PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TIGA BULANAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (AUDIT)

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (AUDIT)

DAFTAR ISI

Pernyataan Direksi Ekshibit Laporan Posisi Keuangan 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012

A

Laporan Laba Rugi Komprehensif Periode tiga bulan 31 Maret 2013 dan 31 Maret 2012

B

Laporan Perubahan Ekuitas Periode tiga bulan 31 Maret 2013 dan 31 Maret 2012

C

Laporan Arus Kas Periode tiga bulan 31 Maret 2013 dan 31 Maret 2012

D

Catatan atas Laporan Keuangan

E

Ekshibit A

Exhibit A

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2013 (TIDAK AUDIT) DAN 31 DESEMBER 2012 (AUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Maret 2013

Catatan

31 Desember 2012

ASET Kas dan setara kas Piutang sewa pembiayaan - bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan penurunan nilai masing – masing 2013: Rp 823.404.101 2012: Rp 1.346.651.705 Piutang pembiayaan konsumen - bersih Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing 2013: Rp 6.260.516.208 2012: Rp 7.187.922.174 Piutang lain-lain Beban dibayar dimuka Aset pajak tangguhan Aset tetap - bersih, setelah dikurangi Akumulasi penyusutan masing-masing sebesar 2013: Rp 12.744.261.276 2012: Rp 12.007.940.607 Investasi pada entitas asosiasi Aset lain-lain JUMLAH ASET

6.186.366.016

4

9.034.163.533

139.800.448.224

5

127.972.880.557

357.777.126.078 908.952.129 7.726.111.795 1.708.343.913

6 7 8 14c

338.088.393.195 831.992.507 5.533.380.635 1.607.089.668

16.177.130.473 16.670.760.029 11.635.203.345

9 10 11

16.376.886.012 16.627.071.682 13.154.762.113

558.590.442.002

529.226.619.902

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2013 (TIDAK AUDIT) DAN 31 DESEMBER 2012 (AUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Maret 2013

Catatan

Ekshibit A/2

31 Desember 2012

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Pinjaman bank Akrual Utang pajak Kewajiban imbalan pasca kerja

345.683.563.747 2.576.240.530 6.024.960.720 6.977.196.564

Jumlah Liabilitas

361.261.961.561

EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar – 2.200.000.000 saham Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham Tambahan modal disetor Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya

12 13 14a 15

327.719.829.054 1.824.355.865 4.679.028.655 6.523.196.564 340.746.410.138

100.000.000.000 2.651.244.367

16 17

100.000.000.000 2.651.244.367

100.000.000

19

100.000.000

94.577.236.073

85.728.965.397

Jumlah Ekuitas

197.328.480.440

188.480.209.764

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

558.590.442.001

529.226.619.902


Ekshibit B

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

31 Maret 2013 PENDAPATAN Pembiayaan konsumen Administrasi Sewa pembiayaan Lain-lain

24.703.809.340 14.550.195.504 5.118.415.048 67.018.383

Jumlah Pendapatan

44.439.438.275

BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Beban pemasaran Beban keuangan Kerugian penurunan nilai

( 10.019.089.896) ( 5.804.576.380 ) ( 4.886.169.638 ) (10.016.591.191 ) ( 2.149.663.294 )

Jumlah Beban

( 32.876.090.399)

LABA USAHA Bagian Laba (rugi) pasca akuisisi entitas asosiasi LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

21 22

20.601.960.983 13.366.168.407 335.320.474 170.358.429

23

34.473.808.293 24 25 26

( ( ( ( (

43.688.347

8.010.676.709

10

(

11.607.036.223 ( 2.758.765.546)

14d (

1.777.590.854) 5.953.409.890

27

8.848.270.676 35,39

279.675.965) 7.731.000.744

8.848.270.676

-

8.761.793.242 ) 4.589.854.547 ) 4.832.354.687 ) 6.494.291.630 ) 1.784.837.478 )

( 26.463.131.584 )

11.563.347.876

Pendapatan komprehensif lainnya tahun berjalan, setelah pajak TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

31 Maret 2012

5.953.409.890

20

23,81


Ekshibit C

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE TIGA BULANAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal saham Saldo pada tanggal 1 Januari 2012 Laba bersih tahun berjalan

100.000.000.000 -

Tambahan modal disetor

2.651.244.367 -

Saldo laba Telah Belum ditentukan ditentukan penggunaannya penggunaannya 100.000.000

Jumlah ekuitas

61.388.306.747

164.139.551.114

5.953.409.890

5.953.409.890

-

Saldo pada tanggal 31 Maret 2012

100.000.000.000

2.651.244.367

100.000.000

67.341.716.637

170.092.961.004

Saldo pada tanggal 1 Januari 2013

100.000.000.000

2.651.244.367

100.000.000

85.728.965.397

188.480.209.764

8.848.270.676

8.848.270.676

94.577.236.073

197.328.480.440

Laba bersih tahun berjalan Saldo pada tanggal 31 Maret 2013

100.000.000.000 Catatan 16

2.651.244.367 Catatan 17

100.000.000 Catatan 19


Ekshibit D

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Maret 2013

31 Maret 2012

Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari: Transaksi pembiayaan Pendapatan bunga Piutang lain-lain Pembayaran kas untuk: Transaksi pembiayaan Beban operasional Beban bunga Pajak penghasilan Hutang pajak

( 188.997.553.235) ( 199.385.123.666) ( 19.931.006.324) ( 17.493.423.957) ( 10.016.591.191) ( 6.494.291.630) ( 4.429.043.828) ( 3.381.811.242) 584.277.918) ( 167.187.559) (

Kas bersih digunakan untuk aktivitas Operasi

( 20.123.401.632) ( 38.339.354.637)

203.484.301.567 189.156.877.610 10.638.560 20.903.050 ( 76.959.622) ( 178.206.884)

Arus kas dari aktivitas investasi Perolehan aset tetap

(

1.071.380.578) (

1.354.947.713)

Penerimaan dari penjualan aset tetap Pembayaran kas dividen

(

383.250.000 )(

61.000.000 )

Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi

(

688.130.578) (

1.293.947.713)

Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari pinjaman bank Pelunasan pinjaman bank

192.840.858.235 185.020.646.755 ( 174.877.123.542 ) ( 146.757.377.008)

Kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan Kenaikan bersih kas dan setara kas

17.963.734.693 (

2.847.797.517) (

38.263.269.747 1.370.032.603)

Kas dan setara kas awal tahun

9.034.163.533

11.272.094.565

Kas dan setara kas akhir tahun

6.186.366.016

9.902.061.962


PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (AUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekshibit E

1. U M U M a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“Perusahaan”), dahulu dikenal sebagai PT Bira Multi Finance, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 186 tanggal 12 Desember 1994 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18791.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1996, Tambahan No. 1584. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 1999 yang diaktakan oleh Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan akta Notaris No. 42 tanggal 21 Desember 1999, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Bina Multi Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C5143-HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Maret 2000. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan tanggal 16 Maret 2007 dan diaktakan oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan akta Notaris No. 71, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03581.HT.01.04.TH.2007 tanggal 4 April 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 2007. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 80 tanggal 21 September 2011 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Direksi. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096983.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Plaza Chase, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Maret 2012, Perusahaan memiliki 40 dan 35 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. b. Penawaran umum saham Perusahaan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan akta Notaris No. 156 tertanggal 21 Oktober 2008 yang diaktakan oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 156, pemegang saham perusahaan dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan untuk merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan, antara lain sehubungan dengan persetujuan atas perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk; dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-78289.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2009, Tambahan No. 11470.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekshibit E/2

1. U M U M (Lanjutan) b. Penawaran umum saham Perusahaan (Lanjutan) Perubahan terakhir atas anggaran dasar Perusahaan dilakukan berdasarkan akta Notaris No. 45 tertanggal 7 Agustus 2009 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan suratnya No. Peng-P-00111/BEI.PSJ/P/05-2009 tanggal 25 Mei 2009 dan No. Peng-0002/BAI/ CAT/P/Jun-2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sejumlah 450.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 110 per saham. c. Dewan Komisaris dan Direksi Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Komisaris (Independen) Direktur Utama Direktur Keuangan (Independen)

2013

2012

Irena Istary Iskandar

Irena Istary Iskandar

Desti Liliati

Desti Liliati

Markus Dinarto Pranoto

Markus Dinarto Pranoto

Indah Mulyawan

Indah Mulyawan

Ruang lingkup Direktur Utama mencakup bidang hukum dan sumber daya manusia, ruang lingk Direktur Pemasaran mencakup bidang pemasaran dan operasional, dan ruang lingkup Direkt Keuangan (Independen) mencakup bidang keuangan dan akuntansi. Susunan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2013 dan 20 adalah sebagai berikut:

Ketua Anggota Anggota

2013

2012

Desti Liliati Emanuel Handoyo Pranadjaja Jimmy Cakranegara

Desti Liliati Emanuel Handoyo Pranadjaja Jimmy Cakranegara

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012, Perusahaan mempekerjakan masing-masing sebanyak 586 dan 570 karyawan tetap (Tidak diaudit).


Ekshibit E/3

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“PSAK”), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” yang terdapat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 pada tanggal 25 Juni 2012 yang menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-554/BL/2010 pada tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan kecuali sebagaimana diungkapkan pada kebijakan akuntansi dibawah ini. Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam Indonesia Rupiah (“IDR” atau “Rp”) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perubahan Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi yang diterapkan konsisten dengan tahun keuangan sebelumnya, kecuali untuk penerapan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan dalam PSAK dan ISAK masing-masing. Penerapan PSAK Revisi dan ISAK Baru dan Revisi PSAK revisi dan ISAK baru berikut ini, yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, yang telah diterapkan dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut: • PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", menggantikan PSAK 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", mensyaratkan pengungkapan tambahan untuk memberikan informasi mengenai tren atas aset dan kewajiban dalam program imbalan pasti dan asumsi yang mendasari komponen dari biaya imbalan pasti. Perubahan ini berdampak terhadap penambahan pengungkapan dan perubahan atas pengakuan dan pengukuran, ketika Perusahaan memilih untuk menerapkan opsi baru yang ditawarkan untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial di dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan kebijakan akuntansi diakui sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (Revisi 2010). Ketentuan transisi ini adalah untuk mengakui saldo keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal penerapan pernyataan ini akibat dari pendekatan koridor dalam pendapatan komprehensif lain. Dampak transisi atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) terhadap saldo awal laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:


Ekshibit E/4

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan) Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) Penyesuaian transisi/ Transitional adjustments

Nilai dilaporkan/ As reported Aset: Aset pajak tangguhan (Catatan 14c) Liabilitas: Kewajiban manfaat pasca kerja (Catatan 15) Ekuitas: Saldo laba – belum Ditentukan Penggunaaannya •

Nilai disesuaikan/ As adjusted

1.117.621.183

266.022.184

1.383.643.367

4.683.915.066

1.064.088.734

5.748.033.800

61.388.306.745

(

798.066.550)

60.590.240.196

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" menggantikan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan," mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan tersebut. Pengungkapan baru disertakan di dalam seluruh laporan keuangan. Standar ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan ketentuan transisinya. Oleh karena itu, Perusahaan tidak perlu menyajikan informasi komparatif untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh standar ini.

