PT. BDG

PUTUSAN Nomor : 48 / Pdt / 2017 / PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SUHARDJO bin RASIAN, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 106 RT. 03, RW.03, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal - Jawa Tengah, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. DR. R. PANDJI AMIARSA, SH, MH ; 2. M. IKSAN SETIADI, SH, MH ; 3. NUGRAHA, SH, M.Ag ; Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum HSP & Associates, beralamat kantor di Jalan Kalibaru Selatan Nomor 03 Kota Cirebon, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 Nopember 2016 di bawah Register Nomor : 261/P/SK.KH/2016/PN.Sbr, untuk selanjutnya

disebut

sebagai PEMBANDING

semula PENGGUGAT ; Lawan 1. Ir. TAMRIN, beralamat di Jalan Pembangunan V E.7 RT. 002 RW.005, Desa Tuk,

Kecamatan

selanjutnya

Kedawung,

disebut

sebagai

Kabupaten

Cirebon,

TERBANDING

I

untuk semula

TERGUGAT I ; 2. P.T. BANK UOB BUANA Tbk sebelumnya adalah P.T. BANK BUANA Tbk, berkedudukan di Head Office UOB Plaza Jalan M.H. Thamrin Nomor 10 Jakarta 10230 c.q. P.T. Bank UOB Indonesia Cabang Cirebon, sebelumnya adalah P.T. Bank Buana Indonesia Tbk. Cabang Cirebon, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 29 Kota Cirebon, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Halaman 1 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

1. DR. YOPI GUNAWAN, S.H., M.H., M.M. ; 2. KRISTANTO WIDJAJA, S.H. ; 3. IRWAN LILI BUDISUSANTO, S.H. ; 4. KRISTIAN, S.H., M.Hum. ; Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks International Trade Centre (ITC) Kosambi Blok D Nomor 23, Jalan Baranangsiang, Bandung, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. SRI FITRIANI, pekerjaan swasta (Karyawan P.T. BANK UOB INDONESIA) beralamat di BTN Saputra Asri E. 59 RT. 05 RW. 05 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat), Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ; 4. P.T. BANK UOB INDONESIA Cabang Tegal, sebelumnya P.T. BANK UOB INDONESIA Tbk. Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 56 RT.003 RW.005 Kelurahan Pekauman - Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; 5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),

berkedudukan

di

Jalan

Dr.

Wahidin

Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ; 6. NOTARIS SOLICHIN, SH, MKN, beralamat di Jalan Raya Tengah Tani Nomor 40 Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; 7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Halaman 2 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 25 Januari

2017 Nomor

48/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 02 November 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr. serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7

Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber di

bawah

Register

Nomor

:

62/Pdt.G/2015/PN.Sbr,

pada

pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa, sekitar bulan Februari tahun 2013 PENGGUGAT bertemu dengan Bapak Ahmad Yani di Rumah Makan Kedawung, pada saat itu PENGGUGAT telah mengutarakan niatnya untuk menjual Rumah Makan Sate Tegal (Tanah berikut Bangunannya) yang terletak di Jalan Kedawung Raya (Blok Sugun) No. 192-193, Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kab. Cirebon (Dasar kepemilikan adalah SHM 260/Pilangsari atas nama PENGGUGAT), yang mana pada saat itu PENGGUGAT menyampaikan kepada Bapak Ahmad Yani harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah), lalu Bapak Ahmad Yani menyampaikan kepada PENGGUGAT ada yang minat atas Rumah makan Milik PENGGUGAT tersebut;

2.

Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT dengan diantar Bapak Ahmad Yani menemui TERGUGAT I di rumahnya, dan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT I harga jual atas tanah dan bangunan SHM 260/Desa Pilangsari adalah sebesar Rp. 4.000. 000.000,- (Empat Milliar Rupiah) karena hasil appraisal di tahun 2011 saja sudah mencapai harga Rp. 3.000.000.000,(Tiga Milliar Rupiah) dan nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milliar Rupiah) tidak termasuk tanah yang di belakang/diluar tanah belakang, dan pada saat itu TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT berminat dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah);

3.

Bahwa, TERGUGAT I menanyakan Sertifikat atas Obyek yang akan dijual kepada

PENGGUGAT

dan

PENGGUGAT

menyampaikan

kepada

TERGUGAT I bahwa sertifikatnya masih berada di bank, namun apabila


harganya cocok maka PENGGUGAT siap untuk mengurus dan menebusnya kembali ke Bank; 4.

Bahwa, sekitar bulan JULI 2013, PENGGUGAT diminta TERGUGAT I untuk bertemu TERGUGAT I di gudang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT I meminta kepastian harga Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) namun PENGGUGAT menyampaikan tetap ingin menjual dengan harga Rp. 4.000.000.000,- sesuai dengan harga pasar di tahun 2013;

5.

Bahwa, PENGGUGAT pernah bersama-sama dengan TERGUGAT I pergi ke Bank dan meminta penjelasan atas rencana pelunasan kredit PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan oleh TERGUGAT II disampaikan bahwa nilai penyelesaian

Kredit

Bermasalah

Penggugat

adalah

sebesar

Rp.

2.405.000.000.- dengan rincian sebagai berikut: a. Untuk pengembalian SHM No. 179/Desa Dawuhan dan SHM No. 2252/Kel. Margadana penyelesaian Kreditnya adalah sebesar Rp. 936.095.000,(Padahal

apabila

menghitung

Pokoknya

saja

maka

Kewajiban

PENGGUGAT hanyalah Rp. 450.000.000,- (Dengan Perincian Rp. 150.000.000,- untuk SHM No. 2252/Kel. Margadana an. Kaiim dan Rp. 300.000.000,-

untuk

SHM

No.

179/Desa

Dawuhan

atas

nama

PENGGUGAT) TIDAK SAMPAI Rp. 936.095.000,- ) b. Penebusan aset yang diambilalih (AYDA) Bank atas SHM 260/Desa Pilangsari sebesar Rp. 1. 468.905.000,- belum termasuk PPN 10 % dan Pajak Jual Beli ditanggung masing-masing pihak serta biaya PPJB/Jual Beli menjadi beban Debitur/Penggugat. (Dalam hal ini "TERGUGAT II sudah melanggar prinsip kehati-hatian, prinsip kepatutan dan keadilan, karena membeli lelang di tahun 2009 hanya "618.000.000",- sementara dari

hasil

lelang

HUTANG

PENGGUGAT

sama

sekali

TIDAK

BERKURANG malah aset milik PENGGUGAT dijadikan AYDA yang harus ditebus oleh PENGGUGAT dengan harga yang tinggi, artinya dalam hal ini TERGUGAT II telah melakukan rekayasa perbankan dengan mencari keuntungan di balik sistem atau mekanisme AYDA yang mana Bank membeli dengan harga yang murah, hutang tidak berkurang ditambah dengan menjual kembali aset kepada eks debitur dengan harga yang tinggi guna mencari dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, hal mana bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan"). 6. Bahwa, adanya rincian tersebut dapat PENGGUGAT buktikan sesuai dengan Surat Tergugat II nomor 13/SAM/0308 tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dicky Deniawan dan Tumpak Tambunan Special Asset Management PT Bank UOB Indonesia, perihal Persetujuan Penyelesaian Halaman 4 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Kredit bermasalah dan Penebusan Kembali Atas Asset Yang Telah Diambil Alih oleh Bank serta Surat dari TERGUGAT II nomor 13/SAM/400 tertanggal 29 Juli 2013 yang juga di tandatngani oleh Dicky Deniawan dan Tumpak Tambunan Special Asset Management PT Bank UOB Indonesia. 7. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2013 PENGGUGAT diminta TERGUGAT I untuk pergi ke bank (TERGUGAT II) dan pada saat itu, TERGUGAT II melalui saudara WIMPIE P KINANDI menyampaikan Tanda Terima Sementara yang berisikan : "Pada hari ini, selasa tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dana sebesar Rp. 2.405.000.000,- yang disetorkan ke rekening Penampung sementara Bank UOB Indonesia KC Cirebon, adapun dana tersebut adalah untuk : 1. Penyelesaian NPL a/c 010-003-081-1, 010-303-720-4 dan 845-300-027-5 dengan Jaminan berupa SHM179 dan SHM No. 2252; 2. Penebusan asset yang telah diambil alih Bank berupa SHM No. 260/Desa Pilangsari” 8. Bahwa, pada saat itu PENGGUGAT sangat terkejut, karena PENGGUGAT merasa tidak pernah menyetor dana senilai Rp. 2.405.000.000,- kepada TERGUGAT II, apabila benar PENGGUGAT yang telah menyetor dana sebesar Rp. 2.405.000.000,- tersebut mengapa hingga gugatan diajukan SHM Nomor : 260/Desa Pilangsari TIDAK PERNAH DIBERIKAN/DIKEMBALIKAN KEPADA PENGGUGAT, padahal dalam poin 2 tanda terima dijelaskan dana tersebut untuk "penebusan asset yang telah diambilalih Bank berupa SHM No. 260/Desa Pilangsari artinya apabila benar Bank sudah menerima dana dari PENGGUGAT untuk penebusan aset yang telah diambil alih bank, maka seharusnya SHM No. 260/Desa PHanasari” dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT namun faktanya hingga gugatan ini diajukan PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pilangsari dimaksud; 9. Bahwa, kemudian PENGGUGAT diminta untuk datang lagi ke Bank UOB Cabang Cirebon oleh TERGUGAT II pada tanggal 30 Juli 2013 dan PENGGUGAT menerima kembali Surat Tanda Terima yang dalam surat tersebut disebutkan : "Pada hari ini, selasa tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang disetorkan ke rekening Bapak Thamrin di Bank UOB Indonesia KC Cirebon. Adapun dana tersebut adalah untuk : 1.

Penyelesaian NPL a/c 010-003-081-1, 010-303-720-4 dan 845-300-027-5 dengan Jaminan berupa SHM 179 dan SHM No. 2252; Halaman 5 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

2.

Penebusan asset yang telah diambilalih Bank berupa SHM No. 260/Desa Pilangsari";

10. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT I yang telah menyerahkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- kepada TERGUGAT II yang mana antara TERGUGAT

I

HUKUM/TIDAK

dengan

TERGUGAT

MEMPUNYAI

II

HUBUNGAN

"TIDAK

ADA

HUKUM”,

HUBUNGAN

maka

tindakan

TERGUGAT I adalah TINDAKAN YANG MELAWAN HUKUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata., 11. Bahwa, selain tindakan TERGUGAT I tersebut di atas, tindakan TERGUGAT II yang juga telah menerima dana dari TERGUGAT I tanpa persetujuan PENGGUGAT selaku pemilik sah SHM 260/Pilangsari, dan tindakan TERGUGUAT II yang membuat dua Surat tanda terima yang isinya berbeda satu dengan yang lainnya yang mana tanda terima sementara yang dibuat oleh Wimpie P Kinadi menyebutkan "telah diterima dana sebesar Rp. 2.405.000.000,- yang disetorkan ke rekening penampung sementara Bank UOB Indonesia KC Cirebon" dan TANDA TERIMA yang satunya yang ditandatangani oleh Devie Thomas dan Wimpie P Kinadi menyebutkan "telah diterima dana sebesar Rp. 2.500.000.000, yang disetorkan ke Bp. Thamrin di Bank UOB Indonesia KC Cirebon"; 12. Bahwa, tindakan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalarn poin 11 tersebut di atas adalah TINDAKAN YANG MELAWAN HUKUM karena TERGUGAT II telah melakukan transaksi mandiri dengan Tergugat I yang tidak ada hubungan hukum dengan Kredit PENGGUGAT, dan transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dilakukan tanpa persetujuan dengan PENGGUGAT sehingga tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT II adalah bertentangan dengan kepantasan, kepatutan dan kewajaran serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk itu pantaslah kiranya tindakan TERGUGAT II yang demikian dinyatakan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum"; 13. Bahwa, rekayasa penerimaan dana dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II selanjutnya adalah TERGUGAT II telah menyiapkan dua buah surat pernyataan yang harus ditandatangani PENGGUGAT, yang mana kedua buah surat pernyataan tersebut diberi tanggal 30 Juli 2013 namun antara surat pernyataan yang satu dengan surat pernyataan yang lainnya isinya berbeda (Hal ini menunjukan adanya ketidak hati-hatian bank dan adanya itikad tidak baik dalam melakukan rangkaian surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II) yang mana dalam salah satu surat pernyataan yang disiapkan oleh TERGUGAT II, berisikan : Halaman 6 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

“PENGGUGAT telah menyerahkan dana sebesar Rp. 95.000.000,- dan saat ini ada pada rekening penampung Bank UOB” ; Faktanya PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 95.000.000,- ke rekening Penampung Bank UOB untuk itu dua buah Surat Pernyataan yang dibuat dan telah disiapkan oleh TERGUGAT II dengan rekayasa merupakan bagian dari tindakan dan atau rangkaian perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai institusi perbankan yang tindakannya sangat merugikan nasabahnya. 14. Bahwa, rekayasa yang dibuat TERGUGAT II juga berlanjut dengan adanya SURAT KETERANGAN No. 13/RCL-CBM/SKL/0051 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dan di tandatngani oleh Linda Santoso Retail CLO Manager dan Sri Fitriani Area Retail CLO SSO PT BANK UOB INDONESIA Cabang Cirebon yang inti suratnya berisikan "menerangkan bahwa PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 telah melunasi Fasilitas Kredit rekening Koran (RK) dan Kredit Angsuran (KA) pada TERGUGAT II dan surat ini berisikan kebohongan karena PENGGUGAT merasa TIDAK PERNAH melunasi Fasilitas Kredit dimaksud. 15. Bahwa, selain TERGUGAT II, TERGUGAT IV pun melakukan kebohongan dan rekayasa dengan membuat dan mengeluarkan surat bernomor 13/RCLTGL/0251, tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Krishna Bri Atmoko Retail/CLO Managertian Mudi Harianto Supervisor PT Bank UOB Indonesia Retail CLO Tegal. Yang menyebutkan: “...dengan ini kami menerangkan bahwa pinjaman hutang saudara pada bank kami berdasarkan : No. 06/PMK/ANG/0003 tanggal 6 Juni 2006 telah dilunasi pada tanggal 2 Agustus 2013” 16. Bahwa, surat sebagaimana tersebut dalam poin 15 di atas juga dilandasi dengan kebohongan dan berisikan sesuatu yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta atau peristiwa hukumnya, karena PENGGUGAT merasa TIDAK PERNAH melunasi fasilitas kredit sebagaimana dimaksud TERGUGAT IV dalam suratnya tersebut. 17. Bahwa, selain membuat surat-surat yang isinya tidak benar, TERGUGAT II juga telah melakukan tindakan memformilkan transaksi secara mandiri (tanpa melibatkan PENGGUGAT) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II melalui proses yang TIDAK FAIR/ REKAYASA atau bertentangan dengan hukum, yakni dengan cara sebagai berikut 1.

:

Adanya perubahan Hak Milik Nomor 260/Pilangsari yang diubah menjadi HGB Nomor 254 atas nama TERGUGAT II;


2.

Adanya proses lelang sebagaimana kutipan risalah lelang tanggal 16-012014 dengan Nomor yang sama yakni atas lelang di tahun 2009 dengan Nomor 68/2009 yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT V tanpa melibatkan PENGGUGAT;

3.

TERGUGAT V juga telah melaksanakan lelang tanpa melalui tahapan lelang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Jo Nomor 93/PMK.06/2010 beserta Perubahannya PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

4.

Adanya AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 10 April 2014 Nomor 388/2014, yang mana TERGUGAT II mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I yakni HGB Nomor 254/Pilangsari milik TERGGUGAT II hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I ;

18. Bahwa, lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT V sebagaimana kutipan risalah lelang tanggal 16-01-2014 tanpa melibatkan PENGGUGAT adalah tindakan melawan hukum, dan tindakan pelaksanaan lelang di tahun 2014 oleh TERGUGAT V juga dilakukan tanpa melalui tahapan dan prosedur pelelangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, merupakan tindakan melawan hukum,

dan bertentangan

dengan

kepatutan

dan

kepantasan karena lelang yang terjadi tidak melibatkan PENGGUGAT sebagai pemilik sah obyek lelang berupa SHM 260/Pilangsari, apalagi disebutkan dalam dokumen surat yang telah disampaikan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT II, bahwa atas SHM 260/Desa Pilangsari telah ditebus kembali oleh PENGGUGAT, sehingga bagaimana mungkin asset yang telah ditebus kembali menjadi obyek transaksi lelang antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I, yang difasilitasi TERGUGAT V, yang mana atas tindakan TERGUGAT V sangat merugikan PENGGUGAT. 19. Bahwa, sebagimana terurai dalam poin 15 di atas, lelang yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2014 sama sekali tidak melibatkan PENGGUGAT sebagai Pemilik sah atas Obyek Lelang SHM 260/Desa Pilangsari, PENGGUGAT tidak pernah mengetahui kapan lelang di tahun 2014 dilakukan TERGUGAT V dan sebagaimana juga dijelaskan di atas lelang yang terjadi juga sangat aneh dan sangat mengherankan, karena sebelumnya dalam surat-surat/dokumen yang diterima

oleh

PENGGUGAT

dari

TERGUGAT

II

terkait

Persetujuan

penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penebusan kembali atas yang telah diambilalih oleh bank sebagaimana bukti adanya "TANDA TERIMA" dana Halaman 8 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

sebesar Rp.

