PROSIDING RAPAT KOORDII\ASI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2OO1 DOKUMENTAS1
&
ARSIP
BAPPENAS Acc. No.
Class
:
:
BADAI\I PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
& DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
Jakarta, 29 - 31 Oktober 2001
I(ATA PENGANTAR
sebagai dampak perkembangan ekstemal maupun internal sekarang ini, kita tetap bertekad dan berupaya untuk
Di tengah-tengah situasi yang serba sulit baik
mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah bahwa upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus melakukan pembangunan secara berkesinambungan.
Disadari bersana bahwa kemampuan dan ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan yang semakin terbatas menyebabkan perlunya diambil langkah-langkah yang shategis dan sistematis melalui perencanaan secara terpadu dengan mernegang teguh prinsip demokratis, partisiPatif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisiery persaingan antar daerah yang lebih sehat, serta tingkat ketimpangan antar sektor dan antar daerah menjadi
semakin kecil.' Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk diselenggarakannya suatu forum koordinasi antar
tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten /kota, propinsl sampai dengan tingkat pusat. Forum ini, Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas), merupakan wahana untuk berdiskusi, berdialog dan berkomunikasi dalam rangka merumuskan komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai permasahalan yang dihadapi guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya Tahun Anggaran 2002.
Harapan kami dan harapan kita semua, melalui Rakorbangnas Tahun 2001 dapat dicapai kesamaan pandang dalam rangka perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah dan terpadu serta realistis yang mampu menyelesaikan permasalahan yang penting, mendasar dan mendesak.
fnautta terdapat ha]-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001 ini, kami memohon maaf. Masukan darisemua pihak pengalaman ini akan menyempurnakan penyelenggaraan sepeiu ini ryrta {gat datang. semoga dal,am diskusi, dialog a"rr"tomiriitasi sepanjang Rakorbangnas Tahun 2001 ini kita senantiasa diGritan kekuatan aan petu4u[
!i--T"
gten
f{ran
Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita rumuskan bersama
bermanfaat bagi bangsa dan negara kita.
Iakarta, 29 Oktober 2001 Merrteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS)
ftd
Kwik Kian Gie
I
iii PENDAHULUAN
1.1.
Mekanisme Penyelenggaraan .....'.... A. , Latar 8e1akang.............'.. B. i Tujuan Dan Sasaran
""""":""""""
1 1
C. , Materi Pembahasan D. Keluaran yang Diharapkan........... E. Mekanisme Pelaksanaan F. Penyelenggaraan.......... G. ' Organisasi Penyelenggaraan.....'.... 1,.2. Laporan Ketua Tim Pengarah .............,.. II.
PENIELASAN KEBIJAKAN
2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. III.
Pemaparan Pemerintah Propinsi 3.1.1- Propinsi Sumatera Selatan
3.1.2. Propinsi |awa Tengah 3.1.3. Propinsi Sulawesi Tenggara 3.1.4. Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
3.2.
3.3.
3
4 4 4
9
.'.'..".........."'
Menteri Keuangan Menko Kesejahteraan Rakyat Menko Politik dan Keamanan ..'..'........'. Menko Perekonomian .............'....................:.. Menteri Dalam Negeri Menteri Kelautan dan Perikanan ................
KONDISI OBJEKTIF KINERJA PEMBANGUNAN
3.1.
3
9
Presiden Republik Indonesia Penjelasan Meneg PPN/KepaIa Bappenas Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan
2
PEMERINTAH
2.1-. Arahan
Pemaparan Pemerintah Kabupaten 3.2.1. Kabupaten Tapanuli Utara 3.2.2. Kabupaten Tuban 3.2.3. Kabupaten Sambas ................. 3.2.4. Kabupaten Merauke ................ Pemaparan Pemerintah Kota ............ 3.3.1. Kota Palembang
3.3.2. Kota 3.3.3. Kota 3.3.4. Kota
Semarang Makasar Mataram
1
13 21'
27 35
43 49
57
DAERAH
75 75
75 79 89 93 ..............'-....... 103 ..... 103
.................'..' ........'............'. ..................... ................'..... ...'.......:............
105 121
135 141 141
...'. 147 .'..... 757 ...... 171, 111
3.4
Pemaparan Departemen 3.4.1. Departemen Pendidikan Nasional 3.4.2. Departemen Kesehatan 3.4.3. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 3.4.4. Departemen Pertanian 3.a.5. Departemen Perhubungan ..'."""""""
"""""'
"""""""""""""""""""' 231 "' 243 """""""""" 27'l' """""" 271'
e.+.S.t. Wilayah jawa .....'..... 3.4.5.2. Wilayah Sumatera 3.4.5.3. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi """"""""' 3.4.5.4. Wilayah Indonesia Timur Lainnya
IV.
HASIL DISKUSI KELOMPOK
4.7. 4.2. 4.3. 4.4.
.................
"""""' """'
284
"""""""""""'
297
297
""""" 297 Kelompok I (Wilayah Sumatera) ""' 301 Kelompok 11 (Wilayah |awa) """"" 305 ................".. sulawesi) dan Kalimantan (Wilayah III Kelompok Maluku, NTT, Kelompok IV (Bali, NTB, """"""""" 309 Maluku Utara dan Papua)
KESEPAKATAN...........
NOTA
VI.
pENUTUp
LAMPIRAN SK Tim Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 2001 SK Sekretariat Rakorbangnas Tahun 2001
Dokumentasi/ Photo
iv
"""""""'277
Rumusan Rumusan Rumusan Rumusan
V.
1. 2. 3.
185
"" 185 " 203
"".....'.'...'.'.. 311 .............. 313
BAB
I
PENDAHULUAN 1.1. Mekanisme Penyelenggaraan A. Latar Belakang Sebagaimana diketahui, dengan berpedoman kepada amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 tentang arah dan prioritas pembangunary Bangsa Indonesia melalui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) telah
menyusun Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS). Rencana pembangunan jangka menengah dengan skala nasional ini mengandung agenda dan prioritas pembangunan nasional, yang menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Dalam perkembangan berikutrya, pemerintah baru di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri telah pula menindaklanjuti dengan menetapkan 6 (enam) Program Kerja Kabinet Gotong Royong. Sejalan dengan reformasi dan demokratisasi, kebijakan desenkalisasi dan upaya perwujudan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 yang lalu juga telah mengharuskan idanya perubahan dan penyesuaian tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di pusat maupun daerah. Pergeseran hampir seluruh kewenangan pemerintah dari pusat ke daerah nyata-nyata telah menuntut adanya sistem dan mekanisme perencanaan nasional yang mengkaitkan peran seluruh komponen bangsa (stalceholilcrs).
Kondisi objektif tersebut di atas, pada gilirannya telah menuntut seluruh komponen bangsa tersebu0 khususnya pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk lebih berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakaf serta untuk mendorong perfumbuhan ekonomi, berdasarkan peran dan wewenang setiap komponen pemerintahan. Perencanaan pembangunan nasional dalam paradigma yang baru ini, membutuhkan adanya forum dialog dan komunikasi secara terbuka, intensif, dan berkesinambungan melalui forum atau rapat koordinasi pembangunan. B. Tuiuan Dan Sasaran
1.
Tuiuan
Tujuan utama diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (RAKORBANGNAS) adalah:
1.. Membangun kesamaan pandang dalam rangka
menghadapi permasalahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang 25 Tahun 2000
2.
3.
2.
tentang PROPENAS.
Menemukenali berbagai tantangan, kendala dan peluang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, yang dimulai tahun 2001 sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah lainnya. Mendiskusikan perkiraan anggaran pembangunan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun L999 serta Peraturan Pemerintah pendukung lainnya.
Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (RAKORBANGNAS) adalah: 1. Terciptanya kesamaan pandang terhadap berbagai permasalahan bangsa serta tantangan masa depan yang semakin kompleks. 2. Teridentifikasinya kesiapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah, baik dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan
3. 4.
pemerintah kabupaten atau kota.
Teridentifikasinya program prioritas, baik bagi pemerintah pusaf pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menjawab permasalahan bangsa di atas. Teridentifikasinya pembiayaan pembangunan, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.
c. Materi Pembahasan Beberapa materi penting yang akan dan perlu dibahas dalam kesempatan RAKORBANGNAT meliputi antara lain : 1. Skenario nasional pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun ke depan.
2.
3.
4.
Perkiraan sumber dana pembangunan (public resources), baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta mekanisme penganggaran dan pembiayaao khususnya dari sumber pembiayaan luar negeri.
Hubungan antara Program Pembangunan Nasional (Propenas) dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan Rencana Strategis Departemen (Renstra Dep) dengan Rencana Strategis Dinas (Renstra Din), serta Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (Repetanas) dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
Aspek lainnya yang relevan untuk dibahas, antara lain perumusan konsep good goaernance. Upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dan menyeluruh dan lain-lain.
2
D. Keluaran yang Diharapkan Keluaran yang diharapkan dari RAKORBANGNAS adalah berupa hasil rumusan diskusi sidang pleno dan sidang kelompok serta materi yang telah disiapkan oleh daerah dan departemen. Rumusan tersebut akan disusun dalam bentuk dokumen laporan Rakornasbang 2007 yang memuat antara lain: (i) kesiapan pelaksanaan otonomi; (ii) program prioritas; (iii) perkiraan pembiayaan pembangunan. E.
Mekanisme Pelaksanaan Prinsip yang dikembangkan dalam Rakorbangnas adalah kebersamaan dan kesetaraan serta keterbukaan satu sama lain. Sedangkan pelaksanaannya dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi, yaitu :
'l.,. Sesi Pertama ini bersifat pleno dengan agenda utama berupa pembukaan dan sekaligus pengarahan oleh Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan, prioritas pembangunan nasional, serta pesan khusus kepada
Sesi pertama
para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah pengarahan dari Presiden Republik Indonesia akan dilanjutkan dengan penjelasan dari beberapa menteri, antara lain: a. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
b. c.
d. e,
f.
2.
MenteriKoordinatorPerekonomian Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri.
Sesi Kedua
ini bersifat kelompok dengan agenda utama mendiskusikan hasil perkembangan pelaksanaan pembangunan serta upaya prioritas bagi percepatan pelaksanaan pembangunan untuk tahun yang akan
Sesi kedua
datang.
Dalam sesi ini peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: 1. Kelompok I : terdiri dari Pemerintah Daerah se-Sumatera dan
2. 3.
Pemerintah Pusat.
Kelompok
II : terdiri dari Pemerintah Daerah
se-]awa, dan
Pemerintah Pusat.
Kelompok
III : terdiri dari
Pemerintah Daerah se-Kalimantan dan
Sulawesi, dan Pemerintah Pusat.
4.
Kelompok IV : terdiri dari Pemerintah Daerah se-Bali, se-NTB, se-
NfT,
se-Maluku, se-Maluku Utara, dan se-Irian laya, dan
Pemerintah Pusat.
Pembicara pada setiap sidang kelompok terdiri dari wakil pemerintah daerah dan pemerintah pusat Pembicara dari pemerintah daerah dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
'1,. GubernutKDHPropinsi 2. Bupati KDH Kabupaten 3. Walikota KDH Kota.
Sedangkan pembicara dari pemerintah pusat ditetapkan sebanyak 5 (tima) orang yang masing-masing mewakili departemen, yaitu : '1,. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional
2. 3. 4. 5. F.
Sekjen Sekjen Sekjen Sekjen
Departemen Departemen Departemen Departemen
Kesehatan Perhubungan
Permukiman dan Prasarana Wilayah Pertanian.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional dilakukan selama 3 (tiga) hari penuh mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2001", bertempat di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara, Jakarta.
Organisasi Penyelenggaraan
Untuk memperlancar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional, di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Interdepartemen, yang melibatkan Bappenas, Departemen Dalam Negerl Departemen Keuangarl dan Departemen Teknis terkait lainnya.
1,.2. Laporan Ketua
Tim Pengarah
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Para Ketua / Anggota Lembaga Ti.gg Negara, Para Menteri, Para Gubernur, Bupati, dan Walikota, Para Ketua Bappeda Propinsi, Kabupaten/Kota, dan hadirin seluruhnya yang saya muliakan. alam Sej ahtera bagt kita semuany a, Selamat pagi. S
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh-Nya untuk berkumpul bersama-sama dalam kondisi sehat wal'afiat. 4
Sejalan dengan amanat GBHN 1999, dan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks saat ini, rencana-rencana
di masa datang perlu diupayakan melalui proses dan mekansime perencanaan pembangunan yang komprehensif, partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan, serta dijiwai oleh semangat desentralisasi dan pembangunan nasional
otonomi daerah.
Disadari bahwa tekad dan upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihadapkan pada berbagai kendala, yang salah satunya adalah kemampuan dan ketersediaan sumber daya bagi lancarnya pelaksanaan pembangunan dari hari ke hari semakin terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk diselenggarakannya suatu forum RAKORBANGNAS
antar tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten /kota, propinsi, sampai dengan tingkat pusat untuk bersama-sama merumuskan komitmen guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapl khususnya Tahun Anggaran 2002. Ibu Presiden dan hadiin yangberbahagia,
Dapat kami laporkan bahwa tujuan utama diselenggarakannya RAKORBANGNAS 2001 ini adalah untuk: Pertama mensosialisasikan kebijakan nasional dan program kerja kabinet gotong royong, Kedua mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pada seluruh lingkup pemerintahan, Ketiga menserasikan program prioritas pembangunan nasional antar lingkup pemerintahan. Selain itu Rakorbangnas 2001 kali ini juga dimaksudkan untuk menemukenali berbagai tantangan, kendala, dan peluang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Juga dapat kami laporkan kepada Ibu Presiden, bahwa Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional kali ini, dihadiri oleh sekitar 1.200 orang dari berbagai komponen yang mewakili pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan instansi pemerintah pusat serta peninjau. seperti Rakorbangnas tahun lalu, Rakorbangnas tahun 2001 kali ini juga dihadiri oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia.
Ini membuktikan kepada kita semua, bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah pada dasarnya ingin bergandengan tangan bersama-sama unfuk menyelesaikan permasalahan bangsa sekarang ini, agar kita dapat segera lepas dari krisis multidimensi sekarang ini, sekaligus untuk menyaksikan sendiri komitmen pemerintah pusat untuk mendorong dan mempercepat desentralisasi dan perwujudan otonomi daerah. Sementara ifu, dalam sidang Rakorbangnas ini diharapkan pula hadir wakil dari
DPR-RI sebagai peninjau, agar paru wakil rakyat yang terhormat juga dapat
menjadi saksi akan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Ibu Presiden yang terhormat,
Rakorbangnas 2001 akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari penuh, mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2001., yang akan dibagi dalam Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Sidang Pleno pada hari pertama akan merupakan forum penyampaian informasi mengenai kebijakan nasional tentang agenda pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi serta skenario percepatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan nasional ini akan disampaikan oleh Menko
Perekonomian, Menko Polkam, Menko Kesta, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan kami sendiri.
Sedangkan sidang kelompok (yang dibagi atas 4 kelompok, yang akan diselenggarakan pada hari kedua), merupakan forum penyampaian aspirasi departemen teknis, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota tentang rencana pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dan program-program pembangunan yang bersifat prioritas. Pada sidang kelompok inilah diharaPkan terjadi komunikasi dua arah, bahkan tiga arah, yang intensif antara pemerintah berbagai tingkatan (Pusat, Propinsi, KabupatenfKota), sekaligus menjadi wahana bagi penyamaan persepsi tentang agenda-agenda prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan oleh masingmasing, dengan menyesuaikan kepada kondisi dan aspirasi daerah masingmasing.
Pada hari ketiga, sidang pleno diselenggarakan kembali untuk membahas rumusan masing-masing kelompok, mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan rumusan bagi percepatan pelaksanaan pembangunary serta mendiskusikan beberapa topik khusus. Berdasarkan sidang pleno dan sidang kelompok tersebut diharapkan akan dapat dirumuskan sebuah dokumen laporan RAKORBANGNAS 2001 yang memuat kesepakatan dan komitmen bersama dalam rangka percepatan pembangunan bangsa. Dokumen hasil Rakorbangnas 2001 ini, akan kami laporkan kembali kepada Ibu Presiden, dan diharapkan akan dapat menjadi salah satu acuan
pembangunan nasional bagi penyemPurnaan di tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam mempercepat desentralisasi dan pewujudan otonomi daerah. Ibu Presiden yang terhormat,
Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada Ibu Presiden yang sudah berkenan hadir di tengahtengah kita bersama di ruang
sidang
ini dan sekaligus
berkenan memberikan sambutan dan arahan serta
membuka dengan resmi pelaksanaan Rakorbangnas 2001 ini. 6
Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pimpinan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, para pimpinan departemen/LPND, wakil-wakil dari DPR dan DPRD Propinsi serta undangan lainnya atas kehadiran dan partisipasinya. Akhfu kata, kami mohon kepada Tuhan YME agar kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk jalan yang benar. Terima kasih.
7
BAB
II
PENIELASAN KEBIIAKAN PEMERINTAH
2.1,. Arahan Presiden Republik Indonesia Saudara-saudara para Menteri, Saudara-saudara para Gubernur, Bupati, Walikota, dan para pejabat lairurya,
Hadirin yang saya hornati, A
s s
aI am a' al
aikum W ar ahm
a
tu ll
ahi Wab ar aka tuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang kepada Saudara-saudara semua, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional yang dimulai pagi hari ini. Saya berdoa, mudah-mudahan saat ini dan selanjutnya, Saudara-saudara semua selalu berada dalam keadaan sehat dalam menjalankan tugas dan pengabdian yang kian terasa tidak ringan ini. Dua bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun pertama pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan atas dasar Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 - 2004, dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) untuk tahun 2001. Walau hanya dalam garis besar, saya mengikuti dari dekat berbagai kegiatan Saudara-saudara di daerah. Saya memahami, masih banyak persoalan yang timbul selama kurun yang dapat kita sebut sebagai masa transisi ini, dan memerlukan penyelesaian. Sebagian diantaranya, lazim timbul dari keadaan sebagaimana jamaknya masa peralihan. Sebagian lagi, muncul sebagai masalah baru yang memang perlu kita simak dengan sikap waspada dan penuh kearifan. Selama tahun 2001 ini, secara praktis kita beke4a sambil menyelesaikan banyak kewajiban, atau malahan masih harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip baru dalam konsepsi
otonomi yang kita berlakukan mulai tahun ini.
9
Dengan sengaja saya nlcnggunakan kata-kata "menyesuaikan diri", karena di tengah gelora reformasi yang seclang kita laksanakan, acapkali juga bukan hal yarrg rnudah bagi kita uutuk mewujudkan sistcm administrasi pemcrintahan dan penrbangunan --c'lan berkiprah clidalanrnya--, tlalam cra dan semangat otononri sebagaitlana dituangkarr clalanr Urrciang-unclang Nomor 22 Tahun 1999 clarr kl-rususnya LJndang-undturg Norlor ?5 Tahun 1999. Pendek kata, karena kita menlallg tlasih hanrs nrenyiapkarr tliri clengan persyaratan-persyaratan yang
dituntut agar jiu,a kcclua Undarrg-Urrclanr itu dapat ditangkap
dan
diterf emah k&lr S€c11l'it pils.
Kita berharap, dan bertrsaha, agar rlalanr tahurr anggaran 2002 rranti, kita rlulai mampu bekerja sccara lt'Iril.r nornral. Mudah-rrrudahan, hal-hal yarrg selama irri dirasakan sebagai pcrsoalarr atau bahkarr hambatan, tahap demi tahapr clapat nulai disr:lt'saikar.r. I'ertnirsuk tliti.rlirnrnvrr, arrtara lain masalah pr.nyaluran clar.r pengadmin istrasia n cl alra-c1ana yang
cl
iperluka n.
Betapapun, kita senrua berkcpentiugan de'ngan keberhasiian otonomi ini. Apalagi cliterngah kian nrcncuatnya nilai-nilai dasar dalaur kehiciupan motlern se'perti hi'rk asasi mnnusia, rlemokrasi, pernerintahan yang bersih, datr Iingkungarr hidup, kita rrrcnjacli serrnirkin percaya bahwa sebenarnya nlcinrang ticlak satu sister.trpun vill[J sccara lunggal clan apalagi terpusat, nl.rmpu mellopang pengelolaan kt'hiduparr kc-bangsaan yang begitu ber-bhineka, clalam satr.r rt,acla]r negara kesatuan.
Denrikian prula halnl'a tlcrrgan prerrgt'krlaan kehic'lupan kebangsaan kittr. Pola, ciri, rlan sifat penrerintalitrn lang scntralistik, ticlak mungkin lagi tlapat kita pcltahankarr. Scbarbnya tirlaklah sulit Lrntr-rk ciicari. Kita sadar, bahvva h.rl itu mentang tidak Intttrgkin clitL'rapkatt. Nanrurr denrikian, bersantaan clengan ituprrn kita pc'rhr u'aspac1.r, karcna tanpa kcarifan dalar-n pcnl'elenggaraarr, kita jr-rga clapat terjeb;rk S
Ll t t
tl 0 ro-so
r t
(l nr
o
dalant nrasalah
Lraru yarrg bisa-bistr
lcbih pelik clan sulit.
sck tl i tt r t,
I\'lasalah yarrg terirkhir tarii sa1';r pand.lrg perrting rrntuk saya sampaikan, ktrrena akhir-akhir ini, lebil'r cltrrr sekedar kcstrlitarr dalam tahap-tahap pcrrytsuaian, saya melihat -clatr saytr vakin sc'sunglluhnyu kita scmua nrclihat-, nrunculnva gejala dan kecetrclcrutr13.rn b.rru, )'arrc strrrgguh menrbahayakan keuttrhan kehiclupan kcbangsaan rlirn kcnegaraan kita. Gejala dan kecenclcrungan itu aclal.rl'r talrrpiItr1'a senrirrrgat \/itl1i] serba "kt'daerahan" yang sempit clan
berlebiharr. Saclar atau tic-lak,
kita st'r'ing bcrnraitr ciengan sinrbol-simbol printordialisme
yang sesurrgguhlrya tidak proporsional lagi. Saya menyimak
c.lengan
keprihatirrarr, ketika isu-isu seperti "putra riaerah", egoisme kesukuan atau etnik, dan bahkan aganla, mulai c{igunakan sebagai penopang atau pra-kondisi bagi
pengembangan otononri claerah. Bila kita tidak bersikap hati-hati clalam mengelola hal-hal tadi, bukan niscaya bahwa kita akhin-rya akan berada di 10
tengah-tengah kondisi yang justru bertolak belakang dengan semangat persafuan dan kesatuan bangsa.
Dalam berbagai kesempatan saya telah mengingatkan, dan saya tidak akan jemu memberi ingatan itu, bahwa kebangsaan kita secara sadar telah dibangun oleh para pendahulu kita, para pendiri negara kita, diatas pemahaman bahwa tatanan kehidupan dalam negara Indonesia yang merdeka dan modern, tidak mungkin terwujud kecuali melaliii persatuan suku-suku atau etrik yang begitu beragam, dalam satu kebangsaan,yang utuh dan bulat. |angan dilupakan, para pendahulu kita yang merupakan penganjur dan perumus paham kebangsaan modern itu, justru berasal dari berbagai asal usul, suku atau eturik, dan dengan latar belakang agama yang beragam pula. Saya mengetahui, ada sejarah dan alasan mengapa issue-issue itu tiba-tiba kini merebak. Bilamana hal itu berpangkal dari kekecewaan dan kegetiran hidup akibat ketidak-adilan yang terjadi dimasa lalu, Saudara-saudaraku, hendaklah kita ingaf kita semua merasakan hal ifu. Saya juga merasakannya. Namun
demikian, saya rninta janganlah hal itu lantas kita biarkan merusak diri kita sendiri. Dalam kehidupan dunia yang semakin terbuka, masalahnya, jusfru banyak tampil dilema yang pelik. Dunia seperti itu tidak banyak memberi toleransi kepada negara-negara suku yang kecil dan lemah.
Kita menyaksikan contoh-contoh kongkrit, betapa sebuah negara bangsa telah pecah berantakan dalam bentuk negara-negara kecil yang bertumpu pada paham kesukuan atau ehrik, atau bahkan agama. Dalam segala hal, seperti kita saksikan di semenanjung Balkan, kehidupan negara-negara baru yang kecil dan bertumpu pada paham-paham yang sempit tadi, ternyata tidaklah menjadi lebih baik dibanding ketika mereka terbalut dalam satu kesatuan negara kebangsaan. ]anganlah kita terbuai oleh kondisi sesaat, betapapun hebahrya atau tingginya nilai asset tertentu yang dimiliki saat ini, dan membiarkannya menutup mata, hati, dan pikiran kita, seolah-olah hal itu dapat menjadi modal kuat untuk hidup dan berdiri sendiri. Kita sering mendengar, betapa kondisi sesaat itu akhir-akhir ini acapkali digunakan sebagai penekan, atau kadangkala ancamarL dalam memperjuangkan sesuatu kepentingan. Jangan dilupakan, kondisi yang hanya bertumpu pada aset yang tidak tergantikan, selalu relatif sifabrya. Apalagi, kalau hal itu masih disertai problema di bidang-bidang sumberdaya lainnya.
Otonomi yang kita bangun dalam semangat reformasi ini, terutama bertujuan unfuk memeratakan pertumbuhan, mewujudkan pemerintahan yang baik, unfuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakaf dan dengan demikian juga untuk lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hakekat yang dikandung dalam konsepsi tersebut tidak berhenti hanya pada penyerahan hak, kewajiban, dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, tetapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab dalam mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, otonomi 11
yang sekarang kita lancarkan itu berkenaan dengan pelimpahan hak, kewajibann kewenangan, dan tanggung jawab dalam hal-hal tertentu, yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan, memang bukanlah pelimpahan kedaulatan. Bukan pula pembagian kedaulatan. Otonomi yang kita bangun
dalam negara kesatuan
ini
apapun nama dan sifabrya, adalah untuk
memperkuat negara kesafuan itu.
Dalam hubungan inilah, saya meminta dan mengajak Saudara-saudara untuk bersama-sama memelihara aspek-aspek wawasan yang sesungguhnya menjadi perekat dan penunjang kehidupan kebangsaan kita yang satu, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. S au
dar a- s au d ar a s eknli an,
Demikianlah beberapa pesan dan harapan saya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan ini. Saya tahu. hal-hal yang berkaitan dengan soalsoal teknis dalam program pembangunan sekarang dan tahun depan, akan Saudara-saudara peroleh dari para Menteri dan para ahli lainnya, Karenanya, saya sengaja memilih satu sisi dalam sosok otonomi, yang dalam amalan saya, perlu saya sampaikan kepada Saudara-saudara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekarang Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional tahun 2001 ini dengan resmi saya nyatakan dimulai. Selamat bekerja dan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 29 Oktober 2001. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
12
2.2. Penjelasan Meneg PPNlKepala Bappenas Yang Terhormat Saudara Gubernur seluruh Indonesia, Saudara Bupati seluruh
Indonesia, Saudara Walikota seluruh Indonesia, Saudara Para
Sekjen
Departemen Teknis, Saudara Para Ketua Komisi DPR RI, Saudara Para Kefua DPRD Propinsi Seluruh Indonesia; Saudara-Saudara, para undangan, dan
hadirin sekalian; Sqlam sejahtera bagi kita sernua,
Setelah hampir satu setengah tahun pelaksanaan Propenas, serta lebih dari setengah tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 yang lalu, telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan yang mewarnai upaya kita dalam rangka mewujudkan lima agenda nasional, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1.999. Dalam menyikapi perkembangan tersebuf kita sepakat untuk mengembangkan dialog dan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan antara/diantara tingkatan pemerintahan, melalui apa yang kita sebut dengan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengkomunikasikan beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai salah satu stakeholders pembangunan bangsa ini.
Pada bagian awal, kami ingin menyampaikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2002. Sedangkan bagian akhir menyangkut pembaharuan dalam mekanisme perencanaan sebagai funtutan perkembangan jaman, termasuk di dalamnya pengembangan jabatan fungsional perencana.
Hadirin Y ang Kami Hormati; Sebagaimana diindikasikan dan tersurat dalam GBHN 1999, kelemahan pelaksanaan pembangunan di masa lalu telah melahirkan 5 (lima) masalah utama pembangunan, yaitu: (i) merebaknya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial; (ii) lemahnya penegakan hukum dan HAM; (iii) lambatnya pemulihan ekonomi; (i") rendahnya kesejahteraan rakyat dan
13
ketahanan budaya nasional; serta
(u) kurang
berkembangnya kapasitas
pembangunan daerah dan masyarakat.
Berdasarkan pernahanran atas permasalahan tersebut pula, telah ditetapkan Lima Prioritas Pembangunan Nasional clalanr Propenas tahun 2000-200,1 yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu: (i) Menrbangun Sistern Politik yang Demokratis serta Menrpertahankatr l)ersatuan dan Kesafuan, (ii) Mewujuclkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih, (iii) Mentpercepat Pentulihan
Ekonomi dan Memperkuat l-andasan Pembangunan Berkelanjutatr
dan
Ilerkeadilan, (iv) Menrbangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya, (v) Meningkatkan Penr bangunan Daerah.
Kelima prioritas pembarrgunan terscbut clijabarkan pelaksanaannya mclalui 9 (sernbilan) bidar-rg pentbangunatr, yaitu biclang ekotrot-ui, politik, .rgama, pendidikan, sosial-buriaya, pcnrbangunan claerah, pernbangunan sumberciaya alanr datr lirrgkungan hitlup, se-rta pertahanan clan keamanan. Di dalam llab XII I'enutup UU I'ropcnas dinyatakan bahlva Propenas menjadi acuan brrgi lerurbaga tinggi negara, dcparternen/I-I'ND clalam pellyusunan Rencar,r strategis clan bagi daerah dalam perlyusunirn Program Pcmbangunan Daerah (PROPEDA) ntasingmasing. Sudah barang tcntu PROPEDA tersebut harus sesuai dengan konclisi serta aspirasi setenrpat. Disadari bahwa intcnsitas permasalahan-pc'rnrasalahau clacrah bervariasi arrtara satu daerah ke daerah lainnya. Demikian pula prioritas clan cara pemecahan bagi prerr.nasalahan-permasalahan tersebut juga berbedabeda di setiap daerah. Namun, sebagai bagian atau komponen integral dari negara kesatuan Republik Indolrc'sia maka sangat penting bagi peme'rintah claerah untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan telah difokuskan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan nasional tersebu t.
Sebagaimana kita ketahui bcrsama Propenas dalam pelaksanaannya dirinci clalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian li dalam Repeta terkandung dua ir.rstrunren pembangutlatt, yaitu instrun'ren kebijakan dan instrumen anggaran. Instrumen kebijakan yang dimaksudkan disini adalal'r kebijakan publik secara umunt yang bersifat nrenyeluruh dan merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam rangka melaksanakan pembangunan, yang berbentuk peraturan dan fasilitasi pemerintah. Sedangkan instrumen arl€Jgaran berupa penrbiayaan publik (gottcrttrnetrt spurding) yang dituangkan clalam APBN.
Memperhatikan konclisi obyektif yang berkembang sampai saat ini, maka Repeta 2002 akan difokuskan pacla 1. Membangun kesejahteraan rakyat, nreningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Upaya ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang penciidikan, bidang sosial budaya serta bidang agama. :
Upaya-upaya terselrut harus dibarengi dengan pemantapan proses clesentralisai, terutanta pentbagian wewettang dan tugas yang lebih tegas dan jelas, dan perarr serta masyarakat yang semakin besar. 14
2.
3.
Membangun sistem politik yang demokratis, serta mempertahankan persafuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dilaksanakan melalui uPaya pemulihan ketertiban dan keamanan serta terus mengupayakan stabilitas politik yang merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Langkah-langkah prioritas yang akan ditempuh meliputi, antara larn; menyempurnakan konstitusi dan perundang-undangan, menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggunggugat, validasi organisasi TNI dan Polri, serta membangun kekuatan pertahanan negara dan keamanan negara. Mempercapat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Upaya ini ditempuh
melalui langkahJangkah, antara lain; memantapkan koordinasi dalam mewujudkan fiscal sustainability, stabilitas harga, dan nilai tukar rupiah; menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan; mengembangkan usaha mikro, keqil, menengah dan koperasi; mempercePat restrukturisasi hutang swasta; memacu peningkatan ekspor non migas;
4.
5.
memacu peningkatan investasi dan privatisasi; serta menyempurnakan kebijakan terrnasuk peraturan perundangan-undangan. Meningkatkan pembangunan daerah. Empat pilar utama yang akan ditempuh dalam fokus Repeta 2002 yaitu; (i) mempercepat pengembangan wilayah; (ir) memantapkan otonomi daerah; (iii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dary (iv) mempercePat Penanganan khusus untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi, politik dan keamanan di daerah-daerah tertentu. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Langkahlangkah penting yang menjadi prioritas adalah meningkatkan penegakan hukum terutama penyelesaian kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM; meningkatkan profesionalisme dan kualitas hakim; serta menyempurnakan dan menyusun peraturan perundang-undangan untuk mendukung Proses pemulihan ekonomi dan pelaksanaan desenkalisasi.
Demikian gambaran pokok Repeta 2002. ]ika langkah-langkah seperti diuraikan di atas dapat dilaksanakan secara konsisten, maka Indonesia diharapkan mamPu mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga yang sama-sama mengalami krisis. Apabila sampai dengan Desember 2001, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 34 persen, dan pada tiga tahun berikubrya dapat tumbuh dengan rata-rata sekitar 5-6 persen, maka perekonomian Indonesia pada tahun 2004 sudah dapat pulih kembali seperti iebelum krisis (Per akhir L997). Upaya untuk mencapai kondisi ini merupakan tantangan bagi kita bersama, seluruh komponen bangsa, terutama lingkup pemerintahan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebagairnana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2002
yang telah saya uraikan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti, antara lain
:
15
1. 2. 3.
Lembaga tinggi negara, departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkerwaiiban untuk melaksanakan program-program REPETA Tahun 2002 dengan sebaik-
baiknya. REPETA Tahun 2002 merupakan acuan bagi lembaga tinggt negara, departemen, dan lembaga pemerintah non departemen dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran2002. REPETA tahun 2002 juga menjadi acuan baik pemerintah daerah dalam menyerasikan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2002 sehingga tidak terjadi baik tumpang tindih pelaksanaan program maupun kekosongan program pembangunan yang dibutuhkan bagi masyarakat.
P eserta
Rakorb angnas Y ang
B erb
ahagta,
Sesuai dengan paradigma pembangunan baru dengan azas desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota harus mengembangkan pola komunikasi produktif dan berkedudukan setara safu dengan lainnya, namun masing-masing menjalankan peran dan fungsi tanpa ada tumpang tindih satu sama lainnya. Dalam konteks inilah perencanaan
pembangunan nasional perlu dilakukan dengan tidak lagi bersifat koordinasi instruksional yang bernuansa sentralistik, namun lebih mengutamakan pencapaian kesepakatan bersama (concensus building) dalam langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota), demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tersebuf maka pendekatan pembangunan menjadi lebih luas dan bersifat holistik, serta menekankan partisipasi dari seluruh stakeholders. Dengan demikian perencanaan pembangunan ke depan akan
memiliki beberapa ciri
1. 2. 3.
:
Multi-stakeholders yang merupakan well-informed stakeholders, agar dapat mengintegrasikan aspirasi dan upaya masyarakaf ke dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang mereka percaya paling tepat dan dapat berkelanjutan.
Multi bidang (holistik), rencana pembangunan merupakan pendekatan dari berbagai aspek/sektor/ namun terfokus pada hal-hal penting dan mendesak yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu. Multi tingkatarg dengan memadukan perhatian dan prioritas global, regional, nasional, sektoral dan lokal ke dalam rencana yang koheren yang mempertemukan berbagai pertimbangan/pemikiran dan permasalahan. Dengan demikian antara rencana nasional, sektoral dan daerah, serta antara rencana pemerintah dan masyarakat akan konsisten, saling melengkapi dan saling memperkuat. Perencanaan yang dilakukan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat unfuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya.
1.6
4. 5.
Bertanggungpgat, dengan mencantumkan indikator-indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat diketahui akuntabilitas kinerja pihak-pihak yang bertanggun gSawab mengenai program tersebut. Dinamis, fleksibel dan iteratif, yang berarti harus responsif terhadap adanya ide, data, masukan dan perkembangan baru, sejauh hal tersebut konsisten dan mendukung visi, misi, dan tujuan serta aspirasi masyarakat luas.
Selanjutnya, unfuk meningkatkan keterpaduan perencanaan tersebut, maka proses perencanaan dan pengendalian pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu: (1) proses penyusunan kebijakan, (2) perumusan program, (3) penyusunan pembiayaan dan penganggaran, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana/ dan pembiayaan program. Proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan secara independen, dan antar lingkup pemerintahan secara integral melalui proses dan mekanisme tertentu unfuk mencapai tujuan kebijakan nasional dan daerah secara efektif, efisien, dan legitimate.
Proses perencanaan tersebut ditempuh melalui suatu mekanisme koordinasi secara bertahap dan berkesinambungan serta selalu mempunyai keterkaitan antara satu bidang dan tahapan dengan bidang dan tahapan berikutnya, baik
yang sifatnya lima tahunan maupun tahunan. Koordinasi pembangunan diselenggarakan dalam berbagai dimensi, yaitu
1.
2.
3. 4.
perencanaan
:
Dimensi Pertama adalah lintas sektor, menunjukkan bahwa proses dan mekanisme perencanaan yang dilakukan tidaklah bersifat sektoral dan parsial, melainkan mempunyai hubungan dengan sektor lainnya yang terkaif yang direncanakan secara terpadu dan terkoordinasi di setiap lingkup wilayah administratif . Dimensi Kedua adalah lintas daerah, dilakukan karena proses dan mekanisme perencanaan di suatu daerah tidak hanya terkait dengan kepentingan daerah tersebuf namun juga berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik yang terkait secara geografis (cakupan wilayah) maupun sektoral.
Dimensi Ketiga adalah lintas lembaga, menunjukkan bahwa proses dan mekanisme perencanaan yang dilakukan melibatkan berbagai instansi terkait, baik yang vertikal maupun otonom di setiap lingkup wilayah administratif. Dimensi Keempat adalah lintas sumber pembiayaan, menunjukkan upaya optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan yang tersedia, baik yang bersumber dari dana pemerintah (APBN, APBD) maupun yang bersumber dari dana masyarakat dan investasi dunia usaha, serta juga bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri.
Bappenas sebagai lembaga perencana pada tingkat nasional telah melakukan inisiasi untuk menuangkan paradigma baru perencanaan pembangunan tersebut ke dalam suatu benfuk peraturan perundangan-undangan.
17
Sampai saat ini konsep tersebut sudah menjadi bahan bahasan di Sekretariat Negara, dan diharapkan dalam waktu tidak lama lagi akan ditetapkan oleh Presiden. Ha
ilirin Y ang S ay a Ho rmati,
Sejalan dengan hal tersebut di atas, unfuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas para pereircana di seluruh instansi perencanaan pusat dan daerah, serta juga dalam rangka menjamin pengembangan karier dan profesi di bidang perencanaan, melalui Surat Keputusan MENPAN tanggal L9 Maret 2001 tentang |abatan Fungsional Perencanaan dan Angka Kreditrya, telah diputuskan adanya fabatan Fungsional Perencana. Jabatan Fungsional Perencana ini akan menjadi pilihan karier lain bagi para perencana pemerintatr, disamping jabatan struktural yang telah ada. Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, telah dan sedang menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ]abatan Fungsional Perencana, yang akan ditetapkan di seluruh Indonesia melalui proses inpassing atau penyesuaiarl mulai tanggal 1
|anuari 2002 sampai 31 Maret 2002. Seluruh informasi dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana ini sedang disebarluaskan serta disosialisasikan ke seluruh Instansi Perencanaan Pusat dan Daerah. Untuk itu pula, dalam kesempatan Rakorbangnas 2001 ini kami juga telah menyediakan satlr counter khusus ]abatan Fungsional Perencana, yang dapat memberikan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ]abatan Fungsional Perencana. P eserta
Rakorbangnas
V ang
berbahagia,
Kebijakan desentralisasi harus selalu disafukan dengan tujuan-tujuan untuk melakukan demokratisasi pemerintahan, memperkokoh kesatuan nasionaf pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu dipahami bersama bahwa desentralisasi dan otonomi daetah adalah suatu proses berjangka panjang, dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Harus disadari pula bahwa kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah amatlah beragam. Di satu pihak ada daerah yang sudah sangat siap, tetapi di lain pihak ada daerah yang belum cukup siap. Sesuai dengan kondisi dan kemajuan daerah selama dua dekade terakhir ini. Oleh karena itu Bappenas memandang perlu untuk melakukan kajian ilmiah.dan menetapkan suatu indeks atau indikator yang dapat mencerminkan status dan kemajuan suatu daerah, yang sifahrya terukur sehingga dapat diperbandingkan
antar waktu maupun antar wilayalr secara konsisten. Indeks tersebut dapat dinamakan sebagai Indeks Pembangunan Daerah (IPD) atau Regional Development Index (RDI) Indeks Pembangunan Daerah (IPD) bertujuan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah, sebagai 18
indeks komposit yang secara generik terdiri dari tiga to-piihutama, sesuai amanat UU No. 25/2000 tentang PROPENAS Bab IX pembangunan Daerah, yaitu: (1) komponen pengembangan otonomi daerah; (2) komponen percepatan
pengembangan wilayah; dan (3) komponen peningkatan pemberdayaan masyarakaf yang diracik menjadi satu secara proporsional.
Pola pikir yang dikembangkan adalah, bahwa pengembangan otonomi daerah ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas modal, serta sumberdaya manusia. setiap peningkatan komponen otonomi daerah dalam IPD, akan meningkatkan investasi dalam aspek pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat, dan selanjutnya kenaikan ini akan meningkatkan pula kapasitas produksi manusia serta sumber-sumber modal, yang kemudian :kan kembali memberikan konhibusinya pada peningkatan otonomi daerah. sixi.s hubungan faktor dan keluaran ini akan digunakan sebagai model perumusan IPD melalui perhitungan statistic modelling.
Disamping sebagai alat advokasi dan evaluasi perkembangan pembangunan daerah, IPD dapat pula dipergunakan sebagai dasar penyusunan kerangka kelja dalam perencanaan pembangunan, evaluasi pemekaran/penggabungan/ penghapusan wilayah, perhitungan Dana Alokasi lJmum, dan kebufuhan analisis kebijakan lainnya Perhitungan mengenai Indeks Pembangunan Daerah tersebut dewasa ini masih belum selesai, dan masih terus disempurnakan. Namun demikiaru untuk memberikan gambaran awal sekaligus unfuk menampung kritik dan masukan tentang konsep IPD tersebut, maka dalam forum RAKORBANGNAS ini kami akan sampaikan draft mengenai IPD tersebut. Karena sifabrya masih berupa draft atau rancangan, maka dimohon kesediaan hadirin untuk dapat menanggapinya secara proporsional. Sejalan dengan itu, kemajuan di bidang telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) kiranya perlu pula menjadi perhatian kita semua. Pemerintah pada bulan April 2001 menerbitkan Inpres No. 6/2001 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Telematika di Indonesia. Dalam kaitan ini, Bappenas telah berhasil menyusun Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National Information Technology Framework atau NITF) yang salah satu aplikasinya bertujuan untuk mewujudkan e-gooernmenf sebagai pemanfaatan dan pendayagunaan telematika guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Melalui pemberdayaan Kantor Pengolahan Data Elekhonik di daerah masing-masing diharapkan Pemerintah Daerah dapat turut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pedoman pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengembangan aplikasi e-gouernmenf. Saat ini Bappenas juga tengah
memfinalisasi penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional (simrenas). sistem
Perencanaan
ini dapat dijadikan contoh
dalam
mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan dan mempercepat proses analisa, pelaporan dan pengambilan keputusan. Sistem ini diharapkan dapat 19
meningkatkan kualitas dan partisipasi perencana pembangunan di tingkat propinsi, kabupaten dan kota serta para stakeholders lainnya dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian proses koordinasi perencanaan nasional dimasa datang dapat dilaksanakan secara lebih cepaf akuraL efisien dan efektif.
Hailiin/S audara- sekalian/P eserta Rakorb angnas Y ang
S
ay a
Hormati,
Demikianlah beberapa hal yang ingin kami komunikasikan terkait dengan RAKORBANGNAS Tahun 2001 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
20
2.3. Penjelasan Menteri Keuangan Salam sejahterabagt kita semua, Bapak-Bapak,Ibu-Ibu, dan Hadirin sekali yang terhormat,
Pada kesempatan ini nantinya saya akan lebih banyak mendengar dari Bapakbapak dan Ibu-ibu sekalian. Saat ini memang masanya bagi pemerintah pusat
untuk lebih banyak mendengar. Namun saya kira ada baiknya juga visi pemerintah pusat didengar oleh daerah karena kita ini hidup dalam satu keluarga, sehingga i:dak bisa suatu visi hanya diposisikan dari satu sudut pandang atau dilihat dari suatu pelosok atau sudut tanah air kita. saya sampaikan adalah bahwa kita hidup dalam satu keluarga, keluarga politik, keluarga sosial, keluarga ekonomi- Kalau itu yang menjadi titik tolak kita bersama, maka apapun yang terjadi nantinya pada detailnya tentang perimbangan hubungan pusat dan daerah, maka pasti akan ada suatu semacam kesepakatan umum dan besar yang kita jadikan pegangan sebagai dalil dasar bagi langkah kita. Kita harus mencoba melihat segala sesuatu dari perspektil skala besar ini. Kalau kita menjadi bagian dari suatu keluarga besar, maka untuk setiap anggota keluarga itu perlu dijelaskan tentang misi, hak-hak, kewajiban-kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Karena kalau tidak ada hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan aturan main yang bisa diterima bersama dan dilaksanakan secara berkesinambungan, maka keluarga ini bisa pecah atau tiCak lagi menjadi satu keluarga. Akhirnya pertanyaan dasarnya adalah apakah kita ini masih mau menjadi suatu keluarga besar atau tidak.
Inti pokok yang ingin
Kalau kita melihat ke masa lampau, barangkali istilah adanya kesalahan atau kurang pas memang kita rasakan dalam hal hubungan antara pusat dengan daerah. Banyak sekali contoh yang tidak perlu lagi dikemukakan satu persatu. Ifu adalah tugas masyarakat Indonesia untuk melalukan introspeksi dan koreksi. Tetapi imbangan baru ini harus berubah menjadi suatu imbangan baru yang sustainable, yang bisa kita jalankan secara bersama-sama. Hal ini yang ingin sedikit saya sampaikan lebih lanjut mengenai perimbangan keuangan pusat daerah dalam kaitannya dengan APBN TA. 2002' APBN TA. 2002 sudah ditetapkan oleh DPR dan masih akan ada proses penjabaran lanjutannya selama beberapa wakhr ini dalam bentuk alokasi-alokasi yang lebih detail, dan akan dilaksanakan mulai l Januari 2002. 21
Dalam APBN 2002, filsafatnya adalah menurunkan tingkat kerawanan keuangan negara. Salah safu indikator dari tingkat kerawanan suatu negara adalah defisit anggaran. fadi defisit anggaran harus dikurangi, dari yang sekarang sebesar 54 triliun rupiah atau setara dengan 3,7 persen dari PDB menjadi sekitar 42 triliun
rupiah atau setara dengan 2,5 persen dari PDB. Tahun berikutnya lagi diharapkan akan lebih turun lagi, dimana akan dicapai suatu posisi keseimbangan, yaitu defisit kecil, tidak ada defisit atau bahkan akan terdapat
surplus kecil. Sasaran keseimbangan fiskal adalah sasaran unfuk jangka menengah dilaksanakan untuk menghilangkan kerawanan APBN. Hal ini berlaku di seluruh negara bahwa kalau suatu negara APBN nya rawan, maka ekonominya pasti akan rawan juga. Maka kalau ada perubahan sedikit saja dari suku bunga internasional atau harga minyak maka akan menimbulkan gejolak yang cukup besar. Oleh sebab itu salah satu caranya adalah dengan mengurangi ketekoran. Cara yang kedua adalah dengan mencoba menurunkan secara bertahap tingkat stok hutang luar negeri kita yang nilai totalnya saat ini adalah sama dengan
PDB. Suatu tingkat hutang yang terlalu tinggi jelas merupakan sumber kerawanan yang akan mengganggu keberlangsungan dari pengelolaan keuangan negara. Hal ini juga merupakan hal yang akan kita lalukan dalam APBN TA.20OZ ini, yaitu dalam bentuk dari penerimaan yang kita peroleh dari program privatisasi dan sebagian dari penerimaan penjualan aset-aset oleh BPPN tidak semuanya kita pakai untuk menutup ketekoran seperti yang kita lakukan sampai tahun ini. Sampai tahun ini, yang kita lakukan adalah apa yang diperoleh dari privatisasi maupun penjualan aset BPPN, kita gunakan seluruhnya untuk defisit kita yang begitu besar. Sekarang, kita sedang mengupayakan sebagian dari nilai tersebut bisa kita sisihkan dan gunakan unfuk mengurangi hutang kita dengan cara membayarnya kembali. Kalau hal ini dilakukan secara bertahap dan konsisten, akhirnya kita akdn mencapai posisi dimana hutang pemerintah itu akan lebih sustainable, ttdak terlalu rawan. Karena tingkat hutang yang sama dengan PDB itu memang terlalu besar, mungkin perlu dikurangi hingga tingkat yang kurang dari 50 persen dari PDB. Sebagai catatan, hampir tidak ada negara di dunia ini yang pemerintahnya tidak berhutang, termasuk Amerika Serikat, kepada warganya di dalam negeri maupun pihak lain di luar negeri. Hanya masalahnya adalah tingkat hutang suatu negara tersebut harus sustainable, ini yang ingin kita lakukan.
Dua fungsi ini yaitu mengurangi defisit, dan mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang, adalah dua tema yang bisa dibaca dari angka-angka APBN TA. 2002 yang sudah disetujui oleh DPR. Mengenai detailnya, saya kira akan ada wakil dari Departemen Keuangan lainnya di sesi lain yang akan menjelaskan dan mendiskusikan anggaran-anggaran detailnya. Tetapi gambaran umum ini menunjukkan bagaimana perspektif nasional itu memang penting untuk kita jaga. Salah satu konsekuensi atau implikasi dari pegangan secara nasional ini adalah bahwa pada tahun depan jumlah dana yang tersedia untuk kita bagi bersama ini sangat terbatas untuk digunakan pada suafu fujuan tertenfu dan tujuan lainnya. Itulah uang milik kita bersama, milik keluarga kita. Kita bagi dengan cara bagaimanapun, jumlahnya tetap sebesar tertentu itu. 22
Bapak-Bapak, lbu-Ibu, dan Hadirin sekalian yang terhormat,
Yang penting sekarang adalah cara kita mengafur penggunaannya, karena kalau marl "tflenang-menangan" sudah jelas keuangannya nanti akan ttdak'sustainable,.
Kuenya cuma ada itu, kalau yang satu minta ini minta itu, maka kalau ditotal maka jumlah permintaannya akan lebih besar dari jumlah total persediaan dana. Ini dilema pada tingkat pemerintah secara nasional. Tentunya akan diperlukan suatu kompromi dengan titik tolaknya pada tema yang telah saya sebutkan terdahulu tadi. Memang akan sangat sulit bagi siapapun yang menjadi menteri keuangan untuk memenuhi seluruh keinginan, karena jumlah dana totalnya memang cuma sebesar ifu. selama lebih dari dua minggu setengah, pemerintah dan panitia anggaran DpR sudah secara mendalam menginventarisasi seluruh kemungkinan sumbersumber yang ada, pos demi pos, seperti pajak, bea cukai, penerimaan bukan pajak, minyak, dan lainlain. Iuga dari kemungkinan pengurangan subsidi, supaya ada dana bebas yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah pusat (sektor) ataupun pemerintahan daerah. saya ingin menggarisbawahi satu hal lagi mengenai pembangunan dan otonomi daerah ini, yaitu mengenai jumlah dana yang bisa didapatkan oleh daerah dari pusat adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat penting. Kita semua sepakat bahwa sumber dana pembangunan yang berasal dari pusat yang diterima dari daerah dilihat dari perspektif daerah merupakan sumber yang sangat penting unfuk pembangunan daerah. Namun kalau kita melihat dari konteks yang lebih luas, kita tidak hanya terpaku kepada dana dari pusat ke daerah. Kita harus melihat sumber-sumber apa yang bisa
diandalkan oleh daerah untuk waktu-waktu mendatang agar daerah bisa mencapai pembangunan yang terus berlanjuf bertahap meningkat dari waktu ke
waktu. Meskipun peningkatan ini tidak perlu harus melonjak-lonjak, dan ini lebih baik dari pada ada lonjakan namun kemudian anjlok. satu hal yang super utama dimana pusat dan daerah harus bekerja sama secara sinkron dan sinergis adalah sumber dari investasi dunia usaha. Di banyak negara/ khususnya di hampir semua negara maju, sumber pertumbuhan ekonomi suatu daerah bukan dari dana pemerintah. Dana pemerintah yang ada digunakan untuk menyediakan pelayanan dasar, infrastruktur yang tidak bisa disediakan oleh dunia usaha, tata pemerintaharg keamanan, iklim dan tugas-
tugas pemerintah lain yang fundamental. Kegiatan ekonomi selebihnya dilaksanakan oleh masyarakat atau dunia usaha. oleh sebab ifu kalau kita melihat dalam jangka menengah atau lebih panjang, maka sangat penting kita melihat bagaimana suatu daerah itu bisa menarik bagi investasi. Mulai sekarang
kita perlu garap bersama untuk pengembangan potensi daerah, tentu saji dengan komplementasi dari dana pemerintah terutama untuk daerah-daerah yang sangat tertinggal. Masalahnya dalam jangka menengah kita harus mulai memikirkan sumber dana pembangunan daerah yang berasal dari dunia usaha dan investasi. jadi kalau demikian, maka hal yang perlu kita lakukan secara 23
bersama-sama, semua daerah harus mulai membenahi masing-masing daerahnya supaya menjadi menjadi suatu daerah yang menarik bagi investasi. Itu harapan kita untuk untuk bisa diraih dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, karena upaya peningkatan investasi tersebut belum tentu bisa dicapai, maka dana pemerintah menjadi tumpuan utama. Karena memang iklim investasi domestik hingga saat ini belum begrtu kondusif. Tetapi kita harus mulai berusaha mewujudkannya karena itulah andalan kita semua. Iadi masingmasing daerah dan secara nasional itulah yang akan membawa kita maju. Dana pemerintah itu akan terbatas, bahkan barangkali kita tidak akan bisa meningkatkannya lagi seperti di masa-masa lampau. Sumber-sumber alam untuk menopang penerimaan pemerintah pusat, yang sekarang banyak dialihkan ke pemerintah daerah, memiliki batas waktu, terutama migas, yang tidak bisa diandalkan lagi pada jangka waktu 20-30 tahun ke depan. Pada akhirnya setiap negara dan daerah harus mengandalkan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, pada dunia usaha, bukan tergantung pada sumber alam, tetapi pada sumber kehampilan dan kemampuan SDM nya. Bila suatu daerah sekarang memiliki SDA yang cukup besar, namun harus segera melihat ke masa 20-30 tahun lagi, supaya bisa mengelola kondisi ini untuk menumbuhkan sumber kemajuan ekonomi yang lain yaitu menumbuhkan iklim yang baik bagi untuk kegiatan dunia usaha dan peningkatan kemampuan SDM. Pemikiran ini perlu saya kemukakan untuk benar-benar membawa kita pada suatu perhatian yang lain supaya kita tidak terpaku pada pembagian alokasi dana dari pusat ke daerah. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat daerah kita menarik, merupakan hal utama yang harus dijawab, untuk kemudian dijabarkan menjadi suatu strategi pembangunan daerah. Menurut saya, yang paling akan banyak memberikan manfaat dalam jangka yang tidak terlalu lama, adalah menciptakan iklim di suatu daerah untuk menarik investor yang mencakup: aspek keamanan dan afuran main. Semakin jelas afuran main, maka akan semakin menarik bagi investor. Bila aturannya tidak jelas, setiap saat muncul aturan baru dengan pungutan-pungutan baru yang akan mengagetkan investor, saya kira dunia usaha akan tidak terlalu tertarik pada daerah-daerah tersebut. Oleh sebab itu pembenahan aturan marn, apapu itu, harus dilaksanakan oleh masing-masing daerah, dipegang secara konsisten, diumumkan kepada calon-calon investor. Hal itu kemudian harus ditepati, karena kalau tidak konsisten, dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian yang merupakan unsur penghambat utama mereka untuk melakukan investasi. Perlu dilakukan identifikasi tentang peraturan-peraturan di suatu daerah yang menghambat dan mendukung investasi, juga tentang pelaksanaannya oleh pelaksana-pelaksananya apakah konsisten atau tidak. Ini adalah semua bagi semua daerah untuk melaksanakan, dan saya yakin ini adalah fokus yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang harus mulai kita laksanakan dari sekarang. Untuk menggarisbawahi tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan itu akhirnya terutama berasalah dari masyarakat dan dunia usaha itu, perlu kita pikirkan secara bersama, perlu dituangkan dalam strategi pembangunan di masing-masing daerah untuk diandalkan di masa depan. 24
Demikian paparan singkat saya, Selanjufirya saya akan lebih banyak mendengar dan berdiskusi. Was s aI amu aI aikum
W ar . W ab.
25
2.4. Penjelasan Menko Kesejahteraan Rakyat a
"KEBIJAKAN UMUM
DAN
PRIORITAS PROGRAM KERIA BIDANG
KESETAHTERAAN RAKYAT" Dasar 1..
UUD Tahun 1945
Kemudian dari pada ifu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah'Indonesia dan unfuk memajukan kesejahteraan umr.nrL mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu'Ijndang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan Rakyat dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilary
serta
dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.
TAP MPR No. IVIMPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 -2004 Berdasarkan visi telah ditetapkan misi berupa : Pengamalan Pancasila Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
a. b. c. d. e. f.
Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi Perwujudan kehidupan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak Terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermufu Perwujudan aparat negara yang berfungsi melayani masyaraka! profesional, berdaya guna dan produktif.
UU No. 25/2000 Tentang Propenas Tahun 2000-2004 Prioritas Program Pembangunan: a. Membangun sistem politik yang demokratis 27
b. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik c. Mempercepat pemulihan ekonomi berdasarkan sistem
ekonomi
kerakyatan
d. e. 4.
Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehiclupan beragama dan ketahanan berbudaya Meningkatkanpembangunandaerah.
UU No. 25/2001 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2002
a. b.
Fokus Repeta Tahun 2002 Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya Membangun sistem politik yang demokratis
c. d. Mempercepat pemulihan ekorron'ri berdasarkan sistem e. f. 5.
ekonomi
Kerakyatan Meningkatkanpembangunandaerah
Mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang baik.
Program Kerja Kabinet Gotong Royong persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004.
a. Mempertahankan b. c. cl. e. f. 6.
Rl tentang keterangan pemerintah atas RUU Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2002 serta Nota Keuangan pada tanggal 7 September 2001. Disebutkan bahwa masalah yang melingkupi kehiclupan kebangsaan darr kenegaraan pada akhirnya bermuara clisekitar
Pidato Presiden
masalah dasar yaitu keseiahteraan.
B.
Prioritas Program Keria
Masalah kesejahteraan rakyat pada hakekatnya adalah menambah pendapatan dan mengurangi biaya untuk pelayanan. Makin besar selisih tersebut, maka makin besar pula kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, dan makin kecil selisih tersebut maka kemiskinan yang akan menjadi besar. Dalam sclpe yang kecil yaitu dalam keluarga, faktor jumlah anggota keluarga akan sangat menentukan besar kecilnya selisih antara pendapatan dan biaya pelayanan. Oleh karena itu masalah puryendnlinn pendudt* melslui kehtnrga herencana dan mewuittdkan keluarga sejnhtera tidakbisa tidak harus menjadi perhatian dan komitmen semua daerah dalam rangka mewujudkan kualitas kesejahteraan rakyat. 28
Tiga pilar yang mempengaruhi terwujudnya kualitas keluarga dalam rangka kesejahteraanrakyatmencakup aspekpendidikan,kesehatan dan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan yang didukung oleh suasana kehidupan beragama yang harmonis, solidaritas sosial, dan pengembangan budaya dan pemberdayaan perempuan di segala aspek kehidupan. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan di dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka masalah-masalah tersebut diatas merupakan bagian dai tugas dan tang gungj aw ab P emeintah D aer ah.
C.
Rincian Prioritas Program Kerja
a.
Peningkatan kualitas pendidikan nasional di daerah pada era otonomi.
. .
murid sekolah (88,4%) tidak melanjutkan pendidikannya sampai jenjang Perguruan Tinggi Sistem pendidikan nasional sangat memerlukan adanya kebijakan
Sebagian besar
pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas dengan orientssi kecakapan untuk hidup (Broad Based Educafion). Kebutuhan tersebut tidak.harus
merubah sistem pendidikan dan juga tidak untuk mereduksi pendidikan hanya sebagai latihan kerja. Pendidikan yang berorientasi pada ketrampilan hidup justru memberikan kesempatan
kepada setiap anak untuk meningkatkan potensinya, dan bahkan
memberikan peluang pada anak untuk memperoleh bekal ketrampilanlkeahlian yang dapat dijadikan sumber penghidupanny a, Pendidikan yang beroientasi pada keterampilan hidup tidak untuk mendikte lembaga pendidikan dan Pemeintah Daerah tetapi justru menawarkafl berbagai kemungkinan ntnu menu yang dapat dipilih oleh daerah untuk mengolah dan mengoptimalkan.sumber daya yang ada
.
demi
ke s ej
ahter a an r aky at
Sasaran utama kebijakan pendidikan berbasis masyarakat luas dengan orientasi kecakapan dan kehampilan untuk hidup adalah
jenjang pendidikan dasar (SD-SLTP) dan jenjang pendidikan menengah. Lulusan dari kedua jenjang pendidikan tersebut tidak banyak yang meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi tetapi
.
langsung memasuki dunia kerja. Oleh karena itu wajib belajar sembilan tahun yang sudah disepakati dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Sekitar 6 juta anak usia
sekolah umur 7
-
15 tahun dari keluarga miskin saat ini tidak
sekolah. Keterbatasan jumlah dan kualitas guru, kekurangan bukubuku pelajaran, terbatasnya bangunan gedung sekolah perlu secara
intensif diikuti dengan gerakan solidaritas masyarakat
.
sesuai
dengan potensinya. Dukungan pendanaan yang mempunyai fleksibilitas tingg dengan dukungan partisipasi masyarakat serta sistem pengawasan yang
terbuka sangat diperlukan unfuk melaksanakan intensifikasi 29
pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun dan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada kehampilan dan ketrampilan untuk hidup, sekaligus mempersiapkan datangnya kompetisi yang
. .
bersifat global.
Dalam menghadapi dampak krisis, pembangunan pendidikan melakukan upaya yang difokuskan pada mempertahankan agar anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan Pelaksanaan pemberantasan buta huruf terus digalakkan terutama
untuk keluarga miskin
di
daerah perdesaan melalui program
kelompok belajar Paket A dan B.
di bidang kesehatan di daerah pada era otonomi . Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat $PKM) merupakan pelaksanaan operasional sesuai dengan UU Nomor 23 Tahrn 1992 Peningkatan kualitas pelayanan
.
.
.
.
tentang Kesehatan.
ini masih berorientasi kuratif, belum paripurna dan kurang bermufu, peran serta rnasyarakat dalam pembiayaan kesehatan kurang termobilisasi dengan baik serta pembiayaan kesehatan masih ditandai oleh inefisiensi pengeluaran masyarakat terbatasnya pengeluaran pemerintatr, dan pembayaran pelayanan kesehatan cenderung meningkatkan biaya kesehatan dan memberatkan beban perorangan yang memerlukan perawatan di kala Sistem pelayanan kesehatan saat
sakit.
JPKM sebagai pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelayanan tingkat pertama yang bermutu sebagai ujung tombak yang ditopang dengan pembiayaan di muka oleh para konsumennya melalui suatu badan pengelola dana yang kemudian menerapkan pembayaran pra upaya kepada pemberi pelayanan kesehatan. Shategi jangka panjang dalam upaya menuju pada sistem pendanaan yang lebih sustainable, IPKM sebagai altematif yang mulai dikembangkan secara intensif. Sistem ini akan mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan kesehatan, terjadinya subsidi silang dari orang yang mampu ke orang miskin dan dari orang sehat kepada orang yang sakit.
Dalam kaitan dengan berkembangnya HIV/AIDS, narkoba, imigran gelap serta perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah diingatkan untuk mengantisipasi akibat-akibat dan pencegahan serta penanggulangannya. HIV/AIDS, narkoba dan perdagangan perempuan dan anak akan menjadi beban yang sangat berat bagi seluruh Pemerintah daerah apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh.
c.
Penanggulangan masalah pengungsi secara koordinatif . Penyebab timbulnya masalah pengungsi sangat berbeda antar daerah, oleh karena ifu pendekatan penanganannya juga berbeda-beda.
r Arah
penanganan masalah pengungsi adalah mendorong para
pengungsi hidup kembali bersama keluarga secara normal. 30
r o
Jumlah pengungsi di 20 propinsi sampai saat ini sebanyak 289.994I
kembali dalam kehidupan normal ke tempat semula bersama keluarga dan lingkunganya dengan penuh kedamaian. Leading sektor pelaksanaan pola I adalah
-
r
r
Departemen Sosial bersama Pemda. PoIa II - pemberdayqan: mendorong para pengungsi menemukan
kehidupan baru di tengah masyarakat sesuai dengan pilihannya dengan fasilitasi dari pemerintah. Pola ini dilaksanakan manakala Pola I tidak dapat dilaksanakan. Leading sektor pelaksanaan pola II adalah Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi bersama Pemda, didukung Kantor Meneg Koperasi dan UKM. - Poln III - pengalihan: merupakan alternatif terakhir apabila Pola I dan II benar-benar tidak dapat dilakukan yaitu memungkinkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi baik dengan model sisipan maupun transmigrasi lokal. Leading sektor pola III adalah Kantor Menteri Kimpraswil bersama Pemda didukung oleh kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kantor Meneg Koperasi dan UKM. Gubernur merupakan penanggung jawab pelaksanaan operasional di lapangan dan pada prinsipnya penanganan dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan melalui satu pintu. Apabila penanganan pengungsi berkaitan dengan propinsi lain, maka akan difasilitasi oleh Sekretaris Bakomas PBP. Pembagian tugas interdep dipusat: - Menko Kesra sebagai Wakil Ketua dan selaku Ketua Tim Haian Bakornas PBP berdasarknn Keppres namor III Tahun 200L Tentang Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
r o
Penanganan
Pengungsi.
Menko Polkam mengkoordinasikan penciptaan rasa aman dan nyaman hingga seluruh pola dapat diterapkan dalam tanggang waktu yang tersedia. Sekretariat Bakornas PBP bertindak sebagai pusat pelayanan
administrasi dan
pelaksanaan kebijaksanaan,
serta
mengkoordinasikan unsur pelaksana teknis di pusat dan daerah Penirnganan pengungsi dijadwalkan diselesaikan pada akhir bulan Desember 2002. Pemberian bantuan jaminan hidup berupa 400 gram beras dan uang lauk pauk sebesar Rp. 1.500 per orang akan diakhiri dalam bulan Desember 2001. Alokasi dana untuk bantuan jaminan hidup dan uang lauk-pauk diubah untukbiaya pemulangan pengungsi dan penyiapan lainnya.
d.
Penanggulangan kemiskinan di daerah pada era otonomi.
r
Penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai bagian dan unsur utama dalam pembangunan bangsa.
37
Upaya penanggulangan kemiskinan bersifat partisipatif yang melibatkan semuapihak baik pemerintah, swasta, lSM, dunia usaha dan perguruan tingg dengan memperhatikan kapasitas lokal yang realistis. Penduduk dan keluarga miskin menjadi aktor utama dalam perang melgwan kemiskinan atas dirinya. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memfasilitasi, memberikan bimbingan dan kemudahan terhadap aktor utama untuk dapat mengatasi masalahnya secara mandiri. Keterlibntan masyarakat, LSM dan pendampingan yang profesional sangat diperlukan.
Penduduk dan keluarga fakir miskin sesuai dengan UUD menjadi tanggung jawab pemerintah dan penduduk dan kduarga miskin diberdayakan.
Kebijaksanaan pembangunan pusat
dan daerah harus memihak kepada
penduiduk dan keluarga miskin.
Dalam usaha pemberdayaan penduduk dan keluarga dalam usaha ekonomi dilakukan secara Eansparan dan dikembangkan dengan dukungan lembagakeuangan mikro diluar sistim perbankan yang ada.
Meningkatkan kualitas Jaring Pengaman Sosial bag kelompok msyarakat yang tergolong sangat miskin melalui Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin yang diarahkan pada pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan derajat pendapatannya secaraberkelanjutan. Sesuai dengan surat Mentei Dalam Negerl kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikots No. 444.Lp-076/Sl tanggal 12 Oktober 200'L diminta pemeintah daerah segera mengambil langkah-langkah berupa:
-
-
Menyusun kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan untuk ditetapkan dalam Program pembangunan daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan daerah (Repetada) serta mengalokasikan pembiayaannya yang bersumber pada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Upaya penanggulangan kemiskinan agar diarahkan pada upaya penyediaan dana bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha
ekonomi produktif penduduk miskin, penyediaan prasarana
-
perekonomian, penyediaan pendampingan, pemenuhan kebufuhan pangan keluarga miskin, peningkatan derajat kesehatan dan penyehatan lingkungan permukiman, pemanfaatan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta kegiatan-kegiatan terkait lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin. Mengingat keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dan kinerja Pemerintah daerah, maka laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan patut dijadikan bagian dari laporan penyelenggarann pemerintah daerah yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
32
Peningkatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas budaya bangsa dalam rangka pembangunan pariwisata.
Kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan, perilaku dan benda sebagai
perwujudan kemampuan marursia atau kelompok manusia atau kelompok manusia yang diperoleh melalui proses belajar untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti luas. Pengembangan kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan dan membina kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dai waisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai
wahana bagi pengembangan pariwisata nasional
dan
mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa. Hakekat pariwisata bertumpu pada keunikan dan ke khasan' Budaya
dan alam menunjukkan juti diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Pengembangan pariwisata bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar. Pariwisata dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat'
Misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah peningkatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah dengan tetap mengaflr kepada bingkai Negara Kesatuan RI dan dengan sasaran terciptanya kebudayaan bangsa.
Pengembangan produk pariwisata yang berwawasanlingkungan, bertumpu pada lcebudayaan peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tioggi dan berdaya saing global. Menjadikan kebudayaan dan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan ekonomi ralqlat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja khususnya bagi indushi skala kecil dan menengah.
33
2.5. Penjelasan Menko Politik dan Keamanan Yang saya hormati, para peserta Rapat Koordinasi Pembangunan dan hadirin sekalian.
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT., izinkanlah saya untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan dan strategi pemerintah di bidang politik dan keamanan. Yang ingin saya sampaikan ini s:benarnya juga sekaligus satu reuiew dan update dari dinamika dan perkembangan situasi politik dan keamanan dalam konteks
global. Dan kemudian, bigaimana Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan dan strategi untuk melespon dinamika sifuasi dan perkembangan ifu. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu: Pertama, saya ingin melakukan review terhadap agenda besar yang sedang kita jalankan sekarang ini, termasuk program kerja Kabinet Gotong Royong yang saya yakin bapak, ibu, dan hadirin sekalian telah memahaminya. Kedua, saya ingin meletakkan agenda dan misi nasional itu dalam konteks dunia yang telah berubah terutama pasca keiadian 11 September yang lalu. Ketiga, saya ingin mengangkat beberapa isu kritis dari implementasi program kerja Kabinet Gotong Royong yang memerlukan kepedulian, atensi, dan kerja sama kita di dalam melaksanakannya. Keempat, saya ingin mengajak hadirin sekalian terutama rekan-rekan yang bertugas di daerah, mulai dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan semuanya tentang apa yang dapat kita lakukan secara bersama agar agenda pemerintah ini dapat dijalankan secara efektif, dan kemudian kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan akfual dewasa ini.
Hadirin sekalian, Dalam Rakorbang yang lalu, dan yang belum lama adalah dalam rapat pimpinan Gubernur Kepala Daerah beberapa bulan yang lalu, saya sudah mengangkat 3 (tiga) agenda besar yang merupakan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan, sebagai jawaban atas permasalahan dan tantangan fundamental kebangsaan dewasa ini. Tiga agenda besar tersebut sering saya
sebut dengan 3 R, yaitu: Pertama adalah recoaery, yang tiada lain adalah memulihkan kehidupan nasional pasca krisis. Kemudian, R yang kedua adalah refonnasi yang harus kita jalankan sekarang ini. Kalau sudah kita jalankan terus, perlu kita pacu untuk dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah rekortsiliasi. 35
R yang pertama adalah rccoT)enl. Bagtrmanapun sampai dengan tahun 200.1 ini, kita harus bisa meletakkan landasan dalam pemulihan kehidupan bangsa. OIeh karena itu, prioritas dan agendanya tidak boleh terlalu banyak namun harus fokus. Pertama, stabilisasi dan pemulihan kembali ekonomi kita. Kedua kita harus menormalisasi kehidupan politik. Ketiga kita harus memulihkan kembali atau menegakkan kernbali hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat di seluruh tanah air. Inilah yang saya sebut program jangka pendek, 2001 ini sampai dengan 2004 dengan prioritas yang fokus. Kalau itu bisa dicapai, sebenarnya langkah-langkah recouery ini dapat berlangsung lagi hingga periode 2004-2009. Oleh karena itu, semua upaya harus kita arahkan, agar recovery ini dapat berlangsung secara efektif, untuk membangun landasan pada pencapaian tuffIon yang lebih besar pada periode berikutnya R yang kedua adalah rafonnasi. Saya kira kita sudah bersepakat harus melakukan
di negeri ini, baik struktural maupun kultural yang rnencakup semua aspek kehidupan, baik politik, sosial, dan ekonomi. Tentunya kita berharap reformasi ini harus dikelola sebaik-baiknya. Reformasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ekses dan implikasi dan serta dampak sampingan yang mengganggu jalannya reformasi
berbagai perubahan secara fundamental
itu sendiri. R yang ketiga adalah rekonsiliasi. Saya kira pengalaman kita bernegara selama 56 tahun kita rasakan meninggalkan sejumlah persoalan. Ada iarak, ada luka, ada
suasana "permusuhan" diantara kita. Maka saatnya telah tiba demi pertanggungjawaban kita pada masa depan dan pada generasi akan datang. Kita harus melakukan langkah besar yang kita sebut dengan rekonsiliasi nasional. Mulai sekarang kita letakkan landasannya, kita bangun kerangkanya. Insya Allah, kalau dijalankan dengan baik, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, tentu kita akan menjadi bangsa yang lebih bersatu, yang lebih harmonis dengan persaudaraan yang tinggi. Itulah 3 R yang menjadi agenda besar bangsa dan negara kita.
Untuk mengimplementasikan semua ifu, Ibu Megawati soekarnoputri, segera setelah menjadi presiden, telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang bagaimana pemerintah ataupun Kabinet Gotong Royong ini menjalankan program-Program
itu, yang dikemas dan ditentukan dalam 6 program kerja kabinet. Dari
6
program kerja kabinet, satu menyangkut bidang ekonomi, yaifu menormalisasi kehidupan ekonomi dan meletakkan dasar ekonomi kerakyatan. Sedangkan yang lima menyangkut bidang tugas saya, politik dan keamanan yang n'remiliki kontribusi yang signifikan, yaitu: Pertama, mempertahankan persatuan nasional clalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kedua, melanjutkan reformasi dan demokratisasi dengan kerangka agenda dan arah yang benar, tentu sambil meningkatkan penghormatan pada hak asasi manusia (HAM);
Ketiga, menegakkan hukum, menghadirkan rasa aman dan tentram di masyaraka! dengan disertai langkah-langkah yang efektif, seperti pemberantasan KKN; Keempat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, membangun kembali martabat bangsa kita termasuk memulihkan 36
kepercayaan dunia kepada kita; Kelima adalah bagaimana pemerintah ikut berkontribusi dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2004 nanti. Inilah sebenarnya misi dari pemerintah kita yang mengalir dari amanah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang sebetulnya dijiwai oleh 3 agenda bear yang sudah saya sampaikan di atas.