PSAK revisi dan ISAK baru berikut ini, yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, yang telah diterapkan tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan: •

PSAK 10 (Revisi 2009), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", yang menggantikan PSAK 10 (1994), "Transaksi dalam Mata Uang Asing", PSAK 11 (1994), "Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing", PSAK 52 (1997), "Mata Uang Pelaporan" dan ISAK 4 (1997), "Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs", mengharuskan perusahaan untuk menentukan mata uang fungsional dan mengukur hasil dan posisi keuangan dalam mata uang tersebut. Prosedur translasi ditentukan ketika mata uang presentasi yang digunakan untuk pelaporan berbeda dengan mata uang fungsional Perusahaan.

•

PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap," tidak termasuk didalamnya aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan "dan pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi dalam lingkup tersebut. PSAK revisi ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.


Ekshibit E/5

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan) Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) •

PSAK 30 (Revisi 2011), “Sewa”, yang menggantikan PSAK 30 (Revisi 2007), “Sewa”, memberikan panduan tambahan untuk elemen tanah dan bangunan dalam perjanjian sewa yang harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah, dengan mempertimbangkan sifat tanah pada umumnya memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. PSAK revisi ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

•

PSAK 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”, yang menggantikan PSAK 46 (1997), “Akuntansi Pajak Penghasilan”, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.

•

PSAK 50 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Penyajian," yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006), "Penyajian dan Pengungkapan", memberikan panduan tambahan untuk klasifikasi instrumen keuangan puttable dan kewajiban yang timbul hanya pada saat likuidasi. Beberapa instrumen keuangan yang saat ini memenuhi definisi liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai ekuitas karena mereka mewakili kepentingan yang tersisa dalam aset bersih entitas PSAK revisi ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

•

PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran," memperbolehkan entitas untuk: (1) mengklasifikasikan aset keuangan non-derivatif (selain dari yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi oleh entitas pada saat pengakuan awal) dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dalam keadaan tertentu, dan (2) pengalihan dari kategori tersedia untuk dijual ke kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan yang akan memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan belum ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual), jika entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan di masa mendatang. Revisi standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan.

•

PSAK 56 (Revisi 2010), “Laba per Saham”, yang menggantikan PSAK 56 (1999), “Laba per Saham”, memberikan panduan tambahan untuk: (1) laba bersih per saham berdasarkan perhitungan laba atau rugi yang mungkin didistribusikan atau jika disajikan, laba atau rugi pada operasi normal yang berkelanjutan bagi pemegang saham biasa atas entitas induk; (2) kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas; dan (3) opsi jual yang diterbitkan. Revisi standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan.


Ekshibit E/6

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan) Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) •

ISAK 25 (2011), “Hak atas tanah”, yang diterbitkan seubungan dengan dicabutnya PSAK 47 (1998), “Akuntansi Tanah”, melalui PSAK 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”. Interprestasi ini diterapkan untuk akuntansi tanah oleh entitas yang memiliki hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Masalah-masalah spesifik yang ditujukan oleh interpretasi ini adalah: (1) biaya perolehan atas tanah yang diperoleh melalui hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai diakui sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”, (2) biaya perolehan tanah tidak didepresiasi kecuali terdapat bukti berlawanan yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau memungkinkan, (3) biaya awal untuk memperoleh hak legal terhadap tanag diakui sebagai bagian dari pembiayaan perolehan tanah, dan (4) biaya-biaya yang berkaitan dengan perpanjangan dan pembaharuan hak tersebut diakui sebagai asset tak berwujud dan diamortisasi berdasarkan umur mana yang terlebih dahulu antara masa atas hak tanah dan masa manfaat ekonomis tanah sesuai dengan PSAK 19 (Revisi 2010), “Aset Tak Berwujud.

Berikut ini adalah PSAK revisi dan baru dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tahun 2012 yang tidak relevan dengan Perusahaan: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PSAK 13 (Revisi 2011), “Properti Investasi” PSAK 18 (Revisi 2010), “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya” PSAK 26, “Biaya Pinjaman” PSAK 28 (Revisi 2010), “Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian” PSAK 33 (Revisi 2010), “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum” PSAK 34 (Revisi 2010), “Kontrak Konstruksi” PSAK 36 (Revisi 2010), “Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa” PSAK 53, “Pembayaran Berbasis Saham” PSAK 61, “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah” PSAK 62, “Kontrak Asuransi” PSAK 63, “Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi” PSAK 64, “ Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral” ISAK 13, “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri” ISAK 15, “PSAK 25 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya” ISAK 16, “Pengungkapan Perjanjian Konsesi Jasa” ISAK 18, “Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi” ISAK 19, “Pendekatan Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi” ISAK 20, “Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya” ISAK 23, “Sewa Operasi – Insentif” ISAK 24, “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa” ISAK 26, “Penilaian Ulang Derivatif Melekat”


Ekshibit E/7

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan) Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) PSAK baru dan revisi dan ISAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif Perusahaan belum menerapkan PSAK revisi berikut ini yang telah diterbitkan tetapi akan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 atau setelah: • PSAK 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” Perusahaan sedang dalam proses menentukan dampak atas PSAK revisi yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif terhadap laporan keuangan. b. Kas dan Setara Kas Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung, dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ditempatkan di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya. Pengakuan danpengukuran atas kas dan setara kas, lihat Catatan 2c. c. Aset Keuangan Aset keuangan diakui dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan Pengukuran dan pengakuan awal Ketika aset keuangan diakui pertama kali, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi langsung yang dapat diatribusikan. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, apabila diizinkan dan jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali penetapan tujuan ini pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan perusahaan termasuk kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain, dan asset lain-lain. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.


Ekshibit E/8

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) c. Aset Keuangan (Lanjutan) Pengukuran setelah pengakuan awal Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut timbul terutama berasal dari penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan (misalnya piutang usaha), tetapi juga menggabungkan jenis lain dari kontrak aset moneter. Aset tersebut dinilai pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana halnya melalui proses amortisasi. Penghentian pengakuan Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir. Pada penghentian suatu aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima diakui di dalam laporan laba rugi. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya d. Akuntansi Pembiayaan Konsumen Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 2c). Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Piutang pembiayaan konsumen yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 (sembilah puluh) hari diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah dan pendapatan pembiayaan konsumen diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (cash basis). Bila terjadi wanprestasi, piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan, seperti yang dijelaskan pada Catatan 2k.


Ekshibit E/9

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) d. Akuntansi pembiayaan konsumen (Lanjutan) Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima. e. Akuntansi Sewa Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa bersih. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan. f. Pembiayaan Bersama Dalam pembiayaan bersama antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Untuk pembiayaan bersama dengan tanggung renteng (recourse), seluruh jumlah angsuran dari pelanggan dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen, sedangkan kredit yang diberikan oleh penyedia dana dicatat sebagai pinjaman yang diterima (pendekatan bruto). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai pendapatan pembiayaan konsumen dan bunga yang dikenakan oleh penyedia dana dicatat sebagai beban bunga di laporan laba rugi. Untuk pembiayaan bersama tanpa tanggung renteng (without recourse), hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan di laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihakpihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.


Ekshibit E/10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan) Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumennya secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen ini memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. h. Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. i. Investasi pada Entitas Asosiasi Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan, namun tidak mengendalikan, atas kebijakan keuangan dan operasi entitas tersebut. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perusahaan memiliki antara 20% dan 50% dari hak suara entitas lainnya. Investasi pada perusahaan anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya atas investasi tersebut meliputi biaya transaksi. j. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Sebagaimana harga pembelian, biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung dan estimasi nilai kini atas biaya pembongkaran dan pemindahan barang-barang di masa depan yang tidak dapat dihindari. Liabilitas yang terkait diakui di dalam provisi. Perusahaan menerapkan model biaya di dalam pengakuan selanjutnya atas aset tetap. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.


Ekshibit E/11


j.

Aset Tetap (Lanjutan) Tanah tidak disusutkan. Penyusutan diterapkan terhadap semua aset tetap lainnya sehingga menghapusbukukan nilai tercatat aset tetap selama taksiran masa manfaat ekonomisnya. Penyusutan disajikan dengan tarif sebagai berikut: Bangunan/Building Inventaris kantor/Office equipment Kendaraan/Vehicle

-

5% per tahun garis lurus 20% - 25% per tahun garis lurus 20% per tahun garis lurus

Beban penyusutan dibebankan ke laporan laba rugi selama periode tahun buku dimana beban tersebut terjadi. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi selama periode tahun buku dimana terjadinya beban tersebut. Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laporan laba rugi dari operasi. k. Agunan yang Diambil Alih Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian piutang pembiayaan konsumen dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi bersih dicatat sebagai penyisihan penurunan nilai atas agunan yang diambil alih dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya. Beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual agunan yang diambil alih ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.


Ekshibit E/12


l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Tidak Termasuk Aset Pajak Tangguhan) Perusahaan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan membuat estimasi nilai terpulihkan aset. Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat. Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dipulihkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pemulihan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasian, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi. m. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi bagian ketentuan kontraktual instrumen keuangan. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan Perusahaan dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi. Yang termasuk liabilitas keuangan lainnya adalah sebagai berikut: i. Pinjaman bank pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan penerbitan instrumen. Liabilitas tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, yang memastikan bahwa setiap beban bunga sampai dengan pembayaran adalah pada tingkat yang konstan atas saldo dari liabilitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Beban bunga dalam konteks ini meliputi biaya transaksi awal dan premi yang dibayarkan pada jatuh tempo, serta utang bunga atau kupon dibayar ketika liabilitas tersebut belum dilunasi.


Ekshibit E/13


m. Liabilitas Keuangan (Lanjutan) ii.

Akrual, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban atas liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau berakhir. Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau ketentuan liabilitas keuangan yang ada secara substansial dimodifikasi, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat yang terkait diakui dalam laporan laba rugi. n. Imbalan Kerja Imbalan Pasca Kerja - Program imbalan pasti Sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang beroperasi di Indonesia menyelenggarakan program imbalan pasti manfaat pasca kerja kepada para karyawannya. Penyisihan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan sebagai pendapatan komprehensif lainnya pada periode di mana mereka timbul. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi vested, dan sebaliknya akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Kewajiban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan biaya jasa lalu yang belum diakui. Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban o.1. pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Bunga dan Beban Bunga Pendapatan pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen


Ekshibit E/14

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan) o.1. pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Bunga dan Beban Bunga (lanjutan) keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi. o.2. Pendapatan Lain-lain Pendapatan administrasi diakui pada saat perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani. Pendapatan denda keterlambatan dan pinalti diakui pada saat denda keterlambatan dan pinalti diterima. o.3. Beban Beban diakui dengan metode akrual. p. Perpajakan Pajak kini Aset dan/atau liabilitas pajak kini terdiri dari kewajiban kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset dan/atau liabilitas pajak kini dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui bagi perbedaan temporer antara basis komerial dan basis fiscal dan liabilitas pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaab temporer yang dapat dikurangi yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi. Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak dimasa depan, seperti saldo rugi fiscal yang belum dugunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila jumlah laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui diukur kembali pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan. Jumlah aset atau liabilitas ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan diselesaikan/(dipulihkan). Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus apabila Perusahaan memiliki hak berkekuatan hukum untuk saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini.