2.405.000.000,- maupun "TANDA TERIMA" senilai Rp.

2.500.000.000,- dan sebagimana surat-surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT

II

yang

ditandatangani

oleh

PENGGUGAT,

mengapa

TERGUGAT II masih melakukan lelang di tahun 2014 atas "Obyek Lelang" ? Sementara pada tahun 2013 TERGUGAT II sudah menyatakan menyetujui penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penebusan kembali atas yang telah diambilalih oleh Bank. 20. Bahwa, bagaimana ceritanya TERGUGAT II dapat melakukan Transaksi Jual Beli dengan TERGUGAT I padahal disebutkan dalam tanda terimanya tanggal 30 Juli 2013 TERGUGAT II sudah menerima dana atas penyelesaian kredit bermasalah dan penebusan kembali aset yang diambil alih oleh Bank, Bagaimana bisa terdapat AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 10 April 2014 Nomor 388/2014 beralih haknya kepada Insinyur TAMRIN, HGB Nomor 254/Pilangsari yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I yang mana atas Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I juga diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II; 21. Bahwa, oleh karena itu Penerbitan HGB Nomor 254/Pilangsari yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II, adanya AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I, pada tanggal 10 April 2014 Nomor 388/2014 serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah dihasilkan dari proses melawan hukum sehingga Penerbitan HGB Nomor 254/Pilangsari, adanya AJB Nomor 388/2014 serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari adalah bagian dari rangkain PERBUATAN MELAWAN HUKUM

yang

dilakukan oleh TERGUGAT II maupun

TERGUGAT I; 22. Bahwa, rekayasa selanjutnya yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah membuat surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 26 Mei 2014 yang mana TERGUGAT II di wakili oleh YOPIE yang isinya adalah tidak benar, dimana dalam surat Pernyataan kesepakatan tersebut disebutkan Para pihak menyepakati Jual Beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan restoran yang terletak di Jalan Kedawung Raya Blok Sugun nomor 192193 Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Grebon, dalam surat pernyataan tersebut disebutkan TERGUGAT II adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan kedawung Raya Blok Sugun nomor 192193 Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, apabila benar Halaman 9 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

TERGUGAT II sudah merasa sebagai Pemilik atas Obyek tersebut maka untuk apa lagi diatur dalam pernyataan kesepakatan Jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, DALAM Surat Pernyataan tersebut juga disebutkan Penawaran senilai Rp. 2.500.000.000,- adalah diajukan oleh PENGGUGAT untuk membeli kembali Tanah tersebut, bagaimana bisa PENGGUGAT membeli kembali sementara pada tanggal Tanggal 10 April 2014 terdapat AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan akta Nomor 388/2014 beralih haknya dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I (Insinyur TAMRIN), lalu dicatatkan pula oleh TURUT TERGUGAT II atas HGB Nomor 254/Pilangsari hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari. 23. Bahwa surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat tanggal 26 Mei 2014 adalah Cacat secara hukum karena dibuat untuk mengatur sesuatu yang telah terjadi (bertentangan dengan asas Retroaktif) dan Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut juga hanyalah rekayasa atau akal-akalan TERGUGAT II untuk

melegitimasi

tindakan

atau

Perbuatannya,

Surat

Pernyataan

kesepakatan sendiri bertentangan dengan tindakan atau perbuatan yang telah ditempuh oleh TERGUGAT II sebelumnya. 24. Bahwa, Surat Pernyataan kesepakatan tanggal 26 Mei 2014 dibuat dengan penuh rekayasa dan bagian dari rangkain Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT II, tercermin dari adanya dua buah Materai di KEDUA SISI, baik di sisi PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) maupun disisi PIHAK KEDUA (PENGGUGAT),

yang

mana

surat

pernyataan

yang

dibuat

dengan

membubuhkan dua buah materai diantara Para Pihak adalah tidak lazim, karenanya pantaslah kiranya surat pernyataan yang demikian dinyatakan bagian dari rangkaian Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT V. 25. Bahwa, selain melakukan tindakan dan atau Perbuatan Melawan hukum berupa penyerahan uang/dana oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa persetujuan/melibatkan PENGGUGAT dan melakukan transaksi secara mandiri dengan TERGUGAT II, TERGUGAT I pun telah menguasai secara melawan hukum dan tanpa hak atas barang-barang milik PENGGUGAT yang terdapat di dalam Rumah Makan atau Restoran yang terletak di Jalan Kedawung Raya Blok Sugun nomor 192-193 Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, yang apabila diperkirakan dan di taksir seluruh barang-barang milik PENGGUGAT diperkirakan sebesar Rp. 150.000.000,dan PENGGUGAT pun memiliki tanah yang berada dalam satu kawasan dengan SHM 260/Desa Pilangsari namun tidak termasuk di SHM 260, yakni tanah seluas ± 150 m2 di Blok Sugun Rt. 004 Rw. 003 Desa Pilangsari Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang mana pada tahun 2003 PENGGUGAT melakukan ganti rugi atas tanah tersebut seharga 96.000.000,apabila ganti rugi dengan harga saat ini, maka 150 m2 X Rp. 7.000.000,- Per m2 = Rp 1.050.000.000,- - oleh karena itu pengusaan atas Asset milik PENGGUGAT baik berupa barang-barang milik PENGGUGAT maupun atas TANAH diluar SHM 260 yang dilakukan TERGUGAT I tanpa hak dan melawan hukum, yang pada akhirnya akibat Tindakan TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT juga mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- + Rp. 1.050.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Juta Rupiah). 26. Bahwa, jauh sebelum adanya aktifitas-aktifitas Perbuatan melawan hukum tersebut di atas, perlu kiranya PENGGUGAT juga menguraikan fakta dan peristiwa

hukum

yang

melatar

belakangi

hubungan

hukum

antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang mana Penggugat adalah selaku eks Debitur dari TERGUGAT II dan TERGUGAT IV. 27. Bahwa, PENGGUGAT dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2006 telah memperoleh fasilitas kredit dari TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, dalam bentuk : JENIS FASILITAS

NOMOR DAN

NILAI

TANGGAL

PERJANJIAN Kredit dengan 05/PMK/KBP/0000 Angsuran

6/ AG diperoleh

(KPR Buana Kredit Dalam

tanggal 14 Juni 06/PMK/RK/760

Rekening

diperoleh tanggal

Koran (R/K) Rekening

21 Maret 2006 06/PMK/RK/760

dalam Koran

diperoleh tanggal

PINJAMAN/ Rp. 600.000.000,- SHM no. 260/Desa Pilangsari an. Suhardjo Bin Rasian Rp. 150.000.000,- SHM no. 260/Desa Pilangsari an. Suhardjo Bin Rasian Rp. 150.000.000,- SHM no. 260/Desa Pilangsari an. Suhardjo

(R/K) 21 Maret 2006 Kredit dengan 06/PMK/ANG/003 Angsuran

AGUNAN/JAMINAN

Bin Rasian Rp. 150.000.000,- SHM No. 2252/Kel.

diperoleh tanggal 5

(K/A) Juni 2006 Kredit dengan 06/PMK/ANG/053

Margadana an. Kalim Rp. 300.000.000,- SHM no. 179/Dawuan

Angsuran

Di peroleh tanggal

(K/A) Tambahan

6 Oktober 2006 06/PMK/RK/760 Di

Rekening

peroleh tanggal 6

Subang atas nama Suhardjo Bin Rasian Rp. 200.000.000,- SHM no. 260/Desa Pilangsari an. Suhardjo

Koran (R/K) Oktober 2006 Bin Rasian Total Nilai Pinjaman/Kredit sebesar RP. 1.550.000.000,-


28. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kredit seperti tersebut dalam angka 1, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV berupa : 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

No.

260/Pilangsari

atas

nama

SUHARDJO

Bin

RASIAN

(PENGGUGAT) yang terletak di desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon, yang oleh TERGUGAT II telah dipasang : a.

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1307/2005, sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

b.

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 477/2006, sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

c.

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 1061/2006, sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Margadana atas nama KAUM yang terletak di Jalan Banyumas No. 10, Desa Margadana, Tegal, Jawa tengah, Yang oleh TERGUGAT IV telah dipasang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00348/2006 sebesarRp. 195.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah); 3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 179/Desa Dawauan Kaler atas nama SUHARDJO Bin RASIAN (PENGGUGAT)yang terletak di Jalan Kalijati Raya No. 58, kampung Sukamaju, Kab. Subang, Jawa Barat, yang oleh TERGUGAT II telah dipasang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 1711/2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 29. Bahwa, atas pinjaman kredit yang diberikan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT diwajibkan untuk membayar kredit tersebut sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. 30. Bahwa, pada mulanya PENGGUGAT selalu dapat memenuhi kewajiban PENGGUGAT untuk mengangsur pinjaman kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, namun sejak pertengahan tahun 2007 PENGGUGAT mulai mengalami kesulitan keuangan sehingga PENGGUGAT tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV sesuai dengan Perjanjian Kredit; 31. Bahwa, pada tanggal 15 April 2009 telah dilaksanakan Lelang atas OBYEK LELANG berupa ''Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pilangsari atas nama PENGGUGAT vana terletak di Desa Pilanasari Blok Suaun Kecamatan Halaman 12 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Kedawung Kabupaten Cirebon seluas 650 m2". Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Lelang", yang mana Lelang dilaksanakan atas Permintaan dari TERGUGAT II yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon. 32. Bahwa, berdasarkan Salinan Risalah Lelang "Nomor 68/2009 tanggal 15 April 2009",

rincian

hutang

atau

jumlah

kewajiban

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT II, sebagaimana yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 13/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Sbr tanggal 25 September 2008 adalah sebagai berikut:



a.

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

Rp. 33. 611.880.614,

b.

Fasilitas Kredit Angsuran

Rp. 34. 345.706.664,-

c.

Fasilitas Kredit Rekening Koran

Rp. 35. 559.427.721,

Jumlah

Rp. 36. 1.517.014.99-

Bahwa, berdasarkan Risalah Lelang tersebut di atas, diketahui bahwa peserta lelang hanyalah ada 2 (dua) Peserta Lelang yakni masing-masing diikuti oleh TERGUGAT II yang diwakili oleh Kuasanya Hans Yanuar Gunawan, S.H. dan TERGUGAT III (TERGUGAT III Masih tercatat sebagai Karyawan P.T. Bank UOBI yang mana di tahun 2013 Sri Fitriani adalah sebagai Area Retail CLP SSO P.T. Bank UOBI Cabang Cirebon) berdasarkan Salinan Risalah Lelang tersebut keduanya telah melakukan penawaran atas Obyek Lelang dengan nilai penawaran masing-masing sebagai berikut: a. Tergugat II menawar Obyek Lelang senilai Rp. 618.000.000,b. Tergugat III menawar Obyek lelang senilai Rp. 616.800.000,-



Bahwa, Peserta lelang tahun 2009 yang hanya diikuti oleh "KREDITUR" yang dalam hal ini diikuti oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang mana TERGUGAT III masih tercatat sebagai Karyawan TERGUGAT II, dan lelang di tahun 2009 tersebut tanpa diikuti peserta lelang lainnya (diluar Bank/Kreditur) sehingga lelang di tahun 2009 adalah lelang yang dipaksakan terjadi dan dengan dibiarkannya kondisi tersebut oleh TERGUGAT V, maka tindakan TERGUGAT

II, TERGUGAT

III maupun TERGUGAT

V yang tetap

memaksakan dilaksanakan lelang walaupun tidak ada peserta lelang diluar Kreditur maka tindakan demikian adalah tindakan yang dilandasi dengan itikad tidak baik dan merupakan Perbuatan Melawan hukum. 

Bahwa, "Itikad Tidak Baik" dari KREDITUR/TERGUGAT II dan TERGUGAT V yang tetap melaksanakan lelang di tahun 2009 juga dapat terlihat dari harga Pembelian Lelang yang sangat rendah, terbukti TERGUGAT II membeli obyek


lelang hanya dengan Nilai sebesar "Rp. 618.000.000,-", yang mana nilai tersebut jauh lebih rendah dari nilai agunan dan harga pasar; 

Bahwa, nilai agunan yang dipasang HAK TANGGUNGAN PERINGKAT I oleh TERGUGAT II terhadap Obyek Lelang sudah mencapai "Rp. 780.000.000,-" apabila ditambah dengan nilai HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KE II sebesar "Rp.195.000.000,-" dan peringkat ke III sebesar "Rp.195.000.000,-" atas Obyek Lelang, maka total nilai agunan atas Obyek Lelang sudah mencapai "Rp. 1.170.000.000,-" dan harga pasaran atas "Obyek Lelang"pada tahun 2009 telah mencapai kurang lebih "Rp. 2.000.000.000,-" (Dua Milliar Rupiah);



Bahwa, tindakan TERGUGAT III yang masih karyawan TERGUGAT II yang ikut serta dalam proses lelang ditahun 2009 dengan melakukan penawaran dengan harga yang sangat rendah (Jauh dari nilai agunan dan harga pasar) dengan nilai Penawaran antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III dengan selisih yang tidak terlalu jauh berbeda adalah tindakan pengkondisian dan rekayasa harga yang sangat merugikan PENGGUGAT, yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh TERGUGAT III selaku karyawan TERGUGAT II.



Bahwa, proses lelang yang dipaksakan terjadi pada tahun 2009 karena tidak ada

peserta

lelang

diluar

KREDITUR

SENDIRI,

sehingga

tindakan

TERGUGAT II yang mengikutsertakan TERGUGAT III untuk menjadi peserta lelang pada tahun 2009 adalah tindakan pengkondisian yang patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa sangat dirugikan. 

Bahwa, sebagaimana risalah lelang Nomor 68/2009 tanggal 15 April 2009", Tergugat II hanyalah sebagai "Pembeli Sementara",hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tindakan TERGUGAT II sebagaimana yang di urai di atas di tahun 2013 dan di tahun 2014, TERGUGAT II melakukan "Transaksi secara Mandiri" dengan TERGUGAT I atas Obyek lelang tanpa melibatkan PENGGUGAT, yang mana dari peristiwa dan fakta hukum yang terjadi di tahun 2013 dan 2014, seolah-olah TERGUGAT II bertindak sebagai "Pembeli Sesungguhnya" bukan sebagai Pembeli Sementara".



Bahwa, seharusnya Nilai Lelang yang terjadi di tahun 2009 tersebut, bisa menutupi semua fasilitas Kredit yang diberikan oleh TERGUGAT , yang mana bila mendasarkan kepada penetepan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kewajiban PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 1.517.014.999,-,;



Bahwa, apabila TERGUGAT II beritikad baik dan menghargai hasil appraisal yang pernah dibuatnya sendiri sehingga muncul nilai agunan, maka Halaman 14 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

seharusnya TERGUGAT II membeli obyek dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar atas Obyek Lelang tersebut bukan membeli dengan nilai yang jauh dari nilai agunan yang telah ditetapkan sendiri oleh TERGUGAT II, sehingga tindakan TERGUGAT II yang membeli Obyek lelang di bawah nilai agunan ataupun harga pasar sangat merugikan PENGGUGAT, terbukti setelah lelang diadakan tahun 2009, tidak ada satu Jaminan pun yang diserahkan kepada PENGGUGAT; 

Bahwa, Jaminan atas Sertifikat No. 179/Desa Dawuan Kaler atas nama PENGGUGAT baru diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal "2-82013" dan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Margadana atas nama KAUM baru diserahkan oleh TERGUGAT IV pada tanggal "30 Mei 2014".



