PUTUSAN Nomor 130/PDT/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: 1. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk., yang berkedudukan Gedung Artha
di
Jakarta
Graha,
Selatan,
beralamat
Kawasan Niaga
di
Terpadu
Sudirman (SCDB), Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Damianus H. Renjaan, S.H., M.H., Harianto, S.H. dan Andar Ignatius. P. Sihombing S.H.,
Para
Advokat yang berkantor di Damianus Renjaan (DR) Law Office, beralamat di Jalan Tanah Abang III No. 6 Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2016, selanjutnya disebut
sebagai
Pembanding I, semula Terlawan I; 2. PT MEGA LESTARI UNGGUL, beralamat di Gedung Perbakin Lt. 2 Jalan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat (“Perseroan”), dalam hal ini diwakili oleh Tuan VECKY ALEX
LUMANTAUW
selaku
Direktur
dan
oleh
karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan dan pemberi kuasa, dan 3. VECKY ALEX LUMANTAUW, sebagai pribadi dan sebagai Direktur dari PT MEGA LESTARI UNGGUL beralamat di Jalan Sentosa Barat RT 008 RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya Charles Aji Setyadhi, S.H., Ady Setiawan, S.H., Arif Permono, S.H., M. Harris Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
P. Nasution, S.H. dan Marsha Ceniza, S.H., Para Advokat dan Advokat dalam magang pada Kantor Hukum FAR Partnership, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 3, Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan H. Rasuna Said Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding II, semula Terlawan II dan II; 4. SUANNY NOVIYANTIDJOJO, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 111 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hendi Juhendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jambore Raya B-1 No. 20 Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Oktober 2016, selanjunya disebut sebagai Pembanding III, semula Terlawan V; L A W A N: 1. PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan
hukum
Republik
Indoesia
yang
berdomisili di Perkantoran Tebet Mas Indah No. 5 Jalan Tebet Raya Jakarta Selatan 12810, yang dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh: a. PAULUS TANNOS, W arga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 Juli 1954, Swasta, beralamat di Jalan Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota
Depok
KTP
Nomor:3276030907540003,
selaku Direktur Utama dan b. CATHERINE TANNOS, W arga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 28 Maret 1985, swasta, beralamat di Jalan Golf Sawangan, RT 002, RW 007,
Kelurahan
Sawangan,
Kecamatan
Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Sawangan,
Kota
Depok,
KTP
Nomor:
3276036803850005, selaku Direktur Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan I/Termohon Eksekusi III; 2. PAULUS TANNOS, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 Juli 1954, Swasta, beralamat di Jalan Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok KTP Nomor: 3276030907540003, dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/pribadi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Pelawan II/Termohon Eksekusi IV: 3. LINA RAWUNG, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 11 Desember 1963, Swasta, beralamat di Jalan Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok KTP Nomor:3276035112630005, dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri/pribadi selaku Komisaris Utama PT SANDIPALA ATHAPUTRA, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Pelawan III/Termohon Eksekusi V: Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama Paulus S. W ijaya, S.H, Johny J. Indriady, SH, John H. Piagalao, S.H.,M.Kn, Yusup Supono, S.H., M.H, Baju Sulistiono,
S.H.,
M.H.,
Purwanto,
S.H.,
M.H,
Kamaruddin
Simanjuntak, S.H., Hendra Gunawan, S.H., M.H., Erizal Rahman, S.H., Kadek Subagia Artha, S.H., Bukit Sitompul, S.H., Andar Siburian, S.H., M.H., Bonar Nainggolan, S.H,, masing-masing adalah Advokat yang bergabung pada Law Office, Sinatra-Indriady & Associates yang beralamat di Plaza Kebon Jeruk D.6 Jalan Perjuangan-Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2015; 4. JACK BUDIMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Aipda KS Tubun II No. 33 RT 005 Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
RW 001 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Alfriyan Yunan Tiko, S.H., dan Marsha Ceniza, Para Advokat pada Kantor ACS Law Firm beralamat di Office 8, Lantai 11, Suite 11, Jalan Senopati Nomor 8B Sudirman Central Bussiness District (SCBD) Lot. 28 Jakarta,
berdasarkan
267/XI/ACS/2015,
Surat
tanggal
Kuasa 4
Khusus
Nopember
No. 2015,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terlawan IV; 5. M. NOVA FAIZAL, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, beralamat di Gedung Cyber 2 Tower, Lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ricardo Sinaga, S.H., dan Evelyn Herawty Sitorus, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Firm Ilyas & Partners,
beralamat di
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 15 Suite 1505, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai
Turut
Terbanding II semula Turut Terlawan I; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 10 Maret
2017 Nomor:130/PEN/PDT/2017/ PT.BDG.,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 September 2015 dalam Register Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Pelawan I/PT SANDIPALA
ARTHAPUTRA tidak mengakui
adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 kepada Terlawan I/BANK ARTHA GRAHA atas Sertifikat Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi, seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. 2. Bahwa Para Pelawan tidak mengakui adanya: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor: 6/Ciketing Udik, b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64 yang dibuat untuk kepentingan Terlawan I, sehubungan dengan kredit/hutang Terlawan II/PT MEGALESTARI UNGGUL kepada Terlawan I. 3. Bahwa Para Pelawan tidak mengakui jumlah hutang yang dicantumkan dalam Surat Penetapan Eksekusi No. 27/EKS.HT/2015/PN.BKS tanggal 10 September 2015, yaitu sebesar Rp114.435.348.409,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) atau dengan kata lain hutang Terlawan II belum tetap (fix). 4. Bahwa Hak Tanggungan yang menjadi dasar permohonan eksekusi oleh Terlawan I telah hapus/tidak berlaku, karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan sejak tanggal 11 Desember 2012. Hal ini terjadi disebabkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012. 5. Bahwa Pelawan I tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), yang telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012. Uraian untuk Iebih memperjelas tentang alasan-alasan keberatan dan perlawanan Para Pelawan tersebut di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Tentang adanya Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. 1. Bahwa Pelawan I mengetahui mengenai adanya Penetapan Eksekusi Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Hak Tanggungan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bekasi
Nomor:
27/EKS.HT/2015/PN.BKS, tanggal 10 September 2015 berdasarkan adanya Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor:27/EKS.HT/ 2015/PN,BKS,, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 21 September 2015. 2. Bahwa Pelawan II mengetahui mengenai adanya Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan o!eh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:27/EKS.HT/2015/PN.BKS., berdasarkan
adanya
Relas
tanggal
10
Panggilan
September
Aanmaning
2015
Nomor:
27/EKS.HT/2015/PN.BKS., dari Pengadilan Negeri Depok yang diterima pada tanggal 23 September 2015. 3. Bahwa
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor:
27/EKS.HT/2015/PN.BKS. tanggal 10 September 2015 diterbitkan berdasarkan adanya permohonan dari Terlawan I kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan Surat Permohonan tanggal 28 Mei 2015. 4. Bahwa eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan a quo, berdasarkan adanya hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan
II/PT
MEGALESTARI
UNGGUL
sebagaimana
yang
tertuang di datam Akta No. 46, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Terlawan V/SUANNY NOVIANTI DJOJO, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011") dengan plafon kredit sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan sesual Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter Of Credit, yang dibuat dihadapan Terlawan V/SUANNY NOVIANTI DJOJO, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Akta No. 47 Tanggal 26 Oktober 2011"), dengan plafon kredit sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 5. Bahwa
Para
Pelawan
menolak
eksekusi
Hak
Tanggungan
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 27/EKS.HT/2015/PN.BKS.,
tanggal
10
September
2015
yang
diterbitkan berdasarkan permohonan dari Terlawan I dengan Surat Permohonan tanggal 28 Mel 2015. 6. Bahwa Para Pelawan menolak seluruh dalil Pemohonan Eksekusi Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Hak Tanggungan oleh Terlawan I dalam perkara a quo yang dituangkan dalam Surat Permohonan tanggal 28 Mel 2015 Tentang Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 7. Bahwa Pelawan 1/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No, 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 kepada Terlawan I/BANK ARTHA GRAHA, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi, seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. 8. Bahwa Terlawan I, dalam mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan mendalilkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 yang diterbitkan atas dasar adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. Namun faktanya Pelawan I, tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. 9. Bahwa Pelawan I juga tidak tahu PPAT/Notaris siapa yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Februari 2015. Pelawan I, seharusnya sebagai Pemberi Hak Tanggungan mendapatkan salinannya dari PPAT/Notaris yang membuat akta tersebut. Namun Pelawan I sama sekali tidak tahu menahu perihal adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. 10. Bahwa jika Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, dibuat atas dasar kuasa, maka sekali lagi Pelawan I menegaskan jika Pelawan I tidak pernah memberikan kuasa untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 kepada siapapun. Tentang Para Pelawan tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. 6. Bahwa Para Pelawan tidak mengakui adanya:
Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor: 6/Ciketing Udik. b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. yang dibuat untuk kepentingan Terlawan I, sehubungan dengan kredit/hutang Terlawan II/PT Megalestari Unggul kepada Terlawan I. Yang mana ketiga akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./TERLAWAN V. 11. Bahwa Pelawan II dan Pelawan III tidak pernah menandatangani akta-akta notaris yang semuanya dibuat oleh Terlawan V, dan antara lain yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor: 6/Ciketing Udik, Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64 kepada Terlawan I. Demikian pula Tergugat V belum/tidak pernah menyerahkan salinan akta-akta tersebut kepada Para Pelawan. Sedangkan adalah merupakan hak Para Pelawan untuk mendapatkan salinan akta-akta itu. Jadi Para Pelawan menduga telah terjadi sesuatu keanehan atas proses/prosedur yang tidak sewajarnya tersebut. 12. Bahwa quod non, ada minuta-minuta akta yang ditandatangani oleh Para Pelawan yaltu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, yang disimpan oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./ Terlawan V, maka Para Pelawan merasa diperdaya, karena Para Pelawan belum pernah menandatangani akta-akta tersebut di hadapan
Notaris/PPAT
SUANNY
NOVIYANTI
DJOJO,
S.H./
Terlawan V, apalagi dibacakan, yang kesemuanya bertujuan untuk menjamin kredit Terlawan II kepada Terlawan I. 13. Bahwa untuk memberi gambaran/fakta yang seje!as-jelasnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka perkenankanlah Para Pelawan menjelaskan Iebih lanjut kronologis bagaimana Para Pelawan terseret/terjerat menjadi penjamin hutang Terlawan II kepada Terlawan I. Kronologis terseretnya Para Pelawan yaitu Pelawan I. Pelawan Ii dan Pelawan III menjadi Penjamin Hutang Terlawan II kepada Terlawan I 14. Bahwa sekitar bulan Juni 2011, konsorsium PNRI ditetapkan sebagai pemenang Proyek 'penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional" atau disebut juga Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
"Penerapan KTP-Elektronik" untuk tahun 2011 sampal dengan tahun 2012 yaitu Paket P.1., dan negosiasi kontrak (untuk selanjutnya disebut "Proyek KTP-Elektronik") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13-476 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP-Elektronik Berbasis NIK Secara Nasional (KTPElektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 tersebut. 15. Bahwa PT SANDIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I adalah salah satu anggota dari Konsorsium PNRI selaku pemenang tender Proyek "Penerapan
Kartu
Tanda
Penduduk
berbasis
Nomor
Induk
Kependudukan secara Nasional" atau disebut juga "Penerapan KTPElektronik" untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. 16. Bahwa
guna
melaksanakan
proyek
KTP-Elektronik,
pihak
Konsorsium PNRI diwajibkan untuk menerbitkan Bank Garansi kepada Pemberi Kerja yaitu Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, guna menjamin atas uang muka yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kepada Konsorsium PNRI. 17. Bahwa sekitar bulan September 2011 Penggugat bertemu dengan JACK BUDIMAN/Terlawan IV, dengan isi pembicaraan yang pada pokoknya, Terlawan IV menawarkan kepada PAULUS TANNOS/ Pelawan II, jika PT BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL (BAGI)/ Terlawan I dapat dan bersedia menerbitkan Bank Garansi untuk .Jaminan Uang Muka. Untuk keperluan pengurusan Bank Garansi tersebut JACK BUDIMAN/Terlawan IV meminta data dan dokumendokumen Pelawan I, termasuk daftar aset, inventaris kantor, persediaan
barang, dan
daftar piutang dagang. Pada akhir
September 2011, PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL memproses penerbitan Jaminan Uang Muka (Bank Garansi). Pada saat Bank Garansi untuk Jaminan Uang Muka akan diterbitkan, BANK ARTHA GRAHA, mengajukan persyaratan kepada Pelawan I, jika seluruh dana yang akan diterima oleh Konsorsium PNRI sebagai Uang Muka proyek KTP-Elektronik seluruhnya harus disetor ke BANK ARTHA GRAHA dan Uang Muka tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Konsorsium PNRI karena harus berada di bawah penguasaan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL sebagai jaminan. Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Setelah hal ini diberitahukan oleh Pelawan I ke Konsorsium PNRI, seluruh anggota KONSORSIUM PNRI menolak sehingga jaminan uang muka tidak jadi diterbitkan oleh PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL. Namun semua data, dokumen-dokumen, daftar aset,inventaris kantor, persediaanbarang, dan daftar piutang dagang seluruhnya telah diserahkan oleh Pelawan I kepada JACK BUDIMAN /Terlawan IV. 18. Bahwa guna membantu dan mengurus semua kelengkapan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum dalam rangka proses pengajuan/permohonan Bank Garansi kepada Terlawan I, Pelawan I meminta bantuan jasa/memberi pekerjaan kepada Dian Indrayani Tamzil selaku konsultan hukum Pelawan I. 19. Bahwa seharusnya karena kesepakatan penerbitan Bank Garansi tersebut batal dan/atau Bank Garansi tersebut tidak jadi diterbitkan oleh Terlawan I, maka seluruh dokumen-dokumen perjanjian jaminan yang dibuat dan ditandatangani Para Pelawan yang diperuntukkan sebagai jaminan dalam penerbitan Bank Garansi tersebut sebagai perjanjian yang bersifat accesoir