Ekshibit E/15

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) p. Perpajakan (Lanjutan) Perpajakan lainnya Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan. q. Laba Bersih per Saham Pada tanggal laporan posisi keuangan, laba bersih per saham dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. r. Provisi Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan. Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan. Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan. s. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing Transaksi di dalam mata uang asing diukur dengan mata uang fungsional Perusahaan dan dicatat pada tanggal awal pengakuan mata uang fungsional pada kurs nilai tukar yang mendekati tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dinyatakan dalam mata uang asing yang dijabarkan pada kurs nilai tukar pada akhir periode pelaporan. Item-item non moneter yang diukur pada biaya historis di dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi awal. Item-item non moneter yang diukur pada nilai wajar di dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal di mana nilai wajar ditentukan. Selisih nilai tukar yang timbul dari penyelesaian item-item moneter atau pada item-item non moneter yang dijabarkan atau pada item-item moneter yang dijabarkan pada akhir periode pelaporan, diakui di dalam laporan laba rugi.


Ekshibit E/16

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) t. Pihak Berelasi Untuk tujuan penyajian laporan keuangan ini, suatu pihak disebut sebagai pihak berelasi terhadap Perusahaan, apabila: i.

ii. iii. iv. v. vi.

entitas tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan Perusahaan atau melakukan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan di dalam membuat keputusan kebijakan keuangan dan operasional, atau memiliki pengendalian bersama terhadap Perusahaan; Perusahaan dan entitas tersebut adalah subjek pengendalian bersama; entitas tersebut adalah entitas asosiasi Perusahaan atau ventura bersama di mana Perusahaan adalah venturer; pihak tersebut adalah anggota personel manajemen kunci atau anggota keluarga dekat individu yang bersangkutan, atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan Perusahaan; pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat pihak yang disebut pada butir (i) atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut; atau pihak tersebut merupakan program imbalan pasca kerja yang merupakan manfaat karyawan atau merupakan entitas yang berelasi dengan pihak berelasi dengan Perusahaan.

Anggota keluarga dekat merupakan individu anggota keluarga yang diharapkan mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh orang, dalam hubungan mereka dengan entitas. u. Segmen Operasi Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebutdan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar. Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambilan keputusan operasional. v. Kontinjensi Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.


Ekshibit E/17

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) w. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuai, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material. x. Hirarki Pengukuran Nilai Wajar Perusahaan mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut ini: i.

Harga kuotasi di pasar yang aktif untuk instrumen keuangan yang sejenis. (Tingkat 1)

ii. Teknik penilaian berdasarkan input yang dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen keuangan yang dinilai dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen yang sejenis; harga kuotasi untuk instrumen keuangan yang sejenis di pasar yang kurang aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan yang digunakan dapat diobservasi secara langsung ataupun tidak langsung dari data yang tersedia di pasar. (Tingkat 2) iii. Teknik penilaian yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen dimana teknik penilaiannya menggunakan input yang bukan merupakan data yang dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap penilaian instrumen keuangan. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen yang sejenis dimana terdapat penyesuaian signifikan yang tidak dapat diobservasi atau asumsi-asumsi yang diperlukan untuk mencerminkan selisih antara instrumen keuangan yang diperbandingkan. (Tingkat 3)

Tingkat hirarki nilai wajar di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan, ditentukan atas dasar input tingkat terendah yang signifikan untuk pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan kewajiban keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan menjadi hanya satu dari tiga tingkatan.


Ekshibit E/18

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyajian laporan keuangan Perusahaan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan. Namun demikian, ketidakpastian tentang asumsi dan estimasi ini dapat mengakibatkan hasil penyesuaian materi untuk nilai buku aset atau liabilitas yang berpengaruh pada periode di masa depan. a. Pertimbangan di Dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan: i. Pajak penghasilan Perusahaan memiliki eksposur atas pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi di mana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti didalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitias atas isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah penambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat. Jumlah tercatat liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan Perusahaan bersih pada akhir periode pelaporan adalah Rp 3.791.662.876 danRp 1.607.089.668 untuk tahun-tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011. ii. Penentuan Mata Uang Fungsional Dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan, penilaian diperlukan untuk menentukan mata uang yang terutama mempengaruhi seluruh transaksi jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan. iii. Penilaian Instrumen Keuangan Nilai wajar dari aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada kuotasi harga pasar. Untuk seluruh instrumen keuangan lainnya, Perusahaan menentukan nilai wajar menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian termasuk model nilai tunai dan arus kas yang didiskontokan, dan perbandingan dengan instrumen yang sejenis dimana terdapat harga pasar yang dapat diobservasi. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian dapat termasuk suku bunga bebas risiko (risk-free) dan suku bunga acuan, credit spread dan variabel lainnya yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi, kurs mata uang asing, serta tingkat kerentanan dan korelasi harga yang diharapkan. Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar.


Ekshibit E/19

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) b. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, didiskusikan di bawah. i.

Masa Manfaat Aset Tetap Biaya aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap. Manajemen memperkirakan masa manfaat aset tetap adalah 4 – 20 tahun. Hal ini sesuai taksiran masa manfaat yang umum diaplikasikan pada industri. Perubahan tingkat yang diharapkan dalam penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat peralatan dan nilai sisa atas aset-aset tersebut, oleh karena itu, biaya penyusutan di masa yang akan datang dapat saja berubah. Nilai tercatat aset tetap pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 9 atas laporan keuangan.

ii. Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui untuk semua kerugian fiskal yang belum dipergunakan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak terhadap kerugian yang dapat dikurangkan akan dapat diutilisasi. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan perbedaan temporer dan tingkat laba fiskal di masa depan bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam catatan 14c atas laporan keuangan. iii. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2g. Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kolektif. Nilai tercatat aset penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan pada akhir periode pelaporan diungkapkan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam catatan 5 dan 6 atas laporan keuangan


Ekshibit E/20

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan) iv. Penentuan Nilai Wajar Perusahaan menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat diskonto dan perkiraan arus kas masa depan. Maka dari itu, perkiraan nilai wajar yang diperoleh tidak selalu dapat dibuktikan dengan membandingkan pada pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak dapat segera direalisasi. Metode dan asumsi yang digunakan, serta teknik penilaian yang digunakan, diungkapkan di dalam Catatan 30 atas laporan keuangan.

v. Asumsi Pensiun Biaya, aset dan liabilitas dari program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode-metode yang mengandalkan estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi-asumsi utama ditetapkan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan. Perusahaan menerima masukan dari aktuaris independen berkaitan dengan kelayakan asumsi. Perubahan dalam asumsi yang digunakan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan.

4.

KAS DAN SETARA KAS

Kas

31 Maret 2013

31 Desember 2012

2.298.322.550

2.369.571.450

981.741.034 1.394.430.644

2.408.015.005 3.095.420.501

1.028.048.234 316.518.884

946.502.759 148.541.239

4.620.749 81.940.914 6.791.971 9.118.174

2.500.002 2.541.971 3.205.065

6.121.533.154

8.976.297.989

Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mutiara Tbk Dipindahkan


4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Pindahan Bank (Lanjutan)

31 Maret 2013

31 Desember 2012

6.121.533.154

8.976.297.989

10.643.866 30.859.382

25.372.570 4.813.244

19.329.613 2.000.000 2.000.000 -

22.510.451 2.000.000 2.000.000 1.169.277

6.186.366.015

9.034.163.533

PT Bank Bukopin Tbk PT Bank DKI PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank BNI Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk Total kas dan setara kas

Ekshibit E/21

Kas dan setara kas pada tanggal laporan posisi keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah Indonesia. Jumlah tercatat kas dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang mendekati nilai wajarnya. Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 30 atas laporan keuangan. 5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN 31 Maret 2012

Pihak ketiga Piutang sewa pembiayaan – Bruto

Dikurangi: Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui

Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Piutang sewa pembiayaan Bersih

167.811.174.558

155.971.244.660

167.811.174.558

155.971.244.660

( 27.187.322.233) (

Jumlah

140.623.852.325

(

31 Desember 2012

823.404.101) ( 139.800.448.224

26.651.712.398) 129.319.532.262

1.346.651.705) 127.972.880.557

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, piutang sewa pembiayaan Perusahaan seluruhnya berasal dari pembiayaan sendiri.


Ekshibit E/22

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan) Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya masingmasing pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, sebagai berikut: 31 Maret 2013 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah

31 Desember 2012

76.002.438.153 62.557.432.000 25.310.819.918 3.940.484.487

911.643.000 67.250.611.000 58.310.928.000 29.498.062.660 -

167.811.174.558

155.971.244.660

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, suku bunga efektif per tahun yang dikenakan untuk sewa pembiayaan masing-masing berkisar antara 14,58% - 25,68% dan 14,58% - 25,68% . Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga (Catatan 29). Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang sewa pembiayaan bruto adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Belum jatuh tempo Telah jatuh tempo: 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari

165.850.283.558

Jumlah

167.811.174.558

1.411.304.000 308.612.000 240.975.000

31 Desember 2012 155.971.244.660 155.971.244.660

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Saldo per 1 Januari Penyisihan selama tahun berjalan Penghapusan selama tahun berjalan Saldo

31 Desember 2012

1.346.651.705 303.538.698 232.824.724 1.043.113.007 ( 756.072.328 ) ( ) 823.404.101

1.346.651.705

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.


Ekshibit E/23

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan) Nilai wajar jaminan atas piutang sewa pembiayaan adalah sebesar Rp 203.467.243.471 dan Rp 158.804.822.369 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 133.576.737.117 dan Rp 102.686.215.644 digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank (lihat Catatan 12). Nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang tidak melebihi nilai wajarnya. Piutang sewa pembiayaan pada tanggal laporan posisi keuangan dinyatakan dalam mata uang Indonesia Rupiah. 6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 31 Maret 2013

31 Desember 2012

407.853.750.033

388.974.144.001

19.494.510.007

16.248.323.416

427.348.260.040

405.222.467.417

3.525.018.934

3.717.050.452

430.873.278.974

408.939.517.869

Pihak ketiga Piutang pembiayaan konsumen - Bruto Pembiayaan sendiri Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain without recourse Ditambah/(Dikurangi): Biaya transaksi ditangguhkan Dikurangi: Pihak ketiga Pendapatan yang belum diakui Pembiayaan sendiri Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain without recourse

( 63.488.007.168) ( 60.468.587.140) (

3.347.629.520) (

3.194.615.360)

( 66.835.636.688) ( 63.663.202.500) Jumlah Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Piutang pembiayaan konsumen Bersih

364.037.642.286 (

6.260.516.208) ( 357.777.126.078

345.276.315.369 7.187.922.174) 338.088.393.195


Ekshibit E/24

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan) Saldo piutang pembiayaan konsumen pembiayaan sendiri tersebut di atas telah dikurangi dengan kelebihan bayar atas pelunasan dan pembayaran angsuran dari pelanggan yang belum diketahui identitasnya yaitu sejumlah Rp 1.767.495.648 dan Rp 2.252.854.386 pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang pembiayaan konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya masingmasing pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, sebagai berikut: 31 Maret 2013

