi antara posita dan petitum Penggugat,

hal ini sejalan dengan Putusan MA No 28 K/Sip/1973 yang menyatakan

Petitum yang bertentangan dengan posita maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka : Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa

perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa

pokok

perkaranya

dengan

menolak

Gugatan

Penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.


B.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut ;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;

3 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat

I

merupakan

debitur

dibuat

dihadapan

dari

Turut

Tergugat

I

berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 11 Juni 2012

yang

Handayani,S.H.;

Notaris

Dwi

Rina

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, telah dijaminkan

salah satu agunan Turut Tergugat I berupa Hak Milik Adat persil Nomor : 19, Kelas D.I., Blok Siraga Indah, Kohir (C)

Nomor : 191 berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli tertanggal

18-02-2011 nomor 50/2011 yang telah dikenakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 29 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat Notaris Dwi Rina Handayani,S.H. ;

6. Bahwa dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka jelaslah agunan adalah milik Turut Tergugat I;

7. Bahwa karena SHM yang ada dijaminkan untuk hutang Tergugat I, maka Petitum Penggugat no 5 sudah sepatutnya juga ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no 394k/pdt/1984 yang menyatakan “barang-barang

yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat

Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir Maka

beslag”;

: berdasarkan

hal-hal

dan

dalil-dalil

tersebut

Penggugat terlalu memaksakan diri dan

diatas,

mencari-cari

alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu Turut Tergugat I memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk

menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidak-


tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II

mengajukan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan A Quo Mengandung Cacat Error In Persona Dalam Bentuk

Diskualifikasi Gemis Aanhoedarmigheid (Salah Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Berdasarkan seluruh dalil gugatannya, PENGGUGAT tidak ada satupun mendalilkan

bahwa

memiliki

hubungan

hukum

dengan

TURUT

TERGUGAT II, Namun tiba-tiba PENGGUGAT memasukkan PT Bank Pundi cabang Surabaya dimasukkan sebagai pihak TURUT TERGUGAT II

TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT diatas,

karena pada faktanya PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT II hanya memiliki hubungan hukum dengan

HM.

Suyuti atau Suprayitno

(TERGUGAT III) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 09 Mei 2014 sebagai Debitur TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan Putusan MARI Nomor 1424 K/Sip/1975 jo. Putusan Perkara Nomor 114/1983 memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yang harus digugat, faktanya PENGGUGAT memasukkan TURUT TERGUGAT II kedalam Pihak dalam perkara a quo.

Oleh karena itu, terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT nyata-nyata mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi gemis aanhoedarmigheid karena salah menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo.

B. Gugatan A Quo Tidak Jelas (Obscuure Libel) Karena PENGGUGAT Sama Sekali Tidak Menunjukkan Dasar Hukum Gugatan a quo Yang Telah Dilanggar Oleh TURUT TERGUGAT II

Mengacu pada dalil gugatan PENGGUGAT pada intinya yang menjadi alasan mengajukan gugatan adalah perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II.


Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II dalam pekara a quo sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan

hukum, setidaknya hal ini jelas dapat dilihat dari dalil-dalil PENGGUGAT

yang disampaikan mulai angka 1 sampai dengan angka 17 Gugatan PENGGUGAT yang dapat menjelaskan mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT II sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup menunjukan bahwa gugatan a quo kabur (Obscuur Libel) karena PENGGUGAT sama sekali tidak

dapat menjelaskan perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum

serta tidak bisa menunjukan dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.

Selanjutnya tentang permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT terhadap bidang-bidang tanah tersebut dalam angka 12

Surat Gugatan tanpa pernah menyebutkan secara jelas mengenai batasbatas sebelah-menyebelah dari asset yang dimohonkan sita jaminan menyebabkan gugatan PENGGUGAT kabur dan haruslah dinyatakan

gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1149 K/SIP/1075 tanggal 17 April 1979.

Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang

Memeriksa

Perkara

a

quo

harus

menyatakan

PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

gugatan

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan PENGGUGAT dalam tiap-tiap butir posita

maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT, maka bersama ini TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumber Timur Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, sebagai berikut :

I. TURUT TERGUGAT II , Menolak Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT

Pada Angka 12, Karena Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dan Tidak


Terlibat Dengan Pinjam Meminjam Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada intinya telah terjadi pinjam meminjam antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan jaminan berupa Aset milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III berada

dalam

kekuasaan

TERGUGAT II

TURUT

TERGUGAT

I

dan

TURUT

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT II menolak

dengan tegas dalil-dalil tersebut karena TURUT TERGUGAT II tidak

memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan tidak terlibat

dengan proses pinjam meminjam diantara mereka selain itu tidak terkait dengan Perjanjian Kredit. selanjutnya TURUT TERGUGAT II dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT III telah menerima fasilitas kredit dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 06 tanggal 09 Mei