dengan sendirinya batal dan
minuta-minuta akta-akta yang pernah ditandatangani oleh Para Pelawan harus diserahkan kembali kepada Para Pelawan. 20. Bahwa setelah Bank Garansi batal diterbitkan oleh Terlawan I, dokumen-dokumen berupa perjanjian jaminan yang telah dibuat untuk keperluan Bank Garansi tersebut antara lain: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik. b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. meskipun oleh Papa Pelawan telah berkali-kali dimintakan kepada Terlawan I termasuk juga kepada Terlawan IV sebagai perantara yang memperkenalkan antara Pelawan I dengan Terlawan I, namun hingga Perlawanan ini diajukan ke Pengadilan, dokumen-dokumen tersebut tidak dikembalikan oleh Terlawan I kepada Pelawan I; 21. Bahwa mengenai
tidak adanya pengembalian dokumen-dokumen
milik Para Pelawan oleh Terlawan I, kemudian terdapat keanehan dan kejanggalan bahwa tanpa sepengetahuan Para Pelawan, dokumen-dokumen jaminan tersebut telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas kredit/hutang Terlawan II kepada Terlawan I Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011 dan Akta No. 47 Tanggal 26 Oktober 2011, yang diantaranya yaitu: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. yang semuanya dibuat oleh dan/atau dihadapan Terlawan V selaku PPAT/Notaris, 22. Bahwa Pelawan II dan Pelawan III tidak pernah menandatangani akta-akta
notaris/PPAT
di
hadapan
Notaris/PPAT
SUANNY
NOVIYANTI DJOJO, S.H./Terlawan V, termasuk antara lain yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor: 6/Ciketing Udik, Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64 kepada Terlawan. 23. Bahwa Para Pelawan
pernah menandatangani
minuta-minuta
akta yang semuanya masih blangko dan pada malam hari, di kantor PPAT/Notaris M. NOVA FAIZAL, S.H., M.Kn./Turut Terlawan I, yang semulanya semua itu untuk keperluan permohonan Bank Garansi Jaminan Uang Muka namun bukan di hadapan Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./Terlawan V. Waktu pelaksanaan penandatanganan waktunya
dokumen-dokumen
pada awal bulan Oktober
tersebut
diperkirakan
2011. Namun kemudian
ternyata dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai jaminan untuk menjamin hutang dari Terlawan II dan dicantumkan tanggal penandatanganan akta-akta tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011 di
hadapan
Notaris/PPAT
SUANNY
NOVIYANTI
DJOJO,
S.H,/Terlawan V bukan dihadapan Notaris/PPAT M. NOVA FAIZAL, S.H., M.Kn./Turut Terlawan I. 24. Bahwa Notaris M. NOVA FAIZAL, S.H., M,Kn./Turut Terlawan I, disertakan dalam gugatan perlawanan ini sebagai Turut Terlawan I, guna dapat memberikan keterangannya tentang kebenaran tujuan semula dari Pelawan I yang berniat mencari bank yang bisa/ bersedia untuk menerbitkan Bank Garansi jaminan uang muka atas proyek EKTP. 25. Bahwa pada saat pembuatan Terlawan II mendapatkan kredit/hutang dari Terlawan I, kedudukan/status Terlawan IV adalah selaku pemilik perusahaan PT MEGALESTARI UNGGUL/Terlawan II yang mana Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
kepemilikan Terlawan IV atas saham pada Terlawan II tersebut diatasnamakan orang lain yaitu 150 lembar saham atau 60% (enam puluh persen) diatasnamakan ADI SAPUTRA dan 100 lembar atau 40% (empat puluh persen) sahamnya yang lain diatasnamakan VECKY ALEX LUMANTAUW yang juga sebagal Direktur Utama dan Terlawan II/PT MEGALESATARI UNGGUL, ADI SAPUTRA dan VECKY ALEX LUMATAUW/Terlawan III, merupakan staf dan/atau orang suruhan Terlawan IV yang ditempatkan pada Terlawan II, sehingga yang sesungguhnya sebagai pemilik dan mengendalikan seluruh aktivitas PT MEGALESATRI UNGGUL/Terlawan II adalah Terlawan IV. 26. Bahwa Terlawan III selaku Direktur Utama dari Terlawan II seharusnya wajib memberitahukan kepada Para Pelawan, bahkan memberikan semua salinan Akta-akta Jaminan yang dipakai untuk menjamin hutang Terlawan II, namun itu tidak dilakukannya bahkan patut
diduga
sengaja
menyembunyikan
fakta
tersebut
guna
kepentingan Tergugat II, dan Tergugat IV. 27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pelawan uraikan di atas, pembuatan: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. dibuat
secara
melawan
hukum
yaitu
dengan
cara
menyalahgunakan dokumen-dokumen perjanjian jaminan atas aset-aset milik Para Pelawan yang semestinya diperuntukkan untuk
keperluan
penerbitan
Bank
Garansi,
namun
tanpa
sepengetahuan Para Pelawan, oleh Terlawan I bersama-sama dengan Terlawan II, Terlawan IV dan dibantu oleh Terlawan V selaku Notaris/PPAT, telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas fasilitas kredit Terlawan II dan Terlawan I. 28. Bahwa kalaupun ada —quod non- penandatanganan: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik. b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
oleh Para Pelawan, maka penandatanganan dan/atau kesepakatan jaminan oleh Para Pelawan tersebut adalah tidak sah karena Para Pelawan sama sekali tidak mengetahui dan/atau tidak menyadari atas pemberian jaminan yang antara lain berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi); untuk dijadikan jaminan fasilitas kredit/hutang Terlawan II/PT MEGALESTARI UNGGUL kepada Terlawan I/BANK ARTHA GRAHA, sehingga kesepakatan yang terjadi adalah atas dasar terjadinya kekhilafan dan/atau penipuan, sehingga dengan demikian akta-akta berikut ini: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik. b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64. adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata Jo. 1322 Kitab Undangundang Hukum Perdata Jo. 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan." Kemudian Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "KekhiIafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian." dan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat itu. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."; Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
29. Bahwa
berkaitan
dengan
adanya
penyalahgunaan
dokumen-
dokumen perjanjian jaminan atas aset-aset milik Para Pelawan yang telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas fasilitas kredit Terlawan II kepada Terlawan I (yang antara lain salah satunya yaitu berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, yang dibuat oleh Terlawan V, sebagaimana yang telah Para Pelawan uraikan di atas, Para Pelawan telah mengajukan gugatan Rekonpensi untuk pembatalan atas Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, yang dibuat oleh Terrlawan V, yang dijadikan sebagai jaminan kredit Terlawan II tersebut, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 3 Oktober 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 30. Bahwa selain itu kalaupun benar ada quodnon pemberian jaminan oleh Para Pelawan atas kredit/hutang Terlawan II kepada Terlawan I, pemberian jaminan oleh Para Pelawan tersebut adalah tidak sah, karena pemberian jaminan tersebut jelas-jelas dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT SANDIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I, yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan I tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT SANDIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: "Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk a. mengalihkan kekayaan perseroan atau b. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan; Yang merupakan lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak." Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh Para Pelawan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar PT SANDIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I, yang berlaku yaitu Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 59 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHUHalaman 14 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
72313.AHA.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, yang menyatakan: "Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat."; 31. Bahwa sehingga dengan demikian pemberian jaminan atas aset-aset milik Pelawan I untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II kepada Terlawan I, yang jumlahnya melebihi dari 50% (lima puluh persen) dan kekayaan bersih dari Pelawan adalah jelas-jelas telah menyalahi ketentuan pada Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 59 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU723 13.AHA.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena dilakukan tanpa adanya persetujuan RUPS PT SANDIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I, sehingga seluruh pemberian jaminan atas aset-aset Pelawan I sebagal jaminan fasilitas kredit Terlawan II dan Terlawan I termasuk diantaranya yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik, adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 32. Bahwa terkait dengan belum dilaksanakannya RUPS pada Pelawan I, tersebut, juga menguatkan dalil Pelawan I, jika pemberian jaminan sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik adalah telah dibuat secara melawan hukum yaitu dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen perjanjian jaminan untuk keperluan Bank Garansi dan/atau telah dibuat dengan tanpa sepengetahuan Pelawan dan/atau dibuat atas dasar adanya kekhilafan dan/atau penipuan. 33. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa perbuatan Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
hukum dalam hal ini menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum beritikad baik, Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan: (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik; 34. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan I, dalam rangka penjaminan atas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawan I, dikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan I selaku kreditur telah beritikad tidak baik dalam melakukan perbuatan hukum penjaminan aset milik Pelawan I tersebut. Hal ini pula yang mendorong Para Terlawan, untuk tidak memberikan salinan akta-akta yang telah ditandatangani oleh Para Pelawan. Hingga saat ini Para Pelawan tidak mengetahui secara pasti dokumen-dokumen apa saja yang telah ditandatangani oteh Para Pelawan, karena Para Pelawan tidak diberikan salinannya oteh Terlawan V, walaupun Para Pelawan telah memintanya berulang kali. Dengan demikian patut diduga ada hal-hal yang ingin disembunyikan agar Para Pelawan tidak mengetahui perihal penjaminan dan penandatanganan akta-akta penjaminan tersebut. 35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pelawan uraikan di atas, pembuatan: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik. b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No, 64. tersebut telai-i dibuat secara melawan hukum dan/atau tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya ketiga akta itu untuk dinyatakan batal, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tentang Para Pelawan tidak mengakui jumlah hutang yang dicantumkan dalam Surat Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.Ht/2015/PN.Bks Tanggal 10 September 2015. 36. Bahwa
Para
Pelawan
tidak
mengakui
jumlah
hutang
yang
dicantumkan dalam Surat Penetapan Eksekusi No. 27/EKS.HT/ 2015/PN.BKS
tanggal
10
September
2015,
yaitu
sebesar
Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Rp114.435.348.409,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) atau dengan kata lain hutang Terlawan II belum tetap (fix). 37. Bahwa berdasarkan gugatan perkara Nomor 573/Pdt.G/2014/PN. JKT.BRT tanggal 3 Oktober 2014, TERLAWANI/ BANK ARTHA GRAHA, menyatakan jika hutang TERLAWAN II kepada Terlawan I yaitu sebesar Rp89.083.965.279,00 (delapan puluh sembilan mityar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puuh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Fasliltas
Outstanding Bunga
Tagihan
Total
Lainnya Revolving 65.697.958.9 10.365.678,07 6.907.695.582 1
82.971.332.561
Loan (RL) 05
5
RK-OD
-
6.112.632.718 -
Total
65.697.958.9 16.478.310.79 6.907.695.582 89.083.965.279 05
6.112.632.718
3
Tabel 01. Jumlah Hutang Terlawan II/PT MEGALESTARI UNGGUL Namun jumlah hutang ini pun masih diragukan kepastian jumlahnya karena Terlawan I tidak dapat memberikan perincian perhitungan secara terperinci didapat dari mana jumlah tersebut. Bahkan Terlawan I tidak/ belum memperhitungkan hasil penjualan lelang atas mesin-mesin milik Pelawan I yang telah dieksekusi secara paksa oleh Terlawan I pada tanggal 25 Januani 2015 yaltu berupa: jumlah Keterangan I Nama jenisNomor Seri No. 1
Barang 1
E-ID
Nilai
Perolehan
Harga Pembelian Project-MX6000, S/N: MX60837 2,677,794,903.14
MX6000 2
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60841 2,677,794,903.14
MX6000 3
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60848 2,699,368,492.57
MX6000 4
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60850 2,699,368,492.57
MX6000 5
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60851 21699,368,492.57 Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
/
MX6000 6
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60855 2,689,678,310.52
MX6000 7
1
E-ID
Project-MX6000, S/N: MX60857 2,689,678,310.52
MX6000 8
3
Snooper
S/N:0RG11291 513,345,877.93 077/
TOTAL
19,346,397,782.96
38. Bahwa dengan demikian, maka jumlah hutang yang dituntut oleh Terlawan I, tidak pasti (belum fix) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadhlan Negeri Bekasi Nomor 27/EKS.HT/2015/PN.BKS tanggal 10 September 2015. Tentang hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan sejak tanggal 11 Desember 2012. 39. Bahwa Sertiflkat
Hak Guna
Bangunan No. 6/Ciketing Udik,
Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012. 40. Bahwa
Pelawan
I,
belum
pernah
mengajukan
permohonan
perpanjangan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, tersebut. Permohonan suatu hak atas tanah harus dilakukan oeh Pemegang Hak atas Tanah atau kuasanya. tidak dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan. 41. Bahwa dengan tidak diajukannya perpanjangan hak oleh Pelawan I, maka status Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, tetah berakhir haknya. Dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak
Tanggungan
sejak
tanggal
11
Desember
2012,
maka
berdasarkan hukum Hak Tanggungan yang melekat atasnya juga hapus sejak tanggal 11 Desember 2012. 42. Bahwa ternyata entah bagaimana caranya, faktanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050m2 (empat ribu Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
lima puluh meter persegi), yang telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012 telah diperpanjang atau diperbaharui, dan terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan. No.1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 5 Februari 2015, dengan Surat Ukur No. 74/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Desember 2014, tercatat atas nama PT SAN DIPALA ARTHAPUTRA/Pelawan I. 43. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 5 Pebruari 2015, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang melekat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, menjadi berakhir. 44. Bahwa untuk membebankan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang terbit pada tanggal 5 Pebruari 2015, maka Pelawan I harus menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Notaris.