31 Desember 2012

2012 2013 2014 2015 2016 dan selanjutnya

218.127.922.000 130.859.874.000 51.188.887.000 27.171.577.040

9.986.074.000 197.907.720.417 125.456.772.000 47.796.563.000 24.075.338.000

Jumlah

427.348.260.040

405.222.467.417

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, suku bunga efektif per tahun untuk pembiayaan konsumen masing-masing berkisar antara 12,71% - 44,16% and 12,71% - 44,16%. Piutang pembiayaan konsumen–bruto yang dikelola Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 termasuk piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain – without recourse, adalah masing-masing sebesar Rp 936.072.213.033 dan Rp 929.815.483.434. Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dan berelasi (Catatan 28 dan 29). Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang pembiayaan konsumen bruto adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013

31 Desember 2012

Belum jatuh tempo Telah jatuh tempo: 1-30 hari 31-60 hari 61-90 hari Lebih dari 90 hari

417.111.637.040 395.236.393.417

Jumlah

427.348.260.040 405.222.467.417

2.043.202.000 1.168.970.000 1.159.005.000 5.865.446.000

2.312.626.000 994.976.000 717.410.000 5.961.062.000

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut


Ekshibit E/25

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan) Nilai wajar jaminan atas piutang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 647.318.870.477 dan Rp 624.062.408.041 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 282.409.020.164 dan Rp 226.857.218.266 digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank (lihat Catatan 12). Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Saldo per 1 Januari Penyisihan selama tahun berjalan Penghapusan selama tahun berjalan Saldo per 31 Desember

31 Desember 2012

7.187.922.174 8.165.465.294 1.916.838.570 5.043.332.156 ( 2.844.244.536) ( 6.020.875.276) 6.260.516.208

7.187.922.174

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang tidak melebihi nilai wajarnya. Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal laporan posisi keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah Indonesia. 7. PIUTANG LAIN-LAIN 31 Maret 2013 Pihak ketiga Piutang karyawan

908.952.129

31 Desember 2012 831.992.507

Piutang lain-lain dikenakan bunga sebesar 15% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2012. Nilai tercatat piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang tidak melebihi nilai wajarnya. Perusahaan tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Piutang lain-lain dinyatakan dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Ekshibit E/26


8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 31 Maret 2013

31 Desember 2012

Sewa Lain-lain

4.171.062.326 3.555.049.469

4.832.349.039 701.031.596

Jumlah

7.726.111.795

5.533.380.635

9. ASET TETAP 31 Maret 2013 Saldo awal

Penambahan

Biaya perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan Inventaris kantor Kendaraan

1.155.892.000 7.474.908.000 9.391.581.633 10.362.444.967

94.380.000 977.000.578

Jumlah biaya Perolehan

15.869.265.355

1.071.380.578 (

119.296.035 6.179.563.542 5.709.081.011

93.436.350 327.468.471 451.361.119

12.007.940.588

872.265.940

Akumulasi Penyusutan Pemilikan langsung Bangunan Inventaris kantor Kendaraan

Jumlah tercatat

16.376.886.012

Pengurangan

Saldo akhir

(534.815.448)

1.155.892.000 7.474.908.000 9.485.961.632 10.804.630.117

534.815.448) 28.921.391.749

(135.945.272) (135.945.272)

212.732.385 6.507.032.013 6.024.496.878 12.744.261.276 16.177.130.473

Ekshibit E/27


9. ASET TETAP (Lanjutan) 31 Desember 2012

Biaya perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan Inventaris kantor Kendaraan Jumlah biaya Perolehan Akumulasi Penyusutan Pemilikan langsung Bangunan Inventaris kantor Kendaraan

Jumlah tercatat

Saldo awal

Penambahan

Pengurangan

7.639.565.913 8.229.699.442

1.155.892.000 7.474.908.000 1.752.015.720 2.397.710.188 (

1.155.892.000 7.474.908.000 9.391.581.633 264.964.663) 10.362.444.967

15.869.265.355

12.780.525.908 (

264.964.663) 28.384.826.600

4.901.728.410 4.168.063.928

119.296.035 1.227.835.132 1.686.708.440 (

145.691.357)

9.069.792.338

3.083.839.607 (

145.691.337) 12.007.940.588

6.799.473.017

Saldo akhir

119.296.035 6.179.563.542 5.709.081.011

16.376.886.012

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang engindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan. Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 872.265.940 dan Rp 3.083.839.607 (lihat Catatan 25). Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Penerimaan hasil penjualan aset tetap Jumlah tercatat aset tetap

(

383.250.000 398.870.177)

Laba penjualan aset tetap

(

15.620.177)

31 Desember 2012

(

258.000.000 119.273.326) 138.726.694


Ekshibit E/28

9. ASET TETAP (Lanjutan) Keuntungan atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari “Pendapatan Lain-lain” pada laporan laba rugi komprehensif (lihat Catatan 23). Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, kendaraan bermotor telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan jumlah pertanggungan masing–masing sebesar Rp 5.636.050.000 (2013) dan Rp 5.636.050.000 (2012), PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 440.000.000 (2013) dan Rp 440.000.000 (2012), PT Asuransi Indrapura sebesar Rp 3.455.500.000 (2013) dan Rp 3.455.500.000 (2012) dan PT Asuransi Bina Data Arta Tbk sebesar Rp 260.000.000 (2013) dan Rp 260.000.000 (2012). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi kendaraan bermotor tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. 10.INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 31 Maret 2013

31 Desember 2012

Harga perolehan Saldo awal Perolehan

17.500.000.000 -

17.500.000.000 -

Saldo akhir

17.500.000.000

17.500.000.000

Bagian kerugian pasca akuisisi entitas asosiasi Saldo awal Bagian kerugian pasca akuisisi entitas asosiasi selama tahun berjalan Bagian kerugian pasca akuisisi entitas asosiasi terdilusi Saldo akhir Bagian laba rugi komprehensif entitas asosiasi Saldo awal Bagian laba rugi komprehensif entitas asosiasi selama tahun berjalan, setelah dikurangi pajak Saldo akhir Investasi pada entitas asosiasi, bersih

(

236.302.523

908.426.530) 43.688.347

(

787.916.020) 115.792.013

(

864.738.183) 35.498.212

35.498.212 16.670.760.029

(

908.426.530) -

35.498.212 35.498.212 16.627.071.682


Ekshibit E/29

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

Pada bulan Juli 2011, Perusahaan membeli 25% kepemilikan atas PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (“MTI”) untuk meningkatkan modal setor dengan nilai sebesar Rp 17.500.000.000 secara tunai. Pada tanggal 23 Agustus 2011, Perusahaan memperolah persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk kegiatan investasi di MTI dan karenanya, sejak tanggal tersebut di MTImenjadi entitas asosiasi dari Perusahaan. Pada bulan Oktober 2012, MTI menambah modal sahamnya yang didistribusikan kepada pemegang saham lain selain Perusahaan. Sebagai akibat dari kejadian ini, kepemilikan Perusahaan pada MTI terdilusi menjadi sebesar 22,67%. Ikhitisar informasi keuangan entitas asosiasi di atas pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, yang tidak disesuaikan dengan proporsi kepentingan kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Aset dan liabilitas Jumlah aset Jumlah liabilitas

117.910.550.720 44.001.322.049

Hasil Hasil underwiting Rugi tahun berjalan

13.941.809.228 192.714.366 (

31 Desember 2012 106.353.596.316 33.454.746.611 6.023.846.455 2.945.110.331)

Rincian entitas asosiasi yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: Nama entitas

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance

Kegiatan utama

Tempat Beroperasi

Kepemilikan per tanggal 31 Maret 2013

Kepemilikan per tanggal 31 Dec 2012

Asuransi

Indonesia

22,67%

22,67%

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, tidak terdapat nilai wajar yang tersedia bagi investasi pada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance dikarenakan bukan merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar aktif lainnya.


Ekshibit E/30

11. ASET LAIN-LAIN

31 Maret 2013 Renovasi gedung Dikurangi: Akumulasi amortisasi

(

Agunan yang diambil alih Uang jaminan sewa Jumlah

31 Desember 2012

8.551.326.218

8.551.326.218

5.898.935.442) (

5.728.318.203)

2.652.390.776

2.823.008.015

8.328.355.069 654.457.500

9.416.926.598 914.827.500

11.635.203.345

13.154.762.113

l

Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai wajar agunan yang diambil alih adalah sebesarRp 9.011.245.000 dan Rp 9.958.900.000. Nilai tercatat uang jaminan sewa yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang tidak melebihi nilai wajarnya. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai atas jumlah tercatat agunan yang diambil alih tersebut. Beban amortisasi atas renovasi gedung yang dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahuntahun yang berakhir 31 Maret 2013 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp 463.614.027 (lihat catatan 25) 12. PINJAMAN BANK

31 Maret 2013 Pihak ketiga PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata PT Bank ICBC Indonesia Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi Jumlah

(

31 Desember 2012

64.925.386.056 154.020.527.217

95.143.248.105 96.248.842.284

82.241.761.204

77.387.807.892

18.732.739.274 22.967.634.606 4.859.357.681

30.435.490.041 23.327.262.715 7.000.782.873

347.747.406.038

329.543.433.910

2.063.842.291) ( 345.683.563.747

1.823.604.856) 327.719.829.054

l


Ekshibit E/31

12. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 12 Agustus 2010 dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Central Asia Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Dengan Angsuran yang digunakan untuk modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 100 milyar. Fasilitas pinjaman ini berlaku sejak 12 Agustus 2010 dan akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2011. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 11,50% per tahun. Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dimuat dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 2241/ADD/W08/KRD/2011 tertanggal 13 Oktober 2011. Dalam perubahan tersebut, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut diatas sampai dengan 31 Oktober 2011. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit yang termasuk di dalam Akta No. 41 tanggal 24 Februari 2012 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk menambah jumlah pemberian Fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp 100 milyar. Sehingga Fasilitas Kredit yang diterima Perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk adalah: -

Fasilitas Installment Loan 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 100 milyar dan dikenakan suku bunga sebesar 11,50% per tahun. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ini terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011.

-

Fasilitas Installment Loan 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 100 milyar dan dikenakan suku bunga sebesar 11,00% per tahun. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ini terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2012 atau tanggal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak dan akan berakhir 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% dan 11.00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen saat ini dan yang akan datang dengan nilai penjaminan sebesar 125,00% dari jumlah baki debet (lihat Catatan 6). Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 90.157.038.925 dan Rp 99.121.112.001 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 (lihat Catatan 6). Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.


Ekshibit E/32


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 13 Juni 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 milyar untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 1,50% : 1,75% : 2,00%

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 25 Oktober 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 milyar untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun. Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 20 Maret 2013 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 300 milyar untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10.5% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2013. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 105,00% dari jumlah baki debet (lihat Catatan 5 dan 6). Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 160.335.081.676 dan Rp 81.413.353.835 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012(lihat catatan 6). Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 9:1. Perusahaan juga tidak diperkenankan antara lain, merubah susunan pengurus, melakukan investasi,penggabungan usaha atau akuisisi, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.


