PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN KEUANGAN INTERIM PER 31 MARET 2011 (TIDAK DIAUDIT)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN KEUANGAN 31 MARET 2011 DAN 2010

DAFTAR ISI

Pernyataan Direksi Laporan Auditor Independen

Ekshibit

Neraca

A

Laporan Laba Rugi

B

Laporan Perubahan Ekuitas

C

Laporan Arus Kas

D

Catatan atas Laporan Keuangan

E

Ekshibit A PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk NERACA 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010

Catatan

2011

ASET Kas dan setara kas 9.230.761.058 Deposito berjangka yang Dibatasi penggunaannya 680.693.089 Piutang sewa pembiayaan bersih, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing - masing 2011: Rp 212.903.451 2010: Rp 148.263.590 3.382.883.260 Piutang pembiayaan konsumen – bersih, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing 2011: Rp 4.271.569.401 2010: Rp 4.279.433.172 203.465.602.521 Piutang lain-lain 3.107.121.676 Beban dibayar di muka Aset pajak tangguhan Aset tetap - bersih, setelah dikurangi akumulasi penyusutan masingmasing sebesar 2011: Rp 7.164.585.310 2010: Rp 5.089.788.280 Aset lain-lain JUMLAH ASET

3c,d,5,30 3c,6c,30

3c,e,i,7,30

4.911.267.055 469.786.918

3c,f,i,q, 8,30 3c,q,9,28a ,30 3j,10 3n,14c

5.928.352.435 4.373.134.943

3k,s,11 3l,s,12

235.549.602.955

12.118.912.290 -

5.228.567.341

259.679.302.156 6.440.241.165 4.559.771.658 888.867.433

6.327.663.344 9.044.948.892 304.288.274.279

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ekshibit A/2 PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk NERACA 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2010

2011

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Pinjaman bank Hutang pajak Penyisihan imbalan kerja Beban yang masih harus dibayar Jumlah Kewajiban EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar – 2.200.000.000 saham Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham Tambahan modal disetor Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya

95.593.496.300 3c,13,30 2.021.608.824 3n,14a

137.976.229.616 2.788.515.925

2.541.046.364

3o,27

3.765.394.432

3.600.710.985

15

3.046.524.773

103.756.862.473

147.576.664.749

100.000.000.000 2.651.244.367

16 17

100.000.000.000 2.651.244.367

-

19

100.000.000

29.141.496.115

53.960.365.166

Jumlah Ekuitas

131.792.740.482

156.711.609.533

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

235.549.602.955

304.288.274.279


Ekshibit B PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN LABA RUGI TANGGAL YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010 PENDAPATAN Pembiayaan konsumen Administrasi Sewa pembiayaan Lain-lain

16.955.786.341 3.259.905.563 130.604.878 119.801.814

Jumlah Pendapatan

20.466.098.596

BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Beban keuangan Kerugian penurunan nilai

( ( ( (

5.748.930.847) 2.842.194.161) 3.811.274.308) 622.080.327)

Jumlah Beban

(

13.024.479.643)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Catatan

2011

3m 21 22 21 23

18.717.857.112 4.073.325.115 275.658.231 250.490.817 23.317.331.275

3m 24 3q,25,28b 26 3i,7,8

( ( ( (

6.588.518.731 ) 3.774.895.809 ) 4.174.938.661 ) 809.165.265 )

(

15.347.518.466 )

7.441.618.953 (

1.521.603.517)

7.969.812.809 3n,14d

5.920.015.437 23.68

(

2.113.308.628 ) 5.856.504.181

3p,20

23.43


Ekshibit C PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TANGGAL YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal saham Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 Pengaruh penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006)

100.000.000.000

33

Saldo per 31 Desember 2009 setelah pengaruh penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006)

100.000.000.000

Dividen kas

18

Cadangan umum

19

Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Maret 2011

-

Tambahan modal disetor

2.651.244.367

-

2.651.244.367

Saldo laba Telah Belum ditentukan ditentukan

-

23.221.480.678

125.872.725.045

-

28.752.640

28.752.640

-

23.250.233.318

125.901.477.685

( -

-

-

-

100.000.000.000 100.000.000.000

2.651.244.367 2.651.244.367

Jumlah ekuitas

100.000.000 ( 100.000.000 100.000.000

1.000.000.000) ( 100.000.000)

1.000.000.000 -

25.953.627.666

25.953.627.666

48.103.860.984

150.855.105.351

5.856.504.181

5.856.504.181

53.960.365.166

156.711.609.533

Ekshibit D PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN ARUS KAS 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010 Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari: Transaksi pembiayaan Pendapatan bunga Piutang lain-lain Pembayaran kas untuk: Transaksi pembiayaan Beban operasional Beban bunga Pajak penghasilan Hutang pajak Piutang lain-lain Kas bersih digunakan untuk aktivitas Operasi Operasi

151.094.097.598 (14.895.689) -

132.696.251.033 ( 19.456.417 )

(123.706.636.554) ( 11.642.250.270) ( 5.352.401.022) ( 2.025.909.453) 1.387.157.449 ( 3.004.456.376)

(120.948.311.794) ( 2.860.218.898) ( 5.506.667.929) ( 1.628.900.201) ( 506.089.285) ( 6.220.938.839

6.734.705.683

( 4.994.332.330)

Arus kas dari aktivitas investasi Perolehan aset tetap Penerimaan dari penjualan aset tetap

108.000.000

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

108.000.000

Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari pinjaman bank Pelunasan pinjaman bank Penambahan modal Pembayaran kas dividen Kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan

-

(

2011

30.902.896.905 (34.077.129.084) -

(

856.155.256)) 243.500.000

(

612.655.256))

92.850.855.825 (83.249.184.070)) -

( 3.174.232.179 )

9.601.671.755

Kenaikan bersih kas dan setara kas

3.668.473.504

3.994.684.169

Kas dan setara kas awal tahun

5.562.287.553

8.124.228.120

Kas dan setara kas akhir tahun

9.230.761.057

12.118.912.289


Ekshibit E PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“Perusahaan”), dahulu dikenal sebagai PT Bira Multi Finance, didirikan berdasarkan Akta No. 186 tanggal 12 Desember 1994 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18791.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1996, Tambahan No. 1584. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 1999 yang diaktakan oleh Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 42 tanggal 21 Desember 1999, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Bina Multi Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C5143-HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Maret 2000. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan tanggal 16 Maret 2007 dan diaktakan oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 71, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03581.HT.01.04.TH.2007 tanggal 4 April 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 2007. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 122 tanggal 18 Mei 2010 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan komisaris dan komisaris independen Perusahaan. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16259 tanggal 30 Juni 2010. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Plaza Chase Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan memiliki 27 (dua puluh lima) jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. b . Penawaran umum saham Perusahaan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Oktober 2008 dan diaktakan oleh notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 156, rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain sehubungan dengan persetujuan atas perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk; dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-78289.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2009, Tambahan No. 11470.

1


1. U M U M (Lanjutan)

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., No. 45 tertanggal 7 Agustus 2009, untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Bapepam – LK No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan suratnya No. Peng-P-00111/BEI.PSJ/P/05-2009 tanggal 25 Mei 2009 dan No. Peng-0002/BAI/ CAT/P/Jun2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sejumlah 450.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 110 per saham. c. Dewan Komisaris dan Direksi Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: 2010

2011

Komisaris Utama

Irena Istary Iskandar

Irena Istary Iskandar

Komisaris dan Komisaris Independen

Rudi Setiadi Tjahjono

Desti Liliati

Buntardjo Hartadi Sutanto Markus Dinarto Pranoto Indah Mulyawan

Buntardjo Hartadi Sutanto Markus Dinarto Pranoto Indah Mulyawan

Direktur Utama Direktur Pemasaran Direktur Keuangan (Tidak Terafiliasi)

Ruang lingkup Direktur Utama mencakup bidang hukum dan sumber daya manusia, ruang lingkup Direktur Pemasaran mencakup bidang pemasaran dan operasional, dan ruang lingkup Direktur Keuangan (Tidak Terafiliasi) mencakup bidang keuangan dan akuntansi. Susunan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua Anggota Anggota

2010

2011

Rudi Setiadi Tjahjono Emanuel Handoyo Pranadjaja Jimmy Cakranegara

Desti Liliati Emanuel Handoyo Pranadjaja Jimmy Cakranegara

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, Perusahaan mempekerjakan masing-masing sebanyak 337 dan 429 karyawan (Tidak diaudit). 2


2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN a. Standar akuntansi baru dan Perusahaan

amandemen atas standar akuntansi yang diterapkan oleh

Pada periode berjalan, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) revisi yang berlaku untuk laporan keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 sebagai berikut: (i)PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”

Pada penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006), Perusahaan mengevaluasi prinsip-prinsip penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan; klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit ke aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus.

(i)PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”

Perusahaan juga mengevaluasi penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) termasuk Buletin Teknis No. 4 mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) mengenai penetapan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item non-keuangan; penetapan pedoman penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan; pengukuran dan penentuan nilai wajar dan evaluasi penurunan nilai serta akuntansi lindung nilai.

Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) berdampak pada pengungkapan seperti dijelaskan dalam Catatan 3c, 4 dan 33 atas laporan keuangan. b. Standar akuntansi baru, amandemen dan interpretasi atas standar akuntansi yang telah disahkan dan akan efektif berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang baru-baru ini disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia: - PSAK No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”, menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. - PSAK No. 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”, memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. - PSAK No. 3 (Revisi 2010), “Laporan Keuangan Interim”, menetapkan isi minimum atas laporan keuangan interim, serta prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap dan ringkas untuk periode interim.