Ketika kita berusaha dan berjuang keras unfuk melaksanakan itu, dunia tempat kita berada tidak dalam suasana yang vakum. Dunia juga memunculkan berbagai fenomena realitas dan kecenderungan-kecenderungannya yang langsung ataupun tidak langsung memberikan implikasi bagi kehidupan kita, pada proses bangsa kita dalam mereformasi diri, dalam membangun diri menuju hari esok yang lebih baik. Saya ingin mengangkat gambar kecil dari dunia yang tengah berubah ini, terutama setelah terjadinya peristiwa pada 11 September yang lalu. Bapalr/ibu, hadiin sekalian yang terhormat,
Kalau kita sedikit melaksanakan kilas balik terhadap perkembangan globaf sebenarnya sejak berakhirnya perang dunia kedua sampai dengan runtuhnya Tembok Berlin, berarti itu berakhirnya era perang dingin. Penggal waktu 19451985, sekitar 40 tahun, adalah era perang dirrg*. Dunia dibagi menjadi 2 kutub besar, Barat dan Timur, Kapitalis dan Komunis. Meskipun ada negara-negara yang merasa tidak nyaman memasuki kedua klub itu dan kemudian membangun gerakan Non Blok, tetapi hampir semua persoalan di dunia, konflik, anatomi aliansi, permusuhan, sangat dipengaruhi oleh dikotomi Barat dan Timur, Komunis dan Kapitalis. Setelah Tembok Berlin runtuh dengan susutnya era komunisme di dunia ini, maka dunia memasuki babak baru sampai dengan 11 September yang lalu. Dunia setelah itu, pasca perang dingin, tidak lagi membedakan atau mendikotomikan antara Barat-Timur, KomunisKapitalis, tetapi tiba-tiba dunia membelah dirinya menjadi democratic nation. Negara-negara yang dianggap demokratis dengan perangkat sistem nilai yang dirumuskannya, dan kemudian negara-negara yang belum demokratis. Yang mencirikan negara demokratis dikatakan oleh mereka adalah yang mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai global, nilai-nilai universal demokrasi, HAM, pasar bebas, lingkungan hidup, dan supremasi hukum. Bagi negaranegara yang belum mengadopsi itu dikatakan tidak termasuk ke kategori negara demokratis. Indonesia kurang beruntung pada awal pasca perang dingro itu, karena kita dianggap waktu itu tidak atau belum demokratis, tidak menghormati HAM, tidak memiliki supremasi hukum dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan reformasi, maka kelas kita naik sedikit. Kita dianggap negara yang sedang menuju ke demokrasi. Oleh karena itu, kita rasakan waktu itu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Indonesia selalu berhadapan dengan arus internasional yang menyangkut HAM, kehidupan demokrasi, lingkungan hidup, tegaknya hukum dan lain-lain. Sebenarnya trend di dalam negeri makin baik. Kita sadar memang dengan reformasi ini kita harus meningkatkan kualitas demokrasi dan HAM kita. Kita makin memahami bahwa nilai universal adalah 37
sebuah keniscayaan, meskipun kita tidak meninggalkan sistem nilai dari diri, sejarah, dan warisan yang ada.
Namun bagaimanapun era ini sudah berganti. Kita menghadapi tantangan yang baru. Trend yang berkembang pada tingkat dunia sekarang ini, paling tidak dalam skala tertentu adalah betul-betul mengadopsi nilai-nilai universal tadi. Bahkan sekarang sudah mengkait kepada negara mana yang masuk klub baru yang disebut sebagai jaringan terorisme dunia, dan negara-negara lainnya yang tidak masuk dalam klub itu. Mungkin dianggap negara yang melindungi terorisme, yang membantu teroris, atau negara yang setengah-setengah, tidak memiliki komitmen yang kuat bahwa terorisme intenasional harus diperangi secara internasional pula. Inilah yang saya anggap fase kritis bagi bangsa kita. Kalau kita lengah dan tidak cakap di dalam mengambil peran yang konstruktif pada saat dunia sedang berubah kembali ini, bisa jadi kita akan berada ditempat yang tidak menguntungkan. Oleh karena itulah kita sedang bekerja sekarang. Diplomasi kita berjalan, agar dalam dunia yang sedang mencari tatanan dunia yang baru ini, Indonesia memiliki peran yang signifikan, yang tentu juga diabdikan untuk memenuhi kepentingan nasional kita.Implikasinya ada, karena sekali kita dianggap masuk ke klub yang dikatakan tidak kuat komihnen untuk memerangi terorisme, maka hubungan atau kerjasama internasional kita akan menghadapi hambatan. Oleh karena itulah sebenarnya sikap, posisi, dan kebijakan luar negeri kita yang sedang dikembangkan sekarang ini perlu mempertimbangkan semua faktor, yang semua akhirnya diarahkan kepada kepentingan nasional kita, bukan kepentingan yang lain. meskipun tidak bisa kita lihat secara hitam putih.
Itulah dua hal yang saya kaitkan sekaligus: situasi nasional., kemudian konteks global dimana kita berada ditengahnya. Kita melakukan perubahan yang sangat dipengaruhi oleh fenomena, realitas, dan kecendenmgan yang bersifat global itu. Hadiin
sekalian yang saya hormati,
Dari 5 agenda yang menyangkut bidang politik dan keamanan, maka agenda pertama untuk mempertahankan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun kebangsaan kita ditantang sekarang ini, apakah kita lebih mencitai bangsa sendiri, tanah air sendiri, negara sendiri,. dan tidak lebih mencintai atau setia kepada ikatan-ikatan lain di dunia ini. Kalau kita sadar dan saya kira kemarin pada tanggal 28 Oktober kita diingatkan kembali, bahwa pada sekian puluh tahun silam, pada tanggal itu bangsa kita bersepakat unfuk menjadi "one nation, one country, one language." Kalau ini masih bersemi pada diti, hati, dan pikiran kita maka sekarang pun sebenamya kita harus membuktikan bahwa kita satu nusa satu bangsa dan satu bahasa. Oleh karena itu, integrasi nasional tidak bisa ditawarfawan, baik itu yang bersifat idiologis; teritorial maupun sosial. Oleh karena itulah, prakarsa kita semua: pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Saudara-saudara, untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh dan Irian faya dengan arrt, adil, dan realistik. Menurut saya meruPakan babak baru yang harus 38
kita implementasikan dengan
sebenar-benarnya. Kita sentuh hal-hal yang menjadi aspirasi dari rakyaf ekonominya, sosialnya, budayanya, hukum dan keamaniannya. Dan kemudian kita pastikan bahwa dengan tatanan dan perangkat yang baru itu, dengan kesungguhan kita semua, maka permasalahan di Aceh dan Irian Jaya InsyaAllah dapat dikelola dengan baik. Menyangkut kohesi sosial, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan di Maluku, Maluku utara, di Poso, Kalimantaru harus kita tingkatkan intensitas dan kualitasnya. Dengan demikian, kalau tahun ini, tahun deparL dan tahun depanriya lagi kita benar-benar melaksanakan langkah-langkah yang konkrit sesuai dengan yang kita sepakati di semua daerah konflik itu, maka keinginan untuk mempertahankan integrasi nasional dalam kerangka NKRI akan dapat kita capai. Yang kedua, memacu reformasi dan demokratisasi. Saya kira tidak ada yang menjamin bahwa demokratisasi bisa selesai satu atau dua tahun. Kalau kita melaksanakan Benchmarking dengan membandingkan negara lain bisa diperlukan waktu 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun lebih. yang penting jangan pernah berhenti melaksanakan proses demokratisasi ini. Jangan kecil hati, jangan frustasi. Inilah konsekuensi dari reformasi. Banyak hambatan, banyak masalah. Tetapi kalau kita tegar, konsisten, dan konsekuery tenfu semua akan dapat kita lewati dengan wajar dan baik.
Penghormatan kepada HAM merupakan realitas, dengan catatan mari kita melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, bahwa HAM tidak absolut dalam arti setiap individu dapat berbuat apa saja atas nama human igw. rnt keliru. Memang ada sejumlah hak yang melekat seperti hak siprl, hak politik, hal sosial, hak ekonomi dan lainnya. Ada empat generasi HAM, tetapi nda the limit of human right itrr apabila menganggu hak orang lain, mengganggu kepentingan yang lebih besar. sejumlah rambu-rambu itu menjadi bagian dari hak azazi hidup dalam kehidupan yang lebih luas. Ada hak ada kewajiban. oleh karena itulah semangat untuk meningkatkan kualitas HAM perlu disertai dengan pendidikan dan pembelajaran yang utuh pada kita semua, bahwa di satu sisi ada hak, di sisi lain ada kewajiban. Hak tidak relatif dan tidak absolu! tetapi harus mengindahkan hak dan kepentingan yang lain. sebagai contoh, saya sering katakan bedanya freedom of speech dengan freedom of action. There is no freedom of action-. Dalam rakor gubernur yang lalu juga saya sampaikan, orang bisa mengatakan kalau begini caranya lebih bagus mendirikan
negara sendiri, good bye lakarta, kalau tidak adil, kalau timpang, kalau begini, kalau begitu dan sebagainya. Kalau ada orang seperti itu, kita tidak boleh menahan atas nama subversi, separatis, membahayakan pemerintah pusat dan sebagainya. Itu bagian dari freedom of speech. Adakan proses komunikasi dan interaksi, bisa ditanya mengapa ingin merdeka sendiri. Tetapi kalau itu berubah dan akhirnya pernyataan lebih baik merdeka sendiri tersebut d.isertai dengan membikin organisasi, membikin gerakan merencanakary menyiapkan hari kemerdekaan, menyiapkan satgas keamanarl membeli senjata d.ari luar negeri, membentuk tentara sendiri, itu bukany'eedom of speech. rtu bagian dari langkahlangkah untuk melakukan kejahatan terhadap negara. 39
Inilah bunga rampai dan proses dalam reformasi dan demokratisasi. Dalam artian juga peningkatan HAM. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum. Memang tidak mudah. Saya sering mengkomunikasikannya dalam rapat-rapat dibawah koordinasi saya selaku Menko Polkarn yang melibatkan saudara |aksa Ago.& Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah Menteri. Kalau kita lihat potret permasalahan hukum di negeri kita memang kompleks, ruwet dan banyak sekali agendanya. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh ada keragu-raguan unfuk sebuah penegakan hukum, dengan catatan "fair trial",yang bagus, jangan ada muatan-muatan yang lain. Kemudian proses penegakan hukum itu harus accountable, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa saja. Permasalahan penegakan hukum ini diperlukan sebagaimana Ibu Megawati mengatakan berkali-kali tentang perlunya pemulihan rasa aman di negara kita ini, disetiap kota, daerah, penjuru. Sebab kalau kekerasan masih terjadi dimana-mana, ketidak patuhan pada hukum dan pranata masih berlangsung, bagaimanapun kita sulit menjelaskan pada dunia bahwa Indonesia sudah betul-betul stabil, aman/ tenham, damai, datanglah investor, marilah berkerjasama unfuk membangun Indonesia dan sebagainya. Kita tidak bisa membangun ciha diri kita di luar negeri yang baik kecuali realitas di negeri kita mendukung. Tidak ada yang bisa ditutupi sekarang ini dengan teknologi informasi yang begitu canggih. Oleh karena itu, kalau country nsk kita ingin bagus, invenstasi datang, kemudian proses interaksi ekonomi berjalan dengan baik, maka satu-satunya cara untuk membangun kembali citra kita adalah dengan membangun kondisi dalam negeri. Sekali lagi, realitas ada pada kita, pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara-saudara di seluruh tanah air ini. Mari kita berbuat sesuatu agar gambar itu makin cantik, makin cantik.
politik luar negeri membangun martabat tadi, membangun yang bebas aktif, disertai dengan kepercayaan dunia pada kita, maka saya ingin mengangkat sedikit bagaimana policy deaelopment, pengembangan kebijakan luar negeri pemerintah sehubungan peristiwa 1L September yang lalu. Saya ingin meluruskan pemberitaan yang tidak lengkap. Sikap pandangan dan kebijakan luar negeri pemerintah yang kita ambil sekarang ini bukan hanya faktor ekonomi semata, bukan hanya faktor kuabrya desakan publik dari dalam negeri untuk melawan, mengecam aksi militer di Afghanistan ini. Yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa melaksanakan
Kebijakan luar negeri ini dikembangkan oleh 4 (empat) faktor yang fundamental. Yang pertama dan penting jangan sampai lndonesia sebagai bangsa dianggap tidak punya prinsip dalam merumuskan politik luar negerinya karena alasan terpaksa, karena kondisinya sedang repot sedang susah. Yang pertama adalah as a matter of pinciples value, nilai, prinsip, dan etika, bahwa terorisme ifu tidak bisa dibenarkan. Itu prinsip bagi kita. Demikian juga cara memerangi terorisme juga tidak boleh melebihi batas kepatutan, eksesif, berpotensi menimbulkan tragedi
kemanusiaan baru dan lain-lain. berangkat dari prinsip. 40
Itu juga prinsip. fadi menurut saya kita
Yang kedua, faktor yang dominan adalah sebagai bangsa yang hidup di tengah pergaulan globaf kita memiliki komitrnen dan kewajiban internasional kita. Kita harus menghormati resolusi dewan keamanan pBB. Ada 3 resolusi yang berkaitan dengan terorisme ini yaitu resolusi nomor 1ggg, 1968, dan 1323. Kita harus menjadi bagian upaya internasional mengaplikasikan resolusi itu di dalam menghadapi terorisme. Jadi yang kedua kewajiban internasional.
Yang ketiga kita mendengar kekhawatirarg kecemasan, dari saudara-saudara kita, baik yang melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa di jalanan, maupun merekamereka yang bersuara di berbagai media di rv, di kampus, di forum-forum seminar dsb, yang intinya tentu tidak ingin cara Amerika dan negara-negara lain itu memerangi terorisme. Upaya mencari siapa yang melaksanakan aksi terorisme pada tanggal 1L september yang lalu justru keluar dari semangat unfuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional dengan caracara yang tidak tepat katakanlah. Pertimbangan yang keempat adalah bagaimanapun sernua harus berangkat dari kepentingan nasional kita. Kita punya 3R, kita punya 6 program kerja kabinet gotong royong/ kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh dunia bukan hanya dengan AS, bukan hanya dengan PBB, tetapi juga dengan IMF, Bank Dunia, cGL dan Paris Club. semua itu memberikan implikasi pada kita. Pertimbangan rnenyeluruh kita meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan. ltulah sebenarnya pertimbangan utuh pemerintah terhadap perumusan kebijakan luar negeri. Meskipun saya katakan berkali-kali dalam berbagai forum terutama di sidang kabinet bahwa sikap pandangan dan kebijakan pemerintah dapat kita perbaharui manakala terjadi perubahan situasi yang dramattis, pada tingkat internasional maupun tingkat nasional.
Demikian hadirin sekaliary elaborasi saya terhadap 6 program kerja kabinet. terutama 5 program kerja yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan yang mesti kita lakukan secara bersama-sama 3 (tiga) hal yang merupakan kiat mengakhiri dari paparan lisan saya ini adalah: Pertama kita harus firm, mulai dari |akarta, propinsi-propinsi, hingga kabupaten/kota harus tegar menjalankan semua itu. Mesti ada resiko, karena memang tidak ada yang indah di masa sekarang ini. Tidak ada sesuatu yang jalan dengan sendirinya. Kita harus berkorbary berkorban, dan berkorban. Oleh karena itu saya mengajak semua termasuk saya sendiri. Let's be firm, kokoh, tegar, jangan menyerah, jangan ragu bahwa semua harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan strategi, undang-undang peraturan yang harus kita jalankan. Kedua, kunci keberhasilan adalah keterpaduan. Kita ini menjadi satv network. Tidak ada lagi bahwa itu terserah pusaf terserah Jakarta. jangan kita saling menggantungkan diri dan apalagi saling menyalahkan. Tetapi upaya keterpaduan inilah yang sangat kita harapkan dapat diwujudkaru sehingga permasalahan apapun di negeri ini dapat kita kelola dengan baik.
41
Ketiga, menyangkut bidang keamanan, terutama penegakkan hukum dan ketertiban. Maka ingat bahwa pendekatan yang kita pilih mulai dari preventif sampai kuratif. Jadi kalau kita bisa mencegah terjadinya sesuatu, itu lebih murah, lebih menjamin kesinambungan kehidupan kita ini tidak ada kerusakan apapun kemudian, tidak ada preseden untuk terjadinya gangguan-gangguan itu. Pencegahan ini sangat-sangat penting. Kalau ada tanda-tanda akan ada suatu gangguan keamanary mari kita lakukan langkah-langkah yang preventif, proaktif, dicegatr, dicari resolusinya, sebelum berkembang menjadi lebih buruk lagi. Kalau memang sudah buruk mari kita hentikan, dari pada melebar kemanamana. Proses inilah yang harus kita pahami, dan kita harus menjadi bagian dari mata rantai ifu, pusat-daerah sekaligus dalam keserasian antara pencegahan, penangkalan dan kemudian penanggulangan. Saya kira tiga hal itulah yang ingin saya sumbangkan sebagai konhol bagi kita semua di dalam bekerjasama mengelola permasalahan politik dan keamanan di negeri ini. Terima kasih.
42
2.5. Penjelasan Menko Perekonomian a.
Tahun 2001 ini kita berada dalam lingkungan ekonomi dunia yang sedang mengalami periode perlambatan pertumbuhan setelah mencapai puncaknya pada tahun 2000. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 200'1. akan sebesar 2,6 persen. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mencapai sekitar 2,5 persen pernah terjadi pada tahun 1998. Pada tahun L998 tersebuf perekonomian kita terkena berbagai krisis sehingga pertumbuhan ekonomi jatuh bebas minus L3,2 persen. Pada waktu itu kita mengalami multi-krisis, dari krisis nilai tukar, krisis pangan, hingga krisis kehidupan sosial politik. Saya kira tahun tersebut akan tercatat sebagai kenangan pahit dalam sejarah perekonomian Indonesia, dan kita mengharapkan tidak terulang lagi di masa datang.
c.
Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka pendek terhadap perekonomian Indonesia sudah mulai terlihat pada perkembangan ekspor dan impor hingga hiwulan ketiga tahun 2001. Pertumbuhan ekspor nonmigas selama periode Januari-Agustus 200L lebih lambat 3l persen dibanding periode yang sama tahun 2000. Demikian juga dengan ekspor migas yang melambat minus 0,1 persen. Sementara ifu impor meningkat sekitar 15,1" persen dalam periode yang sama. Sebagai akibatnya surplus neraca hansaksi berjalan mengalami penurunan menjadi USD 0,4 miliar pada triwulan ketiga tahun 2001. Pada sisi neraca transaksi modal, jumlah defisibrya meningkat menjadi USD 2,4 miliar akibat naiknya kewajiban pembayaran hutang luar negeri sektor bank dan non-bank. Dengan perkembangan ini, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit menjadi USD 2,0 miliar hingga hiwulan ketiga tahun 2001. Melemahnya sisi kegiatan sektor eksternal ini, seyogyanya diikuti dengan upaya kebijakan ekonomi makro yang ekspansioner agar sumber pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari sisi kegiatan domestik. Pertumbuhan tahunan ekonomi lndonesia diperkirakan melambat pada triwulan ketiga tahun 2001 dibandingkan hiwulan sebelumnya yang mencapai 3,52 persen dengan melemahnya kegiatan ekspor. Pemerintah menyadari bahwa anggaran yang lebih besar diperlukan agar program pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Pada sisi kebijakan fiskal, Pemerintah mengupayakan APBN yang ekspansioner dan sehat. APBN yang sehat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah kenaikan penerimaan pajak progresif, penghematan dan penajaman prioritas 43
anggaran, serta negosiasi ulang dan percepatan restrukfurisasi utang luar negeri. Dengan kebijaksanaan tersebut reaUsasi defisit anggaran hingga Agustus 2001 mencapai Rp. Z9 triliun atau sekitar 15 persen dari yang
direncanakan. Posisi defisit tersebut tercapai dengan kondisi realisasi penerimaan negara mencapai 62,7 percen dan realisasi belanja negara sebesar 55,0 persen. Pemerintah optimis bahwa defisit anggaran sebesar 3,7 persen PDB akan dapat dicapai dalam tahun anggaran 2001. Dalam penyusunan RAPBN 2002 pemerintah merencanakan defisit sebesar 2,5 persen PDB. e.
f.
Kebijakan ekonomi makro yang ekspansioner juga dilakukan dengan mempertimbangkan tetap tercapainya kestabilan moneter, khususnya laju inflasi yang rendah. Laju inflasi tahunan hingga triwulan ketiga tahun 2001 telah mencapai L3,01 persen, yang berarti lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,L1 persen. Sedangkan inflasi selama periode |anuari - September tahun 2OOltercatat sebesar 8,17 persen. Laju in{lasi yang relatif tinggi ini sangat dipengaruhi oleh masih besarnya faktor ekspektasi konsumen maupun produsen terhadap kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang. Di samping itu faktor kebijakan harga pemerintah selama triwulan ketiga tahun 2001, seperti tarif dasar lishik, harga jual rokok eceran, serta tarif angkutan umum juga berperan menaikkan laju inflasi. Selain tekanan laju inflasi, kecenderungan nilai tukar rupiah yang melemah juga merupakan tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2001 ini dan 2002 mendatang. Penguatan nilai tukar rupiah yang dicapai pada triwulan ketiga tahun 2001 sebesar 1.5,7 persen dibanding posisi nilai tukar rupiah pada triwulan kedua 2001, belum dapat memperbaiki
ekspektasi depresiasi rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah sejauh ini nampaknya belum mencerminkan adanya perbaikan kondisi fundamental ekonomi. g Untuk tetap dapat secara konsisten mengatasi tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah dengan tidak menghambat proses pemulihan ekonomi, perkembangan moneter diarahkan dengan menjaga pe;tumbuhan uang primer sesuai kebutuhan. Narnun demikian selama triwulan ketiga tahun 2001. perkembangan uang primer masih berada di atas target yang ditetapkan. Kelebihan likuiditas ini terutama akibat meningkatnya permintaan uang kartal di masyarakat guna membiayai transaksi ekonomi dan motif menimbun uang tunai karena meningkatnya ketidakpastian. Hal ini makin menguatkan perlunya stabilitas keamanan dan politik bila kita ingin memiliki stabilitas ekonomi. h. Dalam kesempatan forum Rakorbangnas ini, saya mengajak pimpinan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada ,rpuyu penciptaan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menekan biaya ekonomi tinggi akibat berbagai pungutan dalam
rangkaian disuibusi arus barang dan jasa. selain itu juga dengan menyampaikan data yang akurat mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menghadapi hari-hari besar akhir tahun ini, saya mengharapkan pemerintah daerah ikut mewaspadai
44
ketersediaan kebutuhan pokok
di daerah masing-masing agar masyarakat
dapat merayakannya. l.
Perekonomian Indonesia, menurut perkiraan Bank Dunia, relatif tidak akan
mengalami dampak yang cukup berat karena stabilitas politikyang diharapkan membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,3 persen pada tahun 2001 dan 3,5 persen tahun 2002. Selain stabilitas politik yang membaik, dalam menghadapi perekonomian dunia yang cenderung melambat pemerintah akan mendorong kegiatan investasi dan melaksanakan program reformasi ekonomi secara konsisten. Unfuk itu program ekonomi yang berjangka menengah, seperti
t-
restrukfurisasi perbankan dan lembaga keuangan, liberalisasi perdagangan, dan penegakkan hukum serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi prioritas. Upaya ini akan memberikan daya-saing yang lebih besar bagi Indonesia dalam menarik investasi asing, manakala perekonomian dunia telah mulai menaik kembali. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan naik menjadi 3,5 persen. Pengembangan daya-saing ini akan menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan liberalisasi ekonomi dunia. Dalam perternuan APEC ke sembilan yang lalu di Shanghal para pemimpin negara APEC sepakat untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dan investasi sesuai Deklarasi Bogor. Sementara itu pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN bulan September yang lalu di Hanoi, juga telah memutuskan pelaksanaan secara efektif AFTA mulai ]anuari 2002. Untuk itulah kiranya kita perlu mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan peluang perluasan pasar di negara-ne ara anggotaAPEC dan ASEAN. Selain itu investasi swasta di sektor pariwisata, perhubungan, dan hotel hendaknya diberikan kemudahan. Upaya membangun daya-saing tersebut tidak dapat hanya diletakkan pada pundak pemerintah pusat. Pemerintah pusat memhrikan arahan berupa
regulasi sedangkan pelaksanaannya dengan berbagai penyesuaian dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Perekonomian Indonesia yang berdaya-saing tingg dapat diwujudkan apabila masingmasing daerah telah meningkat daya-saingnya. Unhrk itu dalam kesempatan
ini saya mengajak Pimpinan Pemerintah Daerah unhrk merumuskan kebijakan investasi dan perdagangan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Pusat telah mulai melangkah dengan penyelesaian RUU Penanaman Modal dan sosialisasi kebijakanpenanaman modal, serta penyiapan RUU Lalu-lintas Rakorbangnas
Perdagangan Barang danJasa di Dalam Negeri. Selain itu, saya juga mengajak Pimpinan Daerah untuk lebih memberikan perhatian pada upaya peningkatan infrastruktur ekonomi. Dalam empat tahun terakhir ini kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi melambat karena terbatasnya anggaran pemerintah. Sementara itu, banyak infrastruktur fisik yang semakin terbatas kemampuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena ihr seyogyanya anggaran daerah
untuk pembangunan infrastruktur ditingkatkan pada tahun
anggaran
mendatang.
Dalam upaya peningkatan daya-saing ini, saya perlu menyampaikan pentingnya sinergi kebijakan dan kegiatan ekonomi antar-wilayah. Kegiatan 45
ekonomi tidak mengenal batas-batas administrasi. Hendaknya kita hindarkan cara-pandang yang mendahulukan kepentingan suatu d.aerah, dengan akibat kerugian pada daerah lain atau nasional. Upaya menjaring investor dan memajukan perdagangan daerah dapat ditempuh melalui kerjasama yang saling mengunfungkan antar-daerah. pengalaman negara maju yang menganut sistem federasi, menunjukkan persaingan ekonomi antar-daerah yang tidak sinergis akan memberikan manfaat yang kurang . pada perekonomian nasional. saling pengertian mengenai masalah ini saya kira sangat tepat dibangun melalui forum Rakorbangnas ini. n. Dalam periode perlambatan perfumbuhan ekonomi, kelompok masyarakat migkin akan mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat dibandingkan . , dengan kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu sudah semestinya ,,pemelhtah memberikan perhatian yang lebih besar. Pemerintah pusat .,,,g9d441g,. mengupayakan koordinasi kebijakan publik, program , dan , " kelenrbagagn . ?B4r , pengenta$an :t, kemiskinan, . ,berlang$ung:,i'secara berkesinambungan. Progragr pengentasan kemiskinflrr,:iokajo,, r_terus ,r,,,:dlla4iqtti31:de,4gan ,saser4rt{,rrnenurgkat(an: pendapata4.:}4-ugq,.rrtiskin, :,i 3!If48!T*g1, tkergnf4$4fri ke*n[, Euskf{r;: :terhadaP,,l6oncahganrrrkpnomi, .:,kaum ; :;r4Tle.tr!8b4p+r9, iFl& &egtiakingnia{Sq&aefl9nffjr ,r€r-tfl. menrterda5akdn i.:r,'riT!i*j4i.irrrnFkrfis&r&4nbrnd#ir.SA,'oqndirll.icDanaqt;slteQeliltpat*rtiri.(4irsaya
rrilrfF*ggbwtbag;@tpltr*nripet$FfigfiflblrdEer*h:*uut{ukj nnembenil{An1pr,(Oritas f@48.#ngg*tesbadAprm$sFlahrillleutrrrnrrs rieist sgi.ri .ionc} { il; r.rie I grrr,v go1,i(ia$lairuysn*dapo.t*ifa'lah$eentdaMrilrehghanap${enrahnSrelpbrtuutuntaan nrs g@i *ryarai $ui*a&{e@errt@tgh ndeqgeff stBBkBffi rp*salrrdorrectilEr Daya ,nlsDeli:*Ffi$Fd<$ lq*a$f,rhrkh/,cFk*Brikt*4t,idgf-rgm.fftapi,|haern$gtrperan konsurnsi maqil.alak4fr#!6trtfu&ae6 ftettrUbtrftgb*rffii.sGlgmat dltoghun r,L'rfr*Ktih:,i*ti, Rbnrygkaiffier{uitdtsBeere.&AFCIsigBrlrfffrg'jebih'F,Sit datr *qupqdr4bioferh;lfrleInbgfidqalqrHn nl*rd'"l maoyqralshironsh *€me4ntah nnimff$hc4kaq4n*ntiaenger{g leb&rbesa*egEdq pqseg}HrtBan igs$g-,rkala nsirndkuslB'kgrtl.anM"gafn dEailoFmrb Ddffi :eFa${F idlpera&iI|etnnfintah -grrid*eraffierynbipgnti$g^&brenq&elggn*
[email protected].$urgatrdralhrusaha nnidqnnebt.rcrRmrqrinhh n puaqtrplta& n @$' ;QengnPair4kndrJ€3$Fp$slaan injtrg$tfla$ia{tafigitsq$nlfu ramatrfdd<$a{r'$ndasan.rkelembagaBnr:penftt&ung gnonrhhorrulgro,.$eelfusr#srqg+r, ddl keserasi; Peda'{p*netinhlurdrer*.hrrsaya rlel:*rarrpk&r cka*a:ak$ besparQipaoi imenirgka&lsaf;Eakevrqiah*r*.klls{lkecil rir,irtd#&t ,*epade,r:slr@eq dcfiarlpqod+kbfg4r€rmdal3tu,i.tekn{p1gi;rr dan /:,
aiJnped*laidtfji irrii{ni ,',ri;3q ;;i-;i.iir .hliciu iii,j1J,i:i!r]i!'i{Jj"rr'itlid:rrl i:r:;:ilri.tr;;i Upaya kita membangu.{r,:gld{neatl{,Hdak:.i*en rrhers8ti'riflpepil* r . tanya
p.
nsf&eMadtcidalitmia{g}*,rpemd€$;#l{sal$'t}11;.keluqpri&ti,i.kqbis,rgl{qnoml. : rq rNar,mrfl:hFndaknynleb.ih dafi'ittl,yatLu: $9mberik41 .{asar;fl 4sa1 yang kokoh rr;c{rbogi:'kdgiatan'ekpnrlni.kithi$ebniu$nya dalam,mryt$radapiiherbagqi:ggjolak dcqck9terSul maupun::domeirti&;:r'9ls& karerg.,,ihr dqlnrs:r;pf9gragr,,'I(abinet g*uGdtong :Boyong;:idite[car*aoj pen{ngnya::iPeutbarrg.Qnan; eko4pmi yang rlrit.sbmrygyathaeis,Wa\amikmr:kciliid€ner.r$ah dan,kopemoii,, tr,,' i qr:rrfrqpan ,pederintah, daedahl,ju$a'rsangat besar dalam uPaya nencipiakan pemanfaatan sumber daya alam secala berkelanjutan. ,Saya: sangat r:"Jmrpndqktrrg ;rfuprya,',;pemeringil,l. dae"rah yang henindak tegas,pelaku neis{ptoftiytugmrgBhaikatukdestgdan lfugkungan alqm, ; . i,r,, ji :ri ., e6
r.
Demikianlah paparan saya mengenai kebijaksanaan ekonomi yang sedang diupayakan oleh Kabinet Gotong Royong. Paparan tersebut mengikuti kebijakan ekonomi yang sudah digariskan oleh GBHN 1999 dan dijabarkan dalam PROPENAS 2000-2004. Semoga wujud perekonomian yang sedang kita bangun akan lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyaf berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
47
2.7. Penjelasan Menteri Dalam Negeri "Kebijakan Nasional, Program Prioritas dan Agenda Kerja Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Implementasi otonomi Daetah".
Sistematika: 1. Evaluasi/Keadaansekarang; 2. Arah Kebijakan Nasional untuk Program Prioritas; 3. Agenda Kerja kongkrit.
7,
Evaluasi/Keadaan Sekarang
Gambaran IJmum perkembangan pelaksanaan otonomi daerah meliputi: a) Tahun 2001 didefinisikan sebagai tahun inisiasi yang memberi arti bahwa
b) c) d) e)
berbagai upaya dikembangkan oleh unit kerja termasuk dalam hal-hal: pengembangan peraturan (PERDA, Keputusan Gubernur/Menteri/KaLPND, pengembangan pola/metoda, termasuk upaya-upaya yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui LSM atau fasilitator voluntir). Penegasan pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dan telah dilaksanakan. Telah dilakukan penataan organisasi, hansfer personif asset dan dokumen di daerah, meskipun pada tingkat kemajuan yang berbeda-beda menurut aspek dan menrrrut daerah. Terekamnya berbagai kritisasi dan saran dalam kebijakan otonomi daerah, yang diterima baik melalui surat dinas, catatan maupun masyarakat maupun via media massa (cetak dan elektronik). Pelaksanaan pendidikan dan latihan jangka sangat pendek dalam subyek yang menunjang kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh Depdagri
maupun LAN dan diantaranya LSM ataupun oleh
0
daerah
sendiri/Perguruan Tinggi lokal dengan dukungan bantuan teknis/kerja sama luar negeri. Proses penyamaan persepsi secara menyeluruh menyangkut aspek-aspek: perafuran perundangao mekenisme, PemPrograman, penguatan kelembagaan dan ketrampilan untuk mendukung terlaksananya implementasi otonomi daerah. Proses dimaksud dilakukan melalui orientasi, sosialisasi, konsultasi dan upaya-upaya konsesus.
49
g) h)
Upaya penyesuaian peraturan perundangan tingkat pusaf yang hingga saat ini masih belum lengkap. Termasuk upaya penyelesaian standar pelayanan minimal, yang masih belum rampung ditahun 2001. Telah diupayakan kelengkapan instrumen untuk pembinaan dan
i)
Telah diselesaikannya otonomi khusus menurut kebutuhan mendasar
j)
sesuai dengan mandat rakyat. Telah dilakukan evaluasi dan penyesuaian serta pengembangan metode penetapan DAU dan berbagai dukungan pedoman pelaksanaan ApBD dan
k)
pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.
pengelolaan keuangan daerah.
Telah berkembang asosiasi lembaga-lembaga pemerintah dan DpRD yang diharapkan dapat menjadi komunikator bagi pemerintah dan seluruh anggota asosiasi untuk kemudahan dalam pengambilan keputusan akan kebijakan dan permasalahan lainnya.
Catatan krusial yang penting sebagai pertimbangan kebijakan operasional ke depan:
a) b) c) d)
Terindikasi adanya perselisihan faham antar level pemerintahan terutama dalam pengaturan kewenangan (Seperti: pertanahan, kehutanan dan pertambangan). Terdapat perbedaan kepentingan pusat dan daerah dalam penataan kelembagaan tertentu, misalnya dalam pemberdayaan perempuan dan masalah perpustakaan.
Ada kesenjangan antara inisiatif kabupaten/kota dalam membuat daftar kewenangan dikaitkan dengan percepatan penyesuaian aturan sektoral tingkat pusat. Untuk beberapa daerah, terdapat mismatch alokasi DAU dengan kebutuhan anggaran akibat restrukturisasi, transfer personil, asset dan dokumen telah meningkatkan ketegangan dan menjadikan permasalahan devolusi fungsi lebih rumit.
e) Penyusunan standar pelayanan minimal sudah ada
1'1,
Departemen /Lembaga Pemerintah yang telah menyuslin SPM. Namun
0 g) h) i) j)
50
dalam praktek, SPM masih sulit dilaksanakan karena belum ada payung pelaksanaannya serta masih bersifat teknis sehingga menyulitkan daerah untuk mengikutinya. Dibutuhkan transparansi dalam mekanisme penetapan alokasi dana perimbangan dan penggunaannya di masing-masing daerah. Masih dipersoalkan tentang keadilan (equality) atas alokasi DAU dan kecukupan DAU terkait dengan kebutuhan rutin dan tambahan kenaikan gaji pokok. Terbatasnya alokasi DAK baik jumlah maupun sasarannya/ yang selama ini hanya terbatas untuk reboisasi. Pembinaan dan pengawasan belum terlaksana secara efektif baik dalam kerangka pelaksanaan implementasi di daerah, meupun dalam jalur pembinaan sektoral. Terdapat indikasi kebutuhan untuk penyempurnaan UU No. 22/7999 untuk kepentingan operasional dan disisi lain terjadi pula kontroversi (walaupun mikro).
k) 2.
Terdapat indikasi dinamika politik lokal yang berkembang dan sering sulit diakomodasikan dalam regulasi yang ada (misalnya dalam pilkada).
Kebijakan nasional percepatan pelaksanaan otonomi daerah
Untuk tahun kegiatan pembangunan 2002, dalam rangka kebijakan nasional untuk desenhalisasi dan otonomi daerah, digariskan kebijakan tahunan untuk tahun 2O02,yaitu sebagai berikut:
untuk melaksanakan otonomi daeratr, jadi tidak sedikitpun bergeser dari komitmen kebijakan. Dengan kata lain tidak ada PertAma, pemerintah tetap konsisten
re-sentralisasi. Kedua, pelaksanaan otonomi daerah dipertajam untuk perkuatan dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah dilakukan dalam keseimbangan aktualisasi kekokohan NKRI dan aktualisasi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Ketiga, Implementasi otonomi daerah dilaksanakan paralel dengan penanganan eksesnya untuk mengantisipasi gejolak yang lebih besar. Penanganan ekses dimaksud meliputi aspek penyesuaian regulasi, pemantapan persepsi dan pemahaman persepsi dan pemahaman substansi kebijakan dan afuran yang dihadapkan pada penerapan demokratisasi di lapangan. Keempat, Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat terganfung pada upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas daerah dalam segala aspek, sehingga
otonomi daerah dapat diterapkan pada koridor kebijakan yang
tepat.
Peningkatan kapasitas dimaksud pada as'pek kelembagaan, personil, keuangan dan partisipasi masyarakat.
Kelima, implementasi otonomi daerah dilaksanakan dalam derap kerja terkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal dan diupayakan dengan partisipasi penuh dari masyarakat melalui kegiatan LSM dan elemen masyarakat lainnya.
Keenam, otonomi daerah dilaksanakan dengan kebijakan, baik pembinaan menurut jalur sektor, maupun pembinaan administratif dari coreleaders penerapan otonomi daerah (Depdagrr, Depkeu, Meneg PAN, BKN, BAPPENAS, LAN). Ketujuh, otonomi daerah dilaksanakan dengan upaya pengawasan, baik melalui jalur pengawasan fungsional intenal, Inspektorat Jenderal maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan, secara terkoordinasi. Kedelapan, otonomi daerah dilaksanakan dengan mendorong pengembangan jaringan kerja (networking) dan optimalisasi dukungan kerjasama teknik luar
negeri secara sistematis dan terencana.
51
Kesembilan, implementasi otonomi daerah dilaksanakan secara sistematis dalam kerangka kerja yang ufuh dengan perencanaa& pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaannya pada tiap jenjang pemerintah sesuai dengan porsi kewenangannya menurut segala ketenfuan yang ada.
3.
Program Prioritas
Dengan kebijakan nasional implementasi otonomi daerah, unfuk percepatan aktualisasi otonomi daerah di berbagai daerah, maka program prioritas terdiri dari program utama peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat serta program pendukung pelaksanaannya. Program-program tersebut meliputi:
a) b) c) d) e) 0 g)
Peningkatan Kapasitas Daerah, yang meliputi peningkatan dalam kelembagaan, aparatur, keuangan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Peningkatan sosialisasi dan kampanye untuk semakin mengerucutkan kesamaan-kesamaan dalam persepsi dan substansi desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah di lapangan. Penyempurnaan dan penyesuaian afuran-afuran dasar maupun afuran pelaksanaannya serta pedoman-pedoman menurut perkembangan aplikasi yang telah berlangsung di lapangan; Pembinaan secara terus-menerus dalam pelaksanaan dilapangan dan pengawasannya agar dicapai penerapan implementasi yang optimal dan dalam koridor kebikajakan yang digariskan. Peningkatan koordinasi secara terus menerus dan singkronisasi serta menganyam program-program/kegiatan agar diperoleh efektifitas pelaksanaan, pembinaan maupun pengawasarutya. Secara terus menerus mengikuti perkembangan aplikasi lapangan dan mengupayakan penelitian dan pengembangan berdasarkan perkembangan yang muncul. Terus-rnenerus mendorong kegiatan yang dapat mendorong fasilitasi perubahan, perkembangan ekses dalam penerapan otonomi daerah dalam kaitan aktualisasi demokratisasi di lapangan melalui kegiatan LSM, dan masyarakat secara umum.
Agenda kerja peningkatan kapasitas daerah
ini difokuskan pada agenda peningkatan kapasitas daerah yang meliputi: peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, penataan dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan peran lembaga non pemerintah termasuk DPRD. Secara rinci direncanakan agenda tersebut sebagai berikut:
Sesuai dengan kerangka acuan dalam penyusunan agenda
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah Program ini dimaksudkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai
52
dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan masyarakat di daerah. Sasaran yang hendak dicapai dari program
ini adalah tersedianya kualitas dan kuantitas tenaga aparat pemerintah daerah yang kompeterg ian profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dan yang responsive terhadap perkembangan serta dinamika pemerintahan. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program tersebut adalah:
(1)
(3) (4)
Penyusunan standaridisasi kompetensi dan profesionalisme jabatan aparafur daerah, Evaluasi/analisis atau "need assesmenf" kebufuhan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah termasuk dalam pendidikan dan ratihan. Evaluasi sistem penghargaan dan penghukuman. Penyediaan pendidikan dan pelatihan aparat sesuai dengan kebutuhan
(5)
daerah. Peningkatan fasilitas pendidikan dan latihan.
(2)
Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kerembagaan pemerintahan daerah mencakup mekenisme hubungan kerja, strukfur kelembagaan dan organisasl dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
sasaran yang
ingin dicapai adalah tersusunnya struktur
kelembagaan
pemerintahan daerah yang efeisien, efektif dan tepat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terbangunnya hubungan kerja antar lembaga di lingkungan pemerintahan daerah baik lembaga eksekutif maupun legislative, hubungan kerja lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
1) 2)
3) 4)
s) 6) 7)
Pengkajian tentang pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah otonom; Penataan struktur kelembagaan dan manajemen pemerintahan daerah; Pengembangan hubungan kerja antar lembaga di lingkungan pemerintah secara horisontal dan vertikal, dan antara pemerintah dan masyarakat. Pendorong efektifitas pelaksanaan daerah otonom baru; Pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur serta metode baru menurut perkembangan dinamika pemerintahan daerah;
Pengembangan dukungan sistem informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimulai dengan rintisan-rintisan. Evaluasi kelembagaan yang dikembangkan oleh daerah dan penyesuaianpenyesuaiannya untuk dukungan kepentingan kebijakan nasional dalam kerangka NKRI.
53
Program penataan dan pengelolaan keuangan daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien dan transparan dan transparan dan bertanggungjawab.
ingin dicapai adalah efektifnya penggunaan keuangan daerah dengan tepat sasaran penggunaan dan tertib administrasi dan keuangannya serta semakin meningkabrya proporsi PAD dan sumber keuangan di daerah secara signifikan untuk pembiayaan bagi pelayanan masyarakat dan Sasaran yang
pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: (1) Penataan dan peningkatan sumber penerimaan daerah, (2) Pengembangan system akuntansi keuangan daerah,
(3) (4) (5) (6)
Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang transparan, dan bertanggungjawab, dan Pengembangann pengelolaan asset daerah, serta Penataan manajemen keuangan daerah, Bimbingan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan daerah,
Pengawasankeuangandaerah.
Program Peningkatan Peran Lembaga Non Pemerintah Program ini dimaksudkan unfuk memantapkan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Program ini ditujukan unfuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah, baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan jalannya pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatrya partisipasi lembaga non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencaaan, pelaksanaan dan terciptanya mekanisme pengawasan sosial secara demikratis. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:
(1) (2)
(3) (4) (5)
54
Pengembangan analisis kegiatan kebijakan dalam kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya.
Pengembangan kerjasa untuk melaksanakan monitoring masyarakat (independen) dan evalasi penyelenggaraan otonomi daerah. Fasilitasiasosiasilembaga-lembagapemerintahdaerah. Fasilitasi peningkatan kemampuan teknis dan pemberdayaan DPRD/anggota DPRD. Fasilitasi dukungan bagi peningkatan/pemberdayaan DPRD melalui pengembangan jaringan kerja (nehnorking) dan orientasi/pendidikan latihan.
(6) Fasilitasi lembaga-lembaga swadaya
masyarakat daram upaya
mendukung otonomi daerah dari berbagai aspek. Sekian dan terima kasih.
JJ
2.8. Penjelasan Menteri Kelautan Dan Perikanan A.
Pendahuluan
Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia dan kemudian terakumulasi menjadi krisis multidimensi, terjadi antara lain akibat penerapan kebijakan ekonomi makro masa lalu yang kurang tepat, yakni kebijakan yang terlalu mengedepankan sektor industri dengan teknologi tinggi dan mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku impor. Oleh karena itu, agenda terpenting dalam pembangunan saat ini adalah memulihkan kembali serta meletakkan das ar- da s ar untuk melanj utkan p emb angunan p erekonomiqn na sion ql melalui revitalisasi sumber-sumber perfumbuhan ekonomi yang ada, serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang mesti dikembangkan adalah sumber pertumbuhan yang berbasis keunggulan kompetitif bangsa yang dibangun atas keunggulan komparatif yang dimiliki. Karena itu dengan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, bangsa Indonesia mesti mengedepankan resources baseil industies yang dibangun melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan. Kekuatan sektor ini
yang terkandung dalam potensi ekonominya semestinya dapat dioptimalkan menjadi pilar keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Optimisme ini tidaklah berlebihan, mengingat ada 7 (tujuh) keunggulan sektor kelautan dan perikanqn yang menjadi alasan sektor kelautan
dan perikanan dapat berperan signifikan dalam pemulihan dan pertumbuhan perekonomian nasional, sebagai berikut:
1.
2. 3.
Potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar dan beragam yang
terdiri dari potensi komoditas primer seperti ikan dan biota lainnya, dan komoditas sekunder seperti industri olahan perikanan dan bioteknologi, serta sektor jasa seperti jasa wisata bahari dan perhubungan laut. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan memiliki daya saing yang cukup tinggi dan dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan, baik sebagai sumber pangan maupun input produk industri. Sektor perikanan dan kelautan memiliki keterkaitan (backward and forward linkage) yang kuat terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, 57
seperti perdagangan, industri jasa, pertahanan dan keamanan, dan lainlain, serta seluruhnya bermuara pada kemakmuran rakyat dan
4. 5.
6, 7.
perfumbuhan ekonomi. Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbahanri (renewable resources) sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bila pengelolaannya dilakukan secara tepat dan benar. Tingkat pengembalian dan keuntungan inoestasi dalam kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan relatif tinggi dan menunjukkan bahwa sektor ini sebagai sektor ekonomi yang efisien, karena rasio modal-output (ICOR) menunjukkan angka rata-rata sebesar 3,4. Daya serap tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan tingkat daya serap yang tinggi karena rasio tenaga kerja-output [COR) menunjukkan angka berkisar 7 - 9. Biaya input produksi kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan dihitung dengan nilai rupiah, namun outputnya - terutama yang bertujuan ekspor dinilai dengan dollar, yang berarti sektor ini dapat menghemat dan sekaligus menghasilkan devisa bagi negara.
Berdasarkan alasan tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan dapat menjadi
komponen penting bagi kinerja Kabinet Gotong Royong untuk mewujudkan program kerja kabinet, sebagai berikut:
.
Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka keufuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2.
Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Normalisasi kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat. Melaksanakan penegakan hukum socara konsisten, mewujudkan rasa aman, serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, tlrn melanjutkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memullihkan martabat bangsa dan negara, serta kepercayaan luar negeri termasuk lembagaIembaga pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah. Mempersiapkan penyelenggaraan pemillhan umum tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.
1
3. 4. 5. 6.
Departemen Kelautan dan Perikanan secara konsisten sepenuhnya mendukung program kerja kabinet, melalui implementasi kebijakan dan program Departemen dalam periode 2001' -2004.
B.
Potensi Dan Peluang Pengembangan
Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang ilapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap 58
maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan yang tiitak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebuf juga teidapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan unfuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.
\.
Sumber Daya Perikanan
Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2, dengan potensi sumber daya, terutama sumber ilaya peikananlaat-nya yang cukup besar,baik dari segi kuantitas mauPun diversitas. Potensi Iestari sumber daya ikan laut IndonesL diperkirakan sebesar 6,26 juta ton per tahun yang terdiri dari potensi di perairan wilayah Indonesia sekitar 4,40 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,g6 juta ton per tahun. Potensi sumber daya ikan tersebut, apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari ikan pelagis besar 1.,05 juta torg ikan pelagis kecrr3,24 juta too ikan demersal 7,79 juta ton, udang 0,08 juta ton, cumi-cumi 0,03 juta torl dan ikan karang 0,08 juta ton. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (frB) sebesar 5,01 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari. Meski diakui beberapa jenis ikan telah mengalami geTa la tangkap lebih (overfbhiog). Potensi sumber daya perikanan tersebut tersebar di sembilan wilayah perairan utama Indonesia. lkan pelagis besar (ikan yang hidup deknt permukaan air laut seperti tuna, cakalang, tenggii, dll) memiliki peluang pengembangan sebesar 79,2ribu ton per tahun di perairan Selat Makasar dan Laut Flores; 83,3 ribu ton per tahun di Laut Banda; 83,3 ribu ton per tahun di Laut Seram sampai Teluk Tomini; 40,2
ribu ton per tahun di Laut Arafura dan 258,8 ribu ton per tahun di samudera Hindia. rkan pelagis kecil (sepeti ikan kembung, Iemuru, layang, d/l) memiliki peluang yang besar pula terutama potensinya di hampir seluruh wilayah laut Indonesia, kecuali selat Malaka dan Laut Jawa. Begitu pula potensi-potensi lainnya, seperti ikan ilemersal (rkan yang hidup di dasar perairan contohnya ikan kakap, bawal, Iayur, dll), udang (seperti uilang penaeiil dan lobstn) dan jmis ikan-ikan fain (seperti ekor kuning, kerapu, baronang, napoleory dlt). Potensi lestari, tingkat pemanfaatan dan peluang pengembangan sumber daya perikanan laut dapat dilihat pada Tabel 1.
59
Tabel 1: Potensi Lestari, Tingkat Pomanfaatan dan Poluang Pengembangan Masing-masing Kelompok Sumber Daya Ikan [.aut pada setiap Wilayah Pengelolaan Perikanary Tahun 1997
7.
Selat Malaka
Pelagis Besar Polagis Kecil
Demersal lkan Karang Udang Paneid Lobster
Cumi-cumi 2.
L. Cina Selatan Pelagis Besar Pelagis Kecil
Demersal lkan Karang Udang Paneid Lobster
Cumi-cumi 3.
Besar Kecil Demersal Ikan Karang Udang Panoid Lobster Cumi-cumi L.
Jawa Pelagis
Pelagis
4.
L. Flores & Selat Makasar Pelagis Besar Pelagis Kecil
Demersal lkan Karang Udang Panaid Lobster
Cumi-cumi
5.
119.@
105
17.40
109.65
2.40 122.49 dtr dtt
0.40 67.50 1.86 104.U 54.80 dtt 506.00 38.20 655.65 42.80 27.57 &.67 11.20 1.46.88
dft 0.94
dtt 22.50
dft 51.80 47.20 25.33
0.40 7.50 2.70 78.75
82.50 11.85
55.00 82.47
7.53
340.m 431..20
9.50
10.80
130.25
56.12 1.02.78
0.50 26.00 5.04 701.,79 99.17 75.29 468.27 54.05 87.20 103.27 15.38 155.59
4.80 0.70 3.88
33.88
727.68
&.00
1.4.7't
35.95
137.50 110.00 104.@
L. Banda Pelagis Besar Pelagis Kecil
Domersal lkan Karang Udang Paneid Lobster
Cumi-cumi
60
?3.20 dft
7M.72 132.N
9.32 2.48 dtt 0.40 0.05
27.57 29.55
60,45
53.65 147.18
36,35
dtt
dft
17.50 40.00
72,50 50.00
6.
L. Seram sampai Teluk Tomini Pelagis Besar 106.5't Pelagis Keell 379.44 Demersal 83.84
lkan Karang Udang Panoid
Lobster 0.30 Cumi-cumi
7.
Lobster 0.40 Cum!-cumi L. Arafura Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal
Ikan Karang Udang Panoid Lobster
Cumi-cumi
9.
0.90 M.M 26.67
52,99 53,16 '14,86
2,57 45,56
63,33
7.13 29.73
60,27
L. Sulawesi & Samud. Pasifik Pelagis Besar n6.n ]f4.M Pelagis Kecil 392.50 25.55 64,45 Demersal 54.86 102.08
Ikan Karang Udang Paneid
8.
37.01 36.84 75.14 9.55 87.43
3.50 97.14 2.50 80.00 65.00
lo,oo
25,00
0.45 48.89
47,1L
50.86 37.91.
52,09
468.ffi 7.13
246.75
132.68
21.70
193.92
82,87
0.77 87.01, 2,9 0.10 60.00 3.39 100.00
30,00
Samudera Hindia Pelagis Besar
Pelagis Keoil Demersal
Ikan Karang Udang Panoid Lobster
Cumi-cumi
323.78 53.53 36,47 429.03 41..72 48,28 135.13 83.62 6,38
13.18 113.81 10.70 60.75
29,25
1.60 M.38 45,62 3.75 64.53 2s,47
Keterangan : iltt = data tid.ak ditemukan
Potensi budiilaya laut (mariculture) khususnya ikan dan moluska juga masih sangat besar. Luas total perairan laut yang potensial untuk budidaya ikan (kakap, baronang, dan kerapu) sekitar 1.A59.720 ha, dan untuk budidaya moluska (kekerangan dan teripang) sekitar 720.500 ha. Sedangkan potensi produksi dari kegiatan budidaya ikan dan moluska diperkirakan sekitar 46,00 ribu ton per tahun. Potensi lahan budidaya rumput laut (alga) di perairan Indonesia mencapai 22.460 ha yang tersebar di 27 propinsi. Potensi budidaya laut yang terdiri dari total potensi budidaya ikan (kakap dan kerapu), budidaya moluska dan budidaya rumput laut yang volume keseluruhannya mencapai 528,40 ribu ton per tahun, memilikipotensinilai ekonomi sekitarUs$ 567juta. Potensi perikanan darat terdiri dari potensi perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), potensi budidaya kolam, dan minapadi. Keseluruhanpotensi perikanan dari perairan umum ini secara ekonomi mencapai nilai IJS$ 7 miliar.
6I
Sedangkan potensi pengembangan builiitaya kolam d.an minapadd diperkirakan mencapai US$5'19 miliar. Potensi perikanan darat lainnya yang misih besar adalah budidaya perairan payaa (tambak) yang mencapai sltitar g66.550 ha. Jika potensi ini digarap secara optimal dengan mengusahikan sekitar 500.000 ha saja,,dengan target produksi konservatif sekitar 2 ton udang windu (tiger prawn) per hektar, setiap tahunnya setidaknya bisa dihasilkan 1 juta ton deigan nilai mencapai US$70 millar.
2.
Industri Bioteknologi Kelautan
selain potensi perikanan tangkap dan budidaya, ternyata raut juga punya potensi untuk pengembangan industri bioteknologi. Industri bioteknologi kelautan ini meliputi: (1) ekstraksi senyawa biokimia aktef (bioactiae substancis, natural products) unfuk industri makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetika;
(2) rekayasa genetika guna menghasilkan bibit serta benih ungguf dan (3) rekayasa mikroorganisme untuk bioremediasi (penanggulangan) penceparan lingkungan laut dan perairan lainnya. lika industri ini mampu dikembangkan maka nilai ekonomi yang dapat diperoleh, ditaksir mencapai uS$40 miliar. Berarti nilai keseluruhan sumberdaya perikanan Indonesia, termasuk bioteknologi diperkirakan mencapa i IJS$71,9 miliar. Potensi sumberdaya kelautan Indonesia, khususnya potensi sumberdaya hayati dapat dikembangkan untuk tuiuan paiwisata. Kekayaan dan keanekaragaman biota laut dan pesisir Indonesia merupakan obyek yang indah dan menarik untuk pariwisata dan kegiatan-kegiatan ilmiah.
Dari keseluruhan potensi lestari sumber daya perikanan di atas, apabila diperkirakan dalam nilai ekonomi, maka dari lebih kurang 7,9 )uta ton produksi per tahun bernilai US$32 miliar. Nilai ini belum termasuk potensi peningkatan nilai tambah melalui industri bioteknologi kelautan maupun industri pengolahannya. Apabila diasumsikan nilai tambah produksi perikanan melalui bioteknologi kelautan sebesar nilai yang diperoleh Amerika pada tahun 1994, maka potensi ekonomi perikanan akan mencapai angka US$72 miliar.
C.
Permasalahan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
Pembangunan kelautan dan perikanan bukan hanya merupakan suatu entitas
yang memiliki makna persatuan dan pertahanary tetapi juga punya nilai ekonomi. Komitmen mendayagunakan potensi sumber daya kelautan tersebut masih kurang, disisi lain pembangunan masih lebih banyak berorientasi dan berpihak ke darat. Namun mesti diakui bahwa adafaktor-faktor teknis-intennl sektor perikanan dan kelautan yang berpengaruh terhadap kinerja sektor perikanan dan kelautan, yang mempengaruhi produktivitas nelayan. Rendahnya
produktivitas nelayan disebabkan karena 4 faktor utama. Keempat faktor tersebut adalah
52
:
1.
Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan
2.
tangkapnya rendah dan kualitas SDM yang rendah pula. Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 17 persen dari total armada perikanan nasional yang dikategorikan sebagai
tingkat teknologi penangkapan yang traditional, sehingga
kapasitas
nelayan modern, dan sisanya adalah nelayan haditional dengan
3.
kemampuan IPTEK yang rendah. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya. Di safu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang stok ikannya sudah mengalami kondisi overfishing seperti Selat Malaka, Pantai Utara |awa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi dan
sebaliknya masih cukup banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal atau bahkan belum
4.
terjamah.
laut seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang rnerupakan tempat (habitat) ikan dan organisms laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery ground),
Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem
Selain persoalan produktivitas, masalah lainnya adalah rendahnya kemampuan
penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Diakui bahwa kemampuan teknologi pasca panen (penanganan dan pengolahan) produk perikanan dan kelautan sesuai dengan selera konsumen dan standardisasi mutu produk secara international (seperti HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya) masih lemah. Dalam pemasaran produk perikanan dan kelautan, baik untuk pasar dalam
negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh
para
pembeli/konsumen (buyer market). Kondisi semacam ini mengakibatkan harga iual produk perikanan pada umumnya atau seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan atau petani ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan Indonesia masih lemah, yaitu:
1.
Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen tentang jenis
2.
Belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery)
dan mufu konoditas perikanan.
produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar Jawa dan Bali. Namun demikian/aktor ili luar p*ikanan dan kelautan juga berpengaruh dan justru lebih berpengaruh daripada masalah internal perikanannya sendiri" khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal ilan investasi, sebagai contoh, suku bunga unfuk usaha perikanan di Indonesia masih tergolong tingg;t jika dibandingkan dengan Jepang yang tidak lebih dari 3 persen/tahun atau di Australia dan Thailand y*g memberikan fasilitas bunga 3-9 persen bagi usaha perikanan. Sedangkan portofolio kredit perikanan selama Orde Baru masih sangat kecif yakni sekitar 0,02%, Kegiatan investasi domestik sektor perikanan 63
d1n kela,utan menunjukkan nilai investasi sekitar 1,37o/o sepanjang tahrn 19671999 (Tabel2). Sedangkan investasi aging hanya -e*,cupui 0^312. pada kurun waktu yang sama (Tabel3). Tabel2: Investasi Domestik Kumulatif $an.1967 -Des
Sektor
Jumlah
jumlah
Total
kegiatan
Pertanian Perikanan Kehutanan Industri Sektor lain Total
1,080.0 311.0 301.0 6,465.0 2,7ffi.0 10,917.0
799) /Persen
kegiatan
62.6 31.3 22.3 75.2 50.0 &.9
100.0
jumlah
/Persen
67,557.8 9,733.3 6,702.7 486,333.8 137,945.8
708,272.8
9.s 1..4
1.0 68.7 19.5
Tabel 3: Investasi Asing Kumulatif flan 1967 -Des7999\
Sektor
Jumlah
Total
kegiatan
Pertanian 221,.0 Perikanan 109.0 Kehutanan nI Industri 4,074.0 Sektor lain 3,094.0 Total 7,525.0
kegiatan 6,434.4 702.9 &8.1,
1,48,06.3 72,189.7
))8,041.4
2.8 6.4 23.2 36.3 33.0 36.2
2.8 0.3
0.3
&.9 3L.7 100.0
Selain permasalahan tersebut di atas, pada kawasan pantai dan pulau- pulau kecil permasalahan yang dihadapi antara lain (1) kerusakan fisik lingkungan pantai, (2) pencemaran di sungai dan pantai, (3) belum adanya tata ruang kawasan pesisir dan laut, (4) kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan di kawasan pesisir, dan (5) belum dikelolanya pulau-pulau kecil. Selain ifu pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan masih banyak dijumpai permasalahan kemiskinan, baik kemiskinan struktural, kultural maupun alarniah.
D.
Visi, Misi Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
Berdasarkan analisis latar belakang pembangunan nas:ional, potensi dan pemanfaatary serta permasalahan dalam pembangunan perikanan dan kelautan, maka dikembangkan visi, misi dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah 'Pengelolaan sumber daya kelautan dan peikanan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan memperkokoh persatuan bangsa.
Dengan visi tersebut, misi yang akan diemban adalah (1) Peningkatan pernn sektor perikanan dan lelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, (2) Peninglutan kesejahteraan masyarakat pesisit, peikanan ilan lcclautan,ldtuwsnya nelayan dan petani
&
ikan kecil, (3) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan, dan (4) Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan pemupukan jiwa (etos kerja) bahai bangsa Indonesia.
Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka silategi yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya dan jasa kelautan secara optimal, efisien, dan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
berkelanjutan.
Meningka&an pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut. Menerapkan IPIEK dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan. Membangun dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif. Memberdayakan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan' Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi' Mengembangkan dan memperkuat sistem inforrnasi kelautan dan perikanan. Mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan nasional dan internasional. Menanamkan wawasan kelautan pada seluruh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dalam suafu sistem bisnis berbasis perikanan yang terpadu yang disebut Sistem Akuabisnis. Sistem Akua-bisnis terdiri dari subsistem produksr, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang di dukung oleh subsistem sarana produksi yang mencakup sarana dan prasarana, finansial, SDM dan IPTEK serta hukum dan kelembagaan.
Pengembangan akua-bisnis akan terwujud dengan baik apabila komponenkomponennya berjalan secara terpadu. Pengadaan dan penyediaan sarana
produksi harus mampu mendukung kebutuhan kegiatan produksi atau sebaliknya. Demikian pula dalam kegiatan produksi selain memperhatikan kondisi ekosistem perairan dan sumber dayanya,juga harus mengaitkan dengan kegiatan distribusi dan pemasarannya. Belum tercapainya tingkat produktivitas dan efisiensi usaha perikanan serta sulitnya pemasaran hasil, pada dasarnya karena belum dikaitkannya kegiatan berproduksi secara baik dengan aspek tersedianya sarana dan pemasaran.
Akua-industri perikanan sebagai bagian dari sistem akua-bisnis perikanan belum besar peranannya di dalam meningkatkan kesejahteraan petani nelayan. Industri pengolahan produk perikanan kebanyakan belum mamPu memperoleh bahan baku yang dibutuhkan guna mengoperasikan unit usahanya pada tingkat kapasitas minimum secara kontinu. Hal ini pada dasarnya karena belum terjalinnya keterkaitan antara industri pengolahan dengan pemasok bahan baku. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan akua-industri perikanan pada dasarnya adalah terwujudnya keberhasilan petani nelayan dengan indushi
pengolahan ikan secara mantap, sehingga mobilisasi pembangunart akua65
industri perikanan, seperti industri pengalengan ikarg dan industri pengolahan ikan lainnya, dapat memberikan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani nelayan.
E.
Program Kerja Departemen Kelautan & Perikanan
Program langka Pendek
ini dibuat dan dilaksanakan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari program jangka menengah dan panjang Departemen Kelautan dan Perikanan. Beberapa program jangka pendek yang akan Program jangka pendek
dilaksanakan adalah
1.
:
Penanggulangan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing serta penertiban ijin operasi kapal asing diZEEI. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu di Maluku Utara. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu di Bitung, Sulut. Pengembangan Industri Rumput Laut di NTT, NTB, Bali, Sulut, Sulteng,
2. 3. 4.
Sulsel, Sultra, Madura, Jabar, DKI, Banten, Bangka-Belifung, Riau, Sumatera Utara dan Aceh. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu di Poso, Sulteng. Pembangunan Pusat Pembenihan ikan di 5 Propinsi. Pilot Project pembangunan pulau-pulau keoil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat di Sangir Talaud, Maluku Tenggara, NTI, Pangkep, Sumenep, Karimun Jawa, dan Belitung. Awal Pelaksanaan Proyek Maine and Coastal Resources Management di 75
5.
6. 7.
Propinsi. Pengembangan budidaya udang Vaname yang memiliki keunggulan cepat tumbuh dan tahan penyakit sehingga mampu menghasilkan sekitar 10 ton
9.
10.
udang perhektar/musim. Pengembangan pola kemihaan rumput laut di beberapa propinsi.
untuk pembangunan sistem agribisnis
Pro gram I angka Meneng ah dan P ani ang
1,. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Nelayan, P embuili ilay a
lkan
Tra ili sion
dan
al
ini
adalah peningkatkan kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih miskin. Beberapa kebijakan pemberdayaan yang perlu dikembangkan paling tidak mesti mencakup tiga aspek, yakni aspek usaha, SDM, dan lingkungan. Sasaran program
1)
Pemberilayaan usaha merupakan upaya peningkatan kualitas usaha perikanan. Ada beberapa hal yang tercakup dalam aspek usaha.
Pertama, inovasi teknologl peningkatan akses informasi Pasar, bantuan modal dan transfer pengetahuan yang dapat mendorong 66
2t 3)
efisiensi produksi, efektifitas manajemen dan modernisasi alat-alat maupun faktor produksi, menjadi tahapan yang mesti ditempuh. Kedua, pemberdayaan usaha juga mencakup pengembangan asuransi perikanan. Ketiga, program kemitraan untuk menciptakan hubungan yang saling mengunfungkan baik secala sosial maupun ekonomi antara kelompok pelaku usaha besar dengan nelayan kecil. Pemberdayaan SDM merupakan langkah peningkatan kualitas SDM baik dalam konteks pola sikap dan perilaku, keterampilan, kemampuan managerial, maupun aspek gizi. Pembetdayaan lingkungan merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kemiskinan alamiah sekaligus merupakan pintu bagi terwujudnya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisherie s).
2.
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan ilan Perikanan Sesuai Kenampuan Lestai Sumber Daya lkan (SDD ilan Daya Dukung Lingkungan
Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya sumbangan terhadap perolehan devisa dan PDB. Pada tahun 2002, penerimaan devisa perikanan dan kdautan ditargetkan mencapai US$ 2,4 miliar dan sebesar US$ 5 miliar pada tahun 2004. Kontribusi terhadap PDB ditargetkan sekitar 2,8% pada tahun 2002 dan 5% pada tahun 2004..Target lainnya adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penangkapan SDI yang akan mencapai Rp 295,83 miliar. Selain itu dengan meningkabrya kegiatan budidaya, akan meningkat pula sumbangan terhadap penerimaan daerah PAD bila seluruh potensi sumberdaya lahan termanfaatkan secara optimal. Untuk mencapai target tersebut beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan
Kemampuan Penangkapan Armada Perikanan Nasional
Upaya peningkatan kemampuan armada perikanan nasional merupakan langkah untuk nenjadikan nelayan sebagai tuan rumah di lautnya sendiri. Diharapkan para nelayan tersebut dapat menjadi nelayan modern yang mampu beroperasi di perairan ZEEI. Untuk itu pengembangan kapasitas nelayan kecil menjadi modem merupakan agenda yang mesti diwujudkan. Tentu ini membufuhkan dukungan yang terkait dengan akses terhadap modal, teknologi, sistem informasi, data satelit dan model hidrodinamika dalam penentuan Fishing grounil.
2)
Pembenahan Izin Kapal Ikan Asing Beroperasi di ZEEI
Dalam rangka menyelamatkan kerugian negara sebesar US$1,4 miliar serta mengupayakan pemasukan ke negara sebesar US$65 juta, perlu untuk melakukan pemberian izin kepada kapal ikan asing beroperasi di ZEEI sesuai dengan standar intemational. Peluang kembali beroperasinya kapal 67
ikan asing akan dilakukan melalui sarah satu mekanisme yang biasa berlaku secara internasional, yaitu beli angsuL kemitraan atau iisensi. Kapal
ikan terseblt nantinya hanya akan diizinkan beroperasi di peraira n ZEEL, dalam jumlah terbatas dan menggunakan alat tangkap tertenfu. 3)
dan Aplikasi sistem Monitoring, Controrling, dan Suraeillance (MCS) melalui pengembangan iirt"* pong"azoasan Pengembangan
Masyarakat (SISWASMAS) dan Vessel Monitoring System (VMS). 4)
Redistribusi dan Rasionalisasi Upaya Tangkap/fishing effort jumlah kapal ikan, j-umlah nelayan, dll) sesuai potensi Lestari wilayah perikanan (ftshing ground).
5)
Rehabilitasi dan Pengembangan prasarana dan sarana penangkapan lkan, termasuk mengefektifkan fungsi prasarana tersebut menjadi pusat-pusat Pemasaran Hasil laut dan ikan.
6)
Penyempurnaan, Pengembangan,
dan Diversifikasi Usaha
Budidaya
Perikanan.
Perlunya peningkatan kemampuan teknologi budidaya yang mencakup pemilihan induk, pemilahan, penetesan telur, pemeliharaan larvi, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, nutrisi dan pakan, genetika (breeding), manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman. untuk itu ada beberapa langkah yang penting dikembangkan dalam budidaya perikanan, antara lain : a. penyediaan sarana dan prasarana produksi serta pembinaan secara intensif dan berkelanjutan. b. intensifikasi tambak diarahkan melalui program INTAM (Intensifikasi Tambak) dan ekstensifikasi diarahkan ke luar Jawa dengan pola pIR. c. pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak. d. pengembangan dan optimalisasi UPR dan BBL e. pengawasan mufu benih, dan L diseminasi teknologi oleh instansi yang berwenang. 7)
Pembangunan dan Pengembangan 1 (satu) Pusat Riset Budidaya Perikanan serta Pusat Pengembangan Perbenihan Ikan Pantai 24 buah di berbagai Provinsi.
8)
Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen.
e)
Pengembangan Industri Bioteknologi Perairan.
Beberapa hal yang selama ini perlu segera dikembangkan adalah (a) ekstraksi produk alamiah (bioacfiae substances) yang mencakup squalence, omega-3, polisakarida, biopigmen, bahan aktif viagra, dll- (b) bioremediasi, dan (c) rekayasa genetika. 68
1.0)
Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
11) Pemanfaatan Benda-benda Berharga. Setelah Keppres Nomor 107 Tahun 2000 diterbitkan maka Menteri Kelautan
dan Perikanan menjadi Ketua Panitia Nasional Pengangkatan
dan
Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
12) Penguatan dan pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan terpadu dengan berbasis ekonomi kelautan dan perikanan lokal. 13) Penguatan dan Pengembangan Kemampuan Pemasaran Produk-produk Perikanan dan Kelautan. Beberapa hal yang akan dilakukan berkaitan upaya pengembangan ekspor,
adalah peningkatan mutu, promosi, dan infrastruktur. Peningkatan mutu dilakukan dari proses hulu hingga hilir dan harus mengikuti berbagai standar internasional, seperti Irc 14000. Sementara promosi dan pengembangan pasar dilakukan secara sistematis dengan memperkuat markct intelligence untuk menguasai informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.
Disamping untuk ekspor, juga akan dilakukan kegiatan seruPa untuk meningkatkan dan mengembangkan pasar dalam negeri. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa pasar ekspor sangat terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa internasional yang tidak terduga dan di Iuar kendali kita. Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri ini pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan peningkatkan produksi dan nilai tambah produk-produk perikanan dan kelautan.
3.
Peningkatan Daya Dukung ilan Kualitas Lingkungan Kautasan Lnut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, ilan Perairnn Tata ar
ini adalah bahwa ekosistem laut pesisir, dan perairan tawar tetap atau semakin sehat serta produktif, sehingga dapat menunjang
Sasaran program
pembangunan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, dan kegiatan bidang kelautan lainnya secara berkelanjutan, Program pembangunannya mencakup:
1)
Pembangunan pulau-pulau
2) 3) 4) 5) 6\
masyarakat. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Manajemen Kawasan Pesisir secara terpadu Tata ruang pembangunan kawasan pesisir dan laut Pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai reservoir Pengendalianpencemaran.
kecil secara berkelanjutan dan
berbasis
69
4.
Pengembangan Teknologi dan Sistem Infonnasi Sumberilaya Kelautan dan
Perikanan
Ruang lingkup program ini antara lain meliputi perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data dan informasi, serta pengembangan penelitian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap, budidaya, teknologi kelautan, wilayah laut dan sumber daya non hayati, dan pengolahan produk serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Tujuan program adalah terwujudnya ketersediaan teknologi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan unfuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional. Sasaran program adalah dihasilkannya beberapa jenis teknologi kelautan dan perikanan, disediakannya data dan informasi kelautan dan perikanan secara akurat data statistik kelautan, perikanan tangkap dan budidayayang akurat dan tidak kadaluarsa. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup : (1) penelitian dalam rangka penyediaan data dan informasi, (2) perbaikan sampling techniques untuk data dan informasi perikanan, (3) pelatihan petugas statistik perikanan daerah, (4) analisis data statistik perikanan, (5) perbaikan analisis dan penyajian data dan informasi perikanan, (6) SIG kelautan dan perikanan, (4 pengembangan jaringan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan, (8) Penyusunan standar dan norma, (9) penyempurnaan dan pengembangan teknotogi pasca panen menyangkut teknologi pengemasan produk dan transportasi'lifefish', (10) untuk mendukung pemasaran produk perikanan maka akan dikembangkan pula teknologi dengan sistem rantai dingin (cold-chain system), yakni penanganan produk sejak di kapal ikan atau lokasi budidaya menuju Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hingga distribusi produk kepada konsumen di pasar. Disamping itu, akan dilakukan kegiatan riset yang dikaitkan dengan penyediaan informasi untuk penetapan batas landas kontinen, penetapan batas wilayah ZEE antar negara. Dalam pengembangan kelautan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan teknik dan metoda eksploitasi serta konservasi sumberdaya pesisir laut, serta kajian tentang teknologi erosi, sedimentasi dan abrasi.
5.
Pengembangan Sumberilaya Manusia Aparatut,
ilan
Pmguatan
Kelembagaan
Program
ini diarahkan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur di pusat dan
tenaga fungsional di daerah, pengembangan sarana dan prasarana aParatur negara, peningkatan kualitas pelayanan Publik dan penguatan kelembagaan.
Tujuan program adalah untuk peningkatan kualitas sumhr daya manusia aparatur negara kelautan dan perikanan, pengembangan salana dan prasarana 70
dalam rangka optimalisasi kinerja aparatur, dan meningkatrya kapasitas kelembagaan. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur pusat dan daerah, tersedianya sarana dan prasarana aparafur, berdayanya instifusi lokal, pemerintah dan dunia usaha, terwujudnya pelayanan publik, serta direvisi dan disusunnya undang-undang bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah (1) pendidikan dan pelatihan strukfural dan fungsional, (2) penyediaan sarana dan prasarana aparatur, (3) penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan, (4) pengembangan sistem perencanaan dan evaluasi, (5) pengembangan sistem kepegawaian, (6)
pengembangan sistem pengelolaan keuangan, (7) pengembangan sistem inventarisasi kekayaan milik negara, (8) pengembangan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, (9) pelatihan teknis untuk nelayan dan pombudidaya ikan, (10) pelatihan khusus bagi nelayan/pembudidaya ikan utara |awa untuk transformasi ke bidang alokasi lain, (11) pelatihan TOT bagi tenaga pendidikan, (12) pelatihan bagi penyuluh perikanan, (13) sosialisasi sistem penyuluhan perikanan kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, dan (14) koordinasi penyuluh, peneliti dan tenaga kependidikan.
6.
Penyerasian Pengelolaan SumberdayaKelautan dan Perikanan Sehubungan dengan Otonomi Daerah
Keberhasilan program-program DKP di daerah sangat tergantung dari kondisi lapangan yang kondusif dalam menyikapi otonomi daerah masing-masing pihak dan mengaplikasikannya secara tepat, bersinergi dan harmonis. Beberapa kasus terjadi dilapangan karena kurangnya pemahaman dan sinergi dalam penerapan otonomi daerah, seperti klaim atas pulau-pulau tertentu di Kepulauan Seribu, upaya-upaya menguasai kawasan-kawasan tertentu tanpa ada kompromi dan lain-lain, Untuk itu akan secara terus menerus dilakukan upaya-upaya kearah penerap€rn otonomi daerah yang tepaf juga penyerasiannya termasuk hubungan pusat dan daerah.
7.
Pengembangan Kerjasama lnternasional
Perkembangan kerja sama antara DKP dengan Lembaga Internasional seperti FAO, ADB, OECF/IBIC, SEAFDEC, JICA, DIFTA (Denmark), dan ASEAN, telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari meningkatnya peran serta DKP di Forum ASEAN (IMT-GT-Join Task Forces, IM9GT, dan AMAF) dan SEAFDEC, meningkatnya proyek dan usulan proyek yang dibiayai PHLN, khususnya dalam bentuk hibah. Selain itu juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tenaga ahli (expert) asing di lingkungan DKP, dan semakin intensifnya pengiriman SDM aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan (dikiat) yang diselenggarakan SEAFDFC dan JICA di luar negeri, serta semakin intensifnya hubungan komunikasi dengan Lembaga Internasional tersebut. Perkembangan kerjasama internasional juga meliputi upaya-upaya implementasi kesepakatan-kesepakatan Perikanan dan Kelautan Internasional seperti: 71
Penerapan Code of Conduct For Responsible Fisheies, berbagai kesepakatan yang mengatur Perikanan Laut Lepas, Ikan Berimigrasi ]auh, Pentaatan Ketentuan Internasional yang memerlukan jabaran lebih rinci untuk dijadikan materi dalam pengaturan Perikanan dan Kelautan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unfuk itu akan diupayakan efektifitas koordinasi dan penyusunan pedoman dan langkahJangkah implementasinya. Juga mengenai penyelesaian batas laut yang belum selesai seperti Rl-Philipina, Rl-Malaysia, Rl-Viehram akan terus diupayakan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan peningkatan informasi kearah tersebut. Kesepakatan-kesepakatan internasional yang juga terkait seperti IMO, ILO, STCW dan persyaratan-persyaratan menghadapi pasar bebas juga merupakan agenda kerja yang akan dijabarkan dan ditindaklanjuti baik pada tingkat pusat maupun operasionalnya pada tingkat daerah. Selain dengan lembaga-lembaga regional dan internasional, juga terdapat kerja sama bilateral dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pembangunan kelautary seperti negara-negara anggota Uni Eropa dan negara tetangga Asia antara lain sebagai berikut.