Faktanya
Pelawan
I
belum
pernah
menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan nomor 08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015. 45. Bahwa setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh Pemberi Hak Tanggungan yang dalam hal ini adalah pemegang hak atas tanah, maka barulah diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. 46. Bahwa Para Pelawan mendapati kejanggalan dan keanehan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 bertanggal
6
Pebruari
2015,
padahal
Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan No. 08/2015 bertanggal 9 Pebruari 2015, artinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 bertanggal 6 Pebruari 2015,
diterbitkan
mendahului/tanpa
berdasarkan
adanya
Akta
Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 bertanggal 9 Pebruari 2015. 47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara mi dapat memberikan hikmatnya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
kekuatan hukum yang mengikat: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015; yang dibuat dan telah diterbitkan tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku. Tentang Pelawan I tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, yang telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012. 48. Bahwa Pelawan I tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), yang telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012. 49. Bahwa syarat untuk mengajukan perpanjangan sertifikat yang telah berakhir haknya, maka pemegang hak yang akan berakhir haknya harus mengajukan secara tertulis permohonan perpanjangan haknya, disertai dengan beberapa dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan informasi yang tertera dalam halaman web (web site) Badan Pertanahan Nasional dengan alamat: http://site.bpn.go.id/o/Beranda/ Layanan-Pertanahan/pelayanan
pemeliharaan-data-pendaftaran
tanah/perpanjangan-jangka-waktu/perpanjangan-jangka-waktu-hakguna-bangu nan --- hak.aspx tertera persyaratannya sebagai berikut: a. Formulir permohonan yang sudah dilsi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup, b. Surat Kuasa apabila dikuasakan, c. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Izin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, e. Sertifikat asli, f. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan ashinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan, Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Ditambah
dengan
persyaratan
tambahan
tentang
Formulir
permohonan memuat: 1. Identitas diri, 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 50. Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut di atas, maka jelas dan nyata jika Pelawan I, belum pernah menandatangani permohonan perpanjangan atas SHGB No. 6/Ciketing Udik, dan juga belum pernah menandatangani surat Pernyataan Tanah tidak sengketa dan Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar kiranya menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966 /Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang terbit pada tanggal 5 Pebruari 2015, batal demi hukum, karena diproses dan diterbitkan secara ilegal karena tanpa sepengetahuan. Tentang Putusan Provisi 52. Bahwa selanjutnya untuk mencegah kerugian lebih- lanjut yang mungkin timbul terhadap Para Pelawan, perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk, menerbitkan
suatu
putusan
provisional
guna
menangguhkan
eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 27/EKS.HT/2015/PN.BKS., tanggal 10 September 2015, hingga putusan mi mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka berdasarkan atas segala yang telah diuraikan di atas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan: Dalam Provisi: -
Menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 27/EKS.HT/ 2015/PN,BKS., tanggal 10 September 2015, hingga putusan gugatan perlawanan eksekusi obyek jaminan ini berkekuatan hukum tetap.
Dalam Pokok Perkara: Primair: Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
1. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar; 2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi Obyek Jaminan (perkara a quo) Para Pelawan yaitu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, untuk seluruhnya; 3. Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 27/EKS.HT/2015/ PN.BKS., tanggal 10 September 2015, atau setidaknya; 4. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 27/EKS.HT/ 2015/PN.BKS., tanggat 10 September 2015, hingga putusan terhadap perkara a quo berkekuatan hukum tetap; 5. Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor:6/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing, Kota Bekasi, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, beserta dengan akta-akta turunannya; 6. Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 08/2015 bertanggal 9 Pebruari 2015; 7. Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015; 8 Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63, tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./TERLAWAN V; 9
Menyatakan batal, tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H,/Terlawan V;
10 Menghukum Para Terlawan yaitu Terlawan I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara a quo secara tanggung renteng; 11 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding dan/atau kasasi; Dan/atau Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka: Subsidair Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Pelawan tersebut, Kuasa Para Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan II telah mengajukan Jawabannya yang berbunyi sebagai berikut: Jawaban Terlawan I tanggal 5 Januari 2015: A. Dalam Eksepsi 1. Kompetensi Absolut Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Law Office, Sinatra Indriady & Associates, yang beralamat di Plaza Kebon Jeruk D.6, Jl. Perjuangan – Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, selaku Penerima Kuasa dari Para Pelawan keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan
Negeri Bekasi, karena terhadap Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan. pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Hal tersebut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S. H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas membuktikan bahwa Penerima Kuasa dari Para Pelawan keliru dan/atau tidak cermat dalam melakukan upaya hukum atas Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya dan selayaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
2. Obscuur Libel
Ketidakjelasan Objek Sengketa Bahwa dalam alasan-alasan dan dalil-dalil perlawan dari Para Pelawan di halaman 4, Para Pelawan mendalilkan: 1. "Bahwa Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 kepada Terlawan I/BANK ARTHA GRAHA atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing, Kota Bekasi, seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas ma,a Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA “ Bahwa dalam dalilnya tersebut diatas, Pelawan I tidak jelas dan tidak cermat dalam menerangkan secara detail dan pasti dimana letak objek sengketa yang menjadi jaminan dan/atau yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., tertanggal 10 September 2015; Bahwa di dalam Penetapan, No. 27/Eks.HT/2015/PN. Bks, di halaman 2 tertulis dengan jelas dan lengkap objek jaminan, yaitu : "... Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan barang yang menjadi jaminan dan dimohonkan eksekusi adalah sebagai berikut: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi, seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 74/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Desember 2014, Sertifikat tanah diterbitkan tanggal 05 Pebruari 2015, tercatat atas nama PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut beserta segala sesuatu yang ditempatkan, ditanam maupun berada diatas tanah dan bangunan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin-mesin yang karena si fat peruntukkannya atau menurut Undang-undang dianggap sebagai benda tetap; Bahwa dalam dalil perlawanan yang disampaikan pada point 1 tersebut, tidak diterangkan dengan jelas dan cermat hal terpenting
lainnya yaitu Surat Ukur No.74/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Desember 2014 dan juga tidak disebutkan mengenai bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut beserta segala sesuatu yang ditempatkan. ditanam maupun berada diatas tanah tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin-mesin yang karena sifatnya,
peruntukannya
menurut
Undang-undang
dianggap
sebagai benda tetap. Kemudian dalam poin 2 huruf (a), Para Pelawan mendalilkan:
Bahwa Para Pelawan tidak mengakui adanya: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor : 6/Ciketing Udik…”
Bahwa dalil point Nomor 2 huruf (a), bertentangan dengan point Nomor 1 dalam dalil Para Pelawan yaitu dalam hal Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan. Para Pelawan didalam point 1 menulis Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketing Udik sedangkan pada point 2, huruf (a) tertulis:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor:6/Ciketing Udik. Bahwa Para Pelawan juga tidak cermat dalam menentukan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan, karena pada Point 2 huruf (a). Point Nomor 4 dan point Nomor 5, tertulis SHGB No.6/Ciketing Udik,
seharusnya dan yang benar adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik. sebagaimana tertulis dalam Penetapan, No. 27/Eks.HT/2015/PN.Bks,
yang
telah
ditetapkan
oleh
Ketua
Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., tertanggal 10 September 2015; Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas membuktikan bahwa Penerima Kuasa dari Para Pelawan keliru dan/atau tidak cermat dalam
menentukan
Objek
Sengketa.