Bahwa, dengan baru diserahkannya dua buah Jaminan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, lalu apa artinva lelang di tahun 2009. lelang yang terjadi di tahun 2009 sama sekali tidak membawa manfaat bagi PENGGUGAT, bahkan cendrung merugikan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa mendapatkan 2 (dua) buah jaminan yang seharusnya pasca /setelah lelang di tahun 2009 PENGGUGAT bisa mendapatkan dua buah Jaminan tersebut, oleh karena itu TINDAKAN TERGUGAT II yang baru menyerahkan Obyek jaminan berupa SHM No. 179/Desa Dawuan Kaler atas nama PENGGUGAT baru diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal "2 Agustus 2013" dan TINDAKAN TERGUGAT IV yang baru menyerahkan Obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2252/Margadana atas nama KAUM pada tanggal 30 Mei 2014 tersebut adalah Perbuatan Melawan Kukum, karena TERGUGAT II dan TERGUGAT

IV

telah

menahan

hak

dari

PENGGUGAT

untuk

bisa

mendapatkan dua buah jaminan tersebut sejak tahun 2009; 

Bahwa, dengan tertahannya hak PENGGUGAT untuk mendapatkan dua buah jaminan sertifikat masing-masing atas Sertifikat No. 179/Desa Dawuan Kaler atas nama PENGGUGAT dan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Margadana atas nama KAUM sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan 2014 (setelah 4-5 tahun) akibat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.



Bahwa, dengan demikian maka Penjualan dimuka umum/lelang yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 15 April 2009 dan menetapkan TERGUGAT II sebagai pemenang lelang adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan atau Misbruik Van Omstadigheden, dikarenakan : 

Peserta lelang yang hanya diikuti oleh TERGUGAT II selaku Kreditur dan Halaman 15 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

TERGUGAT III selaku karyawan dari TERGUGAT II mengindikasikan adanya "itikad tidak baik" untuk mengatur dan merekaysa harga penawaran lelang yang serendah mungkin, yang sangat merugikan PENGGUGAT

sehingga

tindakan

TERGUGAT

II

yang

demikian

menimbulkan ketidakeadiian (Rechtvaardig) dan tidak adanya kepatutan (Redeiijk) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechtmatig) terhadap terjadinya proses lelang atas SHM No. 260/Pilangsari. 

Nilai limit lelang atas tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 260/Pilangsari atas nama SUHARDJO (PENGGUGAT), sangat rendah, tidak objektif dan tidak realistis sehingga bertentangan dengan kepatutan dan kewajaran dan bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengoptimalkan harga jual lelang.



Tidak dilibatkannya Penilai Independen yang netral dan tidak mempunyai konflik kepentingan atas objek lelang, karena TERGUGAT II selaku KREDITUR dan TERGUGAT III selaku karyawan TERGUGAT II sebagai peserta lelang yang sudah barang tentu mempunyai kepentingan di dalamnya.



Lelang hanyalah upaya yang dipaksakan dan upaya rekayasa yang cacat secara hukum karena dilakukan oleh KREDITUR SENDIRI dan dengan harga yang serendah-rendahnya jauh dari Nilai Agunan dan Harga pasar sehingga Lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas OBYEK LELANG bertentangan dengan kepantasan dan kepatutan;



Tidak adanya surat pernyataan dari TERGUGAT II, yang menyatakan pembelian lelang tersebut dilakukan untuk pihak lain.



Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia

Nomor

40/PMK.07/2006

tentang

PETUNJUK

PELAKSANAAN LELANG disebutkan : "sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, bank sebagai Kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun". 

Bahwa, dengan demikian PEMBELIAN Obyek Lelang oleh TERGUGAT II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia

Nomor

40/PMK.07/2006

tentang

PETUNJUK

PELAKSANAAN LELANG yang mana TERGUGAT II tidak pernah membuat surat pernyataan pembelian dilakukan untuk pihak lain, terbukti Obyek Lelang


dikuasai oleh TERGUGAT II hingga dialihkan kepada TERGUGAT I pada kurun waktu 2013-2014 dengan cara melawan hukum; 

Bahwa, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Ayat 2 terlampaui, maka bank dianggap sebagai PEMBELI sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG yang menyebutkan: "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui, Bank dianggap sebagai Pembeli”



Bahwa, dengan lewatnya 1 (satu) tahun sejak lelang terjadi tahun 2009, maka seharusnya harga atas Obyek lelang di tahun 2009 dapat disesuaikan dengan harga atau nilai Pasar atas Obyek lelang tersebut, bank atau kreditur tidak boleh membeli Obyek Lelang di bawah haraa Pasar atau di bawah nilai agunan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register: 252 K / Pdt / 2002 Tanggal 11 Juni 2004, KAIDAH HUKUM: -

Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jual lebih rendah dari agunan.

-

Jual beli tanah jika diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukum;



Bahwa, dengan demikian jelaslah sudah banyak rekayasa yang bersifat melawan hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik dari mulai lelang yang terjadi di tahun 2009, pengkondisian harga lelang ditahun 2009, tertahannya jaminan atas milik PENGGUGAT dan saudara Kalim, penerimaan atau penyerahan dana dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, Penebusan Aset yang diambil alih bank, adanya rekayasa formalitas pelepasan hak dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, terjadinya LELANG Fiktif di tahun 2014 yang lakukan/dilaksanakan oleh Turut Tergugat I yang tidak pernah diketahui oleh PENGGUGAT, pernyataan kesepakatan yang dibuat untuk melegitimasi tindakan TERGUGAT II yang penuh rekayasa, yang kesemuanya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang mana akibat tindakan PARA TERGUGAT, telah menimbulkan

kerugian

baik

materiil

maupun

imateriil,

yang

dapat

PENGGUGAT rinci sebagai berikut: a. Kerugian Materiil : 1.

Kerugian

Materiil

akibat

tindakan

TERGUGAT

I

yang

telah

menyetorkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Ratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT II tanpa persetujuan PENGGUGAT dan TANPA ADA HUBUNGAN HUKUM antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, sehingga mengakibatkan dikuasainya SHM 260/Desa Pilangsari oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milliar Rupiah); 2.

Kerugian Materiil akibat Pengusaan sepihak secara tidak sah atas Barang- barang Milik PENGGUGAT yang berada di Rumah Makan Sate

Kedawung

Desa

Pilangsari

Kedawung

(SHM

260/Desa

Pilangsari) oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); 3.

Kerugian Materiil akibat pengusaan tanah seluas 150 M2 diluar SHM 260/desa

Pilangsari

oleh

TERGUGAT

I

adalah

sebesar

Rp.

7.000.000,- per m2 x 150 m2= Rp, 1.050.000.000,- (Satu Milliar Lima Puluh Juta Rupiah); 4.

Kerugian Materiil akibat Pelaksanaan Lelang ditahun 2009 yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh TERGUGAT V, yang memenangkan TERGUGAT II selaku Pembeli Sementara padahal Pemenang lelang berasal dari Kreditur sendiri dengan harga yang jauh dibawah nilai agunan dan harga pasar adalah diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima ratus Juta Rupiah);

5.

Kerugian Materiil akibat rekayasa lelang dengan ikut sertanya TERGUGAT III sebagai peserta lelang dalam pelaksanaan lelang ditahun 2009, yang mana TERGUGAT III juga berasal dari pihak Kreditur yang seharusnya lelang di tahun 2009 tidak dapat dilaksankan maka kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT III diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

6.

Kerugian Materiil per tahun akibat ditahannya dua buah sertifkat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yakni :  SHM

179/Desa

Dawuan

Kaler

kerugian

yang

di

derita

PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000 pertahun x 4 tahun (20092013) = Rp.800.000.000,-;  SHM No. 2252/Margadana Rp. 200.000.000,- pertahun x 5 tahun (2009-2014)= Rp. 1.000.000.000,sehingga Total Kerugian Materiil PENGGUGAT akibat ditahannya dua buah Sertifkat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV Milik PENGGUGAT dan milik saudara KALIM adalah Rp. 1.800.000.000,(Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Halaman 18 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

7.

Kerugian Materiil atas Rekayasa Penerimaan dana oleh Bank yang mana PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan Dana kepada TERGUGAT II dan penebusan asset yang diambil alih bank namun asset yang sudah dibuatkan Tanda Terima yang menyatakan telah ditebus namun pada kenyataanya PENGGUGAT tidak pernah menerima Sertifikat Kembali, maka kerugian yang diderita akibat tindakan tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Juta Rupiah).

8.

Kerugian Materiil akibat adanya Rekayasa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II di tahun 2014 dan dengan dilaksankannya lelang rekayasa di tahun 2014 oleh TERGUGAT V, sehingga Terjadinya Peralihan Hak dan baliknama atas Sertifikat Hak Milik 260/Desa Pilangsari menjadi HGB Nomor 254/Pilangsari hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I adalah diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milliar Rupiah).

9.

Total Kerugian Materiil yang di derita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milliar Tiga Ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil akibat lepasnya Sertifikat Hak Milik 260/Desa Pilangsari Milik PENGGUGAT dan menggangu konsentrasi PENGGUGAT selama dua tahun belakangan ini diperkirakan pertahun kerugian immateriil PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milliar Rupiah) sehingga 2 tahun menjadi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milliar Rupiah). 

Bahwa, dengan demikian PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaktidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan PARA TERGUGAT selama ini adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan karena telah melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis) terhadap benda atau orang lain, dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik sehingga Perbuatan PARA TERGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT.



Bahwa, dikarenakan PENGGUGAT beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibanya kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, maka sesuai dengan kemampuan

PENGGUGAT,

maka

mohon

Agar

PENGGUGAT

hanya

dibebankan kewajiban untuk membayar pokoknya saja, dengan perincian sebagai berikut: Halaman 19 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

1. Kredit dengan Angsuran (KPR Buana Plus) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 05/PMK/KBP/00006/AG diperoleh tanggal 14 Juni 2005 sebesar Rp.600.000.000,; 2. Kredit Dalam Rekekning Koran (R/K) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06/PMK/RK/760

diperoleh

tanggal

21

Maret

2006

sebesar

Rp.

150.000.000,-; 3. Kredit Dalam Rekekning Koran (R/K) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06/PMK/RK/760

diperoleh

tanggal

21

Maret

2006

sebesar

Rp.

150.000.000,4. Kredit dengan Angsuran (K/A) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06/PMK/ANG/003

diperoleh

tanggal

5

Juni

2006

sebesar

Rp.

150.000.000,-; 5. Kredit dengan Angsuran (K/A) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06/PMK/ANG/053 di peroleh tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-; 6. Tambahan Rekening Koran (R/K) dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06/PMK/RK/760 di peroleh tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-; Sehingga total kewajiban yang harus dipenuhi PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah sebesar Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 

Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia, serta tidak ilusoir, serta agar dapat menjaga Objek Sengketa agar tidak dialihkan, diperjualbelikan kepada pihak lain maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas benda tetap dan benda bergerak milik PARA TERGUGAT : 1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pembangunan V E. 7 Rt. 002 Rw. 005 Desa Tuk Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon; 2. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di beralamat di BTN Saputra Asri E. 59 RT. 06 RW. 05 Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung (dahulu Cirebon Barat), Kabupaten Cirebon; 3. Tanah dan Bangunan Rumah Makan ex. Sertfikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pilangsari atas nama Suhardjo Bin Rasian seluas 595 m2, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon 4. Tanah seluas 150 m2 terletak di belakang Rumah Makan Sate Kedawung (SHM 260/Desa Pilangsari yang terletak di desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon. Halaman 20 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

5. Benda Tetap dan Benda Bergerak lainnya milik PARA TERGUGAT; 

Bahwa, karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon

agar Pengadilan Negeri Sumber dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menyetorkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- kepada TERGUGAT II tanpa ada persetujuan dari PENGGUGAT; 3. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang tidak ada hubungan hukum dengan dengan TERGUGAT II, yang telah melakukan transaksi secara mandiri dengan TERGUGAT II atas SHM 260/Desa Pilangsari atas nama PENGGUGAT, adalah bagian dari tindakan atau Perbuatan Melawan hukum; 4. Menyatakan pengusaan sepihak atas barang-barang milik PENGGUGAT yang berada di dalam Rumah Makan Sate Kedawung (SHM 260/Desa Pilangsari) oleh TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan penguasaan tanah seluas 150 m2 yang berada diluar SHM 260/Desa Pilangsari oleh TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa

melakukan

tindakan

penyalahgunaan

Keadaan

(Misbruik

vanOmstadigheden) dengan cara mengadakan proses lelang tahun 2009 dengan pembelian lelang jauh berada di bawah nilai agunan maupun harga pasar, Kreditur (TERGUGAT II) sebagai Pembeli lelang tidak menyertakan surat pernyataan pembelian tersebut ditujukan untuk pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG; 7. Menyatakan keikutsertaan TERGUGAT III yang masih merupakan karyawan TERGUGAT II yang bertindak seolah-oleh sebagai peserta lelang pada tahun 2009 yang juga melakukan penawaran atas Obyek lelang dengan harga yang jauh dari Nilai agunan dan harga pasar adalah tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan dan prinsip kehati-hatian bank sehingga tindakan TERGUGAT III yang demikian juga merupakan tindakan dan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan PENGGUGAT;


8. Menyatakan

tindakan-tindakan

rekayasa

TERGUGAT

II

dengan

dikeluarkannya berbagai surat terkait penebusan aset kembali oleh Debitur yang terjadi pada tahun 2013 berserta turunanya, adanya surat-surat peralihan hak dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I beserta turunannya yang terjadi pada tahun 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum; 9. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang telah menahan Obyek Jaminan berupa SHM No. 179/Desa Dawuan Kaler atas nama PENGGUGAT dari tahun 2009 yang baru diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal "2-8-2013" dan tindakan TERGUGAT IV yang baru menyerahkan Obyek Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2252/Margadana atas nama KAUM pada tangal "30 Mei 2014" adalah Perbuatan Melawan Hukum. 10. Menyatakan Penerbitan HGB Nomor 254/Pilangsari yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II, adanya AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 10 April 2014 Nomor 388/2014 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah rangkain rekayasa dan bagian dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. 11. Menyatakan Lelang yang terjadi di tahun 2009 sebagaimana Kutipan Risalah lelang Nomor 68/2009 tanggal 15 April 2009 beserta turunanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan lelang yang terjadi di tahun 2014, sebagaimana kutipan risalah lelang tanggal 16-01-2014 Nomor 68/2009 beserta turunanyaadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 13. Menyatakan PENGGUGAT telah mengalami Kerugian baik materiil maupun immateril sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: 1. Kerugian

Materiil

akibat

tindakan

TERGUGAT

I

yang

telah

menyetorkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT II tanpa persetujuan PENGGUGAT sehingga lepasnya SHM 260/Desa Pilangsari kepada TERGUGAT I adalah sebsar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milliar Rupiah); 2. Kerugian Materiil akibat Pengusaan sepihak secara tidak sah atas Barang- barang Milik PENGGUGAT yang berada di Rumah Makan Sate

Kedawung

Desa

Pilangsari

Kedawung

(SHM

260/Desa

Pilangsari) oleh TERGUGAT l adalah sebesar Rp. 150.000.000,- ;


3. Kerugian materiil akibat pengusaan tanah seluas 150 M2 diluar SHM 260/desa Pilangsari adalah

sebesar Rp.

1.050.000.000,- (Rp.