3


2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (Lanjutan) -

PSAK No. 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

-

PSAK No. 5 (Revisi 2009), ”Segmen Operasi”, informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkanpengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

- PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak yang berelasi”, bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. - PSAK No. 8 (Revisi 2010), “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan”, menentukan kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. - PSAK No. 12 (Revisi 2009), ”Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”, akan diterapkan untuk akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama dan pelaporan aset, kewajiban, penghasilan dan beban ventura bersama dalam laporan keuangan venturer dan investor, terlepas dari struktur atau bentuk yang mendasari dilakukannya aktivitas ventura bersama. - PSAK No. 15 (Revisi 2009), “Investasi Pada Entitas Asosiasi”, akan diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi. Menggantikan PSAK 15 (1994) “Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi” dan PSAK 40 (1997) “Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”. - PSAK No. 19 (Revisi 2010), “Aset Tak Berwujud”, menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya.

4


2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (Lanjutan) - PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”, mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. - PSAK No. 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”, menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. - PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”, menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui. - PSAK No. 57 (Revisi 2009), ”Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”, bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. - PSAK No. 58 (Revisi 2009), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”, bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi yang dihentikan. - ISAK No. 7 (Revisi 2009), “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (EBK)”, menentukan pengkonsolidasian EBK jika substansi hubungan antara suatu entitas dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh entitas tersebut. - ISAK No. 9, “Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa”, diterapkan terhadap setiap perubahan pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau liabilitas yang serupa yaitu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap sesuai PSAK 16 dan sebagai liabilitas sesuai PSAK 57. - ISAK No. 10, “Program Loyalitas Pelanggan”, berlaku untuk penghargaan kredit loyalitas pelanggan yang diberikan kepada pelanggan sebagai bagian dari transaksi penjualan, dan tergantung pemenuhan atas setiap kondisi lebih lanjut yang dipersyaratkan, pelanggan dapat menukar barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga di masa yang akan datang. - ISAK No. 11, “Distribusi Aset Non-kas kepada Pemilik”, diterapkan untuk distribusi searah (non-reciprocal) aset oleh entitas kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, seperti distribusi aset non-kas dan distribusi yang memberikan pilihan kepada pemilik untuk menerima aset nonkas atau alternatif kas. - ISAK No. 12, “Pengendalian Bersama Entitas (PBE): Kontribusi Non-moneter oleh Venturer”, berkaitan dengan akuntansi venture untuk kontribusi non-moneter ke PBE dalam pertukaran dengan bagian partisipasi ekuitas PBE yang dicatat baik dengan metode ekuitas atau konsolidasi proposional.

5


2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (Lanjutan) - ISAK No. 14, “Aset Tidak Berwujud - Biaya Situs Web”, berkaitan dengan pengakuan biaya untuk pengembangan situs web site entitas sebagai aset tidak berwujud. Secara umum biaya untuk pengembangan situs web tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Biaya untuk pengembangan web site dapat diakui sebagai aset tidak berwujud apabila memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan yang disyaratkan PSAK No. 19 (Revisi 2009), “Aset Tak Berwujud”, terutama mengenai kemampuan web site menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, contoh web site mampu menghasilkan pendapatan. - ISAK No. 17, “Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai”, membahas interaksi antara persyaratan dalam PSAK No. 3 (Revisi 2010), “Laporan Keuangan Interim”, dengan pengakuan rugi penurunan nilai atas goodwill dalam PSAK No. 48 (Revisi 2010), “Penurunan Nilai Aset”, dan beberapa aset keuangan tertentu dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, serta dampak interaksi tersebut atas laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan selanjutnya. c. Standar akuntansi baru, amandemen dan interpretasi atas standar akuntansi yang telah disahkan dan akan efektif berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 - PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing”, menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan. - PSAK No. 18 (Revisi 2010), “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”, mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat purnakaryanya. - PSAK No. 34 (Revised 2010), “Kontrak Konstruksi”, menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. - PSAK No. 46 (Revised 2010), “Pajak Penghasilan”, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang tidak diatur dalam standar terdahulu. - PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. - PSAK No. 53 (Revisi 2010), “Pembayaran berbasis saham”, mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham. Secara khusus, Pernyataan ini mempersyaratkan entitas untuk menyajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dampak transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk biaya yang berhubungan dengan transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan.

6


2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (Lanjutan) - PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrument keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. - PSAK No. 61, “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah”, diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah. - ISAK 13, “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri”, diterapkan terhadap entitas yang melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari investasi netonya di dalam kegiatan usaha luar negeri dan berharap dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2006). Mengacu pada entitas induk dan laporan keuangan dimana aset neto dari kegiatan usaha luar negeri dimasukkan sebagai laporan keuangan konsolidasian. - ISAK No. 15, “Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”, berlaku untuk semua program imbalan pasti pasca-kerja dan imbalan pasti kerja jangka panjang lainnya. - ISAK No. 18, “Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi”, membahas bantuan pemerintah kepada entitas yang mungkin ditujukan untuk mendorong atau memberikan dukungan jangka panjang atas kegiatan usaha baik pada daerah atau sektor industri tertentu yang tidak secara khusus terkait dengan aktivitas operasi entitas. - ISAK No. 20, “Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau para Pemegang Saham”, membahas permasalahan mengenai konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena terjadinya perbedaan status pajak entitas atau pemegang sahamnya akan dibebankan sesuai dengan posnya, jika berkaitan dengan Laporan Laba Rugi masuk dalam Laporan Laba Rugi, jika berkaitan dengan other comprehensive income (OCI) masuk dalam OCI atau langsung dibebankan ke ekuitas. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari Standar dan Interprestasi yang baru dan direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya. 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

7


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan Peraturan No VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000 yang dirubah berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-554/BL/2010 pada tanggal 30 Desember 2010. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis dan atas dasar akrual, kecuali dinyatakan secara khusus.Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus. b. Penjabaran Mata Uang Asing Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah Indonesia. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Laba atau rugi kurs yang timbul akibat penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. c. Aset dan kewajiban Keuangan Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lainlain. Kewajiban keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman bank.Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” efektif tanggal 1 Januari 2010. Dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan. c.1. Klasifikasi Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengelompokkan seluruh aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Seluruh kewajiban keuangan Perusahaan dikelompokkan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. c.2. Pengakuan Perusahaan pada awalnya mengakui aset keuangan dan kewajiban keuangan pada tanggal perolehan. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau kewajiban keuangan Perusahaan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan kewajiban keuangan. Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu kewajiban keuangan dan merupakan biaya dan pendapatan tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

8


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk kewajiban keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban (sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi dicatat pada akun beban tangguhan dan bukan merupakan bagian dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan kewajiban keuangan (sebelum tanggal 1 Januari 2010, amortisasi biaya transaksi dicatat sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan, tergantung skema biaya transaksi). Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 3c.5) dengan menggunakan metode suku bunga efektif. c.3. Penghentian Pengakuan Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau kewajiban secara terpisah. Perusahaan menghentikan pengakuan kewajiban keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau kewajiban. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer. Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lainlain. c.4. Saling Hapus Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui t ersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan asset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

9


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi. c.5. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan. C.6. Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction) pada tanggal pengukuran. Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (option pricing model). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan.

10


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) c.6. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan) Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (risk-return) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup. Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi. d. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ditempatkan di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya atas pinjaman atau digunakan sebagai jaminan dikeluarkan dari akun kas dan setara kas dan disajikan terpisah. e. Akuntansi Sewa Pembiayaan Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

11


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) e. Akuntansi Sewa Pembiayaan (lanjutan) Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. f.

Piutang Pembiayaan Konsumen Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian piutang. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan sepanjang jangka waktu kontrak berdasarkan suatu tarif pengembalian konstan. Sejak tanggal 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 3c.5). Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam periode berjalan. g. Pembiayaan Bersama Dalam pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Untuk pembiayaan bersama dengan recourse, seluruh jumlah angsuran dari pelanggan dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen, sedangkan kredit yang diberikan oleh penyedia dana dicatat sebagai pinjaman yang diterima (pendekatan bruto). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai pendapatan pembiayaan konsumen dan bunga yang dikenakan oleh penyedia dana dicatat sebagai beban bunga di laporan laba rugi.

12


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) g. Pembiayaan Bersama (lanjutan) Untuk pembiayaan bersama tanpa recourse, hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen di neraca (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan di laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut. h. Anjak Piutang Anjak piutang tanpa recourse diperlakukan sebagai penjualan piutang. Selisih antara nilai piutang alihan dengan jurnlah dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas transaksi anjak piutang. Kerugian atas transaksi anjak piutang tanpa recourse diakui sebagai beban pada saat transaksi dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban usaha. Anjak piutang dengan recourse diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang. Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi. i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai Sebelum tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan berdasarkan penelaahan secara keseluruhan terhadap keadaan akun piutang pada akhir periode, dengan mempertimbangkan umur piutang pembiayaan konsumen. Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

13


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (Lanjutan) Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumennya secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen ini memiliki karakteristik kredit yang sejenis. Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi. piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima. j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. k. Aset Tetap Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut: Masa manfaat Tahun Inventaris kantor Kendaraan Bermotor

4–5 5

Biaya untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran y ang menambah masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang seperti peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas keluaran atau standar kinerja dikapitalisasi.