Hal
ini
menunjukkan
ketidaksesuaian antara dalil-dalil dalam point 1 dengan point 2 huruf (a), point 4 dan point 5 didalam gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan sehingga gugatan a quo pantas dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; 3. Gugatan kurang pihak Bahwa dalam dalil-dalil dan alasannya, Para Pelawan tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 9
Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bekasi, yaitu Nyonya Fransisca Inning Soemantri, S.H. Bahwa
berdasarkan
dalil
tersebut,
Para
Pelawan
seharusnya
mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bekasi, yaitu Nyonya Fransisca Inning Soemantri, S.H., yaitu Pejabat yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 sebagai pihak Terlawan dalam gugatan a quo agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak. Bahwa
Para
Pelawan
juga
keliru
serta
tidak
cermat
dalam
mencantumkan tanggal dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015, didalam alasan-alasan dan
dalil-dalilnya pada point 1
disebutkan oleh Para Pelawan yaitu sebagai berikut "Bahwa Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2015 tanggal 6 Pebruari2015... "seharusnya dan
yang benar adalah tanggal 09 Februari 2015, sebagaimana tertulis juga didalam Penetapan, No. 27/Eks.HT/2015/PN. Bks, tertanggal 10 September 2015. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). B. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa segala hal yang telah Terlawan I uraikan pada bagian eksepsi
diatas dinyatakan merupakan bagian (dan terulang) pada jawaban pokok perkara ini 2. Bahwa Terlawan I menyatakan menolak dengan tegas Gugatan Perlawanan Eksekusi Obyek Jaminan atas Penetapan Eksekusi No. 27/EKS.HT/2015/PN. Bks, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlawan I. 3. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan pada point 2 huruf (b) dan (c) dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan 64 tertanggal 26 Oktober 2011 yang keduanya dibuat dihadapan SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan tindak lanjut atas Pasal 8 tentang Jaminan didalam Akta Perjanjian Kredit No.46 tertanggal 26 Oktober 2011, yaitu: " untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
sebagaimana mestinya hutang Terlawan II atau Debitur kepada Bank yang telah dan akan ada dikemudian hari berikut bunga, provisi, denda dan biaya lainnya yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau perjanjian kredit yang akan dibuat dikemudian hari atau karena apapun juga. Debitur dan/atau Penjamin memberikan Jaminan yang akan diterima oleh Bank, pengikatan jaminan tersebut akan dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini" b. Bahwa bagaimana mungkin Para Pelawan tidak mengakui adanya Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan 64 tertanggal 26 Oktober
2011
yang
keduanya
dibuat
dihadapan
SUANNY
NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta, karena secara jelas tertulis didalam halaman 1 (preambule) Akta Nomor 63 tanggal 26
Oktober 2011 "... berhadapan dengan saya, SUANNY NOVIYANTI DJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : Tuan Paulus Tannos, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1954, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kota Depok
pemegang
3276030903540001,
Kartu Warga
Tanda Negara
Penduduk Indonesia;
nomor
menu
rut
keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari Isterinya, yaitu nyonya LINA RAWUNG, lahir di Jakarta, pada tanggai 11 Desember 1963, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok bersama dengan suaminya tersebut, pemegang
KTP
nomor
3276031112630001,
warga
Negara
Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris, dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya; keduanya untuk sementara berada di Jakarta..." c. Dan juga Akta Nomor 64 tanggal 26 Oktober 2011, halaman 1 tertulis " ... berhadapan dengan saya, SUANNY NOVIYANTI DJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh Saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: nyonya LINA RAWUNG, lahir di Jakarta, pada tanggai 11 Desember 1963, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Golf Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Sawangan,Rt 002/RW 007, Kelurahan Sawangan, Kota Depok pemegang
Kartu
nomor
3276031112630001,
Warga
Negara
Indonesia; menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari Suaminya, yaitu tuan PAULUS TANNOS, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1954, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok bersama dengan isterinya tersebut, pemegang KTP nomor 3276030903540001, warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris, dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya; keduanya untuk sementara berada di Jakarta; Bahwa hal-hal tersebut diatas dengan jelas telah menunjukkan bahwa Pelawan II dan Pelawan III hadir serta menandatngani Akta Pemerian Jaminan Pribadi No. 63 dan 64 tertanggal 26 Oktober 2011 sehingga sepatutnya dan sewajarnya Para Pelawan mengakui Akta-Akta tersebut merupakan pengikatan Jaminan yang dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 46 dan 47 tanggal 26 Oktober 2011 Jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember
2011
yang
ketiganya
dibuat
dihadapan
SUANNY
NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta. 4. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan pada point 3 dalam gugatan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa hutang sebesar Rp114.435.348.409,00 (seratus empat betas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) adalah hutang Terlawan II selaku Kreditur Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 Jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011, yang keduanya dibuat dihadapan SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta. Terlawan II telah
memperoleh
Fasilitas
Kredit
Revolving
Loan
sebesar
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah); b. Bahwa hutang Terlawan II belum tetap (fix) karena jumlah hutang pokok yang telah jatuh tempo, ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dan wajib dibayar pertanggal 26 Mei 2015 tidak mampu dibayar dan dilunasi setelah diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III untuk segera Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
menyelesaikan kewajibannya, maka terbukti dengan jelas bahwa Terlawan II telah wanprestasi (ingkar janji) karena sudah tidak mampu
membayar
atau
melunasi
hutang-hutangnya
kepada
Terlawan I; c. Bahwa Penjamin atau Para Pelawan telah setuju dan mengikatkan diri terhadap Bank atau Terlawan I untuk membayar lunas tiap-tiap dan seluruh jumlah utang yang terhutang oleh Debitur atau Terlawan baik saat ini maupun dikemudian hari mungkin terhutang kepada Bank yaitu hutang pokok. bunga. denda. provisi dan biaya lainnya yang
terhutang
kepada
Bank
atau
Terlawan
I
berdasarkan
pernjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang demikian pada waktu permintaan pertama dari Bank atau Terlawan I terhadap Para Pelawan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian DebitUr atas Terlawan II; 5. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan pada point 4, dan point 5 dalam gugatan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Terlawan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 189 tanggal 19 Juni 2012 halaman 9 pada pokoknya yaitu: Terlawan I diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan kuasa untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika diperlukan
untuk
mengurus
perpanjangan
jangka
waktu
dan
pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan. b. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi, seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi). sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 74/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Desember 2014, Sertifikat tanah diterbitkan tanggal 0 Pebruri 2015, tercatat atas nama PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut beserta segala sesuatu yang ditempatkan, ditanam maupun berada diatas tanah dan bangunan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin-mesin yang karena sifat peruntukkannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) berdasarkan : Grosse Sertifikat Hak Tanggungan No. Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
01292/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 16 Pebruari 2015, yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
juncto
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, yang dibuat dihadapan Fransisca Inning Soemantri, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi; 6. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Para Pelawan tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung dengan alat-alat bukti dan fakta hukum yang memadai, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh karena gugatan Para Pelawan patut ditolak untuk seluruhnya maka mengenai permohonan dalam Provisi, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI I.
Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima {niet
ontvankelijke verklaard). II. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Perlawananan Eksekusi Obyek Jaminan atas Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN. Bks yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN.Bks., oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 10 September 2015; 3. Menghukum Para Pelawan untuk patuh dan tunduk atas Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN. Bks., oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 10 September 2015; 4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Pelawan; 5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar
bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Para Pelawan, verzet, banding dan/atau kasasi. Atau, Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Apabila Majelis Hakim Penqadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [Exaequo et Bono)
Jawaban Terlawan II dan III tanggal 5 Januari 2017: Dalam Eksepsi Eksepsi
Eror
In
Persona:Pihak
yang
ditarik
sebagai
Terlawan
tidak
lengkap/Plurium Litis Consortium 1. Dalam Perlawanan a quo pada butir 51 halaman 23, Para Pelawan menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang terbit pada tanggal 05 Februari 2015, batal demi Hukum, karena
diproses
dan
diterbitkan
secara
ilegal
karena
tanpa
sepengtahuan" 2. Bahwa konsekuensi dari Para Pelawanan menyatakan sebagaimana butir 51 halaman 23 dalam diatas, maka Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi dianggap telah melakukan perbuatan ilegal karena telah mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang terbit pada tanggal 05 Februari 2015. 3. Dengan demikian, sudah seharusnya Para Pelawan menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi diikutsertakan sebagai pihak dalam Perlawanan perkara a quo untuk menjelaskan mengenai prosedur serta keabsahan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang terbit pada tanggal 5 Pebruari 2015, tetapi faktanya, di dalam Perlawanan Para Pelawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Perlawanan perkara a quo. Hal tersebut adalah suatu kesalahan nyata dalam Perlawanan Para Pelawan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. 4. Dengan demikian, adalah patut bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak Perlawanan Para Pelawan, atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam Provisi: Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
1. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan pada bagian petitum Perlawanan halaman 24, paragraf pertama, yang pada pokoknya
meminta
agar
menangguhkan
pelaksanaan
eksekusi
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 27/EKS.HT/2015/PN.BKS. tanggal 10 September 2015 hingga putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pasal 207 (3) HIR dan Pasal 227 R.Bg dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik lndonsia Tahun 2008 halaman 101, yang antara lain mengatur bahwa putusan perlawanan terhadap penetapan eksekusi tidak menunda atau menangguhkan eksekusi. 2. Bahwa oleh karena permohonan provisi Pelawan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan provisi Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankiljk verklaard). Dalam Pokok Perkara Sebelum menyampaikan uraian dalam pokok perkara, terlebih dahulu Terlawan II dan Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang telah Terlawan II dan Terlawan III sampaikan sebelumnya pada bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara dalam Jawaban ini. A. Latar belakang hubungan hukum antara Para Pelawan dan Terlawan Iv, Terlawan II dan Terlawan III - ada dua hubungan hukum yang terpisah Perjanjian 26 Oktober 2011 - Yang menjadi pihak adalah Para Pelawan dengan Terlawan IV 1. Terkait dengan pelaksanaan proyek pembuatan dan pengadaan E-KTP yang dikerjakan oleh Pelawan I, dapat Terlawan II dan Terlawan III sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sekitar bulan September 2011 Pelawan II selaku Direktur Utama Pelawan I bertemu dengan Terlawan IV, dalam pertemuan tersebut Terlawan IV menawarkan kepada Pelawan II bahwa Terlawan IV dapat memberikan bantuan dana sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terkait dengan pelaksanaan proyek pembuatan dan pengadaan E-KTP yang dikerjakan oleh Pelawan I. Setelah Pelawan II dan Terlawan IV sepakat, maka Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
dibuatlah perjanjian tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Para Pelawanan dan Terlawan I, kedudukannya Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah sebagai Penerima Pinjaman dan Terlawan IV sebagai Pemberi Pinjaman uang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) ("Perjanjian 26 Oktober 2011"). Perjanjian Kredit antara Terlawan II dan Terlawan I 2. Bahwa sehubungan dengan bantuan penyediaan dana sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, Terlawan IV yang merupakan pendiri dan pernah menjadi Direktur Utama dari Terlawan II sebagaimana Akta Pendirian No. 9 Tanggal 4 Juli 2002, meminta kepada Terlawan II untuk Dmenjabat sebagai Direktur dari Terlawan II, bertindak untuk Terlawan II, menyetujui permintaan Terlawan IV untuk menjadi pihak yang akan mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Terlawan I. 3. Bahwa kemudian Terlawan II dan Terlawan I membuat perjanjian kredit senilai
total
Rp200.000.000.000,00
(dua
ratus
milyar
rupiah)
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47, keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit"). Dua Hubungan hukum yang berbeda 4. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda, yaitu: a. Perjanjian 26 Oktober 2011 adalah antara Para Pelawan dengan Perjanjian 26 Oktober 2011 adalah antara Para Pelawan dengan Terlawan IV dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terlawan II ataupun Terlawan III; dan b. Perjanjian Kredit Antara Terlawan I dengan Terlawan II, dimana Terlawan IV sama sekali tidak memiliki hubungan hukum. B. Terhadap Transaksi P erjanjian Kredit, Para Pelawan merupakan Pemberi Jaminan pihak ketiga kepada Terlawan II. Para Pelawan memberikan jaminan kebendaan kepada Terlawan I Untuk kepentingan Terlawan II 1. Sebagai jaminan atas pelaksanaan Perjanjian Kredit dan sebagaimana Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
lazimnya suatu perjanjian kredit, Terlawan I mensyaratkan adanya jaminan untuk mengamankan pinjaman yang diberikan kepada Terlawan II. 2. Sebagai
tindak lanjut
pelaksanaan
persyaratan
jaminan tersebut,
kewajiban Terlawan II terhadap Terlawan I dijamin oleh jaminan kebendaan yang diberikan oleh Para Pelawan antara lain: a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 Tanggal 9 Pebruari
2015
dan
Sertifikat
Hak
Tanggungan
Nomor
01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015; b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 63, ("Paulus Tannos") tanggal
26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan
Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H.; dan c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, ("LINA RAWUNG") tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H. 3. Berdasarkan konstruksi hukum perdata, tindakan Para Pelawan memberikan jaminan kepada Terlawan I untuk kepentingan Terlawan II menempatkan Para Pelawan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan, suatu hal yang sangat lazim dalam transaksi keuangan. Terlawan II tidak mengalihkan jaminan kebendaan milik Para Pelawan kepada Terlawan I 4. Dalam Perlawanan Pelawan pada angka 21, halaman 11, Para Pelawan mendalilkan bahwa "dokumen-dokumen jaminan tersebut telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas kredit/hutang Terlawan II kepada Terlawan I sebagaimana tercantum dalam akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011 dan Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011...." 5. Terlawan II dan Terlawan III
yakin bahwa Para Pelawan
telah
sedemikian putus asanya sehingga membuat tuduhan yang sama sekali tidak masuk logika hukum. 6. Perlu diketahui oleh Para Pelawan bahwa Terlawan II dan Terlawan III bukan pemilik dari benda jaminan-jaminan sehingga Terlawan II dan Terlawan III tidak dapat melakukan tindakan pengalihan, termasuk melakukan menjaminkan benda-benda tersebut. Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
7. Karenanya, Terlawan II dan Terlawan III tidak pernah melakukan tindakan menjaminkan aset Para Pelawan kepada Terlawan I. Tindakan Penjaminan Aset Para Pelawan kepada Terlawan I dilakukan oleh Para Pelawan sendiri. 8. Dalam Perlawanan a quo pada angka 8, halaman 7, Para Pelawan mendalilkan "Bahwa Terlawan I, dalam mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 yang diterbitkan atas dasar adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No 8/2015 tanggal 6 Pebruari
2015.