7.000.000,- x 150 m2) oleh TERGUGAT I; 4. Kerugian Materiil akibat Pelaksanaan Lelang ditahun 2009 yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh TERGUGAT V, yang memenangkan TERGUGAT selaku Pembeli Sementara padahal Pemenang lelang berasal dari Kreditur sendiri dengan harga yang jauh dibawah nilai agunan dan harga pasar adaian diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000,5. Kerugian Materiil akibat rekayasa lelang dengan ikut sertanya TERGUGAT sebagai peserta lelang dalam pelaksanaan lelang ditahun 2009, yang mana TERGUGAT III juga berasal dari pihak Kreditur yang seharusnya lelang di tahun 2009 tidak dapat dilaksankan maka kerugian

yang

di

derita

oleh

PENGGUGAT

akibat

tindakan

TERGUGAT III diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). 6. Kerugian Materiil pertahun akibat ditahannya dua buah sertifkat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yakni :  s SHM 179/Desa Dawuan Kaler kerugian yang di derita PENGGUGAT sebesar Rp, 200.000.000 pertahun x 4 tahun (20092013) = Rp. 800.000.000,-;  SHM No. 2252/Margadana Rp. 200.000.000,- pertahun x 5 tahun (2009-2014)= Rp. 1.000.000.000,sehingga Total Kerugian Materiil PENGGUGAT akibat ditahannya dua buah Sertifkat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV Milik PENGGUGAT dan milik saudara KAUM adalah Rp. 1.800.000.000,(Satu miliar delapan ratus juta rupiah); 7. Kerugian Materiil atas Rekayasa Penerimaan dana oleh Bank yang mana PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan Dana kepada TERGUGAT II dan penebusan asset yang diambil alih bank namun asset yang sudah dibuatkan Tanda Terima yang menyatakan telah ditebus namun pada kenyataanya PENGGUGAT tidak pernah menerima Sertifikat Kembali, maka kerugian yang diderita akibat tindakan tersebut diperkirakan sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Juta Rupiah). 8. Kerugian Materiil akibat adanya Rekayasa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II di tahun 2014 dan dengan dilaksankannya lelang rekayasa di tahun 2014 oleh TERGUGAT V, sehingga Terjadinya Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Peralihan Hak dan baliknama atas Sertifikat Hak Milik 260/Desa Pilangsari menjadi HGB Nomor 254/Pilangsari hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama TERGUGAT I adalah diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milliar Rupiah). 9. Total Kerugian Materiil yang di derita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.17.300.000.000,- (Tujuh Belas Milliar Tiga Ratus Juta Rupiah) b. Kerugian Immateriil Kerugian immateriil akibat beralihnya Sertifikat Hak Milik 260/Desa Pilangsari Milik PENGGUGAT dan menggangu konsentrasi PENGGUGAT selama dua tahun belakangan ini diperkirakan pertahun kerugian immateriil PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milliar Rupiah) sehingga 2 tahun menjadi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milliar Rupiah). 14. Menyatakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah sama dengan jumlah hutang Pokok PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yakni sebesar Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 15. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) atas Barang Tetap dan Barang Bergerak milik PARA TERGUGAT antara lain : 1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pembangunan V E. 7 Rt. 002 Rw. 005 Desa Tuk Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon; 2. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di beralamat di BTN Saputra Asri E. 59 RT. 06 RW. 05 Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung (dahulu Cirebon Barat), Kabupaten Cirebon; 3. Tanah dan Bangunan Rumah Makan ex. Sertfikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pilangsari atas nama Suhardjo Bin Rasian seluas 595 m2, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon 4. Tanah seluas 150 m2 terletak di belakang Rumah Makan Sate Kedawung (SHM 260/Desa Pilangsari yang terletak di desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung (dahulu Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon. 5. Benda Tetap dan Benda Bergerak lainnya milik PARA TERGUGAT; 16. Menyatakan karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; Halaman 24 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT baik materiil maupun immateriiisecara tanggung renteng; 18. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; 19. Biaya perkara menurut hukum; Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II s/d Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing bertanggal 27 April 2016, yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 April 2016, untuk Jawaban Kuasa Hukum Tergugat V bertanggal 20 April 2016, yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 April 2016, sedangkan untuk Jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat II bertanggal 27 April 2016, disampaikan pada persidangan tanggal 11 Mei 2016, yang masingmasing sebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT I I.

DALAM EKSEPSI 1.1 EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBELS) Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah tidak cermat menyusun Gugatannya, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur/Tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dari Materi Titel Gugatan Penggugat dengan menyebutkan bahwa : a. Gugatan Penggugat diajukan atas dasar adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun demikian dalam posita Gugatan Penggugat semuanya didasari pada adanya kesepakatan dan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat ll yang secara jelas dan diakui oleh penggugat maka dan oleh karenanya secara hukum konsekwensi tidak terpenuhinya perjanjian adalah dalam bentuk Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 Jo.Pasal 1243 KUHPerdata, Bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka dan sudah sepatutnyalah atas gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On

Vankelijke

Verklard)

(

Vide

Putusan

MA

No.

1145K/Pdt/1984) Halaman 25 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

b. Bahwa

selain

daripada

itu

Penggugat

telah

tidak

bisa

membedakan antara kedudukan Tergugat ll dengan tergugat IV, dimana

kedua-duanya

dipisahkan

secara

terpisah

dalam

gugatannya sebagai suatu badan hukum, padahal Tergugat IV dan Tergugat ll adalah satu badan hukum yaitu PT.Bank UOB Buana Tbk, maka oleh dan karenanya gugatan Penggugat sudah selayaknyalah dinyatakan kabur (Obscuur Libels) c. Penggugat

melalui kuasa hukumnya tidak cermat dalam

menyusun gugatan dalam kaitannya menambah dan atau mencampur adukan objek gugatan diluar permasalahan atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 260 yang terletak di jalan kedawung raya nomor

192-193 Desa Pilangsari

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dengan tanag Pengairan, yang notabennya adalah milik pemerintah bukan milik Penggugat, sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat adalah kabur, dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima d. Bahwa gugatan penggugat kabur juga terlihat dari adanya pertentangan antara Posita Penggugat dengan petitumnya, dimana secara jelas Penggugat dalam Posita angka 50 bagian kerugian materiil angka 2 halaman 19 menjelaskan bahwa terdapat kerugian Materiil akibat penguasaan sepihak secara tidak sah atas barang-barang milik penggugat yang berada di rumah makan sate kedawung desa pilangsari kedawung (SHM 260/Desa Pilangsari) oleh Tergugat l adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), disisi lain dalam petitumnya pada Angka 17 menyatakan bahwa atas kerugian tersebut harus ditanggung renteng oleh para Tergugat, sehingga patut dipertanyakan antara sebab kerugian dalam posita menurut Penggugat adalah disebabkan oleh Tergugat l namun disisi lain dalam Petitumnya Para Tergugat harus menanggung renteng atas seluruh kerugian Penggugat, sudah jelas kuasa hukum penggugat telah lalai dala menyusun gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta sudah selayaknyalah harus ditolak. 2.1 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dimana Penggugat tidak melibatkan Institusi Pengadilan Negeri Sumber yang telah meminta Tergugat V untuk melakukan Lelang Eksequsi, atas objek yang Halaman 26 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

dijadikan sebagai sengketa aquo, sebagai Pihak dalam perkara aquo, dan sudah sepantasnyalah atas gugatan Penggugat aquo, dinyatakan tidak dapat diterima II.

DALAM POKOK PERKARA II.1

Bahwa pada dasarnya Tergugat I menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I

II.2

Mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan jawaban Tergugat I dalam Eksepsi dengan jawaban Pokok Perkara ini, sepanjang masih ada kesesuaiannya.

II.3

Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengatahui dan tidak memungkiri secara fakta hukum dalam posita gugatannya bahwa penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II yang diikat dengan Jaminan Hak Tanggungan. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan PASAL 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka secara hukum Tergugat II, jelas mempunyai hak parate eqsequsi atas objek jaminan hak tanggungan,jika debitur telah wanprestasi.

II.4

Bahwa Tergugat I,tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Lelang Eksequsi atas objek jaminan yang dialihkan oleh penggugat yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat II,dengan Tergugat V, maka oleh dan karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

II.5

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalih-galih penggugat sebagaimana disebutkan dalam langkah 4, 5, 7, 17, 18 bagian uraian posita gugatannya,karena uraian posita penggugat aquo adalah tidak benar dan mengada-ada semuanya adalah rekayasa dari penggugat

II.6

Bahwa memang benar Tergugat I telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat II atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :254/Pilangsari, Milik Tergugat II seharga Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), dan sebelum melakukan pembelian atas tanah dan bangunan aquo,sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari penggugat sesuai dengan surat Pernyataannya Tertanggal 28 Juni 2013 Berarti ikut turut menjual bersama-sama penggugat


II.7

Bahwa mohon dianggap sebagai suatu fakta hukum yang tidak bisa ditarik kembali pengakuan penggugat dalam gugatannya bahwa penggugat mengakui mempunyai kewajiban hutang yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I, yang harus dibayar kepada Tergugat II, dalam hal tersebut dapat dilihat dala posita dan petitum penggugat, terutama dalam posita angka 28, posita angka 30 serta petitum angka 52 Gugatan Penggugat;

II.8

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas atas posita Penggugat pada angka 25, dimana Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menyerahkan uang pembelian kepada Tergugat II dan perbuatan tergugat I menguasai objek tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat I dariTergugat II menurut penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, adalah merupakan suatutuduhan dan uraian posita yang tidak mendasar, karena proses jual beli yang telah terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum perikatan pasal 1313 Jo. Pasal 1458 KUHPerdata, maka untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan gugatannya pada sidang pembuktian

II.9

Bahwa terkait dalih posita angka 25 Gugatan Penggugat yang juga menjelaskan bahwa Tergugat I juga telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai barang-barang yang terdapat didalam rumah yang telah dibeli oleh Tergugat I, adalah tidak benar karena atas seluruh barang dan tanah pengairan sudah diberikan ganti rugi faktanya penggugat menyerahkan secara sukarela tanda ada paksaan;

II.10 Bahwa secara rasio dalam hal Penggugat tidak mengetahui dan atau menyetujui proses peralihan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I atas objek jaminan yang sekarang dijasikan sebagai objek sengketa oleh penggugat, tidak akan mungkin penggugat mengosongkan tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai objek sengketa a quo, secara faktanya penggugat menyerahkan secara sukarela atas seluruh perabotan dan kunci rumah kepada Tergugat I, karena penggugat menyadari dan mengetahui bahwa objek sengketa aquo adalah sudah berpindah menjadi hak milik Tergugat I; II.11 Bahwa mohon kiranya dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis proses penempatan dan penguasaan objek jual beli atas tanah dan Halaman 28 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

bangunan yang sekarang dijadikan sengketa, tanpa melalui upaya paksa secara hukum (gugtaan pengosongan), tetapi didasari pada adanya kesadaran Penggugat, maka secara fakta bahwa sebenarnya penggugat melalui kuasa hukumnya hanya mencari dalih-dalih pembenaran diri saja, yang tidak didukung dengan fakta dan alat bukti yang benar secara hukum; II.12 Bahwa maka dan oleh karenanya secara hukum atas seluruh dalihgalih penggugat dapat disanggah kebenarannya oleh Tergugat I, sudah jelas tentu kiranya bahwa Tuntutan Ganti Kerugian beserta permohonan Sita atas objek yang dijadikan sengketa yangtelah diajukan oleh penggugat a quo adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum dan mohon sudilah kiranya majelis hakim tidak mengabulkannya, dan sudah sepantasnyalah Penggugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mohon sudilah kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

II.

DALAM POKOK PERKARA - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya - Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

III. SUBSIDAIR Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Etbono) JAWABAN TERGUGAT II DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat II;

2.

Bahwa oleh karena Tergugat II menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

3.

Bahwa benar Penggugat selaku Debitur dari Tergugat II berdasarkan : -

Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Cirebon di Plumbon, dengan fasilitas Kredit Angsuran sampai jumlah maksimum sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2012; -

Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Suprihatin, SH, Notaris di Tegal, dengan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah maksimum sebanyak-banyaknya Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2011;

-

Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, dengan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah maksimum sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2007;

-

Akta Perubahan

No. 10 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dihadapan

Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, yang merupakan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah sebanyak-banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu semula (Rp. 150.000.000) kemudian tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000) yang mana berlaku sampai tanggal 21 Maret 2007; -

Akta Perubahan No. 6 tanggal 06 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, yang merupakan tambahan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sehingga keseluruhan Fasilitas Kredit menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta menyerahkan tambahan jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler Tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian dengan jangka waktu akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2007;

-

Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, dengan memberikan suatu kredit sampai jumlah maksimum sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana seluruh kredit akan dikreditkan ke dalam rekening koran Debitur

dan

Debitur

harus

membayar

kembali

dengan

jalan

mengangsurnya secara bertahap sebanyak 60 (enampuluh) kali Angsuran dengan ketentuan angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-60 Halaman 30 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

masing-masing sebesar Rp. 7.295.417,60 (tujuh juta duaratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh belas koma enam rupiah)

dengan

jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 06 Oktober 2011; 4.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14 Juni 2005, maka Penggugat telah menyerahkan

sebidang tanah sebagai barang jaminan

yaitu: 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari,

seluas 595

M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 03-05-1996 Nomor : 1771/1996 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Cirebon Barat, Desa Pilangsari berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Blok Sugun/Jalan Kedawung Raya No. 192-193 tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; 5.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 Juni 2006, maka Penggugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagai barang jaminan yaitu: 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2252/Desa Margadana,

seluas

256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17-11-1994 No.

1429 /1994

yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Margadana, Kelurahan Margadana berikut bangunan yang berdiri diatasnya

setempat

dikenal

sebagai

Jalan

Banyumas

RT.

01/III

Perumahan (sekarang lebih dikenal sebagai jalan Banyumas Nomor 10, Kota Tegal) tertulis atas nama Kalim; 6.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 21 Maret 2006, maka dijadikan jaminan adalah : 


seluas 595

M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 03-05-1996 Nomor : 1771/1996 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Cirebon Barat, Desa Pilangsari berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Blok Sugun/Jalan Kedawung Raya No. 192-193 tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; yang merupakan jaminan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14 Juni 2005; Halaman 31 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

7.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perubahan No. 10 tanggal 19 Juni 2006, maka dijadikan jaminan adalah : 


seluas 595

M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 03-05-1996 Nomor : 1771/1996 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Cirebon Barat, Desa Pilangsari berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Blok Sugun/Jalan Kedawung Raya No. 192-193 tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; yang merupakan jaminan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14 Juni 2005; 8.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 6 Oktober 2006, maka dijadikan jaminan adalah : 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler, seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11-8-2006 No. 31/dawuan Kaler/2006 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Kalijati, Desa Dawuan Kaler berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Kalijati Raya No. 58 Kampung Sukamaju (Jalan Raya Dawuan Kaler)) tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian;

yang merupakan jaminan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 2103-2006; 9.

Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat berdasarkan Akta Perubahan No. 6 tanggal 06 Oktober 2006, maka dijadikan jaminan 2 (dua) bidang tanah yaitu : 


seluas 595

M2 (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 03-05-1996 Nomor : 1771/1996 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Cirebon Barat, Desa Pilangsari berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Blok Sugun/Jalan Kedawung Raya No. 192-193 tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler, seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11-8-2006

No. 31/dawuan


Kaler/2006 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Kalijati, Desa Dawuan Kaler berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Kalijati Raya No. 58 Kampung Sukamaju (Jalan Raya Dawuan Kaler)) tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; untuk Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari

merupakan jaminan

terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14-06-2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler merupakan jaminan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 06-10-2006; 10. Bahwa terhadap barang jaminan pada butir 7 telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu : a. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1307/2005 tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, untuk barang jaminan SHM No. 260/Desa Pilangsari; b. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 477/2006 tanggal

5

April 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, untuk barang jaminan SHM No. 260/Desa Pilangsari; c. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 1061/2006 tanggal

30

Juni 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Nyonya Sioni Andreas, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, untuk barang jaminan SHM No. 260/Desa Pilangsari; 11. Bahwa terhadap barang jaminan pada butir 8 telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu : -

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1711/2006 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/2006 tanggal 6 November 2006 yang dibuat dihadapan Hanny Ratna Tisna Amidjaja, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Subang, untuk barang jaminan SHM No. 197/Desa Dawuankaler;


12. Bahwa terhadap barang jaminan pada butir 5 telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu : -

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00348/2006 tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 53/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Suprihatin, Sarjana Hukum, PPAT di Kota Tegal, untuk barang jaminan SHM No. 2252/Kel. Margadana;

13. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Penggugat telah menunggak kewajiban pembayaran sehingga menyebabkan fasilitas kredit Penggugat tersebut digolongkan sebagai kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL); 14. Bahwa Tergugat II telah berulang kali memperingatkan Penggugat agar segera membayar hutangnya, akan tetapi peringatan Tergugat II tersebut tidak dihiraukan Penggugat sehingga membuktikan Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi); 15. Bahwa oleh karena Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 14 Juni 2005 serta Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi : Ketentuan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal

14 Juni 2005

adalah sebagai berikut : Pasal 12 Kejadian Pelanggaran 12.1. Kejadian Pelanggaran Masing-masing dari kejadian atau peristiwa dibawah ini adalah merupakan kejadian pelanggaran berdasarkan perjanjian kredit : -

Debitur tidak membayar kewajiban hutang/pinjaman, provisi, bunga, biaya administrasi, premi asuransi dan denda pada waktu yang telah ditetapkan;

(e) Mengeksekusi salah satu atau lebih jaminan ; dan/atau Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan : Pasal 6 Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan


sendiri

melalui

pelelangan

umum

serta

mengambil

pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 20 Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.” Maka Tergugat II berhak untuk melaksanakan haknya untuk menagih seketika dan sekaligus seluruh hutang Penggugat, sehingga Tergugat II mengajukan

permohonan

Eksekusi

Hak Tanggungan

Kepada

Ketua

Pengadilan Negeri Sumber; Bahwa berdasarkan Permohonan dari Tergugat II maka Ketua Pengadilan Negeri Sumber mengeluarkan Penetapan No. 13/Pen.Pdt.Eks/2008/ PN.Sbr tertanggal

15

Agustus

2008

yang

memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan Negeri Sumber untuk meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar dapat memerintahkan salah seorang Jurusita atau Jurusita pengganti guna melaksanakan panggilan Tegoran kepada Suhardjo bin Rasian (Penggugat) dan berdasarkan berita acara tegoran/Aanmaning tanggal 26 Agustus 2008 dimana Penggugat mengakui hutang kepada Tergugat II dan akan melunasi tetapi

mohon waktu sampai dengan

pertengahan Oktober 2008 karena Penggugat akan menjual tanah dan bangunan di daerah Subang; Bahwa setelah ditegur ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat II sehingga Tergugat mengajukan Permohonan sita eksekusi dan berdasarkan Permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sumber mengeluarkan Penetapan No. 13/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Sbr tertanggal 25 September 2008 dimana salah satu barang Jaminan yang disita yaitu Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari; Bahwa Tergugat II juga telah mengajukan permohonan lelang eksekusi dan berdasarkan Permohonan dari Tergugat II maka Ketua Pengadilan Negeri Halaman 35 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Sumber

mengeluarkan

Penetapan

No.