2014. Adapun fasilitas yang diberikan kepada TERGUGAT III adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib seluruh Pinjaman kredit tersebut TERGUGAT III secara sukarela menyerahkan jaminan berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 306/Desa Kendalsari seluas 3280 M2, dalam Surat ukur Nomor 55/1999 tanggal 29 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 1 September 1999 atas nama Suprayitno P, Heni Rahmawati;

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 670/Desa Kendalsari seluas 520 M2, dalam Surat ukur Nomor 8/Kendalsari/2009 tanggal 25 Maret

2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Februari 2011 atas nama Haji Suyuti;

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 669/Desa Kendalsari seluas 520 M2, dalam Surat ukur Nomor 8/Kendalsari/2009 tanggal 25 Maret

2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Februari 2011 atas nama Haji Suyuti;

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 649/Desa Kendalsari seluas 2853 M2, dalam Surat ukur Nomor 126/Kendalsari/2009 tanggal

10

Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan


Kabupaten Jombang pada tanggal 23 Desember 2010 atas nama Haji M. Suyuti;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 650/Desa Kendalsari seluas 3717 M2, dalam Surat ukur Nomor 127/Kendalsari/2009 tanggal

10

Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jombang pada tanggal 23 Desember 2010 atas HM Suyuti;

Selanjutnya

seluruh

sertifikat-sertifikat

diatas

dibebani

Hak

Tanggungan Peringkat I (Pertama) tertanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah) sedangkan sertifikat-sertifikat yang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 388/Desa Kendalsari seluas 7.730

M2, dalam Surat ukur Nomor 134/1999 tanggal 29 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 27 September 1999 atas nama Listianingati;

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 356/Desa Kendalsari seluas 1860

M2, dalam Surat ukur Nomor 135/1999 tanggal 29 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 27 September 1999 atas nama Listianingati;

Berdasar dari penjelasan TURUT TERGUGAT II diatas, dapat membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan

hukum dengan PENGGUGAT, dan TURUT TERGUGAT II tidak lain

hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT III saja. Oleh

karena itu TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil-dalil gugatan a quo.

II. TURUT TERGUGAT II Menolak Dalil PENGGUGAT Pada Angka 11

Angka 12, Angka 13, Karena TERGUGAT III sudah Tidak Lagi Menjadi Debitur TURUT TERGUGAT II lagi

PENGGUGAT dalil gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita jaminan dan dan Sita Persamaan terhadap SHM No. 670/Kendalsari dan SHM No. 669/Kendalsari.


Terhadap dalil PENGGUGAT diatas, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas, karena TERGUGAT III tidak lagi menjadi Debitur TURUT TERGUGAT II lagi karena:

1. Berdasarkan Surat Nomor 172/BPI-SBY/VIII/2015 perihal Surat Keterangan Lunas (SKL) tanggal 12 Agustus 2015 membuktikan bahwa TERGUGAT III telah melakukan pelunasan penuh terhadap seluruh tunggakannya kepada TURUT TERGUGAT II sebesar RP. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Oleh karena TERGUGAT III telah membayar penuh seluruh tunggakannya maka berdasarkan Tanda Terima

pengembalian

dokumen pada tanggal 12 Agustus 2015, TURUT TERGUGAT II telah

mengembalikan

seluruh

jaminan

kepada

Suprayitno

(TERGUGAT III) sehingga Sertipikat yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan atau sita persamaan sudah tidak berada didalam penguasaan TURUT TERGUGAT II lagi;

3. TURUT TERGUGAT II juga telah mengeluarkan Surat Nomor 173/BPI-SBY/VIII/2015 dan Surat Nomor 174/BPI-SBY/VIII/2015

tanggal 12 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Jombang perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan agar dapat dilakukan roya terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut

III. TURUT TERGUGAT II Menolak Dengan Tegas Dalil Gugatan Pada Angka 15, Yang Menyatakan Bahwa PARA TERGUGAT Dikenakan

Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom Karena Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil gugatan yang mengajukan agar TURUT TERGUGAT II dibebani kewajiban untuk membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan dibacakan.