14


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) k. Aset Tetap (lanjutan) Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya. l. Agunan yang Diambil Alih Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian piutang pembiayaan konsumen dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi bersih dicatat sebagai penyisihan penurunan nilai atas agunan yang diambil alih dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual agunan yang diambil alih ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. m. Pengakuan Pendapatan dan Beban m.1.Pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Bunga dan Beban Bunga Pendapatan pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Beban provisi yang dibayar dimuka sehubungan dengan pinjaman yang diterima diakui sebagai pengurang atas pinjaman yang terkait dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (menggunakan metode garis lurus pada tahun 2009) dan dicatat sebagai bagian dari beban keuangan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

15


3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan) Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi. m.2.Pendapatan Lain-lain Pendapatan administrasi diakui pada saat perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani. Pendapatan denda keterlambatan dan pinalti diakui pada saat denda keterlambatan dan pinalti diterima. m.3.Beban Beban diakui dengan metode akrual. n. Pajak Penghasilan Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. o.Penyisihan Imbalan Kerja Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

16


4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) p.Laba Bersih per Saham Sesuai dengan PSAK No. 56, ”Laba per Saham”, laba bersih per saham, pada tanggal neraca, dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang harian dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. q.Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang digunakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan, atau tidak dengan, syarat dan kondisi normal, sebagaimana yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. r .Informasi Segmen Informasi segmen dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan segmen usaha sebagai segmen primer dan segmen geografis sebagai segmen sekunder. Sebuah segmen geografis menyediakan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. s. Penurunan Nilai dari Aset Tetap dan Aset Lainnya Pada tanggal neraca Perusahaan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Aset tetap dan aset lainnya, termasuk aset tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi di antara harga jual neto dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

17


4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi: - penerapan kebijakan akuntansi, - jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, - jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut. Secara khusus, informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian taksiran dan pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dan merupakan tambahan atas pembahasan tentang manajemen risiko keuangan (lihat Catatan 31) dijelaskan sebagai berikut: a. Sumber Penting Atas Ketidakpastian Estimasi a.1.Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 3i. Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kolektif

18


4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan) a.2.Penentuan Nilai Wajar Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan kewajiban keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 3c.6. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan (judgement) yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu. b. Pertimbangan Akuntansi yang Penting Dalam Menetapkan Kebijakan Akuntansi Perusahaan Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menetapkan kebijakan akuntansi Perusahaan meliputi penilaian instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi Perusahaan untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 3c.6. Perusahaan mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut ini: - Harga kuotasi di pasar yang aktif untuk instrumen keuangan yang sejenis. - Teknik penilaian berdasarkan input yang dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen keuangan yang dinilai dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen yang sejenis; harga kuotasi untuk instrumen keuangan yang sejenis di pasar yang kurang aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan yang digunakan dapat diobservasi secara langsung ataupun tidak langsung dari data yang tersedia di pasar. - Teknik penilaian yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen keuangan dimana teknik penilaiannya menggunakan input yang bukan merupakan data yang dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap penilaian instrumen keuangan. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen yang sejenis dimana terdapat penyesuaian signifikan yang tidak dapat diobservasi atau asumsi-asumsi yang diperlukan untuk mencerminkan selisih antara instrumen keuangan yang diperbandingkan. Nilai wajar dari aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada kuotasi harga pasar. Untuk seluruh instrumen keuangan lainnya, Perusahaan menentukan nilai wajar menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian termasuk model nilai tunai dan arus kas yang didiskontokan, dan perbandingan dengan instrumen yang sejenis dimana terdapat harga pasar yang dapat diobservasi. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian dapat termasuk suku bunga bebas risiko (risk-free) dan suku bunga acuan, credit spread dan variabel lainnya yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi, kurs mata uang asing, serta tingkat kerentanan dan korelasi harga yang diharapkan. Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrument keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar.

19


5. KAS DAN SETARA KAS 2010

159.000.000

749.256.940

5.049.693.880 2.566.209.357 469.646.532

2.752.468.331 4.767.361.824 1.692.788.120

371.817.327

726.440.596

152.314.028

251.508.110

Kas Bank PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Victoria Syariah (d/h PT Bank Swaguna) PT Bank Bukopin Tbk PT Bank DKI

2011

156.778.654

213.576.025 273.500.361

47.268.763

35.506.134 302.702.266 29.897.297

60.037.538

113.875.564

41.348.266 95.206.225

197.834.326 6.851.267

22.501.839 34.001.783 4.936.866

5.345.129 -

9.071.761.058

11.369.655.350

9.230.761.058

12.118.912.290

PT Bank ICB Bumiputera Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Tbk) PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h Bank Lippo Tbk dan PT Bank Niaga Tbk) PT Bank Mega Tbk PT Bank Sinarmas (d/h PT Bank Shinta Indonesia) PT Swaguna PT Yudha Bakti

Jumlah

20


6. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

PT Bank Central Asia Tbk Tingkat suku bunga per tahun

2010

2011

680.693.089

-

5.75%

-

Deposito berjangka tersebut di atas digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 29).

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN 2010 Pihak ketiga Piutang sewa pembiayaan – Bruto Dikurangi: Biaya transaksi ditangguhkan (

2011

4.981.718.000 -

6.768.664.000 )

(

4.981.718.000 Dikurangi: Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui

( 1.450.571.150)

Jumlah Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai

6.744.411.158 ( 1.302.940.366)

3.531.146.850

(

Piutang sewa pembiayaan Bersih

148.263.590) 3.382.883.260

24.252.842)

5.441.470.792

(

212.903.451) 5.228.567.341

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, piutang sewa pembiayaan Perusahaan seluruhnya berasal dari pembiayaan sendiri. Rincian atas jatuh tempo kontraktual dari piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, sebagai berikut:

21


7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

2010

2011

2010 2011 2012 2013

1.349.761.692 1.048.656.000 2.583.300.308 -

3.613.968.000 1.669.100.000 1.485.596.000

Jumlah

4.981.718.000

6.768.664.000

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, suku bunga efektif per tahun yang dikenakan untuk sewa pembiayaan masing-masing berkisar antara 15,00% - 17,00% . Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang sewa pembiayaan bruto adalah sebagai berikut: 2010

2011

Belum jatuh tempo Telah jatuh tempo: 61 – 90 hari

4.794.028.000

6.768.664.000

Jumlah

4.981.718.000

187.690.000

6.768.664.000

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2010

2011

Saldo per 1 Januari Penyisihan selama tahun berjalan Penghapusan selama tahun ( berjalan

118.610.873 29.652.717

Saldo per 31 Maret

148.263.590

-)

22

(

182.691.702 30.211.749 ) 212.903.451


8. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 2010 Piutang pembiayaan konsumen Bruto Pihak ketiga Pembiayaan sendiri Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain without recourse Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dikurangi: Biaya transaksi ditangguhkan

Piutang pembiayaan konsumen Bersih

326.658.210.957

8.484.430.150

5.106.999.190

250.839.030.150 (

331.765.210.147

-)

( 1.482.216.602)

250.839.030.150

330.282.993.545

(

40.938.057.195)

(

63.476.800.991)

(

2.155.937.262)

(

2.855.320.997)

(

43.093.994.457)

(

66.332.121.988)

Jumlah Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai

242.354.600.000

-

Dipindahkan Dikurangi: Pendapatan yang belum diakui Pihak ketiga Pembiayaan sendiri Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain without recourse

2011

207.745.035.693 (

4.279.433.172) 203.465.602.521

263.950.871.557 (

4.271.569.401) 259.679.302.156

Saldo piutang pembiayaan konsumen-pembiayaan sendiri tersebut di atas telah di kurangi dengan kelebihan baya ratas pelunasan dan pembayaran angsuran dari pelanggan yang belum diketahui indentitasnya yaitu sejumlah Rp 7.996.167.971 pada tanggal 31 Maret 2011.