1.)
Kerja Sama dengan Pemerintah Australia
Kerja sama dengan Pemerintah Australia dilakukan dalam rangka Working Group of Maine Affairs and Fisheries. Kelompok kerja ini dirumuskan dalam kerja sama kelautan di bidang perikanan, MCS, wisata bahari, sarana kapal patroli, harta karurL dan eksplorasi laut dalam. Sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama itu, Departemen Kelautan dan Perikanan mengusulkan terbentuknya Indonesia-Australia Marine & Fisheries Forum, yang menitikberatkan kerja sama di bidang kelautan dan perikanarL konservasi
laut, pengendalian dan pemantauan kapal-kapal asing, pengembangan wilayah pesisir, wisata bahari dan SDM kelautan dan perikanan. Kerjasama ini juga akan melibatkan instansi pemerintah Indonesia terkait.
2)
Kerja Sama dengan Pemerintah China
Kerja sama dengan Pemerintah China dituangkan dalam Agreed Minute of Fifth Session of the loin Commission on Economic, Trade and Technical Cooperation between the Gouernment of the Republic of lndonesia and the Goaernment of the People's Republic of China. Kerjasama di bidang kelautan dan perikanan dituangkan dalam bentuk kerja sama penangkapan ikan, budidaya, processing dan marketing,diklat, technical cooperation dan pertukaran informasi perafuran mengenai aktivitas di bidang perikanan masing-masing negara.
3) Kerja Sama ilengan Pemerintah Eilipina Kerja sama dengan Pemerintah Filipina dilakukan di bidang aquaculture air tawar maupun air laut, berupa tukar menukar informasi mauPun kerja sama yang lebih luas lagi. Untuk selanjutnya kerja sama telah merekomendasikan 72
Working Group dan Third Meeting of the Indonesia-Philippines ICBC [oin Commision for Bilateral Cooperation) dilaksanakan tahun 2001. Pada pertemuan antara Indonesia-Australia dan Filipina di Singapura tanggal 2122 Mei 200L, telah diadakan pertemuan secara tidak resmi antara Indonesia dan Filipina membicarakan masalah-masalah perikanan dan kelautan. Indonesia mengusulkan agar masalah-masalah tersebut dimasukkan kedalam agenda ]CBC yang akan datang. 4)
Kerj a S ama dongan
P emerintah P apua N ew
Guinea
Kerjasama dengan Pemerintah Papua New Guinea di bidang kelautan dan perikanan masih dalam penjajakan dan ada beberapa perjanjian khususnya di bidang perbatasan wilayah laut dan pemanfaatan sumber daya laut di perbatasan kedua negara. 5)
Kerj a S ama dongan
P emerintah T aiut
an
Kerja sama Indonesia dengan Taiwan disalurkan melalui TETO (Taiwan Economic and Trade Office) karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatic. ,c
Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa (pereknt antar nusa) dan Budaya
Bahai Sasaran program ini adalah peningkatan peran laut dan budaya bahari yakni meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia akan arti penting dan nilai strategis laut dan kawasan pesisir sebagai sumber kehidupan dan pertumbuhan ekonomi,
serta meningkatnya komitmen bangsa Indonesia untuk mendayagunakannya secara bertanggung jawab, berkelanjutan bagi kesejahteraan bangsa. Untuk itu program-program yang akan dikembangkan sebagai berikut : 1) Mengintegrasikan IPTEK Perikanan dan Kelautan ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal. 2) Pendidikan, Pelatihao dan Penyuluhan Tentang IPTEK serta Manajemen Perikanan dan Kelautan bagi Masyarakat (publik). 3) Pemberian Insentif Ekonomi maupun Sosial kepada Generasi Muda yang Bekerja di Bidang Perikanan dan Kelautan. 4) Kampanye dan Advokasi Program Lautmu, Lautku, Safu, Seminar, Kapal Budaya, Media Relations, Goaernment Relation, Community Relation, Public Seraice Aids.
F.
Dukungan Instansi Lain
Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang ditetapkan oleh instansi lairu baik secara langsung
maupun tidak langsung. Adapun instansi
lain yang terkait dengan
pembangunan kelautan dan perikanan antara lain adalah Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Perhubungan, Dep. KIMPRASWIL, Dep. 73
Koperasi dan UKM, DEPDAGRI, Dep Pertahanan, POLRI, TNI, Perbankan dan Asuransi, PEMDA, dan lainlain.
G.
Dukungan Pembiayaan
Untuk mendukung penyelenggaran pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode 2002 - 2004, secera keseluruhan diperkirakan biaya yang diperiukan sebesar Rp 25,2 triliun, dengan rincian sebanyak Rp 2fl triliun diharapkan diperoleh masyarakaf dan sisanya sebesar Rp 5,1 hiliun dari ApBN dan Pinjaman Luar Negeri.
H.
Penutup
Dari paparan di alas terlihat bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan "the sleeping giant' yang belum berperan secara maksimal. Dengan rumusan masalah serta formulasi strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan, diharapkan sektor perikanan dan kelautan ilapat dijadikan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ini tercipta dari kemampuan untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang begitu besar, terbuka peluang untuk menggerakkan kembali perekonomian yang runtuh akibat krisis, sekaligus memperkuat basis kemandirian bagi pembangunan ekonomi di masa datang.
74
BAB III KONDISI OBYEKTIF KINERIA
PEMBANGUNAN DAERAH
3.L. Pemaparan Pemerintah Propinsi 3.1.1. Propinsi Sumatera Selatan
A. Pembangunan Wilayah
r o r r
Sumatera
Konsep dasar dari pembangunan wilayah Sumatera adalah untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Pulau Sumatera beserta seluruh pulau-pulau ke:il di sekitarnya. Pengintegrasian wilayah Sumatera secara fisik dilakukan dengan mengembangkan jaringan transportasi" komunikasi, dan energi.
Pengintegrasian wilayah Sumatera merupakan upaya bersama dalam mengefektifkan kerjasama antar daerah dan mengingkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya daerah. Pengintegrasian wilayah Sumatera mencerminkan niat pemerintah non Provinsi se-Sumatera unfuk mengutamakan kepentingan bersama dalam pembangunan wilayah Sumatera.
B. Perkembangan Pembangunan Sumatera
1. 2. 3.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pembangunan Wilayah
PemberdayaanMasyarakat
.
Secata umum berjalan dengan baik, akan tetapi masih dirasakan
perlu untuk mengoptimalkan hubungan Propinsi-Pusat
. r
dan Propinsi-Kabupaten/ Kota. Perlu penegasan peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang dilengkapi dengan instrumen pendukung untuk pengendalian pembangunan dan pemerintah di daerah.
Pemerintah pusat diharapkan lebih transparan dalam pengelolaan dan pendistribusian anggaran pembangunan.
/J
2.
Pembangunan Wilayah
o o
'
Gubernur se-sumatera telah menyepakati Agenda sumatera yang menjadi landasan utama daram pembangunan wilayah sumatera. Telah ditandatangani 4 Mou (Master of Understanding) antara Gubernur se-sumatera untuk pengembangan : (1) sumateriAirlines; (2) Sumatera Shipping Lines; (3) pusat promosi Sumatera; dan (a) jaringan Informasi Sumatera. Masing-masing propinsi se-sumatera telah pula menetapkan wilayah kawasan andalan dan kawasan tertinggal unfuk ditangani secara khusus.
3.
Pemberdayaan Masyarakat
e r .
Pemerintah propinsi se-sumatera
telah mengorientasikan pembangunan perekonomiannya pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Telah pula dilakukan upaya untuk menumbuhkan kegiatan UKM dengan memberikan kesemptan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Meningkatkan insentif bagi PNS untuk meningkatkan daya belinya, sehingga diharapkan akan mampu pula untuk meningkatkan jumiah uang berdar di daerah dalam rangka menggairahkan perekonomia daerah.
C. Permasalahan Pembangunan Sumatera
2. 3. 4.
1.
Bidang Ekonomi Bidang Infrastruktur Bidang Sosial Bidang Sumberdaya Alam
1.
Masalah Bidang Ekonomi
o o
Masih terbatasnya investasi yang ditanamkan di daerah sehingga percepatan pembangunan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Rendahnya investasi ini berkaitan dengan kondisi yang belum kondusif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi stabilitas politik yang belum mantap, jaminan keamanan yang masih kurang, dan supremasi hukum yang belum sepenuhnya mampu ditegakkan. berkembangan secara optimal yang dicerminkan dengan masih rendahnya kontribusi segmen usaha ini dalam pembangunan perekonomian daerah.
o UKM belum
76
2.
Masalah Bidang Infrastruktur
r o o o
Prasarana jalan lintas Sumatera yang masih belum mamPu mendukung sepenuhnya kebutuhan angkutan untuk komoditas yang dihasilkan. Pelabuhan untuk outlet bagi komoditas yang akan diekspor atau diangkut antar pulau masih terbatas, baik jumlah maupun kapasitasnya.
Beberapa propinsi di Sumatera masih mengalami defisit energi tishik sehingga sangat membatasi kegiatan industri yang dapat dikembangkan.
Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.
3.
Masalah Bidang Sosial
.
Program pendidikan masih belum sepenuhnya selaras dengan
o
kebutuhan pembangunan daerah. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat menjadi sumberdaya manusia yang andal sebagai pelaku
.
pembangunan.
Masih banyak masalah-masalah sosial yang belum secara tuntas ditangani.
4.
Masalah Bidang Sumberdaya Alam
o o o r .
Penebangan liar/perambahan hutan masih terjadi lindung dan hutan konservasi lainnya. Kebakaran hutan masih merupakan ancaman serius.
Kemampuan teknis
dan
di
hutan-hutan
pemahaman tentang pengelolaan
sumberdaya kelautan masih relatif terbatas.
Pemerintah propinsi tidak mempunyai akses dan kendali terhadap kegiatan eksploitasi bahan tambang yang ada diwilayahnya, terutama untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh BUMN. Badan-badan air (danau, sungai, dan rawa) belum dikelola optimaf rawan pencemaran dan pendangkalan, berubah fungsi.
D. Program-Program Prioritas
1. 2. 3.
PembangunanSDM PembangunanPerekonomian
1.
Pembangunan SDM
Pembangunanlnfrastrukfur
.
Pengembangan program pendidikan menengah yang berorientasi pada academic excellence untuk menyiapkan SDM unggul. 77
.
Pengembangan program life-skill education yang berorientasi agar
lulusan dapat dibekali dengan keterampilan yang layak untuk
r r
mendukung kehidupannya. Pengembangan program studi pada jenjang pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebufuhan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Pembangunan Perekonomian
. o .
Memberikan peluang bu8r UKM untuk berkembang dengan menetapkan kebijakan yang mengharuskan agar kegiatan-kegiatan pembangunan skala kecil dan menengah wajib dilaksanakan oleh UKM. Menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk investasi melalui peningkatan pelayanan administratif, jaminan keamanan, stabilitas politik, dan penegakan supremasi hukum. Meningkatkan peredaran uang di daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur
. o . r .
78
Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan jalan.
Pembangunan pelabuhan untuk outlet bagi komoditas yang dihasilkan daerah. Peningkatan daya dan pengembangan jaringan lishik agar tersedia bagi masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan industri. Pengembangan jaringan telekomunikasi agar menjangkau seluruh wilayah Sumatera. Pengembangan jaringan transportasi udara, lauf dan kereta api.
3.1.2. Propinsi jawa Tengah
A. Pendahuluan Pada tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah, ]awa Tengah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai akibat krisis ekonomi berkepanjangan serta arus globalisasi yang makin menguat. Guna menghadapi permasalahan dan tantangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan, perlu dirumuskan wawasan kedepan sebagai visi dan misi pembangunan daerah )awa Tengah. visi pembangunan daerah jawa Tengah adalah "lawa Tengnh yang mandii, berdaya saing, berbasis pada potensi sumberdaya daerah yang terjaga kelestariannya, dihuni masyarakat yang bertaqzaa, sejahtera, demokritis,- dan menjunjung tinggi hukum dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia".
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah Jawa Tengah antara lain; (1) Mewujudkan kemandirian melalui pengembangan sumber daya daerah; (2) Mewujudkan keriasama yang sinergis antar kabupaten/kota untuk meningkatkan laju pertumbuhan daerah; (3) Mengurangi kesenjangan antar daerah kabupaten/kota; (4) Membangun iklim kompetisi yang sehat dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesempatan kerja; (5) Membangun sumberdaya manusia sehingga mampu berkompetisi, profesional dan arrt, yang selalu didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur; (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; (7) Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pelayanan pada masyaraka! (8) Mewujudkan Jawa Tengah sebagai daerah yar.g aman dan tertib; (9) Membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan menghargai hak asasi manusia; (10) Membangun iklim yang kondusif bagi investasi di daerah; (11) Membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian; (12) Mewujudkan jawa Tengah sebagai simpul strategis perekonomian kawasan Kalimantan, Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; (13) Mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan dan upayaupaya pelestarian lingkungan; (14) Menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah pengembangan agrobisnis yang tangguh; (15) Membangun pengembangan usaha kecil dan menengah yang didukung dengan teknologi tepat guna dan berorientasi ekspor; (16) Membina ketahanan budaya yang menjadi ciri khas ]awa Tengah.
Bertolak dari kondisi, potensi, dan permasalahan faktual yang dihadapi, serta berpijak pada hasil pelaksanaan kegiatan program/proyek tahun lalu dan yang sedang berjalan, maka untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi Jawa Tengah diperlukan dukungan dari berbagai pihak inasyarakat swasta dan utamanya Pemerintah Pusat agar cita-cita kemandirian Daerah dapat tercapai pada 2003. 79
B. Strategi Dan Kebiiakan Pembangunan 1.
Strategi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan; adalah mengupayakan optimalisasi sumber penerimaan PADS dengan tetap memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Unfuk dapat melaksanakan strategi tersebut kebijakan yang ditempuh adalah :
a) Penetapan target rencana pendapatan berdasarkan potensi riil; b) Optimalisasi aset-aset daerah, termasuk aset eks kanwil; c) Menggali dan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru; d) Meningkatkan kontribusi BUMD, melalui kemitraan dengan swasta; e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Alokasi 0 2.
Dana Perimbangan dan DAU; Penyesuaian tarif retribusi daerah.
Strategi dan Kebijakan Anggaran Belanja Rutin; strategi yang ditempuh dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran/target atas dasar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), penyederhanaan sistem organisasi, yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan produktivitas kerja serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan strategi tersebut kebijakan yang dilakukan adalah: a) Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
b) c) d) e)
Daerah;
Penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan belanja yang benar-benar mendesak disertai disiplin anggaran; Peningkatan mufu pelayanan dan kesejahteraan masyaraka! Belanja barang dan peralatan kerja yang bersifat inventaris sesuai dengan kebutuhan riil perangkat daerah, serta memanfaatkan hasil produksi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan kegiatan ekonomi daerah; Pemeliharaan diprioritaskan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan urnum guna mempertahankan/meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat;
0
Pengalokasian dana bantuan keuangan yang bersifat langsung kepada masyarakat (bantuan sosial, sarana pendidikan dan
peribadatan, bencana alam, dan Parpol) dan kepada Kabupaten/Kota (bagi hasil pajak/retribusi daerah) yang
g)
menyentuh kebutuhan rakyaf Pengalokasian dana perekat kepada kabupatenlkota sebagai upaya kepedulian Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah.
3.
80
Shategi dan Kebijakan Anggaran Belania Pembangunan, Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 disusun dengan harapan secara bertahap dapat mengatasi enam (6) permasalahan pokok Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Propeda 2001-2005 yaitu: a) Lambatrya pemulihan ekonomi; b) Rmdahnya tingkat kesejahteraan rakya!
c) d) e) 0
Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat; Lemahnya penegakan Hukum, Ketertiban, Keamanan dan HAM; Lemahnya pelaksanaan pemerintahan dan kurangnya pemahaman Otonomi Daerah; Lemahnya Pembangunanberwawasan lingkungan.
Untuk dapat mengatasi masalah di atas kebijakan yang perlu ditempuh: a) Pengembangan resource base yang tahan terhadap goncangan eksterna! b) Pengembangan dan membangun infrastruktur terutama sarana/ prasarana transportasi, telekomunikasi, jaringan irigasi, dan energi/listrik; c) Pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif dan komparatif yang mempunyai posisi tawar di berbagai tingkatan pasar serta dengan tetap memperhatikan peran penting dari sektorsektor lain; d) Mengembangkan konsep pembangunan pariwisata, perdagangan
e)
dan investasi sebagai kesafuan sistem;
Meningkatkan aset produksi dan pasca produksi para petani dan industri kecil.
C. Perkembangan Pembangunan
1.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah (Otda) adalah program jangka panjang dan multidemensi, sehingga pelaksanaanrrva dilakukan secara bertahap mulai dari: a) Tahap Inisiasi sampai akhir 2000, kegiatannya meliputi penyelesaian peraturarl sosialisasi, identifikasi permasalahan, kajian dan penyempurnaan alokasi dana perimbangan (utamanya DAU), serta monitoring dan evaluasi; b) Tahap Instalasi (2001 - 2003), yaitu pemantapan kegiatan yang telah mulai dirintis; c) Tahap Konsolidasi (2004 - 20fJ61, kegiatannya meliputi sinkronisasi
agenda Otda dengan agenda lain dan
d)
kemungkinan 22 dan Undang-undang Nomor Undang-undang penyempurnaan Nomor 25Tahun1999; Tahap Stabilisasi (mulai tahun 2M7), yaifi' pemantapan secara menyeluruh agenda Otda dalam rangka pembangunan nasional.
Pelaksanaan Otda yang memilik aspek multidemensi di Jawa Tengah didasarkan pada peraturan - perundangan yang berlaku, antara lain: a) Aspek Kewenangan, telah dilakukan penataan kewenangan desentralisasi propinsi dengan menjabarkan rincian kewenangan masing-masing bidang dan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah dengan Surat Gubernur tanggal
20
81
Oktober 2000, Nomor 118/20317. Untuk penataan kewenangan dekonsentrasi baru dalam tahap identifikasi kewenangan dekonsentrasi pada Instansi Vertikal, sedangkan unfuk penataan kewenangan fugas pembantuan belum dilaksanakan karena menunggu perafuran dari Pemerintah Pusat tentang pelimpahan tugas pembantuan. Untuk pelimpahan kewenangan Kabupaten/ Kota yang akan ditarik ke Propinsi juga belum dapat dilakukan,
b)
karena belum ada aturan pelaksanaannya; Aspek Organisasi, penataannya telah dilakukan dengan Perda No. 7, 8, 9 tahun 2001. Sedangkan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas-dinas Propinsi direncanakan sebanyak 122 lJnit sedang dalam proses pembahasan Perda;
c) Aspek
Kepegawaian, telah dilakukan penataan alih jenis kepegawaian dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi
' d)
e)
melalui dua tahap, yaitu tahap pertama untuk 6 eks Kanwil sebanyak 11.096 orang PNS, dan tahap kedua untuk 9 eks Kanwil sebanyak 285.735 orang PNS yang terdiri 5.252 orang PNS Propinsi dan 280.483 orang PNS Kabupaten/Kota;
Aspek Keuangan Daeratu telah dilakukan penyesuaian sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah secara bertahap menurut peraturan yang berlaku (UU No. 25 th. 199). Sebagai langkah operasionabnya telah dan sedang dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Pungutan, serta optimalisasi BUMD melalui pembenahan struktur dan pola pengelolaannya. Di samping itu dalam struktur pembiayaan APBD tahun 2001., pritoritas pembiayaan telah diarahkan pada pembiayaan kegiatan yang mendasarkan pada kewenangan Pemerintah Propinsi. Sedangkan mengenai sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sedang dalam proses pembahasan Perda;
Aspek Penataan dan Pengalihan Asset, penyerahan dan pengalihan asset dari Instansi Vertikal (eks Kanwil) telah dilaksanakan secara bertahap oleh Menteri Keuangan kepada Pemerintah Propinsi. Pada tahap pertama tanggal 21 Agustus 2000 telah diserahkan 129 Unit Pengelola barang (UPB) yang terdiri dari 6 Kanwil, 18 UPT, 3 Balai, dan 102 Kandep (untuk yang 102 eks Kandep oleh Gubernur telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota). Sedangkan pada tahap kedua telah dilakukan penyerahan 2080 UPB dari 7 Departemen, dan 2 Lembaga Non Departemen (LPND). Dari sejumlah 2080 UPB tersebut sebanyak M UPB diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan 2036 UPB diserahkan kepada Kabupatenf Kota.
2.
Perkembangan Pembangunan Wilayah
Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 1992 tentang RTRWP telah ditentukan beberapa Kawasan Strategis Pertumbuhan baik yang 82
memiliki potensi komoditas unggulan maupun yang memiliki posisi atau letak strategis, serta beberapa Kawasan Strategis Konservasi, Kawasan Strategis Pertumbuhan tersebut meliputi: a) Kawasan JOGLOSEMAR yang terletak pada wilayah segitiga Jogyakarta - Solo (Surakarta) - Semarang yang menjadi Kawasan Andalan Jawa Tengah, dengan pusat-pusat pertumbuhan antara lain pada; wilayah SUBOSUKO (Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo); wilayah KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi); serta wilayah GELANGMANTEN (Magelang, Salaman, dan Klaten);
b) c) d)
Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal, dan Slawi), dengan pusat-pusat pertumbuhan di daerah Brebes, Tegal, dan Slawi; Kawasan ADILATU (Adipala, Cilacap, dan Buntu), dengan pusatpusat pertumbuhan di daerah Adipala Cilacap, dan Buntu;
Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati), dengan pusat-pusat pertumbuhan di daerah Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati.
Sebagai implementasi pengembangan wilayah tersebut telah dilakukan penyusunan indikasi program pembangunan dengan mendasarkan pada kemampuan potensi dan daya dukung lingkungan dari masing-masing kawasary antara lain: Kawasan KEDUNGSEPU& pengembangan Kawasan Wisata Rawapening secara terpadu; pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Dalam perkembangan/dinamika sosial ekonomi yang terjadi, maka Perda No. 2 tahun 1992 tersebut kini sedang dikaji kembali untuk direvisi sesuai dengan kondisi di lapangan.
D. Permasalahan Otonomi Dan Pembangunan Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh ]awa Tengah dan masih perlu dukungan dari berbagai pihak dalam pemecahannya antara lain:
1.
Otonomi Daerah
a) Sumber Daya Aparatur
Untuk mendukung keberhashan Otonomi Daerah diperlukan SDM aparatur yang profesional. Kenyataan yang ada menunjukkan
b)
bahwa permasalahan potensi SDM aparatur setiap daerah berbedabeda satu sama lainnya. Perbedaan potensi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalarn uPaya percepatan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah' Standar Pelayanan Minimal Pemerintah belum menerbitkan standar penetapan minimal nasional
yang dapat dipakai sebagai acuan Pemerintah Propinsi dan
c)
kabupaten Kota untuk menetapkan standar pelayanan.
UU Nomor 22Tahun1999 Ditinjau dari pengkajian akademik dan pengalaman pelaksanaan di lapangan selama ini, penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 83
1999 menimbulkan in-efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan tidak terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, pada gilirannya akan melemahnya persafuan dan kesatuan serta menimbulkan disintegrasi bangsa. Bidang Ekonomi
Kondisi Jawa Tengah saat ini baru dalam tahap memasuki proses stabilisasi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 3,90% pada tahun 2000 dan PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku
Rp
3.793.?23,-. Tingkat
inllasi sampai bulan Agustus tahun
2001
mencapai 7,25o/o sementara itu nilai ekspor non migas sebesar US $ 166,9 juta dan nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp 1,38 trilyun pada tahun 1999 menjadi Rp 3,13 triliun pada tahun 2000, namun kenaikan ini
lebih banyak disebabkan oleh penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Bidang Prasarana Wilayah (Infrastruktur)
a)
Transportasi dan Perhubungan yang dihadapi adalah lambatrya tindak lanjut pengembangan dan pembangunan jalan Pantai Utara
(PANTURA) nenjadi 4 (empat) lajur. Lambatrya realisasi jalur altematif Selatan - Selatan dan jalur strategis
pengernbangan
b)
antar Kabupaten/Kota, serta masih kurangnya pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran arus tranportasi dan pertumbuhan perekonomian Daerah. Pada tahun 2000 jalan negara sepanjang 7.392 km, panjang jalan propinsi 2.627 km dan panjang jalan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 27.525 Knn., dengan kondisi jalan baik 39,32o/o, sedang 29,38%, rtsak 2'1.,39% darr rusak berat 9,97.Yo. Sedangkan untuk jalan Kabupaten/Kota dengan jenis permukaan aspal 76,78%, kerikil 75,70o/o, tanah 6330/' dan tidak dirinci 1,19%. |aringan lrigasi yang masih dihadapi adalah penanganan rob, normalisasi alur dan muara sungai, pemeliharaan/perbaikan saluran irigasi teknis dan non teknis serta perbaikan embung.
Bidang Sosial
Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tingg;t yaknimencapai 637.900 orang (4,22%), sementara itu kualitas tenaga kerja masih relatif rendah, karena 7'1,,53o/o berpendidikan (tamat atau tidak tamat) SD. Sementara itu jumlah keluarga miskin (Pra-I(S danK$I) mancapai 51.,O4o/o, sedangkan tahun lW 58,520/". Disamping itu kasus-kasus penyakit masih marak dibeberapa daerah, antara lain: malaria, sehsar 1.,78 per 1000 penduduk, ISPA (Infeksi Saluran Pemafasan bagian Atas) sehsar 24,27 o/o, angka kematian bayr 36,6 per 1000 kelahiran, serta angka kematian ibu melahirkan sebesar 152 per 10.000 kelahiran.
&t
Dalam bidang pendidikan yang masih harus diperhatikan adalah pada tingkat SD dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)jawa Tengah masih dibawah angka nasional, dimana APK dan APM nasional sebesar 1'I.,4,7'1, dan 94,96 sementara Jawa Tengah sebesar 106,76 dan 91,52, sedangkan Angka Transisinya 80,75, lebih tit ggi dari nasional yakni 74,37. Unfitk tingkat SLTP APK sebesar 79,94 dan APM 62,09 sudah berada diatas angka nasional yaitu 69,46 dan 55,92.
5.
BidangSumberdayaAlam Beberapa permasalahan antara lain:
a)
Masih adanya kecenderungan pemanfaatan lahanfruang yang
b)
kurang terkendali sehingga tidak sesuai dengan tata ruang; Pembangunan yang berjalan selama ini kurang memperhatikan/ memperhitungkan dampak/akibat yang ditimbulkan terhadap
kerusakan lingkungan ataupun penurunan daya dukung
c)
lingkungan;
Adanya penebangan pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian atas (upland) yuog tidak terarah dan tanpa diikuti dengan penghijauan kembali menimbulkan kerusakan lahan, erosi dan terjadi banjir dan kekeringan.
E.
Rencana Kegiatan Tahun 2002 Dengan berpijak pada permasalahan pembangunan yang ada, maka kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:
1.
Ekonomi Pembangunan ekonomi ditujukan untuk kegiatan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan agrobisnis, peningkatan ketahanan panga& pembangunan dan pembinaan kehutanan, pengembangan usaha perhutanan rakyat pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu juga untuk kegiatan pengembangan sumber daya perikanan, pengembangan distribusi nasional, pengembangan ekspor, pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil menengah dan koperasi, pengembangan sistem pendukung usaha pengusaha kecil menengah dan koperasi. Disamping itu juga pada kegiatan pengembangan tenaga listrik, pengembangan listrik pedesaan, pemasaran pariwisata, pengembangan produk wisata, peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, penelitian iptek serta penyempurnaan dan pengembangan statistik. Untuk pembangunan ekonomi tersebut diusulkan biaya sebesar Rp 255,5 milyar. 85
Sosial Budaya Pembangunan sosial budaya meliputi kegiatan peningkatan kualitas dan produksi tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja,
perlindungan dan pelrgembangan lembaga tenaga kerja transmigrasi, pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan menengall pendidikan tirggi dan pendidikan luar sekolah. Disamping itu kegiatan yang lain meliputi pelestarian dan pengembangan kebudayaan, peningkatan partisipasi pemuda, pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan, pemanduan bakat, pembibitan dan peningkatan prestasi oleh raga, pemberdayaan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, penguatan kelembagaan dan jaringan KB. Kegiatan lainnya adalah pengembangan potensi kesehatan sosial, peningkatan kualitas management dan profesionatisme pelayanan sosial, pengembangan keserasian kebijakan publik dan penanganan masalah sosial, lingkungan sehat perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakaf upaya kesehatan, perbaikan gizi masyaraka! sumber daya kesehatan, obat makanan dan bahan berbahaya, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan. Kegiatan lain peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama, pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, serta peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Dana yang diusulkan untuk kegiatan pembangunan sosial budaya tersebut kurang lebih sebesar Rp 1,19 Trilyun. 3.
Prasarana Wilayah
Pembangunan prasarana
wilayah meliputi
pengernbangan
pendayagunaan dan pengelolaan pengairarl pengendalian banjir dan konservasi sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan reklamasi
rawa, pengusahaan sumber air dan penyediaan air baku, rehab transportasi jalan, peningkatan/pembangunan transportasi jalan, pengembangan lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pembangunan
hansport kereta api, pengembangan aksesibilitas angkutan sungai danau dan penyeberangan. Disamping itu ditujukan untuk kegiatan rehab prasarana keselamatan pelayaran, peningkatan/pembangunan keselamatan pelayar, rehab prasarana Bandar Udara, pengembangan meteorotogi dan geofisika, pengembangan pencarian dan penyelamatan (SAR), pengembangan telekomunikasi, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan perumahan serta pengembangan prasarana dan sarana pernukiman. Jumlah dana yang diusulkan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah tersebut sebesar Rp 479,3 milyar. 86
F. Usul Dan Saran 1.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Untuk meningkatkan peran dan profesional SDM Aparatur yang dapat mendukung percepatan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, API'SI akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, meliputi Lemhanas, IIP Jakarta, Universitas Padjajaran, Universitas Satyagama dan Singapore Institute Commerce. Program pendidikan dan latihan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tersebut bervariasi, yaitu kursus singkat hingga pendidikan dengan jenjang strata 3 (tiga).
)
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah diharapkan segera menyusun Standar Pelayanan Minimal dengan mempertimbangkan faktor akesebilitas wilayah dan kebutuhan
riil akan layanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 3.
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Sebagaimana amanat TAP MPR Nomor IV Tahun 2000 dan amandemen
UUD 1945, Pemerintah agar menyempurnakan UU No. 22Talrrun199) karena didalamnya terdapat berbagai pasal yang bertentangan satu sama lain dengan UU tersebut. Penyempurnaan tersebut bukan dimaksudkan untuk resentralisasi, tetapi semata-mata untuk lebih menyempurnakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kontroversi dan inefisiensi.
G. Penutup
L.
Berdasarkan uraian di atas, maka keberhasilan pelaksanaan otonomi dan pembangunan ditentukan oleh partisipasi masyarakat dunia usaha dan oleh Pemerintah dengan harapan dapat berjalan secara sinergis;
2. Instrumen pelaksana
penyelenggaraan otonomi daerah sebagai
penjabaran dari UU No. 22 tahun 1999 dan dan UU No. 25 tahun 1999,
3.
diharapkan dapat segera disusun guna melengkapi, terutama yang berkaitan dengan standarisasi pelayanan dasar masyarakat dan penyempurnaan pasal-pasalnya; Program-program prioritas pembangunan khususnya yang dibiayai melalui anggaran Pusat (APBN/PLN), sebagai kesatuan program yang berskala regional dan nasional diharapkan masih mendapat perhatian/ dukungan Pemerintah Pusat.
87
3.1.3. Propinsi Sulawesi Tenggara
1. 2.
3.
Terima kasih atas kepercayaan untuk mempresentasikan program-program pembangunan daerah Se wilayah Sulawesi dan Kalimantan tahun 2002; Kami sadar bahwa tugas ini tidaklah mudah karena sulitnya mengumpulkan bahan laporan dari Daerah Se Sulawesi dan Kalimantan, sementara wakfu yang tersedia unfuk menyusun penyajian ini sangat terbatas. Karena itu penyajian ini hanya bersifat pokok-pokok saja, sedang penyajian yang lebih lengkap dapat disampaikan oleh masing-masing Gubernur dan
Bupati/Walikota; Selengkapnya, penyajian ini kami sampaikan sebagai berikut:
a) Sebagai bagian dari Kawasan
b)
c)
Timur Indonesia (KTI), secara umum wilayah Sulawesi dan Kalimantan masih tertinggal dibanding dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), baik dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya khususnya SDM, maupun ketersediaan prasarana dan sarana dan lainlain. Kondisi tersebut diatas bertentangan secara diametral dengan potensi wilayah yang berlimpah. Seperti diketahui kedua wilayah Sulawesi dan Kalimantan memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan lainlain. Potensi-potensi tersebut belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan daerah, kecuali beberapa sektor strategis yang memberi sumbangan besar bagi perolehan devisa dan pendapatan negara seperti minyak dan gas bumi di Kalimantan dan tambang nikel dan semen di Sulawesi. Ironisnya, sumbangan besar pada pendapatan negara, kurang memberi efek balik secara memadai pada daerah penghasil, sebagaimana dialami selama ini. Mudah-mudahan dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, pendapatan daerah akan terus meningkat sehingga pembiayaan pembangunan daerah dapat ditingkatkan pula dan ketertinggalan kedua wilayah dapat dipacu lebih cepat.
A.
Posisi Kineria Pembangunan Dan Kalimantan
Di
Kedua Wilayah Sulawesi
Pada masing-masing Propinsi se wilayah sulawesi dan Kalimantan mempunyai tingkat perkembangan dan posisi kinerja pembangunan yang berbeda-beda.
Dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, pada umumnya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, terutama sejak tahun 2000' sulawesi Tenggara misalnya mencatat angka sebesar 5,27%, Sulawesi Utara (termasuk Gorontalo) sebesar
5,34o/o.
Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tengah belum memperoleh data, namun kami yakin mengalami pertumbuhan yang juga baik.
89
Di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sedikit lebih rendah dari Sulawesi, dimana Kalimantan Barat hanya fumbuh sebesar 2,95 o/o dan Kalimantan Selatan sebesar 3,60 %. Untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, kami belum mendapatkan datanya. Dilihat dari segi pendapatan per kapita, dapat dilaporkan sebagai berikut: o Sulha mencapai Rp. 3.100.000 (harga berlaku tahun 2000) . Sulut termasuk Gorontalo mencapai Rp. 3.543.509 (harga berlaku tahun 2000) o Kalsel sebesar Rp. L.991..749 (harga konstan tahun 1993) o Daerah lain belum diperoleh datanya. Dilihat dari segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut:
.
Sulawesi Tenggara mencatat angka pemerataan distribusi pendapatan
yang sangat meyakinkan. Pada tahun 2000 40% penduduk
o
berpendapatan rendah, menerima 23 o/o darikeseluruhan pendapatan.
Daerah lain
di wilayah Sulawesi dan Kalimantan belum diperoleh
datanya.
Membaiknya angka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan di Sulawesi Tenggara, merupakan buah dari strategi pembangunan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, dimana basis kekuatan ekonomi berada di tangan rakyat banyak yang dimotori oleh sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan dan industri, transportasi dan lain-lain. Pendekatan tersebut banyak memiliki ketahanan menghadapi krisis ekonomi yang berat seperti yang kita alami sejak pertengahan tahun 1997 sampai saat ini. Upaya kami selanjuhrya terutama menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam era perdagangan bebas baik dalam lingkup ASEAN, Asia Pasifik maupun perdagangan dunia pada umumnya. Tugas selanjutnya adalah meningkatkan volume/skala usaha dan meningkatkan kualitas atas komoditas unggulan daerah sehingga arus barang dan jasa yang diperdagangkan berkelanjutan dan laku di pasar ekspor. Upaya tersebut makin diintensifkan melalui kerjasama pembangunan Sulawesi sebagai langkah antisipasi menghadapi kerjasama ekonomi dengan negara tetangga seperti BIMP-EAGA dan lain-lain. B.
Permasalahan Secara umum kedua wilayah masih menghadapi masalah mendasar yang sama yaitu :
o o . .
90
Kurangnya minat investor unfuk menanamkan modalnya. Kualitas SDM yang relatif masih rendah. Dukungan prasarana dan sarana transportasi yang masih terbatas. Masih terbatasnya dana untuk kebutuhan pembangunan, terutama bagi propinsi yang SDA nya belum terol,ah secara efektif.
.
Khusus untuk wilayah Kalimantan, masalah kebakaran hutan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang sangat serius. Begitu pula dengan masalah penataan kembali kehidupan masyarakat sebagai
akibat dari kerusuhan/konflik sosial yang terjadi di Kalbar dan Kalteng serta Sulteng (Poso). Bagi Sulawesi Tenggara sendiri dihadapkan pada permasalahan mengenai eksodan yang jumlahnya mencapai'188.367 jiw a (38.388 KK). C.
Program Pembangunan 2002 Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dan dalam rangka memacu percepatan pembangunan daerah se Sulawesi dan Kalimantan secara umum diperlukan dukungan dalam: a) Peningkatan dana sektoral (dekonsentrasi) disamping DAU dengan menambahkan persyaratan khusus dalam alokasi DAU bagi kedua wilayah yaitu persyaratan sebagai "Kawasan Tertinggal". b) Menarik investor masuk ke daerah se wilayah Sulawesi dan Kalimantan secara sungguh-sungguh disertai komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan potensi daerah terutama potensi strategis dan bernilai ekonomi tioggi seperti aspal Buton di Sulawesi Tenggara dan potensi-potensi lainnya pada masing-masing propinsi. c) Seluruh propinsi di Sulawesi memberi tekanan pada pembangunan
d) e) f)
D.
sektor pertanian, sektor transportasi, peningkatan SDM (meliputi pendidikan, kesehatan, agama, hukum, perbaikan gizi masyarakat), perindushian dan perdagangan/usaha kecil dan menengah/koperasi, pariwisata, pertambangan dan energi, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain. Usul program pada huruf c diatas juga diajukan oleh propinsi Kalbar dan Kalsel, sedang usul program Kaltim dan Kalteng belum kami peroleh datanya. Khusus Kalbar memberi tekanan pada upaya membangun kesadaran berkebangsaan dan demokrasi sebagai upaya unfuk memulihkan kerukunan hidup di antara sesama warga Kalimantan Barat. Masih banyak program lain yang diajukan oleh masing-masing propinsi se Sulawesi dan Kalimantan yang selengkapnya dapat dibaca pada usul program masing-masing propinsi.
Lain-Lain Selain pengajuan usul program/proyek tahun 2002, barangkali sudah saatnya untuk mendiskusikan beberapa hal shategis berkenaan dengan paradikma baru pembangunan. 1,. Strategi pembangunan menyeluruh perlu dipikirkan untuk dirubah menjadi strategi pembangunan secara selektif, yajtu terbatas pada sektor-sektor tertentu. Hal inidilakukan agar penyediaan anggaran
pembangunan terfokus pada sektor-sektoryang menjadi prioritas daerah. 91.
2.
Bentuk anggaran tidak lagi terbagi dalam anggaran pembangunan dan
rutin melainkan dalam anggaran investasi dan konsumsi atau biaya modal dan biaya operasional. Hal ini dimaksudkan:
a. b. c.
Menghindari tumpang
tindih dalam alokasi anggaran
sebagaimana sering terjadi selama ini.
Alokasi dana dalam program investasi dan atau biaya modal, secara tajam diarahkan pada program yang menghasilkan produk tertentu (produktif). Lebih memudahkan dalam merealisasikan pendekatan anggaran kinerja sebagaimana maksud PP No. 105 tahun 2000.
Demikianlah pokok-pokok penyajian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan awal untuk diskusi lebih lanjut.
92
3.1..4. Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
A. Pendahuluan Sesuai arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan terpadu hasil-hasilnya telah dinikmati oleh Bangsa Indonesia termasuk masyarakat di NTB.
Namun dengan terjadinya krisis multi dimensi terutama krisis ekonomi yang melanda bangsa indonesia sejak tahun 1997. telah membawa dampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya.
Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut pemerintah propinsi NTB telah menetapkan visi yaitu "terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera, beriman dan bertaqraa, berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan Iingkungan, menguasai iptek yang didukung oleh suasana yang damai, demokratis, berkeadilan, mampu berdayn saing memiliki etos kerja tinggi serta disiplin" .
Dalam rangka mewujudkan visi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan zisi pembangunan melalui pendekatan sebagai berikut:
1. 2. 3, 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
Pengamalan pancasila secara konsisten
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Perwujudan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran; Penegakan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap pengaruh negatif globalisasi; Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang bertumpu pada
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja; Perwujudan etos kerja yang hngg1 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata menuju kemandirian daerah; Perwujudan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa bertanggun gSaw ab, berfungsi melayani masyarakat profesionaf berdaya guna, disiplin, produktif, hansparan, bebas dari korupsi kolusi dan 93
nepotisme didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas;
10. Perwujudan iklim pendidikan baik pendidikan umum maupun agama yang demokratis dan bermutu serta dapat memenuhi kebufuhan guna memperteguh akhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, sehat berdisiplin dan bertanggungjawab, berketrampilan dan dapat berperan dalam pembangunan;
11. Perwujudan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang demokratis, mandiri dan bertanggungjawab. Sedangkan strategi yang digunakan adalah melalui pendekatan " gema prima" yakni gerakan mandiri perubahan perilaku masyarakat dan ararat. Gema prima tersebut meliputi aspek-aspek pendidikan, kesehatan, etos kerja, ungkungan hidup dan kependudukan.
B. Kemajuan Yang Dicapai
7.
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam memantapkan perwujudan otonomi daerah telah dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas daerah agat terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat. Untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota, aspek kelembagaan dan personil, sudah seujruhnya dilakukan penataan. ]umlah dan nomenklaturnya berbedabeda sesuai kebutuhan kabupaten/kota.
Adapun upaya-upayayang telah dilakukan adalah
:
a) Penyiapan dan b) c) d) e) 0 2.
pemantapan peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah; Pengembangan profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi organisasi dan manajemen; Peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat potensi, dan kelestarian sumber daya alam; Peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan; Peningkatan PDRB untuk perkuatan ekonomi masyarakat.
Petkembangan Pengembangan Pembangunan Wilayah Peningkatan pengembangan pembangunan wilayah dilakukan melalui
pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan permukiman serta penataan ruang.
94
Adapun upay a-upay a y ang telah dilakukan adalah : a) Pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah unfuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meliputi:
b) c)
d) e) 3.
1) 2) 3)
Pengembangan kawasan andalan. Pengembangan kawasan sentra produksi.
Pengembangankawasantertinggal.
Menjalin keterkaitan dan kerjasama ekonomi antar pelaku, antar desa dan kota, antar daerah dan wilayah yang saling menguntungkan seperti Kapet Bima; Mendayagunakan penataan ruang sebagai acuan kebijakan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan. Sampai dengan tahun 2001 telah disusun: 1) Revisi rencana tata ruang propinsi. 2) Rencana tata ruang pariwisata propinsi. 3) Rencana tata ruang wilayah pesisir dan laut propinsi. 4) Rencana induk pengembangan sumberdaya air. Pembangunan wilayah secara holistik dalam rangka mempercepat pemerataan dan pertumbuhan wilayah. Pengembangan daerah sesuai potensi unggulan.
Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial masyarakat. Hal ini dituiukan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik seperti bantuan dana bergulir dan pelatihan.
C. Permasalahan Yang Dihadapi
1.
Permasalahan-Permasalahan Bidang Ekonomi a.
Pertumbuhan ekonomi NTB masih relatif rendah jika dibandingkan keadaan sebelum krisis. Sebagai gambaran pada periode tahun L9931996, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,80 persen selanjuhrya bergerak lebih lambat pada tahun 1997 yaitu 5,26 persen bahkan tahun 1998 mengalami pertumbuhan negattf sebesar -3,70 persen. Tahun 1999 mampu membaik kembali menjadi 3,07 persen
dan pada tahun 2000 menjadi 2,05 persen. untuk tahun pertumbuhan ekonomi diprediksikan sebesar
Masih terjadinya
2001,
5 persen.
kesenjangan ekonomi
antar
daerah
kabupaten/kota dan antara golongan masyarakat. c,
Kelembagaan ekonomi belum mampu melaksanakan kegiatan ekonomi secara lebih efisien dan efektif yang menimbulkan ekonomi biayatnggisehingga akses ke pasar menjadi hilang atau berkurang. 95
d.
Kegiatan produksi belum dapat dilakukan secara optimal karena
e.
Masih terbatasnya modal untuk mengembangkan usaha terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Mutu produk dan desain terutama komoditas hasil kerajinan belum memenuhi selera pasar.
f. g.
terbatasnya ketersediaan bahan baku.
Kurangnya wawasan pengetahuan
dan
manajemen serta
keterampilan sebagian besar pelaku ekonomi. 2.
Permasalahan Bidang Infrastruktur
a.
Prasaranafalan
1)
2)
3)
Penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan propinsi sesuai Kepmendagri dan Otda Nomor 55 tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan semangat PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Akibat penetapan status ruas-ruas jalan propinsi tersebut terdapat 106 kilometer panjang ruas jalan non status yang seharusnya menjadi status jalan Kabupaten/Kota, sementara Kabupaten/Kota belum siap mengelola dan memelihara sesuai kewenangannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penetapan status jalan propinsi tersebut di terima oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota setelah APBD kabupaten/kota tahun 2001 disahkan. Kami sadari bahwa jalan merupakan salah satu sumber-sumber penerimaan daerah. namun masalahnya adalah Perda No. 15 tahun 1995 tentarng pembinaan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan struktur organisasi pemerintah propinsi dan secara substansi belum menampung hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah.
Banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak berat akibat bencana
alam sehingga mengurangi fungsi jalan sebagai prasarana
4) b.
pendukung prekonomian dan kegiatan sosial masyarakat. Belum terealisasinya jalan lingkar selatan di Pulau Sumbawa sepanjang 166 km, dimana daerah ini merupakan kawasan sentra produksi pertanian yang potensial.
Pembangunan Permukiman dan Perkotaan
1) Munculnya kecemburuan sosial baru di
2)
96
lingkungan
permukiman di sekitar real estate akibat terjadinya kesenjangan fasilitas dan prasarana di kawasan real estate yang kondisinya tertata rapi dan baik dengan kondisi prasarana permukiman yang kumuh di sekitar lingkar permukiman baru;
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang belum terserap akibat krisis ekonorri menambah banyaknya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tahun 1998, tercatat jumlah
penduduk miskin sebanyak 674.660 jiwa, naik 0,75 persen menjadi 684.965 pada tahun 2000 dan sampai bulan juni 2001 meningkat lagi sebesar 0,38 persen menjadi 690.188 jiwa.
c.
Pengairan Kabupaten Lombok Timur baglan selatan merupakan daerah miskin yaitu189.779 jiwa dan memiliki areal kritis seluas 10,350 ha. Musim
hujan relatif singkaf hanya sekitar 3 bulan sehingga sering terjadi kegagalan panen. Untuk mengatasi kelangkaan air dan tersedianya air irigasi, diperlukan adanya Bendungan Pandan Duri-Swangi. Hanya saja permasalahan pokoknya adalah tidak tersedianya dana dari pemerintah pusat melalui SSIMP IV untuk pembebasan tanah daerah genangan seluas 430 ha dan besarnya besarnya penduduk yang harus dipindahkan sehingga harus disediakan oleh pemerintah daerah, sementara dana daerah tidak mencukupi" Permasalahan pendanaan tersebut tidak masuk dalam prioritas Tahun 2002.
3.
Permasalahan Bidang Sosial
a.
Keagamaan
Masyarakat NTB sangat majemuk karena terdiri dari berbagai ebris, agama/ maupun budaya. meskipun kemajemukan ini merupakan khasanah bangsa yang menjadi instrumen kohesi dan berpeluang integratiue, namun di sisi lain sekaligus hal tersebut dapat menjadi faktor potensial untuk menimbulkan kon{lik-konflik horizontal di masyarakat, konflik antar suku, agama dan budaya memang sampai saat ini belum pernah terjadi, namun konflik sosial gara-gara hal sepele cukup sering terjadi dengan melibatkan warga kampung atau desa yang lebih banyak.
b.
Pendidikan Masih relatif rendahnya mutu pendidikan sebagai akibat kurang efektifnya proses belajar mengajar karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu guru serta lemahnya sistem pengelolaan persekolahan.
Tingkat pendidikan penduduk perempuan rata-rata lebih rendah daripada penduduk laki-laki. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya jenjang pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh penduduk perempuan. berdasarkan data Susenas (1999) diketahui bahwa penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapat 19,45 persen, sedangkan pada tahun yang sama penduduk laki-laki yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP mencapai 27, 61 persen.
97
4.
Permasalahan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkunqan Hidup
a.
Sumberdaya Hutan dan Lahan Pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya hutan dan lahan yang tidak terkendau mengakibatkan terjadinya lahan kritis yang cukup luas. Diperkirakan sampai akhir tahun 2000 telah
o
.
b.
c.
mencapai 259.488 ha atau sekitar 24 persen dari total luas hutan NTB. Dari luas lahan kritis tersebut, 30 persen berada dalam kawasan hutan dan 70 persen diluar kawasan hutan. Rehabilitasi lahan kritis, baik dalam bentuk reboisasi maupun penghijauan setiap tahunnya sangat terbatas yaitu sekitar 10.000 ha sehingga penanganan rehablutasi memerlukan waktu yang cukup lama.
Sumberdaya Air . Meningkaturya areal lahan kritis seluas 259.488 ha di kawasan hutan yang merupakan daerah tangkapan air, memberi dampak pada kelestarian sumber-sumber air sehingga debit air semakin fluktuatif pada musim hujan dan musim kemarau. . Te4adinya konflik dalam pemanfaatan air karena menyediaan air baku untuk kebutuhan irigasi, rumah tangga dan indushi belum mencukupi. Sumberdaya Mineral
. Relatif terbatasnya dana penunjang untuk kegiatan pertambangan dan energi sehingga sumber-sumber .
pertambangan yang ada, belum termanfaatkan;
Sampai saat ini masih terdapat sekitar 1000 orang calon pelanggan listrik yang telah mendaftar untuk mendapatkan daya listrik/ namun belum dapat dipenuhi karena masih terbatasnya daya listrik yang tersedia. Tidak sesuainya kebutuhan listrik melebihi 65 megawat dibandingkan dengan daya listrik yang mampu disediakan yaitu sekitar 51 megawat mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir pada saat beban puncak, hal demikian sangat menghambat aktifitas ekonomi dan sosial Iairmya.
d.
Sumberdaya Kelautan o Terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang yang cukup besar dan luas akibat pengambilan terumbu karang yang tidak
terkendali, penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan untuk produksi kapur oleh masyarakat. Sampai
.
98
dengan tahun 2000, dari areal seluas 3.501 km2 hanya 15 persen dalam kondisi baik.
Pemanfaatan sumber daya laut berupa keanekaragaman ikan berdasarkan potensi lestari (maximum sustainable yield) sudah mencapai 78.623,5 ton atau 78,86 persen dari total potensi lestari sebesar 98.450 tory namun untuk jenis cumi-curri terjadi
kelebihan penangkapan. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya kelautan masih dirasakan belum maksimal karena rendahnya keterampilan, menggunakan teknologi dan sarana tangkap sederhana dan tradisional, serta keterbatasan modal.
D. Upaya Penanganan Lebih Lanjut 1.
Bidang ekonomi
Untuk mendukung usaha, mendorong perekonomian dan
menjaga stabilitas ekonomi daerah, dilakukan upaya-upaya meliputi antara lain: a. Merangsang kegiatan swasta termasuk koperasi dengan
menciptakan iklim berusaha, menyederhanakan prosedur dan memberikan kemudahan dalam hal perijinan, perkreditan,
b. c. d.
fasilitas, perpajakan, mengurangi biaya-biaya, meninjau kembali peraturan daerah yang dinilai menghambat pengembangan usaha. Memperkuat bank milik daerah (rf. Bank NTB dan BPR) agar mampu beroperasi dalam mendorong perekonomian NTB. Memperlancar pengadaan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako dan lain-lain. Mendorong penanaman modal di daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
e. f. g. h. i. 2.
Menjaga stabilitas keamanan berusaha dan menumbuhkan iklim kondusif untuk merangsang minat investor. Meningkatkan jumlah produk dan mutu komoditas unggulan NTB. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kelautan. Rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi baik di bidang produksi, perdagangan/pemasaran maupun keuangan. Meningkatkan pelayanan ekonomi yang prima dengan menciptakan good goaernance melalui pendekatan gema prima.
Bidang Infrastruktur
a.
PrasaranaJalan
1)
Mengajukan usul revisi terhadap status ruas-ruas jalan propinsi sesuai PP No. 28 tahun 2000 kepada Mendagri yang persiapannya dikoordinasikan bersama pemerintah
kabupaten/kota sehingga pada tahun anggaran
2002
pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota siap mengelola dan memelihara prasarana jalan sesuai kewenangannya dengan pertimbangan untuk mempertahankan fungsi dan kemantapan jalan sebagai prasarana pendukung ekonomi daerah, untuk jalan non status diupayakan tetap dipelihara oleh pemerintah
propinsi dengan mengacu pada Kepmendagri No.
2)
620-306
tahun 1998. Untuk mengakomodasikan sumber-sumber penerimaan daerah melalui prasarana jalan, telah dilakukan rancangan perubahan 99
3) 4)
b.
Perda NTB No. 15 tahun 1995 tentang pembinaan jalan dan diharapkan tahun anggaran 2002 sudah dapat disahkan. Kendati upaya penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam telah dilakukaru namun sekitar 70 persen masih belum tertangani. Karenanya, peran pemerintah pusat unfuk mempercepat pemulihan fungsi jalan masih sangat dibutuhkan. Karena terbatasnya dana APBD maka upaya untuk meneruskan pembangunan jalan lingkar pulau Sumbawa, maka setiap tahunnya hanya dapat direalisasi sepanjang 7 km melalui dana APBN. Kondisi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam kaitan ini maka peran pemerintah pusat dalam pendanaannya sangat diharapkan oleh masyarakat NTB.
Pembangunan Permukiman dan Perkotaan 1) Upaya unfuk menangani kesenjangan fasilitas dan prasarana lingkungan permukiman dl daerah ungkar permukiman baru produk pengembang, melalui dana APBN telah dilakukan di
Kabupaten Lombok Baraf namun untuk 6 (enam) kabupaten/kota lainnya masih diharapkan lagi dari dana
2)
APBN.
Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan akan tetap dilanjutkan melalui program penanggulangan kemiskinan Nusa Tenggara Barat Poverty Allevation Project (NTB-PAP) 20022006, untuk itu kami telah melakukan pembahasan bersama Bappenas, Dep. Keuangan, Dep. Kimpraswif dan Bank Dunia. Kiranya, untuk tahun anggaran 2001, peran pendanaan dari pemerintah pusat dan Bank Dunia kami harapkan dapat diperbesar.
c.
PembangunanPengairan Untuk pembangunan DAM Pandanduri-Swangi, pemerintah Kab. Lombok Timur telah siap unfuk membantu kelancaran pembebasan tanah maupun pemindahan penduduk sesuai kemampuan dan wewenangnya. Saat ini telah disepakati kontribusi dari masyarakat petani yang akan menerima air seluas 10.350 ha sebesar Rp. 100.000,- setiap
hektarnya sehingga sumbangan dari masyarakat diperkirakan terkumpul sebesar Rp. 1 miliar. Tentunya jumlah ini masih jauh dari memadai sehingga bantuan dana melalui pemerintah pusat atau bantuan luar negeri sangat diharapkan agar proses pembebasan tanah dan pemindahan penduduk daerah genangan dapat segera diselesaikan.
3.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Tantangan yang dihadapi dalam aspek sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah bagaimana memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 100
masyarakat. Sejalan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas sumberdaya alam yang semakin baik dan adil, maka untuk penanganan lebih lanjut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam; b. Telah ditetapkan Keputusan Gubernur No. 147 tahun 1999 tentang penyatuan Sub Satuan Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai (SSWS/DAS) sebagai pendekatan pengelolaan sumberdaya hutan dan sumberdaya air dalam kerangka penataan ruang; c. Penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya air dan untuk tahun 2002 akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana induk sumberdaya hutan dan lahan; d. Melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya yang berada dalam kawasan hutan dengan menggunakan pola hutan; e. Pengaturan kembali peran dan tanggungjawab pemerintah, swasta
dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,
serta
meningkatkan wadah koordinasi dalam rencana tindak kebijakan
f. g. h. i.
pengembangan sumberdaya alam;
Melakukan eksplorasi sumber-sumber pertambangan yang ada secara arif dan proporsional; Untuk mengatasi kekurangan daya listrik, dalam jangka menengah akan dirintis kerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan potensi energi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan menjadi tenaga listrik; Untuk mengatasi kelangkaan daya listrik, dalam jangka pendek dilakukan dengan pola sewa-beli listrik dengan pihak ketiga; Program jangka panjang, mengharapkan pemerintah pusat dapat membangun pembangkit tenaga listrik yang mempunyai daya besar (PLTU, PLTA, PLTB, dan lain-lain).
101
3.2. Pemap:rran Pemerintah Kabupaten
3.2.\. Kabupaten Tapanuli Utara
A. Pendahuluan
. r
Otonomi Daerah telah berjalan kurang lebih 10 bulan. Pemerintah yang baru dengan Enam Program Kerja Kabinet Gotong Royong.
Visi Menuju Bona Pasogit yang Indah dan Sejahtera.
Misi . Menjadikan sektor Pertanian dan Industri Kecil sebagai Andalan
o .
Perekonomian Rakyat yang didukung oleh sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata.
Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan. Menciptakan Kinerja Pemerintah Daerah yang efektif dan akomodatif, serta iklim politik dan sosial budaya yang kondusif untuk perwujudan aspirasi rakyat.
Lima Strategi Pembangunan Daerah (Matra Bona Pasogit) . Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM. o Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan SDA. o Percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kegiatan produktif dan distributif . o Menarik minat investor unfuk menanamkan modal di Bona Pasogit. o Meningkatkankemampuanaparatpemerintahpusat Tiga Pilar Pembangunan . Pendidikan
o o
B.
Kesehatan
Ekonomi Rakyat
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi
o r r o r
Penataan Kelembagaan
PerangkatLunak(Perda) Penataan Aparatur Daerah Penguatan Otonomi Desa
Penguatan lembaga Non Pemerintah
Perkembangan Pembangunan Wilayah . Wilayah merupakan bagian dari Negara RI
.
Ke4a sama antar daerah 103
.
Renstra
daerah.
:
Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat . Masyarakat sebagai stakeholder
r . . r C.
Semangat kebersamaan dan rasa memiliki Semangat gotong royong Pendidikan populer masyarakat Ke4a keras masyarakat.
Permasalahan Yang Dihadapi
. . . o
Bidang Ekonomi Infrastruktur Bidang Sosial Sumberdaya Alam Personil dan Penegakan Hukum
1.
Bidang Ekonomi . Permodalan/dana
. o 2. 3.
. .
Harga komoditi yang tidak stabil
Tofografi (besarnya dana konstruksi) Prasarana perhubungan seperti:Darat, Laut, dan Udara
Bidang Sosial . Pendidikan Kesehatan Kesempatan Kerja
Penduduk Miskin
Sumberdaya Alam o Penataan lingkungan hidup (penggundulan hutan, bencana alam)
. o
5.
Pemasaran
Infrastruktur
o o .
4.
Penggalian potensi seperti tenaga listrik dan lain-lain Lahan kritis untuk reboisasi, membutuhkan waktu dan dana
Personil danPenegakanHukum
'. .
GaiiPNS Status Kepegawaian
PenegakanHukum
Sekian dan Terima Kasih. Horas... Horas. .. Horas.
1.04
:,
3.2.2. Kabupaten Tuban
A. Pendahuluan
l.
Kondisi Umum Kabupaten Tuban terletak pada 111'30'- 111'35'8T,6"90'- 7'181'LS dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
-
SebelahSelatan
:
Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora ( Jawa Tengah)
Luas daratan Kabupaten Tuban 183.994.562Ha (3,8o/' dan luas wilayah Propinsi Jawa Timur) dengan panjang pantai 65 km membentang dari arah Timur Kecamatan Palang sampai arah Barat Kecamatan Bancar.
0 - 500 meter diatas permukaan laut dan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: - Bagian Utara adalah merupakan wilayah pantai yang potensial untuk budidaya kelautan dan pengembangan industri, mengingat kurang optimal untuk kegiatan pertanian; - Bagian Tengah adalah merupakan wilayah yang potensial untuk pertanian dan pertambangan/bahan galian (sebagian adalah batu kaput, potensial unfuk bahan semen); - Bagian Timur adalah merupakan wilayah aliran Bengawan Solo yang potensial untuk pengembangan lahan pertanian; - Bagian Selatan adalah merupakan wilayah yang subur dan potensial Secara fisik Kabupaten Tuban terletak pada ketinggian
unfuk lahan pertanian.
Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2000 sebanyak 1.043.360 jiwa terdiri dari lakilaki 513.961 jiwa dan perempuan 529.399 jiwa, dengan kepadatan penduduk 567 jiwa/km2.
2. Visi Visi Pemerintah Kabupaten Tuban adalah terwujudnya: Kabupaten Tuban yang mandii dan sejahtera lahir bathin"
"masyarakat
.
3. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:
a. Perwujudan
pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatut pemerintahan yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta
berfungsi melayani masyarakat profesionaf berdayaguna, transpararq bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 105
b.
c. d.
e. f.
4.
meniamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakaU Perwujudan dan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mapan dan secara damai dilandasi oleh pembangunan Kabupaten Tuban dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia lokal, serta Aparafur pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;
Perwujudan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkepribadian, serta menjunjung tingg Hak Asasi Manusia dan tegaknya supremasi hukum; Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kabupaten Tuban terutama nelayary pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, ber-ethos kerja, berdaya saing dan berwawasan ramah lingkungan; Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutary berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah; Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat.
Strategi Kebijakan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Tuban menempuh strategi kebijakan yang mencakup Kebijakan Umum dan Bidang. Adapun Kebijakan Umum yang diambil adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, diawali dengan penyusunan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 106
Rencana Sfrategi (Renstra);
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya Aparat melalui pendidikan dan pelatihan; Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah Daerah menuju lembaga yang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah; Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah bagi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan mengembangkan sistem pengawasan internal pengawasan masyarakat maupun pengawasan DPRD; Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persafuan dan kesafuan; Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik;
B.
9.
Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan; Membangun Kesejahteraan Rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya;
10. Peningkatan sarana dan prasarana; 11. Meningkatkan partisipasi masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
12. Menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.
Adapun Kebijakan Bidang dirinci pada beberapa Bidang Pembangunan yang meliputi: L. BidangHukum; 2. Bidang Ekonomi; 3. Bidang Politik; 4. Bidang Kerukunan Umat Beragama; 5. Bidang Pendidikan;
6. 7. 8.
Bidang Sosial dan Budaya; Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
Bidang Pembangunan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
B. Kemajuan
1.
Yang Dicapai
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Untuk menggambarkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, minimal dapat dilihat dari beberapa hal antara lain Penataan Kewenangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Personil, Penataan Keuangan Daerah dan Penataan Pelayanan.
a.
Penataan Kewenangan
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan L1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 7999, Bttqati Tuban menetapkan jenis dan macam Kewenangan KabuPaten Tuban. . Dasar Hukum
Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 262 Tahun 2000 tentang
o
Kewenangan KabuPaten Tuban.
Rincian kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tersebut meliputi 23 Bidang dan245 Urusan, antara lain:
-
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Pekerjaan Umum, mencakup 19 urusan; Kesehatan, mencakup 2l urusan;
Pendidikan dan Kebudayaan/ mencaktp22 urusan; Pertanian, mencakup 2L urusan; Perhutanan dan Perkebunan, mencakup 24 urusan; Perikanan danKelautan, mencakup 11 urusan; 107
-
BidangPerhubungary mencakup 26 urusan;
Bidang Perindustrian dan Perdagangary mencakup
13
urusan; Bidang Penanaman Modal, mencakup 2 urusan; Bidang Lingkungan Hidup, mencakup 8 urusan; Bidang Pertanahan, mencakup 7 urusan; Bidang Perkoperasian/ mencakup 7 urusan; Bidang Ketenagakerjaary mencakup 11urusan; Bidang Kepariwisataan, mencakup L0 urusan; Bidang Pertambangan dan Energi, mencakup 6 urusan; Bidang Sosial, mencakup 6 urusan; Bidang Penataan Ruang, mencakup 2 urusani Bidang Permukiman, mencakup 3 urusan;
Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, mencakup 5 urusani
-
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, mencakup
-
Bidang Kependudukan, mencakup 3 urusan;
'l'2
uruSan;
b.
Bidang Hukum dan Perundang-undangan, mencakup utusan; Bidang Penerangan, mencakup 3 urusan.
PenataanKelembagaan Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu disusun kelembagaan yang ramping, lincah, efisien dan efektif. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tuban diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tuban, terdiri dari Sekretariat Daerah termasuk didalamnya Sekretariat DPRD, 11 Dinas, 6 Kantor dan 3 Badan. . Sekretariat Daerah (dipimpin Sekretaris Daerah), terdiri dari : - Asisten Pemerintahan dan Pembangunan membawahi
Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan
r r
108
6
Bagian
Kesejahteraan dan Administrasi Pembangunan;
Asisten Administrasi membawahi Bagian Urnum dan
Perlengkapan, Bagian Keuangan dan Bagian Organisasi dan PemberdaYaan AParatur. Sekretariat DPRD. Dinas, terdiri dari : - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - Dinas Pertanian; - Dinas Perhubungan; - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; - Dinas Pariwisata, Seni dan BudaYa; - Dinas Perikanan dan Kelautan; - Dinas Pertambangan; - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
r
o o
-
Dinas Pengelola Keuangan dan Kas Daerah.
Kantor - Kantor - Kantor - Kantor - Kantor - Kantor - Kantor
Kesafuan, Ketertiban dan Ketenhaman; Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan; Informasi dan Komunikasi; Pemberdayaan Masyaraka! Lingkungan Hidup; Sosial.
Badan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Badan Pengawas; - Badan Kepegawaian Daerah. Kecamatan Kabupaten Tuban terdiri dari 19 Kecamatan yang merupakan
wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dan terbagi menjadi 17 Kelurahan dan 311 Desa. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 7999
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan L1 Peraturan Daerah, diantaranya Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dari 311 Desa yang ada, telah terbentuk BPD pada 310 Desa (BPD yang belum terbentuk di Desa Jatisari Kecamatan Bancar). Disamping itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan sesuai kebutuhan.
ini UPTD yang telah ada meliputi Dinas Kimpraswif Dinas Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Tenaga Kerja dan Hingga saat
Kependudukan.
c.
Penataan Personil o )umlah Personil
Jumlah Pegawai Negeri
o
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tuban sebanyak 9.719 terdiri dari: - Golongan IV sebanyak 992orang; - Golongan III sebanyak 5.778 orang; - Golongan II sebanyak 2.559 orang; - Golongan I sebanyak 390 orang; Eselonisasi
Berdasarkan kelembagaan
yang telah dibentuk,
dalam
pelaksanaannya dilaksanakan oleh pegawai daerah dan pegawai pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban.
Eselonisasi Pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri dari IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB. Adapun rinciannya terdiri dari:
Eselon
-
Eselon II A : Eselon II B : Eselon III A: Eselon III B :
1
jabatan
77 jabatan 85 jabatan 1.9
jabatan
L09
d.
A: :
560 jabatan
Eselon IV Eselon IV B
35jabatan
Penataan Keuangan Daerah
Keuangan merupakan aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan aktifitas organisasi tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menjalankan program dan kegiatannya.
Perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada APBD Kabupaten Tuban yaitu pada tabel berikut: Tabel L Perkembangan APBD Kabupaten Tuban
Tahun 1996 / 1997 s / d 2000
TAHUN
No
APBD
1
1
996/1 997
45,316,306.190,29
2
1997/1998
70,079.090,351,60
3
1998/1999
82.211,321.700,93
4
1999/2000
130,504.246.249,27
5
2000
116.555,949,341,79
Sementara itu prosentase sumbangan PAD terhadap APBD dapat dilihat pada tabel berikul
Tabel2 Prosentase Sumbangan PAD Terhadap APBD
Kabupaten Tuban Tahun 1996/1997 s/ d2000
TAHUN
TARGETPAD
REALISASI PAD
APBD
Yo
7o REALI-
TARGET
SASI PAD
PAD THD,
T}ID.
APBD
APBO
1996'1997
4.648.401,000,00
5,331,087.787.1 0
45.316.306.1 80,00
10,2
997/1998
6.175.297,231,73
7,514.231.6M,73
70.079..690,351 ,60
8,8
10,7
1998/1999
9.377,055,077.22
1.670.463,285,59
82,21 1,321.710,93
11,4
14,2
1999n000
12.923.288.90f,00
14,108.310,1 12,21
1
30.504.246.249,2i
9,9
10,8
14,852.300,000,00
17.853.444.079,09
1
16.555.949.34 1,79
12,7
15,3
1
2000
1
1
1,8
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir masih menunjukkan angka yang relatif kecil (rata-rata 12,560/.)- Realisasi 110
kontribusi PAD tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2000 yaitu sebesar 15,3o/o.
e.
Penataan Pelayanan
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan umum masyarakat khususnya proses perijinan maupun pelayanan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Tuban memandang perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu (U}rD. Unit Pelayanan Terpadu merupakan Pelayanan Satu Atap dengan harapan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang puas, cepat murah dan transparan serta kemudahan-kemudahan lainnya. Dengan demikian diharapkan akan mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu sesuai dengan Pakto 23 Tahun 1993 dan Pakto 25
Tahun 1995 tentang Deregulasi Perijinan
(penyederhanaan
perijinan), perijinan yang masih ditetapkan : Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Undang-undang Gangguan (HO),
Surat Ijin Tempat Usaha.
Perkembangan Pengembangan Pembangunan Wilayah Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban saat ini telah menghasilkan berbagai kemajuan. Kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah serta mencakup 20 sektor pembangunan.
Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan wilayah, di Kabupaten Tuban dibagi dalam 5 (lima) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang meliputi :
a.
b. c.
d.
Satuan Wilayah Pengembangan (SINP)
I, meliputi Kecamatan Tuban,
|enu Semanding, Merakurak, Kerek, Palang dan Montong dengan pusat pengembangan Tuban, diarahkan untuk daerah pertanian, perikanan, industri besar dan kecil, pendidikan dan pariwisata, kehutanan (hutan rakyat). Satuan Wilayah Pengembangan (SINP) lI, meliputi Kecamatan Tambakboyo dan Bancar dengan pusat pengembangan di Tambakboyo diarahkan unfuk daerah perikanan, pertanian, industri dan pariwisata, kehutanan (hutan rakyat). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Lil, meliputi Kecamatan Singgahan, Parengan, Bangilan dan Senori dengan pusat pengembangan di Singgahan diarahkan untuk daerah pertanian, pertambangan, peternakan, kehutanan, industri kecil dan pariwisata, budidaya perikanan. SatuanWilayah Pengembangan (SINP) /V, meliputi Kecamatan Rengel, Soko, Plumpang dan Widang dengan pusat pengembangan di Rengel diarahkan untuk daerah pertanian, tanaman pangan, 111
perikanan, pertambangan, pendidikarl pariwisata dan industri, kehutanan (hutan rakyat).
Adapun perkembangan hasil pembangunan sampai akhir tahun 2000 khususnya pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya adalah
a.
:
Bidang Ekonomi
1) Dari data pertumbuhan
PDRB tahun 2000 sebesar Rp. 1.748.987,86 bila dibandingkan tahun 1999 te4adi kenaikan sebesar 3,79%. Sumbangan terbesar adalah di sektor pertanian sebesar (29,92%) disusul sektor industri pengolahan (18,62%), perdagangan, hotel dan restoran
konshuksi (9,59"/o), pengangkutan dan komunikasi (5,4%), jasa-jasa (9,51.7'), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5,27o/o), listrik air
2) 3) 4)
(1,6,6o/o),
dan gas (3,267.) serta pertambangan dan galian(1,83%).
Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 3,79% lebih besar dibandingkan tahun 1999 sebesar 2,02o/o. Tingkat inflasi tahun 2000 sebesar 8,01% lebih rendah dibandingkan tahun 1999 sebesar 9,05%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jumlahnya pada tahun 2000 sebesar Rp. 17.853.444.078,09 meningkat bila dibandingkan tahun 1999 yang besamya Rp. 14.1108.310.112,2'1..
5) Pendapatan Perkapita Rp. 2.833.255,-. 6) Jumlah penduduk miskin masih relatif besar yaitu sejumlah 391*750
b.
jiwa.
Bidang Sosial Budaya
Pembangunan Bidang Sosial Budaya diarahkan untuk mempertahankan kondisi sosial masyarakat akibat dampak krisis ekonomi. Selanjutnya dapat digambarkan kondisi sosial budaya yang meliputi kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan pendidikan, sebagai berikut:
1)
2)
112
Kondisi kesehatan masyarakat ditandai dengan bertahannya angka harapan hidup sebesar 67 tahun, selanjutnya telah dilayani keluarga miskin dari penurunan derajat kesehatan sebanyak 1,5.41L keluarga sehingga paling tidak dapat dicegah penurunan kematian ibu hamil, balita, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan dasar. Namun dalam rangka peningkatannya masih perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan. Bidan desa sebagai ujung tombak keberadaannya perlu dipertahankan karena sangat membantu masyarakat di tingkat desa; Di Sektor Kesejahteraan Sosial pembinaan para Penyandang masalah sosial seperti anak terlantar, penyandang cacat, WTS dan lainnya masih terbatas pada lingkungan panti, sedangkan di luar panti pada tahun 2000 masih belum optimal;
3)
4)
3.
Di Sektor Kependudukan, jumlah peserta KB baru dan mandiri pada tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya kurang lebih 25%. Sedangkan dalam rangka pemberdayaan perempuan masih kurang optimal khususnya kegiatan ekonomi produktif perdesaan; Di Sektor Pendidikary dengan adanya Program |IS Bea Siswa telah terselamatkan 18.821 siswa dari ancaman drop out. Secara umum yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan adalah peningkatan mutu SDM.
PerkembanganPemberdayaanMasyarakat Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu konsep pelaksanaan pembangunan yang telah lama ada. Namun pada
prosesnya seringkali mengalami kegagalan untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kesalahan dalam implementasi konsep pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain masyarakat sebagai pelaku perekonornian merupakan suatu aset harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat menjadi kunci pembuka bagi kebekuan dan penggalian potensi sumber daya alam yang selama ini masih belum optimal.
Dalam wacana otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu keharusan. Pada konteks tersebut masyarakat sebagai pelaku aktif perekonomian dituntut untuk bisa berlaku sebagai subyek, sehingga potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa digali secara
optimal. Pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pula pada pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek kunci dan mutlak untuk dilakukan. Hal ini penting sekali mengingat kondisi pasar yang semakin penuh dengan persaingan. Proses pemberdayaan masyarakat hendaknya disusun dalam bingkai
pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempaf
potensi lokal dan kegiatan masyarakat setempat.
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tuban sejak tahun 1998 sampai akhir tahun 2000 dilakukan melalui sumber dana APBN dan dilaksanakan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus peningkatan pemhrdayaan masyarakat. Beberapa program pernberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban
meliputi: a. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3Dr); 113
b. c. d.
Program Pengembangan Kecamatan (PPK); Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Kegiatan program tersebut secara garis besar adalah pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan ekonomi produktif. Program pemberdaya.u:l masyarakat pelaksanaflrnya dilakukan sepenuhnya oleh
masyarakat mulai perencanaan sampai dengan pengawasan, yang dibantu oleh pendamping, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Adapun realisasi program pemberdayaan masyarakat meliputi
-
:
Jumlah dana keseluruhan mencapai Rp. 23.07'1..000.000,-
Jumlah desafkelurahan yang mendapatkan alokasi sebanyak 222 buah.
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah kecamatan/desa, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui dana APBD mengalokasikan Dana Banfuan Pemberdayaan Desa/Kelurahan dengan kegiatan Bantuan Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan serta Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Jumlah dana keseluruhan
Rp. 20.219.503.000,- atau 29,74% dari total Belanja Pembangunan tahun 2001. Besarnya alokasi dana masing-masing desa/ kelurahan ditentukan berdasarkan indikator: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin serta faktor keterjangkauan. Adapun mekanisme kegiatan hampir sama dengan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini ada. Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan upaya pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dimulai tahun mencapai
2001..
Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2002 ditempuh 2 mekanisme yaitu mekanisme pengusulan dari bawah (wilayah desa/kecamatan) dan mekanisme pengusulan dari Dinas/ Instansi (sektoral). Kemudian selaniuturya diadakan keterpaduan yang disesuaikan dengan prioritas kebijaksanaan pembangunan Kabupaten.
Untuk mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan dari bawah dilakukan dengan urutan:
a.
