PUTUSAN NOMOR : 525/PDT/2013/PT. BDG “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MAGNUS JAYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Halimun No. 5
Kota
Bandung, yang dalam hal ini telah memilih
domisili Hukum pada PURNAMA SUTANTO, ISMADI. S.BEKTI,
S.H., M.H.,
S.H.
& R.
keduanya Advokat pada
Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. & Rekan, di Jl.Lengkong Kecil No.57 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
selanjutnya
tertanggal disebut
4
Februari
2013,
PEMBANDING
untuk semula
PENGGUGAT. ;-----------------------------------------Lawan : SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, beralamat kantor di Jalan R.E Martadinata No. 74-80 Bandung, untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;----------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;---------------------------------------------------Telah membaca:------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal
23
Desember 2013, Nomor: 525/ Pen /Pdt/ 2013/ PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 106 Pdt. G/2013 /PN. Bdg, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-
TENTANG DUDUK PERKARA : Memperhatikan,
mengutip
dan
menerima
keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
Hal 1 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
Bandung
tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 106/Pdt. G/2013/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah ) ;
Mengingat akan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.B/2013/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat dengan
perantaraan
kuasanya
tersebut
diatas,
telah
mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 01 Juli 2013 ;---------------------------------------------------Memperhatikan, memori banding tertanggal 03 Oktober 2013 yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013 ;---------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan Surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 106/Pdt/G/2013/PN.Bdg Jo Nomor 74/Pdt/B/2013/PN.Bdg menerangkan bahwa kedua
belah pihak berperkara
kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa
yang
telah diberikan
berkas perkaranya di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana
tersebut dalam Surat pemberitahuan memeriksa
berkas (inzage) kepada pembanding/penggugat pada tanggal 13 September 2013, kepada terbanding/tergugat pada tanggal 05 September 2013 ;---------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 11 Juni 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak, selanjutnya tanggal 24 Juni 2013, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian
permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Hal 2 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perkara
setelah mempelajari dengan seksama
berkas
maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung
No.106/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 11 Juni 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hokum putusan Pengadilan Negeri
tersebut
yang menyimpulkan kebijakan tergugat mensyaratkan adanya penyerahan jaminan uang/barang lain yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sudah menyangkut urusan teknis judicial peradilan, merupakan wewenang mutlak terbanding selaku Ketua Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 03 Oktober 2013, pembanding
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alsan
banding
yang pada pokonya, sebagai berikut : 1. Bahwa
hakim tingkat pertama telah
keliru dalam pertimbangan
hokum, sebab terlalu menyederhanakan persoalan, antara lain mempertimbangkan dalam hal pembanding keberatan terhadap kebijakan terbanding yang meminta pemberian jaminan yang nilainya sama
dengan
menimbulkan
nilai
barang/objek
eksekusi
sehingga
tidak
kerugian pada pihak lain maka pembanding dapat
menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Tinggi selaku kawal depan depan
Mahkamah
Agung.
Syarat
lain
diminta
terbanding,
menyerahkan jaminan uang/barang lain yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sangat tidak masuk akal dan diluar logika hukum.
Bagaimana
mungkin
penggugat
apabila
dikalahkan
dikemudian hari (ada putusan yang berbeda) akan kehilanhan objek sengketa ditambah uang/barang lain yang senilai objek sengketa, apadahal objek sengketa nyata-nyata milik pembanding ;-----------------2. Bahwa sikap terbanding yang meminta jaminan uang/barang senilai objek sengketa, jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pejabt public, yang
merugikan kepentingan pembanding
seperti diatur ex pasal 1365 KUH Perdata.Terbanding telah melanggar hak subjektif
pembanding, bertentangan dengan kewajiban hukum
dan kepatutan, sehingga berdasarkan hokum, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan gugatan pembanding seluruhnya ;------------------------------
Hal 3 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Tergugat tidak mengajukan kontra memori
banding, sebagai
tanggapan atas memori banding pembanding tersebut diatas ;------------------Menimbang, bahwa
terhadap alasan
banding pembanding
intinya, terbanding telah melakukan perbuatan hokum mengabulkan permohonan
banding
untuk
yang
karena tidak
melakukan eksekusi putusan
serta merta dalam perkara Nomor 420/Pdt/G/2012/PN.Bdg, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan
tersebut
harus ditolak sebab
hal tersebut
merupakan kewenangan diskresi yang melekat pada pimpinan pengadilan selaku pemegang kendali eksekusi putusan perkara perdata ;-----------------Menimbang, bahwa kebijaksanaan terbanding terbut pada prisipnya merupakan
bagian dari pelaksanaan kekuasaan
kehakiman yakni
kekuasaan Negara melalui aparat atau pejabat peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokoknya. Dalam kontek ini, terbanding yang melaksanakan kewenagan diskresinya, untuk menilai dan mensyaratkan adanya penyerahan jaminan dimaksud, guna memenuhi prinsip kehati-hatian dalam eksekusi putusan serta merta, jelas tidak dapat dikata gorikan seabagai perbuatan melawan hokum ;--------------------------------Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, antara lain ditegaskan, seorang
Hakim atau seorang
Pejabat yang bertindak
sebagai Hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digugat didepan Pengadilan secara perdata untuk suatu tindakan yang melaksanakan tugas peradilannya, tanpa
dilakukan dalam
dihiraukan apakah tindakan
tersebut melampoi batas-batas kewenagannya. Sehingga gugatan terhadap Pengadilan atau Hakim harus ditolak ;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa kontrusi pemikiran di atas, juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bandung tanggal 11 Juni 2013, Nomor
:106/Pdt.G/2013/PN.Bdg perlu diperbaiki amarnnya sehingga menjadi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan bukan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;------------------------------------------------
Hal 4 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ;---------------------------------------------------------------------Mengingat pasal 7 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 181 ayat (1) HIR, Jo SEMA Nomor.9 Tahun 1976 ;---------------------------------------------------
----------------------------------------- M E N G A D I L I----------------------------------1. Menerima permohonan banding dari Pembanding : MAGNUS JAYA ;------2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juni 2013 Nomor: 106/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut :--------------------------------------------
Mengabulkan eksepsi Tergugat;-------------------------------------------------
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk
membayar biaya
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),;-----
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh Kami
MUSTARI, S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis,
H. EFFENDI
GAYO, S.H. MH dan F. WILLEM SAIJA, S.H. MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;---------------
Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis
TTD
TTD
H. EFFENDI GAYO, S.H. MH.
MUSTARI, S.H.M.Hum.
TTD F. WILLEM SAIJA, S.H. MH.
Panitera Pengganti TTD BAMBANG BELARDAYA, SH.
Hal 5 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 6 dari 6 hal put No.525/Pdt/2013/PT.Bdg