Namun
faktanya
Pelawan/,tidak
pernah
menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015”. 9. Kemudian dalam Perlawanan angka 11, halaman 8, Para Pelawan mendalilkan "bahwa Pelawan II dan Pelawan III tidak pernah menandatangani akta-akta notaris yang semuanya dibuat oleh Terlawan V, dan antara lain yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB Nomor: 6/Ciketing Udik, Akta Pemberian Jaminan Probadi No. 63 dan Akta Pemberian Jamina Pribadi No. 64 kepada Terlawan I. Demikian pula TerlawaN V belum/tidak pernah menyerahkan
salinan-salinan
akta-akta
tersebut
kepada
Para
Pelawan. Sedangkan adalah merupakan hak Para Pelawan untuk mendapatkan salinan akta- akta itu. Jadi Para Pelawan menduga telah terjadi sesuatu keanehan atas proses/prosedur yang tidak sewajarnya itu" 10. Dengan Tegas Terlawan II dan Terlawan III menolak dalil Para Pelawan tersebut diatas pada angka 8, halaman 7, dan angka 6, halaman 8 dalam Perlawanan a quo. Pada faktanya, tindakan penjaminan aset-aset milik Para Pelawan tersebut adalah dilakukan oleh Para Pelawan Sendiri kepada Terlawan I. 11. Hal demikian dapat dengan mudah dibuktikan dengan melalui, antara lain: 1. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015; 2. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 63, ("Paulus Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Tannos") tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H. 3. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, ("Lina Rawung") tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan NOTARIS SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H. (secara bersama-sama disebut sebagai "Dokumen Jaminan Para Pelawan") sebagaimana dalam Dokumen Jaminan Para Pelawan tersebu diatas, akan ditemukan fakta bahwa: (i) Masing-masing Pelawan menandatangani Dokumen Jaminan Para Pelawan dengan sadar dan tanpa paksaan; (ii) Masing-masing Penggugat mengetahui atau setidak-tidaknya sepatutnya
mengetahui
bahwa
jaminan
kebendaan
yang
diberikan oleh Para Pelawan adalah untuk menjamin kepentingan Terlawan II:
dan
(iii) Masing-masing Penggugat mengetahui atau setidak tidaknya sepatutnya tahu mengenai transaksi Perjanjian Kredit antara Terlawan II dengan Terlawan I. 12 Bahwa penjaminan fasilitas kredit yang didasarkan atas Perjanjian Kredit
yang
dibuat
oleh
Terlawan
II
dan
Terlawan
I
atas
sepengetahuan, kesadaran dan persetujuan seluruh Para Terlawan. 13 Bahwa Para Pelawan menyebut "tidak sah" adalah suatu hal bohong dan Terlawan II serta Terlawan III dengan ini secara tegas menolak dalil Para Pelawan tersebut karena sudah sangat jelas bahwa Para Pelawan telah menyetujui jaminan sebagaimana dibuktikan melalui: (i)
Akta Berita Acara Rapat PT Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011. Yang dibuat oleh SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta ("BAR Sandipala"); dan
(ii)
seluruh Dokumen Jaminan Para Penggugat. Oleh karena itu Terlawan Ii dan Terlawan III meminta kepada Para Pelawan untuk menunjukan Akta Berita Acara Rapat PT SANDIPALA ARTHAPUTRA No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 dihadapan persidangan demi terangnya fakta serta kepentingan Hukum dan Keadilan.
14. Dalam Perlawanan a quo pada angka 25, halaman 26, Para Pelawan mendalilkan "Bahwa pada saat pembuatan Terlawan II mendapatkan Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
kredit/hutang dari Terlawan I, kedudukan/status Terlawan IV adalah selaku pemilik perusahaan PT MEGALESTARI UNGGUL /Terlawan II yang mana kepemilikan Terlawan IV atas saham pada Terlawan II tersebut diatasnamakan orang lain yaitu 150 lembar atau 60% (enam puluh persen) diatasnamakan ADI SAPUTRA dan 100 lembar atau 40% (empat puluh persen) sahamnya yang lain diatasnamakan VECKY ALEX LUMANTAUW yang juga sebagai Direktur Utama dari Terlawan ll/PT MEGALESTARI
UNGGUL.
ADI
SAPUTRA
dan
VECKY
ALEX
LUMANTAUW/Terlawan III, merupakan staf dan/atau orang suruhan Terlawan IV yang ditempatkan pada Terlawan II, sehingga sesungguhnya sebagai pemilik dan mengendalikan seluruh aktivitas PT MEGALESTARI UNGGUL/Terlawan II adalah Terlawan IV" 15. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III dengan tegas menolak dalil Para Pelawan pada angka 25, halaman 26, tersebut diatas, perlu diketahui oleh Para Pelawan pada saat Perjanjian Kredit antara Terlawan II dan Terlawan I, Terlawan II diwakili oleh Direktur Utama yaitu Terlawan III dan untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap Perjanjian Kredit Terlawan III telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Terlawan II yaitu ADI SAPUTRA dan mengenai susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris telah sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan
Pemegang
Saham
Diluar
Rapat
PT
MEGALESTARI
UNGGUL No. 58 tanggal 30 September 2011, . 16. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa "Adi Saputra dan VECKY ALEX LUMANTAUW/Terlawan III, merupakan staf dan/atau orang suruhan Terlawan IV yang ditempatkan pada Terlawan II, sehingga sesungguhnya sebagai pemilik dan mengendalikan seluruh aktivitas PT MEGALESTARI UNGGUL/Terlawan II adalah Terlawan IV" sangatlah menyesatkan dan tidak berdasar, Para Pelawan terlihat asal-asalan dalam menyampaikan dalilnya, karena pada faktanya tidak ada nama Terlawan IV dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT MEGALESTARI UNGGUL No. 58 Tanggal 30 September 2011, sehingga bagaimana bisa Terlawan IV mengendalikan seluruh aktivitas Terlawan II. 17. Bahwa Para Pelawan dalam dalilnya angka 30, halaman 15, menyatakan bahwa ...."pemberian jaminan oleh Para Pelawan tersebut tidak tidak sah, karena pemberian jaminan tersebut jelas-jelas dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena dilakukan tanpa terlebih Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
dahulu mendapat persetujuan Rapt Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT SANDIPALA ARTHA PUTRA/Pelawan I …… 18.
"
Bahwa dalam dalilnya angka 30, halaman 15, tersebut diatas adalah bohong dan Terlawan II serta Terlawan III dengan ini secara tegas menolak dalil Para Pelawan tersebut karena sudah sangat jeias bahwa Para Pelawan telah menyetujui jaminan sebagaimana dibuktikan melalui: (i) Akta Berita Acara Rapat PT Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011. Yang dibuat oleh SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H., Notaris di Jakarta ("BAR Sandipala"); dan (ii) Seluruh Dokumen Jaminan Para Pelawan . Oleh karena itu Terlawan II dan Terlawan III meminta kepada Para Pelawan untuk Menunjukan Akta Berita Acara Rapat PT SANDIPALA ARTHAPUTRA No. 48 Tanggal 26 Oktober 2011 dihadapan persidangan demi terangnya fakta serta kepentingan hukum dan keadilan.
C. Perjanjian Kredit yang dibuat antara Terlawan II dan Terlawan I adalah untuk kepentingan Pelawan II Pelawan II adalah Pengendali Pelawan I dan (dahulu) Pengendali Terlawan II: 1. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit, terjadi perubahan susunan
Pemegang
Saham
dan
Pengurus
pada
Terlawan
II
sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT MEGALESTARI UNGGUL No. 52 Jo Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT MEGALESTARI UNGGUL No. 53 yang keduanya tertanggal 11 Nopember 2011 dan dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., dimana Terlawan II (yang juga pemegang saham dan Direktur Utama dari Pelawan I) masuk menjadi pemegang saham mayoritas dari Terlawan II sebesar 60% (enam puluh persen) dan menjadi Direktur Utama dari Terlawan II, sementara Catherine Tannos menduduki jabatan sebagai Komisaris dalam Terlawan II. 2. Dengan posisi Pelawan II sebagai pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama dari Terlawan II, maka terjadi perubahan pengendalian dalam Terlawan II kepada Pelawan I, yang menunjukan bahwa selanjutnya Pelawan II (yang juga pemegang saham dan Direktur Utama dalam Terlawan I) memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
kegiatan-
kegiatan
Terlawan
II
dalam
menjalankan
usaha
dan
kebijakannya. 3. Dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit kemudian dilakukan perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dihadapan SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Perubahan Perjanjian Kredit). Atas nama Terlawan II, Pelawan II menandatangani permohonan pencairan kredit kepada Terlawan I 4. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Terlawan II, Pelawan II (yang juga pemegang saham dan Direktur Utama dalam Pelawan I) pernah menandatangani permohonan pencairan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit jo Perubahan Perjanjian Kredit (Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit) dengan surat-surat sebagai berikut: a. Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah); b. Tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); c. Tanggal 3 Pebruari 2012 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah); d. Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); e. Tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); f. Tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan g. Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah). Atas Nama Terlawan II, Pelawan II mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada Terlawan I 5. Bahwa selain Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang dilakukan tersebut diatas, Pelawan II (yang juga pemegang saham dan Direktur Utama dalam Pelawan I) dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Terlawan II juga mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit Jo Perubahan Perjanjian Kredit (Permohonan Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Perpanjangan Fasilitas Kredit) dengan surat-surat sebagai berikut: a. Surat Nomor
: 028/Dirut/MLU/2012 tertanggal 08-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit selama 12 bulan;
b. Surat Nomor
: 029/Dirut/MLU/2012 tertanggal 09-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit selama 12 bulan;
c. Surat Nomor
: 030/Dirut/MLU/2012 tertanggal 24-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT MEGALESTARI UNGGUL;
d. Surat Nomor
: 031/Dirut/MLU/2012 tertanggal 25-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT MEGALESTARI UNGGUL;
e. Surat Nomor
: 032/Dirut/MLU/2012 tertanggal 29-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT MEGALESTARI UNGGUL;
f.
Surat Nomor
: 035/Dirut/MLU/2012 tertanggal 13-11-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas ;
g. Surat Nomor
: 004/Dirut/MLU/2012 tertanggal 19-02-2013, perihal Permohonan Penundaan Penghentian Sementara Pembayaran
Bunga
atas
Kredit
PT
MEGALESTARI UNGGUL; 6. Bahwa berdasarkan Perjanjian 26 Oktober 2011, BAR Sandipala, Perjanjian Kredit Jo Perubahan Perjanjian Kredit, Akta-akta terkait Perjanjian
Kredit,
Permohonan
Pencairan
Fasilitas
Kredit
dan
Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan Terlawan II dan Terlawan III diatas, sesungguhnya maksud dan tujuan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I adalah untuk kepentingan Para Pelawan dalam hal ini Pelawan II untuk penyediaan dana kepada Pelawan I terkait Proyek Pembuatan E-KTP dan sebagai jaminannya Pelawan II menjaminkan aset-aset milik Pelawan I untuk keperluan Perjanjian Fasilitas Kredit pihak ketiga dalam hal ini Terlawan II yang sebenarnya telah diketahui dan disetujui oleh Pelawan II. D. Eksekusi Atas Aset-Aset Milik Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III yang dilakukan oleh Pelawan I Eksekusi dilakukan untuk kepentingan Perjanjian Kredit 1. Pada faktanya bahwa Terlawan II telah mengalami gagal bayar kepada Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Terlawan I, sehingga Terlawan I melakukan eksekusi terhadap jaminanjaminan milik Para Pelawan. 2. Bahwa Terlawan I dalam melakukan eksekusi atas jaminan milik Para Pelawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena: i)
Tagihan Terlawan I terhadap Terlawan II telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Terlawan II tidak mampu membayar kewajibannya.