Ekshibit E/33


PT Bank Victoria International Tbk Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 21 September 2006 dari Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran (PTDA) dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 21 September 2007. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 17,50% per tahun. Perusahaan juga memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Victoria International Tbk berdasarkan Akta No. 94 tanggal 30 Juli 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dengan batas maksimum sebesar Rp 15 milyar yang digunakan untuk Kredit Modal Kerja. Fasilitas ini dijamin secara fidusia sebagaimana dalam Akta No. 22 tanggal 11 Juni 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan dikenakan suku bunga efektif sebesar 12,00% per tahun. Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 16 Mei 2008 dari Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perubahan I Perjanjian Kredit yang dijamin secara fidusia berdasarkan Akta No. 54 tanggal 16 Mei 2008 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Perubahan Perjanjian tersebut, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk peningkatan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang semula sebesar Rp 15 milyar menjadi sebesar Rp 20 milyar. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2009. Pada saat penandatanganan, suku bunga efektif sebesar 12,50% per tahun. Kedua perjanjian fasilitas pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan pada tanggal 16 Juli 2009, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran (PTDA) Non Revolving dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar. Kedua fasilitas tersebut berlaku sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap sebesar 14,50% per tahun untuk PTDA dan suku bunga mengambang sebesar 14,50% per tahun untuk PRK. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Juli 2011 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris dari Jakarta, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran (PTDA) III dalam bentuk Line Limit Non Revolving Uncommitted dengan batas maksimum sebesar Rp 60 milyar dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang semula sebesar Rp 20 milyar menjadi sebesar Rp 10 milyar. Kedua fasilitas tersebut berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2012. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 12% per tahun untk PTDA dan 13% per tahun untuk PRK. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 9 Mei 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran IV (PTDA IV) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 25 milyar. Fasilitas ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan 9 Februari 2013. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 1,25% : 1,50% : 1.75%


Ekshibit E/34


PT Bank Victoria International Tbk (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 9 Mei 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran V (PTDA V) untuk pembiayaan alat berat dengan batas maksimum sebesar Rp 25 milyar. Fasilitas ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan 9 Februari 2013. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 2,25% : 2,50% : 2.75%

Berdasarkan Akta No. 132 tanggal 14 Agustus 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran VI (PTDA VI) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar. Fasilitas ini berlaku efektif sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2013. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 2,00% : 2,25% : 2.50%

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 112.010.280.992 dan Rp 116.525.227.000 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 (lihat catatan 5 dan 6). Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, merubah anggaran dasar, mengikat diri sebagai penjamin atau mengajukan permohonan pailit, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Victoria International Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2013 Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini. PT Bank Internasional Indonesia Tbk Berdasarkan Akta No. 63 tanggal 22 Juni 2006 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar untuk tujuan aktivitas pembiayaan konsumen. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2009. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar SBI + 3,75% - 3,875% per tahun pada tahun 2006 dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta No. 64 tanggal 22 Juni 2006 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta. -

Term-Loan I dengan batas maksimum sebesar Rp 20 milyar dengan jumlah baki debet pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 9.025.472,87 yang dimulai sejak tanggal 22 Juni 2006 dan berakhir pada tanggal 22 Desember 2009. Fasilitas Term-Loan I telah dilunasi pada tanggal 13 Oktober 2009;

-

Term-Loan II dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar dengan jumlah baki debet pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 1.822.100.585,29 yang dimulai sejak tanggal 22 Februari 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2010;


Ekshibit E/35


PT Bank Internasional Indonesia Tbk (Lanjutan) -

-

Term-Loan III dengan batas maksimum sebesar Rp 45.039.155.823,20 dengan jumlah baki debet pada tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 9.828.512.457,50 yang dimulai sejak tanggal 1 November 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2011; Term-Loan IV dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2009 ditambah jangka waktu penarikan selama 9 (sembilan) bulan dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2013;

Atas Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) tersebut maka berdasarkan Akta No. 18 tanggal 8 Oktober 2009 dari Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan setuju untuk mengubah Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut: -

Nilai jaminan fidusia sebesar Rp 76.347.928.388; Berdasarkan daftar piutang pembiayaan konsumen Perusahaan tertanggal 7 Oktober 2009, nilai jaminan fidusia sebesar Rp 13.674.804.846.

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 30 November 2010 dari Safira Hayati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tbk menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (Term-Loan) sebagai berikut: -

-

-

Term-Loan III dengan batas maksimum sebesar Rp 45.039.155.823,20 dengan jumlah baki debet pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp 948.000.000 yang dimulai sejak tanggal 1 November 2007 ditambah jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2011; Term-Loan IV dengan batas maksimum sebesar Rp 50 milyar dengan jumlah baki debet pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp 33.554.000.000 yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2009 ditambah jangka waktu penarikan selama 9 (sembilan) bulan dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2013; Suku bunga per tahun untuk kedua fasilitas pinjaman di atas dikenakan suku bunga tetap. Term-Loan V dengan batas maksimum sebesar Rp 100 milyar yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2010 ditambah jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2014; Suku bunga per tahun yang dikenakan untuk Term-Loan V diklasifikasikan dalam dua kategori, untuk piutang kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, maka suku bunga tetap yang dikenakan sebesar 12,00%, dan jika piutang lebih dari 1 (satu) tahun, maka suku bunga yang dikenakan sebesar 12,50%.

Berdasarkan Perjanjian No.S.2012/DIR CORP BANKING tanggal 24 Januari 2012, PT Bank Internasional Indonesia Tbk menyetujui permohonan perpanjangan availability period sampai dengan 30 April 2012. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 11,75% - 12,00% dan 11,75% - 12,00% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia (lihat Catatan 6).


Ekshibit E/36


PT Bank Internasional Indonesia Tbk (Lanjutan) Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 25.274.789.668 dan 46.805.048.000 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 (lihat catatan 6). Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, merubah susunan pengurus, melakukan penggabungan usaha atau akuisisi, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini. PT Bank Permata Tbk Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 Maret 2010 dari Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar untuk tujuan aktivitas pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 19 November 2010 dari Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Permata Tbk memberikan tambahan Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan sebesar Rp 20 milyar, sehingga maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 50 milyar. Fasilitas pinjaman ini berlaku sejak 19 November 2010 dan berakhir pada tanggal 19 November 2011. Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dimuat dalam Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/12/2335/ADD/FI tertanggal 19 November 2012. Dalam addendum tersebut, PT Bank Permata Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut diatas sampai dengan 19 November 2013. Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dikenakan bunga tetap menurut pemberitahuan dari bank pada setiap penarikan dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Permata Tbk. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 10,75% - 11,25% dan 11,25% - 11,75% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012. Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 23.572.685.166 dan Rp 28.506.805.000 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 (lihat catatan 6). Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 9:1. Perusahaan juga tidak diperkenankan merubah anggaran dasar, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.


Ekshibit E/37

12. PINJAMAN BANK (Lanjutan) PT Bank ICBC Indonesia Berdasarkan Akta-akta No. 99 dan No. 100 tanggal 7 September 2010 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap dengan angsuran I dan II dengan maksimum pinjaman masingmasing sebesar Rp 10 milyar dan Rp 15 milyar. Fasilitas pinjaman ini telah berakhir pada tanggal 7 November 2010. Jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 27,5 milyar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai penjaminan sebesar 110,00% dari jumlah pinjaman yang ditarik (lihat Catatan 6). Rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1. Nilai tercatat piutang pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 10.233.760.469 dan Rp 14.343.428.000 pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 (lihat catatan 6). Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. 13. AKRUAL

Pihak ketiga Premi asuransi Bunga Lain-lain Pihak berelasi Premi asuransi Jumlah

31 Maret 2013

31 Desember 2012

665.894.324 1.407.740.339 36.800.131

326.850.664 1.043.729.270 -

465.805.736

453.775.931

2.576.240.530

1.824.355.865

Nilai tercatat akrual tidak melebihi nilai wajarnya. Lihat Catatan 28 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.


Ekshibit E/38

14. PERPAJAKAN a. Utang pajak 31 Maret 2013

31 Desember 2012

Pajak Penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 4(2) final Pasal 29 tahun 2012 Pasal 29 tahun 2013

635.788.912 1.143.117 632.051.447 447.923 3.791.663.876 963.865.445

319.979.822 779.741 528.884.940 37.720.276 3.791.663.876 -

Jumlah

6.024.960.720

4.679.028.655

b. Pajak penghasilan badan Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan Beda temporer: Imbalan pasca kerja Penyusutan aset tetap Beban pemasaran Beda tetap: Jamuan dan representasi Perawatan kendaraan Pendapatan bunga dikarenakan pajak final Bagian kerugian pasca akuisisi entitas asosiasi Keuntungan atas dilusian bagian entitas asosiasi Penyusutan aset tetap Kerugian penjualan asset Tetap Taksiran laba kena pajak

( (

2013

2012

11.607.036.223

38.720.219.516

525.000.000

2.075.075.935

46.758.103) 732.072.275)

126.329.934 (2.365.244.703)

76.392.179 15.294.904 (

10.638.560)

(

43.688.347)

(

-) 36.421.805 13.091.317 11.440.079.143

394.924.738 128.042.778 (

76.876.909) 787.916.020

( 115.792.013) 167.724.502 ( 4.832.161) 39.837.487.637

Ekshibit E/39


14. PERPAJAKAN (Lanjutan) b. Pajak penghasilan badan (Lanjutan) 2013

2012

2.860.019.786

-

-

9.959.372.000

2.860.019.786

9.959.372.000

( 1.896.154.341)

( 6.167.708.124)

Taksiran beban pajak kini: 2013 25% x Rp 11.440.079.000 2012 25% x Rp 39.837.488.000

Dikurangi: Kredit pajak penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 Taksiran pajak penghasilan badan terhutang

963.865.445

3.791.663.876

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terhutang. c. Aset pajak tangguhan

31 Desember 2012 Aset (liabilitas) Pajak tangguhan Penyusutan aset tetap

(

23.709.474)

Kewajiban manfaat pasca kerja

1.630.799.142

Aset pajak tangguhan bersih

1.607.089.668

Pengaruh ketentuan transisi PSAK 24 (Revisi 2010)

-

Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi

( 12.245.754)

-

113.499.999 (

101.254.245 (

Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lainnya

-

-

31 Maret 2013

(

35.955.228)

) 1.744.299.141

) 1.708.343.913

Ekshibit E/40


14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2011

Aset (liabilitas) Pajak tangguhan Penyusutan aset tetap

(

53.357.588)

Pengaruh ketentuan transisi

Dikreditkan (dibebankan) ke laporan

PSAK 24 (Revisi 2010)

laba rugi

-

Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lainnya

29.648.110

-

31 Desember 2012

(

23.709.474)

Kewajiban manfaat pasca kerja

1.170.978.771

266.022.180

473.531.484 (

279.733.293)

1.630.799.142

Aset pajak tangguhan bersih

1.117.621.183

226.022.180

503.179.594 (

279.733.293)

1.607.089.668

Pengakuan pemanfaatan aset pajak tangguhan oleh Perusahaan terkait dengan laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenakan pajak. d. Pajak penghasilan 2013

2012

Pajak kini Pajak tangguhan

( 2.860.019.786 ) ( 9.959.372.000) 101.254.240 503.179.594

Jumlah pajak penghasilan

( 2.758.765.546 ) ( 9.456.192.406)

e. Administrasi Berdasarkan Undang-undang, perseroan terbuka dapat memperoleh pengurangan tarif 5% dari tarif pajak penghasilan normal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: i. ii. iii.

Sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dimiliki oleh publik; Pemegang saham publik harus terdiri dari sedikitnya 300 individu, setiap individu mempunyai kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor; Kedua kondisi ini dipelihara setidaknya 6 bulan (183 hari) dalam tahun pajak.