Diskusi Pembangunan di Tingkat Kecamatan Tahap
Forum ini
I
merupakan musyawarah pembangunan tingkat
kecamatan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan proyek pembangunan tahun 2007 serta menginformasikan rencana kebijaksanaan/program pembangunan tahun 2002 untuk bahan penyusunan rencana pembangunan. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas
114
di Tingkat Kecamatarl Kepala Desa, Ketua BPD, LKMD, Tokoh Masyarakaf Pemuda, Agama, Wanita, Parpol di Tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camatserta dipandu Tim Kabupaten.
b.
c.
d.
Kegiatan Musy awar ah
P emb
angunan
D esa T ahap
I
Forum ini merupakan musyawarah pembangunan tingkat Desa yang dimaksudkan untuk menjelaskan hasil-hasil dari diskusi pembangunan di Tingkat Kecamatan, sebagai bahan kegiatan pemantauan proyek tahun 2001 dan penyusunan rencana tahun 2002. Kegiatan ini dipimpin oleh kepala Desa dan Ketua BPD yang diikuti oleh Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua RT/RW/Dusun, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Parpol, Agama, Wanita di tingkatDesa. Adapun pemandu kegiatan ini adalah Tim dari Kecamatan. Kegiatan Penyusunan Usulan oleh masing-masing Dusun/RT/RW/ Kelompok Masyarakat, penyusunan usulan didasarkan pada kondisi permasalahan dan potensi yang ada. Kegiatan Musayawarah Pembangunan Desa Tahap
II
Forum ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan usulan oleh masing-masing Dusun/RT/RW/Kelompok Masyarakat dan membicarakan prioritas dari usulan-usulan yang akan dibawa ke Tingkat Kecamatan, sedangkan yang tidak prioritas dapat dibiayai melalui swadaya. Peserta musyawarah sama dengan Tahap I.
e.
Diskusi Pembangunan di Tingkat Kecamatan Tahap
II
Forum ini akan membahas, memilih, memufuskan dan menetapkan usulan kegiatan pembangunan Tingkat Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa dan akan dikirim ke Tingkat Kabupaten. Peserta diskusi sama dengan Tahap I.
Dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut didapatkan beberapa keunfungan:
a.
Tumbuhnya pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Di bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan tumbuh dan berkembangnya
usaha-usaha ekonomi masyarakat di bidang politik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan pembangunan di desanya, sedangkan di bidang sosial budaya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman
b.
Tumbuhnya pnrtisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan oleh masyaraka! sehingga akan memudahkan munculnya partisipasi masyarakat baik pada penyediaan tambahan dana maupun dalam pemeliharaan atau keberlanjutan kegiatan; 115
c.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait bidang pembangunan, baik menyangkut tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam jangka panjang akan memudahkan pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan, misalnya pengawasan sehingga Pemerintah hanya sebagai
fasilitator. Sedangkan hambatan yang ada menyangkut kesiapan masyarakat dalam merubah pola pikir dari yang semula sangat terganfung kepada
Pemerintah menjadi masyarakat yang memiliki sikap -rt diri khususnya masyarakat di perdesaan, demikian juga kesiapan aparat birokrasi di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa guna menuju peran yang hanya sebagai fasilitasi pembangunan. Untuk mengurangi hambatan ini diperlukan adanya pelatihan-pelatihan baik kepada aparat birokrasi maupun masyarakat secara sendiri atau bersama-sama
menyangkut
pola
pemberdayaan masyaraka!
pembangunan yang partisipatif
perencanaan
.
C. Permasalahan Yang Dihadapi l.
Bidang Ekonomi
a.
Dampak akibat krisis ekonomi disertai melemahnya kewibawaan hukum perlu diperhatikan agar kerusakan sumber iaya alam tidak makin parah, termasuk penjarahan hutan, kawasan konservasi alam
' dan sebagainya; b. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal; c. Masih kurang tersedianya SDM yang profesional dan d.
e.
f.
terampil
dalam penguasaan teknologi dan penerapannya;
Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban;
Kurangnya pemanfaatan potensi wisata budaya dan alam secara optimal dan profesional untuk dijadikan obyek wisata; Meningkatnya angkatan kerja yang harus segera dicarikan jalan pemecahan untuk penyalurannya.
2. Bidanglnfrastruktur a.
Kepadatan arus lalu-Iintas di ruas jalan arteri Jakarta- Surabaya yang melewati Kota Tuban sudah sangat padat selain itu kapasitas jalan sudah tidak mencukupi;
b.
Kebutuhan air bersih
c.
1'1.6
di Perkotaan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan debit air yang mampu disediakan, sehingga seringkali distribusi air bersih terhambaf Kondisi jalan desa masih banyak yang belum tertangani pembangunannya/ hal ini mengakibatkan masih banyak desa yang terisolir.
3.
Bidang Sosial
a. b. c. d. e. 4.
Masih rentannya ketahanan budaya dan belum diberdayakannya kesenian dan pariwisata secara optimal; Belum efektifnya kerja penyelenggaruanPemerintah Daerah;
Belum mantapnya fungsi dan peran lembaga keagamaan unfuk peningkatan moral, spiritual dan etika; Masih rendahnya jaminan sosial tenaga kerja; Belum terangkat secara maksimal nilai budaya lokasi secara baik.
Bidang Sumber Daya Alam
a. b. c. d.
Keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA); Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan;
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; Eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak disertai dengan pembaharuan, dan masih dilanggarnya ketentuan perijinan.
D. Upaya Penanganan Lebih Lanjut Dalam rangka mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan Rencana Strategis serta hasil mekanisme pengusulan dari bawah merencanakan berbagai program dan kegiatan prioritas yang akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2002 baik melalui pembiayaan dari Kabupaten maupun diusulkan Penanganannya melalui pembiayaan Pemerintah Propinsi, Pusat serta masyarakat (Swasta).
7.
Program Yang Akan Dibiayai Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2002 merencanakan Alokasi Dana
Pembangunan
t
sebesar
Rp.
70.000.000.000,-.
Distribusi
alokasi
pendanaan mencakup:
a.
b.
Dana Alokasi Wilayah yang terbagi menjadi Alokasi Kecamatan dipergunakan untuk penanganan kegiatan pembangunan antar desa di wilayah kecamatan, sedangkan alokasi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan dalam rangka pemantapan otonomi dan kemandirian desa. Besarnya alokasi dana diperkirakan 50% dari total jumlah dana yang ada. Dana Alokasi Sektoral yang akan dipergunakan untuk kegiatan 20 Sektor Pembangunan dan disesuaikan kondisi potensi dan permasalahan masing-masing sektor. Besarnya Alokasi Dana diperkirakantl}% dari total jumlah ada yang ada.
117
2.
Program Yang Diusulkan Penanganannya Kepada Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Kegiatan Forum Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (FKSPP) Propinsi Jawa Timur telah mengusulkan beberapa Program Prioritas melalui pendanaan dari Propinsi. Program maupun kegiatan tersebut meliputi :
a.
Program Pembangunan Industri, dengan kegiatan
-
b.
Pengembangan Sentra Indusfri
:
Batik dan Kayu :
Rp.
1.000.000.000,-
Promosi Investasi Industri
:
Rp. 500.000.000,-
Program Pembangunan Pertanian dan Kehutanan, dengan kegiatan
-
Kegiatan Ketahanan Pangan dengan prioritas
:
:
Rp.
5.000.000.000,- (Pembelian Gabah dan Pengadaan Sapi)
c.
Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan, dengan kegiatan:
d.
Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana : Rp. 2.000.000.000,-
TPI Karangagung Kecamatan Palang dan TPI Bulu Kecamatan Bancar
Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Jatim-Jateng, dengan kegiatan :
-
-
Trgo
di Kec.
Bancar
:
Rp.
Pembangunan Jembatan Wotsogo Kec. Jatirogo
:
Rp.
:
Rp.
Pembangunan
Perbatasan
1.000.000.000,-
Pengadaan Pilar batas Wilayah : Rp. 500.000,1.500.000.000,-
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan 750.000.000,-
e.
Program Pengembangan Transportasi, dengan kegiatan
-
-
:
Pembangunan Jembatan Cincim lama Babat Kabupaten Lamongan-Widang Kabupaten Tuban: Rp. 15.000.000.000,Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas falan Propinsi di Kabupaten Tuban : Rp. 10.000.000.000,-
f.
Program Pembangunan Fisik Pamong Praja, dengan kegiatan : - Pembangunan Kantor Desa/Balai Desa: Rp. 1.000.000.000,-
g.
Program Penanganan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan
-
:
Konservasi Lahan Bekas Pertambangan, Hutan Lindung dan Pantai : Rp. 1.000.000.000,-
h.
118
Program Pembangunan Pertambangan, dengan kegiatan : - Pengembangan Sistem Informasi Geologi : Rp. 1.000.000.000,-
i.
Program Pengembangan Sarana Air Bersih kegiatan : - Pengembangan Sarana Air Bersih Perdesaan : Rp. 1.500.000.000,-
j.
Program Pengentasan Kemiskinan, dengan kegiatan: - Kegiatan Gerdu Taskin : Rp. 500.000.000,-
k.
Program Pengembangan Pendidikan, dengan kegiatan: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan : Rp.
l.
3.000.000.000,-
Program Peningkatan Mutu Pendidikan: Rp. 2.000.000.000,-
ProgramKesehatan,dengankegiatan:
- Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
:
Rp.
3.000.000.000,-.
3.
Program Yang Diusulkan Penanganannya Kepada Pemerintah Pusat
Unfuk
Program-program Prioritas Daerah
pembiayaannya kepada Pemerintah Pusat meliputi
a.
yang
diusulkan
:
Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyaraka! dengan kegiatan: Program Pengembangan Kecamatan (PPK) : Rp. 7.000.000.000,-
Program Pembangunan Kemiskinan
di
:
Rp.
:
Rp.
Bulu:
Rp.
Perkotaan
5.500.000.000,-
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
b.
1.500.000.000,-
Program Pengembangan Transportasi, dengan kegiatan
Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Widang
:
-
70.000.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tuban yang telah dilaksanakan studi kelayakan oleh Ditjen Bina Marga tahun 1999: Rp. 50.000.000.000,-
c.
d.
Pembangunan Tembok Pendukung Pantai ]alur Arteri Surabaya - Jakarta : Rp. 30.500.000.000Program Pembangunan Pertanian dan Kehutanarl dengan kegiatan: Pompanisasi Pertanian dari Bengawan Solo di Kecamatan Soko : Rp. 2.500.000.000,Pembangunan Affour Kuwu : Rp. 3.000.000.000,Program Ketahanan Pangan : Rp. 5.000.000.000,Program Penghijauan Lahan Kritis : Rp. 1.500.000.000,Program Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi, dengan
kegiatan:
Pembangunan/rehab
tanggul Bengawan Solo :
Rp.
1.000.000.000,-
Pengembangan Air Bersih : Rp. 1.500.000.000,Pembangunan Waduk Jabung : Rp. 70.000.000.000,-
119
e.
f. g.
h.
Program Pengembangan Pendidikan, dengan kegiatan : Program Lanjutan jt'lS Pendidikan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Kesehatan, dengan kegiatan: Progtam Lanjutan JIIS Kesehatan Nelayan Karangagung
:
Rp.
5.000.000.000,-
Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan: Pembangunan Dermaga/Tambat Labuh Nelayan Desa Karangagung : Rp.2.500.000.000,Bantuan Kapal Perikanan : Rp. 1.000'000.000,Pembangunan Sektor Agarna dengan kegiatan : - Pembangunan Pusat Observasi Kegiatan Rukyat dan Hisab di
Tanjung Awar-awar Desa Tasikharjo Kec. ]enu
:
Rp.
500.000.000,-
4.
Program Yang Ditawarkan Penanganannya (Kerja Sama) Dengan Swasta a.
b. c.
d.
Pembangunan Pasar Besar Tuban; Pembangunan Terminal Bus dan Taksi Tuban; Pengembangan Potensi Industri Secara Terpadu; Pengembangan Potensi Pariwisata'
selain ketiga jenis program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban juga mengusulkan dan mengharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan dan mendukung segera direalisasikan proyek-proyek besai berskala nasional di Kabupaten Tuban baik yang saat ini masih dalam taraf perencanaan mauPun yang sudah dilaksanakan namun terhenti. Adapun proyek atau kegiatan tersebut mencakup : a. Kelanjutan kegiatan Perusahaan Petrokimia (TPPI); b. Pengembangan PT. Semen Dwima Agung; c. Pengembangan Kilang Minyak Pertamina; d. Pengembangan Pelabuhan di Tuban.
E. Penutup Demikian pokok-pokok materi Rencana Program Tahun 2002 dan Perkembangan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Tuban sebagai bahan mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2001'
120
3.2.3. Kabupaten Sambas
A. Pendahuluan L.
Visi "Sambas Terigas 2006 menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera."
2.
Misi
a.
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai dan tenteram
b.
dalam penegakan dan kepastian hukum yangberkeadilan. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan perhatian utama
pada pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
c. d. e. f. 3.
serta
pengamalan kehidupan ber agama.
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan dan keunggulan spesifik daerah dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup. Mewujudkan aparatur pemerintah, yang bersih, berwibawa dan profesional. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Meningkatkan daya saing dan kerjasama regional, nasional, dan internasional sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Strategi Kebiiakan
a.
Hukum o Menciptakan, mengembangkan, menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. . Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b.
Ekonomi . Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
o o r
mekanisme pasar yang berkeadilan. Memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam mendukung pengembangan agribisnis, dan agro industri melalui pola kemitraan. Mengembangkan usaha pertanian dan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya alam yang didukung
121,
dengan upaya perbaikan kualitas produk pertanian secara berkelanjutan.
. Meningkatkan dan
mengembangkan sumber-sumber
pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor-sektor potensial dan produktif dalam upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah.
c.
Politik . Meningkatkan dan menegakkan kehidupan politik yang demokratis, sehat dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. . Melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam kerangka negara kesatuan, berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah.
d.
Agama
o
o
Mewujudkan kondisi masyarakat yang religius agar tercipta suatu masyarakat yang amanah dan berakhlak karimah serta didukung oleh suasana kehidupan beragama yang harmonis. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kehidupan beragama termasuk perbaikan sistem dan metode pendidikan dan pembinaan kehidupan beragama.
e.
Pendidikan . Meningkatkan mutu pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. . Mengembangkan sistem pendidikan yang terpadu dan terarah sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan.
f.
Sosial dan Budaya
1)
KesejahteraanMasyarakat r Meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan pelayanan
. o
sosial.
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Program Keluarga Berencana menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera.
Mencegah dan memberantas peritaku sosial yang negatif di
masyarakat dengan memberikan sangsi yang tegas dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Kesehatan . ltrleningkatkan . 3)
122
mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan
serta perbaikan gizi masyarakat.
Meningkatkan kesadaran terhadap cara hidup sehat.
dan kepedulian
masyarakat
Seni dan Budaya Daerah
.
Menjadikan seni dan budaya tradisional sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah.
o 4)
Melestarikan, membina dan menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah yang bersifat positif. Kedudukan danPerananPerempuan . Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui kesetaraan gender.
.
Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi
perempuan dalam rangka melanjutkan
5)
usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga. Pemuda dan Olah Raga . Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan profesional di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
o Menumbuhkan budaya olahraga dan
meningkatkan
pembinaan olah raga prestasi yang dilakukan secara komprehensif. g'
Pembangunan Daerah
o Melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata
dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat lembaga ekonomi, politik, hukum, keagamaary adat dan
r
.
swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat.
Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi eonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang sehingga terjadi
keseimbangan pemerataan perfumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Mempercepat pembangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam.
o Mewujudkan
pemerataan pembangunan di seluruh daerah, terutama daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya di
segala sektor pembangunan. h.
i.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
.
Mendayagunakan potensi sumber
o
meningkatkan kepentingan ekonomi dan masyarakat daerah. Melestarikan fungsi dan keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.
daya alam
untuk
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
o
Meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban.
.
Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan sehingga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 123
.
Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dalam rangka memantapkan stabilitas daerah.
B. Kemajuan Yang Dicapai
l.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk mengafur dan mengurus rumah tangganya secara otonom. Dalam rangka meningkatkan aktivitas pelayanan publik serta memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang ada guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Komitmen ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa produk peraturan daerah yang telah dikeluarkan antara lain :
a.
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang stiuktur organisasi tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas dengan penetapan 3 Asisten yaitu: 1) Asisten Tata Praja 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 3) Asisten Administrasi Umum dan Aparatur 11 Bagian di lingkungan Sekretariat,
yaitu
:
1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Ketertiban 3) Bagian Umum 4) Bagian Pengendalian dan Pembangunan 5) Bagian Hukum dan HAM 6) Bagian Kepegawaian 7) Bagian Organisasi 8) BagianKesejahteraan 9) Bagian Perekonomian 10) BagianKeuangan 11) Bagian Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat
(Kesbang dan Linmas).
124
b.
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup serta Daerah dan Kantor Arsip Daerah.
c.
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 menetapkan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pengembangan Ekonomi Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Keluatan dan Perikanan, Dinas
Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanahan.
Dari beberapa peraturan daerah yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja telah dilaksanakan pengisian jabatan sesuai eseloning yang ditentukan. Adapun kemajuan yang telah dicapai selama ini dalam mengemban kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah Kabupaten Sambas meliputi beberapa bidang yang telah dilaksanakan secara penuh yaitu Bidang Pertanian, KelautarL Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Perkoperasiarl Penanaman Modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan
dan Kebudayaan Sosial, Penataa Ruang, Pertanahan, Permukiman, Pekerjaan Llmum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Politik Dalam Negeri, Pengembangan Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan, Kependudukan, Olah Raga, Hukum dan Perundang-undangan dan Penerangan. Sedangkan Bidang Kewenangan yang dikerjasamakan dan diserahkan ke Pemerintah Propinsi meliputi Bidang Kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bagian kewenangan pengaturan pengelolaan dan pengawasan zoning pencairan,
pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya dan penelitian arkeologi. Bagian kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah propinsi adalah masalah pengaturan, penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama.
Di bidang pertanian, bagian kewenangan yang dikerjasamakan dengan pemerintah propinsi menyangkut pengendalian dan penggolongan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lingkup kabupaten berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bidang kewenangan lingkungan hidup juga melakukan kerjasama dengan pemerintah propinsi pada bagian kewenangan pengendalian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan pedoman pemerintah.
2.
PembangunanWilayah Pada mulanya wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi (sembilan) wilayah kecamatan dan175 desa. Mengingat potensi wilayah (funlah: desa per kecamatan) serta dalam rangka mempercepat proses pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, merupakan peluang bagi Pemerintah. Kabupaten Sambas untuk melakukan pemekaran kecamatan. Pada tahun anggaran 2001, dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2001 berhasil dibentuk 2 (dua) kecamatan baru yaitu : 125
. o
Kecamatan Gating merupakan pemekaran Kecamatan Teluk Keramat Kecamatan Subah merupakan pemekaran Kecamatan Sambas.
Dengan demikian, saat ini wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan dan 175 desa. Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mengingat Pemerintah Kecamatan sebagai basis pelayanan, maka
dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dan kemampuan di masa depan pemekaran kecamatan akan terus diupayakan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan dana akibabrya masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah secara memadai terutama kawasan terpencil pedalaman dan kawasan perbatasan. Unfuk itu pengembangan pembanguna wilayah selama ini lebih difokuskan pada : daerah,
1)
Mempercepat pembangunan perdesaan dan perkotaan Di kawasan perdesaan program/kegiatan utama pembangunan
tebih diarahkan pada pembangunan/pengembangan infrastruktur terutama transportasi, pengelolaan SDA (pertanian) dan industri kecil/rumahtangga, pengembangan jaringan produksi dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM petani dan nelayan. Kemudian di kawasan perkotaan, program/kegiatan utama pembangunan lebih diarahkan pada pemantapan sistem dan pengembangan prasarana/ sarana pelayanan umum, pengembangan
jartngan pelayanan perkotaan yang mendukung peningkatan alur produksi dan distribusi baik antar kota maupun antara perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kota. Saat ini jumlah desa yang masih dikategorikan sebagai desa tertinggal sebanyak 62 desa dan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 1.315 KK serta jumlah Keluarga Sejahtera I sebanyak 35.264 KK. Selain itu ada 5 (lima) kota di Kabupafen Sambas (ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan) yang perlu segera mendapat perhatian dan penanganan terutama mengenai prasarana/ sarana pelayanan umum dan permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, pasar, terminal dan jalan lingkungan serta prasarana fisik pemerintahan (gedung kantor dinas/instansi di lbukota Kabupaten).
2)
Pengembangan wilayah strategis/cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan perbatasan
Pengembangan wilayah strategis/cepat tumbuh, program dan kegiatan utama pembangunan lebih diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan yang potensial untuk kegiatan produksi" pengolahan dan pemasaran komoditas daerah terutama komoditas
unggulan. Pengembangan kawasan tersebut sejalan dengan pengembangan prasarana pendukung termasuk penyediaan tenaga
126
kerja terampil, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi. ini komoditas daerah yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan adalah karet, kelapa dalam, jeruk, tebu, udang windu, padr, dan tenun Sambas. Selain itu kawasan-kawasan potensial untuk kegiatan produksi yang ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi (KSP) meliputi komoditi jeruk (2 KSP), udang windu (2 KSP), budidaya keramba dan penangkapan ikan laut (S KSp), padi (3 KSP), karet(2 KSP), kakao (L KSP), kopi (1 KSP) dan tenun sambas (L KSP). Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, program/ kegiatan pembangunan lebih difokuskan pada: . Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pelayanan prasarana/ sarana terutama transportasi o Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam melalui pola kemitraan o Peningkatan partisipasi, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah r Peningkatan pembangunan kualitas SDM yang lebih difokuskan pada pendidikan termasuk latihan keterampilan. Pada saat
Wilayah perbatasan (Kabupaten Sambas dengan Negara Sarawak Malaysia Timur) meliputi wilayah Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, prasarana/sarana yang perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dalam rangka mendukung pembangunan sektor-sektor produktif (sektor pertanian, industri dan perdagangan) adalah prasarana transportasi jalan, angkutan sungai dan penyeberangan,
kelistrikan, air bersih dan pengairan. Khusus prasarana jalan di wilayah perbatasan falan tanah) meliputi : o falan Cermei - Temajuk 43 Km o ]alan Liku - S.Bening = 76 Y\nr r jalan S. Bening - Sajingan Besar = 22,5 Km o Jalan Galing - Tanjung 37 Km.
3.
PerkembanganPemberdayaanMasyarakat
Untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui sistem ekonomi kerakyatan guna menunjang program pengentasan kemiskinan, program memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan dengan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Untuk itu program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari proses perencana.rn, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap proyekproyek pembangunan yang dilaksanakan sehingga diharapkan dengan keterlibatan masyarakat tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan ikut memiliki terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di lingkungan mereka. Beberapa contoh kegiatan pembangunan yang mehba&an kegiatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain adalah P3DT, PAB-PLP 127
dan P2P serta P2WKSS baik sektor perkotaan maupun perdesaan, proyek-proyek JI€ dan masih banyak lagi kegiatan lain yang ditangani oleh masyarakat baik secara penuh maupun secara kerjasama operasional.
C. Permasalahan
1.
Ekonomi Sejak timbutnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997,perhtmbuhan ekonomi daerah menurun (tahun 1999 sebesar 3,87% dan tahun 2000 sebesar '1,,37o/o), laju inllasi dan jumlah penduduk miskin meningkat (tahun 1999 sebesar 3'1.,74% dan jumlah total penduduk) serta jumlah pengangguran yang semakin bertambah.
LangkahJangkah pemulihan untuk menggerakkan perekonomian dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat dirasakan berjalan lambat. Sementara itu pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi menghadapi dua tantangan yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Disisi lain dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah, Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada kendalakendala antara lain:
Terbatasnya ketersediaan prasarana desa terutama prasarana transportasi (jalan dan pelabuhan laut), air bersih, listrik dan pengairan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja terampil di bidang usaha pertanian dan industri). c.
Terbatasnya kemampuan daerah dalam mengakseskan informasi khususnya yang menyangkut peluang pasar bagi produk-produk daerah.
2.
Infrastruktur a.
Dengan pindahnya Ibukota Kabupaten Sambas dari Kota Singkawang ke Kota Sambas yang merupakan akibat dari pemekaran wilayah, maka permasalahan utama yang berhubungan
dengan infrastruktur bidang pemerintahan adalah ketersediaan gedung-gedung perkantoran dan sarana/prasarana pemerintahan lainnya yang kurang memadai. Sementara ini masih banyak dinas/instansi pemerintah yang masih menyewa rumah-rumah penduduk untuk dijadikan kantor. Meskipun pada tahun anggaran 2001 sudah dialokasikan dana untuk keperluan tersebut tetapi belum dapat dipenuhi semuanya. Dalam pembangunan jalan, masih ada beberapa ruas jalan yang cukup vital mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu-lintas orang/ barang 128
dan jasa. Permasalahan lain di bidang prasarana jalan adalah bagaimana upaya untuk mempercepat proses terbukanya daerahdaerah yang masih terisolir. Selain permasalahan di bidang transportasi darat, di bidang transportasi laut, pelabuhan laut Sintete (Pemangkat) yang merupakan satu-satunya fasilitas transpotasi laut di Kabupaten Sambas, kondisinya saat ini baik fisik pelabuhan
termasuk fasilitas yang dimiliki, maupun alur pelayaran perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dalam rangka memperlancar arus angkutan orang, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sambas, antar pulau dan antar negara.
air bersih, permasalahan yang dihadapi adalah di pusat-pusat permukiman yang berada di daerah pantai karena tingginya tingkat intrusi air laut pada musim kemarau. Di wilayah pedalaman meskipun tidak mengalami dampak dari intrusi air laut, namun penduduk di wilayah pedalaman yang memakai air sungai sangat beresiko terkeda epidemi, sehingga ketersediaan air sarana air bersih yang diperoleh melalui pelayanan PDAM belum dapat menjangkau semua wilayah pemukiman. Selain itu prasarana air bersih yang dikelola oleh masyarakat seperti instalasi air bersih (sistem perpipaan) pedesaan kondisinya sudah banyak yang rusak. d. Pengembangan pertanian khususnya tanaman padi di Kabupaten Sambas sebagian besar adalah di daerah rawa. Keadaan ini mengakibatkan sistem irigasi menjadi sangat diperlukan, namun dilihat dan keadaan kesesuaian lahan, pengembangan sistem irigasi memerlukan dana yang lebih besar agar bangunan yang dibuat dapat berfungsi secara optimal. e. Dalam pelayanan kebutuhan listrik di Kabupaten Sambas, belum semua desa mendapatkan pelayanan. Sampai akhir tahun 2000 baru sekitar t 87% desa yang sudah mendapat pelayanan listrik dari PT. PLN (Persero) Ranting Sambas dengan kapasitas produksi sebesar 72,6MW. c.
3.
Ketersediaan
Sosial Secara umum/ permasalahan pembangunan sosial yang dihadapi di Kabupaten Sambas adalah masih rendahnya mutu dan luas jangkauan
pelayanan sosial serta munculnya perilaku sosial yang negatif di masyarakat sehingga permasalahannya semakin komplek. Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial telah dilakukan setiap tahun namun karena keterbatasan danayang dialokasikan maka tidaklah cukup untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya juga mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Lembagalembaga sosial kemasyarakatan dan yayasan sosial berbasis masyarakat
juga mengalami permasalahan dalam mempertahankan kelangsungan pelayanannya karena donasi yang selama ini diperoleh dari masyarakat mampu tidak sebanyak jumlan' yang diterima dibanding sebelum terjadinya krisis. 129
a.
Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, kendala utama yang dihadapi terutama masih rendahnya jangkauan pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan serta kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup secara sehat sehingga masih rendahnya derajat kesehatan dan status gai di Kabupaten Sambas. Hal ini ditandai dengan rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH), tingginya Angka Kematian Bayi (9/1000) dan Angka Kematian Ibu (260/100.000) serta masih rendahnya status gizi masyarakat terutama bayi dan balita (prevalency gizi buruk 0,6% dan gizi keras 6,32%). Dengan luas wilayah 639.570 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 450.087 jiwa, Kabupaten Sambas
hanya memiliki
3 (tiga) Rumah Sakit Umum (RSU), 18
(delapanbelas) Puskesmas, 83 Pustu dan 176 Polindes. Minimnya prasarana dan sarana bidang kesehatan tersebut ditambah lagi dengan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang ada, karena hanya didukung oleh 5 (lima) orang dokter spesialis, 20 (dua puluh) orang dokter umum, 6 (enam) orang dokter gigi serta 139 (seratus tiga puluh sembilan) tenaga paramedis. Berdasarkan rasio tenaga medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,083 dan 0,984 maka ketersediaan tenaga medis dan paramedis tersebut dirasakan masih sangat kurang sehingga perlu diadakan penambahan khususnya tenaga medis spesialis yang ditunjang peralatan yang memadai dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Di sisi lain, minimnya dana yang teralokasikan di bidang kesehatan, mempengaruhi kualitas maupun luas jangkauan pelayanarurya padahal kegiatan-kegiatan penyuluhan, diseminasi ataupun survailen epidemologi yang bisa menjangkau wilayah pedalaman jelas memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan obat yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat juga dirasakan sangat kurang, sehingga ikut mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan maupun penunjang.
jrgu ikut
b.
Bidang Pendidikan
Permasalahan yang paling menonjol pada bidang pendidikan di Kabupaten Sambas adalah masih minimnya prasarana dan sarana pendidikan yang ada, kualitas guru yang belum memadai,lemahnya manajemen di bidang kependidikan serta kurangnya sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Adanya kendala-kendala tersebut berimbas pada rendahnya perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) mauPun Angka Partisipasi Murni 130
(APM) di Kabupaten Sambas, terutama untuk golongan usia 13-15 tahun atau jenjang SLTP yaitu 34,84% dan 41,,39%. Hal ini tentunya merupakan suafu hambatan yang serius dalam menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang sudah menjadi program nasional di bidang pendidikan, sehingga akan ikut mempengaruhi penyiapan sumberdaya manusia yang siap bersaing di pasar kerja. Prasarana dan sarana pendidikan yang ada saat ini juga merupakan suatu kendala karena sebagian besar prasarana dan sarana tersebut berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.
Hal ini tentulah merupakan tantangan yang sangat berat
bagi
Pemerintah Daerah, karena dengan jumlah alokasi dana yang sangat terbatas justru mempunyai beban yang tidak ringan, karena bagaimanapun juga hal tersebut tidak dapat terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah guna mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas di masa yang akan datang. Kualitas tenaga
pendidik serta penyebarannya yang tidak merata terutama untuk wilayah pedalaman merupakan sisi lain beban Pemerintah Daerah yang harus ditanggulangi dalam waktu yang singkat sehingga diperlukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Prasarana dan sarana lain yang kurang memadai adalah kurang tersedianya buku pelajaran pokok untuk semua jenjang pendidikan yang ada
terutama di wilayah-wilayah terpencil yang
prasarana
transportasinya belum memadai seperti di daerah perbatasan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas anak didik serta pemerataan di bidang pendidikan itu sendiri.
Untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA masih sangat diperlukan penambahan gedung-gedung sekolah baru guna menamPung lulusan SD dan SLTP yang dirasa kan semakin tidak sebanding dengan jumlah lembaga pendidikan yang ada, di samping tentunya program revitalisasi dan rehabilitasi SD/MI tetap berlanjuf karena pada jenjang inilah tempat membentuk landasan bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas memenuhi klasifikasi di bidangnya, namun terganjal masalah pendanaan yang menyebabkan program tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pemerataan tenaga pendidik yang menjangkau wilayah pedalaman terganjal oleh rendahnya kesediaan dan kerelaan tenaga pendidik
untuk mengabdi
di
wilayah pedalaman, untuk
itu
diperlukan
insentif khusus bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil.
c.
Bidang Agama
di bidang agama terutama adalah munculnya gejala dekadensi moral dan melemahnya sendi-sendi kehidupan yang berakhlakul karimah. Gejala ini dapat diamati melalui maraknya Permasalahan
1"31
praktek perjudian yang menyebar di semua wilayah serta perilaku yang kurang mengindahkan adat kesopanan dan kesantunan. Fenomena tersebut jelas mewartakan dua hal yaitu etika dan nilainilai agama yang mulai rapuh serta munculnya perilaku sosial yang bertentangan dengan norma-norma agama. Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah tidak adanya
di daerah yang kharismatik, yang dapat dijadikan panutan dan mempunyai pangaruh yang kuat di kalangan
tokoh-tokoh agama
masyarakat bawah, sehingga dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam membimbing umaturya masing-masing untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan kehidupan yang bersendikan normanorma keagamaan. Untuk itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia di bidang keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sehingga nantinya diharapkan akan muncul tokoh-tokoh agama yang mempunyai keahlian dan pengaruh yang luas di masyarakat.
d.
Sumber Daya Alam Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sambas menjadi
sangat strategis peranannya dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini memaksa pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sambas unluk lebih kreatif menggali potensi sumber daya alam yang ada seperti sumber daya perairan dan laut, sumber daya hutan, sumber daya tambang, sumber daya wisata dan sumber daya pertanian, perkebunan serta peternakan. Untuk menggali potensi sumber daya alam tersebut diperlukan alokasi dana yang cukup serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya, di samping itu perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
Sebagaimana kita ketahui justru disitulah terletak kelemahan pemerintah daerah saat ini dimana alokasi dana sangat terbatas, sumber daya manusia yang relatif masih rendah serta prasarana dan sarana yang kurang memadai. Untuk itulah diperlukan terobosan baru terutama dalam hal mengatasi masalah pendanaan yang merupakan faktor utama dalam mengatasi permasalahan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada.
D. Upaya Penanganan Masalah Sejalan dengan visi, misi dan strategi kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam upaya mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapi dengan
132
memperhatikan peluang-peluang yang ada, maka program atau proyek pembangunan prioritas Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001 yang memerlukan dukungan dana yang bersumber dari APBN.
133
3.2.4. Kabupaten Merauke
A. Pendahuluan Kabupaten Merauke berada di ujung timur Pantai Selatan Propinsi Irian Jaya dengan luas wilayah 119.749 km2 dan terletak antara 137"30'' - 141"01'47u
Bujur Timur dan 3o30' - 10'43' Lintang Selatan. Kabupaten Merauke berbatasan di sebelah Selatan dengan Laut Arafura dan sebelah Barat Kabupaten Mimika, sedangkan sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayawijaya dan sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea (PNG) Letak yang demikian menempatkan Kabupaten Merauke
pada posisi geografis yang sangat shategis karena berada di daerah perbatasan negara dan kawasan Pasifik Selatan (Australia dan New Zealand serta negara-negara sirkum Pasifik lainnya).
Keadaan topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa di sepanjang Pantai Setatan Merauke dengan kemiringan 0 - 3% dan semakin ke utara bergelombang dan berbukit dengan kemiringan 3 - 8% serta
memiliki ketinggian antara 0-60 m di atas permukaan laut. Daerah bergelombang dan berbukit berada di daerah pedalaman mulai dari Kecamatan Muting sampai ke Kecamatan Waropko dan beberapa kecamatan di sepanjang Sungai Digul. Pada daerah dataran rendah dan berawa dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Bian, Sungai Kumbe, Sungai Wedelman Siretz dan Asuwetz. Sungai-sungai
tersebut dapat berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber air irigasi, tenaga listrik, air minum, perikanan dan pariwisata. Selain kondisi fisiografis dan geografis wilayah yang demikian, Kabupaten
Merauke memiliki potensi sumberdaya lahan seluas 13.566.978 Ha, yang digunakan untuk berbagai kepentingan dengan ukuran bervariasi, yakni lahan hutan dengan luas 5.896.385 ha atau 49% darl luas Kabupaten dan 5.602.432 ha untuk potensi pengembangan pertanian. Dari sisi penggunaan lahan untuk hutan, lahan terbesar berstatus sebagai hutan produksi yang dapat di konversi seluas 3.116.553 ha, hutan PPA seluas 2'076.827 ha, hutan lindung seluas 709.066, dan hutan produksi terbatas 103.333 ha. Dengan luas perairan 75.000 km2, maka Kabupaten Merauke memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perikanan dan pesisir berupa hutan mangrove, hasil perikanan, tambang dan minyak lepas pantai yang belum tereksploitasi. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Merauke merupakan safu kesatuan yang tidak terpisahkan sumberdaya yang lain" baik yang terdapat di darat mauPun di laut dengan berupaya tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan secara kontinyu dan dinamis dengan memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, konservasi, kelembagaan formal maupun informal yang ada pada masvarakat.
135
Dengan kondisi dan potensi yang demikian, maka visi pembangunan Kabupaten Merauke adalah "Pada tahun 2005, terwujudnya Kabupaten Merauke sebagai kawasan andalan produksi pertaniary kehutanan, dan kelautan di Pantai Selatan Irian Jaya". Dengan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a.
Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia dalam segala aspek;
b.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek secara merata dan berkeadilan;
c. Meletakkan dan
memantapkan dasar ekonomi kerakyatan dengan
mengutamakan sumberdaya lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya non loka|
d. Melanjutkan dan meningkatkan e. f.
pembangunan infrastrukfur sosial
ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan daerah; Memacu percepatan pembangunan dan pengembangan usaha produksi pertanian, kehutanan, dan kelautan;
Membuka isolasi intra dan antar daerah serta meningkatkan akses jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi dengan dunia luar;
g. Membanfu, mendorong, dan menberikan kemudahan pengembangan usaha sektor swasta terutama
bagi
di bidang agribisnis dan
agroindustri;
h.
Melaksanakan, memantapkan, dan memperkuat otonomi daerah dengan
i.
menata kelembagaan dan mewujudkan aparatur pemerintah yang disiplirq bersih, berwibawa, bertanggun gSaw ab, dan profesionaf Meningkatkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Untuk mencapat visi dan misi tersebut akan ditempuh melalui beberapa strategi, yaifu sebagai berikut
1. 2. 3. - 4. 5. 6.
Pembangunan dan pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan wilayah potensial dengan memantapkan sistem produksi, distribusi, dan pemasaran; Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja produktif; Penguatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Daerah (capacity buililing); Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung; Pemberdayaan masyaraka! dan Pemantapan dan penegakan hukum.
B. Kemajuan
Yang Dicapai
Perkembangan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Merauke sampai tahun waktu 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:
136
1.
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dicapai kemajuan yang ditunjukkan melalui beberapa indikator, antara lain : a. Restrukturisasi lembaga pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah pada era otonomi. Pada saat ini telah dibentuk 6 badaru 17 drnas, dan 11 Kantor. b. Pemekaran wilayah kecamatan menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 521 desa;
c.
Peningkatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Rp 503,86 milyar tahun 2001 dari Rp 181,30 milyar tahun 2000.
2.
Perkembangan Pembangunan Pengembangan Wilayah
Perkembangan pembangunan pengembangan wilayah telah mencapai perkembangan yang cukup berarti, antara lain : a. Meningkatnya pembangunan aksesibilitas wilayah, dimana pada tahun 2000 panjang jalan yang telah dibangun sepanjang 2.457,35 km, namun jalan tersebut belum berfungsi secara optiural karena yang mengalami peningkatan menjadi jalan aspal hanya sepanjang 77'1.,50 km dan sepanjang 138,18 km mengalami rusak dan 41,00 km mengalami rusak berat. Ruas jalan yang telah dibangun berada pada dua ruas jalan strategis, yaitu pertama, jalan trans Irian (MeraukeTana Merah, Mindiptana, Waropko); kedua, ruas jalan MeraukeSenegi-Okaba-Nakias-Banamepe, dan Nakias-Wanam. Sedangkan ruas strategis lainnya adalah ruas jalan internasional yang menghubungkan antara Merauke-Sota-PNG dan Desa Ninati-PNG. b. Selain transportasi darat, juga telah dikembangkan transportasi laut dan sungai melalui pengadaan kapal penumpangf kargo dan kapal
tangker masing-masing sebanyak 1 unit serta penambahan frekwensi pelayanan kapal PT Pelni oleh tiga buah kapal (KM Tatamailau, KM Kalimutu, dan KM Sangiang). Selain itu pembangunan prasarana transportasi udara kurang mengalami perkembangan yang berarti karena sampai tahun 2001 prasarana
transportasi yang telah bangun hanya terdiri dari 1 lapangan terbang yang hanya dapat didarati oleh pesawat boeing 737-200 dan 9 pelabuhan udara yang hanya mampu didarati oleh pesawat ftain otter. Sarana pendukung berupa pesawat terbang twin otter kurang memadai karena dalam kondisi yang kuranglayak, kecuali pesawat Boeing 737-200.
c.
|angkauan pelayanan telekomunikasi sampai tahun 2001 hanya mampu melayani 5 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada. Lima kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Merauke, Kurik, Tana Merah, Agats, dan Edera. Sedangkan pelayanan pos hanya menjangkau 16 kecamatan.
137
3.
Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah safu kebijaksanaan strategis dan tahun 2000 melalui dana crash program telah dialokasikan dana sebesar Rp. 28,8 miliar untuk pembiyaan program pemberdayaan masyarakat, kemudian pada tahun 2001 telah dialokasikan dana melalui APBD kurang lebih sebesar Rp 125,00 milyar. sampai tahun 2001 telah berkembang peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu melalui mekanisme penyusunan proposal untuk mendapatkan bantuan modal, baik melalui pemerintah maupun perbankan.
C. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke saat ini dan di masa mendatang masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan umum dan spesifik yang perlu mendapat penanganan serius, yaitu sebagai berikut:
1.
Permasalahan lJmum
a.
Implementasi pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang memperhatikan karakteristik spesifik lokal dan pengakuan terhadap hak-hak tlayat/ adat masyarakat lokal, sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
b.
Terbatasnya pelayanan pemerintahan, baik menyangkut aspek kualitas maupun kuantitas sebagai akibat terbatasnya SDM, fasilitas pendukung dan insentif yang memadai; Besarnya kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi dengan pendatang dan antar wilayah dan antar sektor; Rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyaraka! Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; Tingginya tingkat angka pengangguran; dan Rendahya produktifitas dan kemampuan daya saing masyarakat.
c. d. e. f. g.
Permasalahan Spesifik
Beberapa permasalahan spesifik yang perlu ditangani menurut tiga bidang pembangunan, sebagai berikut :
a.
Bidang ekonomi
Beberapa permasalahan
di bidang ekonomi yang dihadapi oleh
Kabupaten Merauke, sebagai berikut : o Rendahnya tingkat pendapatan masyarakaf
o o o
138
Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam;
Keterbatasan modal, manajemen,
dan rumitrya birokrasi
perijinan usaha dan investasi; Rendahnya daya saing komoditas unggulan daerah; dan
r
Terbatasnya prasarana
dan sarana pendukung
kegiatan
ekonomi.
b.
Bidang Sosial Budaya
Beberapa permasalahan
di
bidang ekonomi yang dihadapi oleh
Kabupaten Merauke, sebagai berikut : o Rendahnya kualitas SDM aparat dan masyaraka! o Rendahnya angka partisipasi pendidikan lanjutan dan tinggi; o Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan medis; o Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; o Rendahnya mutu pelayanan kesehatan;
o
Tingginya angka penderita penyakit menular (HIV/AIDS, malaria, ISPA, dan diare).
c.
Bidang Fisik dan Prasarana
r
o
Terbatasnya prasarana transportasi daraf laut/sungai, dan udara; Terbatasnya pelayanan kebutuhan air bersih, listrik, dan informasi; Belum tertatanya kualitas permukiman di wilayah perkotaan,
o
pedalaman, dan perbatasan; Belum tertatanya sistem manajemen informasi dan data.
o
D. Program Prioritas Tahun
2002
sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Merauke, maka beberapa prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2002 mendatang, sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dan kelautan; Programpemberdayaanmasyaraka! Program pembangunan prasarana dan sarana dasar pengembangan wilayah; Program pengembangan aksesibilitas wilayah; Program pembangunan dan penataan sistem manajemen informasi dan data;
Program pengembangan industri berbasis sumberdaya alam; Program pembangunan dan pengembangan pola asrama; Program peningkatan kualitas pendidikan dasar dan lanjutan; Program pembangunan pendidikan tinggi; 10. Program pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman masyaraka! L1.. Program pengembangan kualitas dan kapasitas pemerintahan (capacity building);
12. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 13. Program pemberantasan penyakit menular; 139
14. Program pembangunan kawasan cepat fumbuh, tertinggal, terisolasi, dan perbatasan;
15. Program pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Untuk pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di Kabupaten Merauke pada tahun 2002 diperkirakan membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 840.670.000 miliar (delapan ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
1.40
3.3. Pemaparan Pemerintah Kota 3.3.1. Kota Palembang
A. Pendahuluan Undang-undang Nomor 22Tahw 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun L999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah melahirkan paradigma baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaifu
pergeseran
kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan desentralisitik partisipatoris. Hal ini juga ditandai dengan adanya perubahan
peran masing-masing tingkatan pemerintahan dimana Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
ini merupakan peluang bagt Pemerintah Kota untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan urusan-urusan Perubahan
pemerintahan daerah perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah perkotaan tersebut akan tergantung pada kemampuan kota ifu sendiri dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menyadari tingginya variasi dalam pencapaian keberhasilan tiap daerah perkotaan yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan masing-masing kota, dibutuhkan suatu dorongan bagi kota untuk dapat melakukan kerjasama antar kota/daerah sehingga tercapai kesamaan yang dapat mengurangi variasi ataupun perbedaan yang ada. Berbagai aktivitas kerjasama dalam upaya tersebut cukup tepat dikembangkan dalam wadah atau bentuk lembaga, badan ataupun asosiasi, Keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota sebagai salah satu elemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun opini positif publik untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah perkotaan.
B. Peranan Dan Fungsi Apeksi Permasalahan dan tantangan yang dihadapi wilayah perkotaan sangaflah kompleks, untuk itulah kehadiran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSD diperlukan sebagai lembaga yang dapat memberi dukungan dalam pemecahan masalah-masalah perkotaan serta membanfu
anggotanya dalam menangani masalah-masalah
penyelenggaraan
perkotaan. APEKSI adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan membantu anggotanya mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Kota,
141
dan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam
Dewan
Otonomi Daerah (DPOD) guna diabdikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan demokrasi, peranserta masyarakat, keadilan dan pemerataan yang memperhatikan Pertimbangan
potensi dan keanekaragaman Daerah.
Peran APEKSI sangatlah strategis dalam meningkatkan kemampuan para
anggotanya dalarn menjalin kerjasama menangani berbagai masalah di perkotaan, dimana fungsi APEKSI seperti yang tercantum datam Anggaran Dasar APEKSI antara lain yaitu penyelenggaraan pemerintah
memfasilitasi pertukaran informasi antar anggota asosiasi dan antar anggota asosiasi dengan pihak lain, serta mengambil bagian dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah, semi Pemerintah dan non Pemerintah di dalam dan luar negeri.
C. Kerjasama Dalam Bidang Pemerintahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan luas
bagi Daerah Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan semua kewenangan pemerintahan, kecuali kawenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, peradilan dan agama. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan, yaitu antara lain:
1. Timbulnya inkonsistensi dari kebijaksanaan pemerintah
dalam melaksanakan otonomi daarah, dengan lahirnya baberapa peraturan yang tidak sejalan dengan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota, di antaranya Keppres Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pertanahan.
2. Masih banyaknya aturan
teknis yang belum dibuat oleh Pemerintah
Pusa! yang menyebabkan munculnya beberapa kasus kewenangan yang
belum dilimpahkan kepada kota, misalnya kewenangan untuk
3. 4. -
pertanahan, pajak, perhubungan dan penelitian AMDAL. Keterlambatan dalam pelimpahan P3D oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Timbulnya beberapa permasalahan kepegawaian di daerah, antara lain tidak terpenuhinya persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan struktural yang diakibatkan oleh adanya restrukturisasi organisasi
perangkatdaerah. permasalahan-Permasalahan tersebut fungsinya kerjasama yang dilakukan APEKSI antara lain:
Untuk menyikapi
1.
142
di atas, sesuai
Sebagai mediator bagi Pemerintah Pusat yang memberi masukan dan
pertimbangan kepada pamerintah (termasuk pihak lain terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kota, temu anggota yang mewakili asosiasi di Dewan Partimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
2. 3.
4. 5.
Membangun hubungan resmi dengan Asosiasi Kabupaten, Propinsi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi-Asosiasi terkait lainnya guna membahas isu bersama.
Membantu kota merumuskan secara teknis operasional pelaksanaan Otonomi Daerah dalam benfuk pemberian pelatihan ata:u short course yang dapat menambah wawasan aparat dalam melaksanakan fugasnya, antara lain mengenai peningkatan pelayanan publik, dan bagiimana mencari serta mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memfasilitasi perfukaran informasi antar kota dan memasyarakatkan informasi yang berguna bagi penyelenggaran kepemerintahan yang baik (Good Goaernance). Bekerjasama dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dalam menyelengarakan Kursus Singkat Khusus Angkatan (KSKA) bagi para Kepala Daerah, dimana salah safu tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan para pengelola kota dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan perkotaan sesuai dengan
6.
asas
desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengembangkan kerjasama dengan para anggota KOMWIL dalam melakukan riset untuk menggali potensi masing-masing kota sehingga diharapkan terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman dalam mengelola kota mewujudkan kepemerintahan yang baik.
D. Kerjasama Dalam Bidang Perekonomian Sebagaimana dimaklumi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memerlukan dana yang besar untuk membiayai program-program dalam pelaksanaan
desentralisasi, yang masih akan menimbulkan dilema di tengah kesulitan ekonomi Indonesia dewasa ini. Untuk itulah Pemerintah Kota dituntut unfuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan perkotaan dan mendapatkan suasana yang kondusif unfuk memacu perfumbuhan investasi
serta meningkatkan iklim dalam upaya menggerakkan dunia khususnya yang melakukan kegiatan dalam sektor riil.
usaha,
Untuk menanggulangi masalah-masalah perekonomian tersebut khususnya yang ada di perkotaan, kerjasama yang dilakukan APEKSI antara lain:
1..
2. 3. 4.
5.
Memfasilitasi program dagang antar kota. Melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Memperjuangkan kepentingan daerah sehubungan dengan konsep dana perimbangan dan formulasi penyusunan DAU. Membantu kota dalam meneliti pengembangan teknik-teknik dan metode dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), agar jangan sampai kebijakan yang Pemerintah Kota dalam upaya meningkatkan PAD seperti Perda mengenai perpajakan, retribusi, insentif fiskal, dll, akan mempersempit ruang iklim usaha, sektor riil masyarakat dan menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Menyelengggarakan temu usaha dan pameran produk unggularg antara lain: 1.43
a.
Bekerjasama dengan
KADIN Indonesia
menyelenggarakan
"Lokakarya Pasar Tradisional" yang menghasilkan penandatanganan MoU antara APEKSI dan KADIN Indonesia untuk memfasilitasi
b.
pembangunan perpasaran bagi para anggota APEKSI. Memfasilitasi penyelenggaraan "Pameran Potensi Daerah Otonomi Expo 2001 dan Potensi Investasi serta Peluang Usaha Daerah
Otonomi Indonesia" yang diikuti oleh Kota Palembang dan Kota
6. 7.
E.
Batam.
Mengembangkan gagasan datam rangka memberikan kesempatan kepada swasta dan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pengelolaan kota, seperti swastanisasi pengelolaan sampah, pungutan retribusi, parkir dan pengelolaan PDAM. Membangun kerjasama antar para anggota Komwil dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti menyelenggarakan pelatihan mengenai manajemen dan teknologi usaha kecil, mendukung restrukturisasi industri kecil dan memfasilitasi kerjasama UKM antar kota khususnya anggota Komwil APEKSL
Keriasama Dalam Bidang Sosial Budaya Upaya dan kerjasama yang dilakukan APEKSI dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial, seperti : meningkahrya jumlah pedagang kaki lima; arus urbanisasi yang tinggi; bertambahnya jumlah gelandangan, pengemis/ pengangguran dan wanita tuna susila serta tingginya tingkat kemiskinan dan lain sebagainya, dapat dilakukan melalui:
1. 2.
Penyedia jasa konsultasi dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul di daerah perkotaan.
Multi Manajemen dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan mengadakan Bekerjasama dengan Indonesia
sosialisasi dan pelatihan "Strategi Pengembangan SDM untuk Perkotaan Dalam Rangka Antisipasi Disintegrasi Bangsa".
3.
4.
F.
Membantu Pemerintah Kota dalam mempersiapkan diri menghadapi globalisasi, seperti: pengembangan sistem informasi dan komunikasi unfuk pembuatan jaringan antar kota dan asosiasi lainnya melalui jaringan internet di setiap kota anggota. Dalam hal pengembangan kerjasama di bidang budaya, melalui APEKSI diharapkan dapat dipromosikan aset-aset seni dan budaya, seperti keikutsertaan dalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya, baik di tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.
Keriasama Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri Kerjasama internasional merupakan program yang tidak kalah pentingnya untuk dijalankan APEKSI, antara lain dengan semakin pentingnya peran lembaga-lembaga donor dalam pelaksanaan program APEKSI. Banyak lembaga-lembaga internasional yang menawarkan berbagai bentuk
't44
kerjasama, seperti pembiayaan kegiatan, penyediaan tenaga ahli, kunjungan belajar, kursus singkat seminar dan program-program lain. Kerjasama internasional yang dilakukan APEKSI antara lain:
1.
Kerjasama dengan UNDP Melakukan sosialisasi "Good Goaernance dan Strategic Plan',
di
beberapa
kota di Indonesia, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan kepemerintahan yang baik serta strategi perencanaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
2.
3.
Kerjasama dengan CITYNET
APEKSI memfasilitasi kota-kota di Indonesia yang akan menjadi anggota CityNet mengingat pentingnya jaringan kerjasama antar kota dan berbagai negara lain. Program dan kegiatan yang dilaksanakan CityNet antara lain: a. Lokakarya di Hanoi, Vietram (30 Juli- 2 Agustus 2001) tentang Perkotaan, Kemiskinan dan Lingkungan. b. Kongres CityNet di Bangkot (29 Oktober -2 November 2001) dengan tema-tema simposium seperti: Forum Asia-Eropa dalam Kerjasama Manajemen Perkotaan, Kepemerintahan Kota yang Berpihak pada Masyarakaf dan Peran Masyarakat dalam Aktivitas Pembangunan Lingkungan dan Perumahan. Kerjasama dengan UNDP
a.
b.
- BUILD UNDP melalui program BUILD mengirim Konsultan Ahli di bidang Asosiasi Pemerintah Daerah untuk membantu APEKSI dalam menyusun rencana strategis APEKSI 2001 - 2005. Program BUILD pada beberapa kota di Indonesia telah dimulai sejak tahun 7998 di Kota Metro, Mataram, Kendari, Sawahlunto, Bogor, Sukabumi, Probolinggo, Gorontalo, Surakarta dan pada tahun 2000 diprioritaskan untuk kota-kota di Sulawesi, yaitu Makassar, ParePare, Palu dan Manado. Secara garis besar fujuan BUILD adalah: memperkuat Pemerintah Daerah (dalam hal organisasi, pengaturan kerangka kerja dan prosedur operasional); peningkatan peran
parlemen daerah (DPRD) dan pengembangan perencanaan daerah yang lebih tanggap, pembuatan anggaran belanja dan mekanisme pengawasan anggarary dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan komunikasi" partisipasi penduduk dan pengembangan kemitraan dalam pembangunan perkotaan.
4.
Kerjasama dengan ICMA
ICMA yang bermitra dengan USAID, bekerja sama dengan AsosiasiAsosiasi Pemerintah Daerah, telah mengupayakan penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah sebagai bagian dan proses desenhalisasi.
L45
Realisasi dan kerjasama ini antara lain:
a. b.
Penandatanganan MoU kerjasama antara ICMA-USAID dengan APEKSI pada tanggal 2 Pebruai 2001yang intinya bahwa ICMA akan memberikan bantuan kepada APEKSI untuk memantapkan manajemen organisasi. Penyelenggaraan Seminar Regional di Medan pada tanggal 1 Maret 2001 dengan tema "Pembuatan Kebijakan Keuangan Daerah, Peran Badan Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Daerah dalam Kerangka Desentralisasi".
Kerjasama dengan USAID - RUDO (Regional Urban Development Officers) RUDO India dan Indonesia telah menyelenggarakan seminar
di Manila (18-20 Oktober 2000), dengan salah satu isunya yaitu bagaimana
mengenai "Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan"
mengembangkan proyek infrastruktur di perkotaan, dan komungkinankemungkinan pendanaan, seperti Municipal Bond di Philipina. Kerjasama dengan APEC Energy Persoalan penggunaan energi secara efisien telah lama menjadi masalah
yang dihadapi kota-kota di Indonesia, untuk itu maka APEKSI sebagai salah satu Perwakilan APEC Energy yang berkaitan dengan masalah "Energy for Sustainable Communities", telah membuat model percontohan dalam program APEC Energy di Indonesia yaitu Kota Bogor dan Kota Semarang. ry
Kerjasama dengan Lembaga Donor lain
Peluang kerjasama APEKSI dengan berbagai lembaga donor lainnya sangat terbuka lebar, sepern GTZ Jerman, ICLEI Australia dll, guna mendapatkan dukungan sumber daya dan bantuan seperti pengadaan program, proyek dan pelatihan yang dimaksudkan untuk memperkuat memperbaiki dan mengembangkan kapasitas pemerintah kota.
G. Penutup Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi APEKSI dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang pemerintahan, perekonomian, sosial budaya dan hubungan luar negeri, yang dapat kami sampaikan pada Forum Rapat Kerja Komwil I APEKSI di Bandar Lampung ini sebagai salah satu bahan yang bersifat informatif, dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi anggota Komwil II APEKSI Sumbagsel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.
L46
3.3.2. Kota Semarang
A. Visi Dan Misi 7.
Visi
Visi Kota Semarang adalah "Tmaujudnya masyarakat Kota Pantai Metrop olitan y ang mumpuni",
Yang dimaksud visi tersebut adalah terwujudnya tatanan masyarakat Kota Semarang yang memiliki kemampuan cipta, rasa, karsa dan karya yang tinggi dengan karakteristik iman dan taqwa, demokratis, berbudaya, partisipatif, mandiri, kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejahtera dalam wilayah kota pantai metropolitan.
Kota pantai metropolitan adalah kota yang memanfaatkan pantai sebagai potensi sumber daya untuk mendukung karakteristik kota metropolitan yang memiliki aktivitas berskala internasional dengan didukung infrastruktur yang hemadai, tanpa meninggalkan potensi yang lain.
Misi Unfuk mewujudkan visi Kota Semarang, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. b. c.
Pemantapan pelaksanaan otonom daerah melalui penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aParatur dan masyarakat yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat. Mewuiudkan tatanan sosial budaya dan politik yang demokratis melalui pemberdayaan dan partisipasi publik menuju supremasi hukum dan hak asasi manusia demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, iman dan taqwa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologr, profesionalisme menuju era globalisasi.
d. e. f. g.
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada industri menengah dan koperasi yang mengarah kepada kemampuan daya saing peningkatan ekspor. Mengembangkan perdagangan, jasa dan industri melalui penguatan dan perluasan jaringan kerjasama regional dan internasional. Penataan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang mengendepankan aspek topografi dan kawasan pantai, berbasis konsep keterpaduan ekologis.
Pengembangan infrastruktur secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Semarang sebagai Kota Pantai Metropolitan. 147
3.
Strategi
a.
Efisiensi Belanja Daerah. Kota telah mentransfer tanggung jawab pengeluaran untuk membiayai operasional penyapu jalan kepada masyarakat dan masyarakat dunia usaha. prakarsa ini ditujukan dalam rangka untuk mengurangi beban belanja kota (ApBD) dan unfuk memberdayakan masyarakat untuk turut bertanggung jawab
b.
Pemberdayaan Administrasi di
c.
d.
e.
dalam kebersihan kota.
Peringkat Bawah. Kota mendelegasikan beberapa kewenangan, tanggung jawab, personil dan sumber daya kepada administrasi di peringkat bawah (Kelurahan dan Kecamatan) dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Prakarsa ini ditujukan untuk menyediakan akses dan pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Kota mengalokasikan pendanaan khusus dalam APBD untuk membantu program pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin sebagai bagian dari strategi pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Kerjasama dengan Universitas Lokal. Kota melibatkan secara intensif peran serta universitas dan pusat penelitian lokal (dengan Universitas Diponegoro sebagai Lead L.lniaersity) dalam penyiapan implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk dalam restrukturisasi organisasi dan kelembagaan kota. Pendekatan Kewirausahaan. Walikota secara aktif mempromosikan
pendekatan kewirausahaan dalam semua aspek operasi pemerintahan kota. Salah satu usaha adalah untuk mengkonsolidasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal Investasi.
f.
Unit Khusus untuk Pertukaran Informasi. Bagian pengembangan
perkotaan dibawah Kantor Sekretariat Daerah ditugaskan untuk secara aktif menjalin kerjasama Kadinda dalam mempromosikan kerjasama internasional, termasuk mempromosikan investasi terutama dan negara-negara Asia seperti Korea dan Cina. o Badan Penasehat Independen. Kota telah mengembangkan suatu Ct' badan khusus yang independen yaitu Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota yang bertugas untuk membantu memberikan pandangan dan nasehat kepada Kota (Walikota). Anggota Dewan terdiri atas ahli akademik dan Universitas, tokoh masyarakat, pakar ekonomi dan tokoh agama. h. Kerjasama dengan Pemda Tetangga. Kota sedang mengembangkan kerjasama dengan empat Kabupaten Tetangga KEDUNGSEPUR (Metropolitan Semarang) untuk mengembangkan Metropolitan Semarang secara berkelanjutan.
148
B. Kemajuan 1,.
Perkembangan Otonomi Daerah
a.
b. c.
2.
Yang Dicapai
Perubahan paradigma sistem pemerintahan membawa konsekwensi
terhadap penataan kelembagaan di daerah dan fungsi/peran khususnya dengan kewenangan-kewenangan yang semakin luas, yang membutuhkan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku aparat pemerintah dan masyarakat di daerah. Pemerintah Kota semarang pada tanggal bulan Februari 2001 telah mencanangkan pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditandai dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV dengan pola baru dengan Perafuran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Dengan adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan gaji yang dituangkan dalam KEPPRES Nomor 64 Tahun 2001 yang berlaku surut sejak bulan Januari 2001 sedikit banyak menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama sekali yang berkaitan dengan gaji pegawai, hal tersebut telah direspon positif dengan segera ditinilaklanjuti melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, segera dapat melaksanakan kebijakan kenaikan gaji pegawai dibayarkan mulai bulan Agustus 2001 dan rapelan gaji dibayarkan secara bertahap sehingga selesai pada akhir Tahun Anggaran.
Perkembangan Pengembangan Pembangunan Wilayah
a. Tata Ruang.
Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan sesuai peran yang disandangnya, juga terciptanya hubungan sinergis antara wilayah Kota Semarang dengan wilayah/ daerah sekitar, serta pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan
yang berkesinambungan, sehingga
.
o o o o b.
:
Terwujudnya tata ruang kota dan kawasan yang berdaya dukung tit'tggi bagi pengembangan kota. Tercapainya kemudahan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh informasi pemanfaatan ruang. Teraturnya penggunaan tanah dari aspek fungsi dan administrasi. Teraturnya bangunan dan lingkungan yang nyaman huni. Tercapainya kebutuhan konservasi lahan kota.
Sarana dan Prasarana Transpotasi. Meningkatkan aksesibilitas dan
mobilitas antar wilayah perkotaan, sehingga terwujudnya
perimbangan akan pertumbuhan yang harmonis antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman, sehingga: o Meningkatnya kualitas jalan kota. o Meningkahrya jaringan jalan kota. 1.49
c.
o
Tercapainya fungsi fasilitas lalu-lintas jalan yang efektif dan
o
Terwujudnya manajemen transportasi yang handal.
efisien.
Permukiman dan Prasarana Kota. Mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai kota metropolitan yang berciri pantai, juga upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota yang pada muaranya diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai mehopolitan, sehingga:
.
. o . o . d.
Meningkabrya ketersediaan rumah yang layak
huni
dan
terjangkau.
Meningkatrya kualitas perumahan dan permukiman. Tersedianya prasarana dasar kelompok miskin. Meningkahrya kebersihan kota. Teraturnya PKL dan pusat niaga badisional. Meningkahrya keindahan kota dan terkendalinya pertambangan rakyat.
Sumberdaya air, lahan dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya
air dan sumber daya lahan yang berkelanjutan dan tetap mempertimbangkan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan, disamping ifu pengelolaan sumberdaya air dan lahan sehingga:
3.
. o . o o
Optimalnya fungsi drainase dan sumber daya air. Teraturnya DAS dan drainase. Meningkatrya fungsi jaringan irigasi. Terkendalinya eksploitasi air bawah tanah.
. o
banjir dan rob. Meningkatnya penghijauan kota. Terkendalinya pertambanganrakyat.
Meningkabrya partisipasi masyarakat dalam pengendalian
PerkembanganPemberdayaanMasyarakat Pengembangan pola kerjasama yang sinergis, berkelanjutan dan semakin memperluas basis dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga:
a. b.
Terbentuknya lembaga kemasyarakatan secara mandiri yang dapat menampung aspirasi masyarakat.
Meningkabrya partisipasi masyarakat pembangunan.
150
pada semua
aspek
C. Permasalahan Yang Dihadapi
l.
Bidang Ekonomi
a.
Lemahnya daya saing produk-produk lokal, lemahnya akses pasar baik regional dan internasional serta terbatasnya jaringan pasnr, ketergantungan terhadap bahan baku import, industri-industri kecir dan menengah belum mempunyai standar baku mutu yang dipersyaratkan oleh pasar internasionaf lemahnya akses ke lembaga pembiayaan, sistem distribusi yang terlalu panjang. Berkurangnya minat investor dan masih terjadinya ekonomi biaya tinggi pada awal investasi. Belum efektifnya sistem kemitraan antara unit usaha kecil, menengah (UKM), dan koperasi dengan pengusaha besar atau BUMD, serta lembaga pembiayaan. Keberpihakan kepada UKM dan Koperasi masih terbatas pada retorika dan program pemerintah tetapi belum diaplikasikan secara nyata. Faktor kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dalam bidang UKM dan Koperasi juga masih menjadi hambatan. Belum berkembangnya agrobisnis dan
agroindustri, terbatasnya' modal yang dimiliki petani
b. c.
d.
serta
penerapan dan pengembangan teknologi pertanian belum optimal. Bagi pertanian pangan persoalan yang ada adalah berubahnya
fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, hal ini disebabkan menurunnya pendapatan petani. Bidang pariwisata adalah kurangnya promosi, sedangkan promosi yang sudah dilaksanakan tidak terpadu, tidak konsisten dan tidak terfokus serta belum adanya jaringan industri pariwisata dengan sektor-sektor lainnya. Penggarapan produk-produk wisata dan paket atraksi wisata kurang bervariatif dan potensi wisata belum dikembangkannya secara maksimal terutama wisata alam, bahkan banyak potensi wisata yang tergusur dengan kepentingan lain. Di sisi lain belum adanya perencanaan pariwisata secara mantap serta belum mengacu pada paradigma baru pengembangan pariwisata yang didalamnya mengandung unsur keterlibatan masyarakat Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan menambah permasalahan yang ada di sub bidang pariwisata. Bidang perikanan dan kelautan pengembangnya masih mengalami kendala, hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan, budidaya, serta pengolahan pasca panen di bidang perikanan dan kelautan. Permasalahan yang tidak kalah penting adalah di bidang permodalan dan pemasarary serta belum tersedianya tempat pelabuhan ikan secara terpadu.
2.
Bidang Infrastruktur Sebagai gambaran permasalahan utama bidang tata ruang, infrastruktur dan sumber daya alam dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 151
a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Kurang lengkapnya perencanaan tata ruang kawasan; c. Belum optimalnya penanganan perkampungan kumuh
dan
perumahan liar;
d. Adanya
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah
layak huni;
e. f. g. h. i. j.
Belum meratanya penyebaran fasilitas lingkungan permukiman; Belum optimalnya penanganan baniir dan rob; Kurang opfimalnya penanganan kebersihan kota; Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin; Belum optimalnya pelayanan infrastruktur serta sistem transportasi internal dan ekstemal Perkotaan;
Belum tersedianya prasarana transportasi udara yang mendukung fungsi kota metropolitan; k. Belum optimalnya pengelolaan dan estetika ruang publik; l. Kurangnya area hijau kota; m. Kurang optimalrrya pengendalian Air BawahTanah; n. Belum optimalnya pengelolaan irigasi,
o.
3.
Lemahnya pengendalian bahan tambang galian C.
Bidang Sosial Kesejahteraan sosial diarahkan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi masalah-masalah sosial seperti fakir miskin, waria, dan wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, korban napza, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanary serta keluarga penyandang masalah sosial psikologi.
D. Program Priorita 1.
Bidang Ekonomi
a. Program Program
Pengembangan Perdagangan dan Sistem Sistribusi. ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperlancar
distribusi barang dan jasa, sehingga dapat menstabilkan harga serta mengurangi ekonomi biaya tit ggi yang menghambat pengembangan investasi.
b.
c.
d. 152
Program Pengembangan Industri. Penguatan industri, terutama industri kecil dan menengah sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memberi ruang bagi kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen. Program ini dimaksudkan unfuk memberikan perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang beredar di pasar serta meningkatkan perlindungan, hak dan kewajiban konsumen. Pengembangan Agrobisnis. Program ini dimaksudkan untuk: (a) mengembangkan agrobisnis pertanian, perkebunan, Peternakan dan
perikanan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian; (b) mendayagunakan e.
sumber daya pertanian; (c) Meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan Sumberd.aya, Sarana dan prasarana. program
ini dimaksudkan untuk: (a) mengembangkan bibit/benih; (b) perlindungan tanaman pangan dan perkebunan, ternak dan perikanan; (c) pengembangan sistem pemberdayaan; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian.
f.
Program Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. ini dimaksudkan unfuk mengembangkan lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah agar dapat mandiri dan dapat menjadi wadah dalam pengembangan berusaha, membuka lapangan kerja dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, melalui pembinaan dan pemberdayaan, peningkatan sistem jaringan kerjasama koperasi/UKM serta peningkatan penerapan teknologi
Program
tepat guna. g.
h.
Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Program ini bertujuan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan manca negara" (wisman) serta wisatawan nusantara (wisnus) terhadap atraksi dan obyek wisata dengan menerapkan pola promosi dan pemasaran yang tepat serta peningkatan kerjasama bilateral bidang kepariwisataan. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata. Maksud dari program ini adalah untuk menggali dan mengembangkan potensipotensi wisata melalui peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan sarana prasarana pendukung termasuk didalamnya perhotelan,
transportasi, dan telekomunikasi. Selain itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan kerjasama dan mendorong partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku bisnis pariwisata. Program Pengembangan Perikanan Laut Terpadu. Program ini dimaksudkan untuk pengembangan perikanan laut yang dikelola secara terpadu dengan usaha-usaha lainnya sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan dapat meningkatkan
pendapatan petani ikan. Program
ini
dikembangkan melalui
peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, penjngkatan SDM, pelestarian lingkungan, pengembangan usaha perikanan.
2.
Bidanglnfrastruktur Prioritas pembangunan untuk mengatasi masalah rob dan banjir serta infrastrukfur kota, diantaranya adalah :
a.
Penanggulangan Banjir, Rob dan Intrusi Air Laut Penanganan masalah banjir, dimulai dari daerah
hulu sampai hilir, di dalamnya termasuk partisipasi masyarakat di sekitar
daerah daerah 153
aliran sungai dan drainase. Sedangkan penanganan rob dan intrusi air laut dilakukan dengan pengendalian dan pendayagunaan kawasan pantai secara optimal.
b.
Pengelolaan Infrastruktur. Kegiatan pengelolaan infrastruktur lebih ditekankan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang ada, terutama yang mendukung aspek peningkatan investasi, kelancaran arus barang dan jasa.
c.
Pemanfaatan Pantai. Pemanfaatan pantai dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungao mengurangi bahaya banjir dan rob, menambah kesejahteraan rakyat.
3.
Bidang Sosial
a.
Program Peningkatan Keseiahteraan. Program ini dimaksudkan untuk
1) 2)
3) b.
.
:
meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya penyandang masalah sosial;
memberdayakan masyarakat penyandang masalah sosial untuk keluar dari masalah sosial; mencegah, menanggulangi dan mengurangi masalah-masalah sosial.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Program ini dimaksudkan untuk: 1) merehabilitasi dengan memberikan bekal ketrampilan sebagai bekal untuk hidup kembali bermasyarakat. 2) menampung masyarakat penyandang masalah sosial. 3) melindungi anak, lanjut usia, dan perempuan dari tindakan kekerasan, dan ekploitasi. 4) fasilitasi pelayanan sosial untuk mengakses fasilitas sosial bagi penyandang masalah sosial.
5) serta mengembangkan
program jaminan perlindungan dan asuransi
sosial.
c.
Program Pengembangan Partisipasi Sosial Masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk : 1) meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peranserta masyarakat dalam mencegah dan menangani para penyandang masalah sosial. 2) meningkatkan pendayagunaan potensi sosial masyarakat yang meliputi relawan sosial, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial.
3)
mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga-lembaga sosial, masyarakat dan pemerintah.
1.54
d.
Program Penanggulangan Bencana. program ini dimaksudkan untuk menanggulangi, menolong, menyelamatkan dan menangani para korban bencana, serta memulihkan kembali fungsi sosialnya.
155
3.3.3. Kota Makassar
A. Pendahuluan Menghadapi berbagai perkembangan di era millenium ke-3 serta berlakunya Undang-Undang Nomor 22Tahun7999 tentang Pemerintahan Daerah serta tantangan persaingan global, maka Kota Makassar semakin dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Pembangunan Daerah Kota Makassar dilaksanakan dengan rnengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah yang didasarkan kepada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan tujuan untuk meningkatkantaraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin seluruh masyarakat. Sebagai kota yang mengalami perkembangan yang sangat cepat di Kawasan
Timur Indonesia, Kota Makassar diperhadapkan pada berbagai masalah di segala bidang pembangunan di mana sebagian masalah tersebut disebabkan oleh dampak krisis multidimensi yang terjadi beberapa tahun terakhir, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan lebih ditekankan kepada upaya-upaya untuk mengatasi dampak terjadinya krisis ekonomi agar kehidupan masyarakat dapat terjalin normal kembali.
1.
Visi Kota Makassar Sebagai kota yang ingin lebih berkembang dan bercita-cita, maka harus
jauh ke depan untuk mengarahkan pembangunan kota ini. Untuk itu, maka Visi Kota Makassar adalah : Makassar adalah Kota Maitim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan fasa, yang beroientasi global, benumnasan lingkungan dan paling bersahabat. mempunyai pandangan
2.
Misi Kota Makassar
a.
Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan seharihari, dan semakin memantapkan persaudaraan antar pemeluk
b.
Pewujudan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan
c. d. e.
agama;
kebenaran;
Pewujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan pemberdayaan masyaraka!
Pewujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesionaf berdayaguna, produktif, transparan, serta bebas dan korupsi, kolusi dan nePotisme; Penumbuhkembangan kemitraan pembangunan berkelanjutan antara Kota Makassar dengan daerah lainnya; 157
f. g. h. i. j. k. l.
m.
3.
Pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup; Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa;
Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas pendidilcan dasar, menengah dan tinggi;
Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka mengemban misi individu/kelompok; Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha
kecil menengah dan koperasi; Pewujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat, dengan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar;
Pemanfaatan dan penggalian potensi Sumberdaya Manusia dan potensi Sumberdaya Alam yang berkelanjutan dengan berwawasan global dan berwawasan lingkungan hidup menuju kesejahteraan masyarakaf Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai bandar niaga dan menjadikannya sebagai pelayanan transportasi angkutan laut yang berdimensi internasional dan menjadi kebutuhan angkutan laut di wilayah Indonesia Timur.
Strategi Perencanaan Kota Makassar
Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan visi dan misi kota, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk itu. Strategi ini dalam disain makro, juga akan mencakup semua aspek atau sendi kehidupan masyarakat Kota Makassar. Jika strategi ini dibentangkan satu per satu, mungkin tidak terlalu signifikan, karena itu strategi dan kebijakan yang dikembangkan pemerintah kota dalam mengaktualisasikan visi dan misi Kota Makassar, dibagi dalam strategi bidang ekonomi, pendidikan, .kebudayaan, pariwisata, sumberdaya manusia, dan pengembangan aparatur serta manajemen perkotaan.
Di bidang ekonomi, strategi perencanaan pembangunan yang didisain adalah: a.
b.
158
Pembangunan industri kecil dan menengah dikembangkan terus secara bertahap dan terbuka peluang untuk pembangunan industri besar atau industri yang berbasis telah tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan yang berkapasitas besar untuk menunjang pengoperasian industri tersebut dengan tetap memperhatikan fungsi dan kualitas lingkungan hidup; Pembangunan industri harus didukung oleh kuatnya pertumbuhan industri dari sektor swasta sehingga diperlukan adanya perangkat kebijaksanaan pemerintah yang Iebih kondusif dan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki serta jaminan keamanan sehingga mendorong investor baik dari
c.
dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya terutama pada industri menengah maupun besar; Mengutamakan intensifikasi dan diversifikasi jenis tanaman pangan
yang sesuai daya dukung Kota Makassar dengan
tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, seperti tanaman palawija, holtikultura, tanaman hias dan tanaman oba! d. Pembangunan usaha perikanan dititikberatkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup nelayan, pengembangan agrobisinis usaha perikanan inti rakyat dengan pengembangan budidaya ikan di daerah pantai, tambak yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta peningkatan fasilitas penunjang; e. Pembangunan sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak dan meningkatkan nilai ekspor dari usaha peternakan; t.
8.
Meningkatkan fungsi dan peran koperasi dengan jalan meningkatkan kemampuan pengelolaan, baik dalam bidang kelembagaan maupun di bidang manajemen wirausaha; Kebijaksanaan kegiatan perdagangan, diperlukan untuk mendorong dan membantu pengusaha -kecil, pengusaha menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim kepastian berusaha, dan kemihaan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil termasuk usaha
informal serta tradisional.