ii) Dokumen Jaminan Para Pelawan adalah sah dan mengikat Para Pelawan sendiri. 3. Bahwa terjadinya eksekusi benda
jaminan
milik Para Pelawan oleh
Terlawan I adalah resiko pribadi Para Pelawan sendiri sebagai pihak ketiga pemberi jaminan. E. Pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, atas nama Pelawan I Status Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, telah dilakukan pembaharuan 1. Bahwa Para Pelawan dalam dalilnya angka 39, halaman 20, menyatakan "Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, Kecamatan Batar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHA PUTRA, berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012" 2. Bahwa kemudian Para Pelawan dalam dalilnya angka 41, halaman 20, menyatakan "Bahwa dengan tidak diajukannya perpanjangan hak oleh Pelawan I, maka status Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, telah berakhir haknya. Dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan sejak tanggal 11 Desember 2012, maka berdasarkan hukum Hak Tanggungan yang melekat atasnya juga hapus sejak tanggal 11 Desember 2012" 3. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III menolak dengan tegas dalil Para Pelawan angka 39, halaman 20 dan angka 41, halaman 20 tersebut diatas. Pada faktanya status Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/ Ciketing Udik telah berakhir dan telah dilakukan pembaharuan oleh Pelawan I sendiri yang mana saat ini sertifikat tersebut telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Batar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, seluas 4.050 m2, Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
tanggal 5 Pebruari 2015, dengan surat ukur No. 74/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Desember 2014, tercatat atas nama PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. Perpanjangan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, atas nama Pelawan I telah dilakukan oleh Pelawan I sendiri 4. Bahwa Para Pelawan dalam dalilnya angka 48, halaman 22 menyatakan “bahwa Pelawan I tidak mengajukan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/CIketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi), yang telah berakhir haknya pada tanggal 11 Desember 2012; 5. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III menolak dengan Tegas dalil Para Pelawan angka 48, halaman 22, pada faktanya Pelawan I sendiri telah melakukan pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/ Ciketing Udik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat No. 01/HGB/BPN.10.26/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan Seluas 4.050 m2 Atas Nama PT SANDIPALA ARTHAPUTRA berkedudukan di Jakarta Selatan Terletak Di Keluranahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (“Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bekasi No. 1/2015”). 6. Bahwa pada bagian "memutuskan" dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bekasi No. 1/2015 yaitu berbunyi sebagai berikut: ..."Memberikan Pembaharuan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak didaftarkan atas bidang tanah seluas 4.050 (empat puluh lima meter persegi), Surat Ukur 0074/Ciketing Udik/2014 tanggal 15 Desember 2014, NIB. 10.26.06.02.04562, yang digunakan untuk industri percetakan, terletak dikelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, kepada PT Sandipala Arthputra, berkedudukan di Jakarta Selatan..." 7. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bekasi No. 1/2015, jelas dan nyata Pelawan I lah yang telah melakukan pembahuran atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik, sehingga dalil Para Pelawan dari angka 39-51 halaman 20-22 telah terbantahkan. Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Provisi -
Menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas: a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, kecamatan Batar Gebang, Keluarahan Ciketing Udik, Kota Bekasi seluas 4.050. m2 (empat puluh lima meter persegi) atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015. c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas: a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 63, ("PAULUS TANNOS") tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H. b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 64, ("LINA RAWUNG") tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H. 4. Menyatakan tetap berlaku, sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 27/EKS.HT/ 2015/ PN.BKS. tanggal 10 September 2015; 5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar perkara ini. Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
Jawaban Terlawan IV tanggal 6 Januari 2016:
Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Dalam Eksepsi Gugatan tidak jelas (Obsuur Libel) Bahwa poin 1 gugatan Para Pelawan berbunyi: “Bahwa Pelawan 1/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Februari 2015 kepada Terlawan 1/BANK ARTHA GRAHA atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketing Udik, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Ciketing, Kota Bekasi, seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama Pelawan I/PT SANDIPALA ARTHAPUTRA." Bahwa pada poin 2 gugatan Para Pelawan mendalilkan: “Bahwa Para Pelawan tidak mengakui adanya: a.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadao SHGB Nomor ;6/Ciketing Udik..."
Bahwa berdasarkan kedua poin gugatan a quo dapat terlihat dengan jelas Para Pelawan bimbang, keliru, dan tidak dapat menentukan dengan pasti objek sengketa atas Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/ 2015/PN.Bks tanggal 10 September 2015. Bahwa selain hal tersebut, pada poin 1 gugatan a quo Pelawan I mendalilkan bahwa Pelawan I/Pt SANDIPALA ARTHAPUTRA tidak mengakui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 08 tahun 2015 Tanggal 6 Pebruari 2015, sedangkan tanggal yang tercantum di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 08 tahun 2015 adalah 9 Pebruari 2015. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas Para Pelawan tidak serius, tidak cermat, dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan perlawanan a quo sehingga gugatan a quo pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa segala hal yang telah Terlawan IV jelaskan dan dalilkan pada bagian eksepsi diatas dinyatakan merupakan bagian pada jawaban pokok perkara ini. 2. Bahwa Terlawan IV menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalam Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan Eksekusi Obyek Jaminan atas Penetapan Eksekusi No. 27/EKS.HT/2015/PN.BKS a quo, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlawan IV. 3. Bahwa Terlawan IV menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 17, 18, 20 dan 21 dengan alasan sebagai berikut: 3.1. Bahwa Para Pelawan dengan Terlawan IV terikat dalam suatu perjanjian
tertanggal
26
Oktober
2011
(selanjutnya
disebut
Perjanjian 26 Oktober 2011). 3.2. Bahwa pada poin 5 halaman 2 Perjanjian 26 Oktober 2011 terdapat pemyataan sebagai berikut: “Dan oleh karenanya Sandipala meminta bantuan kepada Tuan Jack dan
Tuan
Jack
setuju
membantu
penyediaan
dana
untuk
pelaksanaan Proyek melalui Bank Umum/Lembaga Keuangan kepada Sandipala sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)” 3.3. Bahwa di dalam Perjanjian 26 Oktober 2011 Pelawan I meminta bantuan kepada Terlawan IV untuk membantu penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan proyek KTP Elektronik (E-KTP) dimana Pelawan I merupakan salah satu perusahan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender pelaksanaan proyek E-KTP tahun 2012. 3.4. Bahwa berdasarkan poin di atas, justru Para Pelawan lah yang meminta bantuan kepada Terlawan IV untuk membantu penyediaan dana bagi Pelawan I bukan Terlawan IV yang melakukan penawaran bantuan kepada Pelawan I. 3.5. Bahwa di dalam Perjanjian 26 Oktober 2011 terdapat kesepakatan dimana bantuan penyediaan dana sebesar Rp200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah) akan dilakukan oleh Terlawan IV atau pihak lain yang dituniuk oleh Terlawan IV. Dalam hal ini bank umum yang ditunjuk oleh Terlawan IV adalah Terlawan I. 3.6. Bahwa aset-aset milik Pelawan I yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian 26 Oktober 2011 terdiri dari: -
Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 6/Ciketing Udik, seluas 4.050 M2 (empat ribu limapuluh meter persegi),
sebagaimana
diuraikan
dalam
Gambar
Situasi
tertanggal duapuluh tujuh Desember seribu sembilan ratus Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
sembilan puluh dua (27-12-1992) nomor 10.224/1992, terletak di Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Pelawan I, berkedudukan di Jakarta; -
Seluruh saham dalam Pelawan I, yakni sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham;
-
Tagihan milik Pelawan I dari Konsorsium PNRI;
-
Mesin-mesin milik Pelawan I;
3.7. Bahwa berdasarkan Perjanjian 26 Oktober
2011 Terlawan II
dengan Terlawan I membuat Perjanjian Kredit dengan nilai total Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 yangmana keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 serta dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V sebagaimana diperbaharui dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh dan/atau di hadapan Terlawan V. 3.8. Bahwa setelah dibuatnya perjanjian kredit tersebut, aset-aset milik Pelawan I telah dialihkan kepada Terlawan I dan telah dibuat aktaakta notariil terkait pembebanan jaminan atas aset-aset tersebut yang akan dijelaskan di dalil Jawaban poin 6. 3.9. Bahwa di samping itu, di dalam Perjanjian 26 Oktober 2011 juga sama sekali tidak diperjanjikan menqenai kesediaan Terlawan IV untuk melakukan penqurusan Bank Garansi bagi Pelawan I. 3.10. Bahwa
dengan
demikian
Para
Pelawan
mengetahui
dan
memberikan persetujuan atas pembebanan aset-aset milik Pelawan I sehubungan dengan adanya perjanjian kredit antara Terlawan II dengan Terlawan I sehingga dalil Para Pelawan yang mendalilkan benda-benda milik Para Pelawan berada di bawah kekuasaan Terlawan IV adalah sangat mengada-ada dan dibuat-buat. 4. Bahwa Terlawan IV menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 25 dengan alasan sebagai berikut: 4.1. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. ” Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
“Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. ” 4.2. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut saham suatu Perseroan Terbatas (PT) hanya dapat diterbitkan atas nama pemilik/ pemegang saham yang bersangkutan dan tidak dapat diterbitkan atas nama orang lain. 4.3. Bahwa dalil gugatan a quo yang menyatakan Terlawan IV mengatasnamakan saham miliknya dengan nama pihak lainnya adalah sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar karena hal tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 5. Bahwa Terlawan IV menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 27 dengan alasan sebagai berikut: 5.1. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas dibuatnya perjanjian kredit, Para Pelawan membuat akta-akta notaril sehubungan Jaminan pelunasan hutang Terlawan II kepada Terlawan I sebagaimana kewaiiban Terlawan II dalam Perjanjian Kredit, mala Para Pelawan memberikan jaminan-jaminan sebagaimana terdapat dalam aktaakta sebagai berikut: - Akta Gadai Saham atas 8.348 lembar saham PT. Summa Dinamika pada Pelawan I No. 51 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Kuasa Jual No. 52 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Kuasa Jual No. 53 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Gadai Saham atas 7.510 lembar saham Pelawan II pada Pelawan I No. 54 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Kuasa Jual No. 55 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Gadai Saham atas 184.142 lembar saham atas nama Pelawan III pada Pelawan I No. 57 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Kuasa Jual No. 58 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
oleh dan/atau di hadapan Terlawan V; - Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang atas nama Pelawan I terhadap Terlawan I No. 60 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Terlawan V; - Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin dan Peralatan atas nama Pelawan I No. 61 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang atas nama Pelawan I No. 62 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; - Akta Jaminan Pribadi atas nama Pelawan II No. 63 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; Akta Jaminan Pribadi atas nama Pelawan III No. 64 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V; Akta Jaminan Pribadi atas nama Pauline Tannos No. 65 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Terlawan V; - Akta Jaminan Pribadi atas nama Catherine Tannos No. 66 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Terlawan V. 5.2. Bahwa berdasarkan akta-akta tersebut di atas, dalil Para Perlawan yang menyatakan akta-akta tersebut dibuat secara melawan hukum dengan cara menyalahgunakan
dokumen-dokumen perjanjian
jaminan atas aset-aset milik Para Pelawan tanpa sepengetahuan Para Pelawan sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali. 6. Bahwa Terlawan IV menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 30 dan 31 dengan alasan sebagai berikut: 6.1. Bahwa sebelum dibuatnya perjanjian kredit antara Terlawan dengan Terlawan I, Pelawan I teiah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat; PT SANDIPALA ARTHAPUTRA No. 48 tertanggal 26 Oktober 2011 dibuat oieh dan/ atau di hadapan Terlawan V yang dihadiri oleh Pelawan II selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham sebanyak 7.510 (tujuh ribu lima ratus sepuluh) lembar saham PT SANDIPALA Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
ARTHAPUTRA dan selaku Direktur Utama PT. Cntic Dinamika (kini bernama PT. Summa Dinamika) sebagai Pemegang Saham sebanyak 8.348 (delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) lembar saham PT SANDIPALA ARTHAPUTRA serta Pelawan III selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham sebanyak 184.142 (seratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua) lembar saham PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. 6.2. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tercapai kesepakatan sebagaimana termaktub pada halaman 8 Berita Acara Rapat PT SANDIPALA ARTHAPUTRA No. 48 tertanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh dan/ atau di hadapan Terlawan V sebagai berikut: “Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan (PT SANDIPALA ARTHAPUTRA) kepada perseroan terbatas PT BANK ARTHA
GRAHA
INTERNASIONAL,
Tbk.,
berkedudukan
di
Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu atas: a. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Ciketing Udik, seluas 4.050 M2 (empat ribu limapuluh meter persegi),
sebagaimana
diuraikan
dalam
Gambar
Situasi
tertanggal duapuluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (27-12-1992) nomor 10.224/1992, terletak di Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi,
Propinsi
Jawa
