PT. BDG

PUTUSAN Nomor : 185 / Pdt / 2017 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------Ny. RODIYAH binti H. BUSIH /H. BUSIH SAMAN, bertempat tinggal di Kampung Pulau Dadap RT.004 RW.003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaini

Mustofa, S.H.K.N., Advokat, beralamat di Florence H- 6 No.34 Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2016 ; --------------------PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT : --------------------LAWAN: 1. H. TAUFIK HIDAYAT, bertempat tinggal di Kampung Gabus Rawa, RT.003, RW.005, Desa Srijaya, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; --------------------------------2. H. SADERIH, bertempat tinggal di Kampung Pulau Dadap, Rt.04, Rw.05, Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; -----------------------------------------------------------3. M. SUWANDI, bertempat tinggal di Kampung Gabus Srijaya, RT.06, RW.05, Desa Srijaya, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; ------------------------------------------------4. YANTO SUGIANTO, bertempat tinggal di .Kampung Gabus Tengah, RT. 01, RW.03, Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; -------------------------------------------------5. SEIH, bertempat tinggal di Kampung Pulau Puter, RT.01, RW.02, Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; -------------------------------------------------------------------6. Ahli Waris Almarhum ADANG, yaitu: 1) ARMANIH, 2) SIDIMROH, dan 3) ROMDHONI ADITYA PEBRIANTO, ketiganya beralamat di Kampung Pulau Dadap, RT.004, RW.003, Desa

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; ------------------------------------------------------------7. TANDA SUHANDA, beralamat di Kampung Pulau Dadap, RT.001, RW.002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; ---------------------------------PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I S/D VII : PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 17

April 2017, Nomor : 185/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Bks., serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Pebruari 2016 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Bks, serta telah diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah dengan bukti Letter C No.271, Persil 210 seluas 28.154 m2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Tanah Opat B. Demang

-

Sebelah Timur

: Tanah Opat B. Demang / Titisara Desa Srimahi

-

Sebelah Selatan : Tanah titin B. Madih

-

Sebelah Barat

: Tanah Pungut Bin Kecil

Tercatat atas nama BUSIH SAMAN, yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 01 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Drs. H. Moch. Muchtar M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kecamatan Tambun Utara; 2. Bahwa sebelum tanah tersebut di atas dibuatkan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004, Penggugat telah bekerja sama Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

dengan Tergugat I s/d Tergugat VI yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, Penggugat sebagai pemilik tanah, Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai yang mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat tersebut di atas ; 3. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat VI dapat melaksanakan kewajibannya dalam surat perjanjian kerjasama tersebut di atas, maka Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II s/d Tergugat VI, yang dituangkan dalam Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002, pada pokoknya berisi: Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengkavling

dan

memasarkan

tanah

Penggugat

kepada

konsumen

perusahaan maupun perorangan secaraa kavling ; 4. Bahwa sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa tersebut di atas, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat I s/d Tergugat VI tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat tersebut ; 5. Bahwa

perbuatan

Tergugat

I

s/d

Tergugat

VI

tidak

melaksanakan

kewajibannya, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ; 6. Bahwa Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah melakukan salah satu dari 4 (empat) perbuatan di bawah ini : -

Sama sekali tidak melaksanakan kewajiban;

-

Melakukan

kewajiban,

tetapi

tidak

sebagaimana

mestinya

/

tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya ; -

Tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya ;

-

Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I selain ingkar janji (wanprestasi), juga Tergugat I menyewakan tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat VII selama 7 (tujuh) Tahun, terhitung sejak Tahun 2009 s/d gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan harga sewa satu kali musim tanam sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta ijin kepada Penggugat, dan uang sewa dari Tergugat VII yang diterima oleh Tergugat I tidak diserahkan kepada Penggugat ; 8. Bahwa

Penggugat

dengan

surat

tanggal

6

Nopember

2015

No.055/ZMP/XI/2015 telah mencabut Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002 yang diberikan kepada Tergugat I, dalam Surat point 4 Penggugat dengan tegas-tegas telah minta kepada Tergugat I untuk mengembalikan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004 dan seluruh lampirannya kepada Penggugat ; Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

9. Bahwa sampai dengan guggatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat I tidak mengembalikan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004 dan seluruh lampirannya kepada Penggugat ; 10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VII, yaitu: 1) perbuatan Tergugat I menyewakan tanah Penggugat kepada Tergugat VII; ii) perbuatan Tergugat I tidak menyerahkan uang sewa tanah dari Tergugat VII kepada Penggugat; iii) perbuatan Tergugat I tidak mengembalikan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004 dan seluruh lampirannya; dan iv) perbuatan Tergugat