Permintaan PENGGUGAT tersebut di atas secara yuridis tidak

dibenarkan, karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut :

a. Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyatakan bahwa lembaga hukum uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap

perkara perdata yang menghukum

Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.


b. Putusan MA No.486K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 serta No.307 K /Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Uang Paksa (dwangsom) hanya

mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”

Demikian Jawaban TURUT TERGUGAT II menanggapi gugatan PARA

PENGGUGAT, dalam pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini,

semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar.

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi TURUT TERGUGAT II meminta

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Menyatakan secara hukum TURUT TERGUGAT II sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mengutip

serta memperhatikan

dalam turunan resmi putusan

tentang hal hal yang tercantum

Pengadilan Negeri

Sumber

tanggal

19

Nopember 2015 Nomor : 36/ Pdt. G./ 2015 /PN. Sbr. dalam perkara para pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk mengadili

perkara ini;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini

ditaksir sebesar Rp. 2.176.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan

banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilaan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember

2015

Pembanding Semula Penggugat

telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber


tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding tersebut

telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada

TerbandingI,II,III ,/Tergugat I,II,III dan Terbanding IV.V/Turut TergugatI dan Turut Tergugat II masing-masing tanggal 14 Desember 2015, tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 27 Januari 2016 ;----------------------------------------

Membaca, Bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan

memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sumber

pada tanggal 28 Desember 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada

Terbanding I,II,III/ Tergugat I,II dan III ,dan Terbanding IV,V./Turut

Tergugat I,dan II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2015 dan 27, 28 Januari 2016 secara sah dan Saksama ;-------------------------------------------------Membaca Kontra memori banding

yang diajukan oleh Terbanding I,II,III

/Tergugat I,II dan III dan Terbanding IV.V/ Turut tergugat I,II masing-masing melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Sumber

pada tanggal

11

Pembanding/ Penggugat

Januari

Pengadilan Negeri

2016, dan diberitahukan kepada

masing-masing tanggal 22

Januari

2016 , 16

Februari 2016, dan 21 Maret 2016 secara sah dan Saksama;-----------------------Membaca,risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage)

perkara Nomor: 36 /Pdt.G/2015/PN.Sbr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri

Sumber

telah memberikan kesempatan kepada

pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 Februari 2016 dan kepada

Terbanding I,II,III/ Tergugat I,II.dan III masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 18, 19 Februari 2016 , Terbanding IV.V/ Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II

masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016

secara sah dan saksama ;----------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

alasan

permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata

tersebut telah

diatas

diajukan

cara serta memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----------------------------------------------------Menimbang

bahwa,

mengajukan memori banding

para

Pembanding

pada

pokoknya

semula

Penggugat

menyampaikan

hal

telah

hal

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------


- Bahwa

berdasarkan amar putusan seia tersebut Pembanding dengan

tegasmenolak putusan Pengadilan Negeri Sumber No 36/Pdt.G/2015/PN Sbr tanggal 19

Nopember 2015 karena judex factie PN Sumber telah keliru

dan kurangpertimbangan

hukum

(onvoefdoende gemotiveerrd)

dalam

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Adapun keberatan Pembanding atas

Putusan

Sela

Judex

Factie

Pengadilan

Negeri

Sumber

No

36/Pdt.G/2015/PN Sbr tanggal 19 Nopember 2015 adalahmenyangkut kompetensi relatif sebagaimana argumentasi hukum berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sumber telah keliru dan kurang pertimbangan hukum sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada

halaman 27 yang menyatakan "bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan dengan kata lain Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh penggugat" Untuk itu Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan karena a

- Bahwa Majelis Hakim perkara No 36/Pdt.G/2015/PN Sbr tidak teliti dan terlalu cepat

menilai

tanpa

meneliti

lebih

lanjut

bukti

formal

tentang

kedudukan/domisili hukum para pihak dalam hal ini Para TERBANDING I,II dan III serta TURUT TERBANDING I dan II (semula Para TERGUGAT 1,11 dan HI serta TURUT TERGUGAT I dan II). Dalam pertimbangannya Judex Factie mengatakan bahwa TERGUGAT I (sdr. RUYAT) tidak berdomisili di

Kabupaten Cirebon tetapi sudah pindah ke Kabupaten Jombang Jawa Timur, padahal sebagaimana Surat Keterangan Domisili No 475/30/SKD/Des-2015 tertanggal 23 Nopember 2015 (terlampir) dari Kantor Kuwu Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon bahwa nyata dan jelas Sdr. R U W

(TERGUGAT I/TERBANDING I) tinggal dan berdomisili di Kabupaten Cirebon yakni di Jl Siraga Indah RT 02/RW02 Desa Tuk Kecamatan Kedawung,

Kabupaten Cirebon yang sudah barang tentu alamat/domisili tersebut secara otomatis masukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas maka sudilah kiranya

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat memutuskan hal-hal sebagai berikut;MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sumber No 36 /Pdt.G/ 2015 /PN.Sbr tertanggal 18 Nopember 2015. DALAM EKSEPSI


- Menolak Eksepsi Para Terbanding I, II dan m serta Para Turut Terbanding I dan II seluruhnya.