Barat,
terdaftar
atas
nama
PT
SANDIPALA ARTHAPUTRA, berkedudukan di Jakarta; b. Seluruh saham dalam Perseroan, yakni sebanyak 200.000,00 (dua ratus ribu) saham; c. Tagihan milik Perseroan dari Konsorsium PNRI d. Mesin-mesin milik Perseroan; e. Stock barang milik Perseroan; Guna menjamin hutang perseroan terbatas PT MEGALESTARI UNGGUL, berkedudukan di Jakarta Pusat kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk tersebut.berikut dengan segenap perpanjangan. perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya;” 6.3. Bahwa dengan demikian sudah jelas Para Pelawan berdasarkan kehendak sendiri, dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
(RUPS) dan mencapai persetujuan untuk membebankan jaminan atas aset-aset milik Pelawan I sehubungan dengan adanya perjanjian kredit antara Terlawan II selaku debitur dan Terlawan I selaku kreditur. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: M E N G A D I L I:
Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Terlawan IV untuk seluruhnya; 2. Menyatakan
gugatan
Para
Pelawan
tidak
dapat
diterima
(niet
Obyek
Jaminan
atas
ontvankelijke verklaard). Atau Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak
gugatan
Perlawananan
Eksekusi
Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN.Bks yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN.Bks., oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 10 September 2015 ; 3. Menghukum Para Pelawan untuk patuh dan tunduk atas Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.HT/2015/PN.Bks., oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 10 September 2015; 4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Pelawan. 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Para Pelawan, verzet, banding dan/atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et Bono)
Jawaban Terlawan V tanggal 6 Januari 2016: Dalam Konvensi Dalam Eksepsi 1. Bahwa Terlawan V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Perlawanan dari Para Pelawan kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terlawan V; 2. Gugatan Perlawanan Para Pelawan salah menentukan pihak yang digugat (Eksepsi Error In Persona) dan gugatan Perlawanan Para Pelawan kurang pihak (Eksepst Plurium Litis Consortium); Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Jucto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 kepada Terlawan V adalah salah orang atau alamat, karena Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 bukan dibuat dan ditandatangani dihadapan Terlawan V. Akan tetapi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan Nyonya Francisca lnning Soemantri, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi. Oleh karenanya seharusnya Para Pelawan menjadikan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
membuat Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor:08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 sebagai pihak dalam perkara a quo; Bahwa selanjutnya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
08/2015
tanggal 6 Pebruari 2015 tersebut diatas telah dijahitkan dan dilekatkan pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01292/2015 yang terbit tanggal 16 Maret 2015 dari Kantor Badan Indonesia Kota Bekasi. dan
Pertanahan Nasional Republik
Hak Tanggungan Nomor. 01292/2015
Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah) telah dibebankan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1966 tercatat atas nama Pelawan l. Bahwa seharusnya Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya mengikutsertakan sebagai para pihak yaitu
Nyonya Francisca lnning
Soemantri, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi yang telah membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik lndonesia Kota Bekasi selaku penerbit sertifikat hak tanggungan. Maka karena Para Pelawan tidak mengikut sertakan Nyonya Francisca lnning
Soemantri, S.H.,
selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Republik lndonesia Kota
Bekasi dalam gugatan perlawananya, maka
Para Pelawan telah "salah menentukan pihak yang digugat (eksepsi error in persona) dan gugatan Para
Pelawan kurang pihak (eksepsi
plurium litis consortium)"; Oleh karenanya gugatan perlawanan Para Pelawan dianggap
tidak
memenuhi syarat formil dan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil. Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk
menolak gugatan Para
Pelawan atau setidak tidaknya dinyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas gugatan Para Pelawan terhadap Terlawan V adalah keliru dan salah alamat, sehingga mengakibatkan gugatan perlawanan Para Pelawan mengandung cacat formil. Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim yang bersidang untuk menyatakan gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard); Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa seluruh uraian dan dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini. 2. Bahwa Terlawan V menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalildalil yang termuat dalam gugatan perlawanan Para Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum. 3. Bahwa Terlawan V ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya halaman 8 (delapan) yang menyatakan : .. Tentang Para Pelawan tidak mengakui
adanya Akta
Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 dan Akta-Akta Pemberian Jaminan Pribadi No.64 …”
Bahwa Terlawan V menjelaskan terlebih dahulu
kronologis awal timbulnya Akta pemberian jaminan pribadi No. 63 dan Akta pemberian jaminan pribadi
No. 64. Karena seluruh akta-akta
tersebut diatas tidak serta merta muncul, tanpa adanya akta-akta yang lainnya yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 hadir dihadapan Terlawan V , Terlawan
III
selaku
Direktur
mewakili
Terlawan
II
untuk
menandatangani: Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
-
Akta Perjanjian Kredit Nomor 46 atas fasiritas kredit berupa Revolving Loan (RL) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan;
-
Akta
perjanjian
penggunaan
fasiritas
devisa
umum
dengan
pembukaan Letter of Credit Nomor 47 atas fasilitas Letter of credit (L/c) hingga sejumlah Rp1 00.000.000.000,00(seratus milyar rupiah) dari Terlawan I; -
Bahwa kemudian Terlawan ll dengan diwakili oteh Terlawan llI telah menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:22 tanggal 20 Desember 2011 dihadapan Terlawan V perubahan fasilitas kredit' menjadi fasilitas
yang menyatakan Revolving Loan (RL)
hingga jumlah sebesar Rp200.000.000.000,00
(dua ratus milyar
rupiah); Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit tersebut diatas, Terlawan ll dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pelawan telah memberikan jaminan-jaminan berupa antara lain: -
Tanah dan Bangunan Pabrik yang berdiri diatasnya berdasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:06/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi terdaftar atas nama Pelawan I yang telah di perbaharui menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1966/Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, terdaftar atas nama Pelawan l, yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat
I
(Pertama)
berdasarkan
Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan Nomor:08/2015 dibuat dihadapan Nyonya Francisca lnning Soemantri, S.H., Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor:
01292/2015, sebesar Rp200.000.000.000,00
(dua ratus milyar
rupiah), Pemegang HT Peringkat I adalah Terlawan I. -
Personal Guarantee (PG) atas nama Pelawan ll, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor:63; tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dan ditandatangani dihadapan Terlawan V;
-
Personal Guarantee (PG) atas nama Pelawan lll, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor:64 tanggal .26 Oktober 2011, dibuat dan ditandatangani dihadapan Terlawan V'
4. Bahwa Terlawan V keberatan dengan dalil Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan pada point (6) halaman 8 yang menyatakan bahwa Para Pelawan tidak mengakui adanya: Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
a) Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 63, b) Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 64, Karena kedua akta tersebut diatas merupakan suatu rangkaian dan menjadi satu kesatuan dengan akta-akta lainnya yang telah disetujui, dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan ll dan Pelawan lll dihadapan Terlawan V dengan tujuan untuk menjamin pelunasan fasilitas pinjaman Terlawan ll pada Terlawan I berdasarkan: -
Akta Perjanjian Kredit Nomor:46 atas fasilitas kredit berupa Revolving Loan (RL) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) dan;
-
Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter Of Credit Nomor 47 atas fasilitas Letter Of credit (L/C) hingga sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dari Terlawan I;
-
Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:22 tanggal 20 Desember 2011 dihadapan Terlawan V yang menyatakan perubahan fasilitas kredit menjadi fasilitas Revolving Loan (RL) hingga jumlah sebesar Rp200.000.000.000,00
(dua
ratus
milyar
mungkin Para Pelawan tidak mengakui
rupiah);
Bagaimana
perbuatan yang telah
dilakukannya dan dituangkan dalam suatu akta otentik dihadapan Terlawan V. 5. Bahwa akta-akta tersebut diatas adalah merupakan Akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat sebagaimana
diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum
perdata. Kekuatan pembuktian pada Akta otentik adalah sempurna dan mengikat. 6. Bahwa Terlawan V ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya halaman 12 (dua belas) yang menyatakan: "Bahwa Pelawan Il dan Pelawan III
tidak pernah
menandatangani akta-akta Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H.,/Terlawan V, termasuk antara lain yaitu Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 63 dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 64 kepada Terlawan
karena dalil tersebut keliru dan tidak benar serta
merupakan rekayasa dari Para Pelawan saja, dalil Para Pelawan yang Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
demikian sangatlah mengada-ada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Karena: Bahwa pada prinsipnya Terlawan V selaku Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Terlawan V selaku Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap (Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya paramita, Jakarta, 1987,hal 27, penghadap dalam hal ini Para Pelawan yaitu Pelawan II, Pelawan III, yang telah datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Terlawan V, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Terlawan V selaku Notaris, untuk membuatkan akta tanpa ada permintaan dari siapapun dan atau tanpa adanya persetujuan dari para pihak yang menandatanganinya. 7. Bahwa Terlawan V menolak dengan tegas dalil
Para Pelawan pada
Angka 27 halaman 13, yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pelawan uraikan diatas, pembuatan: a. Akta Pemberian Jaminan pribadi Nomor 63; b. Akta Pemberian Jaminan pribadi Nomor 64. Dibuat secara melawan hukum, yaitu dengan cara menyalahgunakan dokumen-dokumen perjanjian jaminan atas aset-aset milik Para Pelawan yang semestinya diperuntukkan untuk keperluan penerbitan Bank Garansi, namun tanpa sepengetahuan Para Pelawan, oleh Terlawan/ bersama-sama
dengan Terlawan ll, Terlawan lV dan dengan dibantu
Terlawan V selaku Notaris/PPAT, telah beralih atau/dan dialihkan menjadi jaminan atas fasilitas kredit Terlawan ll dari Terlawan I; Karena: -
Bahwa Para Pelawan tidak menguraikan secara rinci dan jelas, tindakan apakah yang dimaksudkan oleh Para Pelawan bahwa Para Terlawan telah membuat akta-akta secara melawan hukum?,
-
Bahwa Terlawan V sama sekali tidak melakukan satupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka dalil Para Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan V telah melakukan pembuatan akta-akta secara melawan hukum merupakan suatu hal yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak dapat diterima. Karena: -
Bahwa Terlawan V selaku Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). -
Kembali kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya Terlawan V selaku Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Terlawan V selaku Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak
mengubah,
mengurangi
atau
menambah
apa
yang
diterangkan para penghadap. Para penghadap dalam hal ini Para Pelawan bersama-sama dengan Terlawan lll yang telah datang dengan
kesadaran
sendiri
dan
mengutarakan
keinginannya
dihadapan Terlawan V, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku. Bahwa proses pembuatan akta-akta yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. selain itu sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai alat bukti tertulis yang
terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta
Notaris harus diterima, kecuali pihak sebaliknya secara tegas; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan Terlawan V mohon kehadapan Majelis mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut: Dalam Konvensi Dalam Provisi Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
-
Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan;
Dalam Eksepsi -
Menerima Eksepsi Terlawan V;
-
Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara -
Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta-Akta yang tetah dibuat dan ditandatangani Para Pelawan dihadapan Terlawan V' pada tanggal 26 Oktober 2011;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 63 yang dibuat dihadapan Terlawan V pada tanggal 26 Oktober 2011;
-
Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya Perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Jawaban Turut Terlawan I tanggal 5 Januari 2016: A. Dalam Eksepsi 1. Bahwa Turut Terlawan I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Terlawan I. Para Pelawan keliru menarik Turut Terlawan I sebagai Pihak karena antara Para Pelawan dengan Turut Terlawan I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara a quo. (gugatan Para Pelawan salah subjek dan salah pihak) 2. Bahwa dalam gugatan Perlawanannya, dalil dari Para Pelawan yang ikut menyertakan Turut Terlawan I sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 2.1.
Bahwa
dalam
gugatan
perlawanan
aquo,
dikemukakan
dalil/alasan-alasan dari gugatan Perlawanan ini terkait dengan adanya Penetapan Eksekusi Objek Jaminan No. 27/Eks.HT/2015/ PN.Bks, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 atas sertifikat HGB No. 1996/Ciketing Udik serta kemudian akta-akta lain yang terdapat Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
didalam gugatan Perlawanan a quo, yang dibuat dihadapan Notaris SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./Terlawan V bukan dihadapan Turut Terlawan I. oleh karenanya, Turut Terlawan I jelas dan terang bukan merupakan pihak yang ikut serta dalam pembuatan akta-akta tersebut. 2.2.
Bahwa berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: " persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang mernbuatnya"
2.3.