VII

menyewa

menguasai/menanami

tanah

tanah

Penggugat

Penggugat,

kepada

telah

Tergugat

dapat

I,

dan

dikwalifikasikan

merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ; 11. Bahwa menurut Hoge Raad Tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berikut: -

Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;

-

Melanggar subyektif orang lain;

-

Melanggar kaedah tata susila;

-

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sika hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain ;

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, mengakibatkan

Penggugat

mengalami

kerugian

baik

materiil

maupun

immaterial yang seluruhnya sebesar Rp.10.063.000.000,00 (sepuluh milyar enam puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -

Kerugian materiil sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan perhitungan: selama 7 (tujuh) Tahun terjadi 14 (empat belas) kali musim tanam, satu kali musim tanam disewakan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat

juta

lima

ratus

ribu

rupiah),

maka

harga

sewa

sebesar

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 14 (empat belas) musim tanam = Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah); -

Kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perhitungan: dengan adanya perkara ini Penggugat mengalami tekanan batin yang sangat dalam, merasa malu dan terhina harkat dan martabat serta nama baik keluarganya, sehingga sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat I sebesar tersebut di atas ;

13. Bahwa apabila kerugian materiil dan immaterial tersebut diatas didepositokan di bank, Penggugat akan mendapatkan bunga, maka Penggugat mohon Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar Tergugat I dihukum untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi s/d dipenuhinya seluruh isi putusan perkara ini oleh Tergugat I ; 14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena Tergugat I tidak mau memenuhi kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka Tergugat mohonn kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan milik Tergugat I (H. TAUFIK HIDAYAT) yang terletak di Kampung Gabus Rawa, RT.003 RW.005, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Tanah Pungut,

-

Sebelah Timur

: Tanah Eka,

-

Sebelah Selatan

: Jalan Raya Gabus,

-

Sebelah Barat

: Tanah Pipi;

15. Bahwa apabila Tergugat I tidak mau memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ; 16. Bahwa karena Tergugat I s/d Tergugat VII sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar Terugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yan timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; 17. Bahwa karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjatuhkan putusan serta-merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun masih ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabullkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII telah ingkar janji (Wanprestasi) ; 3. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

4. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dengan bukti Leter c No.271 Pesil 210 seluas 28.154 m2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-


-

Sebelah Barat


Tercatat atas nama BUSIH SAMAN, yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 01 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Drs. H. Moch. Muchtar M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kecamatan Tambun Utara; 5. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, batal demi hukum, dan sudah tidak mengikat Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VI; 6. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002 batal demi hukum dan sudah tidak mengikat Penggugat dengan Tergugat I ; 7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) telah dijatuhkan atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Gabus Rawa, RT.003 RW.005, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batasbatas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Tanah Pungut,

-

Sebelah Timur

: Tanah Eka,

-

Sebelah Selatan

: Jalan Raya Gabus,

-

Sebelah Barat

: Tanah Pipi;

Sah dan berharga menurut hukum ; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah sawah bukti leter C No.271 Persil 210 seluas 28.154 m2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Tanah titin B. Madih Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

-

Sebelah Barat


Tercatat atas nama BUSIH SAMAN, ke atas nama Penggugat (Ny. RODIYAH Binti H. BUSIH/H. BUSIH SAMAN) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi; 9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan : i) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002; ii) Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002, dan iii) Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004 dan seluruh lampirannya kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I tidak mau menyerahkan Akta Pembagian Bersama No. 339/2004 tanggal 1 Maret 2004 kepada Penggugat, putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk

meminta

kembali

salinan

Akta

Pembagian

Harta

Bersama

No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004 kepada Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara pemegang protocol Akta Pembagian Harta Bersama No.339/2004 tanggal 1 Maret 2004; 10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk menyerahkan sebidang tanah sawah dengan bukti leter C No.271 Persil 210 seluas 28.154 m2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-


-

Sebelah Barat


Tercatat atas nama BUSIH SAMAN kepada Penggugat ; 11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.10.063.000.000,00 (sepuluh milyar enam puluh tiga juta rupiah) ; 12. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) perbulan dihitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadian Negeri Bekasi ; 13. Menghukm Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp.2.000.000,00

(dua

juta

rupiah)

setiap hari

keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ; 14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau


Apabila Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I - V DALAM KONPENSI A. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa dengan ini para Tergugat Konpensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Konpensi yang terdapat dalam gugatan a quo, kecuali mengenai hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini : Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) 2. Bahwa dari gugatan Penggugat terhadap para Tergugat adalah tidak jelas dan kabur baik mengenai posita gugatan dan petitum gugatan, serta dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini: A. Mengenai Penggabungan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 3. Bahwa dari gugatan aquo dapat dilihat secara jelas Penggugat melakukan penggabungan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan melawan hukum, pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita penggabungan gugatan a quo satu sama lainnya sangat tidak berdasar dan tidak saling mendukung serta saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana berikut di bawah ini: 4. Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan aquo pada point 12 dan point 13 hlaman 5 adalah mengenai tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan aquo pada point 5 dan point 6 halaman 3 terdapat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 5. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) khususnya

Tergugat

I

selain

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi) juga telah digugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetaib dituntut untuk mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terdapat juga batasbatas untuk mengganti kerugian.