23


8. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan) Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang pembiayaan konsumen - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, sebagai berikut: 2010

2011

2010 2011 2012 2013 2014 dan selanjutnya

14.636.137.000 101.610.590.000 92.581.450.000 42.010.853.150 -

173.079.864.000 102.818.089.000 41.983.939.000 13.883.318.147

Jumlah

250.839.030.150

331.765.210.147

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, suku bunga efektif per tahun untuk pembiayaan konsumen masing-masing berkisar antara 14,10% - 33,87% dan 14,00% - 33,87%. Piutang pembiayaan konsumen–brutoy ang dikelola Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011 termasuk piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain – without recourse, adalah masing-masing sebesar Rp 548.971.679.086 dan Rp 654.186.786.957. Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga (Catatan 29). Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual dari angsuran piutang pembiayaan konsumen bruto adalah sebagai berikut: 2010

2011

Belum jatuh tempo Telah jatuh tempo: 1-30 hari 31-60 hari 61-90 hari Lebih dari 90 hari

247.203.090.150

325.112.362.147

1.718.270.000 1.029.036.000 274.361.000 614.273.000

1.714.022.000 1.233.238.000 546.583.000 3.159.005.000

Jumlah

250.839.030.150

331.765.210.147

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

24


8. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan) Piutang pembiayaan konsumen digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank (Catatan 13). Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 2010

2011

Saldo per 1 Januari 4.288.323.163 Penyisihan selama tahun berjalan 592.427.610 Penghapusan selama tahun berjalan ( 601.317.601) Saldo per 31 Maret

4.137.647.316 778.953.516 ( 645.031.431)

4.279.433.172

4.271.569.401

9. PIUTANG LAIN-LAIN 2010 Pihak ketiga Bunga yang masih harus diterima

-

Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa Piutang karyawan Jumlah

2011 73.248.439

3.107.121.676

6.366.992.726

3.107.121.676

6.440.241.165

Perusahaan tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Lihat Catatan 28 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 2010

2011

Pihak ketiga Sewa Perawatan Gedung Operasional Kredit Lain-lain

2.577.427.022 147.633.640 463.958.180 1.722.248.213

2.798.745.789 224.363.039 367.526.100 1.169.136.730

Jumlah

4.911.267.055

4.559.771.658

25


11. ASET TETAP 2

0

1

1

Saldo awal/

Saldo akhir/ Penambahan

Biaya perolehan Pemilikan langsung Inventaris kantor Kendaraan bermotor

Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Inventaris kantor Kendaraan bermotor

Jumlah tercatat

6.072.019.357

514.179.605

6.792.468.618

341.975.651 (

228.394.577)

6.906.049.692

12.864.487.975

856.155.256 (

228.394.577)

13.492.248.654

Jumlah tercatat

-

6.586.198.962

241.922.447

2.820.071.575

325.750.191 (

49.670.867)

3.096.150.899

6.646.583.539

567.672.638 (

49.670.867)

7.164.585.310

6.217.904.436

4.068.434.411

6.327.663.344

2

Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Inventaris kantor Kendaraan bermotor

-

3.826.511.964

Saldo awal/

Biaya perolehan Pemilikan langsung Inventaris kantor Kendaraan bermotor

Pengurangan

0

Penambahan/

1

0

Pengurangan/

-

Saldo akhir/

5.125.018.945

235.948.500

5.283.194.358

519.267.265 (

145.288.353)

5.657.173.270

10.408.213.303

755.215.765 (

145.288.353)

11.018.140.715

2.928.799.721

218.735.015

1.807.085.229

259.788.768 (

124.620.453)

1.942.253.544

4.735.884.950

478.523.783 (

124.620.453)

5.089.788.280

5.672.328.353

-

5.360.967.445

3.147.534.736

5.928.352.435

26


11. ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 478.523.783 dan Rp 567.672.638 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011 (Catatan 25). Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: 2010 Penerimaan hasil penjualan aset tetap Jumlah tercatat aset tetap Laba penjualan aset tetap

(

108.000.000 20.667.900) 87.332.100

2011

(

243.500.000 178.723.710) 64.776.290

Keuntungan atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari “Pendapatan Lain-lain” pada laporan laba rugi (Catatan 23). Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, kendaraan bermotor telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan jumlah pertanggungan masing–masing sebesar Rp 4.177.200.000 (2010) dan Rp 4.141.300.000 (2009), PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 550.000.000 (2010) dan Rp 315.000.000 (2009), PT Asuransi Indrapura sebesar Rp 2.864.000.000 (2010) dan Rp 1.185.000.000 (2009) dan PT Asuransi Bina Data Arta Tbk sebesar Rp 357.500.000 (2010) dan Rp nol (2009). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi kendaraan bermotor tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal neraca. 12. ASET LAIN-LAIN 2010 Renovasi gedung Dikurangi: Akumulasi amortisasi

4.865.038.480 ( 2.945.358.074)

2011 5.360.385.916 ( 3.246.243.576)

1.919.680.406

2.114.142.340

Agunan yang diambil alih Uang jaminan sewa

2.093.584.537 359.870.000

6.476.316.552 454.490.000

Jumlah

4.373.134.943

9.044.948.892

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, Perusahaan tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai atas jumlah tercatat agunan yang diambil alih tersebut. Beban amortisasi dialokasikan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 185.800.314 dan Rp 336.702.087 untuk tahun yang berakhir p ada 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011 (Catatan 25).

27


13. PINJAMAN BANK

2010

Pihak ketiga PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Permata PT Bank Sinar Mas PT Bank Victoria Syariah (d/h.Bank Swaguna) PT Bank Mega Tbk Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi Jumlah

2011

30.813.522.029 -

37.004.235.446 33.801.894.222

27.195.901.930 26.195.901.930 4.315.680.570

28.000.980.728 21.522.243.329 18.551.779.613 -

4.516.130.360 2.853.456.061

-

96.286.293.863 (

692.797.563) 95.593.496.300

138.881.133.338 (

904.903.722) 137.976.229.616

PT Bank Victoria International Tbk Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 21 September 2006 dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran (PTDA) dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 21 September 2007. Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga per tahun sebesar 17,50% pada tahun 2006 dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan kendaraan bermotor yang diikat secara fidusia (Catatan 8). Perusahaan juga memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Victoria International Tbk berdasarkan Akta No. 94 tanggal 30 Juli 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dengan batas maksimum sebesar Rp 15 milyar yang digunakan untuk Kredit Modal Kerja. Fasilitas ini dijamin secara fidusia sebagaimana dalam Akta No. 22 tanggal 11 Juni 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut berlaku sampai dengan 31 Juli 2008 dan dikenakan suku bunga efektif per tahun sebesar 12,00%. Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 16 Mei 2008 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perubahan I Perjanjian Kredit yang dijamin secara fidusia sebagaimana dalam Akta No. 54 tanggal 16 Mei 2008 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Perubahan Perjanjian tersebut, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk peningkatan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang semula sebesar Rp 15 milyar menjadi sebesar Rp 20 milyar. Jangka waktu berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2009. Pada saat penandatanganan, Perusahaan dikenakan suku bunga efektif per tahun sebesar 12,50%.

28


13. PINJAMAN BANK (Lanjutan) PT Bank Victoria International Tbk (Lanjutan) Kedua perjanjian fasilitas pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan pada tanggal 16 Juli 2009, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran (PTDA) Non Revolving dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar. Kedua fasilitas tersebut berlaku sejak tanggal 31 Juli 2009 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap sebesar 14,50% per tahun untuk PTDA dan suku bunga mengambang sebesar 14,50% per tahun untuk PRK. Perubahan terakhir kedua fasilitas pinjaman berdasarkan Perubahan II terhadap Perjanjian Kredit yang dikuatkan oleh Akta No. 103 tanggal 31 Maret 2010 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu kedua fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Juli 2011. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap sebesar 13,00% per tahun.Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2011. Sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian antara Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga manapun, selain yang berkaitan dengan usaha sehari-hari, bertindak sebagai penjamin atas utang pihak ketiga dan mengubah Anggaran Dasar, susunan anggota direksi dan komisaris serta susunan para pemegang saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Victoria International Tbk Berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan pada tanggal 26 September 2008, PT Bank Victoria International Tbk telah menyetujui untuk mencabut negative covenant tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. PT Bank Internasional Indonesia Tbk Berdasarkan Akta No. 63 tanggal 22 Juni 2006 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar untuk tujuan pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 22 Desember 2009. Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga per tahun sebesar SBI + 3,75% - 3,875% pada tahun 2006 dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta No. 64 tanggal 22 Juni 2006 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 15 tanggal 8 Oktober 2009 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term Loan) sebagai berikut: -

Term-Loan I dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar dengan jumlah baki debet pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 9.025.472,87 yang dimulai sejak tanggal 22 Juni 2006 dan berakhir pada tanggal 22 Desember 2009. Fasilitas Term-Loan I sudah dilunasi pada tanggal 13 Oktober 2009;

29


13. PINJAMAN BANK (Lanjutan) PT Bank Internasional Indonesia Tbk (lanjutan) -

Term-Loan II dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar dengan jumlah pinjaman yang outstanding pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 1.822.100.585,29 yang dimulai sejak tanggal 22 Februari 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2010;

-

Term-Loan III dengan batas maksimum sebesar Rp 45.039.155.823,20 dengan jumlah pinjaman yang outstanding pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 9.828.512.457,50 yang dimulai sejak tanggal 1 November 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2011;

-

Term-Loan IV dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2009 ditambah jangka waktu penarikan selama 9 (sembilan) bulan dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2013;

-

Suku bunga per tahun dikenakan dalam dua suku bunga, yaitu jika piutang kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun maka suku bunga yang dikenakan sebesar SBI + 3,75%, dan jika piutang lebih dari 1 (satu) tahun maka suku bunga yang dikenakan sebesar SBI + 3,875%.

Atas Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) tersebut maka berdasarkan Akta No. 18 tanggal 8 Oktober 2009 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui untuk dilakukan Pengubahan terhadap Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut: -

Nilai jaminan fidusia sebesar Rp 76.347.928.388; Berdasarkan daftar piutang pembiayaan konsumen Perusahaan tertanggal 7 Oktober 2009, nilai objek jaminan fidusia sebesar Rp 13.674.804.846. Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 30 November 2010 dari Safira Hayati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tbk menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) sebagai berikut:

-

Term-Loan III dengan batas maksimum sebesar Rp 45.039.155.823,20 dengan jumlah pinjaman yang outstanding pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp 948.000.000 yang dimulai sejak tanggal 1 November 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2011;

-

Term-Loan IV dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar dengan jumlah pinjaman yang outstanding pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp 33.554.000.000 yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2009 ditambah jangka waktu penarikan selama 9 (sembilan) bulan dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2013;

-

Suku bunga per tahun untuk kedua fasilitas pinjaman di atas dikenakan suku bunga tetap.