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sumber agar perkara perdata No 36/Pdt.G/2015/PN Sbr tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diadili

diatas.

Menimbang, bahwa Kuasa

atas memori Pembanding/ Penggugat tersebut

Terbanding I II / Tergugat III,

Kuasa Terbanding IV/ Turut

Tergugat I dan Terbanding V/Turut Tergugat II mengajukan Kontra memori banding dan menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Telah Tepat Menerapkan Hukum Dan Telah Meneliti

Secara Menyeluruh Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Memeriksa

Perkara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 6 / P d t .

G / 2 0 1 5 / P N . S b r .tanggal 19 Nopember 2 0 15

PENGGUGAT mengajukan dalil bandingnya yang

PEMBANDING dahulu

menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa

Judex

pada pokoknya

Factie Pengadilan Negeri Sumber telah keliru dan kurang

pertimbangan hukum sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada halaman

27

yang

menyatakan

"bahwa

PENGGUGAT

telah

salah

mengajukan gugatan dengan kata lain Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang

untukmemeriksa

PENGGUGAT"

dan

mengadili

gugatan

yang

diajukan

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 3 halaman 25 tidak teliti dan terlalu tergesa-gesa dalam menilai perkara a quo;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 26 alinea 7

dilanjutkan halaman 27 alinea 1,2,3 dan 4, Judex Factie PN Sumber telah mengabaikan Pasal 390 ayat [1] HIR dan PAsal 3 Rv;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sumber dalam mempertimbangkan hukum pada halaman 25 alinea 4 telah mengabaikan serta kurang

mempertimbangkan Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat 6 RV berkaitan dengan Azas Actor sequitor forum rei sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan semua uraian di atas, TURUT TERBANDING II dahulu TURUT

TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tersebut di atas;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 36/Pdt.G/2015/PN.Sbr.,


tanggal 19 Nopember 2015;

3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

meneliti

serta

mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 19 Nopember 2015 Nomor

36/Pdt.G/

2015/PN.Sbr dan telah membaca pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pembanding/ Penggugat , ternyata tidak terdapat hal-hal yang

baru

perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya

hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan dalam

persidangan tingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di

dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan

tingkat pertama

tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

dan yang

harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

pertimbangan hukum di

dalam

bahwa

dengan

demikian,maka

pertimbangan

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

pertimbangan

putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

putusan Pengadilan Negeri Sumber 19 Nopember 2015 No 36/Pdt.G/ 2015/PN.Sbr,dapat

dipertahankan

dalam peradilan tingkat banding, oleh

karenanya harus di kuatkan;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa

/Penggugat

oleh

karena

pihak

Pembanding

tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam

kedua

tingkat

peradilan

tersebut

dibebankan

kepada

yang

bersangkutan;---------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan Pasal 4 ayat ( 2 ) undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan per Undang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;------------------------------------------------------

Menerima

M E N G A D I L I

permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------


-

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

19 Nopember 2015 Nomor 36/ Pdt.G/ 2015/ PN. Sbr ,yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------------

Menghukum

Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);------------------------

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh kami DJERNIH SITANGGANG.Bc.Ip.SH.MH

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Bandung selaku Ketua Majelis dengan HENDRIK PARDEDE,SH.MH dan DR (HC) SATRIA ,U.S.GUMAY,SH berdasarkan

Penetapan

Ketua

Masing masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Bandung

tanggal

15 April 2016 Nomor: 176/ Pdt/2016/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan hari Senin .tanggal 11 Juli 2016

putusan

tersebut diucapkan pada

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj.NURMADIAH

NURDIN,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Bandung akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS Ttd

Ttd HENDRIK PARDEDE,SH.MH

DJERNIH SITANGGANG.Bc.Ip.SH.MH

Ttd DR (HC) SATRIA ,U.S.GUMAY,SH

PANITERA PENGGANTI Ttd HJ. NURMADIAH NURDIN,SH.MH


Perincian biaya perkara : -

Materai ………………………………………. Rp.

-

Pemberkasan ……………………………..

-

Redaksi ………………………………………. Rp.

6. 000.-

5. 000.-

Rp. 139.000.-+

Jumlah ………. Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG

Recommend Documents