6. Bahwa tuntutan ganti kerugian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tuntutan ganti kerugian perbuatann melawan hukum, masingmasing mempunyai sifat dan batas-batas yang berbeda dalam tuntutannya. Sehingga apabila karena adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi tuntutan ganti kerugian mengenai perbuatan melawan hukum akan sangat bertentangan satu sama lainnya/kontradiksi karena masingmasing tuntutan ganti kerugian mempunyai batas-batas yang berbeda; 7. Bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang diajukan dalam perkara gugatan aquo antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum akan sangat bertentangan satu dengan yang lainnya serta tidak sesuai; 8. Bahwa dalam gugatan a-quo point 4 dan point 5 halaman 3 yan menjadi dasar ingkar janji adalah adanya suatu kesepkatan (agreement), sedangkan dasar adanya perbuatan melawan hukum sebagaimna halaman 4 point 7 adalah mengeni perbuatan menyewakan tanah; 9. Bahwa dengan demikian di di dalam gugatan a-quo mengenai obyek sengketa dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu mengenai Surat Kesepakatan sebagaimana point 4 dan point 5 halaman 3 dan perbuatan melawan hukum yaitu mengenai tanah sebagaimana halaman 4 point 7 akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam tata tertib

beracara dan acara pemeriksaan dari obyek sengketa akan ada

perbedaan; 10. Bahwa

penggabungan

gugatan

sebagaimana

gugatan

aquo

tidak

diperbolehkan/diperkenankan karena melanggar tata tertib beracara yang benar.

Sebagaimana

dikemukakan

oleh M.

Yahya

Harahap,

SH.,

dibenarkan Larangan untuk menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan dalam bukunya “Hukum

Acara

Perdata

Tentang

Gugatan,

Pesidangan,

Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, hal 456. Menurut Yahya Harahap antara PMH dan Wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu: Ditinjau dari

Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sumber hukum

Wanprestasi

menurut

Pasal PMH menurut Pasal 1365

1243 KUH Perdata timbul KUHPer timbul akibat dari persetujuan (agreement) Timbulnya

perbuatan orang

hak Hak menuntut ganti rugi dalam Hak menuntut ganti rugi wanprestasi timbul dari Pasal karena

PMH

tidak


menuntut

1243 KUHPer, yang pada perlu somasi. Kapan prinsipnya

membutuhkan saja terjadi PMH, pihak

pernyataan lalai (somasi)

yang

dirugikan

langsung

mendapat

hak

menuntut

untuk

ganti rugi. Tuntutan ganti rugiKUHPer telah mengatur tentang KUHPer tidak mengatur jangka

waktu

perhitungan bagaimana bentuk dan

ganti rugi yang dapat dituntut, rincian

ganti

rugi.

serta jenis dan jumlah ganti Dengan demikian, bisa rugi

yang

dapat

dituntut digugat

dalam wanprestasi

nyata

ganti dan

rugi

kerugian

immateriil

Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 879K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan Obscuur libel (tidak jelas). Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengeni masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan : “Penggabungan

gugatan

perbuatan

melawan

hukum

dengan

perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”; B. Objek Sengketa Tidak Jelas 11. Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat dalam adanya Perbuatan Melawan Hukum pada point 7 halaman 4 mengenai obyek sengketa tidak jelas dan kabur, sebagaimana dijelaskan berikut: 12. Bahwa sebagaimana dalil dalam point 7 halaman 4, Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menyewakan tanah Penggugat ; 13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dan tidak menerangkan secara jelas di manakah letak serta batas-batas tanah yang Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

menjadi obyek sengketa yang telah disewakan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian objek sengketa atas tanah tersebut menjadi kabur dan tidak jelas ; 14. Bahwa juga dalam gugatan aquo Penggugat dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada point 3 s/d point 5 halaman 3 mengenai objek perkara tidak jelas dan kabur, sebagaimana dijelaskan di bawah ini ; ; 15. Bahwa mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada obyek sengketa adalah tentang Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002 yang berkaitan dengan Para Tergugat dan juga Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002 yang berkaitan dengan Tergugat I yang masing-masing pokoknya diberikan urusan untuk mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat ; 16. Bahwa dengan terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa sebagaimana tersebut di atas, sehingga tentang persetujuan (agreement) yang manakah yang menjadi obyek sengketa perbuatan wanprestasi dalam perkara

aquo.