13/Pen.Pdt.Eks/2008/

PN.Sbr

tertanggal 1 Desember 2008 dimana salah satu barang Jaminan yang dilelang yaitu Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari dan telah laku terjual berdasarkan Kutipan Risalah lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009; 16. Bahwa dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 4 merupakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan sepanjang terhadap Tergugat II; 17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 5, butir 6 dan butir 7, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 17.1.

Bahwa terhadap salah satu barang jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari telah dilakukan lelang eksekusi berdasarkan Kutipan Risalah lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009 dan pemenang lelangnya adalah Tergugat II sehingga tanah dan bangunan tersebut menjadi Asset Yang Diambil Alih (AYDA);

17.2.

Bahwa walapun Tergugat II sudah menjadi pemenang lelang, akan tetapi Tergugat II belum melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan tersebut dan masih tetap dikuasai Penggugat, dan digunakan untuk kepentingan usaha pribadi, karena Tergugat II belum mengajukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang telah dibeli secara lelang tersebut, maka Penggugat masih merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut dan berusaha untuk menjual tanah

dan

bangunan

tersebut

kepada

pihak

lain

tanpa

sepengetahuan Tergugat II; 17.3.

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk menyelesaikan hutangnya dan untuk membeli kembali tanah dan bangunan yang telah dibeli secara lelang oleh Tergugat II tersebut, akan tetapi setelah Tergugat II memberikan nilai/ angka penyelesaian, ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;

17.4.

Bahwa yang terakhir Penggugat datang dengan meminta keringanan dan Tergugat II memberikan nilai/angka penyelesaian yaitu sebesar Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan : -

Untuk

pembayaran

sisa

hutang

Penggugat

sebesar

Rp.

936.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan


-

Untuk pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah dilelang sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

17.5.

Bahwa Penggugat masih keberatan atas jumlah penyelesaian hutang tersebut, dan Penggugat secara langsung datang ke Kantor Tergugat II dan Penggugat menyatakan bahwa penyelesaian hutang dan pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari diperoleh Penggugat dari Pihak Lain yaitu Tergugat I dengan menjual Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari;

17.6.

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan disepakati bahwa jumlah penyelesaian yaitu sebesar Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

No. SE-

121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penegasan Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Perbankan yang mengatur “Bahwa Penjualan agunan yang telah diambilalih oleh bank merupakan Penyerahan barang Kena Pajak yang Terutang PPN”. Dengan Demikian terhadap Penjualan barang Asset Yang Diambil Alih (AYDA) dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi penjualan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 2009) dan berdasarkan Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 16F Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010 dimana “mewajibkan Bank untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang ke kantor Pajak” dan sesuai Pasal 16F PPN atas Penjualan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) menjadi tanggungan eks Debitur selaku Pembeli Asset Yang Diambil Alih (AYDA); 17.7.

Bahwa dari pertemuan tersebut, Tergugat I baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat II menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari sehingga Jual beli yang akan dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I harus dikenakan PPN 10% (karena penjualan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari adalah merupakan barang Kena Pajak yang Terhutang PPN sehingga atas penjualan Asset Yang Diambil Alih Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

(AYDA) tersebut dikenakan PPN 10% dari harga penjualan yang dikeluarkan oleh Bank), dan diperoleh kesepakatan bahwa Tergugat I hanya akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kekurangan PPN 10% merupakan tanggung jawab dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut : a. Penyelesaian Kredit NPL (Sertipikat Rp. Hak Milik

935.095.000

No. 179 & Sertipikat Hak

Milik No. 2252) b. Penyelesaian

Penjualan

AYDA

(Agunan Yang Diambil Alih) Sertipikat Hak Milik No. 260 : - Harga Penjualan

Rp. 1.468.905.000

- PPN 10% dari harga jual

Rp.

146.890.500 +

Total penyelesaian kredit NPL dan Rp. 2.551.890.500 Pembelian AYDA Dana yang telah diterima oleh Bank

Rp. 2.500.000.000 -

Kekurangan dana

Rp.

51.890.500

sehingga masih ada kekurangan untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang sesuai dengan kesepakatan menjadi tanggung jawab Penggugat; 17.8.

Bahwa setelah adanya pembayaran tersebut, maka jaminan yang lain yaitu Sertipikat Hak Milik

No. 179/Desa Dawuankaler telah

diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2013 sedangkan barang

jaminan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel.

Margadana masih ditahan oleh Tergugat II hingga sisa untuk pembayaran PPN 10% dari harga penjualan yaitu sebesar

Rp.

51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tanggal 30 Juli 2013; 17.9.

Bahwa

adapun

sisa

hutang

Penggugat

hingga

terjadinya

kesepakatan adalah sebesar Rp. 935.095.000,- (sembilan ratus tigapuluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk bunga Halaman 38 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

dan denda, sedangkan perhitungan Penggugat hanya hutang pokok saja, oleh karena itu tidak benar dan tidak berdasar perhitungan Penggugat yang hanya menghitung hutang pokok saja, oleh karenanya haruslah ditolak; 17.10. Bahwa adapun harga pembelian kembali Sertipikat Hak Milik

No.

260/Desa Pilangsari sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) adalah harga pada saat Tergugat II menjual yaitu pada Tahun 2013 sedangkan lelang dilaksanakan pada tahun 2009 dan juga harga tersebut diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Tergugat II dan bukan merupakan rekayasa, dan juga atas harga penawaran Tergugat II tersebut telah disetujui oleh Penggugat oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan adanya rekayasa harga haruslah ditolak; 18. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat butir 8, karena yang menawarkan asset Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari kepada Tergugat I adalah Penggugat sendiri dan juga penyetoran uang yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagaimana terbukti dari dengan diterimanya salah satu barang jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; Bahwa adapun

Sertipikat Hak Milik

No. 260/Desa Pilangsari yang telah

beralih menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari tidak diberikan kepada Penggugat karena yang membeli adalah Tergugat I, sehingga dengan dilakukannya Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, maka Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari diberikan Kepada Tergugat I; 19. Bahwa tidak berdasar sama sekali dalil Penggugat pada butir 9, butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15 dan butir 16, oleh karena itu dalil Tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 19.1.

Bahwa benar ada dana yang disetorkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dana yang disetorkan tersebut sepengetahuan dan seijin Penggugat;

19.2.

Bahwa yang memperkenalkan dan yang membawa Tergugat I ke kantor Tergugat II adalah Penggugat sesuai surat pernyataan Penggugat tanggal 28 Juni 2013; Halaman 39 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

19.3.

Bahwa adapun sebagai bukti bahwa Penggugat mengetahui dan menyetujui penyetoran uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut yaitu dari dengan diterimanya barang jaminan lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2013 dan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana masih ditahan oleh Tergugat II hingga sisa untuk pembayaran PPN 10% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tanggal 30 Juli 2013;

19.4.

Bahwa adapun tanda terima sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) karena memang benar dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Tergugat I dan tanda terima tersebut adalah untuk Tergugat I, sedangkan adapun tanda terima sebesar

Rp. 2.405.000.000,- (dua

milyar empat ratus lima juta rupiah), adalah tanda terima sementara atas permintaan Penggugat yang mana nominalnya meminta disesuaikan dengan surat yang pernah disampaikan Tergugat II kepada Penggugat dan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran dana tersebut. 19.5.

Bahwa

dengan

telah

disetorkannya

2.500.000.000,- (dua milyar

lima

uang

sebesar

Rp.

ratus juta rupiah) sebagai

pembayaran sisa hutang dan pembelian Asset Yang Diambil Alih (AYDA), maka hutang Penggugat kepada Tergugat II sudah lunas, sehingga

penerbitan

surat

keterangan

lunas

No.

13/RCL-

CBN/SKL/0051 tertanggal 2 Agustus 2013 dan No. 13/RCLTGL/0251 tanggal 2 Agustus 2013 adalah sesuai dengan ketentuan dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; 19.6.

Bahwa bila dilihat dari keseluruhan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan

bahwa

Penggugat

mengakui

adanya

transaksi

penyetoran uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyelesaian hutang dan pembelian Asset Yang Diambil Alih (AYDA), akan tetapi Penggugat merasa belum menjual peralatan yang ada dalam rumah makan dan tidak menjual tanah seluas + 150 M2 yang merupakan satu hamparan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah beralih Halaman 40 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini (lihat Gugatan butir 25), oleh karena itu gugatan ini sepanjang terhadap Tergugat II haruslah ditolak; 20. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 17, butir 18, butir 19, butir 20 dan butir 21, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 20.1.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyetoran uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diketahui dan disetujui Penggugat sebagaimana terbukti bahwa Penggugat sudah menerima barang jaminan lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2013 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana masih ditahan oleh Tergugat II hingga kekurangan pajak PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tanggal 30 Juli 2013;

20.2.

Bahwa adapun perubahan dari Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah beralih menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari, dikarenakan Tergugat II sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009;

20.3.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada Kutipan Risalah Lelang tertanggal 16-01-2014 sebagaimana dalil Penggugat dan yang ada adalah Kutipan Risalah lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009 dimana Kutipan Risalah Lelang tersebut diberikan Kutipannya kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli pada tanggal 16-01-2014 dan Tergugat II tidak pernah melakukan lelang pada tanggal 16-01-2014, Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

20.4.

Bahwa lelang yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009, dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena lelang eksekusi tidak perlu melibatkan Penggugat hanya sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada Penggugat dan hal ini sudah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri

Sumber

berdasarkan

Surat

No.

W11.U19/471/

HT.01.10/III/2009 tertanggal 1 April 2009 dan juga oleh Tergugat V


berdasarkan surat No. S-35/WKN.08/ KNL.06/2009 tertanggal 16 Maret 2009; 20.5.

Bahwa tahapan lelang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana sebelum melakukan lelang, perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu (vide Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dimana Pengadilan Negeri Sumber terlebih dahulu sudah melakukan tahapan lelang yaitu dengan menegur Penggugat dan kemudian sudah dilakukan pengumuman di Surat kabar harian sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu yang pertama diumumkan melalui Surat Kabar Harian

Radar

Cirebon

tanggal

17

Maret

2009

kemudian

pengumuman kedua melalui Surat Kabar Radar Cirebon tanggal 1 April 2009, oleh karena itu pelaksanaan lelang eksekusi sudah sesuai dengan ketentuan hukum oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak; 20.6.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya lelang pada tanggal 15 April 2009 dan Tergugat II ditunjuk sebagai pemenang lelang berdasarkan Kutipan Risalah lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009, maka Tergugat II sebagai pemilik sah atas tanah yang dilelang sehingga Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari tertulis atas nama Tergugat II;

20.7.

Bahwa yang dibawa Penggugat dan diperkenalkan Penggugat kepada Tergugat II sebagai orang yang membeli kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari adalah Tergugat I, maka jual beli dilakukan adalah antara Tergugat II dengan Tergugat I, bukan Penggugat karena Penggugat bukan lagi sebagai pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

21. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 22, butir 23 dan butir 24 oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA :


21.1.

Bahwa adapun Pernyataan Kesepakatan tertanggal 26 Mei 2014 dibuat merupakan penegasan bahwa transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual beli No. 388/2014 tanggal 10 April 2014 adalah antara Tergugat II dengan Tergugat I;

21.2.

Bahwa Pernyataan Kesepakatan tertanggal 26 Mei 2014 dibuat dikarenakan Penggugat selalu meminta agar Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana diserahkan kepada Penggugat, yang ditahan Tergugat II karena Penggugat belum menyetorkan sisa PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

21.3.

Bahwa

dengan

ditandatanganinya

Pernyataan

Kesepakatan

tertanggal 26 Mei 2014, maka Tergugat II tidak akan menagih lagi sisa PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat II telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana kepada Penggugat yang diterima Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan tanda Terima yang ditandatangani oleh Suhardjo (Penggugat) tanggal 30 Mei 2014; 21.4.

Bahwa oleh karena itu pembuatan Pernyataan Kesepakatan bukan rekayasa karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

22. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 25, karena penyetoran uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

atas

sepengetahuan dan seijin Penggugat dan selanjutnya dalil Penggugat yang mendalilkan tidak menjual tanah seluas 150 M2 persegi begitu juga dengan peralatan yang ada dirumah makan kepada Tergugat I, sepanjang terhadap Tergugat II haruslah ditolak, karena tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat II; 23. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 26, butir 27 dan butir 28, karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan benar bahwa Penggugat dahulunya adalah Debitur Tergugat II; 24. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat dalam Gugatannya pada butir 29 dan butir 30, bahwa Penggugat telah mengalami kemacetan dalam membayar hutangnya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 14 Juni 2005 serta Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat II berhak Halaman 43 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

untuk mengajukan lelang eksekusi atas barang jaminan guna memperoleh pelunasan hutang Penggugat, oleh karena itu lelang eksekusi pada tanggal 15 April 2009 adalah sah menurut hukum; 25. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 33, butir 34, butir 35, butir 36, butir 37, butir 38, butir 39, butir 40, butir 41 dan butir 45, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 25.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan: Pasal 48 (1)

Pembeli yang bertindak untuk orang lain atau badan harus menyampaikan surat kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor pemberi kuasa.

(2)

Penerimaan kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama;

(3)

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan di bidang perbankan dan

pertanahan, Bank

sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, bank dianggap sebagai Pembeli.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) bank selaku kreditur (Tergugat II)

dapat

membeli

agunan

melalui

lelang

dengan

ketentuan

menyampaikan surat pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian; Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan No. 76 tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah sarjana hukum, Notaris di daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerangkan bahwa keikutsertaan yang membuat pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjadi

“Pembeli

Sementara”

sebagaimana

dimaksud

dalam

ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk mengikuti lelang sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri

Keuangan

RI

No.

40/PMK.07/2006

tentang

Petunjuk


Pelaksanaan Lelang dimana Pembeli Sementara hanya diberi jangka waktu 1 (satu) tahun; Bahwa Saudara Hans Yanuar Gunawan, SH selaku kuasa dari PT. UOB Buana,Tbk (Tergugat II) pada saat menjadi peserta lelang juga telah bertindak sebagai Pembeli Sementara dengan Surat Pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan No. 76 tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah sarjana hukum, Notaris di daerah Khusus Ibukota Jakarta; dengan demikian keikutsertaan Tergugat II sebagai peserta lelang dan kemudian ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah sah menurut hukum; Bahwa karena setelah masa 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang tidak ada pemberitahuan tertulis dari Pembeli Lelang yang ditunjuk oleh Pihak Bank maka sesuai ketentuan yang berlaku (vide Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan RI

No.