Untuk tahun pajak 2013 dan 2012, Perusahaan tidak memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% dikarenakan Perusahaan tidak memenuhi seluruh persyaratan di atas.


Ekshibit E/41

15. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mengakui kewajiban manfaat pensiun bagi karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas manfaat pensiun tersebut adalah 586 dan 580 karyawan pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Rincian beban pasca-kerja yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013

31 Desember 2012

Beban jasa kini Beban bunga

525.000.000 -

1.632.479.642 442.596.293

Jumlah

525.000.000

2.075.075.935

Jumlah yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan yang timbul dari kewajiban Perusahaan terhadap kewajiban manfaat pasca kerja adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban yang tidak didanai Kerugian aktuarial yang belum diakui Liabilitas Neto

31 Maret 2013

31 Desember 2012

6.977.196.564

6.523.196.564

6.977.164.564

(

-

)

6.523.196.564

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Saldo per 1 Januari Pengaruh ketentuan transisi PSAK 24 (Revisi 2010) Beban tahun berjalan Keuntungan aktuarial Pembayaran manfaat Saldo

6.523.196.564

( (

31 Desember 2012 4.683.915.066

1.064.088.734 525.000.000 2.075.075.935 -) 1.118.933.171 71.000.000) ( 180.950.000) 6.977.196.564

6.523.196.564


Ekshibit E/42

15. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Perhitungan manfaat pasca kerja pada tanggal 31 Maret 2013 tidak dihitung oleh aktuaris independen dan 31 Desember 2012 dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaya Hikmah dengan menggunakan metode ‘Projected Unit Credit’. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat kematian Usia pensiun Cacat

2013

2012

7,7% per tahun/ 7.7% per annum 10% per tahun/ 10% per annum TM II – 99 55 tahun/55 years old 10% dari TM II – 99

9,4% per tahun/ 9.4% per annum 12% per tahun/ 12% per annum TM II – 99 55 tahun/55 years old 10% dari TM II – 99

16. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 31 Maret 2013 Jumlah Persentase Jumlah modal saham kepemilikan saham Nama pemegang saham PT Batavia Prosperindo Internasional Masyarakat: Pemegang saham lokal Pemegang saham asing Jumlah

800.000.000

80,0000

80.000.000.000

10.997.500 189.002.500

1,1000 18,9000

1.099.750.000 18.900.250.000

1.000.000.000

100,0000 100.000.000.000

Pada bulan November 2012, PT Batavia Prosperindo Internasional (“BPI”) menjual 150.000.000 lembar saham Perusahaan kepada publik. Jumlah saham

31 Desember 2012 Persentase Jumlah modal kepemilikan saham

Nama pemegang saham PT Batavia Prosperindo Internasional Masyarakat: Pemegang saham lokal Pemegang saham asing Jumlah

800.000.000

80,0000

80.000.000.000

10.997.500 189.002.500

1,1000 18,9000

1.099.750.000 18.900.250.000

1.000.000.000

100,0000 100.000.000.000

Pada bulan Januari 2011, PT Batavia Prosperindo Internasional (“BPI”) membeli tambahan 13.284.750 lembar saham Perusahaan dari publik.


17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

2013

2012

Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Saham Perdana Modal disetor (nilai nominal)

49.500.000.000 49.500.000.000 ( 45.000.000.000)( 45.000.000.000)

Modal disetor dari kelebihan nilai nominal Biaya emisi saham

4.500.000.000 ( 1.848.755.633)(

4.500.000.000 1.848.755.633)

2.651.244.367

2.651.244.367

Tambahan modal disetor - Bersih

Ekshibit E/43

18. DIVIDEN KAS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum di dalam Akta No. 271 tanggal 27 April 2012 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 5.000.000.000 yang diambil dari laba bersih tahun 2011. Perusahaan telah membayarkan dividen tunai ini di tahun 2012. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum di dalam Akta No. 236 tanggal 20 April 2011 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 10.000.000.000 yang diambil dari laba bersih tahun 2010. Perusahaan telah membayarkan dividen tunai ini di tahun 2011. 19. CADANGAN UMUM

Undang-undang No. 40 tahun 2007 (“Undang-undang”) tentang Perusahaan Terbatas mengharuskan seluruh perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurangkurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp 100.000.000, diambil dari laba bersih tahun 2009, yang mewakili 1% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh, 20. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada periode bersangkutan.

Laba bersih kepada pemegang Saham Jumlah rata-rata saham beredar Laba bersih per saham dasar

31 Maret 2013

31 Maret 2012

8.848.270.676

5.953.409.890

250.000.000

250.000.000

35.39

23.81


Ekshibit E/44

21. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

31 Maret 2013 Pendapatan pembiayaan konsumen Pihak ketiga Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan pengembalian piutang Jumlah – Bersih

31 Maret 2012

36.929.937.996

31.796.979.851

( 12.226.128.656) (

11.195.018.868)

24.703.809.340

20.601.960.983

Biaya transaksi merupakan pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dengan transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dan disajikan secara bersih.

22. PENDAPATAN ADMINISTRASI

31 Maret 2013 Asuransi Administrasi Denda Jumlah

31 Maret 2012

6.510.087.369 5.508.511.482 2.531.596.653

7.648.493.189 3.757.611.736 1.960.063.482

14.550.195.504

13.366.168.407

31 Maret 2013

31 Maret 2012

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan atas piutang yang dihapusbukukan Pendapatan keuangan Laba penjualan aset tetap (Catatan 9) Jumlah

72.000.000 10.638.560

109.131.000 20.903.049

(15.620.177)

40.324.380

67.018.383

170.358.429


Ekshibit E/45

24. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Gaji dan tunjangan Imbalan pasca kerja (Catatan 15) Pelatihan dan pendidikan Jamsostek Jumlah

31 Maret 2013

31 Maret 2012

9.299.031.581

8.185.964.578

525.000.000 50.000.000 145.058.315

450.000.000 6.000.000 119.828.664

10.019.089.896

8.761.793.242

Beban gaji dan tunjangan termasuk kompensasi yang diterima personil manajemen kunci (lihat catatan 28). 25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Penyusutan aset tetap (Catatan 9) Telekomunikasi Sewa Perlengkapan kantor (Catatan 28) Perbaikan dan perawatan Amortisasi aset lain-lain (Catatan 11) Transportasi Honorarium tenaga ahli (Catatan 28) Perjalanan dinas Utilitas Asuransi Jamuan dan representasi Administrasi Lainnya Jumlah

31 Maret 2013

31 Maret 2012

872.265.940 478.489.500 780.355.863

690.578.519 625.337.798 684.110.232

506.627.104 413.127.250

369.022.340 437.695.271

463.614.027 249.763.355

330.104.507 216.606.086

315.442.122 242.357.196 227.010.512 302.325.200 76.392.179 186.321.016 690.485.116

25.050.565 241.878.407 237.475.729 129.602.024 79.774.092 110.201.283 412.417.694

5.804.576.380

4.589.854.547

26. BEBAN KEUANGAN

Bunga atas pinjaman bank yang diterima

31 Maret 2013

31 Maret 2012

10.016.591.191

6.494.291.630

Ekshibit E/46


27. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Laba aktuarial atas program pensiun imbalan pasti Bagiab Laba rugi komprehensif Entitas asosiasi Pajak berkenaan dengan pendapatan komprehensif lainnya

31 Maret 2013

31 Maret 2012

-

-

-

-

(

-

Jumlah

)

(

)

-

-

28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan dengan pihak-pihak berelasi. Sifat hubungan dan transaksi Perusahaan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang berelasi PT Batavia Prosperindo Internasional PT Batavia Prosprindo Sekuritas PT Malacca Trust Wuwungan Insurance

Sifat dari hubungan

Sifat dari transaksi

Pemegang saham

Jasa cleaning service

Perusahaan affiliasi

Honorarium tenaga ahli

Entitas asosiasi

Akrual

Saldo signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi disajikan sebagai berikut: a. Akrual (Catatan 13) 31 Maret 2013 Premi asuransi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Persentase terhadap jumlah liabilitas

526.453.018 0.15%

31 Desember 2012

453.775.931 0.13%

Akrual kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance adalah estimasi utang premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance sehubungan dengan transaksi pembiayaan konsumen. Transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi disajikan sebagai berikut:

Ekshibit E/47


28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

a. Pendapatan asuransi (Catatan 22)

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Persentase terhadap jumlah pendapatan

31 Maret 2013

31 Maret 2012

4.299.419.028

4.986.946.629

10,36%

14,46%

31 Maret 2013

31 Maret 2012

b. Perlengkapan kantor (Catatan 25)

PT Batavia Prosperindo Internasional Persentase terhadap jumlah beban

33.000.000 0,10%

33.000.000 0,16%

c. Honorarium tenaga ahli (Catatan 25) 31 Maret 2013 PT Batavia Prosperindo Sekuritas

-

Persentase terhadap jumlah beban

-

31 Maret 2012 0%

d. Beban gaji dan tunjangan (Catatan 24) 31 Maret 2013 Kompensasi yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci: Gaji dan tunjangan Imbalan pasca kerja

Persentase terhadap jumlah beban

31 Maret 2012

1.168.964.500 -

979.964.950 -

1.169.964.500

979.964.950

3,5%

3,7%


Ekshibit E/48

28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Asuransi Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, perusahaan asosiasi, untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan dari risiko kehilangan dengan kondisi pertanggungan asuransi Total Loss Only (lihat Catatan 6). 29.PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 24 September 2007 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama I (PKS I). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50 miliar. Perjanjian kerjasama ini telah berakhir pada tanggal 24 September 2011. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 12,50% : 12,75% : 13,00%

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 30 Mei 2008 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama II (PKS II). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar. Perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir pada tanggal 24 November 2012. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 6,00% : 6,50% : 7,00%

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 10 Maret 2009 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama III (PKS III). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar. Jangka waktu fasilitas adalah 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatangan perjanjian kerjasama. Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Desember 2009 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama IV (PKS IV). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 85 miliar Jangka waktu fasilitas selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.


Ekshibit E/49

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 2,50% : 2,75% : 3,00%

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Juni 2010 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama V (PKS V). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 85 miliar. Jangka waktu fasilitas adalah 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 2,75% : 2,75% : 3,00%

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 16 Februari 2011 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama VI (PKS VI). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 miliar. Jangka waktu fasilitas adalah 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 2,00% : 2,25% : 2,50%


Ekshibit E/50

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 13 Juni 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama VIII (PKS VIII). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 75 miliar. Jangka waktu fasilitas adalah 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun

: 11,50% - 12,50% : 11,75% - 12,25% : 12,00% - 13,50%

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 25 Oktober 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama VIX (PKS VIX). Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 75 miliar Jangka waktu fasilitas ini berlaku sejak tanggal sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 12 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun dengan kisaran bunga antara 10,50% - 11,50% per tahun. Fasilitas-fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 10,5% dan 10,5% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Selama kerjasama ini berlangsung, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 9:1. Jumlah piutang pembiayaan konsumen perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 208.994.672.946 dan 204.043.954.078 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini. PT Bank Mutiara Tbk Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 20 Oktober 2009 dari Ariani L. Akhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk menyelenggarakan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 50 milyar. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.