Walaupun

pada

faktanya

Tergugat

I

telah

melaksankan/menjalankan urusan untuk mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa ; C. Petitum Melebihi Posita 17. Bahwa sebagaimana dalam sebuah gugatan kita ketahui jika petitum tidak boleh melebihi dari posita gugatan, namun dalam surat gugatan a quo apa yang Penggugat tuntut melebihi posita dari gugatan ; 18. Bahwa dalam point 8 halaman 8 petitum dari gugatan a quo yang pada pokoknya meminta agar nanti putusan perkara a quo menjadi dasar untuk mengajukan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah dengan bukti Letter C No.271 Persil 210 seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) ; Bahwa apa yang dituntut dalam gugatan a quo tidak pernah sebelumnya terdapat dalam posita gugatan aquo Penggugat, sehingga apa yang di dalam petitum gugatan melebihi dari posita gugatan. 19. Bahwa dengan demikian di dalam gugatan a quo petitum melebihi dari posita gugatan yang berakibat gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijk verklard) ; 20. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut :


“karena rechtfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasai diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.” D. Gugatan kurang Pihak 21. Bahwa sebagaimana point 3 s/d point 5 halaman 3 didalilkan oleh Penggugat

bahwa

para

Tergugat

khususnya

Tergugat

I

tidak

melaksanakan kewajibannya untuk mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat; 22. Bahwa pada faktanya Tergugat I telah mengkavlingkan sebidang tanah sawah yang terletak di Kp. Pulau Puter, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan dasar surat Letter C No.271 Persil 210 atas nama BUSIH Bin SAMAN seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) ; Bahwa selain telah mengkavling sebidang tanah tersebut di atas, Tergugat I juga telah memasarkan bagian-bagian tanah tersebut, sehingga ada beberapa sebagian besar sebidang tanah tersebut telah terjual oleh Tergugat I ; 23. Bahwa telah dikavlingnya dan telah dipasarkannya hingga laku terjual sebagian besar tanah tersebut, Penggugat telah mengetahuinya dan Penggugat juga telah menerima pembayaran dari hasil penjualan sebagaian tanah tersebut. 24. Bahwa dengan fakta tersebut seharusnya ada pihak lain yaitu para pihak yang telah membeli sebagian tanah seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang harus diikut sertakan dalam gugatan a quo Penggugat selain Para Tergugat ; 25. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya para pihak yang telah membeli sebagian tanah seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi), maka gugatan a quo Penggugat haruslah tidak dapat diterima ; E. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Mengajukan Tuntutan 26. Bahwa sebidang tanah sawah seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

Barat dengan dasar surat Letter C No.271 Persil 210 atas nama BUSIH Bin SAMAN merupakan peninggalan waris dari orang tua Penggugat yaitu BUSIH Bin SAMAN , dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan : Tanah Titin B. Madih

-

Sebelah Barat


(selanjutnya disebut “tanah objek”) 27. Bahwa selain Penggugat masih ada ahli waris lain berjumlah 5 (lima) orang yaitu Goni Bin H. Busih, Nomong Bin H. Busih, Sutomo Bin H. Busih, Tarsih Binti H. Busih, Warsih Binti H. Busih, yang mempunyai hak mutlak atas tanah peninggalan orang tuanya yaitu Busih Bin Saman; 28. Bahwa dengan masih adanya ahli waris lain sebanyak 5 (lima) orang dari Busih Bin Saman, maka sebidang tanah tersebut dengan dasar surat Letter C No.271 Persil 210 atas nama Busih Bin Saman bukanlah kepunyaan Penggugat seluruhnya, karena itu masih ada ahli waris lain yang berhak atas sebidang tanah tersebut. 29. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak penuh atas seluruh tanah sawah warisan peninggalan orang tua Penggugat yaitu Busih Bin Saman, masih ada bagian ahli waris lain yang berhak atas tanah sawah tersebut. Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo untuk keseluruhan bidang tanah dengan dasar surat Letter C No.271 Persil 210 atas nama Busih Bin Saman karena masih ada bagian atau hak dari ahli waris lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan segala Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat adalah tepat dan beralasan ; 3. Menyatakan

surat

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklard) B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini ;