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang); Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor. S-1120/WKN.08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 hal. Permohonan arahan Pengambilan Kutipan Risalah Lelang dan Pembayaran BPHTB serta Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor. S-1376/WKN.08/2013 tanggal 28 Oktober 2013 hal. Penetapan Bank sebagai Pembeli Lelang Sementara Menjadi Pembeli Lelang Yang Sah; 25.2. Bahwa adapun Tergugat III ikut serta sebagai peserta lelang adalah atas nama Pribadi Tergugat III bukan atas nama Tergugat II, walaupun Tergugat III karyawan Tergugat III, oleh karena itu

keikutsertaan

Tergugat III adalah sah menurut hukum; 25.3. Bahwa adapun harga yang ditawarkan Tergugat II sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah harga yang menurut Tergugat II sebagai harga yang wajar; 25.4. Bahwa kemudian harga penawaran Tergugat II dianggap sebagai harga yang telah memenuhi harga limit dan ditunjuk sebagai pemenang lelang membuktikan bahwa harga penawaran Tergugat II sudah memenuhi harga pasar; 25.5. Bahwa yang menentukan harga limit berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan :


Pasal 29 (1)

Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. Pasal 30

Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Bahwa Tergugat II dalam mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi terhadap barang jaminan atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berdasarkan Pasal 244 HIR dimana diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumber sehingga berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yang menjadi pelaksana lelang (Penjual) adalah Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan karena Ketua Pengadilan Sumber yang menjadi Penjual maka Ketua Pengadilan Negeri Sumber yang menentukan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan Tergugat II; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 yang bertanggungjawab dalam penentuan harga limit adalah Penjual bukan Tergugat II; Oleh karena dalam penentuan harga limit lelang bukan rekayasa Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan lelang tanggal 15 April 2009, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak; 26. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat butir 42, butir 43, dan butir 44, karena dengan dilaksanakannya lelang atas barang jaminan Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari, yang terjual seharga Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) maka hutang Penggugat telah mengalami pengurangan dimana hutang Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.517.014.999,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan pada bulan Juli 2013, sisa hutang Penggugat tinggal sebesar Rp. 935.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah) hal ini membuktikan bahwa hutang Penggugat sudah mengalami penurunan setelah Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari dilelang; Halaman 46 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa adapun barang jaminan lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler dan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana tidak diserahkan kepada Penggugat setelah lelang eksekusi pada tanggal 15 April 2009, dikarenakan Penggugat masih mempunyai sisa hutang kepada Tergugat II, dimana lelang Sertipikat Hak Milik

No. 260/Desa Pilangsari

terjual seharga Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) sedangkan hutang Penggugat pada saat lelang sebesar Rp. 1.517.014.999,(satu milyar lima ratus tujuh belas juta empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga masih ada sisa hutang yang belum dibayar, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler dan Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadan masih tetap ditahan Tergugat II dan penahanan tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; 27. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 47, karena persyaratan adanya surat pernyataan tersebut telah dibuat pada saat sebelum lelang eksekusi dilaksanakan dan diserahkan kepada pelaksana lelang, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; 28. Bahwa dalil Penggugat pada butir 49, membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami proses lelang eksekusi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan Bahwa Tergugat II dapat membeli agunan melalui lelang dengan membuat pernyataan bahwa pembelian tersebut untuk orang lain, dan berdasarkan Ayat 3 menyebutkan bahwa bila Bank (Tergugat II) tidak dapat menunjuk pihak lain yang ditunjuk oleh bank sebagai pembeli, maka Bank (Tergugat II) dianggap sebagai Pembeli: Bahwa Tergugat II tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli hingga lewatnya waktu 1 Tahun, sehingga Tergugat II dianggap sebagai pembeli, akan tetapi yang dimaksudkan sebagai pembeli, bukan lagi melakukan pembelian kembali, akan tetapi Tergugat II sebagai pemenang lelang dianggap sebagai pembeli dan harga pembelian sesuai dengan harga yang telah dibayarkan pada saat lelang yaitu sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah), oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak; 29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat butir 49, butir 50 dan butir 51 haruslah ditolak;


30. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat butir 52, karena permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat II sudah selesai dan sudah lunas, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; 31. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar dalam perkara ini dilakukan sita jaminan, haruslah ditolak; ALASAN HUKUMNYA : 

Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila

terdapat

dugaan

yang

beralasan

bahwa

Tergugat

akan

menggelapkan atau melarikan barang, sebagaimana kami kutip sebagai berikut : “Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.” 

Bahwa menurut Ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, 1997, hal. 100 juga menyatakan hal sama dengan Pasal 227 HIR, sebagaimana dikutip sebagai berikut : (a)

Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang- barangnya;”

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa

alasan-alasan

yang

wajib

digunakan

dalam

Permohonan

Peletakkan Sita Jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/yang menyatakan : Halaman 48 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan” 

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa obyek dalam perkara a quo akan digelapkan.



Merujuk kepada angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak.



Bahwa oleh karena Tergugat sangat keberatan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan barang yang telah disita tidak dapat disita kembali, selain itu

permohonan sita jaminan tersebut bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap permohonan atau permintaan Penggugat agar terhadap obyek a quo agar disita haruslah ditolak; 32. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum butir 54, yang meminta permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), tidak berdasar untuk dikabulkan, karena terbukti dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2004 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voonaad) dan provisional; Pasal 180 HIR ayat (1) : ….. maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hak itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik.” Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provosional berbunyi sebagai berikut : “selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : Halaman 49 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (landscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya,

yang

menurut

Undang-Undang

tidak

mempunyai

kekuatan bukti ; b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana

hubungan

sewa

menyewa

sudah

habis/lampau,

atau

Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ; f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap (incracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan

dengan pokok gugatan yang diajukan ; g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht ; Bahwa selain gugatan a quo tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta Penggugat juga dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uit Voerbaar bij voorraad) dan Provisinil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voerraad) dan provoisionil ; Bahwa dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dengan tegas disebutkan : “adanya pemberian jaminan yang dinilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Bahwa kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voorraad) dan provisional, berbunyi sebagai berikut : Halaman 50 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

…….,sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta

merta

hendaknya

berhati-hati

dengan

sungguh-sungguh

memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO.3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voerbaad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : “adanya

pemberian

jaminan

yang

nilainya

sama

dengan

nilai

barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan serta merta.” Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa permohonan tuntutan Serta Merta sebagaimana dimohonkan dalam gugatan ternyata tidak disertai alasannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta haruslah ditolak; DALAM REKONPENSI 1.

Bahwa hal-hal yang telah Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/ Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) kemukakan dalam bagian Konpensi

haraplah

dianggap

telah

dimasukkan

pula

dalam

bagian

Rekonpensi ini, dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis); 2.

Bahwa antara Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) dengan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat

dR)/Penggugat

dalam

Konpensi

(Penggugat

dK),

telah

menandatangani perjanjian kredit dan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) berdasarkan : -

Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 14 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, dengan fasilitas Kredit Angsuran sampai jumlah maksimum sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2012;

-

Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Suprihatin, SH, Notaris di Tegal, dengan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah maksimum sebanyak-banyaknya

Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2011; Halaman 51 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

-

Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, dengan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah maksimum sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2007;

-

Akta Perubahan

No. 10 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dihadapan

Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, yang merupakan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah sebanyak-banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu semula (Rp. 150.000.000) kemudian tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000) yang mana berlaku sampai tanggal 21 Maret 2007; -

Akta Perubahan No. 6 tanggal 06 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, yang merupakan tambahan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sehingga keseluruhan Fasilitas Kredit menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta menyerahkan tambahan jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler Tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian dengan jangka waktu akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2007;

-

Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Nyonya Sioni Andreas, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Plumbon, dengan memberikan suatu kredit sampai jumlah maksimum sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana seluruh kredit akan dikreditkan ke dalam rekening koran Debitur

dan

Debitur

harus

membayar

kembali

dengan

jalan

mengangsurnya secara bertahap sebanyak 60 (enampuluh) kali Angsuran dengan ketentuan angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-60 masing-masing sebesar Rp. 7.295.417,60 (tujuh juta duaratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh belas koma enam rupiah)

dengan

jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 06 Oktober 2011; Dan atas pinjaman tersebut, maka Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah menyerahkan 3 bidang tanah dan atas ke-3 bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 sampai dengan butir 12 pada bagian Konvensi tersebut diatas; Halaman 52 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

3.

Bahwa terhadap hutang Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/ Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tersebut ternyata telah macet, dan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) telah memperingatkan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) agar membayar hutanngnya,

akan

tetapi

Tergugat

dalam

Rekonpensi

(Tergugat

dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tidak menghiraukan peringatan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) tersebut sehingga menyebabkan fasilitas kredit Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tersebut digolongkan sebagai kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL); 4.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah Ingkar Janji (wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal

14

Juni 2005 serta Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) mengajukan eksekusi lelang kepada Pengadilan Negeri Sumber; 5.

Bahwa

atas

permohonan

Penggugat

dalam

Rekonpensi

(Penggugat

dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK), maka Ketua Pengadilan Negeri Sumber telah menegur Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) menurut hukum

dan

selanjutnya Pengadilan Negeri Sumber melalui Turut Tergugat V dR/Tergugat V dK telah melaksanakan lelang eksekusi atas salah satu barang jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009 Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) dinyatakan sebagai Pemenang lelang sehingga Sertipikat Hak Milik

No.

260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari; 6.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah mengajukan permohonan untuk melunasi sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) dan untuk membeli kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari yang sudah dilelang dan selanjutnya Tergugat dalam Halaman 53 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah mengajak dan memperkenalkan Turut Tergugat I dalam Rekonpensi (Turut Tergugat I dR)/Tergugat I dalam Konpensi (Tergugat I dK) Karena menurut Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) yang membayar sisa hutang dan yang membeli kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari adalah (Turut Tergugat I dR)/Tergugat I dalam Konpensi (Tergugat I dK); 7.

Bahwa atas permohonan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/ Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tersebut, maka Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) memberikan angka penyelesaian yaitu sebesar Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan : -

Untuk pembayaran sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat

dalam

Konpensi

(Penggugat

dK)

sebesar

Rp.

936.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Dan -

Untuk pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah dilelang sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) di luar pajak PPN sebesar 10%.

8.

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan akhirnya diperoleh kesepakatan dan selanjutnya (Turut Tergugat I dR)/Tergugat I dalam Konpensi (Tergugat I dK) atas persetujuan dan sepengetahuan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah menyetorkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan : a.

Untuk pembayaran sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat

dalam

Konpensi

(Penggugat

dK)

sebesar

Rp.

936.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Dan b.

Untuk pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah dilelang sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

9.

Bahwa dari dana yang disetorkan tersebut masih ada sisa dana sebesar Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diperuntukan untuk pembayaran Pajak PPN sebesar 10% dari

Rp. 1.468.905.000 (satu

milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) Halaman 54 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

(harga jual beli tanah) yaitu sebesar Rp. 146.890.500,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga masih ada sisa Pajak PPN yang belum disetorkan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/ Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) kepada Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) yaitu sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); 10. Bahwa dengan diselesaikan sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tersebut maka Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuankaler sudah diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2013 sedangkan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana masih ditahan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) hingga sisa PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) disetorkan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tanggal 30 Juli 2013; 11. Bahwa ternyata hingga Gugatan ini diajukan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tidak mau membayar sisa Pajak PPN sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

tersebut kepada

Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK), akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) terus berupaya dengan segala upaya dan dengan cara Melawan Hukum untuk meminta kembali Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana; 12. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK), dengan melaporkan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) kepada Bank Indonesia (BI), melaporkan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) kepada pihak kepolisian dan menggugat Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) dalam perkara ini;


13. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) yang tidak menyetorkan sisa pajak PPN tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK), merupakan perbuatan ingkar janji; 14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/ Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK). 15. Bahwa

adapun kerugian Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/

Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) yaitu : a. KERUGIAN MATERIIL - Kerugian nyata-nyata berupa belum dibayarnya sisa pajak PPN oleh Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); - Biaya transportasi akibat panggilan Bank Indonesia dan Kepolisian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Sehingga

Total

kerugian

Materiil

Penggugat

dalam

Rekonpensi

(Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) adalah sebesar Rp. 71.890.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); b. KERUGIAN IMMATERIL Akibat tindakan melaporkan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) kepada Pihak Bank Indonesia dan kepada Pihak Kepolisian tanpa dasar tersebut dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan Para Nasabah Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 16. Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) serta untuk menghindari Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) menghilangkan harta kekayaannya, maka sangat berdasar agar terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) berupa : -

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler, seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11-8-2006 No. 31/dawuan Kaler/2006 Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Kalijati, Desa Dawuan Kaler berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Kalijati Raya No. 58 Kampung Sukamaju (Jalan Raya Dawuan Kaler) tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian; 17. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karena itu sangat berdasar untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorraad); 18. Bahwa sangat beralasan untuk menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) untuk membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) selanjutnya memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONPENSI 1.

Mengabulkan

Gugatan

Rekonpensi

Penggugat

dalam

Rekonpensi

(Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) secara keseluruhan; 2.

Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) telah melakukan Perbuatan Ingkar janji;

3.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) untuk mengganti dan membayar kerugian Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) berupa : a. KERUGIAN MATERIIL - Kerugian nyata-nyata berupa belum dibayarnya sisa pajak PPN oleh Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); Halaman 57 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

- Biaya transportasi akibat panggilan Bank Indonesia dan Kepolisian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Sehingga

Total

kerugian

Materiil

Penggugat

dalam

Rekonpensi

(Penggugat dR)/ Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) adalah sebesar Rp. 71.890.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); b. KERUGIAN IMMATERIL Akibat tindakan melaporkan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) kepada Pihak Bank Indonesia dan kepada Pihak Kepolisian tanpa dasar tersebut dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan Para Nasabah Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dR)/Tergugat II dalam Konpensi (Tergugat II dK) yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 4.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas : -

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 179/Desa Dawuan Kaler, seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11-8-2006 No. 31/Dawuan Kaler/2006 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Kalijati, Desa Dawuan Kaler berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Kalijati Raya No. 58 Kampung Sukamaju (Jalan Raya Dawuan Kaler)) tertulis atas nama Suhardjo Bin Rasian;

5.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorraad);

6.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR)/Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) untuk membayar biaya perkara; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa a quo. JAWABAN TERGUGAT III DALAM EKSEPSI EKSEPSI

TENTANG

TERGUGAT

III

BUKAN

SEBAGAI

PIHAK

DAN

HARUSLAH DIKELUARKAN SELAKU PIHAK DALAM PERKARA INI. Halaman 58 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

ALASAN HUKUMNYA : 1.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya mendalilkan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

2.

Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak satupun dalil yang mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

3.

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan Tergugat III terhadap Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat III, bukanlah sebagai pihak dan haruslah dikeluarkan selaku pihak dalam perkara itu, oleh karena itu Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini;

2.

Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil bahwa Tergugat III sebagai peserta lelang;

3.

Bahwa oleh karena Tergugat III menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

4.

Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II dan dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III, sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu Tergugat III bukanlah pihak dan haruslah dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara ini;

5.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada butir 34 mendalilkan

bahwa

Tergugat III mengikuti lelang masih sebagai karyawan Tergugat II. Bahwa Siapapun dapat mengikuti lelang sebagai peserta lelang karena proses lelang dilakukan secara terbuka dan diumumkan di media massa; 6.

Bahwa benar Tergugat III sebagai karyawan dari Tergugat II, akan tetapi Tergugat III mengikuti lelang tersebut bukan atas nama Tergugat II melainkan untuk kepentingan Tergugat III, dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III;

7.

Bahwa adapun permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II yang Halaman 59 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, oleh karena itu Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III haruslah ditolak; Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat III selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalildalil, argumen-argumen untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 

Menerima Eksepsi Tergugat III secara keseluruhan;



Menyatakan Tergugat III bukan sebagai pihak dan harus dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat III dalam perkara ini;



Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sepanjang terhadap Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)sepanjang terhadap Tergugat III; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa a quo. JAWABAN TERGUGAT IV DALAM EKSEPSI EKSEPSI

TENTANG

GUGATAN

PARA

PENGGUGAT

TIDAK

JELAS

(OBSCUUR LIBEL). Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga dapat dinyatakan kurang sempurna, tidak jelas (Obscuur Libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak saling mendukung dan petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh dalil posita yang sah/kuat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard);


ALASAN HUKUMNYA : 1.

Bahwa

berdasarkan

Gugatan

Penggugat,

terbukti

Penggugat

telah

menggugat Tergugat IV yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Tegal dan Tergugat II

PT. Bank UOB Indonesia Cabang Cirebon dalam satu

Gugatan. 2.

Bahwa antara Tergugat IV dengan Tergugat II adalah sama yaitu sama-sama PT. Bank UOB Indonesia;

3.

Bahwa oleh karena antara Tergugat II dan Tergugat IV adalah sama, maka cukup digugat adalah PT. Bank UOB Indonesia;

4.

Bahwa selain itu bahwa perjanjian kredit sebagaimana dalil Penggugat dilakukan antara Tergugat II dengan Penggugat, tidak ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat IV;

5.

Bahwa adapun Tergugat IV hanya diminta oleh Tergugat II untuk menerima dan menyimpan barang jaminan yang dijaminkan Penggugat yaitu : 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2252/Desa Margadana,

seluas

256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17-11-1994 No.