Bahwa berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum perdata tersebut diatas, maka sekiranya ada perbuatan yang tidak berdasarkan
apa
yang telah
diperjanjikan
yang kemudian
dituangkan kedalam suatu akta otentik/notariil. maka yang haruslah ditarik adalah Para pihak saja. Oleh karenanya ditariknya Turut Terlawan I didalam perkara gugatan perlawan a quo haruslah dikesampingkan. 2.4.
Bahwa oleh karena keseluruhan akta-akta yang dimohonkan oleh Para Pelawan tersebut secara fakta hukum diaktakan oleh Terlawan V bukan oleh Turut Terlawan I, maka dimasukkannya Turut Terlawan I sebagai pihak dalam perkara aquo, adalah menjadi irrelevant karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Turut Terlawan I, atau dengan kata lain menjadi gugatan yang salah pihak.
2.5.
Bahwa selain itu, Turut Terlawan I juga tidak menemukan adanya petitum yang secara implisit dan terang serta jelas didalam gugatan
Perlawanan aquo, oleh karena itu Turut Terlawan I
secara jelas harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan Perlawanan a quo. 2.6.
Bahwa dengan demikian, Turut Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara gugatan perlawan a quo agar dikesampingkan dalam perkara a quo (weigeren).
B. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Turut Terlawan I mohon apa yang telah di uraikan didalam Eksepsi diatas. termasuk dalam Pokok Perkara ini dan merupakan Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Terlawan I dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Turut Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan di dalam gugatan perlawanannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Terlawan I. Turut Terlawan I tidak mengetahui adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 yang kemudian menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, Akta pemberian jaminan pribadi No. 63 dan akta pemberian jaminan pribadi No. 64 serta akta-akta lain yang menjadi dasar perkara a quo. 3. Bahwa Turut Terlawan I menolak dengan tegas dan jelas, dalil Para Pelawan dalam gugatan perlawanan aquo Para Pelawan pada halaman 12 poin 23 dan 24 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -
Bahwa Para Pelawan pernah menandatangani minuta-minuta Akta yang semuanya masih blangko dan pada malam hari. di kantor Turut Terlawan I yang semula semua itu untuk keperluan permohonan Bank Garansi jaminan uang muka namun bukan dihadapan Terlawan V waktu pelaksanaan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut diperkirakan waktunya pada awal oktober 2011. Namun kemudian ternyata dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai jaminan untuk menjamin hutang dari Terlawan II dan dicantumkan tanggal penadatangan akta-akta tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011 di hadapan Terlawan V bukan dihadapan Turut Terlawan I;
-
Bahwa Turut Terlawan I disertakan dalam gugatan Perlawanan ini sebagai Turut Terlawan I guna dapat memberikan keterangannya tentang kebenaran tujuan semula dari Pelawan I yang berniat mencari Bank yang bisa/bersedia untuk menerbitkan Bank Garansi jaminan uang muka atas Proyek E-KTP. Bahwa atas dalil-dalil Para Pelawan tersebut diatas, Turut Terlawan I memberikan alasan-alasan antara Iain sebagai berikut: 3.1. Bahwa setelah Turut Terlawan I membaca dan mencermati gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan secara keseluruhan, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap Para Terlawan dan Turut Terlawan I adalah gugatan perlawanan mengenai adanya Penetapan Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Eksekusi objek jaminan yang perlawanan mengenai adanya Penetapan Eksekusi Objek Jaminan telah diikat kedalam Hak Tanggungan oleh Terlawan I No.27/Eks.HT/2015/PN.Bks. 3.2. Bahwa Penetepan Eksekusi objek jaminan tersebut dimohonkan oleh Terlawan I ke Pengadilan Negeri Bekasi dikarenakan Para Pelawan
tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi
pinjaman sebesar Rp114.435.348.409,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) yang jaminan atas hutang tersebut telah diikat kedalam Akta Pemberian
Hak
Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 atas Sertifikat
HGB No. 1996/Ciketing Udik, yang kemudian
berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. 3.3. Bahwa Para Pelawan secara berulang-ulang mendalilkan dalam gugatan perlawanan a quo, bahwasannya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 atas sertifikat HGB No. 1996/Ciketing Udik beserta dengan Akta pemberian jaminan pribadi No. 63 dan Akta pemberian jaminan pribadi No. 64 dibuat
dihadapan Notaris SUANNY NOVIANTY DJOJO,
S.H./Terlawan V, bukan di hadapan Turut Terlawan I; 3.4. Bahwa Turut Terlawan I sebagai seorang Notaris tidak diperkenankan untuk ikut mencampuri segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan pekerjaan Notaris lain. oleh karenanya
Turut Terlawan tidak mempunyai
kapasitas apapun dalam gugatan Perlawanan a quo. Karena sejatinya segala akta-akta yang disebutkan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanan a quo dibuat
dihadapan Notaris
SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH./Terlawan V. 3.5. Bahwa blanko kosong yang dimaksudkan oleh Para Pelawan dalam dalil gugatannya tersebut, tidak pernah digunakan oleh Turut Terlawan I menjadi suatu akta seperti yang didalilkan Para Pelawan. 3.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil gugatan Perlawanan a quo Para Pelawan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta hukum. Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menerirna dan mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan
terhadap Turut
Terlawan I tidak dapat diterima (niet onvantkeliike verklaard); Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri
Kelas
IA
Khusus
Bekasi
telah
menjatuhkan
Putusan
Nomor
472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 24 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Provisi -
Menyatakan provisi para Pelawan tidak dapat diterima.
Dalam Eksepsi -
Menyatakan eksepsi para Terlawan dan Turut Terlawan I tidak
dapat
diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar; 2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan sebagian; 3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6/Ciketing Udik terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang Kelurahan Ciketing Udik Kota Bekasi seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama PT SANDIPALA ARTHA PUTRA/Pelawan I beserta dengan akta-akta turunannya adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Menyatakan Serifikat Hak Tanggungan Nomor:01292/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Menyatakan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJOJO, S.H./ Terlawan V adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7. Menyatakan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 64 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUANNY NOVIYANTI DJODO, SH/ Terlawan V adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); 9. Menolak perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;
Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor:472/Pdt.Plw/2015/ PN.Bks Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 2 September
2016 yang
menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Terlawan I telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi
Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.,
tanggal 24 Agustus
2016,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 26 September 2016, kepada Kuasa Pembanding II semula Terlawan II dan III pada tanggal 9 Pebrurai 2017, kepada Pembanding III semula Terlawan IV pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Terlawan V pada rtanggal 13 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 9 Pebruari 2017; Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor:472/Pdt.Plw/2015/ PN.Bks., Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks tanggal
6 Oktober
2016 yang
menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi
Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.,
tanggal 24
Agustus 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Nopember 2016, kepada Kuasa Pembanding I semula Terlawan I pada tanggal 9 Pebrurai 2017, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan IV pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 9 Pebruari 2017; Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding III yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 472/Pdt.Plw/2015/ PN.Bks., Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 24 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding III semula Terlawan V telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi
Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.,
tanggal 24 Agustus
2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Nopember 2016, kepada Kuasa Pembanding I semula Terlawan I pada tanggal 9 Pebruri 2017, kepada Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III pada tanggal 9 Pebrurai 2017, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan IV pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 9 Pebruari 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor:472/Pdt. G.Plw/ 2015/PN.Bks., Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 11 Nopember 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Terlawan I telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2016 , memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Januari
2017, kepada Kuasa Para
Pembanding II semula Terlawan II dan III pada tanggal 1 Pebruari 2017, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan IV tanggal 6 Januari 2017, kepada Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 27 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I tanggal 23 Juni 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor
472/Pdt.
G.Plw/2015/PN.Bks Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 9 Desember 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding II semula Terlawan II dan III telah Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2016 , memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Januari
2017, kepada
Kuasa Pembanding I semula Terlawan I pada tanggal 11 Januari 2017, kepada kepada Kuasa Pembanding III semula semula Terlawan V pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Terlawan IV pada tanggal 6 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 23 Januari 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor
472/Pdt.
G.Plw/2015/PN.Bks Jo. No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 11 Nopember 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Terlawan V telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2016 , memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Januari
2017, kepada
Kuasa Para Pembanding I semula Terlawan I pada tanggal 11 Januari 2017, kepada Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III pada tanggal 16 Januari 2017, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan IV pada tanggal 6 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanading II semula Turut Terlawan I pada tanggal 23 Januari 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks Jo No. 78/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 9 Mei 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2017; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Nopember 2016, kepada Kuasa Pembanding I semula Terlawan I pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III pada tanggal 22 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan IV pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Pembanding III semula Terlawan V pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing oleh Sri Hertanti, Mira Mutiarani.K., Erman Sumantri, H. Sobur, Maulana Muhmad, S.H., dan Eman Sumantri
masing
Relas
Nomor
472/Pdt.G/2015/PN.Bks.,
Jo.
Nomor:78/BDG/2016/PN.Bks., telah diberi kesempatan untuk mempelajari Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Terlawan I, Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III dan Kuasa Pembanding III semula Terlawan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Terlawan I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan terhadap Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo; 2. Bahwa gugatan dari Para Pelawan kabur khusus mengenai objek sengketa yang kabur, sedangkan Majelis Hakim hanya melihat dari objek sengketa dalam hak tanggungan; 3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa masih ada para pihak yang ada hubungannya dengan perkara, jadi gugatan a quo kurang pihak; 4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Saksi Ahli yang menyatakan Surat Kuasa memasang hak tanggungan dapat dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar sedangkan menurut Undang-undang hal tersebut dapat diletakan Hak Tanggungan; 5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan melampaui kewenangannya karena hal tersebut
melampaui kewenangannya karena yang berwenang adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara; 6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 245/PDT.G/2015/PN.Jkt.Bar yang belum mepunyai kekuatan hukum serta Pembanding bukan pihak dalam perkara a quo 7. Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim tanpa hak memperbaiki gugatan;
Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan memori bandingnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: 1. Bahwa Pembanding II keberatan Badan Pertanahan nasional tidak dijadikan pihak karena yang dapat menerbitkan Sertipikat adalah Badan Pertanahan Nasional; 2. Bahwa tidak terdapat hubungan sama sekali antara Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Ciketing Udik dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 99 tanggal 30 Januari 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 9 Pebruari 2015; 3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap keterangan Saksi Ahli yang keterangannya bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan ; 4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi bertentangan dengan Putusan lain yang terkait yang telah berkekuatan hukum tetap; Menimang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Terlawan V telah mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi kurang cermat yang tidak mempertimbangkan
Eksepsi
dan
bukti-bukti
yang
diajukan
di
persidangan; 2. Bahwa pertimbangan dalam pokok perkara keliru dan tidak berdasarkan hukum; 3. Bahwa karena gugatan diajukan adanya bantahan terhadap eksekusi seharusnya Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk memeriksa objek jaminan lainnya; 4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dimungkinkan membuat Surat Kuasa memasang hak tanggungan atas tanah yang belum terdaftar, hal ini bertentangan dengan Undang-undang; Menimbang, bahwa bahwa Kuasa Terbanding, I II dan III semula Terlawan I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Bahwa Para Terbanding semula Pelawan I, II dan III menolak secara tegas semua keberatan-keberatan Pembanding I semula Terlawan I, Para Pembandig II semula Terlawan II dan III serta Pebanding III, semula Terlawan V;
Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Pelawan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Terlawan I, Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III serta Kuasa Pembanding III semula Terlawan V, Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi dalam putusannya Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 24 Agustus 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Terlawan I, Kuasa Para Pembanding II semula Terlawan II dan III, Kuasa Pembanding III semula Terlawan V serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Pelawan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 24 Agustus 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Terlawan I, Para Pembanding II semula Terlawan II dan III dan Pembanding III semula Terlawan V tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain bersangkutan; M E N G A D I L I: 1.
Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Terlawan I, Para Pembanding II semula Terlawan II dan III dan Pembanding III semula Terlawan V; Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
2.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 24 Agustus 2016 yang dimohonkan Banding tersebut;
3.
Menghukum Pembanding I semula Terlawan I, Para Pembanding II semula Terlawan II dan III dan Pembanding III semula Terlawan V, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Kami AMRIL, S.H., M.HUM., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H., M.H., dan A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor:130/PEN/PDT/ 2017/PT.BDG., tanggal 10 Maret 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. YUNIATI, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
ttd
KAREL TUPPU, S.H., M.H.
A M R I L, S.H., M.Hum..
ttd A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd U. YUNIATI, S.H., C.N.
Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
Perincian biaya perkara 130/PDT/2017/PT BDG: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00
Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT BDG