2. Bahwa para Tergugat menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para Tergugat ‘ 3. Bahwa apa yang didalilkann oleh Penggugat dalam gugatan a quo tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan dasar surat Letter C No.271 Persil 210 atas nama BUSIH Bin SAMAN tidak didasarkan pada fakta-fakta dan tidak beralasan ; 4. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian Eksepsi point 26 s/d point 28 di atas, di mana tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama BUSIH Bin SAMAN ; 5. Bahwa Penggugat pada awalnya diberikan Kuasa Ahli Waris dari ahli waris almarhum H. BUSIH Bin SAMAN lainnya berjumlh 5 orang: GONIM Bin H. BUSIH, SUTOMO Bin H. BUSIH, TARSIH Binti H. BUSIH, WARSIH Binti H. BUSIH ; 6. Bahwa di dalam surat kuasa tertanggal 17 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dengan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Srimahi bernama MUATAR disebutkan bahwa : a) Bahwa Penggugat yang diberikan kuasa penuh berhak menandatangani Akta Jual Beli yang ada hubungannya dengan penjualan tanah tersebut dari atas nama (Almarhum) H. BUSIH Bin SAMAN yang tercatat buku C 271 Persil 210 Kelas III, dengan luas MAN yang tercatat buku No. C 271 Persil 210 Kelas III, dengan luas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di blok No. SPPT 025-0024, Kp. Pulo Puter RT.01, RW.01 Desa Srmahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. b) Bahwa Penggugat menerima tanah tersebut menandatangani kwitansi yang ada hubungannya dengan tanah tersebut. c) Bahwa Penggugat dalam surat tersebut juga berlaku untuk pengajuan Jual Beli kepada PPAT yang ada di Kabupaten Bekasi. 7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2002 Penggugat dengan dasar Surat Kuasa Ahli Waris membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V beserta Almarhum ADANG (suami Penggugat) dan ditanda tangani (“Surat Perjanjian Kerjasama”) di mana di dalam Surat Perjanjian Kerjasama disebutkan :


a) Bahwa Penggugat dan Almarhum ADANG (suami Penggugat) sepakat dengan pengelola tanah tersebut yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, di mana tanah yang terletak di Kp. Pulo Puter

RT.01,

RW.01

Desa

Srmahi,

Kecamatan

Tambun

Utara,

Kabupaten Bekasi yang tercatat dalam buku No. C 271 Persil 210 Kelas III, dengan luas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di blok No. SPPT 025-0024 dengan ini member keputusan harga kepada pengelola tanah tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi sehingga jumlah yang harus dibayarkan dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), yang di mana pembayaran dibayarkan secara kredit sesuai dengan angsuran yang ada dari konsumen, sementara biaya-biaya ditanggung oleh pengelola kavling. b) bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dijelaskan bahwa “pemilik tanah

apabila

dikemudian

hari

ada

yang

mengganggu

dengan

menggugat atau membatalkan secara sepihak baik dari saudara kami atau pun orang lain kami bertanggung jawab sepenuhnya”. 8. Bahwa untuk memasarkan tanah tersebut yang sebelumnya berdasarkan buku yang tercatat di Kp. Pulo Puter Rt.01,Rw.01 Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi No. C 271 Persil 210 Kelas III seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) Penggugat memberikan surat kuasa kepada Tergugat I tanggal 20 Desember 2002 yang ditandatangani Penggugat beserta Tergugat I dengan saksi-saksi yaitu Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, dan Tergugat V, dan almarhum Adang (suami Penggugat). Bahwa di dalam surat kuasa mengkhususkan untuk : a) Bahwa Tergugat I diberikan kuasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk memasarkan sebidang tanah sawah hak milik adat yang terletak di di Kp. Pulo Puter Rt.01,Rw.01 Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi No. C 271 Persil 210 Kelas III seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Blok No. SPPT 025 – 0024 atas nama (Almarhum) BUSIH Bin SAMAN. b) Bahwa Tergugat I juga diberikan kuasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat

IV,

dan

Tergugat

V,

untuk

memasarkan

secara


dikavlingkan, dipasarkan kepada konsumen, perusahaan / PT maupun perorangan dalam bentuk pembayaran secara kredit dan cash. c) Bahwa Tergugat I juga diberikan kuasa khusus untuk menerima pembayaran uang angsuran kredit / cash dan menandatangani kwitansi yang ada hubungannya dengan tanah tersebut di atas. 9. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut maka Tergugat I yang diberikan urusan

secara

person/tersendiri

khusus

untuk

memasarkan

dan

mengkavling tanah objek tersebut dan merujuk pada Surat Perjanjian Kerjasama harga permeter dari tanah objek adalah sebesar Rp. 20.000,00 / M2 (dua puluh ribu rupiah per meter persegi). 10. Bahwa para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai penerima Surat Kuasa telah mengkavling dan membuat rapih dengan mempetak-petakan tanah objek yang dimaksudkan juga sebagai fungsi pemasaran dan para Tergugat khususnya Tergugat I telah memasarkan tanah objek baik secara lisan maupun secara tertulis (baik brosur, iklan, dsb) sesuai dengan Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Kerjasama. 11. Bahwa kemudian di Tahun 2004 Penggugat membuat Akta Pembagian Hak Bersama No.339/2004 di hadapan PPAT Camat yaitu Drs. H. Moch. S. Muchtar, Msi., berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 01 – 04 – 2004 Nomor 640-694 Kecamatan Tambun Utara dan berkantor di Jl. Gabus Raya Desa Srimahi, disaksikan Kepala Desa Srimahi MUATAR dan saksi Kaur Pemerintahan DARSON. Dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Opat Demang