1429 /1994

yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Margadana, Kelurahan Margadana berikut bangunan yang berdiri diatasnya

setempat

dikenal

sebagai

Jalan

Banyumas

RT.

01/III

Perumahan (sekarang lebih dikenal sebagai jalan Banyumas No. 10, Kota Tegal) tertulis atas nama Kalim; yang terletak barang jaminan tersebut berada diwilayah Tergugat IV, sehingga

berdasarkan

permintaan

Tergugat

II

agar

menerima

dan

menyimpan barang jaminan tersebut; 6.

Bahwa dengan digugatnya Tergugat IV dan Tergugat II seolah-olah terdapat 2 (dua) badan hukum yang berbeda padahal Penggugat sudah mengetahui Tergugat IV dan Tergugat II adalah sama, hal ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat IV menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat IV;

2.

Bahwa oleh karena Tergugat IV menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;


3.

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, bukan dengan Tergugat IV;

4.

Bahwa oleh karena hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, bukan dengan Tergugat IV, maka membuktikan bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

5.

Bahwa adapun Tergugat IV membuat surat lunas atas hutang Penggugat dan juga membuat kwitansi penerimaan uang, hal itu dikarenakan permintaan Tergugat II;

6.

Bahwa begitu juga dengan barang jaminan berupa : 

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2252/Desa Margadana, seluas 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17-11-1994 No. 1429 /1994 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Margadana, Kelurahan Margadana berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Banyumas

RT. 01/III

Perumahan (sekarang lebih dikenal sebagai jalan Banyumas Nomor 10, Kota Tegal) tertulis atas nama Kalim; Ada pada Tergugat IV adalah karena permintaan Tergugat II yang meminta agar menerima dan menyimpan barang jaminan tersebut karena letak barang jaminan tersebut berada diwilayah Tergugat IV dan sekaligus untuk memasang Hak Tanggungan atas barang jaminan tersebut; 7.

Bahwa oleh karena itu terbukti Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat IV haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat IV selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalildalil, argumen-argumen untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 

Menerima Eksepsi Tergugat IV secara keseluruhan;



Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sepanjang terhadap Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sepanjang terhadap Tergugat IV; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa aquo JAWABAN TERGUGAT V A. DALAM EKSEPSI Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. Ekseptio Persona Standi in Judicio Terkait Pihak Tergugat V 1. Bahwa gugatan perdata yang ditujukan kepada Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena penyebutan Persoon Tergugat V di dalam surat gugatan kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan

Pemerintah

Republik

Indonesia,

Kementerian

Keuangan,

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat V. 2. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. 3. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat V adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. 4. Bahwa oleh karena itu Tergugat V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.


5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan Kepala KPKNL Cirebon sebagai Persoon Tergugat V dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Tergugat V haruslah ditolak karena Penggugat tidak mengkaitkan instansi atasan Tergugat V. B. DALAM PROVISI 1. Bahwa dalil / alasan gugatan Penggugat nomor 54 halaman 22 surat gugatan, yang menyatakan "Bahwa, karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi'' adalah dalil / alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali. 2. Bahwa tidak ada dalil lebih lanjut yang mendukung Penggugat dalam mengajukan tuntutan provisi. Selanjutnya, Penggugat dalam petitum nomor 16 halaman 26 surat gugatan hanya menyatakan: "Menyatakan karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti- bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;'' 3. Bahwa tuntutan provisional tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20

Agustus

2001

tentang

Permasalahan

Putusan

Serta

Merta

(Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

hari

dijatuhkan

putusan

yang

membatalkan

putusan

Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan

putusan

serta

merta

dan

provisional

tidak

boleh

dilaksanakan. 4. Bahwa dikarenakan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat Halaman 64 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber vang memeriksa perkara a quo. C. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,

kecuali

terhadap

apa

yang

diakuinya

secara

tegas

kebenarannya. 2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khusus terhadap Tergugat V pada intinya adalah sebagai berikut: a. Menurut Penggugat Tergugat V telah melaksanakan lelang tanpa melalui tahapan lelang sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Jo Nomor 93/PMK.06/2010 106/PMK.06/2013

beserta tentang

perubahannya Perubahan

atas

PMK

Nomor

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. b. Menurut Penggugat, berdasarkan Kutipan Lelang tanggal 16 Januari 2014, Tergugat V telah melakukan lelang tanpa melibatkan Penggugat dan tanpa melalui tahapan dan prosedur pelelangan sebagaimana ketentuan berlaku. Hal tersebut menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (dalil nomor 18 halaman 8 surat gugatan). c. Menurut Penggugat, lelang tahun 2009 (berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 68/2009 tanggal 15 April 2009) adalah lelang yang dipaksakan terjadi karena hanya diikuti oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku kreditur tanpa diikuti peserta lainnya. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (dalil nomor 34 halaman 14 surat gugatan). d. Menurut Penggugat, terdapat kerugian materiil akibat pelaksanaan lelang di tahun 2009 yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh Tergugat V, yang memenangkan Tergugat II selaku Pembeli Sementara padahal pemenang lelang berasal dari Kreditur sendiri dengan harga yang jauh dibawah nilai agunan dan harga pasar adalah diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), (dalil nomor 50 (4) halaman 19 surat gugatan) e. Menurut Penggugat, adanya rekayasa lelang yang dilakukan oleh Tergugat II di tahun 2014 dan dengan dilaksanakannya lelang Halaman 65 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

rekayasa di tahun 2014 oleh Tergugat V, sehingga terjadinya peralihan hak dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik 260/Desa Pilangsari menjadi HGB Nomor 254/Pilangsari hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 1290/Pilangsari atas nama Tergugat I menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan merupakan dalil yang mengada-ada. 4. Bahwa Lelang tanggal 15 April 2009 atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No: 260/Desa Pilangsari tanggal 8 Juli 1996, luas 595 m2 yang terletak di Jalan Kedawung Raya (Blok Sugun) No. 192-193 Desa Pilangsari, Kecamatan Cirebon Barat (sekarang bernama Kecamatan Kedawung), Kabupaten Cirebon an Suhardjo bin Raisan (selanjutnya disebut Objek Lelang) merupakan Lelang Eksekusi yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 5. Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang) karena lelang dilaksanakan pada tahun 2009. 6. Bahwa pelaksanaan lelang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan: "Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen- dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/ tidak dikuasai Bea Cukai lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai." 7. Bahwa lelang tanggal 15 April 2009 dilaksanakan atas permintaan Pengadilan Negeri Sumber sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: W11.U19/47/HT.01/10/II/2009

tanggal

1

April

2009

berdasarkan

Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Halaman 66 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Negeri Cirebon dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 13/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Sbr tanggal 1 Desember dalam perkara antara PT Bank UOB Buana Tbk. Cabang Cirebon melawan Suharjo Bin Rasian (Penggugat) yang diajukan beserta dokumen-dokumen pendukungnya. 8. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dokumen persyaratan lelang. Pasal 7 Ayat (2) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga mengatur bahwa Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang. 9. Bahwa yang dimaksud dengan Penjual berdasarkan Pasal 1 Angka 16 PMK

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

adalah

perorangan,

badan

hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundangundangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Dalam lelang perkara a quo, lelang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Penetapan Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 13/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Sbr tanggal 15 Agustus 2008. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sumber berkedudukan sebagai Penjual. 10. Bahwa dengan demikian, Tergugat V sama sekali dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keabsahan barang dokumen persyaratan lelang dan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang. 11. Bahwa sebelum melakukan Lelang, perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan ketentuan pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari. Pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. 12. Bahwa pelelangan tanggal 15 April 2009 telah mematuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (1) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelelangan Objek Lelang telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Radar Cirebon Halaman 67 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

tanggal 17 Maret 2009 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Radar Cirebon tanggal 1 April sebagai Pengumuman Lelang Kedua. 13. Bahwa penetapan harga limit Objek Lelang ditentukan oleh Penjual (dhi. Pengadilan Negeri Sumber). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan: "Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang." 14. Berdasarkan Pasal 4 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa Lelang pertama harus diikuti oleh paling 2 (dua) peserta lelang. Lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. 15. Bahwa dalam lelang tanggal 15 April 2009, terdapat 2 (dua) peserta lelang yaitu Sdri. Sri Fitriani dan Sdr. Hans Yanuar Gunawan, bertindak berdasarkan kuasa dari Direktur PT UOB Buana Tbk. 16. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan penmdang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun." 17. Bahwa Sdr. Hans Yanuar Gunawan, wakil dari PT UOB Buana Tbk. pada saat menjadi peserta lelang juga telah bertindak sebagai Pembeli Sementara dengan surat pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 18 Maret 2009. 18. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (4) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, bank dianggap sebagai Pembeli." 19. Bahwa Penggugat salah memahami keluarnya Kutipan Risalah Lelang Nomor: 68/3009 tanggal 6 Januari 2014 sebagai pelaksanaan lelang yang menurut Penggugat direkayasa Tergugat V. 20. Bahwa pernyataan tersebut di atas merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta. Faktanya, pada tanggal 6 Januari 2014 tidak terjadi lelang, kutipan lelang tersebut diberikan kepada Pembeli Lelang, yaitu Sdr. Hans Yanuar Gunawan selaku kuasa dari PT. Bank UOB Buana Tbk. karena yang bersangkutan baru menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


21. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) huruf a dan Ayat (4) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau grosse Risalah lelang seusai kebutuhan. Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah dan bangunan ditandatangani oleh Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat V tidak melanggar peraturan yang berlaku, sebaliknya tindakan Tergugat V dalam pelelangan 15 April 2009 dan tindakan mengeluarkan Kutipan Risalah Lelang tanggal 6 Januari 204 merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Tergugat V. 23. Bahwa Tergugat V secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, haruslah memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu: a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; b. melanggar hak subyektif orang lain; c. melanggar kaidah tata susila; d. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain. 24. Bahwa ternyata dalil-dalil dalam gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Penggugat tidak dapat membuktikan kriteria mana yang terpenuhi dari kriteria tersebut di atas, sehingga Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan kriteria mana yang terpenuhi dari kriteria dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.


26. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil-dalil Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap Tergugat V. 27. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak petitum Penggugat pada nomor 13 huruf a nomor 8 dan petitum nomor 17 haaman 25 s.d. 26 surat gugatan yang pada intinya meminta Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil dengan total Rpl7.300.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) maupun immateriil dengan total sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng. 28. Bahwa selain sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, tuntutan Penggugat tersebut juga tidak disertai dengan penjelasan dalam posita gugatannya mengenai hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 29. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut mengenai tuntutan ganti rugi adalah sangat mengada-ada dan tidak benar karena kerugian tersebut tidak disertai dengan bukti maupun fakta hukum serta tanpa didasari alasan-alasan yang jelas, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dan Yurisprudensi No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang dengan tegas menyatakan “Bahwa ganti rugi adalah harus dengan rincian yang jelas dan nyata". 30. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". 31. Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara a quo. 32. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa


perkara a quo karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali. Maka

: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi : 1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Dalam Provisi : Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menyatakan Tergugat V tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), yang merugikan Penggugat; 3. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian terhadap Tergugat V yang dimohonkan oleh Penggugat; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. JAWABAN TURUT TERGUGAT II I.

Bahwa berdasarkan data administratif Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut : A.

Sertifikat Hak Milik Nomor 260 / Desa Pilangsari. 1.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 260 / Desa Pilangsari Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi tanggal 3 Mei 1996 No. 1771 / 1996 luas tanah 595 m2, Nama Pemegang Hak H. AKSAN, terbit pada tanggal 8 Juli 1996 ;

2.

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2003 telah dilakukan pencatatan Balik Nama kepada SUHARDJO bin RASIAN berdasarkan akta jual beli tanggal 10-06-2003 no.43/2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Zailastri Zamri,S.H. notaris selaku PPAT Kabupaten Cirebon;

3.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2003 telah dilakukan pencatatan Hak Tanggungan pertama kepada PT.BANK DANAMON INDONESIA TbK yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta tanggal 11 Juni Halaman 71 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

2003 no.150 / 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Eveline Indrawati,S.H. notaris selaku PPAT Kabupaten Cirebon dibebani hak tanggungan sebesar Rp 400.000.000,- sertipikat HT NO. 698/2003 4.

Bahwa pada tanggal 7 September 2004 telah dilakukan pengecekan sertipikat oleh suhardjo;

5.

Bahwa pada tanggal 18 September 2003 telah dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Dua kepada PT.BANK DANAMON INDONESIA TbK yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta tanggal 01-092004 no.132/2004 yang dibuat dan di hadapan Eveline Indrawati,S.H. notaris selaku PPAT Kabupaten Cirebon dibebani hak tanggungan kedua sebesar Rp 150.000.000,- ,- sertipikat HT NO.1174/2004

6.

Bahwa pada tanggal 16-06-2005 telah di lakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh PPAT Putih Arikal

7.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005 telah dilakukan penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan permohonan pelepasan hak tanggungan dari PT.Bank Danamon Indonesia Tbk. Tanggal 14-06-205 no.B.274esa/CRB

8.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005 telah dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Pertama kepada PT. BANK BUANA INDONESIA TbK yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pemberian hak tanggungan no.70/2005 tanggal 27-06-2005 yang dibuat oleh dan di hadapan SIONI ANDREAS, S.H. selaku PPAT Kabupaten Cirebon dibebani sebesar Rp 780.000.000,- sertipikat HT NO.1307/2005

9.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 telah dilakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh Suharjo

10. Bahwa pada tanggal 5 April 2006 telah dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Dua kepada PT. BANK BUANA INDONESIA TbK yang berkedudukan

di

Jakarta

berdasarkan

akta

pemberian

hak

tanggungan no.30/2006 tanggal 21 maret 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan SIONI ANDREAS, S.H. selaku PPAT Kabupaten Cirebon dibebani hak tanggungan kedua sebesar Rp 195.000.000,- sertipikat HT NO.472/2006 11. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 telah dilakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh Suharjo ; 12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 telah dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Dua kepada PT.BANK BUANA INDONESIA TbK yang berkedudukan

di

Jakarta

berdasarkan

akta

pemberian

hak

tanggungan no.70/2006 tanggal 19 juni 2006 yang dibuat oleh dan di Halaman 72 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

hadapan nyonya SIONI ANDREAS,S.H. selaku PPAT Kabupaten Cirebon dibebani hak tanggungan ketiga sebesar RP 195.000.000,13. Telah tercatat dalam buku tanah adanya Sita Eksekusi bedasarkan berita acara sita eksekusi no.13/BA.EKS/2008/PN.Sbr tanggal 07-102008 14. Dikeluarkan SKPT lelang no.299/SKPT/2008

tanggal 22-12-2008

yang dimohon oleh Pengadilan Negeri Sumber; 15. Bahwa tanah tersebut telah diangkat Sita Eksekusinya berdasarkan berita

acara

pengangkatan

sita

eksekusi

no.13/

BA.PDT.EKS/2008/PN.Sbr tanggal 19-02-2014; 16. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 telah dilakukan penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan surat PT.BANK UOB INDONESIA Cabang Cirebon tanggal 24 februari 2014 no.14/RLO/CBN/0041 hak tanggungan No.1307/2005,477/2006,1061/2006 ; 17. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 telah dilakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh PPAT Solichin,S.H. 18. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan pencatatan perubahan Hak Milik No.260 menjadi Hak Guna Bangunan No.254 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.16/1997 tanggal 09-12-1997 Hak Milik No.260 Desa Pilangsari hapus dan dirubah menjadi

Hak Guna

Bangunan no.254 yang berakhir tanggal 24 September tahun 2034; 19. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh PPAT Solichin,S.H. 20. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan Pencatatan balik nama berdasarkan kutipan risalah lelang tanggal 06 Januari 2014 no.68/2009 dibuat James Simorangkir Kepala Kantor Lelang Cirebon kepada PT.BANK UOB BUANA Tbk berkedudukan di jalan Gajah Mada Jakarta; 21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 telah dilakukan Pengecekan sertipikat, dimohon oleh PPAT Solichin,S.H. ; 22. Bahwa pada tanggal 22 April 2014telah dilakukan pencatatan balik nama kepada Ir.TAMRIN berdasarkan akta jual beli tanggal 10 April 2014 no.338/2014 dibuat dan di hadapan PPAT Solichin,S.H.,M.Kn. 23. Ada surat pemblokiran tanggal 25 Maret 2015 No.020/HSP15/su/III/2015 dari NUGRAHA SH 24. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 telah diadakan pencatatan perubahan Hak Dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tanggal 26-6-1998, Hak Guna Bangunan Nomor 254/Pilangsari hapus dan diubah menjadi hak milik nomor 1290/Pilangsari 25. telah diadakan pencatatan pemblokiran berdasarkan

surat blokir

dari Sdr.Nugraha (Advokat ) tanggal 22 Januari 2015, no.006/HSPIS/NL/SU/ I / 2015. Tercatat DI 303 no.1319/2015 , DI 305 no. 2959/2015, DI 307 no.3849/2015 II.

Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut sudah sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain : -

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

-

Peraturan

Pemerintah

Nomor

10

tahun

1961Tentang

Peraturan

Pendaftaran Tanah ; -

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak hak Indonesia Atas Tanah;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka selanjutnya Turut Tergugat II menentukan sikap untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II s/d Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2016, sedangkan Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2016, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2016,

Kuasa Hukum Tergugat III dan

Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2016, Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2016, sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2016 yang kesemuanya baik Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 02 November 2016 Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi Halaman 74 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya. Dalam Provisi - Menolak Provisi Tergugat V untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya. - Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.206.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). DALAM REKONPENSI Dalam Pokok Perkara - Menyatakan Gugatan Penggugat II Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). - Menghukum Penggugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil. Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor. 62/Pdt.G/2015/PN.SBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Nopember 2016 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 2 Nopember 2016 Nomor. 62/Pdt.G/2015/PN.SBR , permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Nopember 2016, kepada Terbanding II , III dan IV semula Tergugat

II , III dan IV pada tanggal 18 Nopember 2016, kepada

Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 14 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 6 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masingmasing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2016, kepada Terbanding II , III dan IV semula Tergugat II , III dan IV pada tanggal 28 Desember 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 19 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Halaman 75 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 9

Januari

2017 yang di terima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut, kepada Pembanding semula Penggugat pada 12 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 65/Pdt.G/2015/PN.Sbr telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Terbanding II , III dan IV semula Tergugat

II , III dan IV pada tanggal 24 Nopember

2016,

kepada

Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 1 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Nopember 2016 dan pada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya ; TENTANG HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat

Pembanding semula

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; DALAM KONPENSI DALAM PROVISI Menimbang , bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas atau eksplisit mencantumkan tuntutan provisi hanya saja Terbanding V semula Tergugat V dalam jawabannya mencantumkan adanya tuntutan provisi dengan menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya menyatakan karena gugatan ini telah didasarkan pada buktibukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pembanding semula Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi'' ;


Menimbang , bahwa Terbanding V semula Tergugat V dalam Jawabannya menyatakan bahwa dikesampingkan

tuntutan

provisional

tersebut

harus

ditolak

atau

karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan juga dikarenakan posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tidak disertai dengan dalildalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat ditolak ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa untuk dikabulkannya tuntutan provisi haruslah ada hal – hal yang bersifat ekseptional dan itupun ada di pengadilan tingkat pertama, untuk itu maka sudah seharusnya apabila tuntutan tersebut ditolak ; DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I,

Terbanding III

semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum

namun

dalam posita gugatan Penggugat

semuanya didasari pada adanya kesepakatan dan perjanjian kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat ll ; - Bahwa Pembanding semula Penggugat

tidak bisa membedakan antara

kedudukan Terbanding II semula Tergugat ll dengan Terbanding IV semula Tergugat IV, dimana kedua-duanya dipisahkan secara terpisah dalam gugatannya sebagai suatu badan hukum, padahal Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding II semula Tergugat ll adalah satu badan hukum yaitu PT.Bank UOB Buana Tbk ; - Pembanding semula Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dalam kaitannya menambah dan atau mencampur adukan objek gugatan diluar permasalahan atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 260 yang terletak di jalan kedawung raya nomor 192-193 Desa Pilangsari Kecamatan


Kedawung Kabupaten Cirebon, dengan tanah pengairan, yang notabenenya adalah milik pemerintah bukan milik Pembanding semula Penggugat ; - Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak dimana Pembanding semula Penggugat tidak melibatkan institusi Pengadilan Negeri Sumber yang telah meminta Terbanding V semula Tergugat V untuk melakukan lelang eksekusi, atas objek yang dijadikan sebagai sengketa aquo ; - Bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak satupun dalil yang mendalilkan bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum

terhadap

Pembanding

semula

Penggugat, maka sudah seharusnya Terbanding III semula Tergugat III bukanlah sebagai pihak dan haruslah dikeluarkan selaku pihak dalam perkara itu ; - Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang sempurna dan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung ; - Bahwa penyebutan persoon Terbanding V semula Tergugat V di dalam surat gugatan kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yang merupakan Instansi atasan dari Terbanding V semula Tergugat V ; Menimbang , bahwa atas eksepsi tersebut Pembanding semula Penggugat menyatakan : - Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena uraian posita dan petitum adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi ; - Bahwa yang digugat adalah badan hukum yang bernama PT Bank UOBI atau yang dahulu PT Bank Buana Indonesia adapun pemisahan Cabang Cirebon dan Cabang Tegal agar memudahkan Penggugat dalam menentukan peran masingmasing pihak Tergugat ; - Bahwa peran Tergugat III sangat jelas pada saat proses lelang di tahun 2009 atas SHM 260 / Desa Pilangsari , yang mana Tergugat III selaku karyawan Tergugat II mengikuti lelang dan memberikan penawaran yang sangat rendah ; - Bahwa gugatan terhadap institusi Pengadilan dan Hakim bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman ; - Bahwa tidak ada keharusan untuk menggugat Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Dirjen Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN dikarenakan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewenangan untuk menggugat siapa saja pihakpihak yang dirasakan merugikan kepentingan haknya, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K / Pdt / 1971 dapatlah diketahui jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dan jawaban atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, serta tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sertifikat hak milik Nomor 260 yang terletak di Jalan Kedawung Raya nomor 192-193 Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dengan tanah pengairan, yang notabenenya adalah milik pemerintah bukan milik Pembanding semula Penggugat, materi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya hal tersebut memerlukan pembuktian dalam persidangan, kecuali terhadap kurangnya pihak in casu Pengadilan Negeri Sumber, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran No. 09 / 1976, tanggal 16 Desember

1976

dapatlah

diketahui

bahwa

Pengadilan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilannya ; Menimbang, bahwa

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

bahwa

pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III,

Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V dipandang telah tepat karena eksepsi – eksepsi yang diajukan tersebut sudah menyangkut pokok perkara serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V haruslah ditolak ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa setelah

Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas pekara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 62 / Pdt. G / 2015 / PN. Sbr , tanggal 2 Nopember

2016,

maka menimbulkan suatu pertanyaan ” Apakah Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding Halaman 79 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ?” ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2016 menyatakan bahwa harga pembelian lelang yang tidak wajar atas obyek lelang yang berada dibawah nilai hak tanggungan bahkan jauh dibawah harga pasar dan Majelis Hakim tingkat pertama semestinya tidak perlu mempertimbangkan terkait adanya tindakan wanprestasi dari debitur akibat kredit yang macet karena Pembanding semula Penggugat sudah mengerti dan paham atas konsekuensi dari kredit yang macet tersebut dan yang tidak dipahami adalah tindakan dari kreditur / Terbanding II semula Tergugat II yang sudah semena – mena dalam menentukan nilai atas obyek lelang yang dilakukan yang tidak mendasarkan pada penilaian independen dan meminta keterangan dari Lurah maupun Dinas Cipta Karya dan hanya mendasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) saja tanpa melihat pada nilai hak tanggungan yang sudah ditetapkannya sendiri dan bank bisa menentukan nilai asset debitur yang macet dibawah nilai hak tanggungan yang sudah ditentukan oleh bank sendiri ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat

II

dalam kontra

memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2017 menyatakan bahwa mengenai harga lelang yang menurut Pembanding semula Penggugat jauh dibawah nilai hak tanggungan dan dibawah harga pasar adalah keberatan yang tidak berdasar sama sekali, karena bila menurut Pembanding semula Penggugat harga lelang jauh dibawah harga pasar, maka seharusnya pada saat lelang dilaksanakan Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Sumber dan kepada Terbanding V semula Tergugat V selaku pelaksana lelang, akan tetapi pada saat lelang dilaksanakan dan pada saat ditetapkan siapa pemenang lelang, pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapatlah diketahui bahwa Penetapan harga limit terhadap barang – barang yang nilainya diperkirakan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) bersifat umum dan / atau tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh penilai internal sesuai peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan antara lain : -

Nilai pasar ;


-

Nilai NJOP dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan atau bangunan ;

-

Nilai / harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;

-

Risiko

penjualan

melalui

lelang

seperti

bea

lelang,

penyusutan,

penguasaan, cara pembayaran ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. V – 1 tentang Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 18 Pebruari 2009, No. W11.U19/322/ HT.01.10/II/2009, dapatlah diketahui adanya : -

Surat Permintaan Penaksiran Harga Bangunan , tertanggal 15 Desember 2008 , No. W11.U19/1355/HT.01.10/VIII/2008 , kepada Dinas Cipta Karya , Kabupaten Cirebon ;

-

Surat Dari Dinas Cipta Karya , tanggal 08 Januari 2009 , No. 640/25/Bangkim , Perihal : Penaksiran Harga Bangunan ;

-

Permintaan Penerbitan Standar Harga Tanah dan Bangunan , tanggal 12 Januari 2009 , No. 590.10/01/Des/I/2009 dari Kantor Kuwu Desa Pilangsari ;

-

Surat Permintaan Penerbitan NJOP , tanggal 15 Desember 2008 , No. W11.U19/1357/HT.01.10/XII/2008 , kepada Kantor Pajak Pratama Cirebon ; Menimbang , bahwa berdasarkan bukti T. V – 6 tentang Surat Kepala

Dinas

Cipta

Karya

Kabupaten

Cirebon,

tanggal

8

Januari

2009,

No.640/25/Bangkim, Hal : Penaksiran Harga Bangunan, dapatlah diketahui adanya penaksiran bangunan rumah Suhardjo bin Rasian, tahun 2008, Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon senilai Rp. 635.202.000,- ( enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.V – 10 tentang surat dari Kantor Kuwu Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Januari 2009, No. 590.10/01/Des/I/2009 tentang Standar Harga Umum Tanah dan Bangunan dapatlah diketahui bahwa standar harga tanah dan bangunan atas nama Suhardjo bin Rasian adalah harga tanah Rp. 614.000,- ( enam ratus empat belas ribu ) / M2 dan harga bangunan ditaksir Rp. 365.000,- ( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapatlah diketahui adanya kata antara lain sehingga untuk pelelangan dapat diambil salah satu dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak ; DALAM REKONPENSI Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti dikemukakan di atas ; Menimbang

bahwa

gugatan

Rekonvensi

ini

pada

intinya

adalah

merupakan bantahan Penggugat atas dalil-dalil Tergugat/Penggugat Konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II (dalam Konpensi) mengajukan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konpensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi / Tergugat konpensi pada dasarnya mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa antara Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi, telah menandatangani perjanjian kredit dan Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi ;

-

Bahwa atas pinjaman tersebut, maka Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi telah menyerahkan 3 bidang tanah dan atas ke-3 bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 sampai dengan butir 12 pada bagian konvensi tersebut di atas ;

-

Bahwa

hutang Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi

tersebut ternyata macet, dan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi telah memperingatkan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam konpensi

agar membayar hutangnya, namun Tergugat

dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi

tidak menghiraukan

peringatan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi tersebut sehingga menyebabkan fasilitas kredit Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat

dalam

konpensi

tersebut

digolongkan

sebagai

kredit

bermasalah/Non Performing Loan (NPL) ; Halaman 82 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

-

Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah ingkar janji (wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 14 Juni 2005 serta Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi

mengajukan eksekusi lelang

kepada Pengadilan Negeri Sumber ; -

Bahwa atas permohonan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi, maka Ketua Pengadilan Negeri Sumber telah menegur Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi

menurut hukum

dan

selanjutnya Pengadilan Negeri Sumber melalui Turut Tergugat V dalam rekonpensi / Tergugat V dalam konpensi telah melaksanakan lelang eksekusi atas salah satu barang jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik

No. 260/Desa

Pilangsari dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 68/2009 tanggal 15 April 2009 Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat II dalam konpensi dinyatakan sebagai Pemenang lelang sehingga Sertipikat Hak Milik

No.

260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari ; -

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi telah mengajukan permohonan untuk melunasi sisa hutang Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi dan untuk membeli kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari yang sudah dilelang dan selanjutnya Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah mengajak dan memperkenalkan Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi karena menurut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi yang membayar sisa hutang dan yang membeli kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Pilangsari ;

-

Bahwa atas permohonan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tersebut, maka Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam Konpensi

memberikan

angka

penyelesaian

yaitu

sebesar

Rp.

2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan : a. Untuk pembayaran sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi sebesar Rp. 936.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Dan b. Untuk pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah dilelang sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus Halaman 83 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) diluar pajak PPN sebesar 10%. c.

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan akhirnya diperoleh kesepakatan dan selanjutnya Tergugat I dalam Konpensi

atas persetujuan dan

sepengetahuan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi telah menyetorkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan : - Untuk

pembayaran

sisa

hutang

Tergugat

dalam

Rekonpensi

/Penggugat dalam Konpensi sebesar Rp. 936.095.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ; - Untuk pembelian kembali Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Pilangsari yang telah dilelang sebesar Rp. 1.468.905.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah). d. Bahwa dari dana yang disetorkan tersebut masih ada sisa dana sebesar Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diperuntukan untuk pembayaran Pajak PPN sebesar 10% dari

Rp.

1.468.905.000 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) (harga jual beli tanah) yaitu sebesar Rp. 146.890.500,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga masih ada sisa Pajak PPN yang belum disetorkan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi

kepada Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam

Konpensi yaitu sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); e. Bahwa dengan diselesaikan sisa hutang Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi

tersebut maka Sertipikat Hak Milik No.

179/Desa Dawuankaler sudah diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2013 sedangkan barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana masih ditahan Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam Konpensi hingga sisa PPN sebesar Rp. 51.890.500,(lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) disetorkan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tanggal 30 Juli 2013 ; f.

Bahwa ternyata hingga Gugatan ini diajukan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi

tidak mau membayar sisa Pajak PPN

sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan Halaman 84 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

puluh ribu lima ratus rupiah)

tersebut kepada Penggugat dalam

Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi, akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi terus berupaya dengan segala upaya dan dengan cara Melawan Hukum untuk meminta kembali Sertipikat Hak Milik No. 2252/Kel. Margadana ; g. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi, dengan melaporkan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi kepada Bank Indonesia (BI), melaporkan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi

kepada

pihak kepolisian dan menggugat Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi dalam perkara ini ; h. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi

yang tidak menyetorkan sisa pajak PPN tersebut kepada

Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi, merupakan perbuatan ingkar janji ; i.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi ;

j.

Bahwa

adapun kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II

dalam Konpensi yaitu : KERUGIAN MATERIIL - Kerugian nyata-nyata berupa belum dibayarnya sisa pajak PPN oleh Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi sebesar Rp. 51.890.500,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ; - Biaya transportasi akibat panggilan Bank Indonesia dan Kepolisian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam Konpensi adalah sebesar Rp. 71.890.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ; KERUGIAN IMMATERIL Akibat tindakan melaporkan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi

kepada Pihak Bank Indonesia dan kepada Pihak

Kepolisian tanpa dasar tersebut dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan Para Nasabah Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam Konpensi yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; Halaman 85 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pembayaran pajak PPN sebesar 10% karena Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi tidak pernah merasa membayar, melunasi dan menyerahkan dana ataupun menyetorkan dana kepada Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ; Menimbang,

setelah Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

meneliti

dan

mencermati dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi ternyata dalil-dalil a quo tidak didukung dengan bukti-bukti dalam rekonpensi ; Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II dinyatakan ditolak maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II konpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya tercantum dalam diktum putusan ; Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; MENGADILI - Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr

tanggal

2

Nopember

2016,

dengan

perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya. Dalam Provisi - Menolak Provisi Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara - Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi untuk seluruhnya. Halaman 86 dari 88 halaman. Putusan No.48/PDT/2017/PT.BDG.

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). DALAM REKONPENSI - Menolak Gugatan Penggugat dalam rekonpensi

/ Tergugat II

dalam konpensi. - Menghukum Penggugat dalam rekonpensi

/ Tergugat II dalam

konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Jum’at , tanggal 31 Maret 2017 oleh kami ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUBARYANTO, S.H., M.H., dan DALIZATULO ZEGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. MARDONO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd SUBARYANTO, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

Ttd ZAID UMAR BOBSAID, S.H.,M.H.,

Ttd DALIZATULO ZEGA, S.H., PANITERA PENGGANTI, Ttd H. MARDONO, S.H., M.H.,


Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT. BDG

Recommend Documents