Di
bidang pendidikan, strateginya diarahkan untuk membentuk Makassar sebagai kota pendidikan. Karena itu, orientasi kebijakan diarahkan pada :
a.
b.
Mendorong peran aktif masyarakat dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia baik melalui pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, penerbitan buku dan kepustakaao agar terdapat perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang bermutu fuggi; Mendukung terbentuknya pembaharuan sistem pendidikan nasional dengan memantapkan muatan-muatan lokal untuk kepentingan
pembangunan
kota dengan tetap mengacu pada kurikulum
nasional, serta memperhatikan nilai-nilai spirituaf etika, moral dan
c.
budaya;
Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi peserta didik pada umumnya;
Di bidang
Kebudayaary Kesenian dan Pariwisata strategi kebijakan pemerintah Kota Makassar diarahkan pada :
a.
Reinventarisasi, pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan pengembangannya melalui penyediaan informasi, museum dan kepustakaan kebudayaan kesenian daerah dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya untuk kegiatan seni budaya daerah;
159
b.
Menumbuhkembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan mendasar untuk menunjang dan menghadapi tantangan pembangunan di era kesejagatan (global);
c.
d.
Menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata perkotaan yang berdaya saing dan berdaya serap tinggi, dengan meningkatkan sumberdaya manusia secara profesional bagai para pelaku industri pariwisata; Menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata perkotaan yang berdaya saing dan berdaya serap tinggi, dengan meningkatkan sumber daya manusia secara profesional bagi para pelaku industri pariwisata;
Di bidang sumberdaya manusia, strategi pengembangannya diarahkan kepada:
a.
b.
c.
Pemberdayaan sumberdaya manusia dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of belonging) dan penuh rasa tanggungjawab (sense of responsibility) bagi kemajuan dan
perkembangan serta pencapaian visi kota melalui misi yang diembannya dan kompetensi yang dimiliki; Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan daya saing dalam era kesejagatan (globalisasi) dengan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang profesional dan bertanggungjawab; Pembinaan anak dan remaja sebagai sumberdaya pembangunan di mulai sejak dalam kandungan melalui pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kecukupan gizi. Pembinaan selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan usia, agar sejak dini terbentuk sikap mentalspiritual yang agamis, etos kerja dan dedikasi yang tinggi, mamPu mengembangkan daya nalar' kreatif dan inovatif serta berwawasan kebangsaan.
Di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen perkotaan, strategi yang ditempuh pemerintah kota adalah
a.
Reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif dalam melaksanakan reorientasi fungsi dan tugas unit kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyaraka!
b.
Meningkatkan kinerja aparatur dengan mendorong peningkatan wawasan dan keterampilan aparat melalui pendidikan dan pelatihan termasuk pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan sesuai dengan kebutuhan dari tugas pokok; Mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan;
c.
1.60
:
d.
Mengembangkan sistem manajemen perkotaan yang lebih terpadu agar potensi, peluang, hambatan dan tantangan dapat disinergikan sehingga tercipta kondisi yang menunjang perkembangan kota;
e.Membangunkerjasamaantarkotayangberlandaskanazas
f.
kemitraan, baik untuk tujuan pemecahan masalah bersama ataupun tujuan tukar menukar pengalaman dan benchmmking; Mengikutsertakan masyarakat dan swasta pada penyelenggaraan kawasan perkotaan, untuk menciptakan sinergi pemerintah kota, masyarakat dan swasta dengan tetap memperhatikan pelaturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Kemaiuan
Yang DicaPai
Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Kota Makassar baik dalam pu.y"Lr,gguruur, pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan wilayah dan kemasYarakatan.
1.
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
t 175,77 km2 terdiri dari 14 perpanjangan tangan merupakan kelurahan buah kecamatan dan 143 pelayanan kepada memberikan dalam Pemerintah Kota Makassar dilakukan oleh daerah otonomi seluruh masyarakat kota. Pelaksanaan potensi yang semua menggali pemerintah Kota Makassar dengan kelembagaan (restrukturisasi) ai-itit i oleh d.aerah serta menata kembali di Kota ada yang perangkat daerah termasuk aparat pelaksana
Kota Makassar dengan luas wilayah
Makassar.
Berbagai instansi vertikal yang ada sebelumnya telah diintegtasikan berlakunya dalam pemerintah kota. Hal ini dapat dltu!
-f:ngan
beberapaPeraturanDaerahyangdisetujuiolehDP'SDKotaMakassar mengenai Tata Kerja dan struktur organisasi berbagai instansi/unit keria Pemerintah Kota Makassar. Peraturan Daerah tersebut antara lain:
a.PerdaNo.1412000tentangTataKeriadanStrukturorganisasi
b.
Sekretariat Daerah;
Perda No. 15/2000 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
c. d. e.
Perda No. 16/2000 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Kecamatan;
perda No. 17/2000 tentang Tata Kerja dan shuktur organisasi Kelurahan; serta 19 buah Peraturan Daerah yang mengatul tentang Tata Kerja dan Shuktur Organisasi Dinas;
Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka secara otomatis aparat prro:t yu.g ada di daerah iuga diserahkan pengelolaannya kepada p"-"rir,tufrdaerah. Hal ini terlihat dengan iumlah pegawai negeri sipil 161"
daerah Kota Makassar yang membengkak menjadi 14.889 orang, dengan perincian sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebanyak 48 orang;
b. Bagian (11 buah) sebanyak 248 orang; c. Badan/Kantor (10 buah) berjumlah2g6 orang; d. Dinas (19 buah) sebanyak 13.045 orang; e. Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1.138 orang; f . Lain{ain (Sekretariat Korpri, Perusahaan Daerah dan KpN) sebanyak 114 orang.
Khusus Tenaga Fungsional Guru (Dinas Pendidikan Nasional) terdiri dari: a. Guru SD sebanyak 4.29'1. orang; b. Guru SLTP sebanyak 1.723 onng; c. Guru SMU sebanyak 1.019 orang; d. Guru SMK sebanyak 697 orang; e. Guru lainnyaf swasta sebanyak 1.498 orang. Tenaga fungsional kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Makassar sebanyak 1,.003 orang, terdiri dari : a. Dokter (Umum, Spesialis dan Gigi) sebanyak 99 orang; b. Bidan, Perawat, Kesling, Gizi,Lab dan lainnya sebanyak 904orang 2.
Perkembangan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kawasan Tanjung Bunga dikenal sebagai salah satu kawasan tujuan
wisata, maka Pemerintah Kota Makassar dengan didukung oleh Pemerintah Propinsi sulawesi selatan menetapkan kawasan ini sebagai suatu kawasan pengembangan baru atau Kota Pantai yang moderen dan menjadi penyanggah beban Kota Makassar yang sudah ada.
kawasan ini direncanakan tersedia berbagai sarana dan prasarana baik pemukiman pantai yang moderen, sarana perdagangan dan jasa serta Pusat Perkantoran (Bussiness Centre). selain sarana wisata bahari yang lebih moderen (Marina) dan wisata budaya yang dikembangkan namun tetap mempertahankan dan memiliki ciri khas tradisional. Pengembangkan kawasan tersebut dengan melakukan pembangunan seperti Permukiman Pantai yang Moderen, Pusat Perbelanjaan (Malt), Kawasan Wisata Pantai Akkarena yang dilengkapi dengan fasilitas
Di
restauran dan tempat bermain anak-anak. Sebagai Kota Baru, Pemerintah Daerah mengharapkan kawasan
ini akan menjadi "Kota Satelit" dimana perencanaan dan pelaksanaannya
menjadi lebih teratur dan sesuai dengan fungsi-fungsi peruntukan ruang kota yang ada dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan perkembangan kawasan tersebut akan menjadi satu mata rantai pengembangan wilayah pusat permukiman, perdagangan dan kawasan wisata moderen yang representatif (interkoneksitas antara Kota 1.62
Makassar dan Kabupaten Gowa) khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
Daerah pengembangan kota juga diarahkan pada beberapa tempat, diantaranya adalah pada Kecamatan Panakkukang yang merupakan pengembangan kota baru (Panakkukang Mas) dengan konsep permukiman yang berada di tengah-tengah kawasan perdagangan dan jasa yang dipadu dengan penataan lingkungan hijau yang menjadi paruparu kota. Disamping itu telah dilakukan pembangunan dan penataan fasilitas perkotaan seperti pembangunan jalur tengah jalan A.P Pettarani yang berfungsi sebagai jalur hijau, penataan lapangan karebosi dengan bermandikan cahaya lishik yang ditopang tiang setinggi 30 (tiga puluh) meter, sehingga malam haripun masyarakat dapat berolahraga, serta lokalisasi pedagang kaki lima pada jalan Metro Losari yang memberikan pemandangan tersendiri pada malam hari. Kawasan pengembangan lain berada di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya, dimana merupakan kawasan permukiman dan perguruan tinggi peserta menjadi kawasan perdagangan dan indushi. Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada era reformasi saat ini, peran pemerintah dalam membuat suatu perencanaan semakin kecil. Masyarakat sebagai stake holiler semakin memiliki peran yang besar dalam membuat suatu perencanaan karena dilibatkan secara langsung. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya suafu sistem mekanisme perencanaan yang lebih bersifat bottom'up planning dengan menghimpun semua usulan dan masyarakat kemudian dipresentasikan sendiri oleh masyarakat di hadapan pemerintah kota.
Salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat tersebut yaifu dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di semua kelurahan sebagai pengganti LKMD pada masa orde yang lalu dan dikefuai oleh masyarakat itu sendiri, sehingga Peran pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dalam memfasilitasi keluhan serta usulan yang berasal dari masyarakat tersebut
Pembentukan l,embaga Pemberdayaan Masyarakat ini telah memperoleh persetujuan (Penja) dari DPRD Kota Makassar sehingga lembaga ini telah memiliki Peran besar, utamanya keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota Makassar pada tahun anggaran berikuhrya.
Berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik oleh pemerintah pusat dan daerah maupun oleh pemerintah negara lain' Ini terlihat dengan adanya pengesetan kebijaksanaan dalam pembangunan yaitu diarahkan pada penumbuhan peran serta masyarakat secara utuh.
163
melalui pendekatan pembangunan Community Based Development (CBD) dengan sasaran pada pembangunan Bina Fisik Lingkungan, Bina Manusia dan Bina Ekonomi/Usaha atau Tribina Salah satunya adalah
yang dibiayai seluruhnya oleh Dana Bantuan Luar Negeri.
Maksud dari program CBD KIP Tribina adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perkotaan dalam aspek perbaikan fisik lingkungan, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dan pengembangan usaha/ekonomi masyarakat dalam skala lokal. Sedangkan secara khusus tujuan program hi adalah : a. Merintis suatu model pembangunan prasarana di kawasan kumuh perkotaan di 3 (tiga) lokasi sasaran proyek CBD KIP Tribina, sehingga memiliki fasilitas dasar (sosial) yang memadai dan kondusif; b. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan keterampilan masyarakat yang dapat secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan), sehingga dapat mengurangi angka pengangguran pada skala lokal; c. Menumbuhkan dan menciptakan petuang usaha-usaha yang berbasis masyarakat dengan mengernbangkan usaha kecil dan industri rumah tangga pada skala lokal; d. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (SKM) yang akan berperan secara berkesinambungan dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai; e. Menumbuhkan prakarsa dan swakelola masyarakat unfuk mengorganisir dan memecahkan permasalahan mereka secara swadaya dan mandiri.
c. Permasalahan Yang Dihadapi Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat pengembangan
Kawasan Timur Indonesia, kedudukan dan peran Kota Makassar untuk dan
berkembang dengan kota-kota Iainnya di Indonesia. Untuk itu, sewajarnyalah bila Kota Makassar harus membenahi diri untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perkotaan biak infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya guna memenuhi perannya sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat pendidikan serta distribusi barang dan jasa. Kesemuanya itu membawa dampak terhadap daya tarik yang menyebabkan rneningkatnya arus urbanisasi terutama dari daerah sekitarnya maupun dan pulau dan propinsi lain.
|ika dianalisis lebih jauh, maka dapat diketahui berbagai persoalan/masalah perkotaan yang dihadapi oleh Kota Makassar, yaitu :
1.64
Bidang Ekonomi (Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan) Sumberdaya perkotaan yang menjadi nafas bagi pembangunan kota belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin pada rendahnya aktifitas masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berbagai potensi wilayah perkotaan belum dimanfaatkan secara optimal
tersebut antara lain disebabkan oleh teknostruktur masyarakat Kota Makassar belum berkembang dengan baik. Warisan budaya yang dapat dimanJaatkan untuk meningkatkan daya tarik Makassar sebagai kota budaya dan tujuan wisata belum sepenuhnya dimanJaatkan, bahkan beberapa diantaranya hampir tidak pernah disentuh sama sekali. Demikian pula, beberapa landmark Makassar, seperti Pantai Losari, Benteng (Fort) Rotterdam yang bahkan memperlihatkan degradasi kualitas lingkungannya.
Posisi Makassar sebagai kota niaga telah mengalami degradasi dibandingkan dengan punya fakta beberapa dekade yang lalu, dimana Makassar merupakan pusat akumulasi perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, atau bahkan pada beberapa abad yang lalu pernah mampu mensejajarkan diri dengan beberapa kota niaga kelas dunia. Sumberdaya perkotaan yang bersifat konvensional, seperti tanah misalnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk memacu laju perfumbuhan
ekonomi wilayah. Malah dalam beberapa kasus, masalah-masalah pertanahan membuat daya tarik Makassar sebagai kota fujuan investasi menjadi berkurang. b.
Bidang Infrastruktur (Pemeliharaan Fasilitas dan Utilitas Perkotaan) Ketersediaan fasilitas dan utilitas perkotaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan dan pemeliharaannya yang diperhadapkan dengan peningkatan permintaan yang dipicu oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas kesejahteraan (yang menyebabkan peningkatan terhadap kualitas fasilitas dan utilitas perkotaan). Dengan kata lain, isu atau permasalahan yang dihadapi adalah dua alternatif berkembang atau zero grawth. Pemilihan altematif pertama, akan mengakibatkan masalah penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas dan perkotaan menjadi prioritas untuk memenuhi perkembangan kebutuhan penduduk. Sebaliknya, jika altematif kedua yang dipilih masalah keterbatasan fasilitas dan utilitas dimaksud akan
dapat diatasi. Tetapi pemilhan altematif ini sulit dilakukan karena hampir mustahil menjadikan Makassar sebagai kota tertutup bagi pendatang baru.
Ketersediaan dan tingkat kualitas fasilitas dan utilitas perkotaan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota di dunia, tidak terkecuali kota-kota besar di negara berkembang. Masalahnya L65
terletak pada seberapa besar jarak antara kebutuhan
dengan
ketersediaan fasilitas dan utilitas tersebut. Pada saat ini, kemampuan pemerintah Kota Makassar untuk membangun dan meningkatkan
fasilitas dan utilitas perkotaan tidaklah sebanding dengan perkembangan kebutuhan warganya. Kondisi ini semakin diperparah dengan laju urbanisasi dan kelangkaan dana pembangunan akibat krisis ekonomi nasional serta implementasi otonomi daerah.
Oleh karena itu, strategi yang perlu ditempuh adalah
bahwa
pertumbuhan kota harus senantiasa dalam koridor pengendalian. Arus urbanisasi harus dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya perkotaan yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kota yang terkendali. Bidang Sosial (Teknoskuktur Kelembagaan Masyarakat) Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang, dari ekonomi, sosial sampai pada bidang politik belum berkembang secara optimal. Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat masih menggantungkan diri
pada bantuan dan fasilitas pemerintah. Sangat sedikit lembaga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam melaksanakan misinya kondisi ini menyebabkan beban pemerintah menjadi sangat beraf karena disamping harus melaksanakan tugas utamanya, juga harus menyisihkan sumberdayanya yang terbatas untuk membangun dan mendorong perkembangan kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang.
|ika teknostruktur masyarakat telah berkembang dengan baik, yang antara lain dapat diukur dari kemandirian lembaga-lembaga masyarakat
dalam melaksanakan misinya serta adanya lingkungan yang kondusif yang tercermin pada perkembangan dan dipatuhinya sistem pengaturan dan pengendalian oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian tugas pemerintah kota akan bergeser dari penyedia menjadi fasilitator saja.
d.
Bidang Sumberdaya Alam (Kapasitas Pembangunan dan Kemampuan Manajemen Pertumbuhan Kota) Terbatasnya kapasitas pembangunan dan kemampuan manajemen pertumbuhan kota bermuara pada berkembangnya berbagai masalahmasalah perkotaan yang tampak secara nyata, seperti sampah yang belum dikelola secara optimaf kemacetan pada berbagai ruas jalan utama, banjir yang secara rutin menggenang pada setiap musim hujan, tidak terkendalinya perkembangan permukiman kumuh, kriminalitas yang memperlihatkan kecenderungan meningkaf masalah-masalah sosial dan sebagainya. Sebenarnya Kota Makassar memiliki 11 (sebelas) pulau dan gugusan perairan yang kaya dengan biota lautrya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata, namun belum
1.66
dikelola secara optimal. Berbagai masalah perkotaan yang disebutkan di atas, merupakan indikator dan kondiSi lingkungan hidup yang kurang kondusif bagi warga kota dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas aktifitas masyarakat kota dalam upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya perkotaan dan sekaligus menurunkan daya tarik Makassar sebagai kota tujuan investasi dan pariwisata yang diperlukan sebagai bahan bakar untuk mendorong laju pembangunan kota.
jika diamati pola
perkembangan Kota Makassar, dikaitkan dengan Tata Ruang Kota, terlihat adanya penyimpangan (bias) Rencana Umum yang cukup besar antara kenyataan di lapangan dengan yang diinginkan (yang tertera pada rencana). Bias ini menunjukkan dua hal. Pertama,
adalah kurangnya kemampuan pemerintah kota mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan kota sesuai dengan rencana tata ruang. Kedua, adalah rencana tata ruang dimaksud perfu diadakan penyempumaan dan pendalaman rencana hingga ke rencana teknis agar dapat dijadikan acuan pembangunan kota, sehingga mampu menampung dinamika aspirasi masyarakat.
D. Program Prioritas Mencermati permasalahan yang dihadapi di era Gotong Royong ini, serta melihat potensi yang ada di Kota Makassar, maka untuk menentukan prioritas pembangunan, selain bidang ekonomi yang dikembangkan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi juga diprioritaskan dibidang sosial budaya dan faktor-faktor lain. Disamping itu kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi bagi kemajuan Kota Makassar adalah menjadi tumpuan pembangunan. Pemberdayaan sumberdaya manusia dilaksanakan seder'nikian ruPa sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of belonging) dan penuh rasa tanggung jawab bagi kemajuan dan perkembangan guna mencapai Visi Kota melalui Misi yang diemban dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian prioritas Program pada masing-masing sektor Kota Makassar adalah sebagai berikut:
1.
Program Pembangunan Kota
Program
ini
bertujuan untuk meningkatkan ut'litas perkotaan
khususnya sarana dan prasarana
a.
:
Transportasi Prasarana dan sarana transportasi darat mencakup kondisijalan dan lokasi terminal angkutan darat serta sarana angkutan darat. Berdasarkan data tahun 2000 pada Dinas Pekerjaan Umun Kota 167
Makassar panjang jalan adalah 1..593,46 km, terdiri dari jalan aspal 1.036,90 km, jalan kerikil 208,63 km, jalan tanah173,37 km dan jalan tidak dilindungi (seperti jalan stapak dan lorong-lorong) sepanjang L75,16 km.
Sedangkan kondisi jalan yang ada yaitu dalam kondisi baik sepanjang 1.043,86 km, kondisi Sedang sepanjang 297,91km, kondisi rusak sepanjang226,24 km dan rusak berat sepanjang 25,45 km.
b.
Ungkungan Permukiman dan Penataan Kawasan Kumuh Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dan pusat
pengembangan Kawasan Timur Indonesia, tidak terlepas dari masalah-masalah perkotaan seperti kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, Kota Makassar merupatan pusat kegiatan industrl perdagangan, jasa dan pendidikan. Konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi Kota Makassar tersebut menyebabkan tingginya arus urbanisasi dari luar kota bahkan arus migrasi dari daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. Para urban dan migran dari luar daerah datang ke Kota Makassar unfuk mencari peluang kerja, berdagang, bekerja dan melanjutkan pendidikan.
Tingginya arus urbanisasi ke Kota Makassar menyebabkan bertambah padabrya penduduk kota yang membutuhkan perumahan dan permukiman yang layak. Namun pemenuhan kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya permukiman liar dan kawasan kumuh. Kawasan kumuh tumbuh dan berkembang baik di pusatpusat kota maupun di pinggiran kota seperti di sekitar kawasan industri dan kawasan pendidikan tinggi. Gambaran kawasan kumuh seperti diuraikan di atas ditemukan pada hampir seluruh kecamatan bahkan kelurahan yang ada di Kota Makassar (hasil survai BAPPEDA Kota Makassar).
2.
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Tujuan program ini adalah merupakan upaya untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia. Oleh karena itu perlu diadakan penambahan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana:
a.
Sekolah Dasar
Jumlah SD/MI yang ada saat ini sebanyak 514 sekolah dengan jumlah murid yang dapat tertampung sebanyak L40.697 jiwa. Dan jumlah SD/MI tersebut di atas terdiri dan 435 SD Negeri, 45 SD Swasta dan 341 MI. Dari 514 jumlah SD/MI di Kota Makassar, kebutuhan perbaikan dan renovasi sekolah mencapai 54% dengan 168
perincian 22% rasak ringan, 15% rusak sedang dan76% rusak beraf sedangkan sekolah dengan kondisi baik sebanyak46o/o. Tenaga Guru di Kota Makassar untuk Sekolah Dasar sebanyak 4.822 orang (4.579 SD Negeri dan243 SD Swasta).
Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sampai saat ini ternyata masih mengalami hambatan yang diakibatkan oleh semakin banyaknya anak usia 7-72 dan 13-15 tahun yang putus sekolah sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. b.
SLTP danSMU
ini SLTP dan SMU rata-rata telah memiliki gedung sendiri" namun dari segi sarana yang dimiliki belum cukup memadai khususnya pada penyediaan buku Perpustakaan Sekolah, alat praktek/peraga termasuk penyediaan laboratorium perangkat perlengkapan yang dimilikinya sehingga Kota Makassar maslh
Saat
meml 'rtuhkan tambahan sebanyak 5 SLTP dan 3 SMU.
Guru SLTP Negeri secara keseluruhan 1.454 orang (1.100 Orang SLTP Negeri dan 354 orang SLTP Swasta). Sedangkan guru SMU secara keseluruhan 1.490 orang (955 orang SMU Negeri dan 525 orang SMU Swasta). c.
Program Pelayanan Kesehatan
Tujuan program ini adalah meningkatkan pemerataan dan mufu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat melalui pelayanan puskesmas, rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu.
Meskipun pembangunan di bidang kesehatan telah menunjukkan peningkatan, namun beberapa hal yang masih merupakan permasalahan pembangunan seperti: jumlah penyebaran tenaga kesehatan yang tidak sebanding dan belum merata, status gizi masyarakat, jumlah konsumsi pangan yang berubah, sistem rujukan pelayanan yang tidak ditunjang dengan sarana transportasi, komunikasi dan laboratorium, sanitasi lingkungan serta prasarana kesehatan banyak yang sudah tidak memadai dalam pelayanan. Sebagai daerah perkotaan dimana jumlah penduduknya bertambah sangat pesat di sisi lain pertambahan sarana kesehatan sangat
terbatas dan semakin bertambahnya jumlah puskesmas yang mengaiami kerusakan, maka dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat perlu adanya perluasan atau peningkatan Puskesmas menjadi rumah sakit tipe C, disamping
masih terdapat beberapa Puskesmas maupun Pustu yang perlu perbaikan/rehabilitasi sehingga dapat menampung lebih banyak 1.69
pengunjung. Dan mungkin tidak kalah pentingnya adalah penyediaan obat-obatan bagi setiap Puskesmas dan pustu serta pengadaan peralatan medis.
E. Penutup Program pembangunan daerah Kota Makassar yang disusun menggunakan pendekatan yang akomodatif dan adaptif sehingga dapat menyesuaikan
dengan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan
lingkungan global.
Program pembangunan tersebut tidak bersifat kaku dengan output berupa target-target tertentu tetapi lebih mengacu kepada proses pencapaian visi Kota Makassar.
170
3.3.4. Kota Mataram
L.
Kondisi UmumWilavah Kota Mataram terbentuk berdasarkan UU No. 4 tahun 1993 dan diresmikan pada tanggal 31 Agustus L993 oleh Menteri Dalam Negeri dengan nama Kotamadya Dati [I Mataram merupakan peningkatan status dari Kota Administratif Mataram. Dalam usia yang relatif muda tersebut dengan kewenangan yang begitu luas, di satu sisi adalah hal yang menggembirakan karena dapat memberi rangsangan unfuk memacu diri dalam pembangunan kotanya, tetapi disisi lain menimbulkan tantangan dan masalah baru yang rumit dan kompleks seperti masalah keamanan dan ketertiban masyarakat
yang menjadi salah satu pilar bagi pemulihan ekonomi, dan kelancaran pelaksanaan fugas-tugas pemerintahan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Kota Mataram dengan luas wilayah 6.130 Ha merupakan salah satu Dati Propinsi Nusa r'enggaraBarat memiliki posisi strategis yaitu :
a.
II di
Secara geografis terletak antara :176" A4 - 11.6" 07 Bujur Timur dan 08 33' - 08 44'Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai benkut: Kecamatan Gunung Sari dan Sebelah Utara
. .
Sebelah Timur
. .
SebelahSelatan Sebelah Barat
Kecamatan Lingsar -Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar - Kabupaten
Lombok Barat Kecamatan Labuapi Selat Lombok yang merupakan alur pelayaran internasional.
b.
Secara adminishatif terdiri dan 3 Kecamatan yaitu Ampenan, Mataram dan Cakrane gar a 23 Kelurahan dan 247 lingkungan.
c.
Secara spasial terdiri dari 3 wilayah pengembangan, 4 Bagian Wilayah Kota ( BWK ) dan 49 unit lingkungan yang meliputi:
.
.
Wilayah Pengembangan Satu meliputi wilayah Kelurahan
Mataram Barat, Dasan Agor,g, Ampenan Tengah, Monjok, Cakra Barat, Cakra Timur, kegiatan utama adalah: pemerintahan, perdagangan, jasa dan pendidikan. Wilayah Pengembangan Dua meliputi Kelurahan Cakra Utara, Pejeruk, Karang Baru dan Mataram Timur. Kegiatan utama adalah Pertanian dan perumahan.
r
Wilayah Pengembangan Tiga meliputi Kelurahan Bertais, Babakan, Dasan Cermen, Pagesangan, Karang Pule, Ampenan SelatarL Ampenan lJtara, Rembiga, Sayang-Sayang, Selag Alas
dan Cakra Selatan. Kegiatan utama adalah industri dan pemerintahan, perumahan.
: pertanian, jasa, 171.
Sedangkan Bagian Wilayah Kota terdiri dari : o BWK I, 14 unit lingkungan seluas 995, 50 Ha, sebagian besar
adalah wilayah Kecamatan Mataram. Fungsi
. . .
utama perkantoran, perumahan/permukimary perguruan tinggi, ruang terbuka hijau.
BWK II, 18 unit lingkungan seluas 1..835,87 Ha, sebagian besar adalah wilayah Kecamatan Cakranegara. Fungsi utama pusat perdagangan regional, perumahan/permukiman, pertanian, industri non polutan, gelanggang olah raga, fasilitas jasaBWK III, 10 unit lingkungan seluas 2.098,93 Ha, sebagian besar adalah wilayah Kecamatan Ampenan. Fungsi utama perumahan/permukiman, kawasan konservasi pantai, perdagangan lokal, pergudangan/ terminall peti kemas. BWK IV, 7 unit lingkungan seluas 7.199,70 Ha, sebagian masuk wilayah Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara
bagian utara. Fungsi utama kawasan tertutup Bandara Selaparang, pengembangan hijau terbatas, pertanian, perdagangan lokal, perumahan/ permukiman. d.
Secara ekonomis letaknya sangat strategis dan menguntungkan karena
terletak diantara segitiga emas Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaifu Propinsi Bali di bagian Barat, Pulau Komodo Propinsi NTT bagian Timur dan sebelah Utara Tanah Toraja Propinsi Sulawesi Selatan serta dekat dengan pusat perdagangan Surabaya. e.
Kependudukan
Jumlah penduduk berdasarkan registrasi tahun 1999 adalah sebanyak 304.552 jiwa dengan pertumbuhan 1',98% pada periode 1994 - 1998 dan 3,27 % pada periode 1980 - 1990, dan tahun 2000 - 2005 diperkirakan mencapai 2,61,%.
Tingkat kesehatan masyarakat cukup baik bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat yaitu :
r r o
f.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tendensi yang membaik, sebelum krisis ekonomi relatif cukup tinggi yailbt7,08olo atas dasar harga konstan, saat krisis ekonomi turun drastis yaitu -2,60 % dengan tingkat inllasi mencapai 90 7" (1998). Pada tahun 1999-2000 naik lagi meskipun relatif kecil yaitu 1,2 "/o. Kontribusi sektor utama terhadap PDRB adalah: 35,5% o Sektor komunikasi dan angkutan
. o o
172
Angka kematian bayi 54/1"000 kelahiran Angka harapan hidup : 63,80 tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM):56,79
Keuangan/Persewaan dan jasa perusahaan Listrik & gas dan air bersih
29,9%
Industri pengolahan
24,40o/o
27,357"
o r
Perdagangan Hotel dan Restoran Jasa
: :
13,10% 12,69%
Dalam rangka pembangunan perkotaan di Kota Mataram, untuk lima tahun ke depan, dengan melihat kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka secara konsepsional telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram Yaitu:
Visi: Terwujudnya Kota Mataram yang maju dan religius' Visi maju memiliki nuansa yang luas dan menjangkau semua aspek
kehidupan, yaitu aspek keamanan dan ketertibaru aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek hukum dan lain-lain : sedangkan pengertian religius adalah memberi makna "IBADAHU dalam
kaitannya dengan "hablumminallah" dan "hablumminnannas", dan merupakan kepanjangan dari kata"lndah Bersih Aman Damai Agamis dan Harmonist'.
Penjabaran
dari visi tersebut diatas telah ditetapkan 7 (tujuh) misi
Pemerintah Kota Mataram yaitu : 1) Melestarikan dan meningkatkan Kamtibmas.
2)
3) 4) 5) 6) 7)
Menggelorakan kembali semangat "KOTA IBADAH" yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya.
Memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan kualitas sDM serta menggali dan memanfaatkan potensi SDA, berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Mamantapkan koordinasi dan kemitraan' Meningkatkan pembangunan fasilitas-fasilitas publik. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial.
Untuk tercapainya visi dan misi tersebut diatas, maka strategi yang ditempuh adalah; 1) Pemulihan keamanan dan ketertiban yang hanya dapat dicapai apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian terhadap hasil-hasil pembangunan termasuk dalam penetapan keputusan politik, ekonomi maupun kepufusan-keputusan lainnya. Mulai 2 tahun terakhir ini pemberdayaan masih terhadap proses pembangunan telah dimulai dengan mekanisme MPBM. 2) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan baik selaku konsumen, angkatan kerja maupun pengusaha. Masyarakat pelaku ekonomi kecil/lemah merasa kurang diperhatikan karena ada kesan bahwa pemerintah hanya mengutamakan pelaku ekonomi skala besar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu ditata ulang dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan secara nyata. 173
3)
4)
Pemulihan sistem demokrasi melalui supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang baik (Good Governance); tidak adanya kepastian hukum menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah oleh karena itu perlu menumbuh kembangkan demokrasi, supremasi hukum dan mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
Pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup menjadi hal penting dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
Pemanfaatan sumber daya dan lingkungan hidup yang melebihi
5) 2.
.daya dukung dan pelestariannya secara ekonomi dan ekologi dapat merugikan. Oleh karena itu perlu dihindari dan dikurangi.
Pengembangan SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihary baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kondisi Saat Ini
a.
Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 12 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeratr, Pemda Kota Mataram melakukan pembentukan tim fasilitas persiapan pelaksanaan otonomi daerah Kota Mataram No. B/VII/2000, tanggal 18 Juli 2000 yang tugasnya adalah:
r
o r o
Melakukan inventarisasi dan menyusun kewenangan wajib, kewenangan lainnya Kota Mataram.
Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kewenangan yang ada. Melakukan inventarisasi dan penyiapan personil pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi (P3D) Organisasi perangkat daerah.
_Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah setelah pembentukan Tim Fasilitasi, kemudian Pemerintah Kota Mataram menindaklanjuti dengan kegiatan:
1)
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor L4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonomi, dan telah dituangkan dalam lembaran
daerah Kota Mataram seri D Nomor 5 Tahun 2000. Kewenangan dimaksudkan sesuai dengan Perda No' 14 Tahun 2000 telah dikelompokkan dalam kewenangan wajib sebanyak 436 buah yang meliputi bidang-bidang: a) Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 20 kewenangan
b) c)
d) 174
Bidang Kesehatan sebanyak 64 kewenangan
Bidang Pendidikan dan Kebuday^an sebanyak kewenangan Bidang Pertanian sebanyak 36 kewenangan
131
e)
Bidang Perhubungansebanyak 42 kewenangan
f) Bidang Perindustrian dan perdagangan sebanyak 28 kewenangan
g) Bidang Penanaman Modal sebanyak 6 kewenangan h) Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 35 kewenangan i) BidangPertanahansebanyak 16 kewenangan j) Bidang Perkoperasian sebanyak 16 kewenangan k) Bidang Ketenagakerjaan sebanyak 42 kewenangan Selain kewenangan wajib terdapat kewenangan lainnya yaitu sebanyakl7l buah yang terdiri dari: a) Bidang Pertambangan dan Energi sebanyak 5
b) c)
d)
e)
0 C)
kewenangan. Bidang Kepariwisataan sebanyak 2 kewenangan. Bidang Sosial sebanyak 35 kewenangan. Bidang Penataan Ruang sebanyak 7 kewenangan' Bidang Permukiman sebanyak 9 kewenangan.
Bidang Politik Luar Negeri dan Adminishasi Publik sebanyak 12 kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah sebanyak 29 kewenangan
h) Bidang i) j) k)
Perkembangan Keuangan sebanyak
4
kewenangan Bidang Kependudukansebanyak 1L kewenangan Bidang Olah Raga sebanyak 6 kewenangan
Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sebanyak 7 kewenangan
l)
BidangPenerangansebanyak 2Skewenangan
Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan dapat dikerjasamakan antar daerah kota/kabupaten atau dengan propinsi.
2) Berdasarkan
kewenangan yang telah ditetapkan, Pemda Kota Mataram telah menyusun Raperda tentang penataan kelembagaan perangkat Daerah sesuai dengan kebufuhan dan kemampuan yang ada dan setelah di Perda-kan yaitu: a) Pembentukan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD melalui Perda No. 16 tanggal2312-2000, dengan komposisi: o Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Assisten dan 9
b)
o
(sembilan) Bagian. Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Bagian.
Pembentukan susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari 11 Dinas melalui Perda No. 17 tanggal 23 -12-2000 yan g meliputi :
o o
Peke4aan Umum Tata Kota dan Pengawasan Bangunan
175
: x:*i:*l
dan Perramanan
:r l.ffllfr."
. c)
Pariwisata pendapatan
: i#ffiukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi o Koperasi, perindustrian, dan perdagangan Susunan organisasi lembaga teknis Daerah melalui
:.'TJ^ili3tgf*ff
'J3*3:lJ:fjt*::1"^
: 3:i:ti:mm: o
.
Badan Pembinaan dan Kesatuan Bangsa dan Linmas Badan pemberdayaan Masyarakat Kebakaran
: *lft",tr,-
o o d)
Kantor Informasi dan Komunikasi Kantor pusat Data Elektronik (pDE)
: ffiIiJii.l}l::il::**
Produk hukum yang tetah diselesaikan s/d Juni
t"tfin"lsan
2001
D.ewa,n: 35 buah Keputusan pimpinan dewan: 1.3 buah o Perda:20 buah o Memorandum DPRD:5 buah Dana Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 200L berjumlah Rp. 44.1M. 1 77 .850,- bersumber dari:
;
3)
a) PADS b) Royalty
Rp.
d) DAK
Rp.
c) DAU e) 0 b.
Rp.12.F90.717.000,7.89s.477.00o,Rp.22.495.750.000,-
Perhitungan Rp Bantuan Propinsi Rp.
Sisa Lebih
489.04.350,763.175.500,100.000.000,-
PengembanganPembangunanWilayah
Kota Mataram sebagai kota pusat penerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai kota orde I dalam pengembangan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat sangat mempengaruhi perkembangan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Bara! khususnya Pulau Lombok.
776
'1.,98%
pada periode 1994pada periode pertahun feOd aengan diperkirakan mencapai besar terhadap cukup 2000-2005 membawa konsekuensi yang serta ekonomi pemanfaatan lahan, dan pergerakan pertumbuhan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru' Dengan pertumbuhan penduduk mencapai
1,31o/o
Dalam konsep pengembangan wilayah Kota Mataram, terdapat 5 (lima) kawasan strategis yang dapat dikembangkan dan saat ini mengalami pertumbuhan yang relatif cukup pesaf yaitu: o Kawasan Kota Lama Ampenan sebagian pusat perdagangan lokal dan pengembangan pariwisata budaya serta bahari berada
.
di bagian barat Kota Mataram. Kawasan Cakranegara dan sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan pusat perdagangan lokal dan regional, pariwisata
budaya, taman mayura, purameru dan sekitarnya serta di
o
bagian tengah Kota Mataram. Kawasan Pagutan sebagai pusat pengembangan perumahan dan p
. o
-*mukiman baru serta pusat perdagangan lokal terletak di
bagian selatan Kota Mataram.
Kawasan perdagangan Bertais dikembangkan sebagai pusat perdagangan regional, pusat aktifitas olah raga, Pusat perumahan dan permukiman terletak di bagian timur Kota Mataram. Kawasan Sayang-sayang dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan perdagangan lokal, pusat kerajinan industri pengolahan dan perumahan dan permukiman terlebih di bagian terletak di bagian timur laut Kota Mataram.
Kondisi prasarana dan sarana saat ini relatif baik secara bertahap mengalami perbaikan dan peningkatan antara lain:
1)
Prasaranajalan Panjang ruas jalan : 353,368 Km meliputi jalan: . Nasional:2L,900 Km, kondisi mantap (100%) o Propinsi : 23,880 Km, kondisi mantap (100%) . Lokat/Kab/Kota : 307,588 Km, kondisi mantap (75%)' sedang (13,39%), tidak mantap (11',61%). o Konstruksi jalan : hotmix 175,010 Km, aspal/lapen : 153,846 Km, tanah: 24,512Km.
2\
Air minum
o o o r o o .
jangkauan pelayanan PDAM : 33% ]umlah pelayanan non PDAM : 67% Jumlah pelanggan :17.713Unit Sambungan rumah: 15.835 Unit
Volume air penggunaan:777.600 m3/bulan. Distribusi :736.560m3/bulan Tingkat kebocoran :31' o/o. 177
Sumber Utama Air PDAM
Snnbcr
Srnrutc
Srrer;wdre
RrEgrt
300
400
1800
Awal(Udt) Saat ini
3)
:
(Udt)
250
300
1600
Produlsi (I-ldt)
t20
40
200
Terpakai Q-rdt)
40
20
130
Sanitasi
IPLT
: 2 unit (1 unit belum selesai dan 1 unit sudah operasional tetapi belum optimal).
IPAL
:
Masih dalam proses pembangunan untuk Off
Site
(perpipaan), sebagai sarana uji coba dengan pelayanan wilayah
Ampenan Utam. Direncanakan melayani sekitar 4.000 unit rumah, sampai dengan tahun 1999 sudah terpasang 900 unit rumah. Sistem setempat (on site), masih menggunakan septictank tanpa peresapan.
4)
Drainase Kota
a) b)
c)
Drainase Alam:
4
buah sungai yang dijadikan tempat
pembuangan utama air hujan. Saluran drainase buatan: . Saluran primer 33.000 M' (baik: 5500 M', sedang: 9000 M', rusak:18.500 M') o Saluran sekunder: 31.800 M' masih ada yang konstruksi tanah. o Saluran Tertier: 37.680 M" sebagian besar masih konstruksi tanah.
Lokasi Genangan tersebar 17
titik
pada 12 Kelurahan,
dengan luas daerah genangan :22,25 Ha, yang terdiri dari: o Kecamatan Ampenan : 8 Ha
o o 5)
178
KecamatanMataram :6,25}Ia Kecamatan Cakranegara : 8 Ha
Persampahan
a)
TPA : 1 unit dengan luas t 10 Ha, yang sudah dibebaskan * 8,7 H4 jarak lokasi sekitar 17 Km dan Pusat Kota Mataram terletak di Dusun Kongok Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. b) TPS : 69 buah, tersebar pada 23 kelurahan c) Gerobak Sampah : 189 buah d) Transper Depo : 10 unit (7 unit masih baik) e) Kontainer : 20 Unit 0 Armada Angkutan : 45 Unit
g) h) i) 6)
Pariwisata a) Objek Wisata: Kota Lama Ampenan, untuk wisata budaya dan bahari. Taman Mayura dan Pure Meru untuk wisata budaya. b) Makam Jendral Van Ham, untuk wisata budaya dapat dijadikan hutan wisata. c) Desa tradisional Seksari dengan kerajinan/ukiran patung.
d)
c.
Volume Sampah : 700- 800 6r/hari Timbunan sampah rata-rata: tL,Sltrf orang/hari Sampah terangkut : + 60%
Prasarana Penunjang:
. . . r
Hotel Bintang : 9 buah Melati : 44 buah
RumahMakan:122baah Usaha Hiburan:149 buah
PemberdayaanMasyarakat
Sesuai dengan paradigma baru yaitu pemberdayaan masyarakat (Human Impowering), mekanisme Perumusan pembangunan di Kota Mataram tidak lagi melalui istilah "Rakorbang" karena yang terjadi selama ini adalah dominasi pemikiran dan kehendak dari atas (top down), sedangkan aspirasi dan inspirasi masyarakat tidak pernah dijadikan landasan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk agenda ptogram/proyek yang disetujui. Mulai tahun 1999/2000 Pemda Kota Mataram atas kerjasama dengan BUILD telah mengembangkan pola pembahasan/diskusi pembangunan dengan istilah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang melibatkan masyarakat atau kelompok pranata sosial yang ada di masyarakat secara aktif. Musyawarah Pembangunan Bermitra masyarakat melalui suatu proses (Lampiran I dan II) yang pada akhirnya menghasilkan tiga agenda pembangunan yaitu :
1)
Agenda MasyarakaL Suatu kegiatan pembangunan yang pelaksanaan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat
2)
sendiri.
Agenda Kemitraan: Suatu kegiatan pembangunan yang pelaksanaan dan sumber pembiayaannya akan dilaksanakan dengan pola kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan swasta dengan lembaga-lembaga donor.
Pembangunan Pemerintah: Suatu kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah yang kegiatan dan sumber pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah.
3) Agenda
Dari ketiga agenda pembangunan tersebut dibahas dan dirumuskan prioritasnya untuk penanganan yang segera berupa : 179
1)
Program PembangunanJangka Pendek
Untuk meningkatkan komitmen dan aplikasi dari visi dan misi serta strategi pembangunan daerah Kota Mataram maka program jangka pendek yang perlu mendapat perhatian antara lain: a) Peningkatan kualitas SDM dan aparatur agar memiliki kemampuan, keterampilan dan sikap yang profesional dalam mengelola manajemen Pemerintahan.
b)
Mengembangkan strategi "Neftitorking" antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk secara bersama-sama dan
sinergis mewujudkan "Gooil Goaernance" atau kepemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.
c)
Penataan organisasi pernerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan pada terbentuknya unitunit organisasi sebagai wadah dan proses kerjasama.yang efesien dan efektif.
2)
Program unggulan Kota Mataram tahun 2001, berdasarkan musyawarah pembangunan yang bermitra masyarakat adalah: a) Program pemberdayaan ekonomi rakyat
b)
Program peningkatan kualitas lingkungan perumahan/ permukiman rakyat
c) Program pelayanan masyarakat d) Program pemberdayaan masyarakat nelayan e) 0
dan
masyarakat pesisir pantai
Program peningkatan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan Program keamanan dan ketertiban serta kerukunan hidup beragama.
3.
Permasalahan Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram pada saat
ini adalah:
a.
Melemahnya kondisi kerukunan hidup umat beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat. Lemahnya peranan usaha kecil dan sistem perekonomian daerah. Ancaman terhadap kesatuan dan persatuan karena adanya benturan dan konllik sosial di masyarakat. Lemahnya penegakan hukum dan belum terwujudnya good goaernance. Belum berkembangnya kapasitas pembangunan daerah terutama di tingkat kelurahan. Masalah tata ruang yang belum dapat diimplementasikan sesuai dengan RUTRW, RDTRW, dan RTRW serta demokratisasi tata ruang yang belum jalan sehingga terjadi benturan kepentingan yang kadangkadang dapat memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.
b. c. d. e. f..
180
g.Kepemilikanlahanyangsangatsempityaitusekitar:0'022ha/iiwa'
h.
Sumber DaYa Manusia (SDM)
1)
Pertumbuhan penduduk relatif cukup tittggi
2)MasihrendahnyakualitasSDMdengantingkatlPMmenengah ke bawah.
3)Tenagakerjarelatifcukuptinggisedangpenyediaanlapangan
i.
4\ 5)
kerja dan kesempatan kerja terbatas' Gizi baik relatif masih rendah'
besar' Jumlah penduduk miskin relatif cukup Prasarana danSarana 1) Keadaan Prasarana dan sarana belum memadai' dengan fungsi
2)
Yang mulai menurun.
iururil, terdapat wilayah-wilayah pertumbuhan- baru, yang masih
kumuh,danbelumdilaluiolehjalanberaspalataumasihjalan tanah.
3) Jangkauan pelayanan
air bersih relatif kecil yaitu 33% dari total
Penduduk'
4.
Prioritas Pembangunan Dan Rencana Program 2002 Prioritas pembangunan daerah disusun dalam rangka mewujutkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Pola Dasar dan Propeda Kota Mataram,
yaitu:
a.
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan sosial budaya melalui pembangunan keagamaan dan pendidikan serta pengembangan SDM.
b. c.
d.
e.
Pengembangan sistem perekonomian rakyat dengan mempercepat
pertirmbuhan ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mempercepat dan pertumbuhan ekonomi' pemulihan -lr4empertahanl,an kesatuan dan persafuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi, melalui ketahanan politik dalam rangka *ulnpu.tuhankan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam *"."ipo., berbagai fenomena dan isu-isu yang berkembang di tingkat pusat dan daerah lain. ir4ewujudkan supremasi hukum dengan pemerintahan yang bersih, melalui pembangunan dalam rangka mewujudkan suPremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dalam menangkal isu strategis yaitu masih lemahnya penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan yang belum transparan dan demokratis' F"*butrg,tt an perkotaan dan kelurahan serta peningkatan otonomi daerah melalui pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), terintegrasinya sistem ekonomi antar wilayah dan antar daerah terkait dengan pengonbangan ekonmi global, regional dan lokal, pengelolaan pertanahan dan tata ruang, pemamfaatan sumber daya dan fungsi lingkungan hidup serta pengembangan kawasan-kawasan strategis. 181
Program prioritas yang diagendakan dalam tahun anggaran 2002 adalah:
a. b. c. d.
o
r
Peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan perikanan.
Pembangunan prasarana dan sarana penunjang. Sektor Tenaga Kerja: . Pengembanganketenagakerjaan.
. Peningkatansaranadanprasaranatenagakerja. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasionaf Kenangan dan Koperasi meliputi: o Pembinaan dan pengendalian perdagangan. r Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. .
f.
Pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil. Sektor Pariwisata Pos dan Telekomunikasi meliputi: . Pembinaan dan Pengembangan pariwisata. r Penataan dan Pengembangan obyek wisata, Sektor Transportasi meliputi:
g.
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru . Pembangunan dermaga pelayanan rakyat dan penunjang pengembangan pariwisata di Kota Lama Ampenan o Pemeliharaart, pengendalian dan pengadaan prasarana dan sarana lalu lintas jalan. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang meliputi:
e.
h.
i.
182
Sektor industri meliputi: r Pembinaan dan pengembangan industri kecil/ kerajinan rakyat. o Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang. Sektor Pertanian meliputi:
o
o
Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahanan kota, pemeliharaan dan perbaikan asseinering dan saluran drainase kota, penataan lingkungan kumuh dan kelurahan tertinggal serta program kali bersih (Prokasih). o Pembinaan dan demokratisasi tata ruang, serta penyusunan rencana tata ruang baik RDTRW dan RTRW serta penataan pertanahan dan tata ruang pada kawasan strategis. Sektor Perumahan dan Permukiman meliputi: o Perbaikan perumahan dan permukiman terutama di kelurahan kumuh dan tertinggal. . Penyehatan lingkungan permukiman berupa pemeliharaan, dan pembangunan jalan lingkungan, jalan setapak dan saluran pembuangan/ assanering. r Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih. Sektor Pendidikan meliputi: o Pembinaan pendidikan dasar dan menengah . Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung SD/MI, SLTP dan SMU
j.
o o
Perluasan dan penambahan lokal gedung SD/MI dan SLTP Pembangunan gedung baru SD/MI, SLTP dan SMU' Sektor Kesehatan meliPuti: . Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit serta Perbaikan gizi.
oPemeliharaan/rehabilitasidanpembangunanbaruprasaranadan sarana kesehatan.
k. l.
Sektor Hukum meliPuti:
Pengembangan sistem hukum beruPa penyusunan pengembangan produk hukum, pelayanan dan bantuan hukum serta pembinaan dan penyuluhan hukum. Sektor Keamanan dan Ketertiban meliputi: Penanggulangan sosial, Perlindungan masyarakat serta pengamanan teritorial Kota Mataram.
Dalam tahun anggaran 2002 meliputi APBD II alokasi dana diproyeksikan sebesar Rp. S5,6ii miliar dengan perkiraan kenaikan antara 2O% - 25% dan anggaran tahtrn 2001 dengan sebagai berikut : a. Bidang ekonomi sebesar Rp. 8,418 miliar b. Bidang sosial budaya sebesar Rp.29,436 miliar c. Bidang fisik prasarana sebesar Rp. 17,908 miliar
Selain
ifu
melalui usulan program khusus yang perlu mendapat
pertimbangan untuk diprioritaskan pelaksanaannya dalam tahun anggaran l0oz tr,"taini sumber dina bantuan apakah dalam bentuk Grant atau LOAN dengan sistem pinjaman lunak yaitu berupa: u. "Pe*but gorrut etos kerja bagi pengerajin cor kuningan dan pembuatan shup room perkiraan biaya Rp' 100 juta. 'Pembangntu. tempat pemotongan hewan, dengan dana sebesar Rp' 240 lp.
juta c. " pembangunan balai benih ikan dan los pasar ikan, dengan jumlah dana Rp. 80 juta d. Peningkatan dan pengembangan pasar Kebon Roek, pasar Sayang,uyut g dan Pasar kutu^g Lelede, dengan jumlah dana sebesar Rp' 4'5 miliar. e. Pembangunan terminal barangfkargo, dengan jumlah sekitar Rp. 15 miliar. f.'. Pembangunan pariwisata di Taman Mayura, Taman Bumi Gora dan
Revitalisasi Kota Lama Ampenan, dengan perkiraan dana sekitar Rp. 1,5
g. h.
miliar. Pembangunan Dermaga Ampenan, dengan perkiraan sekitar Rp. 13 miliar. Pembangunan pasar Pagesangan dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 5 miliar.
183
5.
Perkiraan Pembiayaan Dari hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MpBM) pada Tahun Anggaran 2001 telah diusulkan ratusan proyek dengan perkiraan pembiayaan mencapai Rp.172,68 miliar lebih yang terdiri dari: a. Bidang Ekonomi dengan jumlah dana Rp. 14,535 miliar b. Bidang Sosial Budaya dengan jumlah dana Fip.29,122miliar c. Bidang Fisik dan Prasarana dengan jumlah dana Rp729,024miliar. Persiapan dan pembangunan yang cukup besar terdapat pada sektor:
a. b. c. d.
Transportasi Perumahan dan Permukiman Perdagangan danJasa Pendidikan dan Kesehatan
Realisasi program/proyek tersebut akan ditangani melalui 3 (tiga) agenda yaitu: a. Agenda pemerintah b. Agenda masyarakat c. Agenda kemitraan. 6.
Penutup Sesuai dengan permintaan bahan ini disusun sebagai masukan dan informasi yang akan disampaikan dalam forum "Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional" yang dipandang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan terhadap berbagai kebijakan dan usulan program prioritas pembangunan di Kota Mataram.
Dari gambaran umum wilayah, kondisi dan potensi serta permasalahan yang dihadapi Kota Mataram, masih banyak dihadapkan pada isu-isu strategis yang perlu penanganan secara terpadu dalam bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan sehingga persoalan yang dihadapi dapat diantisipasi secara bersama-sama secara efektif dan efisien, seperti masalah keterbatasan daerah menyediakan dana pembangunary terbatasnya Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta minimnya prasarana dan sarana dasar dengan fungsi yang mulai menurun dan kurang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam forum rapat koordinasi pembangunan nasional ini diharapkan setiap agenda usulan dari daerah/kota dapat didiskusikan dan dapat direspon sehingga persoalan dan masalah yang dihadapi dapat di realisasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan y ang ada.
184
3.4. Pemaparan Departemen 3.4.L. Departemen Pendidikan Nasional
A. Pendahuluan 1.
Pengantar
Sesuai dengan GBHN 1999-2004, arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (propenas) lima tahun. selanjutnya propenas dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Propenas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga tidak menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, serta sasarannya. Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud, perlu disosialisasikan kepada semua komponen atau pihak-pihak yang terlibat rlan berkepentingan dalam bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga odn mengevaluasi secara berkala atas program-Program yang telah dilaksanakan.
Visi dan Misi
visi pendidikan nasional
adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehaf mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungarL menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pendidikan nasional, pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
a.
b. c.
d.
Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Meningkatkan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan seharihari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan 185
berkelanjutan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. 3.
Shategi
Shategi pembangunan pendidikarl pemuda dan olahraga yang akan ditempuh adalah:
a.
Program Pendidikan Dasar dan pra Sekolah
Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dengan:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Memberikan peluang kepada masyarakaf dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah. Melakukan penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah dasar. Menerapkan alternatif layanan pendidikan. Memberikan bantuan bagi siswa dan keluarga kurang mampu.
Mengintensifkan wajar dikdas 9 tahun dengan memanfaatkan gedung sekolah yang ada. Meningkatkan anggaran pendidikan (ApBN, APBD dan dari masyarakat).
Kedua, mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan: 1) Meningkatkan mufu dan jumlah sarana dan prasarana, termasuk sarana olahraga.
2) 3)
Meningkatkan kemampuan profesional guru dan
tenaga
kependidikan.
Menyusun kurikulum pendidikan yang
berbasis
pada
kompetensi dasar minimum.
Menyediakan, penggunaan, perawatan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. s) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. 6) Meningkatkan pengawasan pencapaian hasil belajar siswa dan akuntabilitas kinerja kelembagaan. 4)
Ketiga, mengupayakan peningkatan manajemen
pendidikan,
dengan:
1)
Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
2)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengembangkan sistem inovatif yang mendorong kompetensi yang sehat. Memberdayakan personil dan lembaga pendidikan. Perintisan pelaporan pendidikan khusus bagi anak berprestasi berbakat istimewa.
3) 4) 5) 186
manajemen berbasis sekolah.
6) 7)
Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah.
Memperbarui dan memantapkan sistem pendidikan nasional, berdasarkan prinsip desenkalisasi dan ekonomi keilmuan dan manajemen.
b.
Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Menengah Umum Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dengan: 1) Meningkatkan daya tampung dengan membangun unit sekolah/ruang kelas baru, berikut sarana dan prasarana/
2) 3) 4)
termasuk sarana olahraga.
Mengembangkan model-model alternatif layanan pendidikan yang efisien.
lt,temberikan beasiswa bagi keluarga miskin dan siswa yang berprestasi.
Memberikan subsidi secara selektif untuk sekolah swasta (imbal swadaya).
Kedua, mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru. Meningkatkan penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dasar. Mengembangkan siswa berprestasi (bibit unggul dan siswa unggul). Melaksanakan modul layanan pendidikan altematif melalui pola percepatan belajar (Accelerated Learning). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. Menggalakkan program pendidikan berbasis sekolah.
Menyusun sistem dan standar dalam pengadaan, Penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan. 8. Melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan. 9. Menyempurnakan kurikulum sekotah sehingga adaptif terhadap dunia kerja dan lingkungan masyarakat. 10. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan mampu memacu proses belajar yanq berprestasi. 11. Mengembangkan sistem penilaian yang menggunakan standar intemasional secara berimbang. 12. Meningkatkan pengiawasan dan akuntabilitas kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya.
Ketiga, mengupayakan peningkatan efisiensi
manajemen
pendidikan menengah kejuruan dengan:
187
1. 2. 3. 4. 5.
Mengembangkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat (school and community base management).
Melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Mengembangkansistem akreditasipendidikan. Memberdayakan personil dan lembaga pendidikan yang mendorong kompetisi sehat. Meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain dengan optimalisasi BP3.
Pendidikan Kejuruan Pertama, mengupayakan perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan dengan: 1,. Membangun unit gedung baru/ruang kelas baru, beserta sarana dan prasarana, termasuk laboratorium. 2. Menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu. 3. Menyelenggarakan prinsip multy entry - multy exit (meninggalkan sekolah untuk bekerja dan masuk kembali sesuai kebutuhan siswa). 4. Memberdayakan masyarakat untuk percepatan tumbuhnya SMK Swasta yang berkualitas. 5. Memberi subsidi SMK Swasta dalam bentuk imbal swadaya.
Kedua, mengupayakan peningkatan kualitas dan
relevansi pendidikan dengan: 1) Menyelaraskan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dunia
2) 3) 4) 5) 6) n 8)
kerja.
Melakukan analisis dan pengkajian data proyeksi wilayah.
Melakukan penelitian dan kajian terhadap efektivitas SMK kaitannya dengan tuntutan lapangan kerja dan pengembangan potensi daerah.
Meningkatkan penyerapan lulusan SMK oleh lapangan usaha (lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan daerah, nasional, regional dan internasional). Mengembangkan sistem penilaian hasil belajar (melalui uji kompetensi dan sistem sertifikasi). Mengembangkan motivasi bahan ajar dan buku pokok. Menerapkan sistem pendidikan yang "Permiabel" (siswa SMU mengambil paket kejuruan SMK). Meningkatkan peran dan fungsi SMK sebagai pusat penelitian kejuruan terpadu (PPKT)
Ketiga, mengupayakan peningkatan efisiensi
manajemen
pendidikan menengah kejuruan dengan: 1) Mengembangkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat (School and Community base Management) 2) Menerapkan sistem akreditasi bagi SMK Negeri dan Swasta. 188
3) 4)
Membentuk lembaga-lembaga kerjasama antara SMK dan lembaga-lembaga terkait.
Menerapkan sistem monitoring
dan evaluasi secara
berkesinambungan.
c.
Program Pendidikan Tinggi Pertama, mengupayakan penataan kualitas manajemen pendidikan tinggi, strateginya:
1)
2) 3) 4) 5)
Menata sistem dan model otonomi pengelolaan perguruan tit ggi Menata sistem akreditasi program studi dan akuntabilitas perguruan tinggi. Penataan evaluasi diri (self eaaluation). Melaksanakan program manajemen yang fleksibel efisien dan efektif serta transparan. Meningkatkan kapasitas akreditasi dengan meningkatkan l<.'iapan PTN dan swasta.
Kedua, mengupayakan peningkatan kualitas dan relevansi, strateginya:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
Memberikan prioritas pada pembukaan program studi yang sesuai dengan kebufuhan setempat. Menyerahkan perekrutan dan penempatan tenaga dosen kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Meningkatkan populasi dosen berkualifikasi pendidikan S2-S3 di PTN dan swasta. Meningkatkan populasi mahasiswa bidang studi sains dan teknologi. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat setempat.
Meni;;mbangkan penelitian
yang bermanfaat
pada
pembangunan nasional dan iptek.
7) Meningkatkan kemampuan dosen dalam penelitian 8) 9)
pengembangan ilmu murni dan terapan.
Meningkatkan kualitas kinerja perguruan
ti.ggi
dan
untuk
menghasilkan lulusan yang andal. Meningkatkan pembinaan kemahasiswaan tentang penalaran,
keilmuan, profesi mahasiswa, minat dan kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa.
Ketiga, mengupayakan perluasan kesempatan
memperoleh pendidikan dengan: 1) Memperluas kapasitas program 51 dan pembukaan program studi baru sesuai kebutuhan.
2)
Memberikan subsidi secara selektif perguruan tinggi swasta.
dan obyektif untuk
189
3)
Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mamPu.
d.
Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah Pertama, Mengupayakan perluasan dan pemerataan luar sekolah dengan:
1) 2) 3) 4) 5)
Memperluas pemerataan dan jangkauan pendidikan anak dini usia (Padu).
Meningkatkan, pemisrataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan kejar Paket A dan Paket B. Menuntaskan buta aksara. Memperluas, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan. Memperluas, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan (kursus, kelompok belajar usaha, magang dan lain-lain).
Kedua, Mengupayakan peningkatan kualitas dan
relevansi
pendidikan, dengan:
1)
Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS di tingkat pusat
2)
Meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang dapat
3)
memperluas pelayanan PlS. Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standar kompetensi, standarisasi kurikulum untuk
4) 5)
dan daerah.
kursus, dan lain-lain.
Meningkatkan kemitraan dengan pihak dunia usaha, industri, asosiasi profesi dan lain-lain. Melaksanakan penelitian tentang kesesuaian program-program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.
Ketiga, Mengupayakan meningkatkan kualitas
manajemen
pendidikan dengan: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah di bidang PLS. 2\ Membawa kelembagaan PLS. 3) Memanfaatkan/pemberdayaan sumber-sumber potensi
4)
masyarakat.
Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi
di
bidang
PLS.
5) Meningkatkan e.
fasilitas di bidang PLS.
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Nasional
Pertama, Mengupayakan penataan manajemen pendidikan nasional dengan: 1) Mereformasi sistem pendidikan nasional.
t90
2) Mengidentifikasi permasalahan pendidikan
secara
komprehensif.
3)
Memilih prioritas program dengan memperhatikan kesatuan
4)
Meningkatkan kualitas dan kapabilitas tenaga pengelola pendidikan melalui diklat. Meninjau kembali semua produk hukum bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan
5) 6) 7) 8) 9)
komponen sistem.
yang berlaku. Membentuk badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Mengembangkan baseline data perencanaan pendidikan. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanan penganggaran pendidikan. Menjabarkan kebijakan ke dalam sasaran dan anggaran tahunan pusat dan daerah.
10) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan secara horizontal dan vertikal. 11) .tdlrolusi dan sosialisasi kebijakan program pembangunan pendidikan Nasional. 12) Konsolidasi pemantapan rencana dan program nasional' 13) Merencanakan dan mengendalikan Program nasional. 14) Asistensi perencanaan daerah. 15) Mengembangkan kelembagaan yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan pendidikan nasional. 16) Pemahaman yang sama dalam penataan dan pembaruan pendidikan, khususnya dalam menunjang otonomi daerah. 17) Kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, Mengupayakan Peningkatan Penelitian dan Pengembangan pendidikan nasional dengan: 1) Meneiiti dan mengembangkan pendidikan nasional. 2) Mengkaji, merumuskan dan mengembangkan kebijakan pendidikan nasional. 3) Menilai sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4)
Mengembangkan sistem informasi pendidikan untuk
5)
Meningkatkan peran serta masyarakat secara luas datam
mendukung proses belajar mengajar yang bermutu. penataan dan pembaruan pendidikan.
6) Mengembangkan teknologi
komunikasi informasi untuk
penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, Mengupayakan pengendaliary pengawasan dan peningkatan kinerja pendidikan dengan: 1) Menyiapkan sistem dan menilai keberhasilan pendidikan yang ditetapkan secara nasional melalui pengawasan fungsional yang independen dan akuntabel, serta pengawasan pusat dan daerah. 191.
2) f.
Mengendalikan dan mengawasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pemuda, dan olahraga.
Program Pemuda
Pertama, Mengupayakan peningkatan perluasan memperoleh pendidikan dengan peningkatan peran, partisipasi dan tanggung jawab pemuda di dalam berbagai aspek pembangunan:
1)
2)
Meningkatkan dan perluasan di bidang ekonomi melalui peningkatan profesionalisme, p€ngusaha kecil, menengah dan koperasi pemuda.
Meningkatkan bidang agama, sosial, dan budaya melalui pemahaman, penananman nilainilai supremasi hukum dan HAM, peran aktif pemuda dalam penanggulangan rnasalah NAPZA, penyakit HIV/AIDS.
Kedua, Mengupayakan peningkatan kualitas dan
relevansi
pendidikan dengan:
1) Melakukan pengkajian dan penyemurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan 2) 3) 4)
pemuda. Melakukan pengembangan berbagai KIE dan advokasi pemuda. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi pemuda. Meningkatkan keterampilan dan keahlian serta kewirausahaan pemuda.
5) 6)
Meningkatkan apresiasi seni dan budaya bangsa di kalangan pemuda guna mencegah pengaruh negatif budaya asing. Meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, penanggulangan kriminalitas dan masalah nafza.
Ketiga, Mengupayakan peningkatan kualitas
manajemen
pendidikan pemuda dengan: 1) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemuda dalam
2)
berbagai kebijakan kepemudaan.
Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi pemuda.
3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pennuda
tentang
manfaat iptek.
4)
Meningkatkan jaringan kerja sama di kalangan pemuda tingkat nasional dan internasional.
Program Olahraga Pertama, Mengupayakan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga dengan:
1) 192
Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran sejak usia dini.
2)
Memberikan jaminan perundangan hukum bagi insan olahraga.
Kedua, Mengupayakan pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani dengan:
1) Mengembangkan
model-model program yang berbasis pada masyarakat (Community
pendekatan pengembangan
2)
Development). Menggali potensi keolahragaan yang berkaitan dengan potensi
kultural masyarakat. Ketiga, Mengupayakan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga dengan:
1) Menguatkan koordinasi dan keterkaitan antara sub-sub sistem pembinaan.
2) Membenahi pembinaan pendidikan jasmani dan
olahraga sebagai sebuah intrakurikuler yang wajib bagi setiap lembaga
pendidikan.
3)
).{engembangkan sistem kendali
mutu, termasuk
sistem
penyeliaan.
4)
Mengembangkan sietem evaluasi pendidikan jasmani dan olahraga.
5)
Mengembangkan kemampuan manajerial pada tingkat mikro pengelolaan PBM dan Iatihan di kalangan guru pendidikan jasmani dan olahraga, latihan olahraga prestasi dan pembina olahraga kemasyarakatan.
Keempat, Upaya Peningkatan prestasi olahraga dengan: 1) Memberdayakan olahraga pendidikan tinggi di bidang olahraga.
2)
Mengembangkan kebijakan dan strategi pengembangan iptek keolahragaan.
3) Mengembangkan upaya untuk membangunan 4) 4.
jaringan
kepakaran dalam sub-sub disiplin ilmu keolahragaan di tingkat nasional dan internsional. Mengembangkan sistem manajemen olahraga termasuk informasi ilmiah dalam pendidikan jasmani dan olahraga.
Kebiiakan
a. Mempercepat penuntasan pelaksanaan wajib belajar dengan memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh
b.
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan serta meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sehingga tenaga kependidikan maju dan berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar mengembalikan wibawa guru dan tenaga kependidikan. 193
c.
Melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk pembaruan
kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk
melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang beriaku
nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempaf serta d.
diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Memberdayakan lembaga kependidikan, baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang
didukung oleh sarana yang memadai. e.
Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen.
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk memantapkan sistem pendidikan baik jalur sekolah maupun luar sekolah, sehingga etektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara teratah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai mengupayakan proaktif dan reakti-f oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. h. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan l, generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, hubungan seks bebas antar-pelajar yang membawa kerusakan akhlak dan penyakit AIDS. k. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi melalui berbagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masingmasing organisasi, termasuk organisasi olahraga penyandang cacat, bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi di tingkat nasional dan internasional. m. Meningkatkan usaha pembinaan olahraga prestasi dan menata landasan serta kelayakan institusional dalam rangka pengembangan industri olahraga. f.
194
B. Kemajuan Yang
1.
Dicapai
Hasil Pendidikan Sesuai dengan data pada tahun 2000/2001(angka sementara), kemajuan
yang dicapai dalam menyelengggankan pendidikan adalah: a. Taman Kanak-kanak, jumlah lembaga mencapai 41..381. buah dan 1.584.890 orang/ dengan guru mencapai 90.919 orang. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah jumlah lembaga mencapai
murid mencapai
b.
175.304 buah dan siswa mencapai 28.613.700 orang, dengan guru sebanyak 1.31,6.70A orang dan APK mencapai 112,57 persen, APM
c. d. e. f. g.
2.
mencapai 92,74persen.
Sekolah Luar Biasa, jumlah lembaga mencapai 876 buah, siswa mencapai 37.723 orang/ dengan guru mencapai 8.564 orang. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, jumlah lembaga mencapai 31..602buah dan siswa mencapai 9.370.600 orar.J dengan guru sebanyak 626.600 orang, dan APK mencapai 72,24 persen, APM mencapai56,42 persen. Sekolah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah, jumlah lembaga mencapai 11.560 buah dan siswa mencapai3.417.100 orang dengan guru mencapai 411.800 orang, dan APK mencapai 25,38 persen dan
APM mencap ai 23,46 persen. Sekolah Menengah Kejuruan, jumlah lembaga mencapai 4.073 buah dan siswa mencapai 1,.952.200 orang/ dengan guru mencapai 640.741 orang/ APK mencapai L4,50 persen dan APM mencapai 13,4'1. persen. Pendidikan Tinggi, jumlah lembaga 92 buah perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa mencapai 3.197.280 orang semua strata, dosen 121.48A orang dan APK 12,40 person.
Kemajuan dalam Mendukung Desentralisasi
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan desentralisasi khususnya bidang pendidikan telah dilakukan serangkaian forum pertemuan ini sifatnya dua arah dan dialogis yang diikuti oleh pengambil keputusan di daerah, yaitu eksekutif dan legislatif dengan pengambil keputusan di pusat, yaitu pimpinan departemen dengan nara sumber yang relevan. Substansi yang dibicarakan dalam forum adalah permasalahan pendidikan di daerah selama pelaksanaan otonomi daerah serta kesepakatan pemecahannya antara lain: Mekanisme perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kepegawaiarL pengelolaan perlengkapan, pengawasan dan pengendalian, serta mekanisme pelaporan. 3.
Kemajuan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat
Mengacu pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain menyebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan 195
pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mendukung
pemberdayaan masyarakat di daerah, penyelenggaraan pendidikan telah melibatkan masyarakat antara lain telah dirintis terwujudnya manajemen berbasis pada sekolah dan masyarakat (school and. comrnunity based rnanagement), yaitrt meningkatkan peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah, termasuk perencanaan dan pengawasarL dengan mempertimbangkan nilai budaya masyarakat dan kondisi setempaf sehubungan dengan itu dibentuk komite sekolah, komite kecamatan, dan komite kabupaten/kota. Komite ini berfungsi ikut merencanakan, memecahkan masalah pendidikan, sera mengontrol pelaksanaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
Selain tugas dan fungsi komite sekolah tersebuf dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakal juga telah dilaksanakan dan dikembangkan pola imbal swadaya. Imbal swadaya telah memberikan peran aktif masyarakat lokal terutama dalam memobilisasi sumbersumber pembiayaan pendidikan di daerah, melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengawasi dan mengontrol pemanfaatannya secara optimal. Selain itu dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berbasis pada masyarakat, akan di tingkatkan mufu dan relevansi pendidikan yang berorientasi keterampilan hidup yang diupayakan melalui: a. Pemberdayaan dan pemanfaatan potensi lokal seoptimal mungkin; b. Pemberian peluang/fleksibilitas terhadap sekolah dalam pemilihan dan pelaksanaan pembelajaran keterampilan; c. Pemberdayaan unit-unit terkait dalam penyiapan dan
pengembangan kurikulum muatan lokal yang berpihak pada perkembangan zaman dan teknologi modern. C. Masalah Yang
Dihadapi
Penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Hingga saat ini permasalahan
pendidikan baik masalah internal maupun masalah eksternal telah menghambat dalam memberikan layanan pendidikan yang merata, adil dan bermufu. Masalah-masalah pendidikan adalah:
7.
Dampak krisis ekonomi dan moneter telah mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu mengurangi daya beli masyarakat, termasuk daya beli dalam pembiayaan pendidikan. Sebagai akibat daya beli yang menurun secara perlahan telah meningkatkan angka putus
2. \96
sekolah.
Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan nampak terjadi kesenjangan antar daerah, kawasan dan jender. Secara
3.
geo$afi wilayah Indonesia masih tedapat daerah sulit dan terpencil yang susah dijangkau dalam memberi layanan pendidikarl demikian pula kesenjangan antara jender baik di kota maupun di perdesaan nampak. ]umlah siswa laki-laki masih lebih besar dan pada jumlah siswa perempuan. Permasalahan pemerataan juga nampak pada rendahnya dan terbatasnya aksebilitas penduduk usia sekolah untuk memasuki lembaga pendidikan, baik karena faktor biaya, geografis, maupun karena keterbatasan daya tampung yang tersedia. Sebagai akibat dari aksesibilitas yang rendah dan terbatas ini mengakibatkan indikator pendidikan mengenai angka partisipasi masih sangat rendah. Mutu dan relevansi pendidikan yang masih sangat rendah mengakibatkan daya saing SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan juga sangat rendah, baik diukur dari skala nasional maupun global. Rendahnya mutu dan relevansi juga nampak pada tingkat kemampuan siswa, mahasiswa dalam memahami pengetahuan dasar (basic science).
4. 5.
5.
7.
Ketimpangan antara lulusan di semua jenjang baik umum mauPun kejuruan masih kurang relevan dengan lapangan pekerjaan serta kebutuhar. lingkungan dan masyarakat. Manajemen pendidikan yang selama ini cenderung bersifat sentratistik telah memperlakukan program pendidikan dengan sifat yang protoffie dan menyamaratakan penanganan pendidikan antara daerah. Selain itu sifat kebijakan pendidikan yang sangat makro kurang mampu dijabarkan pada tingkat operasional pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 beserta dengan peraturan pelaksanaannya yang memberi kewenangan kepada kabupaten/kota dan propinsi telah dirasakan kesulitan dalam berkordinasi. Kesulitan ini terutama dalam hal pelaporan perkembangan pelaksanaan program di daerah dalam rangka mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program-program sektoral. Sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan telah mengalami pergeseran posisi di setiap unit pelayanan dan penyelenggaran pendidikan. Hal ini mengakibatkan tenaga yang semula telah memiliki kualifikasi dan pengalaman pendidikan telah beralih tugas ke tempat lain. Selain itu, secara umum berdasarkan hasil berbagai penelitian, kemampuan dan daya saing SDM kita belum sesuai dengan yang kita harapkan.
D. Upaya Penanganan Lebih Lanjut Tahun 1.
2002
Kegiatan Prioritas
Kegiatan prioritas TA 2002 dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek Perluasan dan Pemerataan, Peningkatan Mutu dan Relevansi, dan aspek Manajemen.
197
Dari aspek perluasan dan pemerataaru kegiatan prioritasnya adalah: a. Peningkatan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. b. Penyediaan imbal swadaya dalam bentuk block grant d,an matching
c. d. e.
grant. Penyediaan beasiswa kemiskinan melalui fIlS. Menyelenggarakan SLTp Terbuka.
Menyediakan dana pendamping bagi kegiatan yang sudah terikat dengan dana pinjaman luar negeri.
Dari aspek peningkatan mutu dan relevansi, kegiatan
prioritasnya
adalah: a. Pemberian beasiswa prestasi dan motivasi.
b.
Penyediaan peralatan pendidikan (buku pelajaran pokok, buku
c. d. e.
perpustakaan, alat peraga IPA, dan matematika, dll). Pendidikan dan pelatihan teknis guru dan pengelola pendidikan. Memberikan insentif bagi guru swasta dan guru tidak tetap. Memberikan biaya operasional manajemen mufu.
Dari aspek manajemerl kegiatan priorotasnya adalah: a. Memberikan bantuan operasional sekolah dalam bentuk DBO.
b.
Meningkatkan peran komite sekolah dalam rangka mempercepat
pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah (school
c. 2.
base
t/c o mmu ni ty ). Merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi, kerusuhan dan bencana alam lainya. m an a g e men
KegiatanPrioritasYangDidekonsentrasikan Dalam rangka melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, mengenai pelaksanaan azas dekonsentralisasi terutama di bidang pemuda dan olahraga akan dilaksanakan oleh propinsi untuk programprogram sebagai berikut: a.Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah 1) Peningkatan layanan khusus bagi sekolah di daerah terpencif penyandang cacat dan percepatan belajar bagi siswa berbakaf 2) Penyediaan imbal swadaya (matching grant) bagi perguruan
3)
swasta;
Pembudayaan minat baca belajar termasuk penyediaan buku pelajaran dan buku bacaan (perpustakaan); Pengembangan model manajemen pendidikan berbasis sekolah; Peningkakatan sarana dan prasarana pendidikan; Penyediaan dana operasional SLTP terbuka; Penambahan ruang belajar; Pembinaan kelembagaan dalam rangka otonorri daerah;
4) 5) 6) n 8) 9) Perintisan quality assurance guna meningkatkan pendidikan; 198
mutu
10) Pemberian subsidi perguruan swasta melalui insentif guru. b.