-

Term-Loan V dengan batas maksimum sebesar Rp 100 milyar yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2010 ditambah jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2014;

30


13. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (Lanjutan) -

Suku bunga per tahun yang dikenakan untuk Term-Loan V diklasifikasikan dalam dua suku bunga, yaitu jika piutang kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun maka suku bunga tetap yang dikenakan sebesar 12,00%, dan jika piutang lebih dari 1 (satu) tahun maka suku bunga yang dikenakan sebesar 12,50%.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham, melakukan merger, menggabungkan dan mengakuisisi saham dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, melakukan pembayaran kepada pemegang saham dan atas pinjaman kepada pihak ketiga, mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran utang, melakukan pembubaran atau likuidasi, dan mengubah struktur permodalan. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk tanggal 24 November 2008, PT Bank Internasional Indonesia Tbk telah menyetujui untuk mencabut negative covenant tersebut. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% - 12,50% dan 12,00% - 13,00% per tahun masingmasing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 . Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. PT Bank ICBC Indonesia Berdasarkan Akta No. 99 dan No. 100 tanggal 7 September 2010 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap dengan angsuran I dan II dengan maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp 10 milyar dan Rp 15 milyar. Fasilitas pinjaman ini berakhir pada tanggal 7 November 2010. Jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembayaran konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 27,5 milyar. Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 12 Agustus 2010 dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Central Asia Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Dengan Angsuran yang digunakan untuk modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 100 milyar. Fasilitas pinjaman ini berlaku sejak 12 Agustus 2010 dan akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2011. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen saat ini dan yang akan datang dengan nilai penjaminan sebesar 125,00% dari jumlah pinjaman yang outstanding. Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

31



PT Bank Permata Tbk Berdasarkan Akta No. 14 dan No. 15 tanggal 7 November 2007 dari Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Consumer Asset Purchase with Recourse dengan PT Bank Permata Tbk. Perusahaan setuju untuk menjual dan mengalihkan piutang pembiayaan konsumen kepada PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Permata Tbk setuju untuk membeli piutang pembiayaan konsumen Perusahaan tersebut sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30 milyar. Jangka waktu pembiayaan yaitu minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas. Berdasarkan Akta-akta tersebut di atas, fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: 1 tahun : 12,75% 2 tahun : 13,00% 3 tahun : 13,25% Pinjaman tersebut dijamin dengan menggunakan metode Current Payment Guarantee dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Permata Tbk. Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 Maret 2010 dari Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk menandatangani Fasilitas Pembiayaan Piutang Revolving dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 19 November 2010 dari Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Permata Tbk memberikan tambahan Fasilitas Pembiayaan Piutang – Revolving sebesar Rp 20 milyar, sehingga maksimum pinjaman sebesar Rp 50 milyar. Jangka waktu pembayaran atas Fasilitas tersebut minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan sesuai jatuh tempo piutang. Fasilitas pinjaman ini berlaku sejak 19 November 2010 dan akan berakhir pada tanggal 19 November 2011. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap menurut pemberitahuan dari bank pada setiap penarikan dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Permata Tbk. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,50% dan 13,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebut dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

32 -

Term-Loan III dengan batas maksimum sebesar Rp 45.039.155.823,20 dengan jumlah pinjaman yang outstanding pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp 948.000.000 yang dimulai sejak tanggal 1 November



PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 22 Mei 2007 dari Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mega Tbk menandatangani Perjanjian Kredit (Fixed Loan – Unrevolving) untuk tujuan modal kerja dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp 20 milyar. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 3 (tiga) tahun dengan jangka waktu penarikan maksimum selama 1 (satu) tahun. Pinjaman tersebut dijamin sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 25 milyar atas piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta No. 7 tanggal 22 Mei 2007 dari Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Juni 2008 dari Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mega Tbk menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit (Fixed Loan – Unrevolving) sebagai berikut: -

-

-

Fixed Loan I dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2007 dan akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2010. Tingkat bunga tetap setiap tahunnya untuk Fixed Loan I sebesar 15,00% yang dihitung dari jumlah fasilitas pinjaman yang outstanding. Denda keterlambatan untuk Fixed Loan I sebesar 3,00% per bulan. Fixed Loan II dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan Akta tersebut dan akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2012. Tingkat bunga tetap setiap tahunnya untuk Fixed Loan II sebesar 14,00% yang dihitung dari jumlah baki debet fasilitas pinjaman. Denda keterlambatan untuk Fixed Loan II sebesar 4,00% per bulan. Jangka waktu penarikan Fixed Loan II untuk masing-masing penarikan maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Fixed Loan I sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp 11.316.646.192,80. Fixed Loan II dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp 50 milyar.

Atas Perubahan Perjanjian Kredit (Fixed Loan – Unrevolving) tersebut maka berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 Juni 2008 dari Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, disetujui untuk dilakukan pengubahan terhadap Akta Jaminan Fidusia menjadi sebagai berikut: -

Nilai jaminan fidusia sebesar 125,00% dari baki debet pinjaman atau maksimum Rp 62.500.000.000. Berdasarkan daftar tagihan piutang pembiayaan konsumen Perusahaan tertanggal 5 Juni 2008, nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp 4.440.138.890.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mega Tbk, Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain untuk melakukan penarikan modal disetor, mengubah Anggaran Dasar, struktur modal, pemegang saham dan pengurus, melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya, mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembubaran, penggabungan, pengambilalihan usaha dan peleburan usaha, memberikan pinjaman, menggadaikan dan mengalihkan saham, bertindak sebagai penjamin, mengalihkan usaha, melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham, melakukan pembayaran dipercepat serta melakukan transaksi tak wajar. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT Bank Mega Tbk tanggal 4 Mei 2009, PT Bank Mega Tbk telah menyetujui untuk mencabut negative covenant dengan Perusahaan. Pada tahun 2010, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok pinjaman dari PT Bank Mega Tbk.

33



PT Bank Sinarmas (d/h PT.Bank Shinta Indonesia) Berdasarkan Akta No. 20 dan No. 21 tanggal 22 November 2006 dari Sri Sulastri Anggarini, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Sinarmas (dahulu PT Bank Shinta Indonesia) menandatangani Perjanjian Kredit untuk tujuan modal kerja dengan fasilitas pinjaman Demand Loan I dan II dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 milyar. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun untuk setiap kali penarikan dalam bentuk Demand Loan. Pinjaman ini dijamin sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 11 milyar atas piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta No. 22 tanggal 22 November 2006 dari Sri Sulastri Anggarini, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 18, No. 19 dan No. 20 tanggal 18 Desember 2007 dari Sri Sulastri Anggarini, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Sinarmas menyetujui untuk merubah struktur fasilitas dari Demand Loan menjadi Term Loan dan melakukan penambahan fasilitas kredit. Fasilitas yang semula merupakan Demand Loan I dan II dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 milyar dirubah menjadi fasilitas Term-Loan dengan batas maksimum sebesar Rp 25 milyar yang dikenakan suku bunga yang semula sebesar 16,50% per tahun menjadi 13,00% per tahun pada tahun pertama dan untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan suku bunga mengambang. Jangka waktu fasilitas yang semula berlaku selama 12 (dua belas) bulan diperpanjang menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal Akta No. 18 Addendum dan Lampiran Kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 15,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok pinjaman dari PT Bank Sinarmas (d/h PT Bank Shinta Indonesia). PT Bank Victoria Syariah (d/h PT Bank Swaguna) Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 3 Juli 2009 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria Syariah menandatangani Perjanjian Kredit (Fixed LoanUnrevolving) untuk tujuan modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 10 milyar. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan. Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan suku bunga efektif per tahun sebesar 15.00% pada tahun 2009. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 13,50% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok pinjaman dari PT Bank Victoria Syariah.

34


14. PERPAJAKAN

a. Hutang Pajak 2010

2011

Pajak Penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 4(2) final Pasal 29 tahun 2010 Pasal 29 tahun 2011 Pajak Pertambahan Nilai

415.495.421 1.658.336 367.984.766 36.666.667 1.199.803.634 -

85.339.453 6.100.139 557.577.277 13.888.888 1.542.876.805 562.963.169 19.770.194

Jumlah

2.021.608.824

2.788.515.925

b. Pajak penghasilan badan Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan

2010

201 1

7.441.618.953

7.969.812.809

300.000.000 30.005.416

375.000.000 114.545.487

Beda temporer: Beban imbalan kerja Penyusutan aset tetap Keuntungan penjualan aset tetap Kerugian penurunan nilai Pendapatan asuransi Beban pemasaran Beda tetap: Gaji dan tunjangan Jamuan dan representasi Perawatan kendaraan Pendapatan bunga yang kena pajak final Penyusutan aset tetap Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap Taksiran laba kena pajak

-

1.520.450.929 (1.253.220.690)

67.293.200 122.617.448 (

32.469.714) 32.642.430

25.473.600 167.708.712 (

21.353.344) 39.579.342

(23.684.362)

4.783.542

7.938.023.371

8.942.780.386

35


14. PERPAJAKAN (lanjutan) b. Pajak penghasilan badan (lanjutan) Taksiran Laba Kena Pajak

7.938.023.371

8.942.780.386

-

2.235.695.000

1.587.604.600

-

1.587.604.600

2.235.695.000

( 1.103.954.298)