Sebelah Timur

: Opat Demang / Titisara Desa Srimahi

Sebelah Selatan

: Titin Nadih

Sebelah Barat

: Pungut Kecil

12. Bahwa tanah objek yang sebelumnya berdasarkan Buku Desa dengan No. C 271 Persil210 Kelas III seluas 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi), maka setelah dilakukan pengukuran kembali di dalam membuat Akta Pembagian Hak Bersama No.339/2004 lebih menjadi seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi). 13. Bahwa

uang

yang

digunakan

untuk

membiayai

pengurusan

Akta

Pembagian Hak Bersama tersebut dibiayai oleh Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) sebagaimana perhitungannya dimasukkan ke dalam setoran tanah yang dikelola oleh Tergugat I, dan itu diakui oleh Penggugat sebagai biaya penerimaan hasil kerja sama kavling.


14. Bahwa sebagai konsekuensi pemasaran yang dilakukan Terguat I telah ada transaksi jual-beli dari sebagian besar tanah objek tersebut, di mana Penggugat mengetahuinya dengan telah menerima dana setoran dari hasil pemasaran dan penjualan tanah objek. 15. Bahwa sampai saat munculnya gugatan ini Tergugat I masih melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang tertuang tanggal 17 Desember 2002. 16. Bahwa di dalam gugatan aquo pada point 4 halaman 3 Penggugat mendalilkan “Bahwa sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa tersebut di atas, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Tergugat I s/d Tergugat V tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu: mengkavling dan memasarkan tanah Penggugat tersebut”. Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, oleh Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Bahwa para Tergugat sebelumnya tidak pernah ditegur oleh Penggugat karena melalaikan prestasi baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana mekanisme prinsip hukum yang berlaku. 17. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berdasar bahwa nyatanya Tergugat I selalu melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dengan Penggugat memasarkan tanah Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Desember 2002 dan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002, dengan telah terjualnya sebagian tanah objek dan Akta Jual-Beli atas sebagian tanah objek telah terbit. 18. Bahwa Terggat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dan menyangkal dalil Penggugat pada gugatan a-quo yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Bahwa menurut M. Yahya Harahap: “ Wanpestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, itu berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu: - tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, - melaksanakan

yang

dijanjikan,

namun

tidak

sebagaimana

yang

dijanjikan, - melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, - melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Wanprestasi / ingkar janji (default) menurut Pasal 1243 KUH.Perdata timbul dikarenakan adanya persetujuan (Agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata: - Bahwa harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. - Salah satu azas perajanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau Promise Must be Kept. - Dengan demikian maka wanprsetasi terjadi apabila debitur :  Tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.  Tidak memenuhi prastasi tepat pada waktunya.  Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. 19. Bahwa ParaTergugat khususnya Tergugat I telah melaksanakan prestasi; selalu melaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah (terlambat); Melaksanakan

seperti

yang

diperjanjikan;

dan

Tergugat

I

selalu

melaksanakan yang menurut perjanjian yang boleh dilakukan seperti dalam surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa. 20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah membayar apa yang sudah diperjanjikan dengan Penggugat, dalam nota bukti setoran dimana sangat jelas bahwa Penggugat telah mengambil haknya juga Almarhum Adang serta anak-anak dari Penggugat yang ikut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat VI 21. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan a-quo Penggugat pada point 8 halaman 4, Tergugat I belum memberikan Akta tersebut karena masih mengacu pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Desember 2002 yang mana di dalam isi perjanjian yang memuat klausul pada point 2 “Surat perjanjian kerjasama ini kami pemilik tanah apabila dikemudian hari ada yang mengganggu gugat dan membatalkan secara sepihak baik itu dari saudara kami maupun orang lain kami bertanggung jawab sepenuhnya”. Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