Program Pendidikan Menengah
1)
Pengembangan standar kompetensi profesional tenaga kependidikan;
2) Peningkatan kapasitas institusi pengembangan pelatihan guru; 3) Penambahan unit sekolah baru (USB) SMU dan SMK negeri; 4) Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMU dan SMK negeri; 5) Rehabilitasi terhadap gedung SMU dan SMK negeri; 6) Pemberian dana imbal swadaya bagi SMU dan SMK swasta; 7) Pengadaan perabot SMK dan peralatan praktik; 8) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah swasta dan lembaga pendidikan tradisional; 9) Pembinaan khusus bakat dan prestasi serta kompetensi dalam forum lokal, nasional dan intemasional; 10) Pengembangan sistem informasi, edukasi dan komunikasi; 11) l^ningkatan pendidikan imtaq, budi pekerti, dan pelajaran sastra;
12) Penanganan dampak kerusuhan dan bencana alam terhadap pendidikan dan perhatian khusus bagi daerah-daerah tertinggal; 13) Pengendalian/pemantauan penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. c.
Program Pendidikan Tinggi
1) 2) 3)
4) 5) 6) 7) 8) 9)
Menata kelayakan operasional perguruan fuggi;
Membina administrasi perizinan dan penutupan perguruan tuggi; Memfasilitasi peningkatan peran perguruan ti.ggi dalam pengembangan kawasan;
Meningkatkan
kerja sama baik dengan pihak
indushi
mauf,irn swasta; Membina perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan; Meningkatkan upaya penggalian sumber daya pendidikan;
Meningkatkanpenberian beasiswa mahasiswa; Meningkatkan daya tampung di perguruan tinggi melalui penataan program sfudi; Meningkatkan peran perguruan tinggi swasta.
d.Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Diknas 1) Penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja; 2) Pengembangan tugas dan fungsi pendidikan di daerah; 3) Evaluasi kinerja pendidikan di dinas kabupaten/kota; 4) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kerugian negara; 5) Penyusunan bahan Repeta daerah Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2003;
6)
Penyusunan bahan kebijakandan perencanaan program pendidikan daerah; 199
7) 8) 9)
Sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan daerah; Peningkatan kemampuan perencanaan pendidikan daerah; Pelatihan tenaga perencana pendidikan daerah;
10) Pengembangan manajemen berbasis sekolah; e.
Program Pendidikan Luar Sekolah 1) Pemberantasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional
2)
(PBH); Pelaksanaan Program Paket
A
Setara SD, dan Paket B Setara
SLTP;
7)
Penyelenggaraan Program Paket C setara SMU; Penyelenggaraan kelompok belajar usaha (KBU); Menyalurkan beasiswa/ magang; Pencetakan modul keaksaraan fungsionaf Paket Paket B Setara SLTP, dan Paket C Setara SMU; Mendukung tenaga lapangan Dikmas (TLD);
8)
Bantuan unfuk pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat
3) 4) 5)
6)
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 15)
A
Setara SD,
(PKBM); Pelatihan pengelola program PLS; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; Pengembangan model PADU (kelompok bermain) 75 model; Penittpan anak T4model; Pengadaan pedoman/ modul/bahan pembelajaran PADU; Pelatihan Kader BKB/Posyandu; Pelatihan dan Evaluasi Program PADU; Pengembangan perencanaan terpadu.
f. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda 1) Pembinaan kelompok usaha pemuda produktif; 2) Peningkatan kerukunan beragama di kalangan pemuda;
3) 4) 5)
g.
Penyelenggaraan SP3 gaya baru;
Pertukaran pemuda antarprovinsi (PPAP); Penyuluhan HIV/AIDS, narkoba, miras dan anti merokok.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
1) 2) 3)
Pen)rusunan database kepemudaan; Peningkatan kapasitas institusi kepemudaan (capacity building);
Pengembangan sistem monitoring
dan evaluasi
Program
kepemudaan. h.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga
1) 2)
Pengembangan olahraga dan kesegaran jasmani; Pengembangan kelembagaan keolahragaan'
i. Program Pemasyarakatan Olahraga dan Kesegaran fasmani 1) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan
2) 200
konseling tentang pendidikan jasmani, olahraga rekreasi; Melaksanakan lomba sehat dan bugar antarwarga belaiar;
3) 4) 5) 6) 7)
Melaksanakan pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan wadah olahraga di sekolahan dan masyaraka! Melaksanakan pelestarian dan invitasi olahraga tradisional; Melakukan bimbingan dan kompetisi olahraga pelajay Memfasilitasi daerah untuk melakukan seleksi penelusuran minat dan bakat dan calon olahragawan daerah; Menyelenggarakan kejuaraan antar Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP);
B) 9)
Melaksanakan training camp dalam rangka pembinaan dan pembibitan olahragawan pelajar berbaka! Melakukan pelatihan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;
10) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga; 11) Memberikan apresiasi dan penghargaan
bagi atlef pelatih,
dan pembina yang berprestasi;
12) Memberdayakan PPLP dan SLTP/SMU olahraga dalam rangka pembinaan cabang olahraga prestasi;
13) I {eningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi; 14) Menyelenggarakan panataran olahraga bagi pelatih dan wasit.
j. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan
Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 1) Advokasi dan fasilitasi strategi pengarusutamaan gender;
2) 3) 4)
5)
Pengembangan model pendidikan keluarga
yang responsif
gender; Penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Sosialisasi KKG bagi tenaga kependidikan di tingkat nasional 30 orang; Sosialisasi dan pelaksanaan rencana aksi nasional penghapusan
kekerasan terhadap perempuan (RAN-PKTP) bidang pendidikan;
6)
Pengembangan model rumah belajar bagi perempuan korban tindak kekerasan.
k.Program Diseminasi Informasi llmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Mengembangkan pangkalan data tingkat daerah; 2) Meningkatkan kemampuan analisis dan teknologi informasi; 3) Mendayagunakan data dan pelayanan informasi; 4) Mengembangkan sistem informasi perencanaan pendidikan; 5) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam pengelolaan sistem informasi pendidikan nasional; 6) Mendayagunakan data dan pelayanan informasi.
l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1) Diklat teknis organisasi manajemen; 2) Diklat teknis kepegawaian; 3) Diklat teknis kehumasan; 4) Diklat teknis perlengkapan; 201,
5) 6) m.
Diklat tata usaha teknis; DiklatTOT.
Program Pemberdayaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian subsidi Departemen.
3.
Kegiatan Prioritas Yang Diperbantukan
Dalam tahun 2002, anggaran sektor pendidikan yang kegiatannya diprioritaskan untuk tugas perbantuan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 5. 7.
Membangun gedung dan rehabilitasi gedung SD dan MI, untuk menyediakan daya tampung. Pelaksanaan program imbal swadaya oleh komite sekolah. Pendidikan dan pelatihan teknis, untuk meningkatkan mutu pengelola program pendidikan. Pelatihan pengawas dan kepala sekolah (SM/MI dan SLTP/MTs) untuk meningkatkan mutu pengelola program pendidikan. Peningkatan kemampuan pengelola program Loan. Pemetaan sekolah.
Peningkatan kemampuan pengelola penitipan anak untuk
Program Pengembangan Anak Dini Usia (PADU). 8. MemfasilitasipengembanganPADU. 9. Mengembangkan kreativitas pemuda. 10. Membina olahraga prestasi dan klub olahraga. 4.
Pembiayaan Pembiayaan pendidikan, pemuda dan olahraga dapat bersumber dari ar.iggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)' terutama dari dana
alokasi umum (DAU), dana dari masyarakat, dan dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui sektor pendidikan.
Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pemuda dan
olahraga
kegiatan didekonsentrasikan dan kegiatan yang diperbantukan pada tahun 2002 dialokasikan anggaran pembangunan ke daerah (propinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar Rp. 4,122 triliun yaitu Rp. 2,968 triltutn rupiah murni dan Rp. 1,154 triliun pinjaman luar negeri'
Sejumlah anggaran tersebut merupakan stimulus
penggerak
pembangunan pendidikan, sehingga apabila ada kekurangan dalam ut ggutun di daerah dapat diusahakan dari sumber alokasi dana umum atau dari APBD lainnya serta dari masyarakat.
202
3.4.2. Departemen Kesehatan
A. Pendahuluan Terbitrya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa perubahan yang mendasar dan cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang selama ini dirasakan bersifat sentralistik, dengan diterapkannya kedua undang-Undang tersebut akan berubah menjadi sistem pemerintahan desenhalistik. Yaitu dengan dibentuknya daerahdaerah otonom propinsi, kabupaten dan kota.
Di sektor kesehatan, pelimpahan kewenangan ke daerah sebefuhnya telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dengan terbibrya berbagai kebijakan yang intinya pemberdayaan daerah dalam pembangunan kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut secara berturut-turut adalah sebagai
berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tahun 1970 dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat di kecamatankecamatan selurah Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Unit ini kemudian diserahkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.
Dengan PP No. 7 tahun 1987 Depkes mulai mengalihkan sebagian urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah. PP No. 8 tahun 1'995 mengalihkan serta menyerahkan sebagian urusanPemerintahan kepada 26 Dan II percontohan. Kepmenkes No. 735 tahun 1995 merupakan penyerahan secara nyata unrsan pemerintahan bidang kesehatan kepada provinsi dan Kab/Kota. Kepmenkes 1002 tahun 1995 dengan perbaikan melalui Kepmenkes Nomor 744 tahun 1996 terbit untuk menindak lanjuti PP No. 8 tahun1995 dengan menverahkan sebagian urusan kesehatan kepada 26 Datr II percontohan.
Surat Edaran Sekretaris ]enderal No. HK.OO.SJ.VI,0503 tahun 1996 memberikan acuan dalam pelaksanaan urusan Kesehatan yang diserahkan kepada Dati II.
Lebih lanjut Depkes menerbitkan Kepmenkes No. 1189A/Menkes/SK/ X/1999 yang mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian ijin-ijin kepada Pemerintah Daerah.
Dan yang terakhir ketika dirumuskannya Visi, Misi dan Strategi baru Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 ditegaskan lagi bahwa desentralisasi merupakan salah satu strateginya.
Dengan demikian terbitnya Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun L999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 mempakan dukungan politis yang kuat unfu k terealisirnva desentralisasi kesehatan.
203
B. Visi, Misi Dan
1.
Strategi Kesehatan
Visi Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan masyarakaf bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, meimliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yaag bermufu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Gambaran keadaan masyarakat Indonesia dimasa depan atau Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut dirumuskan sebagai: Indonesia Sehat 2010
visi tersebut, maka lingkungan yfrrg diharapkan pada masa depan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan permukiman yang sehaf perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolongmenolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa dan agama. Dengan adanya rumusan
Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakif melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang tersedia adalah pelayanan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian terwujudlah derajat kesehatan rrasyarakat yang optiural yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2.
Misi Untuk dapat mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan sebagai berikut:
a.
Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan'
Keberhasilan pembangunan kesehatan
tidak
semata-mata
ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil keria keras serta konstribusi positif pelbagai sektor pembangunan lainnya. untuk optimalisasi hasil serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok Program pembangunan nasional. Dengan perkataan lain untuk dapat terwujudnya INDONESIA SEHAT 2070, Para penanggungjawab Program
204
pembangunan harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam semuq kebijakan pembangunannya. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan, apalagi yang berdampak negatif terhadap kesehatan, seyogyanya tidak diselenggarakan. Untuk dapat terlaksananya pembangunan yang berwawasan kesehatan ini, adalah fugas seluruh elemen dan Sistem Kesehatan untuk berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan. b.
Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang akan dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Olel, tarena itu, salah satu upaya kesehatan pokok atau misi sektor kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
c.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau mengandung makna bahwa salah satu
tanggungjawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sematamata berada ditangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran serta aktif segenap anggota masyarakat dan pelbagai potensi swasta. d.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lmgkungannya mengandung makna bahwa tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya, yakni setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan upaya menyembuhkan penyakit dan atau memulihkan kesehatan penderita. Untuk terselenggaranya tugas ini penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan atau rehabilitatif. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan pula terciptanya lingkungan yang sehaf dan oleh karena itu tugas-tugas penyehatan lingkungan harus pula lebih diprioritaskan.
205
3.
Strategi
strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia sehat 2010 adalah sebagai berikut:
a.
Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.
Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang atau akan
diselenggarakan harus memiliki wawasan kesehatan. Artinva program pembangunan nasional tersebut harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap dua hal. Pertama, terhadap pembentukan lingkungan sehat. Kedua, terhadap pembentukan perilaku sehat. Adalah amat diharapkan setiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan di Indonesia dapat memberikan konstribusi yang
positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat tersebut. Sedangkan secara mikro, semua kebijakan pembangunan kesehatan
yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkahrya derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Jika diketahui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
tersebut akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan melalui upaya promotif dan preventif, bukan upaya kuratif dan rehabilitatif, maka seyogyanyalah kedua pelayanan yang pertama tersebut dapat lebih diutamakan.
Untuk terselenggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan kegiatan sosialisasl orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Selain itu, perlu pula ci'takukan kegiatan penjabaran lebih lanjut dan konsep tersebut sehingga benar-benar menjadi operasional serta terukur segala pencapaian dan dampak yang dihasilkannya. Faktor penentu keberhasilan untuk strategi ini adalah:
1)
Wawasan Kesehatan sebagai azas Pembangunan Nasional
Masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian masalah kesehatan tidak dapat dilepaskan begitu saja dan faktor di luar aspek kesehatan (non kesehatan). Dalam konteks Pembangunan Nasional, kesehatan seharusnya menjadi landasan dan pertimbangan pokok. Pembangunan apapun juga, termasuk pembangunan infrastruktur publik seperti pengembangan perkotaan, industri dan lain-lainnya harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap aspek kesehatan masvarakat secara luas.
206
Selama wawasan kesehatan belum dijadikan azas pembangunan
nasional dan belum menjadi salah satu kriteria kunci penentu layak tidaknya suatu upaya pembangunan, masalah kesehatan
akan tetap menjadi isu nasional yang serius. Pembangunan kesehatan tanpa disertai upaya menjadikan kesehatan itu sendiri sebagai azas pembangunan akan tergilas oleh laju pembangunan
yang semakin cepat dan seringkali tanpa pertimbangan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Gagasan Wawasan Kesehatan sebagai azas Pembangunan Nasional harus dicantumkan secara resmi dalam GBHN. 2)
Paradigma Sehat sebagai komitmen gerakan nasional
Salah satu kunci keberhasilan paradigma baru pembangunan kesehatan adalah menciptakan Paradigma Sehat sebagai suatu
gerakan nasional. Sebagai langkah awal, Presiden sebagai
pimpinan nasional tertinggi telah secara
langsung mencanangkan gerakan nasional ini. Pencanangan Paradigma Ser,at sebagai komitmen gerakan nasional hendaknya diikuti dengan tindakan nyata secara konsisten dan berkesinambungan
oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk partisipasi aktil lintas sektor.
Tanpa partisipasi aktif lintas sektor dan seluruh lapisan masyaraka! Paradigma Sehat ini akan semata menjadi slogan, dan Depkes akan kembali menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas masalah kesehatan nasional. Tanpa komitmen menjadikan Paradigma Sehat sebagai suatu gerakan nasional, gagasan bahwa kesehatan
adalah tanggung jawab bersama (shared responsibility) yung mengacu pada prinsip kemitraan (parbrership) hanya akan tetap tinggal sebagai konsep belaka. 3)
Sistem yang mendorong aspek promotif dan preventif dalam pemeliharaan kesehatan komprehensif Suafu sistem atau mekanisme baru harus dibangun agar upaya pembangunan kesehatan tidak terperangkap kembali dalam paradigma lama yang lebih fokus ke upaya kuratif-rehabilitatif. Pada tingkat operasional, sistem ini akan dapat tercipta
bilamana terjadi sinergi antar sektor atau antar departemen, disanping kerjasama mitra Depkes dengan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak swasta terkait. Penerapan wawasan kesehatan sebagai azas Pembangunan Nasional sangat besar peranannya sebagai dasar kebijakan sistem ini. 4)
Dukungan sumber daya yang berkesinambungan Disadari sepenuhnya bahwa sumber daya adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Paradigma Sehat. Upaya untuk memperoleh dukungan sumber daya baik 207
dan pemerintah, swasta maupun donor agency akan selalu dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5)
Sosialisasi internal dan eksternal Depkes menyadari sepenuhnya bahwa paradigma Sehat sebagai
suatu pola pendekatan baru memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif, baik di dalam tubuh dan jajaran Depkes sendiri maupun ke seluruh lapisan masyarakat. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang matang harus disusun dan dijabarkan ke dalam program-proglam kampanye yang jelas
dan berdaya guna serta berhasil guna
dengan
mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti misalnya strata dari target masyarakaf media maupun alat promosi yang digunakan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait akan terns dilakukan untuk menmgkaikan efektivitas program sosialisasi dan komunikasi ini.
6)
Restrukturisasi dan revitalisasi infrastruktur terutama yang terkait dengan rencana desentralisasi Strategi Paradigma Sehat-Pembangunan Berwawasan Kesehatan
dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terwujud bila tidak didukung oleh bentuk organisasi yang sesuai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan proses serta sistem yang menunjang. Penerapan azas desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana direncanakan akan sangat berpengaruh terhadap bentuk organisasi Depkes dimasa mendatang, baik di tingkat pusat maupun daerah, disamping berpengaruh atas karakteristik SDM dan sistem serta proses yang diperlukan. b.
Profesionalisme
Untuk sektor
selenggaranya shategi profesionalisme akan dilaksanakan penentuan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi, akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan, serta kegiatan peningkatan kualitas lairnya. Faktor penentu keberhasilan strategi ini mencakup antara lain:
1)
Pemantapan manajemen sumber daya manusia Pengembangan atau manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam Pembangunan Kesehatan adalah
sungguh sangat penting. Implementasi Paradigma Sehat Pembangunan Berwawasan Kesehatan sebagai pola pikir dan pendekatan baru pembangunan kesehatan nasional disamping penerapan beberapa strategi kunci lainnya menuntut perubahan mendasar dalam manajemen SDM kesehatan. Hampir setiap fungsi dalam aspek manajemen SDM memerlukan peninjauan 208
ulang dan pemantapan, mulai dan pola rekrutmen, seleksi dan penempatan, pendidikaru pelatihan dan pengembangan, sampai ke pola pengembangan karier dan penghargaan atas unjuk kerja, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 dan misi baru pembangunan kesehatan. Perubaharl azas dan sentralisasi menjadi desentralisasi misalnya, jelas menunfut jenis keterampilan baru di pihak manajemen dan karyawan Depkes pada umumnya, baik yang berada di Pusat maupun yang tersebar di seluruh daerah. Hal semacam ini merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat ditawar mengingat bahwa penerapan desentralisasi berarti pemberdayaan (empowerment) bagi mereka yang ada di daerah untuk mampu melakukan halhal yang semula dilakukan oleh pemerintah pusaf misalnya masalah perencanaar! pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dan pengelolaan program. Profesionalisme seluruh jajaran Depkes mutlak perlu ditingkatkan agar visi dan misi baru dengan berbagai pilar s!'ateginya dapat berjalan secara efektif. 2)
Pemantapan aspek ilmu dan teknologi, iman dan takwa serta etika profesi Pergeseran atau perubahan paradigma kesehatan jelas menunfut pergeseran dan perubahan penguasaan atas ilmu dan teknologi. Transisi dan upaya kesehatan kuratif - rehabilitatif menuju fokus pada upaya preventif - promotif akan berdampak luas pada jenis ilmu dan teknologi yang perlu dikuasai oleh jajaran profesi yang bergerak di bidang kesehatan. Pendidikan dan peningkatan profesionalisme yang semula mengutamakan ilmu dan teknologi yang mengacu pada produksi tenaga medis dengan segala bentuk teknologi terkaitnya, harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme melalui penguasaan ilmu dan
di bidang misalnya sanitasi, gizi, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu lengkap dengan teknologi yang mendukung pencegahan berjangkibrya penyakit harus memperoleh tempat dalam rangkaian upaya peningkatan pendidikan dan teknologi
profesionalisme.
ilmu dan teknologi, maka pemantapan aspek iman dan takwa mutlak diperlukan, terutama sebagai penangkal atau pencegah berjangkitnya berbagai penyakit baru. Penanganan penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV misalnya, tidak cukup dilakukan melalui pengobatan yang bersifat kuratif-rehabilitatif belaka, tetapi memerlukan uluran tangan dan peran aktif sektor lain, seperti misalnya Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, disamping peningkatan kesadaran
Sejalan dengan pemantapan aspek
masyarakat luas akan bahaya virus ini. Dengan kata lain, upaya
pemantapan iman dan takwa sangat diperlukan justru untuk 209
mencegah agar penyakit sejenis tidak sempat berjangkit secara meluas atau setidaknya berkurang. Semua upaya diatas akan semakin efektif bilamana etika profesi yang melandasi sikap dan tindakan setiap disiplin terkait dipegang teguh.
3)
Penajaman konsep profesionalisme kedokteran dan kesehatan Guna mendukung pencapaian visi dan misi baru Depkes, SDM perlu ditingkatkarq terutama berkaitan dengan koruep profesionalisme kedokteran dan kesehatan. Saat ini dapat dikatakan bahwa profesionalisme SDM kesehatan belum siap untuk mendukung Paradigma Sehat karena fokus pengembangan lebih terarah pada upaya kesehatan kuratif seperti misalnya jumlah dokter yang sangat besar, dan masih kurangnya tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidang upaya preventif promotif seperti ahli gizi dan ahli sanitasi. Pemikiran penajaman profesionalisme kesehatan diatas akan lebih efektif bilamana ditunjang pula dengan kebijakan untuk mensetarakan
status dan nilai sosial antar profesional promotif-preventif dengan mereka yang bergerak dalam upaya kesehatan kuratifrehabilitatif.
4)
Penciptaan aliansi strategis dengan pihak-pihak yang turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010
Konsep kesehatan nasional sebagai tanggung jawab bersama antara Depkes dan seluruh lapisan masyarakat serta sektor swasta, menuntut Depkes sebagai lembaga pemerintah menjalin aliansi strategis dengan seluruh pihak terkait. Prinsip kemitraan (parhrership) antara Depkes dengan pihak-pihak disebut terdahulu adalah kunci keberhasilan pemeliharaan kesehatan penduduk melalui upaya pencegahan dan peningkatan. Tanpa aliansi strategis ini Depkes akan kembali te{ebak dalam Paradigma Kesehatan lama yang bersifat kuiatif-rehabilitatif, disamping sikap reaktif sesaat yang akan selalu membuat Depkes tertinggal di belakang dalam derasnya derap pembangunan nasional. c.
]aminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (}PKM)
Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam hidup sehat, peranserta masyarakat yang seluas-luasnya,
perlu digalang
termasuk peran serta dalam pembiayaan. JPKM yang pada dasarnya mempakan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat adalah wujud konkrit dan peranserta masyarakat tersebut yang apabila berhasil dilaksanakan dinilai mempunyai peranan yang besar pula dalam furut mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan 210
kesehatan, yang merupakan
misi ketiga dari
pembangunan
kesehatan.
Dalam konteks penataan sub sistem palayanan kesehatan, strategi IPKM akan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, yang apabila berhasil dilaksanakan, dinilai lebih efektif dan efisien dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di samping berpengaruh positif pula dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Untuk terselenggaranya strategi tersebut akan
dilaksanakan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan fPKM terhadap semua pihak yang terkait sehingga mereka memahami konsep dan program IPKM. Selain itu, akan dikembangkan pula peraturan
perundang-undangan, pelatihan Badan Pelaksana JPKM, pengembangan unit pembina IPKM agar strategi JPKM dapat terlaksana dengan baik.
Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan sistem IPKM antara lain adalah:
1)
Komitmen dan pencanangan IPKM bersama gerakan Paradigma Sehat
JPKM sebagai salah satu pilar strategi dalam mewujudkan Indonesia Sehat 201,0 harus dicanangkan seiring dengan pencanangan gerakan Paradigma Sehat.
Komitmen pemerintah dan seluruh pihak terkait termasuk swasta dan masyarakat luas harus dibangun sejak dini untuk suksesnya sistem ini.
Tujuan JPKM, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harus jelas dan tidak mengambang sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas.
2)
DukunganPeraturanPerundang-undangan Sebagaimana halnya dengan penyelenggaraan pembangunan pada umumnya, sistem JPKM yang menjadi salah satu strategi pembangunan kesehatan nasional memerlukan dukungan
perafuran perundang-undangan serta pefunjuk pelaksanaan yang jelas dan memadai. Peraturan perundang-undangan yang menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana diharapkan memerlukan perumusan segera, termasuk sistern dana upaya kesehatan yang diperlukan. Sebagai tindak lanjut, seluruh peraturan dan perundangan harus ditinjau kembali
untuk mengatasi masalah ketidaksesuaiannya
dengan
Paradigma Sehat.
211.
3)
Sosialisasi intemal dan ekstemal Seperti halnya Paradigma Sehat, sistem IPKM sebagai suatu sistem pemeliharaan kesehatan yang baru memerlukan proses sosialisasi dan komunikasi secara efektif, baik ke dalam jajaran Depkes sendiri maupun ke pihak luar terkait termasuk kepada masyarakat luas dan lembaga pemerintah lainya disamping sektor swasta. Strategi dan program komunikasi untuk memasyarakatkan sistem baru ini perlu segera dipikirkan dan dilaksanakan.
4)
Intervensi pemerintah terutama dalam inisiasi penghimpunan dana awal Sebagaimana upaya pernbangunan kesehatan selama ini, dalam rangka mencapai fujuan dan sasaran pembangunan kesehatan nasional menuju Indonesia Sehat 2010 diperlukan dana, baik
yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Meskipun telah menjadi kesepakatan bersama bahwa upaya kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta terkaif campur tangan pemerintah terutama dalam usaha penghimpunan dana awal tetap sangat diperlukan. Pemerintah bagaimanapun juga tetap berkewajiban untuk memikirkan dan mengembangkan pembiayaan kesehatan, termasuk sumber dan cara pembiayaannya.
5)
Kebijakan yang memberi keleluasaan pengelolaan
secara
tanggung jawab
Kebijakan baru penyelenggaraan upaya kesehatan yang berpijak pada pendekatan Paradigma Sehat dan dilaksanakan mengikuti azas desentralisasi dengan sistem IPKM perlu segera ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah guna mengatur dan menjamin praktek penyelenggaraan pe,:eliharaan dan perlindungan kesehatan secara komprehensif, terpadu, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. d.
Desentralisasi
Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan perbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi
spesifik masing-masing daerah. Desentralisasi yang inti pokoknya pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri tersebut, memang dipandang lebih sesuai imtuk pengelolaan perbagai pembangunan nasional pada masa mendatang. Tentu saja unfuk keberhasilan desentralisasi dari pelbagai persiapan perlu dilakukan, termasuk yang terpenting adalah persiapan perangkat organisasi serta sumber daya manusianya.
212
Untuk terselenggaranya desentralisasi akan dilakukan kegiatan analisa dan pendekatan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang
kesehatan, penenfuan kegiatan uPaya kesehatan yang wajib
dilaksanakan oleh daerah, analisa kemampuan daerah, pengembangan sumber daya manusia daerah, pelatihan, penempatan kembali tenaga dan lain lain kegiatan sehingga strategi desentralisasi dapat terlaksana nyata.
Beberapa faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan berazas desentralisasi ini antara lain mencakup: dan sinergi azas-azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1) Keseimbangan
Pembangunan kesehatan berbasis
wilayah (prinsip
desentralisasi) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keseimbangan dan sinergi antara prinsip ini dengan azas dekonsentrasi dan fugas pembantuan. Tanpa equilibrium cl'antata azas-azas diatas sukar dibayangkan bahwa tingkat daerah akan mampu menoPang dan mendukung berjalannya sistem yang mengacu pada pendekatan lokal spesifik ini.
2)
Penegasan jenis dan peringkat kewenangan
Kebijakan pembangunan kesehatan berazas di:sentralisasi harus diikuti dengan kejelasan mengenai tingkat, jenis dan peringkat desentralisasinya. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa potensi setiap daerah berbeda satu sama lain. Untuk dapat menjamin suksesnya implementasi sistem baru ini, Depkes perlu menetapkan secara jelas level atau tingkat desentralisasi yang dapat diberikan atau dilakukan.
3)
Kejelasan pedoman pengelolaan disertai dengan indikator/ parameter kinerja kota sehat dan kabupaten sehat, " eaidence based analysis" digunakan sebagai landasan penetapan program. Kebijakan desentralisasi pembangunan dan pemeliharaan kesehatan perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman pengelolaan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, terutama dalam penilaian bentuk kerja upaya kesehatan setiap daerah kota atau kabupaten.
Untuk tujuan diatas perlu ditetapkan indikator/parameter tersebut tidak saja berhubungan dengan derajat kesehatan dan upaya kesehatan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indonesia Sehat 201.0, tetapi juga mencakup beberapa hal lain seperti misalnya indikator tentang kesepakatan kebijakan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan intensitas peran
serta masyarakat dan sektor lainnya, indikator tersedianya sumber daya tenaga, biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk berjalannya sistem desentralisasi, serta indikator-indikator lain 213
non kesehatan yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kejelasan pedoman pengelolaan dan perangkat indikator/ parameter ukuran kinerja sebuah kota atau kabupaten sehat tidak akan memiliki arti dan nilai tambah lebih bilamana program pembangunan kesehatan yang dilakukan tidak benarbenar mengacu pada analisis kebutuhan lokal spesifik berdasar fakta (eaidence-based analysis). Rencana program pembangunan kesehatan hams mengacu pada kebutuhan lokal spesifik yang diidentifikasi berdasar data akurat yang ditemukan, dan bukan semata-mata mengikuti kebijakan pemberi dana (donor driaen policy). 4)
Pemberdayaan: kemampuanya kapasitas
unfuk menerapkan
desentralisasi
Desentralisasi yang identik dengan pemberdayaan potensi daerah harus tetap mengacu pada kemampuan daerah atau wilayah setempat dalam pelaksanaannya.'tEmpowerment" atau. pemberdayaan yang tidak diikuti dengan analisis yang cermat mengenai kapasitas setiap wilayah hanya akan menimbulkan problema potensial baru. 5)
Sistem dan kebijakan SDM yang mendukung
Seperti telah disebut terdahulu dalam pembahasan mengenai profesionalisme, desentralisasi menuntut kesiapan sistem dan kebijakan SDM yang sesuai dan kondusif. Pemberian atau penyerahan sebagian kewenangan kepada setiap wilayah/ daerah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang
berpijak pada Paradigma Sehat tanpa diikuti dengan pemantapan dan revitalisasi fungsi SDM pendukung akan
berakibat pada kemacetan program upaya kesehatan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tuntutan kebutukan, fungsi SDM hams mampu berperan sebagai mitra (parhrer) strategik dan pendukung bagi terlaksananya seluruh program pembangunan kesehatan, baik di pusat maupun di daerah. Peninjauan kembali pelaksanaan "redeploymenf" (penyebaran), disamping tentunya pola pendidikan pelatihan dan pengembangan perlu untuk dilakukan guna memastikan adanya dukungan SDM yang diperlukan dan memadai untuk mencapai tujuan. 6)
Infrastruktur lintas sektoral yang menunjang Pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana halnya Paradigma Sehat, menuntut kerjasama dan ketersediaan infra struktur lintas sektoral yang baik. Kerjasama antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor lainnya dalam konteks ini terutama adalah Departemen Dalam Negeri muflak diperlukan dan harus diatur dengan sebaik-baiknya.
2't4
Sektor industri juga sangat penting dalam suksesnya promosi kesehatan dan program pencegahan penyakit.
n
Mekanisme pengendalian yang andal
Agar penyelenggaraan pelaksanaan upaya kesehatan dengan azas desentralisasi dapat dilakukan dengan baik dan terarah, berhasilguna dan berdayaguna, mekanisme pengendalian yang baik sangat dipandang penting untuk diciptakan guna memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan di tiap wilayah.
Hal ini terkait erat dengan butir (3) diatas, yaitu adanya kejelasan pedoman pengelolaan yang disertai dengan indikator/parameter kota sehat dan kabupaten sehat yang jelas dan disepakati.
C. Hasil
Pencapaian Program
ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup Program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama
bermakna yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi (tahun 1967 sekltar 1,45 per 1000 klh, tahun 1991 menurun menjadi 51 per klh), menurunnya angka kematian ibu (tahun 1986 sekitar 540 per 100.000 klh menjadi 390 per 100.000 klh tahun 1994), serta meningkatnya angka harapan hidup (tahun 1967 sekitar 45,7 tahun menjadi 54,4 tahun pada tahun 1991. Namun dengan terjadinya krisis ekonomi yang berdampak luas telah mempengaruhi perbaikan hasil pembangunan kesehatan. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis ekonomi secara langsung akan menurunkan tingkat pendapatan, mempengaruhi pembahan pola konsumsi dan status gizi. Ancaman lebih lanjut adalah menurunnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi, semakin besarnya proporsi keluarga miskin yang rawan terhadap masalah-masalah kesehatan.
Kontribusi kesehatan di dunia internasional dapat dilihat rnelalui Human Development Index (HDD, yakni suatu komposit yang terdiri dari derajat kesehatary tingkat pendidikan, dan kemampuan keluarga yang merupakan cerminan dari tingkat kualitas suatu bangsa. Pada tahun 1995, HDI Indonesia ada pada urutan 96, paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (Singapura 28, Brunei Darusalam 35, Thailand 59, dan Malaysia 60). Peringkat Indonesia ini turun ke peringkat 106 pada tahun 1999. Hal ini memberikan dorongan agar kita lebih memberikan perhatian pada pelaksanaan pembangunan kesehatan. Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan
negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Propenas yang telah berhasil disusun diundangkan dengan No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. 21s
Karena itu hasil-hasil yang dicapai program berikut ini disajikan sesuai dengan program Propenas sebagai berikut:
1.
Program Upaya Kesehatan
a.
PemberantasanPenyakitMenular
1)
Imunisasi
Pada program imunisasi, secara rutin telah dilaksanakan pemberian kekebalan pada bayi berupa vaksinasi BCG, DPT, Polio dan campak, serta TT lbu Hamil dan WUS, DT dan TT Anak Sekolah Dasar. Pencapaian hasil vaksinasi bayi lengkap telah mencapai target
UCI (Universal Child Immunization) pada seluruh provinsi dan kabupaten yaitu telah mencapai cakupan vaksinasi sebesar 80% dari seluruh sasaran bayi. Hasil tersebut adalah untuk UCI tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten" Kecamatan dan Desa pada tahun 2000 adalah sebesar 90%.
Sehubungan dengan Indonesia termasuk daerah endemis Hepatitis B, maka sejak tahun 1992/93 mulai dilakukan Vaksinasi Hepatitis B terhadap bayi. Pada tahun 2000 mencapai 61.,2o/o, sedangkan untuk tahun 2001 akan diberikan vaksinasi pada 4.520.318 bayi.
2)
PemberantasanMalaria Angka kesakitan malaria di ]awa-Bali pada tahun 2000 mencapai 0,30 per 1.000 penduduk, sedangkan untuk daerah di Luar Jawa - Bali mencapai 21,00 per 1.000 penduduk.
Dibanding tahun 7999/2000 maka angka kesakitan tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut diatas disebabkan oleh meningkatnya kemampuan setiap or.rng dan kepedulian masyarakat untuk mengatasi malaria dengan menciptakan lingkungan yang terbebas dari penularan malaria melalui Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria). Sedangkan untuk tahun 2001 kegiatan Program pemberantasan penyakit malaria direncanakan Penemuan dan pengobatan pada 1.916.995 orang, dan penyemprotan rumah sebanyak 1'.373.092
rumah.
21.6
3)
Pemberantasan Penyakit Kelamin dan AIDS
Mei 2007 berdasarkan laporan positif secara kumulatif mencapai 1.393 yangditerima kasus HIV penderita dan AIDS positif mencapai 494 pendetita. Untuk meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor setiap tingkat administrasi dalam uPaya pencegahan dan penyebaran penyakit HIV/AIDS telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dari tingkat Nasional, seluruh Provinsi dan seluruh Sampai dengan bulan
Kabupaten. 4)
Pemberantasan Dernam Berdarah Dengue
Dari hasil
pelaksanaan kegiatan pemberantasan Demam di 27 provinsi yang
Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2000
mencakup kabupaten/kota terjangkit sebanyak 223 kabupaten/kota dengan angka kesakitan DBD 15,75 per 100.000 penduduk dan angka kematian 1,4%.
Dibandingkan tahun 1999/2000 angka kesakitan terjadi kenaikan yang disebabkan terjadinya letusan KLB di beberapa provinsi, akan tetapi angka kematiannya terjadi penurunan, hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit DBD, semakin baiknva penatalaksanaan kasus DBD di Rumah sakit dan penyuluhan intensif oleh petugas kesehatan maupun oleh kader.
Untuk membatasi penularan penyakit DBD yang cenderung semakin meluas dan mencegah terjadinya KLB dilakukan Bulan Bakti Gerakan 3 M (Menutup, Mengubur dan Menguras Tempat
Penampungan Air) terutama didesa/kelurahan yang rawan penyakit DBD sehingga angka kematian dan kesakitan dapat ditekan serendah mungkin deagan melakukan gerakan serentak membasmi jentik nyamuk penular Demam Berdarah selama 1 bulan saat kasus terendah (secara nasional terjadi pada bulan Desember - Januari). 5)
Pemberantasan Tuberkulosa Paru Pada tahun 2000 jumlah penernuan dan penderita yang diobati 17.766 penderita, sedang tahun 2001 direncanakan melakukan
penemuan dan pengobatan pada 772.349 penderita dan sampai dengan bulan Mei tahun 2000 kegiatan tersebut masih dalam proses pelaksanaan.
Untuk mempercepat dan memperluas
jangkauan
TB dengan strategi DOTS maka dalam rangka peringatan Hari Tuberkolosis Sedunia telah
penanggul,angan penyakit
217
dicanangkan "GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (GERDUNAS TB)'', dengan visi TB tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia melalui kesatuan gerak dan berbagai program dan sektor secara bersama-sama. 5)
Pemberantasan Penyakit Diare
Kegiatan Program Pemberantasan Penyakit Diare pada tahun 2000 telah ditemukan dan diobati 1'1,.21,0 penderita dan pada tahun 2001 direncanakan menemukan dan mengobati sebanyak 5.201.000 penderita dan sampai dengan bulan Mei 2000 masih dalam proses pelaksanaan.
Telah terjadi penurunan angka kesakitan pada tahun i[ggg/2000
mencapai 280 per 1.000 penduduk menjadi 260 per 1.000 penduduk pada tahun 2000. Sedangkan angka kematian yang dilaporkan dari 7,47 per 1.000 balita pada tahun 7999/2000 menurun menjadi 1,40 per 1.000 balita pada tahun 2000.
Untuk mempercepat dan memperluas
jangkauan penanggulangan Diare telah dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan melalui pengembangan diklat jarak jauh, pemantapan pelaksanaan PMPD di Fakultas KedokterarL Pengembangan materi P2 Diare dalam kurikulum pendidikan Keperawatan, melaksanakan tatalaksana Penderita Diare yang standar termasuk di rumah tangga, dan dibentuknya Tim Teknis penanggulangan bencana/KlB diare. 7)
Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
Pada tahun 2000 dari laporan yang masuk ;rrmlah penderita yang ditemukan dan diobati sejumlah 35.465 penderita. Sedangkan angka kesakitan pada tahun 2000 sebesar 76%, angka kematian pada balita tahun 2000 sebesar 4,9 per 1.000 penduduk. Untuk tahun 2001 direncanakan menemukan dan mengobati 4.270.882 orang dan sampai dengan bulan Mei 2000 masih dalam pelaksanaan.
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan telah dilakukan uji coba peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang diharapkan berdampak pada penurunurn angka kesakitan dan kematian ISPA pada Balita. 8)
Pengamatan penyakit menular Pada tahun 1W/2000 upaya pmingkatan pengamatan penyakit menular dilaksanakan surveilans AFP sebanyak 769 kasus dan
218
pada tahun 2000 sebanyakT00 kasus. Dalam upaya peningkatan dan pelaksanaan petugas surveilans pendidikan dilaksanakan desentralisasi telah
kemampuan petugas kabupaten/kota
di 6 provinsi pada 2L kabupaten
(daerah bantuan ADB) yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas
Gajah Mada. Selain
itu jnga telah dibentuk
District
Epidemiological Surveilans Team (DEST) pada daerah tersebut, sedangkan untuk kegiatan tahun 2001 sampai dengan bulan Mei masih dalam proses pelaksanaan. b.
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit
Mengingat masyarakat miskin dalam masa krisis amat peka terhadap berbagai paparan penyakit, maka titik berat prioritas kegiatan pelayanan rumah sakit diarahkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Mengingat dalam masa krisis jumlah masyarakat miskin semakin meningkat, namun belum seluruhnya terjangkau oleh f"silitas pelayanan kesehatan formal maka rumah sakit sudah berusaha melaksanakan pembebasan biaya bagi masyarakat miskin.
Keterbatasan biaya yang dimiliki rumah sakit memaksa mereka hanya dapat memberi pembebasan tersebut dalam porsi yang relatif kecil.
Untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS telah ditingkatkan kemampuan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS sebanyak 26 di BLK. c,
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1)
Kesehatan Keluarga a)
Pelayanan Kontrasepsi menggunakan MKJP telah mencapai
b)
Pelayanan Kesehatan lbu; Cakupan pelayanan Antenatal (K.4) telah mencapai 71.%, Caktpan persalinan oleh tenaga
70%.
kesehatan telah menca c)
p
ai
52o/,
.
Pelayanan Kesehatan Balita dan Aptas yang meliputi
cakupan kunjungan neonatal telah mencapai cakupanpembinaan Apras telah mecap ai
7't,1.yo,
71,%.
d) Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja; jumlah sekolah yang melaksanakan salah satu kegiatan Trias UKS mencapai 70% sekolah, Cakupan penjaringan kesehatan di
sekolah mencapai 660/o sekolah. ]umlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ALB di fawa Bali mencapai 25% sedangkan di luar Jawa-Bali adalah 9%, Jumlah pondok pesantren yang melaksanakan pelayanan kesehatan mencapai 15% dan cakupan sekolah yang melaksanakan pelayanan kesehatan mencapai 70%.
219
e)
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) mencapai 20o/o dafi Puskesmas yang ada.
2)
Pelayanan Kesehatan Dasar
a)
Pengembangan konsep dan penyebaran paradigma baru
puskesmas. Peningkatan jangkauan dengan sasaran khusus. c) Pengembangan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. d) Pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. e) Pengembangan inovasi pelayanan bagi sasaran lain khusus: Puskesmas Daerah Perbatasan, Pariwisata, dll. 0 Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dasar. b)
s) Pengembangan manajemen puskesmas: akreditasi, algoritma, dll. h) Advokasi peningkatan upaya kesehatan puskesmas.
i) j) 3)
Kerjasama lintas program/sektor dalam pengembangan puskesmas.
Pendamping daerah dalam pengembangan puskesmas.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Capacity Building bag tenaga Lintas Sektoral dalam rangka Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di 40 Kabupaten di 6 Provinsi. Telah disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional20012005 dan Panduan Program Perbaikan Gizi Kabupaten/
a) Telah dilakukan b)
Kota.
c)
Telah dilakukan pemberian makanan tambahan bempa MPASI terhadap 407.34'l' bayi berusia 6-11. bulan, anak 12-23
bulan sebanyak '1.012.062. orang, anak balita sebanyak 1.884.529 anak dan ibu hamil/ibu nifas Kurang Energi
Kronik (KEK) sebanyak 383.673 orang. pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak balita di lokasi pengungsian di Provinsi DI Aceh, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tenggara dan korban banjir di Provinsi Sumatera
d) Telah dilakukan
e) f)
220
Selatan.
Telah dilakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan kepada petugas gizi di berbagai tingkat administrasi maupun pelayanan. Penanggulangan GAKY di272 kecamatan endemik bent (20
Kahupaten) dan 197 kecamatan enedemik sedang (36 kabupaten/kota). Penanggulangan GAKY diintegrasikan ke dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional' Upaya ini hendaknya mengarah kepada peningkatan perbaikan wilayah untuk membuka isolasi daerah disertai dengan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat tersebut
mampu mengkonsumsi bahan pangan dan luar daerah endemik GAKY. s) Penanggulangan Anemia Gizi berupa pemberian suplementasi tablet besi kepada anak sekolah, remaja putri dan wanita pekerjamelalui gerakan pekerja wanita sehat dan
produktif (GPWSP), sedangkan di daerah lainnya suplementasi berlandaskan kepada kemandirian khususnya pada kelompok wanita usia subur (WUS) yang didukung dengan kegiatan kampanye peningkatan konsumsi tablet besi.
h)
i)
i)
Penanggulangan kekurangan Vitamin A pada 75o/o selurah anak balita. Dan pemberian kapsul vitamin A dosis ti.ggi kepada 65% ibu nifas. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita antara lain dengan penimbangan berat badan secara teratur.
Dilakukan revitalisasi Posyandu
di
124.000 posyandu
di
seluruh Indonesia.
4)
Program Sumber Daya Kesehatan
a)
Pendidikan dan Latihan
Selama tahun 2000 s.d Mei 2001 adalah telah dilatih sebanyak 2.175 orang tenaga kesehatan, meliputi bidang manajemen dan kepemimpinan 765 ' orang, teknis administrasi 900 orang, jabatan fungsional 900 orang dan pelatihan bagi pelatih sebanyak 2L0 orang.
b)
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
o
.
Penyusunan Strategis Pemerataan Pemanfaatan Lulusan Tenaga Kesehatan, dengan hasil, telah teridentifikasinya strategi pemerataan dan peluang bagi tenaga
Keperawatan, Kesehatan Lingkungan, Ahli Gizi dan Kesehatan Gigi. Sosialisasi Pemanfaatan Lulusan Tenaga KesehatarL dengan hasil telah tersosialisasi strategi pemerataan
pemanfaatan serta peluang kerja bagi tenaga keperawatan, kesehatan lingkungan, Ahli Gizi dan Kesehatan Gigi di 12 (dua belas) Provinsi, sebagai berikut : Bali, Sumatera IJtara, Jawa Timur, Lampung, D.L Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi lJtara, JawaBarat, Jawa Tengah, Irian Jaya, dan
o
Sulawesi Selatan.
Pemantauan Pemanfaatan Lulusan Tenaga Kesehatan dengan hasil telah terpantaunya pemanfaatan tenaga, Kesehatan di 12 (dua belas) provinsi bagi lulusan
keperawatan 15.848 orang,
ahli grzi 3.554 orang/
221
kesehatan Iingkungan 4.719 orang, dan kesehatun
ggi
380 orang. c)
Pendidikan Kedinasan
Dalam rangka peningkatan mutu
penyelenggaraan
pendidikan tenaga kesehatan dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui 21 kegiatan peningkatan mutu institusi Diknakes, pengembangan kurikulum, peningkatan pendidikan bagi tenaga guru/dosen, pengembangan riset bagi tenaga pengajar, serta pengembangan-pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran. Upaya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Diknakes dilaksanakan dengan meningkatkan institusi Diknakes dan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) ke fenjang Pendidikan Tinggi (JPT) melalui konversi.
Pada tahun 2000 telah di konversi sebanyak 242 buah dan pada tahun 2001 sebanyak 259 buah. Selain itu dilakukan akreditasi terhadap institusi diknakes. Pada tahun 2000 sebanyak 575 institusi telah diakreditasi dan pada tahun 200L sebanyak 607 institusi. Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga guru/dosen dilakukan melalui tugas belajar dan pelatihan fungsional. d)
Kepegawaian
e
Analisa Situasi
'
Penerapan Otonomi Daerah Sebagai tindaklanjut UU No. 22
ta'.tn
1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan
Provinsi sebagai Daerah Otonom,
maka
konsekuensinya adalah desentralisasi tenaga kesehatan yang saat ini baru sebagian utusan didekonsentrasikan kepada daerah. Hal ini berarti daerah harus siap dalam mengelola pegawai secara keseluruhan yang berada di wilayahnya.
-
Perampingan Organisasi Depkes Telah diketahui bersama bahwa organisasi Depkes nantinya akan semakin ramping dalam strukturnya, yang berakibat sebagian struktur jabatan akan
menghilang, kelebihan tenaga PNS dalam jumlah besar di Pusat dan Provinsi akan cenderung pindah ke Daerah Kabupaten/Kota, sementara daerah 222
sendiri belum siap menerima limpahan tenaga tersebut karena berbagai sebab.
Isu Strategis/Kritis. Beberapa hal aktual yang berkaitan dengan tugas Biro Kepegawaian adalah sebagai berikut:
-
Desentralisasiketenagaan
Desentralisasi manajemen kesehatan merupakan komihen politis yang harus dilaksanakan oleh
pimpinan nasional dimasa yang akan datang.
Kebijaksanaan desentralisasi ini sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000. Seperti pengalaman di banyak negara apabila desentralisasi ini tidak dipersiapkan dengan baik dan segi konsep mauPun operasionalnya dapat timbul kesulitan yang besar sekali dalam implementasi desentralisasi. Kendali
Pusat terhadap Kabupaten/Kota mempersiapkan
-
-
diri maka timbul
tidak
ancaman besar
terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Tenaga PIT Dengan adanya kebijakan minus growth maka formasi CPNS semakin kecil, tenaga kesehatan pasca PIT yang telah mengikuti seleksi CPNS hanya dapat diangkat tidak lebih dari 30% saia. Hal ini
memerlukan pemikiran bersama tentang lapangan kerja mereka yang belum tertampung, baik di lingkungan pemerintah maupuan sektor swasta yang juga terbatas dalam penyerapannya. Tenaga PTT Spesialis
Penempatan kembali tenaga dokter spesialis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Sebab pada umumnya mereka memilih tempat yang banyak peminatnya,
yaitu yang dalam waktu dekat sudah dapat menghasilkan dan fasilitas hidup yang memadai. Akibat dari kesulitan penempatan kembali, sekarang telah diuji coba tenaga spesialis PTT untuk dokter spesialis non PNS di tujuh provinsi. Provinsi
terpilih memang benar-benar memerlukan kehadiran seorang dokter spesialis untuk melayani
-
kesehatan spesialistik oleh masyarakat setempat. Perencanaan kebutuhan tenaga
Sampai saat ini banyak unit pelayanan kesehatan langsung (RS, Puskesmas dan UPT) yang selalu mengeluh kekurangan tenaga, sementara di tempat lain banyak tenaga kesehatan yang tenaganya belum termanfaatkan secara maksimal dalam jam kerja 223
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Pasal T ayat 2). Selain itu, Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 1'1. ayat2). pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang
Untuk mempertegas pengalihan kewenangan ini telah terbit Perafuran Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur kewenangan yang masih dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengubah peran Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah secara signifikan. Dengan kebijakan desentralisasi ini peran Pemerintah Pusat selanjutnya lebih banyak sebagai Steeing Agent. Peran-peran implementor seperti yang banyak dilakukan pada masa lalu harus
ditinggalkan yang selanjutnya merupakan Peran dari Pemerintah Daerah. Pada sistem yang baru ini Pemerintah Kab/Kota mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah'^ya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi sistem desentralisasi yang telah dilaksanakan sejak 1 fanuari yang lalu di bidang kesehatan telah ditindaklanjuti dengan berbagai langkah nyata antara lain:
a.
b.
c. d. e. f.
Pengalihan instansi vertikal seperti Kanwil dan Kandep di seluruh Indonesia, yang kemudian secara kelembagaan dilikwidasi. Dengan demikian pada setiap Provinsi mauPun Kab/Kota hanya ada satu instansi yang menangani bidang kesehatan yakni Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah.
Pengalihan beberapa UPT Depkes (seperd BP4, RS |iwa, Balai Pelatihan Kesehatan dan lain lain) menjadi UPT daerah Provinsi atau Kab/Kota. Pengalihan ini diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan di daerah. Tercatat tidak kurang dariT'1' UPT yang dialihkan ke Provinsi serta 321 UPT yang dialihkan ke Kab/Kota. Pengalihan seluruh P3D (Personil, Pembiayaan dan Sarana Prasana serta Dokumen pendukungnya) dari instansi vertikal serta UPT yang dialihkan tersebut. Terbitnya Kepmenkes No. 1747 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Mmimal sebagai acuan bagi Provinsi untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang harus dilaksanakan di tiap Kab/Kota. Sosialisasi berbagai kebijakan dan program kesehatan kepada Daerah untuk membangun komitmen Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya di Daerah terhadap pembangunan kesehatan. Menyadari bahwa desenhalisasi ini menuntut berbagai penyesuaian Depkes saat ini sedang meninjau kembali untuk penyesuaian lebih 225
lanjut terhadap berbagai kebijakan dan pengaturan
bidang
kesehatan.
g.
Dengan dukungan berbagai donor agency, berbagai intensif haining telah dilakukan khususnya masalah leadership untuk menghadapi perubahan paradigma di era desentralisasi ini. Kegiatan yang sifatnya capacity building ini pada tahap pertama dilakukan bagi
pejabat Pusat dari berbagai level yang lebih lanju juga akan dilakukan bagi SDM di Daerah.
Guna mengantisipasi berbagai masalah yang timbul dengan pelaksanaan desentralisasi ini Depkes telah membentuk suatu unit fungsional yakni Unit Desenhalisasi yang secara terus-menerus memantau pelaksanaan desentralisasi kesehatan berikut permasalahan
yang mungkin timbul karenanya. Berdasarkan temuan dari pemantauannya, unit ini akan mengkajinya dan menyampaikan masukan dan rekomendasinya kepada seluruh jajaran Depkes guna pengambilan langkah-langkah yang diperlukan.
Isu strategis yang berkaitan dengan proses desentralisasi bidang kesehatan tersebut antara lain adalah: a.
Komitmen terhadap Pembangunan Kesehatan Keberhasilan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 dalam era desenhalisasi ini menuntut komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Komibnen dari lintas sektor juga akan sangat menentukan. Oleh karena itu pada L Maret 1999 oleh Bapak Presiden telah dicanangkan Pembangunan Nasional berwawasan Kesehatan.
b.
Kelangsungan dan keselarasan pembangunan kesehatan Dalam tatanan otonomi daerah, keberhasilan pembangunan nasional
di bidang kesehatan
sangat ditentukan cleh
keberhasilan
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah-daerah. Ini berarti bahwa kelangsungan pembangunan kesehatan yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah sangat ditentukan oleh
kemauan dan kemampuan Daerah
menyelenggarakan
pembangunan kesehatannya.
itu,
keselarasan dalam arti kesatuan dalam visi pembangunan kesehatan antara Pemerintah dengan Daerah juga merupakan faktor yang akan menenfukan cepat atau lambatnya pencapaian visi pembangunan nasional di bidang kesehatan "Indonesia Sehat 2010". Padahal kesehatan merupakan salah safu unsur penenfu bagi Indeks Kemajuan Bangsa atau Human Development Inder selain pendidikan dan ekonomi.
Selain dari
c.
226
Ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan
Sebagai jasa, pelayanan kesehatan melekat dalam diri tenaga kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan
berarti juga ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan. Dalam
tatanan otonomi daerah dimana masing-masing daerah memilih kebijakannya sendiri, ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatarL khususnya tenaga-tenaga strategis, merupakan aspek yang memerlukan penanganan cermat. Selain Peran Pemerintah Daerah, peran masyarakat termasuk sektor swasta sangat besar dalam hal ini. d.
Kecukupan dalam pembiayaan kesehatan Karena pembangunan kesehatan pada dasarnya harus dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) dan masyarakat, maka pembiayaan kesehatan Pun harus menjadi tanggung jawab bersama pula. Alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) mempakan indikator penting tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembiayaan kesehatan. Sementara itu, mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan kesehatan juga akan menentukan seberapa besar
tang-ung jawab masyarakat dalam memelihara
kesehatannya sendiri. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (}PKM) atau bentuk-benfuk asuransi kesehatan lain dan Badan-badan Penyelenggaranya merupakan indikator bagi peranserta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan ini. Keberadaan sarana dan prasarana
Desentralisasi yang berupa pelimpahan kewenangan akan diikuti dengan pengalihan kepemilikan dan atau pengelolaan Prasarana dan saranak kesehatan. Prasarana dan saran kesehatan yang selama ini telah dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah pada dasarnya diperuntukkan bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan
operasional kesehatan. Pengalihan kepemilikan dan atau
pengelolaan diharapkan tidak menimbulkan perubahan fungsi dari prasarana dan sarana kesehatan tersebut, sehingga merugikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional kesehatan. f.
Kemampuan manajemen kesehatan
Selain visi, misi, strategi dan sumber daya, keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah juga sangat dipengaruhi kemampuan manajemen kesehatan dari aparatur kesehatan daerah. Kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan dukungan sistem
informasi merupakan komponen-komponen strategis dari manajemen kesehatan tersebut. o o'
Ketersediaan data dan informasi Salah satu sumber daya yang tak dapat diabaikan dalam manajemen
kesehatan adalah ketersediaan data dan informasi. Pada era desentralisasi ini tanpa komitmen dari seluruh jajaran dari pusat sampai daerah tak mungkin kita dapat membangun suatu sistem 227
informasi kesehatan nasional yang handal yang mampu memenuhi kebutuhan manajemen unfuk perencanaan pembangunan baik tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Komitmen semua pihak untuk membangun jaringan informasi kesehatan ini akan sangat menentukan pencapaian Indonesia Sehat 2010.
E.
Program Prioritas Tahun 2002 Pembiayaan pembangunan kesehatan pada tahun anggaran 2002 diprioritaskan untuk:
1.
2. 3.
4.
Menjangkau secara optimal masyarakat rentan/miskin, dan memperhatikan secara memadai kepada daerah miskin dan daerah pengembangan yang diperhitungkan akan mengalami kendala lebih besar dalam melaksanakan pembangunan kesehatan secara memadai sebagai salah satu bidang dari sebelas bidang wajib dalam penyelenggaraan desentralisasi, termasuk wilayah timur Indonesia. Mendukung kegiatan yang bersifat public goods untuk memenuhi kebutuhan kesehatan orang banyak, dan biasanya memperoleh perhatian kurang memadai dari masyarakat termasuk dunia usaha. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan meningkatkan penyediaan sumber daya kesehatan, terutama tenaga dan peralatan. Dukungan juga diberikan kepada peningkatan kualitas pelayanan ASKES bagi PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunan.
Menyediakan secara memadai dana pendamping pinjaman luar negeri, agar pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sesuai jadual pada tahun anggaran20O2.
Prioritas tersebut akan dilaksanakan melalui 6 (enam) Program Propenas yang menjadi tanggungjawab Depkes yaitu:
7.
Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat. Fokus program ini pada TA-2002 adalah menjaga kualitas air bersih dan lingkungan perumahan permukiman terutama di lokasi pengungsian; penyiapan alat peraga penyuluhan kesehatan; peayuluhan untuk hidup bersih dan sehat serta terhindar dan NAPZA.
2.
Program Upaya Kesehatan
ini adalah penyediaan vaksin, obat program, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit pelayanan bagi keluarga rentan/miskin dan pengungsi, peningkatan kualitas pelayanan ASKES anggota PNS, Polri, TNI, dan Pensiunan. Fokus program
228
Program PerbaikanGizi Masyarakat Fokus program ini adalah penyediaan obat program gizi, penyuluhan gizi masyarakat, menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk, meningkatkan penanggulangan grzi lebih, memantapkan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan memantapkan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga UPGK. 4.
Program Sumber Daya Kesehatan
Fokus program ini adalah melanjutkan penyediaan bea
siswa
pendidikan dokter spesialis dan guru-dosen serta tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpenci| penempatan dokter spesialis; peningkatan kemampuan tenaga Perencana kabupaten/kota dan provinsi; pelatihan pelatih, guru-dosen, dan manajer kesehatan. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya Fokus program ini dalam lingkup Departemen Kesehatan adalah: a) meningkatkan penggunaan obat nasional, b) menetapkan kebijakan mengenai obat esensial, c) membina dan mengembangkan farmasi komunitas dan klinik, d) membina dan mengembangkan obat publik dan perbekalan kesehatan, e) mengembangkan standar mutu farmasi, f) membina dan mengembangkan produksi dan distribusi alat kesehatan. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Fokus program ini adalah mengembangkan kebijakan program kesehatan, mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan mengembangkan sistem informasi kesehatan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan; meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program pelayanan kesehatan; menetapkan standar pelayanan kesehatan.
Program-program tersebut akan dilaksanakan melalui prinsip-prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan kriteria antara lain lokasi proyek, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek serta sumber daya masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat adalah pengadaan vaksin, pengunaan obat-obat program serta insektisida dan hal-hal yang apabila pengadaan di pusat akan lebih efisien dan efektif. Kegiatan untuk pelayanan keluarga miskin akan dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi bagi sarana pelayanan yang berlokasi di tingkat provinsi (RS Provinsi). Sedangkan bagi sarana pelayanan yang berada di tingkat kabupaten (RS Kabupaten dan Puskesmas) dilaksanakan dengan prinsip tugas pembantuan. Sementara itu kegiatan-kegiatan berupa pengadaan peralatan bagi RS dan Puskesmas diupayakan dengan prinsip dekonsentrasi, sedangkan rehabilitasi fisik dan pembangunan baru sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip tugas pembantuan. Dengan demikian dana sektoral yang digunakan untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah, sebagian besar akan dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi.
229
F.
Penutup Walaupun desentralisasi bidang kesehatan sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1950an, tetapi proses desentralisasi tersebut belum benar-benar diarahkan kepada terwujudnya otonomi daerah di bidang kesehatan. Oleh karena ifu, betapapun desentralisasi merupakan tantangan yang cukup berat pula di bidang kesehatan. Persiapan yang matang dan langkah-langkah yang cermat harus diupayakan agar desentralisasi ke arah otonomi daerah tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Namun demikian, kecermatan dan kehati-hatian bukan berarti lalu menghambat pelaksanaan desentralisasi itu. Dalam segala hal, pelaksanaan tidak perlu menunggu sampai persiapan serafus persen.
titik tertentu, pelaksanaan harus segera dimulai. Perbaikandilakukan kemudian sambil berjalan. Dengan demikian maka perbaikan desentralisasi menuju otonomi daerah di bidang kesehatan tidak akan
Sampai pada
kehilangan memenfu mnya. Bahwa masalah kesehatan adalah masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui kerjasama dan kemitraarL serta perwujudan Indonesia Sehat 2010 dapat tercapai.
230
3.4.3. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah A. Pendahuluan Beberapa masalah strategis yang dewasa ini sedang dihadapi Bangsa Indonesia adalah gejala disintegrasi bangsa (seperti kasus Aceh dan Irian Iaya), merebaknya masalah kerusuhan sosial, lambatnya pemulihan ekonomi, lambabrya penegakan hukum dan hak asasi manusia, rendahnya kesejahteraan rakyat dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah. Hal ini disebabkan pula oleh kesenjangan antara wilayah yang semakin melebar terutama KTI-KBI, Pantai Barat-Timur Sumatera dan Pantai Utara Selatan ]awa. Disamping itu pengembangan Prasarana dan sarana wilayah cenderung masih kurang melibatkan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut disusun arah kebijakan Program Kimpraswil mendatang.
B. Tugas,
Visi dan Misi
Sistem dan mekanisme kerja Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah didasarkan pada Keputusan Presiden No. 102/2007 tentang kedudukan, fugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2001:
1.
Tugas Pokok
a. b. c. 2.
perdesaan;
Pembangunan wilayah melalui penataan ruang, prasarana wilayah
yaitu jalan dan jembatan serta pengembangan sumber daya air termasuk irigasi; Penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup permukiman dan prasarana wilayah.
Fungsi
a. b. c. d. 3.
Pembangunan permukiman, prasarana dan sarana perkotaan dan
Pelancaran pelaksanaan di bidang permukiman dan Prasarana wilayah serta sumber daya air, termasuk pengembangan konstruksi; Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pelayanan administrasi Departemen; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang permukiman dan prasarana wilayah; Pelaksanaanpengawasanfungsional.
OrganisasiDepartemenKimpraswil Organisasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan Keppres No. 102/2001 tersebut meliputi bidang : 231
a. b. c.
d. e. f.
Penataan Ruang yang mencakup penataan ruang wilayah Nasional (RTRWN), fasilitasi penataan ruang lintas propinsi. Perumahan dan Permukiman yang mencakup kewenangan dalam fasilitasi penyediaan rumah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
Prasarana wilayah yang mencakup perencanaan makro dan pedoman pengelolaan dan mencakup pembangunan jaringan jalan bebas hambatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan nasional atau yang strategis nasional, serta penetapan status jalan nasional.
Perkotaan dan Perdesaan yang mencakup kewenangan dalam penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun, pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan perumahan dan permukiman. Sumber Daya Air yang mencakup kewenangan penyelenggaraan dan pemberian ijin pengelolaan sumber daya air lintas propinsi, penetapan standar, pembangunarL dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air lintas propinsi atau yang strategis nasional. Manajemen Pembangunan yang mencakup Sekretariat fenderaf Inspektorat lenderal Badan Litbang, Pembinaan Konstruksi dan Investasi, Badan Pengembangan SDM.
4.
Visi Terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif, serta prasarana wilayah yang handal dan bermanfaat, dalam pengembangan wilayah yang holistik, berkeadilan dan berkelanjutan serta selaras dengan aspirasi masyarakat.
5.
Misi Penyelenggaraan permukirnan dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan penataan ruang. b. Pemenuhan kebutuhan permukiman meliputi perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dan perwujudan permukiman yang responsif, serta prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang handal. Penyelenggaraan prasarana wilayah meliputi prasarana jalan dan c. sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah. d. Peningkatan manajemen pembangunan meliputi pengembangan industri konstruksi dan teknologi terapan serta pengembangan SDM, peningkatan peran swasta dan masyarakaf percepatan otonomi daerah dan perwujudan good goaernance. a.
232
C. Prioritas Pembangunan Nasional Lingkungan shategis yang berkembang pada masa sekarang adalah: (a) Meiebaknya Konflik Sosial dan Muncuinya Gejala Disintegrasi Bangsa; (b) Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; (c) Lambahrya Pemulihan Ekonomi; (d) Rendahnya Kesejahteraan Rakyaf Meningkatnya Penyakit sosial, dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasiona} (e) Kurang Beriembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam uu No. 25/2000 adalah sebagai berikut (a) Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan; (b) rvrewujudkan supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik;
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan; (d) Membangun Kesejateraan Rakyat Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Ketahanan Budaya; (e) Meningkatkan
(c)
Pembangunai, Daerah.
sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, maka Kabinet Gotong Royong memiliki agenda :
a. b. c. d. e.
f.
Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia'
Meneruskan proses reformasi dan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia
(HAM). Normalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman, serta tentram dalam kehidupan masyarakat dan melanjutkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara, serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia dan langsung.
D. Permasalahan Bidang Kimpraswil
1.
Internal
a.
Kurangnya perumahan yang layak terutama golongan lemah. 1) Masih tingginya kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (4,3 juta) dengan pertumbuhan kebutuhan tambahan kurang lebih 0,8 juta unit per tahun. 233
2)
Terdapat kurang lebih 13 juta rumah dengan kualitas dibawah standar.
3) 4)
Lingkungan permukiman yang kumuh dan tidak layak huni.
Lemahnya kapasitas kelembagaan
penyelenggaraan
perumahan dan permukiman. Menurunnya fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan
c.
Terbatasnya dan rendahnya pelayanan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan bagi pengembangan ekonomi lokal, serta tingkat pelayanan air bersih (perpipaan) di perkotaan 56,58 juta jiwa (57,7y") dan adanya 90 PDAM kritis dengan beban hutang. Menurunnya mutu pelayanan jalan antar kota yang ditandai dengan masing-masrng73,75% jalan nasional,27,9% jalan propinsi dan 50% jalan kabupaten/kota dalam keadaaan rusak. Di samping itu jalan masih belum menyentuh kawasan-kawasan tertinggaf termasuk perbatasan.
d.
Menurunnya pelayanan fungsi jaringan irigasi 1) '1./3 jarngan irigasi rusak, sisanya tidak berfungsi dengan baik, sebagian bendungan rusak. 2) Sumber daya air belum dikelola secara komprehensif sebagai satu kesatuan penataan ruang.
3) e.
f.
Belum terkendalinya distribusi air baku dan penetapan harga air secara layak untuk berbagai kebutuhan seperti air minum, irigasi, indusbi dan lain-lain. Adanya daerah permukiman dan kegiatan ekonomi yang rawan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
Terbatasnya kemampuan
SDM dalam
menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan paradigma pemberdayaan daerah. Belum tersedianya NSPM, SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan sosialisasinya yang menadai dalam melaksanakan tugas pusat otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembanfuan. h.
i.
j.
Peran pemerintah yang masih dominan dalam penyelenggaraan sedang peran masyarakat dan swasta masih sangat kecil. Belum mantapkan lembaga Kimpraswil di daerah dan peran Departemen Kimpraswil di BKTRN, BKP4N, BAKORNAS PB, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Air. Adanya penyimpangan-penyimPangan (KIN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merugikan negara.
k.
234
pembangunan daerah atau kawasan belum dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku/kaidah-kaidah penataan ruang yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan wilayah yang tidak serasi dan kerusuhan lingkungan. Masih belum memadainya keandalan mutu dan industri konstruksi karena masih rendahnya profesionalisme iasa konshuksi. Adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti PLG, jalan tol dan pengungsi. Terjadinya konversi kawasan persawahan beririgasi teknis menjadi permukiman terutama di Pulau fawa yang akhirnya menggangu
ketahanan pangan khususnya beras dan kehilangan nilai investasi yang besar.
2.
Eksternal
a.
Dana pemerintah yang dapat disediakan untuk pembangunan
b.
Tuntutan mempercepat pembangunan KTI dan propinsi-propinsi tertentu terutama DI NAD (Aceh), Irja serta Riau dan Kaltim'
c.
Kesenjangan WilaYah
semakin terbatas'
.
. o
:
Kesenjangan pertumbuhan antar wilayah -83% PDB Nasional dihasilkan dari KBI. Kesenjangan pertumbuhan dalam wilayah. Kesenjangan pertumbuhan desa dan kota, share PDB desa hanya
39y.. KTI intensitas P & S jauh lebih rendah dari KBI. Banyak jumlah pengungsi yang butuh permukiman/perumahan'
.
d. e. Tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan, t. g. h. i. j. k. L 3.
termasuk desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah kePada masYarakat. Masih tingginya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan yang akan membutuhkan flS dan S Kimpraswil' Masih rawannya ketahanan Pangan. Pada tahun 2001', pemerintah masih mengimpor beras sebagai akibat kurang berfungsinya jaringan irigasi dalam rangka produksi pangan. Besarnya jumlah penduduk miskin. Rawannya kerusuhan sosial serta bencana alam di beberapa tempat. Masih kurangnya penerapan prinsip-prinsip good Soaernance untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dalam melayani masYarakat. Kemungkinan terjadinya El-Nino yang akan mempengaruhi penyediaan air.
Tuntutan global "Papar{' sebagai kebutuhan dasar manusia (Shelter for All) dan membebaskan perkotaan dari kawasan kumuh (Cities without Slums).
Kemajuan Pelaksanaan Program Tahun 2001
Sampai dengan triwulan III, pelaksanaan pembangunan Bidang Kimpraswil dengan total dana sebesar Rp. 6,37 trilyun telah mencapai kemajuan fisik sebesar 53,06% namun penyeraPan keuangan baru mencapai 36,24%. Diperlukan dukungan dan bantuan dari para Gubemur dan Bupati/Walikota untuk dapat mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan tersebut. Dep. Kimpraswil telah melakukan usaha-usaha percepatan pelaksanaan seperti memberikan advis teknis secara intensif, meningkatkan frekuensi pemantauan dan evaluasi" penyediaan dana pendamping, mengupayakan penyediaan pengadaan tanah bersama daerah dan lainnva.
235
Khususnya untuk Program Penanggulangan Dampak pengurangan subsidi Energi melalui Penyediaan Air Bersih (pDprrsE-AB) dengan dana sebesar Rp. 174,0 milyar di 247 Kabupaten/Kota di 30 propinsi, baru 116 Kabupaten/Kota (a5%) yang telah menetapkan pemimpin Proyek. Mengingat program ini akan berakhir pada bulan Desember 200L, perlu dukungan para Bupati/Walikota untuk mendorong dan mengendalikan pelaksanaan program ini.
E. Arah Kebiiakan Program Kimpraswil Arah Kebijakan Program Departemen Kimpraswil terdiri dari tiga kebijakan : Mengatasi kesenjangan wilayah untuk persafuan dan kesatuan; Memacu pembangunan wilayah dan memantapkan pelayanan P&S untuk pemulihan ekonomi; dan Meningkatkan manajemen pembangunan.
yaitu
1.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah pada tahun 2002 direncanakan kegiatan- kegiatan antara lain
a.
:
Percepatan pembangunan terpadu wilayah tertinggal KTI dan kawasan tertinggal serta pemacuan pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh KAPET di KTI untuk mengurangi tingkat kesenjangan serta memacu investasi. Kegiatan yang menunjang meliputi pengembangan 12 kapet untuk percepatan pembangunan di KTI (Sanggau, Bafu Licin, Sasamba, Das Kakab, Manado Bifung, Batui, Pare Pare, Bukari, Seram, Biak, Bima, Mbay).
Untuk percepatan pengembangan wilayah tertinggal KTI dan sekaligus memfungsikan pelayanan terhadap daerah-daerah produksi potensial dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan akses Ropang-Lunyuk di NTB, lingkar Alor dan lembata di NTI, Biontong-Atinggola dan Tomako-Manalu (Sa^.rlihe) di Sulut, Bungku-Batas Sultra di Sulteng, Parohe-Bts di Sulteng dan BelaloTinobu di Suftra, Salema-Besi-Wahai di Maluku, Sagea-Gotowase di Maluku Utara. Maruni-Oransbari-Ransiki dan di Kalsel LampangBatulicin. Penyelesaian pembangunan jaringan irigasi baru antara lain di Marancang (Kaltim), Sumi (NTB), Salomeko (Sulsel). Melanjutkan Pembangunan faringan Irigasi air tanah di daerah yang sumber air perumahannya terbatas antara lain di NTB dan NTT. Peningkatan jaringan rawa di Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Meningkatkan tata saluran tambak khususnya pembangunan saluran primer tambak antara lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pembangunan Waduk Kayan di Kalimantan Tengah, Amandit di Kalimantan Selatan dan Pelara di NTB. Pembangunan Embung antara lain untuk penyediaan air minum perdesaan serta pertanian dan peternakan antara lain di NTB, NIT, Irja dan Maluku. 236
b.
Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Propinsi khusus
terutama NAD, Riau, Kaltim dan Irja terutama Pengembangan Kapet Sabang, pembangunan Bendung Karet dan letty,
pembangunan jalan menghubungkan daerah Timur dan Barat.
Program ini juga memprioritaskan penyelesaian beberapa jembatan tertunda agar segera fungsional seperti Otawa dan Kao, termasuk sebelas ruas prioritas di Irja seperti: Sota-Bupul-Muting, Manokwari-
Maruni-Warmare, Abepura-Arso-Waris,
Yetty-SenggiTengon,
Peninggian Waduk Manggar (Samarinda). c.
Pembangunan terpadu kawasan-kawasan perbatasan Kalbar, Kaltim, NTI, dan Irja.
d.
Peningkatan Jalan perbatasan Kaltim-Serawak melalui penyelesaian |alan Lintas Perbatasan di Karangan-Seipiluk di Kalbar; SamarindaBontang-Bts Serawak di Kaltim.
Melaxrkan kajian Tata Ruang Kawasan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan antara Indonesia dengan Timor Loro Sae. t.
Penanganan pengungsi akibat bencana/kerusuhan sosial, termasuk resettlement dan penyisipan pengungsi.
g.
Permukiman pengungsi di Sulteng (Poso) dan rehabilitasi rumah (stimulan).
h.
Penanganan dan penyelesaian perbaikan prasarana dan sarana perkotaan yang rusak akibat bencana alam dan kerusuhan sosial serta rehabilitasi prasarana yang rusak akibat bencana alam.
l.
Penyediaan PS
bersih ii
di
desa tertinggal dan kawasan kumuh serta air
daerah rawan air melalui kegiatan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, penyediaan air bersih di perdesaan, permukiman nelayan dan kawasan kumuh serta penyediaan prasarana dan saran desa tertinggal.
Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan tertinggal dengan pembangunan jalan-jalan strategis untuk membuka daerah potensial yang terisolasi seperti jalan lintas pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa.
Di Pulau Sumatera serta pantai Kalimantan dilakukan penyelesaian Ladia Galaska, di NAD, Lintas Barat dan Lingkar Samosir di Sumut, Tb. Mulan-Sp. Nangka di Bengkulu, Lintas Selatan Jawa di Banten, Jabar dan Jatim, membuka daerah terisolir Cikotok di Banten, Prigi Popoh di fatim, Palangkaraya-Bb. Kalsel (Berengbengkel) di Kalteng
237
k.