( 1.672.731.831)

Taksiran beban pajak kini: 2011 25% x Rp8.942.780.000 2010 20% x Rp 7.938.023.00

Dikurangi: Kredit pajak penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 Taksiran pajak penghasilan badan terhutang

483.650.302

562.963.169

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terhutang. c. Aset Pajak Tangguhan

31 Desember 2010

Aset pajak tangguhan Penyusutan aset ( 81.117.547) tetap Penyisihan imbalan kerja 847.598.608 Aset pajak tangguhan

403.785.835

36

2 0 1 1 Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/

31 Maret 2011

28.636.372

( 52.481.175)

93.750.000

941.348.608

122.386.372

888.867.433


14.PERPAJAKAN (Lanjutan) c. Aset Pajak Tangguhan

31 Desember 2009

2 0 1 0 Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi

31 Desember 2010

Aset pajak tangguhan tetap ( 62.192.813) Penyisihan imbalan kerja 627.492.982

60.000.000

525.978.648

Aset pajak tangguhan

66.001.083

469.786.918

403.785.835

6.001.083

(

56.191.730)

Pengakuan pemanfaatan aset pajak tangguhan oleh Perusahaan terkait dengan laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenakan pajak. c. Beban pajak penghasilan 2010

2011

Pajak kini Pajak tangguhan

(

6.880.774.600) 362.695.226

( (

2.235.695.000) 122.386.372)

Beban pajak penghasilan

(

6.518.079.374)

(

2.113.308.628)

d. Administrasi Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (“Undang-Undang”) tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 atas Pajak Penghasilan telah disahkan. Undang-Undang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Perubahan signifikan yang diatur dalam Undang-Undang, salah satunya adalah perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tunggal, yaitu sebesar 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

37


14.PERPAJAKAN (Lanjutan) e. Administrasi (lanjutan) Perusahaan telah membukukan pengaruh dari perubahan tariff pajak penghasilan terhadap asset pajak tangguhan – bersih dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 Berdasarkan undang-undang, perseroan terbuka dapat memperoleh pengurangan tarif 5% dari tariff pajak penghasilan normal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i)

Sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dimiliki oleh public;

(ii)

Pemegang saham public harus terdiri dari sedikitnya 300 individu, setiap individu mempunyai kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan saham disetor;

(iii)

Kedua kondisi ini dipelihara setidaknya 6 bulan (183 ) dalam tahun pajak.

Untuk tahun pajak 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan di atas dan memperoleh pengurangan tariff sebesar 5% dari tariff pajak penghasilan normal. Sedangan pada tanggal 31 Maret 2011 perusahaan tidak memenuhi lagi syarat-syarat penurunan tariff pajak tersebut sebesar 5 %, sehingga perusahaan mengunakan tariff normal sebesar 25% dalam perhitungan pajak fiskalnya. 15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2010

2011

Pihak ketiga Premi asuransi Bunga Lainnya

1.031.008.297 521.038.010 2.048.664.653

995.037.610 681.721.160 1.369.766.003

Jumlah

3.600.710.985

3.046.524.773

38


16. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal sebagai berikut:

Jumlah saham

Nama pemegang saham PT Batavia Prosperindo Internasional Masyarakat: Pemegang saham lokal Pemegang saham asing Jumlah

31 Maret 2010 dan 31 Maret 20111 adalah

2 0 1 1 Persentase kepemilikan

Jumlah modal saham

950.000.000

95,00 %

95.000.000.000

9.882.500

0.99 %

988.250.000

40.117.500

4,01 %

4.011.750.000

1.000.000.000

100,00 %

100.000.000.000

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 20 September 2010 antara PT Batavia Prosperindo Internasional (“BPI”), perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen dan bisnis, dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas (“BPS”), BPI setuju untuk membeli 549.986.250 lembar saham Perusahaan dari BPS. Pada bulan December 2010, BPI membeli 386.729.000 lembar saham Perusahaan dari publik.

Nama pemegang saham PT Batavia Prosperindo Sekuritas Rudy Johansen Masyarakat: Pemegang saham lokal Pemegang saham asing Jumlah

Jumlah saham

2 0 1 0 Persentase kepemilikan

Jumlah modal saham

936.715.250 13.750

93,67 % 0,01 %

93.671.525.000 1.375.000

13.302.500

1,33 %

1.330.250.000

49.968.500

4,99 %

4.996.850.000

1.000.000.000

100,00 %

100.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 7 Agustus 2009 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Saham Perdana yaitu sebanyak 450.000.000 saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 1.000.000.000 saham. 39


17. TAMBAHAN MODAL DISETOR 2010

2011

Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Saham Perdana Modal disetor (nilai nominal)

49.500.000.000 ( 45.000.000.000)

(

-

)

Modal disetor dari kelebihan nilai nominal Biaya emisi saham

(

4.500.000.000 1.848.755.633)

(

-

)

Tambahan modal disetor Bersih

2.651.244.367

-

18. DIVIDEN KAS Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum di dalam Akta No. 120 tanggal 18 Mei 2010 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.000.000.000 yang diambil dari laba bersih tahun 2009. Perusahaan telah membayarkan dividen tunai ini di tahun 2010. 19. CADANGAN UMUM Undang-undang No. 40 tahun 2007 (“Undang-undang”) tentang Perusahaan Terbatas mengharuskan seluruh perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sebagaimana dinyatakan oleh Undang-undang. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum di dalam Akta No. 120 tanggal 18 Mei 2010 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembentukan penyisihan cadangan umum sebesar Rp 100.000.000, mewakili 1% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh, yang diambil dari laba bersih tahun 2009.

40


20. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada periode bersangkutan. 2010 Laba bersih kepada pemegang saham

2011

5.920.015.437

5.856.504.181

250.000.000

250.000.000

23,68

23.43

Jumlah rata-rata saham beredar Laba bersih per saham dasar

21. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 2010 Pendapatan pembiayaan konsumen Pihak ketiga

24.894.758.549

Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan pengembalian piutang ( 7.938.972.208) ( Jumlah - Bersih

16.955.786.341

2011

27.684.234.610

8.966.374.498) 18.717.857.112

Biaya transaksi merupakan pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dengan transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dan disajikan secara bersih. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi diakui secara langsung di laporan laba rugi oleh Perusahaan dan tidak dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan. Efektif tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah piutang pembiayaan konsumen maupun investasi neto sewa pembiayaan kemudian diamortisasi sesuai dengan umur piutang tersebut berdasarkan metode suku bunga efektif. Amortisasi dari biaya transaksi dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan.

41


22. PENDAPATAN ADMINISTRASI 2010

2011

Administrasi Denda

2.393.621.392 866.284.171

2.744.875.434 1.328.449.681

Jumlah

3.259.905.563

4.073.325.115

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN 2010 Laba penjualan agunan yang diambil alih Pendapatan keuangan Laba penjualan aset tetap (Catatan 11)

Jumlah

2011

32.469.714

164.361.183 21.353.344

87.332.100

64.776.290

119.801.814

250.490.817

24. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN 2010

2011

Gaji dan tunjangan Imbalan kerja (Catatan 27) Pelatihan dan pendidikan Jamsostek

5.331.044.976

6.122.500.869

300.000.000 35.663.390 82.222.481

375.000.000 4.250.000 86.767.862

Jumlah

5.748.930.847

6.588.518.731

42


25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2010 Penyusutan aset tetap (Catatan 11) Telekomunikasi Sewa Perlengkapan kantor (Catatan 28) Perbaikan dan perawatan Amortisasi aset lain-lain (Catatan 12) Transportasi Honorarium tenaga ahli (Catatan 28) Perjalanan dinas Utilitas Asuransi Jamuan dan representasi Administrasi Lainnya Jumlah

2011

478.523.783 262.517.425 471.450.550

567.672.638 294.146.847 553.187.857

341.971.124 310.474.502

281.248.719 375.691.861

185.800.314 173.345.139

336.702.087 192.632.741

29.270.790 176.098.050 92.451.739 67.293.200 45.993.950 207.003.595

93.533.800 138.466.865 171.026.768 116.237.023 25.473.600 67.225.246 561.649.757

2.842.194.161

3.774.895.809

26. BEBAN KEUANGAN 2010

2011

Bunga atas pinjaman bank yang diterima

3.811.274.308

4.174.938.661

Jumlah

3.811.274.308

4.174.938.661

27. PENYISIHAN IMBALAN KERJA Perusahaan membukukan penyisihan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 299 dan 406 karyawan masing-masing pada tahun 2010 dan 2011 . Beban penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah: 2010

2011

Beban jasa kini Beban bunga

807.633.777 134.196.313

375.000.000 -

Jumlah

941.830.090

375.000.000

43


27. PENYISIHAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja di neraca adalah sebagai berikut: 2010 Nilai kini kewajiban yang tidak didanai Kerugian aktuarial yang belum diakui Jumlah

2011

2.541.046.364 3.765.394.432 (

-

)(

-

)

2.541.046.364 3.765.394.432

Mutasi kewajiban bersih di neraca adalah sebagai berikut: 2010

2011

Saldo per 1 Januari Beban tahun berjalan

2.241.046.364 3.390.394.432 300.000.000 375.000.000

Saldo per 31 Maret

2.541.046.364 3.765.394.432

Perhitungan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2010 dan 31 Maret 2011 belum dihitung oleh aktuaris independen .

28. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Transaksi–transaksi dan saldo kepada/dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: a. Piutang Lain-lain (Catatan 9) 2010 Piutang Karyawan Persentase terhadap jumlah Aset

3.107.121.676

1,32%

44

2011 6.366.992.726

2.021%


28. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) b. Perlengkapan kantor (Catatan 25) 2010 PT Batavia Prosperindo Internasional Persentase terhadap jumlah beban

20.460.000 0,16%

2011 16.500.000 0,11%

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 30 Mei 2008 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama II (PKS II). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Perjanjian kerjasama tersebut akan berakhir pada tanggal 29 November 2012. Berdasarkan perubahan tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 16,00% : 16,50% : 17,00%

Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama I PKS I) tanggal 2 Juni 2008, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perubahan sifat pembiayaan fasilitas yang memiliki batas maksimum sebesar Rp 50 miliar menjadi non-revolving. Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 10 Maret 2009 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama III (PKS III). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada

45


9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) Pihak ketiga (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas selama 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatangan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 15,50% : 15,75% : 16,00%

Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama II (PKS II) tanggal 10 Maret 2009, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perubahan sifat pembiayaan fasilitas yang memiliki batas maksimum sebesar Rp 100 miliar menjadi non-revolving. Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Desember 2009 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama IV (PKS IV). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 85 miliar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 12,50% : 12,75% : 13,00%

Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama III (PKS III) tanggal 14 Desember 2009, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perubahan sifat pembiayaan fasilitas yang memiliki batas maksimum sebesar Rp 100 miliar menjadi non-revolving.

46


29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Juni 2010 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama V (PKS V). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 85 miliar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas selama 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 12,75% : 12,75% : 13,00%

Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama IV (PKS IV) tanggal 11 Juni 2010, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perubahan sifat pembiayaan fasilitas yang memiliki batas maksimum sebesar Rp 85 miliar menjadi non-revolving. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini. Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 16 Februari 2011 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama VI (PKS VI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas selama 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 12,00% : 12,25% : 12,50%

47


29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama V (PKS V) tanggal 16 Februari 2011, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui perubahan sifat pembiayaan fasilitas yang memiliki batas maksimum sebesar Rp 100 miliar menjadi non-revolving. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini.

PT Bank Mutiara Tbk Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 20 Oktober 2009 dari Ariani L. Akhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50 milyar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 1% dan PT Bank Mutiara Tbk maksimum sebesar 99% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 18 Juni 2010 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk meningkatkan batas maksimum atas kerjasama pembiayaan bersama menjadi Rp 100 milyar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 1% dan PT Bank Mutiara Tbk maksimum sebesar 99% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 16,00% per tahun dan dijamin dengan kendaraan bermotor yang diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Mutiara Tbk. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 14,50% dan 16,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini.

48


29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank ICB Bumiputera Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Tbk) Berdasarkan Akta No. 7, No. 8 dan No. 9 tanggal 22 Desember 2008 dari Olvia Afiaty, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang. PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk mengalihkan piutang pembiayaan konsumen Perusahaan kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan ketentuan jumlah baki debet piutang pembiayaan konsumen yang diambil alih oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk seluruhnya tidak melebihi Rp 25.000.000.000 yang bersifat On Liquidation Basis. Perjanjian tersebut dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk juga mempunyai Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2006. Perjanjian atas fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 12 Januari 2009, Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk menandatangani Perubahan II atas Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing), dimana Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk setuju mengalokasikan seluruh batas maksimum dana termasuk saldo baki debet di Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Revolving sebesar Rp 25.000.000.000 ke Fasilitas Jual Beli Piutang. Pokok Perubahan II tersebut sebagai berikut: - Pengalihan piutang pembiayaan konsumen kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah piutang pembiayaan konsumen kepada setiap nasabah. - Piutang pembiayaan konsumen selebihnya dari yang dialihkan kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk atau minimum sebesar 5% dari jumlah piutang pembiayaan konsumen kepada setiap nasabah tetap merupakan piutang pembiayaan konsumen Perusahaan kepada nasabah. - Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama berakhir pada tanggal 22 Desember 2009. Pada tanggal 1 Februari 2010, Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk menyetujui untuk memperpanjang Perjanjian Pembelian Aset selama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Surat No. 010/BBP-BPF/PJBP/Add/II/2010 dan No. 011/BBP-BPF/PJBP/Add/II/2010, keduanya bertanggal 11 Februari 2010, Perusahaan dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Jual Beli Piutang sampai dengan 11 Februari 2011. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 13,50% per tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,75% dan 14,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian ini.

49


29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 25 Juni 2007 dari Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing). PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Perusahaan telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 15 milyar di mana porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 10% dan PT Bank CIMB Niaga Tbk maksimum sebesar 90% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Perjanjian kerjasama tersebut berakhir pada tanggal 25 Juni 2008. Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: 1 tahun : 13,00% 2 tahun : 13,25% 3 tahun : 13,75% Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 19 Maret 2008 dari Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Perubahan Terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama sebagai berikut: -

-

Porsi Fasilitas Pembiayaan Bersama berubah yang semula batas maksimum sebesar Rp 15 milyar ditingkatkan menjadi sebesar Rp 30 milyar atau jumlah lain sesuai persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Perusahaan. Fasilitas ini bersifat ”On Revolving” dan ”On Liquidation”, dengan jumlah maksimum bagi setiap debitur tidak melebihi Rp 500 juta. Perjanjian Pembiayaan Bersama ini berakhir pada tanggal 19 Maret 2009.

Berdasarkan Akta tersebut di atas, pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: 1 tahun : 11,00% 2 tahun : 12,00% 3 tahun : 12,50% Berdasarkan Surat No. 338/ABG/ID-1/VII/09 tanggal 15 Juli 2009, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama sampai dengan 26 Juni 2010. Berdasarkan Surat No. 013/PERJ/ABIG/ID.1-DIV/VIII/10 tanggal 12 Agustus 2010, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk setuju untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama sampai dengan 26 Juni 2011. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Tambahan Perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,25% - 12,75% dan 13,65% – 14,00% per tahun masingmasing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan bersama ini. 50


29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Bukopin Tbk Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 27 Februari 2007 dari Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman (Chanelling) sebesar maksimum Rp 15 milyar untuk tujuan pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 27 Februari 2008 dan dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian Penerusan Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.5 tanggal 19 Juli 2009 dari Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan batas maksimum Rp 30 milyar untuk pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Fasilitas pembiayaan konsumen ini dikenakan bunga tetap sesuai dengan pemberitahuan dari bank. Para pihak telah menyetujui bahwa untuk pinjaman di atas Rp 500 juta dijamin dengan Fiduciarie Overdracht yang didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fasilitas Penerusan Pinjaman tersebut bersifat tidak berulang (non-revolving). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,00% - 12,00% dan 11,50% - 11,75% per tahun masingmasing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2010. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penerusan pinjaman ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 16 September 2009 dari Ny. Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor yang bersifat “Non Revolving”. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 milyar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2011 dan 2010 Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan bersama ini.

51



Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Central Asia Tbk Pada tanggal 14 Maret 2003, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum sebesar Rp 500.000.000 yang digunakan untuk tujuan modal kerja. Perjanjian Kredit tersebut telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan Perjanjian Kredit No. 129/ADD/W08/KRD/2009 di mana jangka waktu fasilitas berakhir pada tanggal 14 Maret 2010 dan dikenakan bunga sebesar 1,50% per tahun. Fasilitas PRK tersebut dijamin dengan deposito yang dibatasi pengunaannya (Catatan 6). Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Yudha Bakti Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 10 Desember 2008 dari Lucia Catharina Sani, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Yudha Bhakti menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit. Para pihak setuju untuk melakukan kerja sama berupa penerusan/penyaluran kredit yang merupakan obyek fasilitas Perusahaan sebesar Rp 10 milyar dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Perusahaan dikenakan suku bunga sebesar 1,80% efektif per bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Fasilitas kredit tersebut mulai digunakan pada tanggal 19 Januari 2009 dan pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok pinjaman dari PT Bank Yudha Bakti. PT Bank DKI Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 19 Oktober 2010 dari Ivonne B. Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank DKI setuju untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman (Term Loan – Unrevolving) dengan batas maksimum Rp 50 milyar yang digunakan untuk tujuan kegiatan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,00% per tahun dan dijamin dengan kendaraan nasabah yang diikat secara fidusia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13,00% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. PT Bank Mega Tbk Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 15 Desember 2009 dari Ariani Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mega Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50 milyar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 10% dan PT Bank Mega Tbk maksimum sebesar 90% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, fasilitas tersebut belum digunakan.