Ekshibit E/51

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) Pihak ketiga (Lanjutan) PT Mutiara Tbk (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 18 Juni 2010 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk meningkatkan batas maksimum atas kerjasama pembiayaan bersama menjadiRp 100 milyar. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Fasilitas pembiayaan bersama ini dikenakan bunga tetap sebesar 16,00% per tahun. Berdasarkan surat perubahan perjanjian kerjasama dalam rangka pemberian kredit kendaraan bermotor No. 1047/LE/VI/11/047 tanggal 20 Juni 2011, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 18 September 2011. Atas perpanjangan fasilitas kerjasama ini, sisa limit fasilitas yang masih dapat digunakan dikenakan suku bunga mengambang dengan tingkat suku sebesar 13,00% per tahun. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2011 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 72 milyar. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian. Fasilitas pembiayaan bersama ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,00% per tahun. Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 18 Juni 2012 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk setuju untuk melakukan kerjasama atas pembiayaan bersama kredit kendaraan bermotor. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 milyar. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian. Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut: Tenor pinjaman s.d. 36 bulan Tenor pinjaman > 36 bulan

: 3,00% : 3,50%

Berdasarkan surat perubahan perjanjian kerjasama dalam rangka pemberian kredit kendaraan bermotor No. 1047/LE/IX/12/019 tanggal 17 September 2012, Perusahaan dan PT Bank Mutiara Tbk telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 17 Januari 2013. Atas perpanjangan fasilitas kerjasama ini, sisa limit fasilitas yang masih dapat digunakan dikenakan suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.


Ekshibit E/52


Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Mutiara Tbk (Lanjutan) Dalam setiap fasilitas, kedua belah pihak sepakat untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank Mutiara Tbk. Jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 1% dan PT Bank Mutiara Tbk maksimum sebesar 99% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang disediakan kepada setiap nasabah. Masing-masing fasilitas tersebut bersifat non-revolving serta dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayai yang diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Mutiara Tbk. Fasilitas-fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 11,00% dan 12,00% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Jumlah piutang pembiayaan konsumen perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank Mutiara Tbk sebesar Rp 108.620.170.371 dan 124.186.569.649 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini. PT Bank CIMB Niaga Tbk Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 25 Juni 2007 dari Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing). PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Perusahaan telah sepakat untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bersama untuk nasabah, di mana Perusahaan bertindak sebagai Manajer Fasilitas dan/atau Manajer Jaminan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 15 milyar, di mana porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 10% dan PT Bank CIMB Niaga Tbk maksimum sebesar 90% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang disediakan kepada setiap nasabah. Perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2008. Berdasarkan Akta tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: 1 tahun : 13,00% 2 tahun : 13,25% 3 tahun : 13,75% Fasilitas tersebut bersifat revolving dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dan diikat secara fidusia. Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 19 Maret 2008 dari Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Perubahan Terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama sebagai berikut:


Ekshibit E/53


Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Lanjutan) -

-

Peningkatan jumlah porsi fasilitas Pembiayaan Bersama berubah dari batas maksimum sebesar Rp 15 milyar menjadi sebesar Rp 30 milyar atau jumlah lain sesuai persetujuan bersama antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Perusahaan. Fasilitas ini bersifat ”On Revolving” dan ”On Liquidation”, dengan jumlah maksimum bagi setiap debitur tidak melebihi Rp 500 juta. Perjanjian Pembiayaan Bersama ini akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2009.

Berdasarkan Akta tersebut di atas, fasilitas tersebut dikenakan bunga tetap per tahun sebesar: 1 tahun : 11,00% 2 tahun : 12,00% 3 tahun : 12,50% Berdasarkan Surat No. 338/ABG/ID-1/VII/09 tanggal 15 Juli 2009, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama sampai dengan 26 Juni 2010. Berdasarkan Surat No. 013/PERJ/ABIG/ID.1-DIV/VIII/10 tanggal 12 Agustus 2010, Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk setuju untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama sampai dengan 26 Juni 2011. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Tambahan Perjanjian ini. Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 12,25% - 12,75% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. Pada bulan Desember 2012, Perusahaan telah melunasi seluruh pokok fasilitas dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Bukopin Tbk Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 27 Februari 2007 dari Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman (Chanelling) dengan batas maksimum sebesar Rp 15 milyar untuk tujuan pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Februari 2008 dan dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian Penerusan Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 5 tanggal 19 Juli 2009 dari Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan batas maksimum sebesar Rp 30 milyar untuk pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sesuai dengan pemberitahuan dari bank. Kedua belah pihak telah menyetujui bahwa untuk pinjaman di atas Rp 500 juta dijamin dengan Fiduciarie Overdracht yang didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fasilitas Penerusan Pinjaman tersebut bersifat tidak berulang (non-revolving).


Ekshibit E/54

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutann)

Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank Bukopin Tbk (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 13 Juli 2011 dan Akta No. 8 tanggal 15 November 2011 dari Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Bukopin Tbk menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 50 milyar untuk pembiayaan aktivitas pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas penerusan pinjaman tersebut disediakan sebagai pinjaman yang bersifat revolving. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,00% - 11.75% dan 11,00% - 11.75% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Jumlah piutang pembiayaan konsumen perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp 47.776.118.295 dan 58.451.118.310 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013 Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penerusan pinjaman ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 16 September 2009 dari Ny. Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah sepakat untuk menyediakan pembiayaan bersama atas kendaraan bermotor yang bersifat non-revolving. Porsi keseluruhan pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 100 milyar di mana jumlah porsi pembiayaan untuk Perusahaan minimum sebesar 5% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maksimum sebesar 95% dari jumlah fasilitas pembiayaan bersama yang disediakan kepada setiap nasabah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 8 April 2011 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sepakat untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan dan meningkatkan porsi keseluruhan pembiayaan bersama menjadi Rp 144.508.799.110. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10.50% dan 10,50% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Jumlah piutang pembiayaan konsumen perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 67.062.714.883 dan Rp 54.293.651.003 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan bersama ini.


Ekshibit E/55

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutann)

Pihak ketiga (Lanjutan) PT Bank DKI Tbk Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 19 Oktober 2010 dari Ivonne B. Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank DKI sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman (Term Loan – Unrevolving) dengan batas maksimum Rp 50 milyar untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13,00% per tahun dan dijamin dengan kendaraan nasabah yang diikat secara fidusia. Berdasarkan surat perjanjian No. 113/Ext/GKS/V/ 2011 tanggal 10 Mei 2011, Perusahaan dan PT Bank DKI sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan bersama sampai dengan 18 Oktober 2011. Fasilitas ini dikenakan bunga efektif sebesar 12,50% per tahun. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12.50% dan 12,50% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 2012. Jumlah piutang pembiayaan konsumen perusahaan yang dibiayai oleh PT Bank DKI sebesar Rp 2.441.012.897 dan Rp 3.292.606.416 untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2013 Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. Asuransi Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan, dengan kondisi pertanggungan asuransi Comprehensive dan Total Loss Only (Catatan 5 dan 6). Perusahaan asuransi tersebut adalah PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bina Data Arta Tbk dan PT Asuransi Pan Pacific. 30. INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan melalui operasinya sebagai berikut: • Risiko kredit • Risiko pasar • Risiko likuiditas Secara umum seperti semua bisnis lainnya, Perusahaan menghadapi risiko yang timbul dari penggunaan instrumen keuangan. Catatan ini menggambarkan tujuan Perusahaan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko tersebut dan metode yang digunakan untuk mengukur mereka. Informasi kuantitatif lebih lanjut sehubungan dengan risiko disajikan pada seluruh laporan keuangan. Tidak ada perubahan substantif dalam eksposur Perusahaan terhadap risiko instrumen keuangan, tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko tersebut atau metode yang digunakan untuk mengukur mereka dari periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain dalam catatan ini.


Ekshibit E/56

30. INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Instrumen-instrumen keuangan utama Instrumen keuangan pokok yang digunakan oleh Perusahaan, dimana munculnya risiko atas instrumen keuangan, adalah sebagai berikut: -

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Agunan yang diambil alih Uang jaminan sewa Pinjaman bank Akrual

Ikhtisar dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan per 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 menurut kategorinya sebagai berikut: Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Agunan yang diambil alih Uang Jaminan sewa

2013

2012

6.186.366.016 9.034.163.533 357.777.126.078 338.088.393.196 139.800.448.224 127.972.880.557 908.952.129 831.992.507 8.328.355.069 9.416.926.598 654.457.500 914.827.500 513.655.705.016 486.259.183.891

Jumlah

diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan Pinjaman bank Akrual Jumlah

2013

2012

345.683.563.747 2.576.240.530

327.719.829.054 1.824.355.865

348.259.804.277

329.544.184.919


Ekshibit E/57


Tujuan, kebijakan dan proses secara umum Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan serta dilaksanakan dengan tanpa kompromi, nilai-nilai kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan berlaku harus dibudayakan dan melekat pada semua karyawan Perusahaan yang dipimpin oleh jajaran Manajemen Perusahaan, infrastruktur risiko dibangun melalui tersedianya kebijakan dan proses yang tepat dan sesuai dengan kondisi terkini, pengembangan sistem dan database risiko yang berkelanjutan, serta teknik dan metodologi pengelolaan yang modern. Membangun proses dan kemampuan risiko yang sehat dan kuat adalah sebuah pengkajian yang berkesinambungan terhadap tujuan daripada penanganan risiko serta berbagai aktivitas yang menyangkut penanganan risiko, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Fungsi manajemen risiko juga berkewajiban untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Tujuan keseluruhan dari manajemen Perusahaan adalah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko sejauh mungkin tanpa terlalu mempengaruhi daya saing dan fleksibilitas Perusahaan. Rincian lebih lanjut mengenai kebijakan ini ditetapkan di bawah ini:


Ekshibit E/58


Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit Perusahaan terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain. Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana Perusahaan menawarkan jasa kredit bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit. Perusahaan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Risiko kredit juga timbul dari kas dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya.

Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi, yang betujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Ekshibit E/59



Risiko Kredit (Lanjutan) Pengungkapan kuantitatif atas paparan risiko kredit sehubungan dengan aset keuangan per tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Agunan yang diambil alih Uang Jaminan Sewa Jumlah

2013 Nilai Eksposur tercatat maksimum

2012 Nilai Eksposur tercatat maksimum

Rp 000

Rp 000

Rp 000

Rp 000

6.186.366

6.186.366

9.034.163

9.034.163

357.777.126

357.777.126

338.088.393

338.088.393

139.800.448 908.952 8.328.355 654.457

139.800.448 908.952 8.328.355 654.457

127.972.881 831.992 9.416.927 914.827

127.972.881 831.992 9.416.927 914.827

513.655.704

513.655.704

486.259.183

486.259.183

Tabel di bawah ini menggambarkan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain yang dimiliki Perusahaan: 2013 Korporasi Perorangan Rp 000

Rp 000

2012 Korporasi Perorangan l Rp 000 Rp 000

Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain

124.712.212 -

Jumlah

202.884.943 295.601.582 179.456.473 297.768.546

78.172.731 279.604.395

67.566.067 270.522.326

15.088.235 111.890.406 908.952 -

16.082.474 831.992


Ekshibit E/60


Kas dan setara kas Pada tanggal 31 Maret 2013, jumlah uang yang signifikan dalam bentuk kas dan setara kas ditempatkan di institusi-institusi sebagai berikut: PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1.394.430.644 981.741.034 1.028.048.234

Risiko Pasar Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perusahaan meningkat. Untuk itu, Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Seluruh pinjaman bank dikenakan suku bunga tetap. Risiko mata uang muncul karena Perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional. Ini adalah kebijakan Perusahaan, jika memungkinkan, untuk menyelesaikan liabilitas dalam mata uang fungsional dengan kas yang dihasilkan dari operasi sendiri dalam mata uang tersebut. Ketika Perusahaan mempunyai liabilitas dalam mata uang selain mata uang fungsional (dan tidak memiliki cadangan mata uang yang cukup untuk menyelesaikannya), kas dalam mata uang tersebut akan, jika memungkinkan, ditransfer dari pihak-pihak berelasi. Saat ini Perusahaan tidak terpapar risiko mata uang dikarenakan seluruh instrument keuangannya dinyatakan dalam Rupiah Indonesai. Risiko likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo, Mengingat Perusahaan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari institusi keuangan melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan tepat. Kebijakan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki uang yang cukup dalam bentuk kas untuk membayar liabilitas mereka ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Untuk memenuhi tujuan tersebut, mereka mencari cara untuk menjaga saldo kas dan fasilitas yang disetujui untuk memenuhi kebutuhan uang kas untuk suatu periode setidaknya 180 hari. Perusahaan juga mencari cara untuk mengurangi risiko likuiditas dengan menetapkan suku bunga dalam bagian pinjaman bank yang diterima, hal ini dibicarakan lebih jauh di bagian ‘risiko pasar’di atas.