22. Bahwa Tergugat I tetap mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan Tergugat I juga memiliki tanggung jawab kepada para konsumen pembeli tanah kavling yang dikelolanya karena banyak konsumen yang sudah lunas namun Penggugat sampai sekarang belum juga menandatangani Akta Jual Beli yang seharusnya sudah ditandantangani. 23. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada point 7 halaman 4 gugatan a-quo Penggugat, karena dalil tersebut sama sekali tidak

benar dan tidak

berdasar, alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diluar perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat. 24. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat VII, apalagi sampai menyewakan tanah objek yang Tergugat I kelola, oleh karenanya dalil Penggugat sama sekali tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada. Bahwa tidak ada kerugian yang timbul atas kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan / atau Tergugat I. 25. Bahwa atas dasar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat akan adanya penahanan Akta dan disewakan tanah Penggugat, Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan a-quo. 26. Bahwa sebagaimana point 21 s/d point 25 pada jawaban dalam pokok perkara ini, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I cukuplah beralasan dan dalil Penggugat yang mengada-ada tidak cukup beralasan. 27. Bahwa dengan demikian apa yang Penggugat dalilkan pada point 13 s/d point 16 halaman 5 s/d halaman 6 dalam gugatan a-quo, sangat tidak berdasar dan tidak cukup beralasan karena itu haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. 28. Bahwa sebagaimana gugatan a-quo ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan atau Terguat I digabungkan gugatannya menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ; 29. Bahwa awal mula munculnya peristiwa ini didahului dengan adanya sebuah persetujuan (agreement) antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta di dalam gugatn a-quo Penggugat jelas terlihat peristiwa ini muncul karena adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa.


30. Bahwa dalam gugatan a-quo Penggugat memunculkan akan adanya perbuatan wanprestasi kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I, akan tetapi kemudian Penggugat meminta ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I. 31. Hal ini sangatlah tidak sejalan dengan prinsip hukum karena masing-masing perbuatan mempunyai batas-batasan yang berbeda satu sama lain bak mengenai Objek, ganti rugi dsb, sehingga kontradiksi satu dengan yang lainnya. Sehingga sangat rancu apabila gugatan a-quo ini digabungkan antara wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan pebuatan melawan hukum pada perkara a-quo ini, tidaklah tepat dan tidak cukup beralasan. Oleh karena itu gugatan a-quo Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. 32. Bahwa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim dalan perkara a-quo ini tidak mudah sekali menjatuhkan putusan mengenai putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorad), mengingat sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.13 Tahun 1964, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan putusan provisional, Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 Tahun 1975. 33. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) II. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi dulu Para Tergugat Konpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi sekarang selaku Tergugat Rekonpensi. 2. Bahwa

dalil-dalil

yang

telah

diuraikan

oleh

Para

Penggugat

Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi dalam jawaban Konpensi untuk tetap dipergunakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi. 3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi telah melaksanakan kewajibannya untuk mengkavling dan memasarkan tanah


objek seluas 28.154 M2 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat ribu meter persegi). Bahwa dengan telah memasarkan tanah objek akibat dari pemasaran Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi juga telah menyetorkan uang hasil penjualan sebagian tanah objek kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat

Konpensi

baik

langsung

kepada

Tergugat

Rekonpensi

/Penggugat Konpensi maupun keluarganya seperti suaminya (alm.Adang), anak-anaknya (Tergugat VI Konpensi) dimana Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengetahuinya. 4. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan Para Penggugat Rekonpensi/ Para

Tergugat

Konpensi

disepakati

harga

tanah

objek

sebesar

Rp.20.000/M2 ( dua puluh ribu rupiah permeter persegi) dengan harga total keseluruhan luas tanah objek adalah sejumlah Rp.560.000.000,- ( lima ratus enam puluh juta rupiah), dimana pembayaran dibayarkan secara kredit sesuai dengan angsuran yang ada dari konsumen, sementara biaya-biaya lainnya ditanggung oleh pengelola kavling, Bahwa Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi yang diberikan Surat Kuasa secara khusus oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk melaksanakan mengkavling dan memasarkan serta memanajemen tanah

objek

tersebut,

telah

melaksanakan

urusannya

dan

telah

mendapatkan pembeli/konsumen dari bagian-bagian tanah objek tersebut yang akan terjual. 5. Bahwa selanjutnya dengan adanya bagian tanah objek yang terjual karena itu untuk legal formalnya dibuatlah Akta Jual Beli

(AJB) antara

konsumen/pembeli dengan Tergugat rekonpensi/ Penggugat Konpensi. Selanjutnya hasil penjualan tanah tersebut uangnya disetorkan epada Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama. Hal itu bisa dilihat dari pembukuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi serta Almarhum Adang ( suami Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi), dan anak-anak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang ditarik menjadi Tergugat VI Konpensi. 6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi pada Tahun 2015 secara tiba-tiba secara sepihak menghentikan proses penjualan atas tanah objek tersebut melalui surat tanggal 6 November 2015 no.055/ZMP/XI/2015


telah mencabut Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002 yang diberikan kepada Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi. Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa/ permasalahan dari surat perjanjian kerjasama maupun surat kuasa baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga perjanjian kerjasama tertanggal 17 Desember 2002 dan Surat kuasa tertanggal 20 Desember 2002 sudah dan berkekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tersebut ada beberapa surat Akta Jual Beli menjadi tertunda karena Tergugat Rekonpesi/ Penggugat Konpensi tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tanah objek tersebut berjumlah 37 Konsumen, sehingga membuat Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi mengalami kerugian karena tertundanya pekerjaan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi khususnya Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi. 8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi selaku pihak yang mempunyai kewajiban hukum untuk menandatangani Akta Jual Beli dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat

Konpensi

tidak

dapat

melaksanakan

kewajibannya

dan

tertundanya pekerjaan. 9. Bahwa atas kewajiban hukum tersebut, maka Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi harus melaksanakan dan melanjutkan proses jual beli dan menandatnagani Akta Jual Beli atas tanah objek baik yang telah ada maupun yang akan datang. 10. Bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

tersebut

diatas,

Para

Penggugat

Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk tunduk pada isi putusan kelak. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo ini untuk menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Para Tergugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili pekara a-quo ini untk memberikan putusan sebagai berikut; I. DALAM KONPENSI A. DALAM EKSEPSI Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

1.

Mengabulkan segala Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tepat dan beralasan;

3.

Menyatakan

Surat

Gugatan

Penggugat

tidak dapat

diterima

(Niet

Ontvanklijk Verklard). B. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklard) II. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kkerjasama tanggal 17 Desember 2002 dan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002; 3. Menyatakan

dan

menghukum

Tergugat

Rekonpensi

untuk

tetap

melaksanakan proses jual beli baik yang telah ada maupun yang akan datang kelak, dari keseluruhan tanah seluas 28.154 M2 ( dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kp. Pulo Puter, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, Jawa Barat dengan dasar Surat Letter C No.271, Persil 210, atas nama Busin Bin Saman, dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara

: Opat Demang

Sebelah Timur

: Opat Demang / Titisara Desa Srimahi

Sebelah Selatan

: Tintin Nadih

Sebelah Barat

: Pungut Kecil

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tunduk pada isi putusan kelak. III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a-quo berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo et bono). Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat VI telah memberikan jawaban atas adanya gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

1. Tergugat VI sebenarnya tidak mengetahui urusan alm. Adang sehingga bisa membantah dalil-dalil Penggugat; 2. Setahu Tergugat VI, Tergugat I hanya sebagai pengelola kaving tanah milik Penggugat ; 3. Tanah yang belum laku sampai saat ini oleh Tergugat I tidak diserahkan kepada Penggugat ; Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan: Putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat VII dalam persidangan selalu hadir, akan tetapi tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat ; -----Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor : 110/ Pdt.G/2016/PN. Bks., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menyatakan eksepsi Tergugat I – V tepat dan beralasan ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.611.000,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor.

110/Pdt.G/2016/PN.Bks.Jo. No. 101/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016

Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Bks , permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II, IV ,V, VII pada tanggal 22 Desember 2016, kepada Tergugat III, VI pada tanggal 23 Desember 2016, dengan seksama ; --------


Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat I, II, IV, V, VI, VII tanggal 18 Januari 2017, Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2017 ;

pada

---------------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advocates & Legal Consultants ABDURRAHMAT & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2017, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Januari 2017 ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi , sesuai dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2016, 23 Desember 2016 dan

6 Januari

2017,dan adanya surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 31 Januari 2017 yang menyatakan bahwa para fihak yang berperkara tidak menggunakan hak melakukan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) ; -------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam

Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi yang mempertimbangkan “ gugatan Penggugat kurang fihak “ ; --------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi, telah salah dalam menerapkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan

Pokok Agraria

,

sebagaimana

diuraikan

dalam

memori

bandingnya ; ----------------------------------------------------------------------------------Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Para Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menerapkan hukum ; ---------------------------------------------------------------

-

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan melalui memori bandingnya adalah keberatan yang tidak tepat dan tidak benar sama sekali dan tidak beralasan hukum yang diajukan oleh Pembanding ; -------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Nopember 2016, Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Bks.,

memori

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat , dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, membenarkan

Putusan

maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan Hakim

tingkat

pertama

oleh

karena

dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

dan dianggap telah tercantum pula dalam

putusan

tingkat banding ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama surat Memori Banding, yang diajukan oleh Pembanding

semula

Penggugat

serta

kontra

memori

banding

dari

KuasaTerbanding semula Tergugat I, II, III, IV,V ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Bks., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding , semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; ----------------------------------------------------------Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan No.185/PDT/2017/PT.BDG.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat,

untuk membayar

ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : SENIN, tanggal 19 JUNI 2017 oleh kami KAREL TUPPU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,

A. FADLOL

TAMAM, SH.MHum., dan AMRIL, S.H. M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

MARDONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

A. FADLOL TAMAM, SH.MHum.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Ttd A M R I L , SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI, Ttd MARDONO, SH.MH.


Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT. BDG

Recommend Documents