52



Asuransi Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan, dengan kondisi pertanggungan asuransi Comprehensive dan Total Loss Only (Catatan 11). Perusahaan asuransi tersebut adalah PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Bina Data Arta Tbk. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT Batavia Prosperindo Internasional Berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen No. 001/BPI/PERJ-DIR/II/2006 tanggal 2 Januari 2006, Perusahaan menunjuk PT Batavia Prosperindo Internasional sebagai konsultan manajemen. Pada tanggal 1 Desember 2007, Perusahaan mengadakan pembaharuan Perjanjian Jasa Manajemen yang kemudian diperbaharui lagi dengan perjanjian No. 03/BPI/PERJ-DIR/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007. Jasa manajemen yang disepakati adalah Rp 45.000.000 per bulan untuk tahun 2008. Perjanjian tersebut diatas berlaku untuk tahun 2009. Berdasarkan Surat Kesepakatan antara Perusahaan dan PT Batavia Prosperindo Internasional tanggal 7 Mei 2009, kedua pihak sepakat untuk melakukan pengakhiran awal atas Perjanjian Jasa Manajemen No. 03/BPI/PERJ-DIR/XII/2007 tertanggal 1 Desember 2007, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2009. Oleh karena itu, jumlah pembebanan jasa manajemen di tahun 2009 hanya untuk periode 5 bulan. Disamping jasa manajemen per bulan, selama periode Januari sampai dengan Mei 2009, PT Batavia Prosperindo Internasional juga membebankan tambahan jasa manajemen sebesar Rp 324.866.630, termasuk pajak pertambahan nilai.

30. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Instrumen keuangan pokok yang digunakan oleh Perusahaan, dimana munculnya risiko atas instrumen keuangan, adalah sebagai berikut: -

Kas dan setara kas Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Pinjaman bank Ikhtisar dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan menurut kategorinya sebagai berikut:

53


30. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset keuangan

2010

2011

Kas dan setara kas Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain

9.071.761.058

11.912.412.290

680.693.089 203.465.602.521 3.382.883.260 3.107.121.676

259.679.302.156 5.228.567.341 6.440.241.165

Jumlah

219.708.061.604

283.260.522.952

Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/

Kewajiban keuangan Pinjaman bank

2010 95.593.496.300

2011 137.976.229.616

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan serta dilaksanakan dengan tanpa kompromi, nilai-nilai kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan 54


31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) berlaku harus dibudayakan dan melekat pada semua karyawan Perusahaan yang dipimpin oleh jajaran Manajemen Perusahaan, infrastruktur risiko dibangun melalui tersedianya kebijakan dan proses yang tepat dan sesuai dengan kondisi terkini, pengembangan sistem dan database risiko yang berkelanjutan, serta teknik dan metodologi pengelolaan yang modern. Membangun proses dan kemampuan risiko yang sehat dan kuat adalah sebuah pengkajian yang berkesinambungan terhadap tujuan daripada penanganan risiko serta berbagai aktivitas yang menyangkut penanganan risiko, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Fungsi manajemen risiko juga berkewajiban untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit Perusahaan terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain. Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana Perusahaan menawarkan jasa kredit bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit. Perusahaan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank. Risiko kredit juga timbul dari kas dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi, yang betujuan untuk mengurangi risiko serupa.

55


31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Risiko Kredit (Lanjutan) Pengungkapan kuantitatif atas eksposur risiko kredit sehubungan dengan aset keuangan adalah sebagai berikut: 2010 Nilai Eksposur tercatat maksimum Rp 000 Rp 000 Kas dan setara kas Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Total

9.071.761 -

9.071.761

2011 Nilai tercatat Rp 000

Eksposur maksimum Rp 000

11.912.412

11.912.412

-

-

-

203.465.602

203.465.602

259.679.302

259.679.302

3.382.883 3.107.122

3.382.883 3.107.122

5.228.567 6.440.241

5.228.567 6.440.241

219.027.368

219.027.368

283.260.522

283.260.522

Tabel di bawah ini menggambarkan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain yang dimiliki Perusahaan: 2010 Korporasi Perorangan Rp 000 Rp 000 Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Total

2011 Korporasi Rp 000

Perorangan Rp 000

203.465.602

-

259.679.302

3.382.883 -

3.107.122

5.228.567 -

6.440.241

3.382.883

206.572.724

5.228.567

266.119.543

-

56


31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Kas dan setara kas Pada tanggal 31 Maret 2011, jumlah uang yang signifikan dalam bentuk kas dan setara kas ditempatkan di institusi-institusi sebagai berikut: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.767.361.821 PT Bank Central Asia Tbk 2.752.468.331 PT Bank Permata Tbk 1.692.788.120 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 726.440.596 Pada tanggal 31 Maret 2011, manajemen Perusahaan tidal mengharapkan kerugian jareba wanprestasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Risiko Pasar Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perusahaan meningkat. Untuk itu, Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Tabel di bawah ini menggambarkan jatuh tempo kontraktual aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pada tanggal 31 Maret 2011: Suku bunga tetap Kurang dari setahun

Lebih dari setahun

Tidak dikenakan bunga

Jumlah

Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen 173.079.864.000 158.685.346.147 Piutang sewa pembiayaan 3.613.968.000 3.154.696.000 Piutang lain-lain -

11.912.412.290

11.912.412.290

-

331.765.210.147

6.440.241.165

6.768.664.000 6.440.241.165

176.693.832.000 161.840.042.147

18.352.653.455

356.886.527.602

-

137.976.229.616

Kewajiban keuangan Pinjaman bank

67.770.130.707

70.206.098.909

57


31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Risiko likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perusahaan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari institusi keuangan melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan tepat. Kebijakan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki uang yang cukup dalam bentuk kas untuk membayar kewajiban mereka ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Untuk memenuhi tujuan tersebut, mereka mencari cara untuk menjaga saldo kas dan fasilitas yang disetujui untuk memenuhi kebutuhan uang kas untuk suatu periode setidaknya 180 hari. Perusahaan juga mencari cara untuk mengurangi risiko likuiditas dengan menetapkan suku bunga dalam bagian pinjaman bank yang diterima, hal ini dibicarakan lebih jauh di bagian ‘risiko pasar’ di atas. 32. INFORMASI SEGMEN Segmen usaha – Pelaporan segmen primer Untuk tujuan pelaporan manajemen, hasil operasi Perusahaan dilaporkan dalam dua segmen usaha, yaitu pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Aktivitas pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang dikenakan bunga dalam bentuk penyediaan barang konsumen baik baru maupun bekas, seperti kendaraan pribadi dan kendaraan niaga kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas pembiayaan sewa pembiayaan merupakan pembiayaan yang dikenakan bunga dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti alat-alat berat. Segmen geografi - Pelaporan segmen sekunder Kegiatan usaha Perusahaan dikelompokkan dalam segmen geografis yang terdiri dari kantor pusat dan 27 (dua puluh lima) jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan. Segmen usaha – Pelaporan segmen primer Sewa Pembiayaan PENDAPATAN Pendapatan segmen Pendapatan tidak dapat dialokasikan Pendapatan bunga deposito Pendapatan lainnya Jumlah pendapatan

275.658.231

2 0 Pembiayaan konsumen

18.717.857.112

1

1 Tidak dapat dialokasikan

-

Jumlah

18.993.515.343

-

-

4.073.325.115

4.073.325.115

-

-

21.353.343 229.137.474

21.353.343 229.137.474

4.323.815.932

23.317.331.275

275.658.231

18.717.857.112

BEBAN Beban tidak dapat dialokasikan Laba sebelum pajak tidak dapat dialokasikan Pajak penghasilan

275.658.231 -

18.717.857.112 ( 15.347.518.466) ( 2.113.308.628) (

7.969.812.809 2.113.308.628)

LABA BERSIH

930.113.276

73.550.078.036 ( 13.137.011.162)

5.856.504.181

-

-

58

( 15.347.518.466) ( 15.347.518.466)


32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Segmen usaha – Pelaporan segmen primer (lanjutan) ASET Aset tidak dapat dialokasikan

-

-

304.288.274.279

304.288.274.279

KEWAJIBAN Total kewajiban tidak dapat dialokasikan

-

-

147.576.664.749

147.576.664.749

Segmen geografi - Pelaporan segmen sekunder

Jawa/ Java

Kalimantan/ Borneo

2

0 1 1 Sumatera/ Sumatera

204.449.299.466

23.996.522.691

58.598.666.898

17.243.785.224 304.288.274.279

Kewajiban

97.234.613.407

12.128.081.323

28.687.729.150

9.526.240.869 147.576.664.749

Pendapatan

13.416.525.483

2.278.856.419

6.009.347.574

1.612.601.800

1.198.168.391) (

3.033.791.141)(

1.041.136.026) ( 15.347.518.466)

1.080.688.028

2.975.556.432

Aset

Beban

( 10.074.422.907 ) (

Laba sebelum pajak penghasilan Pajak Penghasilan ( Laba bersih

3.342.102.575 956.381.070 ) ( 2.385.721.506

270.172.007) ( 810.516.021

743.889.108) ( 2.231.667.324

Sulawesi/ Sulawesi

Jumlah/ Total

23.317.331.275

571.465.773

7.969.812.809

142.866.443) (

2.113.308.628)

428.599.330

5.856.504.181

33. PENERAPAN AWAL PSAK NO.50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO.55 (REVISI 2006)

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun berakhir 31 Desember 2010 adalah laporan keuangan Perusahaan yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Atas penerapan standar baru tersebut, Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi berikut sesuai dengan bulletin teknis No.4 mengenai ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006 dan PSAK No.55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

59


33. PENERAPAN AWAL PSAK NO.50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO.55 (REVISI 2006)

Dampak transisi atas penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) terhadap saldo awal neraca Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Nilai Dilaporkan

A s e t: Piutang pembiayaan konsumen - bersih Ekuitas: Saldo laba – belum ditentukan penggunaannya

Penyesuaian transisi

Nilai

3.754.549.419

28.752.640

3.783.302.059

23.221.480.678

28.752.640

23.250.233.318

34. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 10 April 2011.

60

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

Recommend Documents