Ekshibit E/61



Tabel di bawah ini menggambarkan jatuh tempo kontraktual (digambarkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) dari liabilitas keuangan: Sampai Dengan 3 bulan

Antara 3 dan 12 bulan

Antara 1 dan 2 tahun

Lebih dari 2 tahun

Rp 000

Rp 000

Rp 000

Rp 000

Jumlah Rp 000

31 Maret 2013 Pinjaman bank Akrual

44.825.561 2.576.241

85.043.625 140.010.923 -

77.867.297 -

347.747.406 2.576.241

47.401.802

85.043.625 140.010.923

77.867.297

350.323.647

42.064.384 1.824.355

115.472.985 120.585.245 -

51.420.818 -

329.543.433 1.824.355

43.888.739

115.472.985 120.585.245

51.420.818

331.367.788

31 Des 2012 Pinjaman bank Akrual

Ekshibit E/62



Risiko likuiditas (Lanjutan) Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

Sampai dengan 3 bulan


31 Maret 2013 Antara 1 dan 2 tahun

Lebih dari 2 tahun

Jumlah

Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Agunan yang di ambil alih Uang Jaminan Sewa

Liabilitas keuangan Pinjaman bank Akrual

Perbedaan jatuh tempo

6.186.366.016 61.190.077.000 156.937.845.000 19.564.290.000 58.109.097.000 181,421,012 128.115.505 8.328.355.069 -

130.859.874.000 62.557.432.000 245.235.122 -

6.186.366.016 78.360.464.040 427.348.260.040 27.580.355.558 167.811.174.558 354.180.490 908.952.129 8.328.355.069 654.457.500 654.457.500

95.450.509.097 199,753,664,816

193.662.541.122 106.949.457.588 611.237.565.312

44.825.559.597 2.576.240.530

85.043.625.391 -

140.010.923.634 -

77.867.296.769 347.747.405.391 2.576.240.530

47.401.800.127

85.043.625.391

140.010.923.634

77.867.296.769 350.323.645.921

48.048.708.970 130.131.432.114

53.651.617.488

29.082.160.819 260.913.919.391

Ekshibit E/63



Risiko likuiditas (Lanjutan) Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

Sampai dengan 3 bulan


31 Desember 2012 Antara 1 dan 2 tahun

Lebih dari 2 tahun

Jumlah

Aset keuangan Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Piutang sewa pembiayaan Piutang lain-lain Agunan yang diambil alih Uang jaminan sewa

Liabilitas keuangan Pinjaman bank Akrual

Perbedaan jatuh tempo

9,034,163,533 59,378,255,000 148,515,539,417 17,071,833,000 51,090,421,000 195,322,695 127,704,399 9.416.926.598 32.400.894 20,000,000

125,456,772,000 58,310,928,000 269,189,245 -

95,128,901,728 199,753,664,816

184,036,889,245 102,472,166,386 581,391,622,175

42.064.384.845 115.472.985.205 1.824.355.865 -

120.585.245.386 -

51.420.818.458 329.543.433.910 1.824.355.865

43.888.740.710 115.472.985.205

120.585.245.386

51.420.818.458 331.367.789.775

63.451.643.859

51.051.347.928 250.023.832.400

51.240.161.018

84.280.679.611

9,034,163,533 71,871,901,000 405,222,467,417 29,498,062,660 155,971,244,660 239,776,168 831,992,507 9.416.926.598 862,426,558 914.827.3500


Ekshibit E/64

31. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham. Perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembalikan investasi pemegang saham dalam bentuk dividen kas, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang di perlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Sejak Penawaran Saham Perdana, Perusahaan selalu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya secara teratur setiap tahun dan juga telah menetapkan kebijakan dividen atas laba tahun berjalan sebanyak-banyaknya sebagai berikut: Sampai dengan Rp 15 Miliar Lebih dari Rp 15 Miliar

: 30,00% : 40,00%

Perusahaan akan terus berupaya untuk memberikan imbalan investasi yang terbaik kepada seluruh pemegang saham Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dana Perusahaan pada tahun berikutnya dan kebijakan dividen yang diambil oleh PT Batavia Prosperindo Internasional selaku pemegang saham pengendali, Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No, 84/PMK,012/2006 tertanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut: -

Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp 100,000,000,000; Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan maksimum 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri,

Beberapa rasio yang digunakan Perusahaan untuk mengawasi permodalan antara lain rasio imbal hasil ekuitas dan rasio solvabilitas, Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri, Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki,

32. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi Perusahaan dibagi berdasarkan produk, yaitu sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya kesegmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya,


Ekshibit E/65

32. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

Informasi mengenai hasil dari masing-masing pelaporan segmen disajikan di bawah ini sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perusahaan, Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut:

Sewa Pembiayaan PENDAPATAN Pendapatan segmen Pendapatan tidak dapat dialokasikan Pendapatan Keuangan Pendapatan lainnya Jumlah pendapatan BEBAN Beban tidak dapat dialokasikan Laba sebelum pajak tidak dapat dialokasikan Pajak penghasilan LABA TAHUN BERJALAN

31 Maret 2013 Pembiayaan konsumen Tidak dapat dialokasikan

-

Jumlah

5.118.415.048

24.703.809.340

29.822.224.388

-

-

14.550.195.504

14.550.195.504

-

-

10.638.560 100.068.170

10.638.560 100.068.170

5.118.415.048

24.703.809.340

14.660.902.234

44.483.126.622

-

-

( 32.876.090.399)( 32.876.090.399)

5.118.415.048

24.703.809.340 ( 18.215.188.165) 11.607.036.223 ( 2.758.765.546)( 2.758.765.546)

5.118.415.048

24.703.809.340 ( 20.973.953.712)

8.848.270.676

ASET Aset tidak dapat dialokasikan

-

-

558.590.442.002 558.590.442.002

LIABILITAS Total liabilitas tidak dapat dialokasikan

-

-

361.261.961.561 361.261.961.561


Ekshibit E/66


Sewa Pembiayaan PENDAPATAN Pendapatan segmen Pendapatan tidak dapat dialokasikan Pendapatan keuangan Pendapatan lainnya Jumlah pendapatan BEBAN Beban tidak dapat dialokasikan Laba sebelum pajak tidak dapat dialokasikan Pajak penghasilan LABA TAHUN BERJALAN

9.657.734.748

31 Desember 2012 Pembiayaan konsumen Tidak dapat dialokasikan

92.479.672.210

-

Jumlah

102.137.406.958

-

-

55.039.765.861

55.039.765.861

-

-

76.876.909 1.322.334.694

76.876.909 1.322.334.694

92.479.672.210

56.438.977.464

158.576.384.422

9.657.734.748

-

-

( 119.856.164.906) ( 119.856.164.906)

9.657.734.748

92.479.672.210 ( 63.417.187.442) ( 9.456.192.406) (

38.775.717.728 9.456.192.406)

9.657.734.748

92.479.672.210 ( 72.873.379.848)

29.264.027.110

ASET Aset tidak dapat dialokasikan

-

-

529.226.619.902

529.226.619.902

LIABILITAS Total liabilitas tidak dapat dialokasikan

-

-

340.746.410.139

340.746.410.139

Ekshibit E/67



Perusahaan juga mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan wilayah geografis, Beberapa wilayah yang memiliki karakteristik serupa, diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan, Laba dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masingmasing segmen, Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

Jawa

Kalimantan

31 Maret 2013 Sumatera

Sulawesi

Jumlah

Aset

407.058.361.909

37.966.274.191

78.999.304.842

34.566.501.060

558.590.442.002

Liabilitas

267.415.525.754

23.625.369.753

46.215.174.966

24.005.891.088

361.261.961.561

28.951.209.635

3.973.380.040

8.303.335.746

3.255.201.201

44.483.126.622

2.540.338.194)(

32.876.090.399)

714.863.007

11.607.036.223

Pendapatan Beban

( 22.612.235.326)(

Laba sebelum pajak penghasilan Pajak penghasilan

6.338.974.309 ( 1.441.750.067) (

Laba bersih Penambahan aset tetap Beban penyusutan

(

2.573.239.688)( 5.150.277.191)( 1.400.140.351 350.035.088)(

3.153.058.556 788.264.639)(

178.715.752)(

2.758.765.546)

4.897.224.242

1.050.105.263

2.364.793.917

536.147.255

8.848.270.677

801.575.000

248.305.578

18.801.000

2.699.000

1.071.380.578

234.475.152)(

104.513.136)(

451.543.330)(

81.734.322)(

872.265.940)

Ekshibit E/68



Jawa

Kalimantan

31 Desember 2012 Sumatera

Sulawesi

Jumlah

Aset

381.799.219.882

35.721.649.392

77.555.359.246

34.150.391.382

529.226.619.902

Liabilitas

248.423.089.309

22.297.365.694

46.404.489.815

23.621.465.319

340.746.410.138

Pendapatan

100.694.366.343

13.688.847.362

32.177.283.867

12.015.886.850

158.576.384.422

Beban

( 80.028.659.149 )(

Laba sebelum pajak penghasilan Pajak penghasilan

20.665.707.194 (

Laba bersih Penambahan aset tetap Beban penyusutan

(

4.291.182.429) (

9.501.373.743)( 21.003.924.500)( 9.322.207.514)(119.8563164.906 ) 4.187.473.619

11.173.359.367

1.161.792.218)( 3.349.560.425)(

2.693.679.336 653.657.334)(

38.720.219.516 9.456.192.406)

16.374.524.765

3.025.681.401

7.823.798.942

2.040.022.002

29.264.027.110

3.572.124.128

714.492.682

7.819.629.569

674.279.529

12.780.525.908

1.646.102.228 )(

327.764.476)(

751.924.426)(

358.048.477)(

3.083.839.607)

Ekshibit E/69

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 31 MARET 2012 TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 33. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diotorisasi oleh Dewan Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2013,

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

Recommend Documents