Dalam rangka mendorong pemantapan pelayanan prasarana dan sarana dan memacu pengembangan wilayah untuk pemulihan Kehidupan Ekonomi tahun 2002 direncanakan kegiatan antara lain: pemenuhan kebufuhan perumahan dan permukiman melalui fasilitas dan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui pengembangan sistem pembiayaan dan pernberdayaan pasar perumahan, pengembangan perumahan swadaya, pengembangan subsidi perumahan, dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat. Kegiatan yang dilakukan melipuli pelembagaan perumahan swadaya melalui P2BPK, pemantapan sistem melalui program CoBild di 12 kota, pengembangan Perumahaan Swadaya. Di samping itu diupayakan subsidi perumahan dan fasilitasi pemenuhan peruirahan melalui subsidi dan bantuan I'SD PU RS/RSS di 30 propinsi. Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang responsif dilakukan melalui penanganan ka'oasan permukiman kumuh di perkotaan, penataan lingkungan permukiman strategis dan penyediaan P/S permukiman, serta pengawasan keselamatan bangunan meliputi : Perbaikan PS lingkungan permukiman melalui ICP Plus, Pengembangan Kasiba Lisiba, Revitalisasi Pada Kawasan Strategis, Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Pelaksanaan P2KP di 5 propinsi. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota primer bagi kota-kota metro, besar, dan penyelesaian proyek peningkatan jalan kota di Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan kota besar dan sedang/kecil di Kawasan Barat Indonesia. Pada daerah-daerah yang belum mempunyai sistem air bersih akan
dilakukan penyediaan air bersih serta juga p:ningkatan fungsi kawasan dan revitalisasi kota (lama/bersejarah) dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi kota dan ketahanan budaya lokal melalui revitalisasi kawasan. Penyediaan Prasarana dan Sarana untuk pengembangan Desa Pusat
Pertumbuhan (DPP) dan Prasarana dan Sarana antar desa kota untuk mendukung pembangunan agribisnis dan agropolitan dilakukan melalui penyediaan Prasarana dan Sarana di DPP di seluruh Indonesia dan penyediaan flS antara Kota-Desa serta pengembangan agropolitan. Pemantapan Kehandalan Prasarana Jalan Untuk mengharmoniskan sistem jaringan jalan terhadap tata ruang
dalam membentuk struktur ruang dan melayani jasa distribusi termasuk menyelesaikan ruas jalan untuk memfungsikan jaringan antara lain peningkatan jalan ke pelabuhan Ulee-lheue, Cirebon, Kuala Enok, Tanjung Api dan Muara Sabak (outlet), Review
238
klasifikasi fungsi jalan, Peningkatan jalan nasional dan jalan strategis untuk melayani daerah-daerah produksi dan pemasaran dan ke pelabuhan mendukung ekspor. Memantapkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang terbangun melalui pemeliharaan, rehabilitasi serta pemantapan teknologi terapan dengan penanganan jalan-jalan lintas Pulau Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lain serta jalan tol, pemeliharaan jalan nasional dan jalan strategis untuk melayani daerah-daerah produksi dan pemasaran.
Air Jaringan Irigasi yang ada Rehabilitasi dan melakukan dengan dimantapkan fungsinya NAD, Sumatera di Propinsi lain Peningkatan Jaringan Irigasi antara lJtara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, JawaBatat, lawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, NTI, dan lrja. Dilakukan pula penyelesaian Pembangunan Jaringan Irigasi baru, antara lain waduk Keuliling NAD Okah di Kiau; melanjutkan faringan Irigasi Air Tanah khususnya di daerah yang sumber air Pemantapan Pelayanan Sumber Daya
permukannya terbatas antara lain di ]awa dan Bali; Peningkatan dan Pemantapan jaringan Rawa pada lahan pengembangan; Rawa Pasang Surut dan Rawa Non Pasang Surut antara lain di propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Untuk mendukung ketahanan pangan dan agribisnis
serta
penyediaan air baku permukimao Perkotaan dan industri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilakukan kegiatankegiatan: Pengembangan Irigasi dan Rawa untuk mendukung ketahanan pangan di 13 propinsi dengan fokus ekstensifikasi di luar jawa, penyediaan dan pengelolaan air baku untuk pusat produksi
dan domestik, di DKI Jakarta dan |awa Barat, serta
sebagian
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Rehab dan peningkatan jaringan irigasi, melanjutkan Jaringan Irigasi Air Tanah khususnya di daerah yang sumber air permukaannya terbatas, peningkatan dan pemantapan jaringan rawa pada lahan Pengembangan Rawa Pasang Surut dan Rawa Non Pasang Surut, meningkatkan Tata Saluran Tambak. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, waduk dan sumber air lainnya dilakukan untuk menjamin ketersediaan air serta pengendalian banjir dan pengamanan pantai untuk melindungi
kawasan sentra ekonomi, permukiman dan perkotaan. Kegiatan Rehabilitasi Waduk dilakukan antara lain: Waduk Jatiluhur, Batu Jai, Pembangunan Waduk Batu Tegi dan Waduk Bajul Mali, Kayan, AmandiL Lewigoong dan membangun Embung antara lain untuk penyediaan Air Minum Perdesaan serta pertanian dan peternakan serta pengembangan Teknologi Konservasi dan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga penyediaan sumber air dilakukan operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, dan Waduk. Sedangkan untuk mempertahankan aset prasarana dan sarana yang ada di sekitar pantai dilakukan pengamanan daerah wisata pantai Kuta, Sanur dan 239
Nusa Dua di Bali, daerah potensial dari ancaman abrasi pantai di Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Ampenan di NTB .
Dalam Rangka Meningkatkan Manajemen Pembangunan untuk mewujudkan Good Goaernance akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : Reformasi Organisasi dan SDM
Pengembangan kelembagaary
SDM, serta
Pembiayaan
Pembangunan dan Manajemen Asset, termasuk: Restrukfurisasi dan Perampingan Organisasi, Pemilihan dan Penempatan Staf, Pembaharuan Metodologi dan Sistem, Penerapan ISO 9001, Operasional Tim GG Departemen Kimpraswil. Transparansi
Pengembangan sistem informasi, termasuk: Pengembangan Homepage Kimpraswil meliputi Penyebaran Informasi ke Masyarakat mengenai Kebijakan, Program, Proyek, Paket Pengadaan dan Pengembangan faringan Intcraktif. Akuntabilitas Koordinasi perencanaan nasional pembangunan permukiman dan prasarana wilayah, Pengembangan Audit Proses Manajemen dan Sosialisasi Hasil Audit (Via homepage Media masa) serta koordinasi. Pemberdayaan Masyarakat Kerjasama dengan ISM (ICW, MTL AWAC, INFES. dll); Pengembangan Asosiasi Jasa Konstruksi, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pakar (ITB, UGM). Pengembangan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dan korporatisasi. Otonomi dan Desentralisasi Review dan penyiapan peraturan perundang-undangan bidang permukiman, rata ruang, prasarana wilayah dan pengairan, penyiapan kebijakan makro dan pengemu.:ngan teknologi, pengembangan Kimpraswil termasuk NSPM, Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Penetapan Proyek-proyek Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk T.A 2002.
Pembinaan teknik/bantuan teknik seperti pemantaPan kelembangan bidang Kimpraswil di lingkungan Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat, serta pengembangan -teknologi terapan. Pemberantasan KKN
Penanganan Kasus-kasus, Penyampaian Daftar Kekayaan Pelabat, dan Penelitian Ketaatan Membayar Pajak. Peningkatan Kemampuan Pengawasan (Capacity Building) Pelatihan SDM dan Peningkatan Sarana Kerja.
240
F.
Penutup Pembangunan yang dilaksanakan oleh Departemen Kimpraswil ke depan dilandasi oleh kebijakan dan strategi Permukiman dan Prasarana Wilayah sampai dengan akhir tahun 2004 yang diturunkan dari Agenda Kabinet Gotong royong yang dalam pelaksanaannya, diimplementasikan oleh 5 (lima) Direktorat jenderal dan 3 (tiga) Badan. Agar dukungan Prasarana lebih meningkatkan koordinasi dalam berbagai langkah pembangunan, integrasi rencana dan sinkronisasi program dengan berbagai sektor terkait di pemerintahan/ swasta dan masyarakat.
241,
3.4.4. Departemen Pertanian A. Pendahuluan Kegiatan pembangunan tahun 2007-2004 berada pada era reformasi pembangunan di segala bidang yang menyebabkan terjadinya perubahan paradigrna manajemen pembangunan nasional, yaitu: (1) dituntut lebih demokratis, transparansi, desentralisasi, good Soaernance dan partisipasi masyaraka! (2) diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah hanya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, dan (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000. Sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam GBHN 1999-20M,
sektor pertanian harus menjadi inti pembangunan nasional. Departemen Pertanian sebagai penanggung jawab dan pemegang simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian telah menetapkan Grand Strategy pembangunari pertanian yaitu Pembangunan Sistem Agnbisnis Sebagai P en g ger
ak Ekonomi N asi on aI.
Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis,
yaitu totalitas kinerja keseluruhan subsistem usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usaha tani, dan hilir serta jasa penunjang. Semua subsistem tersebut dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang untuk meningkatkan daya saing, membangun ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dalam kerangka penguatan ekonomi daerah. Oleh karena ifu, pola-pola pemberdayaan potensi dan kapasitas ekonorni masyarakat harus dikembangkan. Sebagai bagian dari pembangunan nasionaf keberhasilan pembangunan agribisnis tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga tergantung pada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Departemen Pertanian sehingga
diperlukan upaya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait menyangkut kebijakan makro ekonomi seperti moneter, fiskal, prioritas pembangunan, penanganan inflasi dan ketenagakerjaan; kebijakan pengembangan infrastruktur dan sarana publik untuk menunjang pertanian seperti irigasi, jalan pertanian, energi, komunikasi, air bersih; kelembagaan pelayanan informasi, teknologi, kredit penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, dan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi, kelompok usaha dan asosiasi.
B. Ptogram Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2001-2004 Visi pembangunan pertanian dirumuskan sebagai:
"
Tenauj udny a masy arakat
yang sejahterakhususnyapetani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha-
usaha agribisnis yang berdaya saing, berkeralcyatan, berkelanjutan, desentralistis"
dan
.
243
Berdaya Saing dicirikan antara lain mampu berkompetisi dalam pasar; mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (capital-driuen), teknolo gi (innoaation-diaen) serta kreativitas sumberdaya manusia terdidik (skill-diaen). Berkerakyatan, dicirikan antara lain dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak dan menjadikan organisasi ekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyat banyak mejadi pelaku utama. Berkelanjutan, dicirikan antara lain memiliki kemampuan, merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien; berorientasi kepentingan jangka panjang; menciptakan inovasi teknologi yang terus menerus; menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Desentralistis, dicirikan antara lain berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokaf berkembangnya pelaku ekonomi loka| memampukan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis; dan meningkatnya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyat lokal.
'1,. Misi Pembangunan Pertanian
a. b.
c. d. e. f
Mengorkestrakan kebijakan agar pembangunan setlap sub-sistem agribisnis dapat berkembang secara kuat dan harmonis. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis dari berbagai tingkatan skala usaha (usaha mikro rumahtangga, UKM dan besar) baik on-farm mauPun off-farm (budidaya, pengolahan dan pemasaran) dan mendorong berkembangnya kerjasama kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan. Memfasilitasi dan mendorong perkembangan industri hulu (pembibitan/perbenihan, industri agro-kimia, industri agrootomotif). Memfasilitasi dan mendorong pembangunan infrastruktur pertanian/agribisnis yang diperlukan agar :"emberikan iklim kondusif bagi investasi di bidang agribisnis' Mempromosikan pendayagunaan keragaman sumberdaya alam dan hayati secara optimal dan berkelanjutan.
. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik
aParat
pemerintah, maupun pelaku agribisnis khususnya petani-
g. h.
2.
Mempromosikan tumbuh-kembangnya organisasi ekonomi petani dan jaringan usahanya pada industri hulu dan hilir pertanian. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan baik pada industri hulu, usaha tani, usaha perkebunary usaha peternakan maupun industri hilir pertanian/peternakan/ perkebunan
Tujuan Pembangunan Pertanian
a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani pengembangan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis.
2M
melalui
b.
Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya
c.
pangan lokal di setiap daerah.
Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian.
d. e.
Mengembangkan aktivitas ekonomi perdesaan melalui pengembangan sistem agribisnis dan perusahaan-perusahaan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem agribisnis.
Strategi Dasar
a.
b. c. d.
e. f.
Promosi pendalaman dan perluasan struktur sistem agribisnis (melalui pengembangan cluster industry) dalam rangka transformasi sistem agribisnis dari factor-driven kepada capital-driven kemudian kepada innovation-driven berdasarkan keunggulan komparatif setiap daerah dan permintaan pasar.
Memfasilitasi perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pembanguan dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang diperlukan. Pemberdayaan usaha rumah tangga (petani), usaha kecil-menengah dan koperasi beserta jaringan usahanya agar mampu menjadi pelaku utama modernisasi sistem dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatary berkelanjutan dan terdesentralisasi. Pengembangan ekonomi, kerjasama internasionaf kelembagaan dan perundang-undangan untuk menciptakan iklim dan kepastian berusaha yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya kreativitas rakyat dalam pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis. Reposisi peran penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas semua sub-sistem agribisnis. Reposisi peran sistem pendidikan, pelatiharl dan penyuluhan dalam
merekayasa sistem pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan yang
g.
berwawasan agribisnis. Pemahaman tlang (re-education) tentang konsep agribisnis terhadap
aparat pemerintah dan masyarakat umum, dan pemberdayaan kemampuan aparat pemerintah dan kemamptan team work agar mampu menjadi fasilitator, mediator, dan promotor pembangunan
h.
sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis.
Penguatan koordinasi baik dalam lingkup Departemen pertanian maupun luar Departemen Pertanian unfuk menciptakan suatu harmoni pembangunan. Keharmonisan dengan Departemen lain dibutuhkaru karena sebagian komponen pembangunan agribisnis (khususnya di hulu dan di hilir) berada dibawah wewenang Departemen lain. Koordinasi yang harmonis juga diperlukan antar 245
i.
pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22/ 1999. Menjadikan kabupaten sesuai dengan keunggulannya sebagai unit perencanaan dan awal perencanaan pembangunan pertanian secara nasional. Apabila suatu sistem agribisnis dapat diterapkan secara utuh dalam satu kabupaten/kota, maka tanggungjawab
pembangunan sistem agribisnis tersebut dapat sepenuhnya diserahkan pada kabupaten. Apabila kondisi sistem agribisnis
tersebut melibatkan berbagai kabupaten/kota,
maka
perencanaannya dikoordinasikan oleh tingkat propinsi. Demikian pula bila melibatkan berbagai propinsi, perencanaannya sebaiknya dikoordinasikan oleh tingkat nasional.
4.
Kebijakan Pokok Pembangunan Pertanian
a.
Kebijakan Makro
Diarahkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis melalui instrumen makro ekonomi, moneter dan fiskal. Moneter mencakup suku bunga, uang beredar dan nilai tukar. Fiskal yaitu alokasi pengeluaran pemerintah unfuk pembangunan, pajak, dan investasi.
b.
KebijakanPengembanganlndustri Diarahkan untuk pengembangan agro-industri yang menunjang pengembangan komoditas pertanian andalan dan pemenuhan standar mufu permintaan Pasar.
c.
Kebijakan Perdagangan/Pemasaran dan Kerjasama Internasional Diarahkan untuk mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan/ pemasaran melalui antara lain mekanisme transparansi pembentukan harga, bursa komoditi dan pasar lelang.
d.
Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan infrastruktur diarahkan
e.
KebijakanPengembanganKelembagaan
untuk mendukung dan merangsang tumbuhnya usaha agribisnis. Infrasruktur yang dibutuhkan yaitu sarana pengairan dan drainase, ialan, llstrik, farm road, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur Indonesia), transportasi, dan telekomunikasi.
1)
Pengembangan Lembaga Keuangan
Untuk menghindarkan keterganfungan pada dana pemerintah, maka fokus kebijakan mendatang perlu lebih ditujukan pada pengembangan lembaga keuangan mandiri. Khusus bagi petani perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani. Sistem perbankan perlu dikembangkan ke 246
daerah melalui unit banking system sebagai pengganti branch-
2)
banking system yang ada saat ini.
Pengembangan Fungsi Penelitian dan Pengembangan
Mengingat keterbatasan sumberdaya penelitian yang dimiliki
pemerintah, perlu kebijakan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non-pemerintah. Proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan strategi
3)
4)
f.
g.
dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan petani.
PengembanganSDM
Paling sedikit ada tiga sasaran penting pengembangan SDM agribisnis di Indonesia (1) kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan; (2) kemampuan kewirausahaan (enterpreneurship), dan (3) kemampuan team work. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani. Beberapa kelembagaan tradisional sudah banyak yang hilang/ rusak/ tidak berfu ngsi kembali padahal sesungguhnya perannya sangat strategis. Arah kebijakan adalah mengembangkan kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/keluarga, organisasi ekonomi rakyat beserta jaringan bisnisnya, dan koperasi agribisnis.
Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pelestarian sumberdaya keragaman hayati dilakukan dalam bentuk kebun koleksi plasma nutfah, habitat asli ekosistem tanaman disetiap daerah, hutan, tanah, air, dan perairan umum. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah
Penumbuhan pusat-pusat agribisnis dikembangkan sesuai keunggulan masing-masing daerah dan dikaitkan dengan ekonomi regional sehingga secara bertahap daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan perekonomian regional dan dunia. h.
Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan
: (a) pemanfaatan keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; (b) peningkatan efisiensi ekonomi Diarahkan pada
(.) pengaturan distribusi pangan mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif; (d) dan keunggulan kompetitif wilayah; peningkatan pendapatan petani. Pengembangan Network Pengembangan network merupakan kebutuhan yang mendasar dan
menjadi prioritas yang akan dilakukan di Departemen Pertanian dalam membangun koordinasi antara pusat dengan daerah dan antar sektor baik di pusat maupun di daerah. Nettoork ini tidak hanya berupa pengembangan teknologi komunikasi elektronik dan komunikasi data, tetapi j.rga komunikasi personal dalam membangun kerjasama manajemen antar instansi.
247
5.
Program Pembangunan Pertanian Tahun 2001-2004
a.
ProgramPengembanganAgribisnis
b.
Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Pangan Komoditi mencakup padi dan palawija. Optimasi usaha dilakukan melalui: (i) optimasi sumberdaya lahan "non-faaorable" dan lahan
Program Pembangunan Agribisnis dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tioggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Tujuan program adalah (i) mengembangkan sub sistem hulu, (ii) mengembangkan sub sistem on-farm, (iii) mengembangkan sub sistem pengolahan, (iv) mengembangkan sub sistem pemasaran, dan (v) mengembangkan sub sistem penunjang. Sasaran program adalah (i) berkembangnya semua sub sitem agribisnis secara serasi dan seimbang, (ii) berkembangnya usaha-usaha agribisnis.
tidur seperti lahan gambut rawa, lahan keting/ darut dan (ii)
optimasi pemanfaatan air irigasi, melalui rehabilitasi jaringan irigasi, efisiensi manajemen penggunaan air dan pompanisasi.
ingin dicapai adalah: (i) meningkatrya produksi komoditi tanaman pangan antara 5-10 persen per tahun, (ii) meningkatnya produktivitas rata-rata 3 persen per tahun, (iii) menurunnya kehilangan hasil panen rata-rata 3 persen pertahun, dan (iv) meningkatrya pendapatan petani antara 5-10 persen per
Sasaran yang
tahun.
c.
Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Hortikultura Komoditas terdiri dari tanaman buah-buahan, sa5ruran, tanaman hias dan tanaman obat. Pengembangan hortikultura diarahkan pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk, dan produktivitas pada
sentra dan wilayah pengembangan komoditas unggulan nasional dan daerah melalui penguasaan Iptek, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Pendekatan pengembangan dilakukan melalui pembangunan usaha tani/kebun berskala komersial dengan mempertimbangkan skala ekonomi yang didukung penyediaan bibit berkualitas serta sarana dan prasarana seperti pengairarl penyimpanan, dan transportasi. Fokus kegiatan: (i) pembinaan produksi komoditas unggulan, (ii) pewilayahan komoditas untuk pengembangan kawasan agribisnis, (iii) penumbuhan sentra produksi, (iv) pemantapan sentra produksi dengan pembinaan teknologi maju, (") pengembangan sistem perbenihan nasional, ("i) penyediaan sarana dan Prasarana produksi, (vii) perlindungan tanaman hortikultura, (viii) pembinaan pengamanan hasil, mutu, dan keselamatan produk, dan (i") pembinaan kelembagaan agribisnis.
248
ingin dicapai adalah: (i) meningkatrya produksi komoditi buah-buahan, sa)ruran dan tanaman hias antara 5-10 Sasaran yang
persen/tahun, dan aneka tanaman antara 2-5 persenftahun, (ii) iercukupinya kebutuhan konsurnsi dan bahan industri pengolahan hortikultura serta meningkatnya volume ekspor, (iii) terbinanya mutu produk yang mempunyai daya saing di pasar dalam mauPun luar negeri, (iv) diperolehnya produk hortikultura yang bermutu tinggi dutt u-utt konsurnsi bagi masyarakat, (v) terbentuknya agrliusiness hortikultura yang dapat mensejahterakan petani dan p"lut,r usaha, (vi) tersedianya produk hortikultur di wilayah terpenduduk miskin sebagai sumber pendapatan dan peningkatan gizi masyarakat, dan (vii) terbinanya petani dalam mengadopsi ieknologi dan kelembagaan usaha sehingga dapat menjadi petani pengusaha yang berhasil. d.
Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Perkebunan
Komoditi perkebunan mencakup tanaman tahunan dan tanaman semusim. Permasatahan yang dihadapi antara lain adalah produkiivitas tanaman yang belum optimal, kualitas produk belum memenuhi standar perdagangan, proses diversifikasi (vertikal dan horizontal) belum memadai, dan peran kelembagaan yang masih lemah. upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, peningkatan mutu melalui pengembangan PeneraPan pasca Panen dan pengolahan, penge-Uangan diversifikasi dan pengembangan Pemasaran produk aungut menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi siap pakai di tingkat pekebun' Sasaran yang ingin dicapai adalah: (4 meningkatrya PDB perkebunan dengan laiu 3,7 persen per tahun, (ii) meningkatrya produktivitas hingga mencapai 70 persen dari produktivitas potensial, (iir) meningkatnya efisiensi usaha perkebunan, (rv) meningkatrrya mutu hasil produk primer dan produk sekunder ke arah zero defect, (") meningkabrya penerimaan devisa ekspor komoditi prirner menjadi US $ 5,'14 milyar dan mendorong peningkatan ekspor komoditi produk hilir perkebunary ("i) meningkatnya Penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 600 ribu tenaga kerja, (vii) tumbuh berkembangnya wilayah 10 sentra ekonomi baru di sektor perkebunan dan industri iasa seperti transportasi dan agrowisata, (viii) meningkahrya pendapatan petani perkebunan sehingga mencapai US $ 1.500-2.000 per KK/tahun, dan (ix) tumbuh dan terbinanya koperasi komoditi perkebunan baru yang mandiri dan professional sebanyak 2.800 unit dan asosiasi petani perkebunan sebanyak 16 asosiasi.
e.
Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan
pengembangan ternak dilakukan melalui kombinasi pendayagunaan sumberdaya lokal dan terobosan teknologi dalam penggunaan bibit, nutrisi, reproduksi, teknologi budidaya veteriner,
Pola
249
dan pasca panen. Pengembangan temak juga dilakukan dalam sistem usaha pertanian terpadu memanfaatkan limbah pertanian dan diusahakan pada lahan sawah, perkebunan, dan hutan. Beberapa aspek penting dalam mendukung pengembangan petemakan antara lain penyedlaan benih ungggl, penyediaan sarana dan prasarana ternak, teknologi budidaya terutama teknologi pakan, teknologi pencegahan dan pengendalian penyakit pengembangan pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan.
Saran
yang ingin dicapai adalah: (i) meningkatnya pendapatan peternak hingga melampaui UM& (ii) meningkatnya produksi daging, telur dan susu antara 3-6 persen pertahun dan meningkatnya konsumsi daging telur dan susu antara 2 - 3 persen pertahun, (iii) meningkatrya penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 450 ribu orang/ (iv) terwujudnya kelembagaan peternak yang mandiri dan mampu mengakses sendiri faktor produksi dan pelayanannya, (v) tercapainya keseimbangan populasi, produksi dan daya dukung lingkungan. t.
Sub-Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Agribisnis Kegiatan yang dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM pelaku agribisnis terutama petani dalam kewirausahaan agribisnis, (ii) revitalisasi sistem penyuluhan petani dan pembinaan agribisnis, (iit) pengembangan kelembagaan usaha seperti organisasi petani, kemitraan, kelembagaan pemasaran, koperasi pertanian dan kelompok usaha lain. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) meningkatrya kemampuan kewirausahaah SDM di bidang agribisnis; (ii) berkembangnya usaha dan kemitraan agribisnis di semua tingkatan.
g.
Sub Program Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Penunjang Agribisnis Pengembangan agribisnis memerlukan dukungan lembaga pelayanan penunjang agribisnis seperti lembaga keuangan, penyedia sarana pertanian, informasi pasar, pemasararL dan lainnya. Kegiatan yang diperlukan antara lain: (i) mengembangkan lernbaga koordinasi kebijakan pelayanan pendukung agribisnis, dan (ii) pengembangan lembaga pelayanan pendukung pada setiap sentra agribisnis. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pendukung agribisnis.
h.
Sub Program Pengembangan Usaha Agribisnis Berwawasan LH (Eco-Agribusiness)
Kegiatan yang akan dilakukan yakni: (a) pengembangan pola-pola usatani terpadu diantara komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan; (b) pengembangan pengelolaan limbah
dan
pengendalian bahan
kimia kegiatan agribisnis;
(c)
pengembangan teknologi pencegahan dan pengendalian kerusakan ?50
dan pencemaran lingkungan usaha agribisnis; (d) pengembangan manajemen mutu lingkungan; (e) peningkatan peran nnasyarakat
dalam pengelolaan lingkungan; dan
(f)
pengembangan sistem
informasi lingkungan.
ingin dicapai adalah: (i) berkembangnya pola-pola berwawasan lingkungan: (ii) berkembangnya tani terpadu usaha yang berwawasan lingkungan; (iii) 12 agribisnis model usaha meningkatnya produksi, mutu produk pertanian berwawasan lingkungan; dan (iv) perbaikan mutu dan lingkungan usaha
Sasaran yang
pertanian. Sub Program Pengembangan Teknologi Strategis dan Wilayah
Program penelitian yang akan dilakukan: (1) pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi sumberdaya lahan, air, iklim dan hayatt, (ii) pengembangan teknologi perbaikan potensi komoditas, (iii) pengembangan bioteknotogi yang mencakup kegiatan penelitian
rekayisa genetik, biologi molekuler, teknologi, serta penelitian mikrobiologi dan mikroproses, (iv) sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (v) teknologi spesifik lokasi, (vi) teknologi pasca panen dan diversitikasi produk, (vii) penyebaran teknologi hasil penelitian dan (viii) kelembagaan teknologi. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) meningkahrya hasil penelitian terobosan teknologi yang meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi agribisnis; (ii) meningkahrya rekayasa teknologi dalam rangka optimalisasi sumberdaya pertaniary dan (iii) meningkatnya paket dan penerapan teknologi spesifik lokasi.
j.
Sub-Program Pendayagunaan dan Perlindungan Sumberdaya Hayati Untuk mendukung program proteksi sumberdaya hayati akan dilaksanakan penelitian pengendalian jasad pengganggU; pengembangan sarana seperti laboratorium penguji; pengembangan
sumberdaya manusia pelaksana; pengembangan perafuran/ perundangan pendukung; serta kegiatan konservasi, identifikasi dan karakterisasi sumberdaya hayati (plasma nuffah). Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) peningkatan identifikasi dan pemanfaatan plasma nuffah pertanian; (ii) perlindungan plasma nuffah pertanian; dan (iii) pencegahan masuknya masuknya hama dan penyakit dari luar yang mengancam sumber daya hayati dan usaha agribisnis dalam negeri.
k.
Pengembangan Sistem Informasi danJaringan Kerja Agribisnis Sistem informasi dan jaringan kerja diperlukan untuk mendukung
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian baik internal Departeman Pertanian, antara
pusat dengan daerah, antar daerah, dan lintas sektoral termasuk swasta. 251.
Sasaran yang ingrn dicapai adalah: (i) tersedianya data dan informasi agribisnis yang akura! (ii) terbangunnya sistem informasi agribisnis yang cepat dan akuraf (iii) terbangunnya jaringan kerja setiap pelaku agribisnis; dan (iv) terbangunnya sistem koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan agribisnis baik internal Departemen Pertanian, antara Departemen Pertanian dengan institusi lain terkait dan swasta, antara Pusat dengan Daerah, dan antar Daerah. 6.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dimaksudkan untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Ada tiga sub sistem yang terkait yaitu sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi, dan sub sistem konsumsi.
Tujuan program (i) menciptakan ikUm yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, (ii) meningkatkan
ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu,
dan keragaman, (ii{
mengembangkan sistem distribusi dengan tingkat harga terjangkau, (iv)
hasil pangan olahan, (") meningkatkan pemberdayaan masyarakat mewujudkan ketahanan meningkatkan penganekaragaman
pangan/ dan (vi) meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat. Sasaran yang ingrn dicapai (i) dicapainya ketersediaan pangan tingkat
nasional dan masyarakat yang cukup, (ii) mengembangkan kemifraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan, dan (iii) meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, dan (iv) menurunnya tingkat kerawanan pangan masyarakat
a.
Sub-Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan
Dilakukan melalui: (i) koordinasi kebijakan dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi, (ii) peningkatan kemampuan aparat sebagai unsur pelayanan dalam penciptaan ketahanan pangan terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring ketahanan pangan tingkat rumah tangga, wilayah, dan nasional, dan (iii) pembinaan masyarakat dalam diversifikasi pangan menunjang peningkatan ketahanan Pangan.
Sasaran yang i.gio dicapai adalah: (i) terbangunnya sistem ketahanan pangan yang menjamin ketahanan pangan nasional, regionaf dan rumah tangga antar waktu, (ii) meningkabrya tingkat diversifikasi pangan masyarakat dan menurunnya keterganfungan terhadap beras, dan (iii) menurunnya tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat. 252
b.
Sub-Program Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan Dilaksanakan melalui: (i) pengembangan lembaga ketahanan
pangan yang ada di masyarakat, (ii) penumbuhan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan/ dan (iii) memfasilitasi berkembangnya kelembagaan bisnis dan kemitraan usaha di bidang pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) terbangunnya kelembagaan ketahanan Pangan masyarakat (ii) meningkatrya kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kerawanan pangan/penciptaan ketahanan Pangan/ dan (iii) berkembangnya usaha bisnis dan kemitraan usaha bidang Pangan.
c.
Sub-Program Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi
Dilakukan melalui: (i) pengembangan sistem deteksi dini dan peringatan dini (peramalan dan diseminasi informasi) terhadap bencana hama-penyakif kekeringan, banjir, bencana alam dan daerah perbatasan, (ii) koordinasi penanggulangan kerawanan pangan, d* (iii) pengembangan sistem penanggulangan darurat kerawanan pangan. Sasaran yang ingrn dicapai adalah: (i) terbangunnya sistem deteksi
dini kejadian kerawanan pangan dan gizi masyarakat, (ii) berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi di masyarakaf dan (iii) penanggulangan secara cepat kejadian kerawanan Pangan masyarakat.
C. Kineria Pembangunan Pertanian Pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fakta empiris tentang pentingnya sektor pertanian sebagai andalan maupun peranannya dalam perekonomian Indonesia.
1.
Fakta Empiris
Secara umum/ syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan atau pemimpin perekonomian nasional ialah memiliki kontribusi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian jelas memiliki peranan dominaru khususnya dalam hal pemantapan ketahanan pmgm, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Kesemua ini merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang sangat penting, dan bahkan lebih
penting daripada peranan dalam kontribusi dan pertumbuhan GDP, dimana saat ini kontribusi sektor agribisnis dalam GDP tidak lagi dominan dan cenderung menurun.
253
Ada lima syarat khusus suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor andalan perekonomian nasional, yaitu tangguh, progresif, ukurannya cukup besar, artikulatif dan responsif. Pembangunan agribisnis diyakini mampu memenuhi persyaratan tersebut secara simultan, sehingga diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Ketangguhan sektor pertanian diindikasikan oleh kemampuannya untuk tumbuh positif (0,22 y") pada saat krisis (1998), sementara perekonomian nasional secara agregat mengalami kontraksi sebesar 13,7 persen. Konsekuensi kontraksi ekonomi adalah penurunan penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 2,13 persen, atau 6.429.500 orang. Semua sektor ekonomi (kecuali listrik) mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, sementara sektor pertanian justru mamPu
meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis dan paling berjasa dalam menampung pengangguran sebagai akibat krisis ekonomi. Pada tahun 1998, peranan sektor pertanian dalam pembentukan GDP nasional berada pada urutan kedua setelah industri yaitu sebesar 18,84 persen, sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja menempati urutan pertama yaitu sebesar 45,0 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kesenjanganproduktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dengan non-pertanian cukup besat, yaitu sekitar empat kali lipat. Sementara, tingkat pengangguran di wilayah pedesaan lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Ini berarti bahwa sektor pertanian
arti strategis dan Peran dominan dalam mengatasi pengangguran nasional dan mengurangi kesenjangan produktivitas antar sektor. Fakta ini mempunyai implikasi bahwa peningkatan pertumbuhan sektor pertanian akan mempunyai dampak langsung yang kuat dan mampu mengatasi permasalahan struktur ekonomi nasional' Kemampuan artikulatif dan responsif sektor pertanian dapat dilihat dari keterkaitan konsumsinya. Semua subsektor dalam sektor pertanian termasuk dalam kategori Penyerapan tenaga kerja sedang sampai tioggi Pangsa pengeluaran konsurnsi rumah tangga pertanian sebesar 48,1 persen lebih tinggi dibanding rumah tangga non-pertanian kota dan desa yang masing-masing sebesar 42,53 Persen dan 30,63 persenElastisitas pengeluaran rumah tangga pertanian untuk konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga non pertanian. Ini berarti bahwa dampak peningkatan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi bagi rumah tangga pertanian lebih tinggi daripada rumah tangga non-pertanian. Fakta ini mempunyai implikasi bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian sangat penting dalam membangun keterkaitan konsurnsi. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa agroindustri skala kecil dan menengah yang bergerak di sektor makanan, perikanan dan peternakan merupakan sektor komplemen yang dapat dikembangkan untuk mengartikulasikan sektor pertanian. S.ktot agroindustri ini merupakan pilar strategis pembangunan sektor pertanian andalan. mempunyai
254
Peranan Agribisnis Dalam Perekenomian Nasional
Kontribusi sektor agribisnis (dalam arti luas) dalam perekonomian dapat diukur dengan berbagai indikator seperti kontribusinya dalam pembentukan GDR kesempatan kerja, perdagangan internasionaf pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan nasional dan pelestarian lingkungan hidup.
a.
Peranan Dalam Pembentukan GDP
Sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah (value added)terbesar dalam perekonomian nasional. Pada tahun 1990 sektor ini menyumbang 45 persen dari total nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian nasional. Pada tahun 1995, kontribusi sektor agribisnis dalam nilai tambah meningkat menjadi 47 persen dari total nilai tambah (Tabel 1). Hal ini berarti sektor agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah total (GDP total) dan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan GDP nasional adalah melalui pembangunan sektor agribisnis. Tabel
l
: Kontribusi
Agribisnis Dalam Pembentukan Nilai Tambah Ekonomi Indonesia. (Berdasarkan Tabel I-0 Tahun 1990 dan 1995)
&ktor
No
1990
RP Milyar
1995 Pensen
RP Mityar
Percen
I
Agdh,sinb
97.ffi.596
45,37
?54.n1.2fi
17,9
2
Tanbang & Gdian
25.633.990
11,99
41jW.tU
7,68
3
Indrsfi lain
27.185.892
12,75
48,590232
9,07
4
Listik, Gas, Air
1.4E5.892
0,69
5.780.180
1,09
5
Bangunan
11,7W.231
5,47
35.748.200
6,67
6
Tnansporbi
I 1.536.967
5,35
31.414862
5,87
7
l(dnunll€si
1.541.568
0,72
5.750.019
1,W
8
Lembaga Kauangan
8,407.t/8
3,90
?3.890.420
4,48
I
Jasa
28.855.928
13,&5
8E.4E1,m1
16,52
t0
Tohl
215.530.642
100,0
535.576.711
100,0
Sumber: BPS, Tabel 1-01990 dan 1995, (diolah)
Dalam periode 1996-\W, GDP sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.84 persen per tahun, yaitu dari Rp 63,8 trilliun menjadi Rp. 65,4 triliun dengan harga konstan 1993. Sementara 255
sektor ekonomi secara keseluruhan menurun sebesar 2,97 persen per tahun. Pada tahun L999 pangsa GDP pertanian menempati posisi kedua terbesar setelah industri pengolaharu yaitrr 79,4 persen vs
25,78 persen. Shuktur pendapatan rumah tangga tahun L999 menunjukkan bahwa kqntribusi kegiatan usahatani (on-farm) dan luar usahatani (off-farm) adalah 54,35 persen dan 6,10 persen. Sumber kegiatan non-pertanian didominasi oleh kegiatan industri dan buruh yang peranannya pada tahun 1999 mencapai 76,44 persen dan 8,78 persen. Informasi ini menunjukkan peran dominan kegiatan pertanian dalam shuktrur ekonomi rumah tangga pedesaan dan pertumbuhan perekonomian nasional.
b.
Peranan dalam Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan Tabel Input-Output L990 dan L995, kontribusi sektor agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja tahun 1990 mencapai sekitar 74 persen dan kemudian meningkat mmjadi 77 percen di tahun 1995 (Tabel 2). Hal ini berarti cara yang Paling tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di Indonesia adalah melalui pembangunan agribisnis. Konhaksi perekonomian agregat pada tahun L998 menyebabkan penurunan PenyeraPan tenaga kerja nasional sebesar 2,13 persen atau sekitar 5,43 juta orang. Sementara penyerapan tenaga kerja sektor-sektor lain mengalami penurunan yang tajam, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian justru naik
sebesar 432,5 ribu orang atau sekitar 7,27 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis mamPu mengurangi boban pengangguran nasional akibat krisis ekonomi.
Tabel2 :
Kontribusi Agribisnis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
asarkan Tabel I-0 1990 dan 1995)
Sumber: Bf'S, Tabel I-0 1990 dan 1995, (diolah)
Shuktur kesempatan kerja perdesaan tahun 1997 secata agregat menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian tetap penting dengan 256
proporsi 58,78 persen dari kesempatan kerja perdesaan yang besarnya 57,48 juta orang. Peranan sektor pertanian di luar ]awa nampak lebih besar dibandingkan dengan di Jawa (66,90% vs 50,65Yo) dan sebaliknya untuk sektor non-pertanian (33,10% vs 49,35%). Kegiatan sektor non-pertanian yang umum dilakukan masyarakat perdesaan adalah perdagangao jasa kemasyarakatan, bangunan dan jasa pengangkutan/komunikasi masing-masing dengan proporsi 13,63 persen, 8,27 persen, 4,13 persen, dan 3;31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertanian masih tetap dominan dalam perekonomian rumah tangga perdesaan, baik di Jawa maupun di luar |awa. Kegiatan non-pertanian yang relatif kecil dan sedang bertumbuh, tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan keberhasilan atau kinerja pembangunan pertanian. c.
Peranan Dalam Sektor Perdagangan
Konhibusi agribisnis dalam ekspor total Indonesia mencapai 43 persrn pada tahun 1990 dan meningkat menjadi sekitar 49 persen pada tahun 1995 (Tabel 3). Dalam total impor Indonesia, Pangsa impor sektor agribisnis relatif kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 1990 pangsa impor sektor agribisnis hanya sekitar 24 persen dan menurun menjadi sekitar 16 persen pada tahun 1995 (Tabel4).
Hal ini berarti sektor agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam devisa negara (net ekspor) dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tabel3 : Sumbangan Agribisnis Dalam Ekspor
Indonesia
(Berdasarkan Tabel I-0 1990 dan 1995) SeKor
No,
1990
1995
Persen
Penen
1
Agribusinis
43,38
49,22
2
Tambano & Galian
21,89
15,03
3
Industrilain
23,35
22,56
4
Listilk, Gas, Air
0,00
0,00
5
Bamunan
0,00
0,00
0 Tnnoortasi
4,23
7.A2
7 Komunikasi
0,00
0,47
I I
3.11
3,90
0,08
1,74
100,0
r00,0
tonbam Jase
t0 Toll
Kauanoan
SumUer, gI'S, fuU"t f-O i990 dan 1995, (diolah)
E7
Tabel4 : Peranan Impor Agribisnis Dalam Impor Indonesia Berdasarkan Tabet I-0 1990 dan
195)
Sumber: BflS, Tabel l-01990 dan1995, (diolah)
Ekspor produk sektor pertanian juga mengalami peningkatan yang cukup besar selama krisis ekonomi. Dibandingkan dengan ekspor tahun 1997, el<spor pertanian tahun 1998 naik sebesar 26,5 persen. Peningkatan ekspor pertanian selama masa krisis (1991-1998) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelum krisis yakni hanya sebesar 4,5 persen per tahun (1982-7994. Sebaliknya ekspor produk manufaktur turun sebesar 4,2 persen selama tahun 19971998. Hampir semua ekspor produk industri berbahan baku impor turun kecuali semen. Namun ekspor produk agroindustri yang berbasis pada sumberdaya lokal seperti minyak atsiri, asam lemak, barang anyaman (kecuali minyak sawit) mengalami peningkatan.
Ekspor minyak sawit memang mengalami penurunan selama periode tahun 1997-1998 akibat pengenaan pajak ekspor yang mencapai rata-rata 40 persen bahkan sempat diberlakukan embargo ekspor.
Bukti empiris kontribusi agribisnis dalam perekonomian Indonesia di atas mengungkapkan bahwa suatu pembangunan ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan perolehan devisa negara akan dapat dicapai melalui pembangunan agribisnis.
d.
Peranan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Tujuan pokok pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud
UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 adalah
mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap daerah.
258
ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah Pada saat
adalah sumberdaya agribisnis seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk nembangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis. Dengan kata larn, pembangunan agribisnis dijadikan pilar pembangunan ekonomi wilayah. Pembangunan agribisnis sebagai pembangunan ekonomi di derah makin relevan pula, mengingat saat ini agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB dan ekspor daerah. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di setiap daerah, sebagian besar disumbang oleh sektor agribisnins. Karena itu, melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah. Peranan Dalam Ketahanan Pangan Nasional Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan (food security), sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan
atau ketahanan nasional (national secuity) secara keseluruhan. Kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan akan dengan mudah menggoyahkan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan
keamanan nasional. Selain ifu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga sangat berkaitan erat dengan upaya
peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang bermutu dan cukup, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermufu. Karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.
Dalam membangun ketahanan pangan, penyediaan pangan dapat diperoleh melalui impor. Namun untuk kondisi Indonesia dimana jumlah penduduknya yang besar dan keragaman sosial buday a y arrg ada, menggantungkan penyediaan bahan pangan dari impor akan beresiko tinggi Selain memerlukan devisa yang cukup besar, juga berhadapan dengan pasar bahan pangan utama dunia yang tipis (thin market), dimana bahan pangan yang diperdagangkan di pasar internasional sedikit sekali (sekitar 10-20% dari total produksi dunia). Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali membangun sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.
259
Produksi pangan domestik telah menunjang sebagian
besar
penyediaan berbagai pangan nasional. Beberapa komoditas pangan pokok seperti beras dan jagung telah mencukupi kebutuhan masyarakat sedangkan gula pasir dan kedelai masih mengalami defisit. Untuk komoditi ubikayu bahkan mengalami surplus yang cukup trnggi. Keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan
pangan tersebut bisa dipergunakan untuk mengukur derajat swasembada pangan. Sebagai illuskasi rasio produksi dan kebutuhan beras, japng, kedelai, dan ubikayu secara nasional tahun 1999 adalah 0,99;O,98;0,58 dan 1,23.
Pembangunan agribisnis,berperan sangat besar dalam menunjang
terwujudnya sistem ketahanan pangan yang kokoh. Dengan membangun agribisnis berbasis pada keragaman sumberdaya hayati
di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokaf secara built-in juga terbangun ketahanan pangan yang kokoh. t.
Peranan Dalam Pelestarfan Lingkungan Hidup Dewasa ini, keprihatinan akan kemerosotan mutu lingkungan hidup bukan lagi sebatas isu lokal atau negara melainkan sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Kemerosotan mutu lingkungan hidup saat ini telah sampai pada tingkat yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia di bumi. Karena itu diperlukan upaya secara intemasionaf regional dan lokal untuk mengatasi kemerosotan mutu lingkungan hidup.
Pembangunan agribisnis potensial untuk mencegah dan memperbaiki kemerosotan mutu lingkungan hidup melalui hal-hal berikut Pertama, pembangunan agribisnis akan membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah (ruang). Kesempatan ekonomi tersebut akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya, sehingga tekanan penduduk pada suatu ruang
tertentu dapat dikurangi; Keilua, pembangunan agribisnis yang
pada dasarnya mendayagunakan keragaman hayati,
dapat nempertahankan keanekaragaman hayati; Ketiga, pembangunan agribisnis yang antara lain mendayagunakan pertumbuhan keragaman fumbuharu pada dasamya merupakan "perkebunan karbon" yang efektif dalam mengurangi emisi gas karbon ahosfir yang menjadi salah satu penyebab pemanasan globa! Kemtpat, pembangunan agribisnis akan menghasilkan produk yang hrsifat biodegrailable yang dapat terurai secara alamiah. Produk agribisnis yang biodegradable int akan dapat mengurangi penggunaan produk petrokimia non-biodegradable', dan Kelima, pembangunan agribisnis yang bergerak dari factor-diaen ke capital driaen dan kemudian kepada innoaation-ilriaen dalam menghasilkan nilai tambah dapat 260
mengurang"i tekanan sumberdaya aLam dan lingtcungan hidup.
Perencana pembangunan pertanian telah menguasai strategi penciptaan dan penerapan berbagai jenis teknologi usahatani akrab lingkungan. Berbagai jenis teknologi sistem usahatani akrab lingkungan telah tersedia dan siap untuk diterapkan di lapangan yaitu; (a) Sistem usahatani berwawasan konservasi tanah yang meliputi pembuatan teras, pengelolaan bahan organik, tanaman lorong (altey cropping), rehabilitasi lahan melalui penutup tanah dimana komoditi pertanian sebagai bagian dari subsistem, (b) Sistem pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah (Iow input sustainable agriculture), yaitu melalui efisiensi penggunaan pupuk yang mudah hilang (nitrogen) dan penggunaan pupuk hijau; dan (c) Wanatani (agroforestry), yaitu melalui pengendalian erosi, melestarikan keanekaragaman hayati dan mengkonsevasi anorganik, dan pengembalian unsur-unsur hara secara berimbang. Dalam usaha penerapan teknologi usaha tani ramah lingkungan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (a) Teknologi disesuaikan dengan ciri lingkungan, sehingga usahatani tidak bersifat eksploratif, deshuktif, dan polutif; (b) Teknologi ditujukan untuk optimasi produksi, dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lahan, dan keseimbangan ekosistem: dan (c) Teknologi dan sistem produksi memperhatikan kriteria kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sistem produksi. Dengan demikian teknologi usahatani akrab lingkungan dapat diartikan sebagai usaha pertanian dengan penerapan teknologi yang tepat dan sesuai lingkungan, sehingga diperoleh produksi optimal dan sumberdaya lahan terhindar dari kerusakan fisik dan biologis, pencemaran residu kimia, dan gas rumah-kaca.
D. Permasalahan Pembangunan Pertanian
l.
Sumber Daya Alam Pembangunan pertanian dihadapkan pada penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya terutama sumberdaya lahan dan air. Dalam periode tahun 1983-1993 luas lahan pertanian menurun dan L6,7 juta hektar menjadi 15,6 juta hektar. Penurunan tersebut terutama terjadi di Jawa, yang mempunyai implikasi serius dalam produksi komoditas pangan terutama beras karena pangsa pulau Jawa dalam produksi beras
nasional mencapai 56 persen. Konversi lahan juga diikuti oteh penurunan kualitas lahan dan air akibat pola pemanfaatan lahan dan
perkembangan sektor non-pertanian yang kurang memperhatikan aspek
lingkungan. sejalan pula dengan proses alih fungsi lahan, skala usaha pertanian juga
terus menurun. Jumlah petani gurem (pemilikan lahan <
t
ha) dan 267
petani yang tidak mempunyai lahan meningkat. Sensus pertanian tahun 1983 dan 7993 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan menyempit dari 0,58 Ha menjadi 0,41 Ha di Jawa, dan dari 1,58 Ha menjadi 0.83 Ha di luar fawa.
,
Sumber Daya Manusia
Kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang cukup signifikan dalam pembangunan agribisnis. Pertanian Indonesia yang berbasis perdesaan melibatkan sumberdaya manusia yang sangat besar,
dengan tingkat kemampuan yang terbatas, terutama dalam hal manajemen dan orientasi komersial dan bisnis jangka panjang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 48,4 persen tenaga kerja di sektor pertanian tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah dasar, 40,5 persen menamatkan sekolah dasar, dan hanya L1,1 Persen yang menamatkan sekolah menengah ke atas. Akan tetapi yang sangat menenfukan adalah belum terciptanya wawasan para pelaku balk petani dan usaha kecil, maupun usaha skala besar dan multinasional unfuk merencanakan bisnis jangka panjang dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. 3.
Teknologi Teknologi pra dan pasca panen masih merupakan kendala, kecuali teknologi budidaya sub sektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan komersial. Dalam peneraPan teknologi hama sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan mempertimbangkan aspek lokahta untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kecepatan prosesnya. Pada era pasar bebas dewasa ini, sangat dibutuhkan teknologi yang mendukung
pengembangan komoditas berorientasi pasar. Unfuk
itu
perlu
dikembangkan Nef Working antara penghasil teknologi dengan pemakai. 4.
Sistem Pelayanan Perkembangan sistem pelayanan bagi petani dan usaha agribisnis of form seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit) dan
penyuluhan pertanian mengalami stagnasi yang cukup serius'
Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan beberapa hal. Pertama, keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas. Kedua, prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan. Ketiga, dengan branch banking system, alokasi kredit untuk agribisnis cenderung kecil, karena perencanaan skim kredit ditentukan oleh bank pusat dan dengan menggunakan standar sektor non-agribisnis. Dengan branch banking system, perbankan selama ini bukan saja kurang mendukung ekonomi daerah khususnya pertaniao bahkan cenderung menghisap modal (capital drain) dari daerah 262
Perdesaan.
Pelayanan penyuluhan mengalami degradasi yang sangat besar, baik dari segr jumlah penyuluh, perlengkapaO pengetahuao materi penyuluhan dan manajemen penyuluhan. Penyuluh pertanian akan
berkurang dalam jumlah cukup banyak karena banyak yang akan menghadapi pensiun, sementara materi penyuluhan belum mengalami perubahan sejak masa Bimas yang lalu, dimana lebih bias kepada onfarm dan teknis budidaya. Pelayanan informasi teknologi dan pasar juga terkendala oleh sarana, prasarana, dan struktur pasar yang cenderung oligopsoni.
5.
Kelembagaan dan Organisasi Petani Kelembagaan petani pada urnumnya lemah, tidak mampu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani. Petani adalah kelompok mayoritas yang tidak mempunyai kekuatan unfuk menyuarakan kepentingen mereka sendiri secara politis maupun ekonomis. Kelompok usaha, koperasi, asosiasi, maupun bentuk organisasi lain seperti HKTI dan KTNA tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi kepentingan petani.
Melihat sejumlah permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa pembangunan pertanian tidaklah sederhana. Diperlukan kebijakan menyeluruh dari berbagai aspek dan tahapan-tahapan panjang agar pertanian berkembang menjadi usaha komersial' yang memberikan keuntungan layak bagi petani.
6.
Aspek Hukum dan Kepastian Usaha Benturan antara hukum formal dan hukum adat serta tidak sinkronnya aturan antar departemen, dan antara pusat dengan daerah telah mengakibatkan kurangnya kepastian usaha. Pengusaha cenderung dihadapkan pada strategi bisnis jangka pendek sehingga keberlanjutan usaha, perencanaan jangka panjang dan kerjasama kemitraan sulit unfuk
diwujudkan.
E. Kegiatan Pokok Pembangunan Pertanian TA. 2002
1.
Program Pengembangan Agribisnis
Kegiatan pokok program ini dalam tahun 2002 adalah: (1) fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis melalui penyediaan peta komoditas dan peta investasi agribisnis, (2) peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara efisien, (3) pengembangan kelembagaan penyedia input produksi pertanian, (4) pengembangan lembaga permodalan agribisnis dan perdesaan, (5) pengembangan industri benih terakreditasidan penggunaan benih bersertifikat (6) pengembangan industri dan 263
penerapan alsintan pra dan dan pasca panen, (7) peningkatan kualitas SDM dan fungsi penyuluhan, (8) penciptaan teknologi strategis untuk mendukung pembangunan agribisnis, (9) penciptaan dan penerapan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan, (10) fasilitasi berkembangnya infrastruktur agribisnis, (11) mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha agribisnis, (12) memperkuat kelembagaan pelaku agribisnis terutama kelembagaan petani dalam usaha agribinis, (13) peningkatan kemampuan aParat daerah dalam pelayananpengembanganagribisnis, (14) fasilitasi pemasaran produk agribisnis melalui penyediaan informasi Pasar, market intelligece dan promosi pasar, (15) fasilitasi sistem informasi dini berkaitan dengan dinamika lingkungan global dan perubahan kondisi alam, (16) mendorong Persamaan keterlibatan Perempuan dan laki-laki dalam usaha agribisnis, (17) penciptaan dan atau mengembangkan sistem pasar yang berkeadilan dan kondusif bagi tumbuhkembangnya usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi, (18) penerapan standardisasi agroinput dan produk-produk hasil pertanian serta akreditasi dan (20 pengembangan reformasi kebijakan yang mendukung sistem agribisnis.
Indikator keberhasilan dari program ini antara lain adalah berkembangnya sentra produksi menjadi senha agribisnis, berkembangnya usaha-usaha otf-farm, meningkatnya arus komoditas serta meningkahrya nilai tambah. Khusus di bidang budidaya, untuk mencapai sasaran tersebut, produktivitas dan produksi diproyeksikan harus meningkat sebagai berikut (i) produksi tanaman Pangan yang mencakup lagung 11.500 ribu tory kedele 1.800 ribu tory ubi kayu 17.000 ribu ton, ubi jalar 1.900 ribu ton, kacang tanah 790 ribu ton dan kacang hijau 315 ribu tory (ii) produksi hortikultura yang mencakup buahbuahan 10.327 ribu ton, sayuran 9|1.46 ribu ton, tanaman hias 11 ribu ton dan aneka tanaman 211 ribu ton; (iii) produksi peternakan yaitu: (a) daging 1.520 ribu ton, yang mencakup sapi potong 339 ribu ton, kerbau +g iibu ton, kambing 45 ribu ton, domba 32 ribu to^. babi 88 ribu ton, tory ayam ras petelur 28 ribu kuda 0,97 ribu ton, ayam buras 276 'jibu ton, ayam ras pedaging 554 ribu ton, itik 14 ribu ton. (b) telur 8&1 ribu ton yang *"n lknpuyam buras 158 ribu ton, ayam ras 515 ribu ton dan itik 160 ribu ton dan (c) susu sebanyak 529 ribu ton; (iv) produksi perkebunan terutama yang mencakup (a) tanaman tahunan (karet 1.718 iibo tow kelapa 2.913 ribu ton, minyak sawit 6.534 ribu ton, inti sawit 1.429 ribu ton, kopi 474 ribu to$ teh 180 ribu toru kakao 372 ribu ton), (b) tanaman semusim (tebu2.L47 ribu ton, tembakau 146 ribu ton dan kapas 146 ribu ton). Program PeningkatanKetahanan Pangan Kegiatan pokok program ini dalam tahun 2002 adalah: (1) inventarisasi dai penaloy"grn"o., sumber pangan potensial di masyarakat (lokal, regional dan iasional), (2) peri"gkatan produksi bahan pangan pokok beias, karbohidrat non hras, sumber protein dan lemak, (3) mendorong
2&
peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh masyarakat sepanjang waktu, (4) pembinaan dan pengembangan kualitas keragaman konsumsi pangan masyarakat serta
memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan asli Indonesia, (5) pembinaan peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat serta penganekaragaman konsumsi pangan asal ternak dan ikan, (6) pengembangan kelembagaan pangan masyarakat termasuk pengembangan lumbung desa, (7) pengembangan pengolahan stok pangan oleh masyarakaf (8) pembinaan pengembangan industri produk
olahan pangan, (9) penyediaan kredit yang menunjang ketahanan pangan/ (10) pengawasan mutu dan keamanan pangarL (11) pengembangan kemitraan bisnis pangan, (12) pengembangan teknologi pangan dan penerapannya di masyarakaf (13) mendorong persamaan
keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam penciptaan ketahanan pangao (14) peningkatan kegiatan penyuluhan bagi produsen dan komsumen dalam mewujudkan ketahanan pangan serta (15) peningkatan kemampuan aparat dalam pelayanan mewujudkan ketahanan pangan, (16) penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta penanganan daerah endemis serta (17) peningkatan koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan.
Dengan terbangunnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatnya pendapatan petani produserg maka dampak secara nasional adalah terwujudnya sasaran: (1) dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup yang dicerminkan dengan ketersediaan energi untuk konsumsi energi untuk minimal2.550 kkal/kapHa/hari dan konsumsi protein 55 gram/kapita/hari dengan 27% diantaranya berasal dan hewani dan (2) terpenuhinya kebutuhan pokok pangan melalui pencapaian sasaran produksi padi sebesar 53.000 ribu ton.
Di samping itu, program tersebut juga digunakan untuk (1) menekan variabilitas harga antar wilayah dan antar waktu serta rendahnya persetase pengeluaran terhadap pangan, (2) meningkatnya keanekaragaman komsumsi dan menurunkan ketergantungan pada pangan pokok beras dan meningkatnya komsumsi pangan pokok lokal non beras, (3) meningkatkan kemandirian dalam pemantapan ketahanan pangan dicirikan oleh meningkahrya produktivitas tenaga kerja dan tingkat manajerial masyarakat dan meningkatrya pemahaman dan motivasi aparat pemerintah serta meningkabrya akses masyarakat pada teknologi, permodalan dan pemasa{an hasif (4) menurunkan tingkat kerawanan pangan yang digambarkan terdeteksinya indikator kerawanan pangan yang digambarkan dengan masyarakat produsen dan pedagang produk pangan dalam sitem jaminan mutu pangan skala rumah tangga.
265
Pelaksanaan program sektor pertanian dilaksanakan di daerah berupa kegiatan dekonsentrasi dan pembantuan. Sebagai penanggung jawab adalah gubernur. Perbedaan mendasar dalam pengalokasian anggaran pembangunan TA 2002 ke depan dengan TA sebelumnya adalah: (a) perencanaan disusun secara bottom up, (b) alokasi anggaran dilakukan
menurut program dan wilayah, (c) anggaran di daerah langsung dialokasikan di kabupaten/Kota, sementara hanya propinsi yang memperoleh anggaran untuk melakukan fungsi koordinasi, pemberian informasi dan pengendalian, dan (d) kegiatan dan anggaran diarahkan pada pencapaian sasaran yang sudah disepakati bersama, baik antar unit di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah. Anggaran di tingkat Pusat dialokasikan untuk menunjang kegiatan yang sesuai dengan peta kewenangan Pemerintah Pusat. Kegiatan Pembangunan Pertanian dalam lingkup Kabupaten/Kota dan kewenangan desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Dana Alokasi Urnum (DAU). Sedangkan dana dekonsentrasi hanya digunakan unfuk mengembangan kawasan atau pusat pengembangan agribisnis yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan lintas wilayah. Perencanaan disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas tentang
besaran yang terukur, lokasi, wakfu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran (magnitude, space, time, dan target benefciaies). Kegiatan disusun dengan memperhatikan kondisi awal, resource enduumen (sumberdaya alam, manusia, kapital dan teknologi, kondisi internal dan eksternal peraturan, perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan), tahapan pembangunan yang telah dicapai dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan era desentralisasi, maka perencanaan dilaksanakan secara bottom up.Dengan pola ini maka mekanisme Perencanaan dan anggaran
menjadi sebagai berikut:
a.
Pemerintah pusat merancang Perencanaan pembangun:rn pertanian secara nasional yang terutama mencakup:
1) Tata ruang pengembangan ekonomi dan
Penggunaan
sumberdaya alam secara nasional dengan mengacu pada
2) 3)
pemanfaatan sumberdaYa alam.
Pencapaian daya saing nasional, dengan memperhatikan keunggulan komporatif wilayah dan komoditas, potensi sumberdaya, pusat-pusat pertumbuhan, potensi pasar, potensi komoditas secara nasional. Pemberdayaan wilayah tertinggaf pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
4\
Kebijakan nasional, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan intemasional, kebijakan makro dan pembangunan sarana dan prasarana dalam lingkup nasional.
266
b.
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan pembangunan agribisnis di tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan dan mengacu pada kebijakan dan rencana pembangunan agribisnis nasional resource endowment wilayah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap : 1) Besaran potensi, kualitas dan karakteristik sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, sumberdaya kapital, sumberdaya
2) 3) c.
teknologi dan sumberdaya kultural. Melakukan assessment dan analisis tentang peluang, kendala dan dampak terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Menentukan prioritas kegiatan jangka menengah dan jangka pendek wilayah.
Pemerintah Propinsi beserta Pusat melakukan assessment dan koordinasi untuk membangun komitrnen wilayah pengembangan dengan basis komoditas tertentu dalam lingkup propinsi, yaitu yang terci^""i kawasan-kawasan terpadu beberapa kabupaten/Kota. Dengan demikian, kawasan komoditas yang cukup luas ditetapkan tidak terkotak-kotak menurut Kabupatenf Kota dan batas administrafif. Pada kawasan ini pengembangan agribisnis dilakukan secara menyuruh dan hulu sampai hilir dalam konsep cluster industry.
F. Prediksi
Anggaran Pembangunan Pertanian TA 2002
Dipahami bahwa kondisi ekonomi nasional masih belum terlepas dari situasi krisis, narnun upaya meningkatican kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian tidak harus surut akibat keterbatasan anggaran Pemerintah. Sektor ini justru telah menunjukkan sumbangan pertumbuhan ekonomi di saat krisis sekarang ini. Hal ini karena pembangunan sektor pertanian terkait langsung pembanguan perdesaan, pemerataan, pengembangan ekonomi skala kecil dan menengah, serta pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi sektor pertanian pertu terus didorong. Berbeda dengan TA. 2001 maka Proyek-proyek Pembangunan Pertanian TA.
2002 akan dialokasikan langsung di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun di tingkat Propinsi hanya akan dialokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan, koordinasi antar Propinsi/Kabupaten/Kota, pengembangan sistem informasi, pelayanan dan kerjasama regional, serta asistensi pembangunan pertanian di Kabupaten/ Kota.
Untuk meningkatkan daya guna bantuan Pemerintah melalui proyekproyek pembangunan, maka model pemberdayaan petani melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) akan menjadi pola bantuan proyek TA.2002 kepada kelompok tani. Diharapkan dengan pola ini akan terwujud berkembangnya usaha kelompok, serta berkurangnya beban tugas-tugas aparat pertanian dalam administrasi keproyekan. 267
APBN akan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk membangun komitnen dan jaringan kerja antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan APBN, APBD/DAU dan dana masyarakat dirancang sebagai satu keterpaduan yang saling mengisi, melengkapi dan sinergis. Berdasarkan fokus program dan prioritas agribisnis dan ketahanan pangan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah, maka rancangan kebutuhan anggaran pembangunan pertanian TA 2002 adalah sebesar Rp. 1,06 trilyun dengan alokasi sebagai berikut:
Tabel5
: Rancangan
Anggaran
Menurut Program/Sub Program
n Pertanian TA2002
Proennflub Ptogrrn
xo.
A
(7Ol,al
2.
Pengprnb.ngan Agrbbnb Tenamen Prngnn Pcngcmbmgan Agdbisnb Hortikultura
3.
Pcrqsmbengnn Agdbbnb Pcrkebun n
4.
Pengembangan Agribisnb Petemd<en Protoksi Sumberdaya Hayati Pengembangan SDM dan Kebmbagaen Agribbnb Pengernbangan Teknotogi Stratcgis dan Wilayah Usaha Agdbisnis Bamawesan
1.
5. 6. 7.
8.
9. B.
Angg$rn
(Ro.ffit llrro
LirXgkungan
Sirtcm Infomari dan Jarir6an KedaAgtbienb
10. Pengembangnn Kclcmbqnan PeleyenanAgdbicnis Prcgnn Prilnglctrn Koirhrnrn Prng.n
1. 2. 3.
Pcningftatan Kelshanen Pengan
Pcrqgcrnb|rErn Kclarbegn.n l(dh.nan Pengnn Stabilit s Produksi dan Penenggubrqnn Kcrawanan
Jumhh 'keterangan i t .. .... I = Piolu*utt Luar Negeri
1.
t7+r
(t5,tl
(7t7,31
Struktur Proyek Pembangunan Pertanian
Alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian di
Daerah diselenggarakan sesual peta kewenangan dekosentrasi dan pembanfuan. oleh sebab itu proyek (induk) dialokasikan di tingkat Propinsi, sehingga
Gubernur beserta Pemerintah Daerah Propinsi tetaP mamPu mengendalikan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan pembanfuan. Adapun kegiatan-kegiatan teknis operasional dialokasikan di tingkat Kabupaten/Kota dengan struktur sebagai Bagian Proyek dari Proyek (induk) di propinsi. Untuk instalasi/kelembagaan pelayanan pemerintah yang cakupan layanannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan lintas
rropinsi, maka proyek dialokasikan di unit
pelayanan/uPT bersangkutan antara lain: UPT Penelitian Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Karantina dan UPT lainnya. Demikian pula untuk proyekproyek berbantuan Luar Negeri diformulasikan sebagai proyek 268
tersendiri, karena negara donor mempersyaratkan manajemen proyek secara khusus.
269
3.4.5. Departemen Perhubungan 3.4.5.L. Wilayah fawa
A. Pendahuluan
1.
Visi Terwujudnya Penyelenggaraan Perhubungan Yang Handaf Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.
2.
Misi
a. b. c. d.
Mempertahankan tingkat pelayanan perhubungan (rekondisi/ survival). Melaksanakan konsolidasi melalui reskukturisasi dan reformasi di bidairg sarana dan prasarana perhubungan dan penegakan hukum secara konsisten (Restrukturisasi dan Reposisi).
Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan (Aksesibilitas).
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan
pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah (Kualitas).
3.
Tuiuan Pembangunan Perhubungan
a. b. c. d. e. f.
Mempertahankan pelayanan
jasa sarana dan
prasarana
perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Mereposisi peran pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, dan meningkatkan penegakan hukum. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Negara di lingkungan Departemen Perhubungan yang profesional, mandiri, bertanggungiawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Memperluas jangkauan jaringan pelayanan perhubungan sampai ke daerah terpencif terisolasi, daerah perbatasan negara dan ke luar negeri.
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang amaru nyaman, tepat waktu, terjangkau dan berdaya saing.
Meningkatkan produktivitas pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah.
4.
Sasaran Pokok Pembangunan Perhubungan
a.
Terpeliharannya kapasitas pelayanan yang telah tersedia.
27t
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
iklim kompetisi dalam
Terciptanya
penyediaan sarana dan
Prasarana.
Terlaksananya sistem kompetisi pendanaan sarana dan prasarana sesuai perkembangan keadaan.
Tercapainya dukungan otonomi daerah.
Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Terselenggarannyapelayanankeperintisan. Terpeliharannya kualitas dan perluasan jaringan pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien. Terwujudnya peningkatan keselamatan. Meningkatkan produktivitas sarana dan prasarana.
Meningkatkan kinerja operasional BUMN
di
lingkungan
perhubungan.
k. 5.
Arah Kebijakan Pembangunan Perhubungan (Sesuai Tap MPR-RI No. IVl1999 Tentang GBHN)
a. b. c. 6.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana publik, termasuk transportasi, pos dan telekomunikasi. Mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau' Membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
Program Pembangunan Nasional (Sektor Perhubungan)
a. b. c. d. B.
Terciptanya hasil penelitian dan pengembangan yang langsung dapat diterapkan.
Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana.
Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi dibidang sarana dan prasarana.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadao jasa pelayanan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
Kemaiuan Yang Telah DicaPai
1.
Kemajuan sektoral tahun 2000 dibandingkan tahun 1999.
a. b.
AngkutanKAnaik 4,6Y" (pnp),1,9% (banng). Angkutan Laut naik 15,6% (maatan dalam negeri), 7,6o/' (mtatan luar negeri),
c. 2.
2,6o/o
(pnp nusantara).
Angkutan Udara berjadwal dalam negeri na*- 13,59% (pnp) dan berjadwal luar negeri naikL,4% (ptp).
Kemajuan dalam mendukung desenhalisasi. a. UPT Dephub y*g telah diserahkan kepada Pemda sebanyak 626 UPT.
b. 272
Pelimpahanwewenang kepada Pemda' o Kewenangan yang diserahkan sezuai dengan PP'25/200o
o c.
Untuk penjabarannya telah diterbitkan
SE
Menhub No. Z/Tahun
2000.
Telah diterbitkan:
o .
PP 69/200l.tentangKepelabuhanan.
PP 70/200l tentang Kebandarudaraan.
C. Kebijakan Sektor Perhubungan di Wilayah ]awa
1.
Mengembangkan jalur ganda kereta api dalam rangka meningkatkan
2.
kapasitas angkut dan keselamatan perjalanan KA. Pembangunan dalam tahun 2002 untuk lintas: Cikampek-Cirebon dan yogyakarta-Solo. Mempersiapkan pelabuhan-pelabuhan sebagai outlet yaitu: Pelabuhan Tg. Priok, Pelabuhan Tg.Emas, Pelabuhan Tg.Perak.
3.
Mengembangkan bandara-bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Surabaya.
D. Prioritas Pembangunan Perhubungan Tahun 2002
7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pembangunan fasilitas keselamatan. Rehabilitasi salana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan standard pelayanan minimal.
Penyediaan dan apendamping untuk kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri. Penyediaan pelayanan angkutan perintis. Pemenuhankonvensilnternasional. Penanggulangan akibat bencana alam dan daerah bergejolak.
PeningkatankualitasSDM. Penyerrpurnaan perafuran perundang-undangan dalam rangka otonomi
daerah. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen. 10. Kegiatan dalam rangka antisipasi APEC dan AFTA
9.
Perbandingan Usulan Anggaran Pembangunan Tahun 2002 Terhadap Tahun 2001
t. 2. 3. 4.
5. 6.
Sub Sektor Transportasi Darat Sub Sektor Transportasi laut Sub Sektor Transportasi Udara
Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian Dan Pmyelamatan Postel Dan Informatika Aparatur Negara (Diklat, Litbang)
218,00
1,$,q) 769,6 -t8,@
504,00 289,45 374,07
34,32
47,72 2'1,70
*) Masih dalam proses pembahasan di Komisi IV DPR-RI
273
E. Hambatan
L.
Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2001
Sarana dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh
2.
Pemerintah Pusat dengan DPR-RI sebagian direvisi di daerah.
Sebagian besar dokumen
3.
DIP terlambat diterbitkan
sehingga
pembangunan rnengalami keterlambatan. Pada beberapa daerah pelaksanaan proyek sektoral perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun 2002 Miliar Biaya
1.
2.
3.
Rupiah
Mumi
Cost
Mund
392,M 20,005
171/94 4,zffi
504,000 24,205
Pengemb.Transp.KeretaApi Pengenb.Transp.Sdp
199,O77
10t,794
3m,871
773,7?3
5,200
178,9?3
615,050 46,7@ 531,747 36,600
Transwrtasi Lnut Rehab Dan Pemel. Trans. l,aut Pengemb. Pelayanan Trans.I-aut
242,259
47,797
289450
650,m0
Transoortasi Darat.
A. B. C.
Pengemb. LlaJalan
A. B.
Transportasi Udara Rehap & Pemel.Trans.Udara. Pengemb.Pelayanan.Trans.Udr
A. B. Pen
A. B. C.
6.
7.
2?1L,772
6W,ffiO
22335
x),6il
314,000
7414r5
6,3?6
46,326
177,024
90,650
'267574
Pengemb.Meteorotogi Dan Geof. Pencarian Dan Penyelamatan Restrukturisasi Dan Reformasi Bidang Transp.Met.Dan Geof
18,035
18,035
7't,962
17,962
4pB
4323
an lnfonnatika Pengembangan jasa Pos Dan Giro Pengemb. fasa Telekomunikasi
25,900 1,500
9,300
24,M
9300
33,7n
18,840 3,500
L6m
20,7n
Penataan Kelemb. Dan Ketatalaks.
PeningkatanKapasitasSdm
74,88
7,6n
3,500 16,530
Peningk. Sarana Dan Pras.Ap.Neg.
I
Kon PoI.Dn.Hub.Lrmr Neg.Inf Peningk.Pras.Penyiaran & Med. Massa
741475
35,m
0^500
05m
2,sffi
2,5m
2,500
2,500
939,975
37,670
1500
2ffi,025
1.200.m0
37,670
2.04 ')35
Harapan Kepada Pemerintah Daerah
7. 274
47,19L
3432A
Ao. Negara Dan Pengauasan
A. B. C.
194,527
D an Penyelamttan.
P amostel D
A. B.
47,738
47,738
3432s
caian
Iurnlah
F.
PLN
L.ocal
Meteorolosi Dan Ckot.
5.
fumlah
Rp.
Sum Sektor/Program
No.
Sasaran dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI dalam satuan-3 yang dibahas di daerah agar tetap dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas nasionaf
2. 3.
namun apabila dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu direvisi oleh daerah maka dalam pelaksanaannya diperlukan konsultasi/persetujuan Pemerintah Pusat. Penetapan pengelola proyek yang menjadi kewenangan Gubernur (DIp yang diterbitkan di daerah) diharapkan tetap memperhatikan asas kredibilitas dan profesionalisme. Dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasrana publik yang menunjang pembangunan prasarana perhubungan seperti jalan penghubung (access road), penyediaan air bersih dan lain-lain.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.
Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan
Wilayah Sumatera rRu No.
Propinsi
1.
Banten
2.
]awa Barat D.I Yogyakarta ]awa Tengah
3. 4. 5.
Jawa Timur
6.
D.K.I Jakarta Tumlah
Rupiah
PLN
Murni 3,82
0
65,63
341.,30
3749
0
26,07 82,56
239,N
1,82
0
217,39
580.30
0
G. Program Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun
2002
(Satuan-3)
IAWA BANTEN Rupiah Murni : Rp. 3,82 Miliar Rehab talud Pelabuhan Anyer, pelapisan taxiway dan penyusunan rencana induk Bandara Budiarto Curug, dan peningkatan fas BMG IAWA BARAT Rupiah Murni :Rp.65,62 Miliar Peningkatan jalan KA, peningkatan/rehabilitasi lengkung, penanganan jembatan kritis, pembangunan jalan KA double track lintas Cirebon-Tegal Tahap II, rehab/peningkatan terowongan Lampengan Tahap I, peningkatan fasilitas postel BMG dan Diklat. PLN: Rp. 341,30 Miliar. Konstruksi rehabilitasi jembatan KA Lintas Utara Jawa (Tahap II) lintas Cirebon-Surabaya, pembangunan jalur ganda CikampekCirebon Segmen I dan III, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Track Maintenance System, pembangunan Rail Reclamation Yard sinyal 275
KA lintas Cikampek-Padalarang, pembangunan
jembatan KA
Cisomang BH 445
D.I. YOGYAKARTA. Rupiah Murni :Rp.37,49 Miliar Pembangunan jalan KA jalur ganda termasuk pembuatan pangkal
pilar dan pemasangan jembatan KA antara Yogyakarta-Solo Tahap II dan peningkatan fasilitas postel. TAWA TENGAH Rupiah Murni : Prp. 26,07 Miliar Pembebasan tanah untuk pembangunan
jalur ganda Kutoarjolintas Semarang Cirebon,
Yogyakarta, peningkatan jalan IA penanganan jembatan kritis, perbaikan tubuh baan jalan akibat longsoran, pengembangan dermaga ASDP di Karimun Jawa, pembangunan breakwater pelabuhan penyeberangan Jepara, pengerukan alur penyeberangan Cilacap-Majingklak, Pembangunan fasilitas pelabuhan Rembang, peningkatan fasilitas postef BMG, Diklat dan SAR. IAWA TIMUR Rupiah Murni : Rp. 82,56 Miliar Peningkatan dan penataan jalan KA Sta. Gubeng-Kota Surabaya, peningkatan jalan KA lintas Bangil-Jember dan Bangil-Kertosono, penanganan jembatan kritis GH 297, pembangunan dermaga penyeberangan di P.Kangean Tahap V, pembangunan causeway dan trestle di Branta, subsidi operasi kapal perintis luat 2 trayek, pembangunan kapal patroli kelas III, pembebasan tanah dan bangunan di Bandara Juanda, peningkatan fasilitas postel, BMG dan Diklat. PLN : Rp. 239 Miliar Pengembangan Bandara Juanda Surabaya.
DKI TAKARTA Rupiah Murni: Rp.1,82 Miliar Pengemban gan/ pentngkatan fasilitas postel, BMG dan Diklat.
276
3.4.5.2. Wilayah Sumatera
A. Pendahuluan
1.
Visi Terwujudnya Penyelenggaraan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.
2.
Misi '1.. Mempertahankan tingkat pelayanan perhubungan (rekondisi/
2, 3. 4.
survival). Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan dan penegakan hukum secara konsisten (Restrukturisasi dan Reposisi).
Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan (Aksesibilitas).
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan
pengelolaan
jasa
perhubungan yang handal berdaya saing dan memberikan nilai tambah (Kualitas).
Tujuan Pembangunan Perhubungan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mempertahankan pelayanan
jasa sarana dan
prasarana
perhubungan yang mampu memenuhi kebufuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Mereposisi peran pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim kompetisi yang sehaf dan meningkatkan penegakan hukum. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Negara di lingkungan Departemen Perhubungan yang profesionaf mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Memperluas jangkauan jaringan pelayanan perhubungan sampai ke daerah terpencil, terisolasi, daerah perbatasan negara dan ke luar negeri.
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang amaru nyaman, tepatwakfu, terjangkau dan berdaya saing. Meningkatkan produktivitas pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah.
Sasaran Pokok Pembangunan Perhubungan
1. 2.
Terpeliharannya kapasitas pelayanan yang telah tersedia.
Terciptanya
iklirn kompetisi dalam penyediaan s.uana
dan
Prasarana.
2n
3.
Terlaksananya sistem kompetisi pendanaan sarana dan prasarana
4. 5.
Tercapainya dukungan otonomi daerah.
6. 7.
sesuai perkembangan keadaan.
Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Terselenggarannya pelayanan keperintisan.
Terpeliharannya kualitas dan perluasan jaringan pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien. 8. Terwujudnya peningkatan keselamatan. 9. Meningkatkan produktivitas sarana dan prasarana. 10. Meningkatkan kinerja operasional BUMN di lingkungan perhubungan. 11. Terciptanya hasil penelitian dan pengembangan yang langsung dapat diterapkan.
5.
Arah Kebiiakan Pembangunan Perhubungan (Sesuai Tap MPR-RI No. IVl1999 Tentang GBHN)
1.
5.
2.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ prasarana publik, termasuk transportasi, pos dan telekomunikasi. Mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan
3.
masyarakat dengan harga terjangkau. Membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
Program Pembangunan Nasional (Sektor Perhubungan)
1. 2. 3. 4.
Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana.
Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi dibidang sarana dan prasarana.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana hansportasi.
B. Kemajuan YaogTelah
1.
2.
Kemajuan sektoral tahun 20(X) dibandingkan tahun 1999. a. Angkutan KA naik 4,6% (pnp),1,9Yo (banng). b. Angkutan Laut naik 15,5% (muatan dalam negeri), Z6% (muatan luar negeri), 2,6Yo (pnp nusantara). c. Angkutan Udara berjadwal dalam negeri naik 13,59% (pnp) dan
berjadwal luar negeri naik2Ao/o (pnp). Kemajuan dalam mendukung desentralisasi. a. UPT Dephub yang telah diserahkan kepada Pemda sebanyak 625
b.
UPT.
Pelimpahan wewen rng kepada Pemda. o Kewenangan yang disetahkan sesuai dengan PP.25/2O00 . Untuk peniabarannya telah diterbi&anSE Menhub No. 7/Tahun 2000.
278
Dicapai
c.
Telah diterbitkan: o PP 69/200l tentang Kepelabuhanan.
o
PP70/200ltentangKebandarudaraan.
C. Kebijakan Sektor Perhubungan Di Regional
1. 2.
Sumatera
Mengembangkan jaringan kereta api lintas Sumatera (Sumatera Trans Railway) Mempersiapkan pelabuhan-pelabuhan sebagai outlet yaitu: Pelabuhan Bebas Sabang, Pelabuhan Belawary Pelabuhan Batam, Pelabuhan Dumai,
Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan
3.
Penjang.
Mengernbangkan bandara-bandara sebagai outlet yaitu; Bandar Polonia,
Bandara Hang Nadim, Bandara Ketaping, bandara Sultan M. Badaruddin.
D. Prioritas Pembangunan Perhubungan Tahun
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2002
Pembangunanfasilitas keselamatan. Rehabilitasi sarana dan prasarana unfuk memenuhi kebutuhan standard pelayanan minimal.
Penyediaan dan apendamping untuk kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri. Penyediaan pelayanan angkutan perintis. Pemenuhan konvensilnternasional.
Penanggulangan akibat bencana alam dan daerah bergejolak. Peningkatan kualitas SDM. Penyempurnaan perafuran perundang-undangan dalam rangka otonomi daerah. 9. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen. 10. Kegiatan dalam rangka antisipasi APEC dan AFTA
Perbandingan Usulan Anggaran Pembangunan Tahun 2002 Terhadap Tahun 200L Miliar Safu-an-
No.
Sub Sektor
3
Tahun 2001.
2.
Sub Sektor Transportasi Darat Sub Sektor Transportasi Laut Sub Sektor Transportasi Udara
4.
Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
5.
Dan Penyelamatan Postel Dan Informatika Aparatur Negara (Diklaf Litbang)
1.
6.
Tumlah *) Masih dalam proses pernbahasan di Komisi IV DPR-RI
218,N
Satuan3
Tahun
2002*)
143,q)
50400 289As
169,68
3't4,m
18,50
34,32
47,12
37,70
21,70
20,53
619,N
1.200,00
279
E. Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2001
1.
Sarana dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh
2.
Sebagian besar dokumen
3.
Pemerintah Pusat dengan DPR-RI sebagian direvisi di daerah.
DIP
terlanrbat diterbitkan sehingga
mengalami keterlambatan' pembangunan -Pada beberapa daerah pelaksanaan Proyek sektoral perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun 2fi)2
Sum Sektor/Program
Transoortasi Darat.
D. E. F.
Pengemb. Lla Jalan Pengemb.TransP.KeretaAPi Pengemb.TransP.SdP
Transoortasi l-aut
C. D.
Rehab Dan Pemel. Trans. laut Pengemb. Pelayanan Trans.Iaut.
Transportasi Udara Rehap & Pemel'Trans.Udara. Pengemb.PelaYanan.Trans.Udr
C. D.
24,N
19p,W 173,7?3
101,794 5,200
300,871 778,923
242,259
47,791,
289A50 47,738
650,m0
194,5?:r
47,797
247,772
650,m0
2X,35
90,650
314,000 46,326 267,574
741475
47,738
46,326
|n,04
90 650
36,ffi
741-475
Pengemb.MeteorologiDanGeof.
18,0S5
18,005
Pencarian Dan PenYelamatan Restrukturisasi Dan Reformasi Bidang TransP.Met.Dan Geof
71,%2 4323,
-
4323
-
aLlnformatika PengembanganJasaPosDanGiro Pengemb. Jasa Telekomunikasi
25,9N
9,300
35,200 1,500
37,670
24,m
93m
33,7n
37,670
18,840 3,500
1,690
20,7ffi 3500
\4,W
1,690
16,530 0,500
Ap. Negara Dan Pengmttasan
C. D. F. P ol.D
Penataan Kelemb. Dan Ketatalaks' Peningkatan KaPasitas Sdm Peningk. Sarana Dan Pras.Ap.Neg'
n.Hub.Ltur N e 8.InL& Kom
Peningk.Pras.Penyiaran & Med' Massa
ao
504,000
4,2ffi
u3n
P arp o stel D
D. E.
111,794
20,005
34320
MetcorologiDan C*of. Pen caian D an P enwlamatan.
D. E. F.
615,050 46,7@ 537,741
392,8M
17,%2
1,500
0,s00
Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan
Wilayah Sumatera iliar Ru No.
Propinsi
95,93 25,48
Riau
17,66
0 0 75,50
Sumbar
27,75
31,,70
7,36
1.5,82
0 28,47 0 0 0
224,63
135,67
Sumsel Bangka Belitung
19,M
Bengkulu Lampung
15,05
Jumlah
"
PLN
Murni
Nanggroe Aceh Darusalam Sumut
Iambi
F.
Rupiah
8,U
Program Pembangunan Dephub Tahun 2002 (Satuan-3) SUMATERA NANGGROE ACEH DARUSALAM Rupiah Murni: Rp. 95,93 Miliar
Lanjutan pembangunan jalan kereta api, peningkatan dermaga
penyeberangan di Sinabang, Meulaboh, Pulau Banyak dan Balohan, pengembangan Pelabuhan Malahayati, rehab Pelabuhan Meulaboh, subsidi operasi perintis laut, lanjutan pembangunan/peningkatan Bandara maimun Saleh Sabang, Rembele-Takengon, pelapisan landasan Bandara Lasikin Sinabang dan rehap gedung operasional Cut Ali Tapak Tuan, subsidi angkutan perintis udara, peningkatan fasilitas postel dan BMG.
SUMATERA UTARA Rupiah Murni: Rp.25,48 Miliar Peningkatan jalan KA Kisaran-Rantau Prapaf replacement dermaga
danau Tiga Raja (D.Toba), replacement Pelb pembangunan terminal penumpang Pelb Sibolga,
Lahewa-Nias,
Gunungsitoli, Peningkatan Bandara Pinang Sori Sibolga, peningkatan fasilitas postel, BMG dan Diklat. RIAU. Rupiah Murni :Rp.17,66 Miliar Subsidi pengoperasian perintis laut dan udara, pembuatan desain Bandara Tempuling, peningkatan fasilitas postel, BMG dan SAR. PLN : Rp. 75,5 Miliar Pengembangan Faspel Dumai.
287
SUMATERA BARAT Rupiah Murni : Rp. 27,74 Miliar Peningkatan jalan KA Pauhlima-Indarung, peningkatan fasilitas poste| BMG danSAR.
PLN : Rp. 31,7 Miliar Pembangunan Bandara Ketaping.
IAMBI Rupiah Murni :Rp.7,36 Miliar
Perpanjangan dermaga dan lapangan penumpukan Muara sabak, Perluasan terminal bandara sutan Taha, Pengadaan/pemasangan X-Ray cabin, Penggantian fasilitas Visual Aid dari VASI menjadi pApI, peningkatan fasilitas Postel dan BMG. SUMATERA SELATAN Rupiah Murni : Rp. lg,MMiliar Pembangunan longsiding di Stasiun Tanjung Enim Baru dan Stasiun
Blimning Pendopo, pengerukan alur Sungai Musi
Palembang,
peningkatan fasittas postel, BMG dan Diklat.
PLN: Rp.29A7Milnr Pembangunan Dermaga Penyeberangan Palembang-Muntok dan pengembangan Bandara SM. Badarudin
II
BANGKA BELMUNG Rupiah Murni : Rp. 8,34 Miliar Pengerukan kolam pelabuhan Manggar, pelapisan liandasan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dan Hanandjoedin Taniung Pandan, perluasan terminal Bandara Depati Amir dan peningkatan fasilitas BMG. BENGKULU Rupiah Murni : Rp. 13,M Miliar Pembangunan dermaga penyeberangan kahyapu P. Enggano dan P. BaaL Laniutan pembangunan/rehab dermaga perintis di Makaloni,
subsidi operasi kapal perintis lauC perpanjangan landasan,
pengadaan/pemasangan peralatan terminal dan pembuatan gedung terminal Bandara Padang Kemiling peningkatan fasilitas postel dan BMG.
LAMPIJNE Rupiah Murni : Rp. 1.5,52 Miliar Pembangunan jalan KA emplasemen paniang Stasiun Tulungbuyut dan Bekri, penggantian wesel, pembangunan dermaga penyeberangan Merak ltr-Bakauheni III, replacement faspel Teminabun, pelapisan liandasan, pengadaan/pemasangan X-Ray Cabin, pembuatan goronggorong di Bandara Raden Inten II, peningkatan fasilitas postel dan BMG.
282
G. Harapan Kepada Pemerintah Daerah
1.
2. 3. 4.
Sasaran dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI dalam Satuan-3 yang dibahas di daerah agar tetap dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas nasionaf namun apabila dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu direvisi oleh daerah maka dalam pelaksanaannya diperlukan konsultasi/ persetujuan Pemerintah Pusat. Penetapan pengelola proyek yang menjadi kewenangan Gubernur (DIP yang diterbitkan di daerah) diharapkan tetap memperhatikan asas kredibilitas dan profesionalisme. Dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasrana publik yang menunjang pembangunan prasarana perhubungan seperti jalan penghubung (access road), penyediaan air bersih dan lainlain.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana
perhubungan.
283
3.4.5.3. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
A. Pendahuluan
7.
Visi Terwujudnya Penyelenggaraan Perhubungan Yang Handaf Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.
2.
Misi
1,. Mempertahankan tingkat pelayanan perhubungan (rekondisi/
2. 3. 4.
survival). Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan dan penegakan hukum secara konsisten (Restrukturisasi dan Reposisi).
Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan (Aksesibilitas).
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan
pengelolaan
jasa
perhubungan yang handal berdaya saing dan memberikan nilai tambah (Kualitas). Tuj uan Pembangunan Perhubungan
L. 2. 3. 4. 5. 6.
Mempertahankan pelayanan jasa sarana dan prasarana perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Mereposisi peran pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, dan meningkatkan penegakan hukum.
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Negara
di
lingkungan
Departemen Perhubungan yang profe..ional, mandiri bertanggungawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme). Memperluas jangkauan jaringan pelayanan perhubungan sampai ke daerah terpencil, terisolasi, daerah perbatasan negara dan ke luar negeri.
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang aman, nyaman/ tepat waktu, terjangkau dan berdaya saing.
Meningkatkan produktivitas pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah.
Sasaran Pokok Pembangunan Perhubungan
1. 2.
Terpeliharannya kapasitas pelayanan yang telah tersedia.
Terciptanya Prasararna.
2U
iklim
kompetisi dalam penyediaan sarana dan
3. 4. 5. 6. 7.
Terlaksananya sistem kompetisi pendanaan sarana dan prasarana sesuai perkembangan keadaan. Tercapainya dukungan otonomi daerah.
Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Terselenggarannya pelayanan keperintisan.
Terpeliharannya kualitas dan perluasan jaringan pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien. 8. Terwujudnya peningkatan keselamatan. 9. Meningkatkan produktivitas sarana dan prasarana. 10. Meningkatkan kinerja operasional BUMN di lingkungan perhubungan. 11. Terciptanya hasil penelitian dan pengembangan yang langsung dapat diterapkan.
5.
Arah Kebijakan Pembangunan Perhubungan (Sesuai Tap MPR-RI No. IVl1999 Tentang GBHN)
1..
6.
B.
2.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ prasarana publik, termasuk transportasi, pos dan telekomunikasi. Mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan
3.
masyarakat dengan harga terjangkau. Membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
Program Pembangunan Nasional (Sektor Perhubungan)
1. 2.
Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi dibidang sarana dan
3.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan
4.
sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana. prasarana.
Kemajuan Yang Telah Dicapai
1.
2.
Kemajuan sektoral tahun 2000 dibandingkan tahun 1999. a. Angkutan KA naik 4,6% (pnp),7,9% (barang). b. Angkutan Laut naik 15,6% (muatan dalam negeri), 7,6% (muatan luar negeri) ,2,6% (pnp nusantara). c. Angkutan Udara berjadwal dalam negeri na* 13,59% (pnp) dan berjadwal luar negeri nalk2A% (p"p). Kemajuan dalam mendukung desentralisasi.
a. b.
UPT Dephub yang telah diserahkan kepada Pemda sebanyak 626 UPT.
Pelinpahan wewenang kepada Pemda. o Kewenangan yang diserahkan sesuai dengan PP.25/2000 o Untuk penjabarannya telah diterbitkan SE Menhub No. 7/Tahun 2000.
285
d.
Telah diterbitkan: . PP 69/2001, tentang Kepelabuhanan.
o
PP 70/200TtentangKebandarudaraan.
C. Kebijakan sektor Perhubungan Di wilayah Kalimantan sulawesi
1. 2. 3.
Melakukan persiapan pembangunan jaringan jalan kereta api di pulau Kalimantan dan sulawesi antara lain menyusun studi Masterplan dan Studi Kelayakan. Pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai outlet KTI bagian utara Asia Pasifik. Pengembangan Bandara Sam Ratulangi sebagai outlet untuk Asia Pasifik dan selain itu dikembangkan pula Bandara Hasanuddin sebagai pusat pengendalian lalu lintas angkutan udara.
D. Prioritas Pembangunan Perhubungan Tahun 2fi)2 1,.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pembangunan fasilitas keselamatan. Rehabilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan standard pelayanan minimal.
Penyediaan dan apendamping untuk kegiatan yang dibiayai pinjaman Luar Negeri. Penyediaan pelayanan angkutan perintis. Pemenuhankonvensilnternasional. Penanggulangan akibat bencana alam dan daerah bergejolak. Peningkatan kualitas SDM. Penyempurnaan perafuran perundang-undangan dalam rangka otonomi
daerah. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen. 10. Kegiatan dalam rangka antisipasi APEC dan AFTA
9.
Perbandingan Usulan Anggaran Pembangunan Tahun 2fi)2 Terhadap Tahun 2001 No.
Sub Sektor
Satuan-
Satuan-
Tahun
3 Tahun 2002 *)
3
2ffi1,
3.
Sub Sektor Transportasi Darat Sub Sektor Transportasi l^aut Sub Sektor Transportasi Udara
4.
Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian Dan
1. 2.
278,n
fl)4,00
'i.43,90
289,45
759,68
374,07
18,60
u,32
47,12 21,70
37,70
Penyelamatan 5. 6_
Postel Dan Informatika Aparatur Negara (Diklat, Litbang)
Iumlah
*) Masih dalam proses pembahasan di Komisi tV DPR-RI
286
679,ffi
20,53
1.200,00
E.
Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2001
7. 2. 3.
Sarana dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI sebagian direvisi di daerah. Sebagian besar dokumen DIP terlambat diterbitkan sehingga pembangunan mengalami keterlambatan. Pada beberapa daerah pelaksanaan proyek sektoral perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun 2002 Miliar Ru Biaya No.
1.
2.
J.
i
Sum Sektor/Program
Transportasi Darat.
G. H. I.
5.
6.
Local
Mumi
Cost
ll-t,194
392,806 20,005
Pengemb.Transp.KeretaApi
\99,077
Pengemb.Transp.Sdp
173,723
4,2W taL,794 5,2W
242,259
47,191
Rehab Dan Pemel. Trans.
laut
Pengemb.PelayananTrans.Laut.
Transwrtasi Udara Rehap & Pemel.Traru.Udara. Pengemb.Pelayanan.Trans.Udr
E. F.
Meteorologi Dan C,eof. P encarian D an P enltelamatan.
G. H. I.
Rp.
Pengemb. Lla falan
Transoortasi Lttut
E. F.
Jumlah
Pengemb.Meteorologi Dan Geof. Pencarian Dan Penyelamatan Restrukturisasi Dan Reformasi Bidang Transp.Met.Dan Geof
P arp o s te I D atr I nfonnatika
Rupiah
PLN
Mumi
300,871.
615,050 46,7@ 531,74L
178,9'2i
36,ffi
'289A5O
65Ooo0
504,000 24,205
47,738
47,738 L94,527
47,t97
241,772
650,fiX)
223,35
90,650
314000
747A15_
46,326
46,326
7n,024
90,650
267,574
34320
34,320
18,035
1&03s LL,962 4,323
11,962 4,323
x,w
741,475
9,300
35,200 1,500
37,670
24,4n
%300
33,7N
37,670
1.8,U0 3,500
L6n
20,7N
14,u0
7,6qJ
0,500
3,500 16,530 0,500
Pol.DtlHub.Luar Neg.Inf & Kom
2,5n
2,5N
Peningk.Pras.Penyiaran & Med. Massa
zs00
2,500
G. H.
Pengembangan Jasa Pos Dan Giro Pengemb. Jasa Telekomunikasi
Ap. Negara Dan Pengawasat Penataan Kelemb. Dan Ketatalaks.
E. F. I.
PeningkatanKapasitasSdnt Peningk. Sarana Dan Pras.Ap.Neg.
Jumlah
1,500
939,975
260,02s
1.200.000
2.0M,735
287
Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan
Wilayah Sumatera r No. 1. ,)
3. 4.
Propinsi Kalbar Kalteng Kalsel
Rupiah
Murni
PLN
314,87 8,42 2,29
Kaltim
0
0 0 0
19,71,
39,05
7.
Sulut Gorontalo Sulteng
8.
Sulsel
29,94
0
9.
Sultra
72,M
261'M
277,86
370,8
5. 6.
'1.,78
29,U
Iumlah
F.
Program Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun
109,03 0 0
2002
(Satuan-3)
KALIMANTAN DAN SULAWESI KALIMANTAN BARAT Rupiah Murni : Rp. 14,87 Miliar Pembangunan terminal bus antar negara di pontianak, replacernent dermaga Teluk Kalong dan Tanjung harapan sakura, subsidi operasi kapal perintis laut 2 trayek, pelapisan landasan bandara susilo, ganti rugi tanah bandara Ketapang, Angkutan BBM penerbangan perintis, peningkatan fasilitas postel dan BMG
KALIMANTAN TENGAH Rupiah Murni : Rp. 8,42 Miliar Rehab rambu penuntun di rg. serambu! Renovasi terminal pengadaan peralatan terminaf pelapisan landasan bandara Tjilik Riwut pelapisan landasan bandara H.A Asan-Sampi! Angkutan BBM penerbangan perintis, peningkatan fasilitas postel dan BMG
KALIMANTAN SELATAN. Rupiah Murni :Rp.2,29 Miliar Subsidi operasi kapal perintis laut fasilitas postel dan BMG. KALIMANTAN TIMUR Rupiah Murni :Rp.19,774 Miliar Pembangunan faspel di Sei-Nyamul replacement rambu sual, pengerukan alur S.Mahakam, pelapisan landasan, pengadaan X-Ray bagasi bandara Temindung, potong bukit bandata Juwata-Tarakan pembuatan studi kelayakan bandara Malinau, subsidi angk. Udara perintis, fas postel dan BMG.. 288
SULAWESI UTARA Rupiah Murni: Rp.39,05 Miliar
Pembangunan dermaga penyeberangan Melongguane dan Ulusiau tahap I, replacement dermaga Lirung, pemb. Dermaga Likupang (tahap I), subsidi operasi kapal perintis laut dan udara/angkutan BBM, pelapisan landasan dan renovasi terminal bandara Melongguane, peningkatan fasilitas postel dan BMG. PLN: Rp.109,03 Miliar Pengembangan Pelabuhan Bitung, pengembangan Bandara Sam Ratulangi GORONTALO Rupiah Murni : Rp. L,78 Miliar
Peningkatan dermaga penyeberangan Gorontalo, pengembangan bandara jalaludin, peningkatan fasilitas BMG SULAWESI'IENGAH Rupiah Murni :Rp.29,34 Miliar Pengadaan kapal penyeberangan 500 GRT lintas Taipa-Balikpapan, replacement dermaga Bunta dan Lokodidi, subsidi operasi kapal perintis laut 1 trayek, pengadaan peralatan kespen bandara Mutiara, pelapisan landasan bandara Bubung-Luwuk, peningkatan fasilitas postel dan BMG SULAWESI TENGGARA
Rupiah Murni :Rp.29,94 Miliar
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Donggala, Mawasangka, Tondasi, pengembangan faspel Bau-Bau, pengerukan kolam pelabuhan Raha, subsidi operasi kapal perintis laut, perpaniangan landasan Wolter Monginsidi, pelapisan landasan, pembuatan shoulder bandara Buton, peningkatan fasilitas postel dan BMG' SULAWESI SELATAN
Rupiah Murni :Rp.7216 Miliar Peningkatan break water dan pembangunan rambu suar pelanuhan
penyeberangan
Bira, Petumbukan P'Selayar termasuk Amdal
peningkatan dermaga penyeberangan Mamuju, penyelesaian kapal 600 GRT lintas NTT-Selayar, rehab dermaga Mamuju, Pattiro Bajo dan palipi, lanjutan pembangunan Sinjai, pembangunan rambu suar di Benteng Selayar dan Arawange, subsidi operasi perintis laut dan udara, pelapisan landasan bandara Selayar, Pongtiku, Seko dan Rampi, peningkatan postel, BMG & Diklat.
PLN: Rp.267,06Miliar Pembangunan dermaga penyeberangan di Bajoe-kolaka, pengembangan Bandara Hasanudin
289
G. Harapan Kepada Pemerintah Daerah
1,. Sasaran dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan
2. 3.
oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI dalam Satuan-3 yang dibahas di daerah agar tetap dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas nasional, namun apabila dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu direvisi oleh daerah maka dalam pelaksanaannya diperlukan konsultasi/ persetujuan Pemerintah Pusat. Penetapan pengelola proyek yang menjadi kewenangan Gubernur (DIP yang diterbitkan di daerah) diharapkan tetap memperhatikan asas kredibilitas dan profesionalisme. Dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasrana publik yang menunjang pembangunan prasarana perhubungan seperti jalan penghubung (access road), penyediaan air bersih dan lain-lain.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membanfu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.
290
3.4.5.4. Wilayah Indonesia Timur Lainnya
A. Pendahuluan 1.. Visi Terwujudnya Penyelenggaraan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.
2. Misi a. b.
Mempertahankan tingkat pelayanan perhubungan (rekondisi/ survival). Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan dan penegakan hukum secara konsisten (Restrukturisasi dan Reposisi).
c. d.
Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan perh iibungan (Aksesibilitas).
Jasa
Meningkatkan kualitas pelayanan
jasa
dan
pengelolaan
perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah (Kualitas).
3.
Tujuan Pembangunan Perhubungan
a. b. c. d.
Mempertahankan pelayanan
jasa sarana dan
prasarana
perhubungan yang mamPu memenuhi kebufuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Mereposisi Peran pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, dan meningkatkan penegakan hukum. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Negara di lingkungan Departemen Perhubungan yang profesionaf mandiri, bertanggungsawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Memperluas jangkauan jaringan pelayanan perhubungan sampai ke daerih terpencil, terisolasi, daerah perbatasan negara dan ke luar negeri.
e. f.
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang aman/ nyaman, tepat waktu, terjangkau dan berdaya saing.
Meningkatkan produktivitas pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah.
4.
Sasaran Pokok Pembangunan Perhubungan
a. b.
Terpeliharannya kapasitas pelayanan yang telah tersedia.
Teriiptanya iklim kompetisi dalam penyediaan sarana dan Prasarana.
291
c.
Terlaksananya sistem kompetisi pendanaan sarana dan prasarana
d. e.
Tercapainya dukungan otonomi daerah.
f. g. h. i. j. k. 5.
Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Terselenggarannyapelayanankeperintisan. Terpeliharannya kualitas dan perluasan jaringan pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien. Terwujudnya peningkatan keselamatan. Meningkatkan produktivitas sarana dan prasarana.
Meningkatkan kinerja operasional BUMN perhubungan.
di
lingkungan
Terciptanya hasil penelitian dan pengemban gan yang langsung dapat diterapkan.
Arah Kebijakan Pembantunan Perhubungan (Sesuai Tap MPR-RI No. IVI1D9 Tentang GBHN;
a. b. c. 6.
sesuai perkembangan keadaan.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ Prasarana publik, termasuk transportasi, pos dan telekomunikasi. Mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
Program Pembangunan Nasional (Sektor perhubungan)
a. b. c. d.
Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana.
Melanjutkan restrukfurisasi dan reformasi dibidang sarana dan prasarana.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana kansportasi.
B. KemaiuanYangTelah Dicapai
1.
Kemajuan sektoral tahun 2000 dibandingkan tahun 1999.
a. b. c.
2.
Angkutan KA naik 4,6o/' (pnp),7,9% (banng). Angkutan Laut naik '1,5,67o (muatan dalam negeri), 7,6% (muatan luar negeri),
(pnp nusantara).
Kemajuan dalam mendukung desentralisasi. a. UPT Dephub yang telah diserahkan kepada Pemda sebanyak 626
b.
UPT.
Pelimpahan wewenang kepada Pemda. . Kewenangan yang diserahkan sesuai dengan PP.ZS/2000 o Untuk penjabarannya telah diterbitkan SE Menhub No. /Tahun 2000.
292
2,6o/o
Angkutan Udara berjadwal dalam negeri naik 13,59% (pnp) dan berjadwal luar negeri naik2,4o/o (p"p)
c.
Telah diterbitkan: o PP 69/200l.tentangKepelabuhanan. . PP 70/2001' tentang Kebandarudataan.
c. Kebiiakan Sektor Perhubungan
Di Wilayah Indonesia Timur
Lainnya
1. 2. 3.
Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan terutama
di NTI,
Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pengembangan Pelabuhan Kupang sebagai outlet KTI bagian selatan. Meningkatkan pelayaran angkutan perintis (daraf laut dan udara) dalam rangka menghubungkan daerah-daerah terpencil/ perbatasan dan terisolasi dengan kawasan yang lain.
D. Prioritas Pembangunan Perhubungan Tahun 2002 '1.,. Pembangunanfasilitas keselamatan.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rehabilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan standard pelayanan minimal.
Penyediaan dan apendamping untuk kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri. Penyediaan pelayanan angkutan perintis. Pemenuhan konvensilntemasional.
Penanggulangan akibat bencana alam dan daerah bergejolak. Peningkatan kualitas SDM. Penyempurnaan perafuran perundang-undangan dalam rangka otonomi daerah. 9. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen. 10. Kegiatan dalam rangka antisipasi APEC dan AFTA
Perbandingan Usulan Anggaran Pembangunan Tahun 2002 TerhadaP Tahun 2001
1. 2.
3. 4. 5. 6.
*)
Sub Sektor Transportasi Darat Sub Sektor Transportasi Laut Sub Sektor Transportasi Udara
Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian Dan Penyelamatan Postel Dan Informatika Aparatur Negara (Dikla9 Litbang)
218,00
504,00
1.43,90
289,45
169,68
314,01 34,32
18,60
37,70 20,53
Misih Dalam Proses Pembahasan Di Komisi MPR-RI
293
E. Hambatan
1. 2. 3.
Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2fi)1
Sarana dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI sebagian direvisi di daerah. Sebagian besar dokumen DIP terlambat diterbitkan sehingga pembangunan mengalami keterlambatan. Pada beberapa daerah pelaksanaan proyek sektoral perlu mendapatkan persetujuan dari Gubemur. Anggaran Pembangunan Departemen Perhubungan Tahun 2fi)2
Transoortasi Darat.
j. K. L.
Pengemb. UaJalan
t9,on
tu,794 5 200
3ffi,877 \78,923
242,259
47,791
239,4fi
lnut
Rehab Dan Pemel. Trans. laut Pengemb. Pelayanan Trans.laut
Rehap & Perrel.Traru.Udara. Pengemb.Pel,ayanan.Trans.Udr
J. K. L.
an I nformatika Pengembangan ]asa Pos Dan Giro Pengemb. ]asa Telekomunikasi
P arp o s tel D
Ap. Nesara Dan Pensquasan Penataan Kelemb. Dan Ketatalaks. Peningkatan Kapasitas Sdm Peningk. Sarana Dan Pras.Ap.Neg.
G. H. L:
I
Pol.Dn.Hub.Lwr Nes.Inf Kom Peningk.Pras.Penyiaran & Med. Massa
294
24,205
173,723
Meteorologi Dan Geol P en c arian D an P enlt el amat an. Pengemb.Meteorologi Dan Geof. Pencarian Dan Penyelamatan Restrukturisasi Dan Reformasi Bidang Transp. Met.Dan Geof
J. K.
5&,m0
4,2m
Pengemb.Transp.KeretaApi
Transportasi Udara
G. H.
177,794
20,005
Pengemb.Transp.Sdp
Transportasi
G. H.
392,M
47,738
615,050 46,7@ 537,741
36,ffi 650,m0
47,738
794,527
47,797
241,772
650,m0
223.35 46,326
90,6,50
741A15
177,024
90,650
314,000 46,326 267,574
34,3n
3432o
1&035 't't,962
18,035
4,323
4,323
25,W
35,2ffi
1,,5ffi 24,499
1,500
33,7N
1.8,840
20,7ffi
3500
3,500 16,530 0,500
14,w 0,500
2FW
2,W
747A15
17p62
37,670 37,670
Anggaran Pembangunan DePartemen Perhubungan
Wilayah Sumatera iliar Ru Propinsi
No. 1. 2. J.
4. 5. 6.
Rupiah
Bali NTB
3,91
7,19
0 0
NTT
52,21.
1.6,70
Maluku Utara Maluku
15,82
0
56,06 118,33
124,82 33,40
253,52
174,92
Papua
|umlah
F.
PLN
Murni
Program Pembangunan DePhub Tahun 2002 (Satuan-3) BALI, NTB, NTT, MALUKU. MALUKU UTARA, PAPUA
BALI Rupiah Murni : RP. 3,91 Miliar Replacement rambu suar laut di Ti' Mangkun, dana pendamping pengembangan Bandara Ngurah rai BalL peningkatan fasilitas postel danBMG. NTB Rupiah Murni : RP. 7,79 Miliar
Pembangunan dermaga Penyehrangan daruratpemban[-unan dermaga- penyeberangan
ian
periyetesaian postel dan BMG.
di
di lembar, pelapisan
Pototano' landasan
teririnal bandara M.salahudin peningkatan fasilitas
NTI Rupiah Murni : RP. 52,21Miliar
Pembangunan/peningkatan dermaga penyeberangan Aimere' Waingafu, kalabahi, rambu suar' rehab dermaga Pantai Baru' tarantuka, Rote, Baranusa P.Alor, pembangunan fasilitas penunjang menara suar, pemb.rngunan pelabuhan Kupang, subsidi operasi perintis laut dan udara, pelipisan landasan udara Mauhau' wai Oti' Ende'
Komodo,Wunopite,perpanjanganlandasanMali-alor'peningkatan fasilitas Postel dan BMG.
PLN: Rp.76,7lvlrliat
Pembangunan small port (Menanga, Maritaing dan Labuhan Baio)
MALUKU UTARA Rupiah Murni : RP. 15,82 Mitar Pembangunur, d"ro,"gu penyeberangan di Tobelo da1
lofifi'
subsidi
operasi"kapalperintislaut3trayek,SlPMalboro'Soffi'pelapisan
landasan bandara oesman sidik, Emalamo, Babullah, rehab bangunan 295
operasi bandara Kuabang Icao, pengadaann peralatan kespen bandara Babullah, Emalamo, BulL Kuabang Icao, subsidi angkutan udara perintis, fasilitas BMG.
MALUKU Rupiah Murni : Rp. 56,06 Miliar Pembangunan dermaga penyeberangan di saumlaki, replacement faspel
Wonreli, pembangunan fasilitas penunjang menara suar 5 lokisi, pembangunan pangkalan armada Gammat di tual (tahap I), perpanjangan dermaga di Tual, subsidi operasi kapal perintis laut 4 trayek, peningkatan fasilitas postef BMG dan SAR.
PLN: Rp.124,82Miliar Pembangunan small port (Elat, Kesui dan P. Kur), peningkatan Bandara Pattimura Ambon.
PAPUA Rupiah Murni : Rp. 118,33 Miliar Pembangunan dermaga penyeberangan di Mokmer dan Samabusa (Nabire), pengembangan faspel Nabire, rehab dermaga Wasior, lanjutan pembangunan kapal perintis type 350 DWT (selesai'1,00o/o), subsidi operasi kapal perintis laut dan udara/anggkutan BBM, rehab landasan, bandara Rendani, Moanamani, Waghete, Obano, Illu dan Wamena, ganti rugi tanah bandara Sentani, pembangunan bandara kamanap, konsbuksi landasan bandara sorong Daratan, pengembangan/peningkatan fasilitas poste| BMG dan Diklat. PLN: Rp. 33,4Mikar Pembangunan Smmal Port (Atsy, bayurt Eci, P.Pam, Mega dan Ansus. G. Harapan Kepada Pemerintah Daerah
L.
2. 3.
Sasaran dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan DPR-RI dalam Satuan-3 yang dibahas di daerah agar tetap dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas nasional, namun apabila dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu direvisi oleh daerah maka dalam pelaksanaannya diperlukan konsultasi/ persetujuan Pemerintah Pusat. Penetapan pengelola proyek yang menjadi kewenangan Gubernur (DIp yang diterbitkan di daerah) diharapkan tetap memperhatikan asas kredibilitas dan profesionalisme. Dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasrana publik yang menunjang pembangunan prasarana perhubungan seperti jalan penghubung (access road), penyediaan air bersih dan lain-lain.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.
296
BAB IV
HASIL DISKUSI KELOMPOK
4.1-. Rumusan
K€lompok I (Wilayah Sumatera)
A. Pembangunan Wilayah Sumatera
1. 2.'
Konsep dasar dari pembangunan wilayah Sumatera adalah untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Pulau Sumatera beserta seluruh pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pengintegrasian wilayah Sumatera secara fisik dilakukan dengan mengembangkan jaringan transportasl komunikasi, dan energi'
3. 4.
Pengintegrasian wilayah Sumatera merupakan upaya bersama dalam mengefektifkan kerjasama antar daerah dan mengingkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya daerah. Pengintegrasian wilayah Sumatera mencerminkan niat pemerintah non Provinsi se-Sumatera untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam pembangunan wilayah Sumatera.
B. Perkembangan Pembangunan Sumatera '1,. Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2. PembangunanWilayah. 3. PemberdayaanMasyarakat.
1.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
a. b. c. 2.
Secara umum berjalan dengan baik, akan tetapi masih dirasakan
perlu untuk mengoptimalkan hubungan Propinsi-Pusat
dan Propinsi-Kabupaten/ Kota. Perlu penegasan peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang dilengkapi dengan instrumen pendukung untuk pengendalian pembangunan dan pemerintah di daerah.
Pemerintah pusat diharapkan lebih transparan dalam pengelolaan dan pendishibusian anggaran pembangunan.
Pembangunan Wilayah
a.
Gubernur se-Sumatera telah menyepakati Agenda Sumatera yang menjadi landasan utama dalam pembangunan wilayah Sumatera'
297
Telah ditandatangani 4 Mou antara Gubernur se-sumatera untuk yllgembangan : (1) Sumatera Airlines; (2) Sumatera Shipping ii*r, (3) Pusat Promosi Sumatera; dan (a) faringan Informasi Sumatera. Masing-masing propinsi se-Sumatera telah pula *"rrt"pt"" wilayah kawasan andaran dan kawasan tertinggal untuk ditarigani
b.
c.
secara khusus.
Pemberdayaan Masyarakat
a' .b' c'
Pemerintah propinsi se-sumatera
telah mengorientasikan pembangunan perekonomiannya pada upaya _upaya pemberdayaan nrllurakat dengan memanfaatkan sumberduya lokut.' Telah pula dilakukan upaya untuk menumbuhkan kegiatan uKM dengan memberikan kesemptan yang rebih luas untuk blrpartisipasi dalam pembangunan.
Meningkatkan insentif bagi pNS untuk meningkatkan daya berinya, sehingga diharapkan akan mampu pula untuk "meningkatkan jumrah uang berdar di daerah dalam rangka menggairahkarlperekonomian daerah.
C. Permasalahan pembangunan Sumatera
1. 2. 3. 4.
Bidang Ekonomi Bidang Infrastruktur Bidang Sosial Bidang Sumberdaya AIam
l.
Masalah Bidang Ekonomi
a. _ b.
c'
Masih terbatasnya investasi yang ditanamkan di daerah sehingga percepatan pembangunan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Rendahnya investasi ini berkaitan dengari tuiaisi yang berum kondusif unfuk menarik minat investor unfuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan oreh kondisi stabilitas politik yang belum mantap, jaminan keamanan yang masih kurang, dan supremasi hukum yang belum sepenuhnya mampu ditegakkin. UKM belum- berkembangan secara optimar yang dicerminkan dengan masih rendahnya kontribusi r"g-"., ".r"ihu ini daram
pembangunan perekonomian daerah
2.
Masalah Bidang Infrasfruktur
a.
b.
Prasarana jalan lintas Sumatera yang masih belum mampu mendukung sepenuhnya kebutuhan angkutan untuk komoditas
yang dihasilkan. Pelabuhan untuk outlet bagi komoditas yang akan diekspor atau diangkut antar pulau masih terbatas, baik jumlah maupun
kapasitasnya.
298
c.
Beberapa propinsi di Sumatera masih mengalami defisit energi listrik sehingga sangat membatasi kegiatan industri yang dapat
d.
Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah
dikembangkan. Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.
3.
Masalah Bidang Sosial
a.
Program pendidikan masih belum sepenuhnya selaras dengan
b.
kebutuhan pembangunan daerah. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat
c.
menjadi sumberdaya manusia yang andal sebagai pelaku pembangunan.
Masih banyak masalah-masalah sosial yang belum secara tuntas ditangani.
4.
Masalah Bidang Sumberdaya Alam
a. b. c. d. e.
Penebangan liar/perambahan hutan masih terjadi lindung dan hutan konservasi lainnya. Kebakaran hutan masih merupakan ancaman serius.
Kemampuan teknis
dan
di
hutan-hutan
pemahaman tentang pengelolaan
sumberdaya kelautan masih relatif terbatas.
Pemerintah propinsi tidak mempunyai akses dan kendali terhadap kegiatan eksploitasi bahan tambang yang ada di wilayahnya, terutama untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh BUMN. Badan-badan air (danau, sungal dan rawa) belum dikelola optimal, rawan pencemaran dan pendangkalan, berubah fungsi.
D. Program-Program Prioritas
1. 2. 3.
PembangunanSDM. PembangunanPerekonomian.
1.
Pembangunan SDM
Pembangunan Infrastruktur.
a. b. .
c. d.
Pengembangan program pendidikan menengah yang berorientasi pada academic excellence untuk menyiapkan SDM unggul. Pengembangan Program life-skill education yang berorientasi agar
lulusan dapat dibekali dengan ketrampilan yang layak untuk mendukung kehidupannya. Pengembangan program studi pada jenjang pendidikan tirtgel yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan fasilitas Pelayanan kesehatan serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
299
'
Pembangunan Perekonomian
a.
Memberikan peluang bagi UKM untuk berkembangan d.engan
menetapkan kebijakan yang mengharuskan agar kegiatan-kegiatan pembangunan skala kecil dan menengah wajib dilaksanakan oleh
b. c-
UKM. Menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk investasi melalui peningkatan pelayanan administratif, jaminan keamanan, stabilitas politik, dan penegakan supremasi hukum. Meningkatkan peredaran uang di daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur
a. b. c. d. e.
300
Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan jalan.
Pembangunan pelabuhan untuk outlet bagi komoditas yang dihasilkan daerah. Peningkatan daya dan pengembangan jaringan listrik agar tersedia bagi masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan industri. Pengembangan jaringan telekomunikasi agar menjangkau seluruh wilayah Sumatera. Pengembangan jaringan transportasi adara,laut, dan kereta api.
4.2. Rumusan Kelompok
II (Wilayah ]awa)
A. Visi Masyarakat mandiri yang berdaya saing, bertaqwa, seiahtera, dan demokratis.
B. Misi
1. 2. 3.
Mengembangkan Pulau Jawa sebagi pusat pengembangan agribisnis nasional.
Mengurangi kesenjangan antar daerah'
lUemlangun iklim yang kondusif dan kompetitif bagi peningkatan investasi daerah.
4. 5. 6.
Memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesempatan keria' Membangun sumber daya manusia yang mamPu berkompetisi' Memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal yang
7. g.
bertanggungjawab. tvtunge-f;tUn an penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah. Mewujudkan tata ruang sesuai dengan peruntukan dan pelestarian
lingkungan.
C. Permasalahan 1.
Bidang Ekonomi
a. b.
Rendahnya keterkaitan antara sektor industri dan sektor pertanian.
Rendahnya minat investasi karena alasan kondisi yang tidak kondusif. c.Rendahnyadayasaingprodukdalamnegeridalampasarglobal. d. Rendahnya sumbangan UKM terhadap perekonomian daerah.
2. Bidanglnftastruktur a. Menurunnya kondisi pelayanan infrastrukfur' b. Lemahnya pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang' c. Menurunnya kuantitas dan kualitas Prasarana air bersih d.
dan
permukiman. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur antara bagian utara dan selatan Pulau Jawa-
3.
Bidang Sosial BudaYa
a. b.
Masih tingginya angka kemiskinan. Masih rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan dengan kualitas SDM.
301
c. d. e. f. 4.
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat.
Ketidakseimbangan pertumbuhan kesempatan
kerja
dengan
angkatan kerja.
Masih rendahnya kesejahter4an para guru tidak tetap. Belum tertanganinya masalah pengungsi dan penanganan bencana alam secara optimal.
Bidang Pemerintahan
a. b. c. d.
Masih kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belum lengkapnya Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999. Lemahnya koordinasi dan keterpaduan antar departemen/instansi di pusat dan di daerah. Rendahnya kualitas SDM aparatur.
e.SistemdanstrukturpenggajiansertarekruitmenPNSyangbelum memadai.
5.
Bidang Sumber Daya Alam
a. b. c. d.
Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.
Ekploitasi sumber daya alam yang tidak disertai dengan upaya pembaharuan.
Semakin berkurangnya keluasan hutan akibat penggundulan dan penjarahan hutan. Kurang terkendalinya pemanfaatan air bawah tanah.
D. Rekoiendasi 1.
Bidang Ekonomi
a.
Meningkatkan peran agribisnis dalam mendorong pembangunan daerah.
b. Mendorong c.
peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
memperkuat daya saing ekonomi terutama di bidang agribisnis. Meningkatkan investasi di daerah dengan memberikan kemudahankemudahan dalam perijinan, penyempurnaan infrastruktur, promosi secara intensif serta menciptakan kondisi yang aman.
d. Mendorong terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan
'
sistem
aeribisnis dari hulu ke hilir.
e. Perlunya sinkronisasi
perencanaan/perekonomian daerah antara pusat-propinsi-kabupaten/kota dengan pengembangan sesuai
f. g.
g 302
$engan kemampuan daerah masing-masing. Meningkatkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memberikan akses kepada sumber daya modal (kemudahan pemberian kredit).
Mendorong pertumbuhan kawasan andalan unfuk mempercepat perfumbuhan dan pemerataan pembangunan.
2.
Bidanglnfrastruktur
a.
Perlu upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan pembangunan wilayah antara lain, melalui
o o o
b. c.
:
peningkatkan pelayanan jalan-jalan antar wilayah proPinsi, pantura, dan lain-lain. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi. Pembangunan pelabuhan di tingkat regional (Tj. Mas, Cirebon, Tj. Perak, dst.).
jalan memperhatikan feasibill{t keterkaitan antar sektor yang memperhitungkan biaya dan kepadatan pemakaian
Pembangunan
jalan (termasuk yang terkait dengan wilayah tertinggal).
Perlu penanganan bencana alam serta Penanganan pengungsi melalui 3 (tiga) pola: . pemulangan kembali (tanggung jawab di Depsos).
o o
d.
3.
bantuan modal kredit (tanggung jawab Dep. Koperasi dan UKM). Resettlement tanggungjawab Departemen Kimpraswil dan Depnakertrans).
Perlunya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di pusa! propinsi, kabupaten/kota sehingga tidak perlu terjadi adanya revisi-revisi kegiatan yang sudah ditetapkan Pusat dan DPRD di daerah.
Bidang Sosial Budaya
a. b. c. d.
Melanjutkan komitmen untuk prioritas pembangunan pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM. Perlu memberi perhatian pada sistem pendidikan formal dan juga fokus pada sekolah-sekolah kejuruan untuk Penyrapan SDM siap kerja (seperti politeknik). Perlu mempertimbangkan upaya peningkatan ketersediaan dan kesejahteraan guru (terutama guru-guru tidak tetap) : o peningkatan insentif guru r sistem kenaikan pangkat guru. Standar Pelayanan Minimal pendidikan ditetapkan sebagai pedoman di pusaf dijabarkan di daerah sesuai dengan kondisi masing-masing.
.
o
e.
buku-buku wajib/referensi diserahkan
ke propinsi
dan
percetakannya.
muatan lokal untuk kurikulum diperbolehkan asalkan seimbang dengan muatan peningkatan kemampuan bahasa asing untuk peningkatan daya saing. Anggaran pendidikan dan kesehatan seyogyanya diupayakan tidak saja melalui DAU tetapi juga DAK pada TA 2002 sesuai dengan
prioritas nasional mengenai kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan.
303
f. g b'
Melanjutkan komitmen prioritas pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas SDM. Kualitas pelayanan Askes kepada masyarakat perlu ditingkatkan (sedang dilakukan kajian).
Bidang Pemerintahan
a.
Mendorong upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
b.
penyelenggaraan pemerintahan di semua level pemerintahan. Upaya konkrit dalam pemberantasan KKN harus dilakukan secara
c.
serius.
Mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur diantaranya melalui dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, kerjasama luar negeri, penugasan belajar bagi yang potensial, dan penetapan standar pelayanan minimum.
Bidang Sumber Daya AIam
a.
Peningkatan upaya konservasi
air di
daerah tangkapan air
(catchment area).
b. c. d. e.
Pengelolaan DAS secara optimal dan terintegrasi. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dilakukan secara konsekuen dan konsisten oleh seluruh stakeholders di daerah.
Upaya penegakan sanksi hukum lingkungan harus lebih tegas terhadap para pelanggar lingkungan. Mempertahankan luas kawasan lindung di masing-masing daerah dengan merujuk pada RTRW Propinsi dan RTRW kabupaten/Kota.
Jakarta, 30 Oktober 2001
Tim Perumus Kelompok [I L. Ketua Bapeda Propinsi ]awa Barat (D. Sumahdumin) 2. Ketua Bappeda Kota Semarang (Drs. Soerono). 3. Bupati Tuban, PropinsiJawa Timur (Dra. Hj. Haeni Relawati RW, Msi). 4. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten (Drs. Endan Abdul Karim). 5. Kepala Bappeda KabupatenTuban (Ir. Parastuti). 6. Pemantau dari Bappenas (Ir. Hayu Parasati, MI|S). 7. Pemantau dari Depdagri (Drs. Sofyan Sinambela).
304
4.3. Rumusan Kelompok Sulawesi)
A.
III (Wilayah Kalimantan dan
Permasalahan Masalah mendasar kedua wilaYah:
1". Kurangnya rninat investor untuk menanamkan modalnya'
2. 3. 4.
Rendahnya kualitas SDM yang relatif. Terbatasnya prasarana dan sarana hansportasi'
5.
Kebakaran hutan (khusus Kalimantan), kerusakan/konflik sosial (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sulawesi Tengah), dan
Terbatasnya dana pembangunarL terutama bagi propinsi yang SDM belum termanfaatkan'
pengungsi (tersebar di beberapa propinsi)
B. Rumusan Pengelompokan Menurut Bidang
1.
Bidang Polkam
Masalah pembangunan kawasan perbatasan antar negara baik darat maupun liut perlu mendapatkan perhatian secara khusus dalam upaya wilayah NKRI -"tg-ugu dan- mempertahankan integritas/keutuhan dengan diprioritaskan yang khusus secara penanganan melilui desentralisasi kewenangan kepada daerah'
Mengoptimalkan komunikasi politik antara suprastruktur dan infraitruktur politik sebagai mitra dalam mengembangkan system politik yang demokratis untuk mewujudkan pemerintahaan yang baik. Memelihara dan menghormati komunitas sosial yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani dan kehidupan beragama serta memelihara dan mengembangkan pluralisme masyarakat yang merupakan potensi budaya bangsa, guna menjaga keutuhan NKRI'
Dalam menghadapi tantangan global diperlukan uPaya mempetakan perkembangin situasi dan kondisi aktual menganalisa, mengevaluasi iituasi dan kondisi shategis di bidang IPOLEKSOSBUD dan TRAMTIBMAs serta merumuskan kebijakan bagi penyelesaian masalah strategis, baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota. Perlu diambil langkah penataan institusi/lembaga, sarana dan prasarana hokum baik di Tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam uPaya penegakan supremasi hukum di daerah.
305
Bidang Ekonomi
Perlu segera diambil langkah upaya mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang diarahkan pada perbaikan akses sumberdaya, pembiayaan, teknologi, pasar dan pelayanan dasar,
serta pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat baik di Tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Perlu segera diambil langkah upaya pemberdayaan PKMK yang mencakup perluasan dan penguatan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha serta pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian.
Mendorong peningkatan usaha pertanian berdasarkan dalam rangka menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh guna menghadapi persaingan pasar bebas (global).
Peningkatan akses pasar melalui partisipasi aktif dalam bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta peningkatan kerjasama internasional.
Perlunya diambil langkah percepatan dalam penyediaan dan mempertahankan infrastruktur wilayah yang dapat mendukung pertunbuhan ekonomi dan pelayanan publik lainnya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah (Propinsi, Kab/Kota) yang didukung oleh pembiayaan pemerintah maupun pinjaman luar negeri.
Perlunya disusun master plan sistem transportasi regional dalam rangka mendukung mobilitas manusia maupun perdagangan melalui kerjasama antar daerah dalam menghadapi perdagangan bebas. 3.
Bidang Kesra
Perlu segera diambil langkah penataan ulang arah dan kebijaksanaan sistem pendidikan yang didukung penuh oleh sarana dan prasarana yang memadai guna terwujudnya tenaga kerja yang mempunyai kemampuan melalui kerjasama antar daerah dalam menghadapi perdagangan bebas.
Di
bidang kesehatan perlu diambil langkah yang strategts guna mewujudkan tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan daerah dengan didukung oleh sistem pembiayaan serta keterlibatan peran serta masyarakat
Mendukung percepatan penyelesaian penanganan pengungsi melalui pola-pola yang telah ditetapkan dengan dukungan pembiayaan Pemerintah Pusat, Propinsi Kab/Kota serta melibatkan peran serta masyarakat.
306
4.
Desentralisasi dan Otonomi
Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah strategis yang dilaksanakan terarah pada strategi percepatan yang menyangkut peningkatan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan kewenangan otonomi, peningkatan pelayanan masyarakat pengembangan kelembagaan dan pengembangan potensi dengan pemerataan pembangunan wilaYah.
Dalam rangka desentralisasi fiscal hendaknya pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan distribusi sumber daya nasional kepada daerah didasarkan pada kriteria yang menyangkut aspek pemerataan dan keadilan antar wilayah secara proporsional.
C. Program Sektoral Tahun
2002
1.. Peningkatan dan sektoral (dekonsentrasi) disamping DAU,
2. 3.
4. 5. 6.
dengan
persyaratan "Kawasan tertinggal"'
Mengupayakan investor masuk ke wilayah sulawesi dan Kalimantan, Komitmen pemerintah pusat diharapkan secara sungguh-sungguh. Seluruh propinsi di sulawesi memberi tekanan pada pembangunan
sector pertanian, sector transportasi, peningkatan SDM (meliputi pendidikan, kesehatan, agama, hokum, perbaikan gizi nasyarakat), perindustrian dan perdagangan/usaha kecil dan menengah/koperasi, pariwisata, pertambangan dan energi, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain.
Usul program pada huruf c di atas juga diajukan oleh propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sedang usul program Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah belum kami peroleh datanya. Khusus Kalimantan Barat memberi tekanan pada upaya membangunan
kesadaran berkebangsaan dan demokrasi sebagai uPaya untuk memulihkan kerukunan hidup di antara sesama warga Kalimantan Barat. Khusus Kalimantan: a. Program Pembangunan Listrik bist m Interkonelesi. b. Program Pengendalian dan Pengelolaan SDA, seperti: . Pemberantasan Ilegal Logging dan PETI. . Pengendalian bahan baku Induski Perkayuan. . Rehabilitasi Hutan. o Pen)rusunan Protop. . Pengendalian hama belalang kembara.
c.
Informasi Terpadu.
. . .
Pembangunan pusat pelatihan ekspor dan promosi daerah. Pengembangan system informasi. Promosi terpadu.
307
D. Penutup
308
1.
Rumusan ini akan ditindaklanjuti secara lebih oleh seluruh propinsi Kalimantan dan se Sulawesi.
2.
Program lain yang diajukan oleh masing-masing propinsi se Kalimantan dan se Sulawesi selengkapnya terdapat dalam usulan masing-masing proptnsi.
se
4.4. Rumusan Kelompok IV (Bali, NTB' NTT, Maluku, Maluku Utara, dan PaPua) UPAYAPENANGANAN
ISUPOKOK
No
EKONOMI
A.
1.
Pertumbuhan Ekonomi rendah karena: (1) modal rendah, (2) produktivitas rendah, (3) Kelembagaan belum efektif, (4) terbatasnya diferensiasi produk pertanian dalam arti luas.
2.
Tingginya disparitas antar wilayah yang dituniukkan oleh: (1) Infrastruktur masih rendatv dan (2) kelembagaan ekonomi yang belum ada
3.
ProgramPengentasan Kemiskinan di KTI belum sesuai karakteristik spesifik daerah.
Perlu adanya Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas pembangunan antar wialyah melalui pembagian alokasi sumber daya yang lebih adil, percepatan pembangunan infrashuktur (EansPortasi, energi, dll), dan pendekatan sosiologi serta antroPologi'
1. 2.
Paket ProgramPengentasan Kemiskinm yang sesuai dengan kebutuhan setempat (di KTI). Penanganan masalah sosial di seluruh panti/non
panti perlu ditingka&an.
4.
Aksesibilitas perhubr.;:1an wilayah di KTI sangat
1.
terbatas
2. 3.
Membuka dan meningkatkan jaringan transPortasl darat,laut, dan udara $alur BaIi-NTB-NTT-
MALUKU-IR]A) Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi. Optimlisasi dan peningkatan kapasitas pelabuhan eksport di KTI dan dukungan kewenangan pengelolaan.
POLITIK
B.
1.
PercepatanPembangunanKTlbelumterlaksana karena: (1) Penanganan parsial, (2) Banyak rumusan kurang implementasi, dan (3) Belum ada misi dan visi
Memberi kewenangan dan akses kepada Meneg l'ercepatan Pembangunan KTI untuk menfasilitasi implernentasi dari perumusan Visi, Misi dan Shategi Pembangunan KTI
yang jelas.
2. C.
Menteri Negara KTI tidak operasional sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan KTI
PEMBIAYAAN Jumlah alokasi dana perimbangan untuk KTI dirasakan kurang dibandingkan dengan beban pengeluaran rutin dan pembangunan diberbagai bidang'
1. 2.
Pusat dan Pemda KTI perlu merumuskan formulasi kriteria alokasi dana perimbangan yang lebih
proporsional. Transparansi dan Restrukturisasi perpajakan dengan keberpihakan kepada KTL
309
UPAYAPENANGANAN Pembagian kontribusi dari hasil pengaohan Sna tautyang tidak seimtang antara Pusat dan Daerah.
l. 2.
perizinan dilinpahkan ke daerah. Seluruh arnrada penangkapan harus membuat Dase
utttp didaerch. 3. 4. J.
Pajak awak orang asing pada kapal penangkap ikan diserahkan ke daerah. Perlu kejelasan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kapal asing diantara POLRI dan LANAL. IGpal asing yang melewati perairan laut KTI perlu diatur dan diawasi, antara lain dengan pemasangan radar.
INTEGRASI & HUBTJNGAN NTERNASIONAL
1.
Wilayah perbatasan antar negara yang kurang mendapat perhatian. ,
2.
2.
Penanganan pengmgsi dan imigran gelap.
3.
Konflikhorizontal
4.
Limbah penambangan luar negeri berlokasi di perbatasan (emas dari OKA TEDY Mining di pNG melalui sungai Fly).
310
1.
3.
Peran yang jelas dari departemen/sektor terkait. Pemda sebagai pelaksana di daerah perlu didukung dengan perangkat kerja dm kewenangan ymg jelro. Pengungsi dan masyarakat setempat perlu ditangani secara terpadu antara pusat dan daerah serta badan
dunia. Perlu upaya dini (preventi$ melalui pendekatan sosio-kulhrral rasa keadilan dan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peningkatan pengamanan keamanan perbatasan dengan membangun pos-pos terpadu lintas batas dan pemasangan RADAR. Bapedal agar menurunkan tim untuk investigasi dan identifikasi isu pentine Dencemaran linskunoan
BAB V NOTA KESEPAKATAN
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH PUSAT PADA NASIONAT TAHUN PEMBANGUNAN KOORDINASI RAPAT 2001 Oktober 3l 29 lakarta, -
2OO1
Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami seluruh p"""itu Rapat t
1. Menjaga dan
2. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan peran sektol
agribisnis,-pariwisata, industri, perdagangan dan sektor-sektor lainnya berbasis potensi dan keunggulan masing-masing daerah, dengan memberikan kernudahan-kemudahan dalam perizinan, penyempurnaan infrastruktur, promosi secara intensif dan penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan tertib, sehingga mampu mendorong terjadinya peningkatan investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutart /ang berorientasi pada penyediaan kesempatan kerja dan dengan mendorong usaha kecil dan menengah.
3.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikary penciptaan akses terhadap kesempatan kerja dan sumberdaya ekonomi, serta melalui upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
4.
Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 311
pemerintahan di semua tingkat pemerintahan disertai upaya kongkrit pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan kebijakan publik.
5.
Mempercepat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan penuh kehati-hatian melalui peningkatan kemampuan personil, kelembagaan, dan keuangan, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab serta pengembangan potensi wilayah yang didukung oleh desentralisasi fiskal yang berkeadilan antar wilayah secara proporsional.
Rincian kesepakatan ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
Demikian kesepakatan ini kami nyatakan dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berdedikasi bagi bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan serta meridhoi usaha dan upaya kita semua. Kami yang bertandatangan di bawah ini, wakil dari masing-masing tingkat pernerintahan: h Kabupaten
Kota
*Pemerintah Walikota Kota Makasar (Wakil Ketua APEKSI) Pemerintah Propinsi
\r
I \ko--E-
Gubernur Propinsi fawa Barat (Ketua APPSI)
312
-egara
PPN/
BAB VI PENUTUP
Saudara-saudara
Para Gubernur, BuPati, Walikota P ar a P ej abat Pasat dan D aeruh Hadirin Yang SaYa Hormati, Salam Sejahtera,
berkat Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 2001 Rakorbangnas acara seluruh melaksanakan lindungan-NYA kita mampu
saat ini. Berbagai sejak ta:nggal 29 Oktober ZdOr yang lalu sampai pada akhirnya sidang pleno sejak bersama iri, p"-di-,gunar telah kita Uatras aan diskusikan
yang puriurrtu, siiang-sidang kelompok, sampai pada sidang- plgno akhir' hari pada baik hari" iilengkapl poU'a"rrgai acara topik khusus pada malam pertama mauPun Pada hari kedua.
kami Tiada kata lain yang lebih tepa! kecuali ucapan terima kasih yang dapat partisipasi sampaikan tepada ieluruh peserta Rakorbangnas Tahun 2001 atas
aktifnya untui mengikuti ieluruh rangkaian acara persidangan. Mari kita bang'n kebersamaanf dan kita sepakati bahwa forum Rakorbangnas ini untuk datang merupakan Forum bersama, forum kita, dengan Peran -u""u yurg akan p"*"riotu"fr pusat sebigai fasilitator. P,ada kesempatan yang sama pula, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah provinsi, kiupaten,lota, serta para sekjen departemen teknis yang telah mengiri'kan
kami bahan pemaparan atau diskusi. Bila ada yang belum menyampaikannya, masih membuka pintu untuk menerima bahan-bahan dimaksud.
Kami menyadari bahwa penyelenggafaan Rakorbang Tahun 2001 ini masih banyak kekurangannya; mulai sejak pendaftarary peny-ediaan konsumsi, pendistribusian materi diskusi, mauPun peralatan yang dibutuhkan selama persidangan. oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada ieluruh peserta rapat ini. Semoga penyelenggaraan !,erikutnya dapat kami lakukan dengan lebih baik' sebagaimana kita telah mengikuti dan telah mendengar bersama bahwa dalam
.ur,gfu menghadapi tahun anggaran 2002 yang akan datang rasanya kita berJepakat untuk rnemberikan prioritas pembangunan pada uPaya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan, antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, sefta uPaya PelcePatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah'
313
sebagaimana tahun lalu, untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutrya koordinasi yang kita bangun bukanlah didasarkan pada prinsip instruksionaf akan tetapi didasarkan pada prinsip dialog dan komunikasi dalam mencapai kesepahaman dan kesepakatan unfuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Namun, perlu kami tekankan, koordinasi p"."r,.urru-ur, pembangunan bukan semata-mata berlangsung selama s(uga) hari ini. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seyogyanya menjadi prinsip dasar pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari. seperti yang telah dibacakan tadi bahwa kita telah mencapai suatu kesepahaman dan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama untuk tita tinait hnjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan yang tersedia pada masing-masing tingkat pemerintahan. Selanjuhrya, sebagai akhir dari rangkaian persidangan Rakorbangnas Tahun 2001 ini, maka nota kesepahamat dur, kesepakatan yang telah ditandatangai tersebut akan segera kami laporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Masa Esa, acara Rakorbangnas Tahun 2001 kami nyatakan selesai.
Akhirnya, doa kami mengiringi semoga bapak-bapak, dan ibu-ibu, serta para peserta kembali ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. sampai berjumpa di lain waktu, dan selamat bekerja. Tidak lupa pula kami sampaikan penghargaan yang setingg-tinggrnya kepada seluruh anggota panitia penyelenggara, dan semua pihak yang telah membintu, sehingga su(pesnya acara ini. Semoga Tuhan memberikan pahala yang setimpal.
TerimaKasih, Selamat Siang.
]akarta, 31 Oktober 2001
3'1.4
LAMPIRAN L. 2. 3.
SK Tim Penyelen11ara Rakorbangnas Tahun 2001 SK Sekretariat Rakobangnas Tahun 2001
Dokumentasi/ Photo
MENTERINEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABAPPENAS Jalan Taman Suropati 2, Jakarta 10310 Telepon : (62) (021) 3843655 - 3905650
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 008 /M.PPN/10/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN RAPAI KOORDINASI PEMBANGUNAN TAHUN 2OOI
NASIONAL/ MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA B ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
:
a.
b.
bahwa dalam rangka menemukenali tantangan, kendala dan
peluang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu gun an diselen g garakan suatu forum Rapat Koordinasi Pemban Nasional Tahun 2O0l; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan RapatKoordinasiPembangunanNasionalTahun200lsecara
efettif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional
Tahun 20011 c.
bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam hurufb di atas; Mengingat...
Mengingat
L
undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah;
J.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4.
Undang-UndangNomor l03Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerj a Lembaga Pemerintah Non-Departemen ;
5.
Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/KatOl/Z}Ol tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
,ERTAMA
KEDUA
:
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGTINAN NASIONAL TAHUN 2001. Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2OAl, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001, yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Materi; dan Tim penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Tim Pengarah bertanggungjawab mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun
2OO | ;
KETIGA...
KETIGA :
Tim Materi bertanggungiawab:
a.Mengkoordinasikanpenyusunandanpengolahanseluruh materi yang akan dibahas dalam setiap persidangan Rakorbangnas Tahun 2OOl
;
b.MengkoordinasikanpenyusunanlaporanseluruhmaterihasiI setiap oersidangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas
serta mendistribusikannya kepada seluruuh peserta Rakorbangnas tahun 2001;
c.
Memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap diskusi Rakorbangnas tahun 200 I ;
d.Melaksanakantugaslainnyayangberkaitandangantugas, fungsi dan tanggunglawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas;
KEEMPAT
:
Timpenyelenggarabertanggungjawab:
a.
Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan seluruh kegiatan Rakorbangnas Tahun 2A0l
b.
;
Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001;
c.
Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas,
fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas;
KELIMA :
Bila dipandang perlu, ketua tim penyelenggara dapat membentuk Sekretariat Penyelenggara untuk membantu kelancaran tugas Tim Pengarah, Tim Materi dan Tim Penyelenggara;
KEENAM...
KEENAM
Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan
dan pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, aka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan diJakarta Pada Tanggal 9 Oktober 2001
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
KIAN GIE Salinan keoutusan ini disamoaikan kepada Yth.:
l.
Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan; 3. Kepala Kantor Perbendaharaan 4. Inspektur Utama, Bappenas; 5. Yang bersangkutan.
dan Kas Negara Jakarta
4
III;
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAI{ PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS NOMOR : KEP' 008 / M'PPN / l0 / 2001
TANGGAL
:
9OKTOBER2OOI
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN
I.
TIM PENGARAH
l.
Ketua
:
2. Sekretaris : 3. Anggota :
2OO1
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BaPPenas Sekretaris Utama, Bappenas l. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri 2. Direktur Jendral Otonomi Daerah, Departeman Dalam Negeri
3. Direktur
Jenderal Umum Pemerintahan'
DeParteman Dalam Negeri
4.
Direktur Jenderal Bina pembangunan Daerah' DeParteman Dalam Negeri
5.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri
6. Direktur Jenderal 7
.
8. g. 10.
Anggaran, Departemen
Keuangan Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam' Bappenas Deputi Bidang Ekonomi Makro, Bappenas Deputi Bidang Pembiayaan pembangunan dan Kerjasama 23Lttar Negeri, Bappenas Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, BaPPenas
11. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan
Pranata Pemerintahan, B aPPenas
12.
InsPektur Utama BaPPenas
II. TIM MATERI
...
II.
TIM MATERI
1. Ketua
:
Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam, Bappenas
2. Sekretaris : Direktur Peningkatan Kapasitas Daerah, Bappenas 3. Anggota : 1. Direktur Bina Manajemen Pemerintah Daerah, 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ditjen. Otda, Departemen Dalam Negeri Direktur Bina Kapasitas Daerah, Ditjen. Otda. Departeman Dalam Negeri. Direktur Bina Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen. Otda, Departemen Dalam Negeri Direktur Pembinaan Wilayah Administrasi, Ditjen. Umum Pemerintah, Departemen Dalam Negeri DirekturBinaKelembagaanPembangunan, ditjen. Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departeman Keuangan Direktur Pembiayaan Pinjaman Daerah, Ditjen.
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
8. 9. 10. IL 12.
Departemen Keuangan Direktur PA II, Ditjen Anggaran, Departeman Keuangan Direktur Kewilayahan, Bappenas Direktur Pemukiman dan Perkotaan, Bappenas Direktur Neraca Pembayaran dan Hubungan Ekonomi Internasional, Bappenas Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Bappenas
13. Direktur Analisis
Investasi dan Pasar Modal,
Bappenas
14.
Direktur Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan, Bappenas
15.
Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral, Bappenas
16. Direktur Hukum dan Aparatur Negara, Bappenas 17. Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan 18. 19.
Teknologi, Bappenas Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
20.
Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi dan
Informatika, BaPPenas 21. DirekturPertambangan, Listrikdan Pengembangan Energi, BaPPenas 22. Kepala Pisat Pendidikan dan pelatihan' Bappenas 23. Kepala Pusat Pembinaan Perencanaan, Bappenas
III. TIM PENYELENGGARA l.Ketua:DeputiBidangRegionaldanSumberDayaAlam, Bappenas
l. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
:
:
:
Sekretaris Umum, BaPPenas Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana' Bappenas 1. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Dalam Negeri 2. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah' Ditjen' Bangda, Departemen Dalam Negeri
Biro Umum, BaPPenas 4. Kepala Biro Administrasi Kepegawaian dan Hukum' 3. Kepala
Bappenas Kepala Pusat Data dan Informasi, Bappenas 6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas 7. Direktur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan 5
8.
HiduP, BaPPenas Direktur sumber Daya Alam dan Kepautan' Bappenas
MENTERINEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAI-/ KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL'
REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN BADAN 2, JAKARTA 10310 SUROPATI TAMAN JALAN TELEPON : 336207' 3905650
KEPUTUSAN NASIONAL SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP. I l7llsu/10/2001 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA RAKORBANGNAS TAHUN 2OO1 NASIONAL' SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Menimbang
:
a.
b.
bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai' demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia GBHN mengamanatkan penyelenmaraan negara dilaksanakan melaul pernbangunan nasional, tahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasioral
diperlukan kesepahaman bersaraa dalarn mengatasi permasalahan bangsa dan tantangan masa depan yang semakin
iompleks, melalul penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk Sekretariat Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 200 I agar pelaksanaannya berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna;
Mengingat...
-2Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomo r 22 Tahunl 999 tentan g Pemeri ntahan
Daerah; 2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OOl;
4.
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang
5.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Presiden Nomor l8 Tatrun 2000 tentang Pedoman
6.
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas lrmbaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001; 7.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional^(epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. O08/}VI.PPN ll0l200l tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2OO1;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
FEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA RAKORBANGNAS TAHUN 2001
.
PERTAMA...
-3PERTAMA
Membentuk Sekretariat Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 200 I yang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, KoordinatorBidang Materi, Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana, Seksi, dan Sub Seksi dengan susunan keanggotaan serta tugqs dan fungsi seperti tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
(EDUA
Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 2001 bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan persiapan dan pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001 : mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001, serta
memantau, mengatur dan mengendalikan bagian-bagian dibawahnya sesuai dengan arahan Ketua Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 2OOl;
(ETIGA
Segala pembiayaan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyiapan
dan penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001 dibebankan kepada Anggaran Bappenas dari APBN Tahun Anggaran 2OOl:(EEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2OOl, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal l0 Oktober 2001
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN EMBANGUNAN NASIONAL.
WIDJOJO iALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: . Bapak Meneg PPN/Kepala Bappenas; L Sdr. Ketua Tim Pengarah Rakorbangnas Tahun 2OOl; i. Sdr. Ketua Tim Materi Rakorbangnas Tahun 2001; !. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
LAMPIRAN
I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR :
KEP.1171/SU/ 10/2001
TANGGAL
10 Oktober 2001
:
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PENYELENGGARA RAKORBANGNAS TAHUN 1. Ketua
2OO1
Ketua bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan persiapan dan pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001,
serta mengatur dan mengendalikan seksi-seksi sesuai dengan arahan Ketua Penyelenggara Rakorbangnas Tahun 2001:
2. Wakil Ketua
Wakil Ketua bertanggung jawab membantu Ketua S
ekretari at dal am melaksan akan tagas-tu gasnya;
3. Koordinator Bidang
(a) mengkoordinasikan seksi-seksi yang berada di
4.
bawah bidangnya masing-masing agar berfungsi sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya; (b) melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya kepada Ketua dan Wakil Ketua; (a) mempersiapkan dan melakukan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing serta arahan dan tugas yang diberikan Koordinator Bidangnya selama persiapan dan pelaksinaan Rakorbangnas Tahun 200t: (b) melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan
Seksi
tugasnya kepada Koordinator Bidangnya 5. Sub Seksi
masingmasing; (a) mernpersiapkan dan melakukan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing serta arahan dan tugas yang diberikan Ketua Seksinya selama persiapan dan pblaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001:
(b) melaporkan
...
(b) melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan tu gasny a kepada
Ketua Seksiny a masing-masing'
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL'
,&{" WIDJOJO
LAMPIRAN
II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR : TANGGAL
:
KEP.
llTl
lSUll0l200l
10 OKTOBER 2001
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA RAKORBANGNAS TAHUN
A. B.
Ketua Wakil Ketua
Max Pohan Haslim Hasbullah
C.
Koordinator Bidang Materi Wakil Koordinator
Putu Riasa Nuryanto
l.
2OO
I
Seksi Pemantau
Ketua a. Sub Seksi Pemantau Kelompok I Ketua Anggota
b.
Agus Prabowo
Lenny N. Rosalin l. Sahat Marulitua 2. Dadang Solihin 3. Lucky F. Majanto 4. Edi Supriyanto 4. Budi Harsoyo 5. Junaedi Rifai 6. Tjatur Hari Sirranto
Sub Seksi Pemantau
Kelompok II Ketua Anggota
Hayu Parasati l. Dadang Rizki Ratman 2. Sidqi L.P. Suyitno 3. Basah Hernowo 4. Edi Sugiharto 5. ZamzaniTjenreng
6. Krisnadi 7. Herry P.
c.
Sub Seksi ...
-2-
c.
Sub Seksi Pemantau
Kelompok Ketua Anggota
III R.Iriyani
l.
Rusdan Sanusi
2. Peni K. Lukito 3. Bambang Prihartono 4. Agus Suksestioso 5. Iwan Kurniawan 6. Yusrizal Amir 7. Nasrullah
d.
Sub Seksi Pemantau
Kelompok IV Ketua Anggota
2.
Seksi Materi Persidangan
Ketua Anggota
3.
Deddy Koespramoedyo l. Saut Situmorang 2. Andi Novianto 3. Nitta Rosalin 4. Gatot Setyo Tamtomo 5. Wendi julianti 6 Prayono Asep Saepudin l. Edy Mulyana 2. Dippos Naloandro 3. YogaDriyanto 4. Tri Supriyana 5. Moh. Showam
Seksi Pendukung Materi
Ketua Anggota
Taufiq Hidayat Putra l. Bakat Suprandono 2. Mira Berlian
3. June Ratna Mia 4. Eni Arni 5. Ade Nurani Sandarus 6. IdaNurhidayati 7. Idah Rosidah 8. Tukirin 9. Warsan 10. Tiyan
4.
Seksi ...
-3-
4.
D.
SeksiMateri Press Release Hanggono T. Nugroho Ketua L Indra Darmawan Anggota 2. Rinella Tambunan 3. Dini Sudhiani Muhammad Nassir Koordinator Bidang Sarana dan Frasarana
l.
Seksi Keuanean
Ketua
Kasirin
Anggota
l. 2. 3.
2.
Kahmal Jumadi Tuhu Wagiono Mukidjo
Seksi Acara dan Persidangan
Ketua Anggota
: :
Tonny Sitorus
1. AsyrafNazir
2. 3. 4.
Wiwiek Dwi Saksiwi
t
BudiCahyono
Firmansyah Wahyu Pribadi
6. Muhyiddin 7. Rita Miranda 8. Ali Sahbana 9. Sab'in R.M. 10. Sugiyanti
3.
Seksi Humas dan Protokol
Ketua Anggota
: :
Djoko Utomo l. Reghi Perdana 2. Bimo Haryono 3. Joko Suroto 4. Mahruzar 5. Heriyadi 6. Priyogi 4. Seksi ...
-44.
Seksi Konsumsi Ketua
Wildawati
Anggota
l.
Erianti Puspa
2, Tuti Marlina 3. Rooslina Tampubolon 4. Suparmi 5. Seksi Peralatan dan Transportasi 5.
Ketua
Yadhi J. Ardajat
Anggota
l.
Mauritius W. Parera
2. Mustamar 3. Dadang Sumarna 4. Sutrisno 5. Saleh MHD 6. Harjono 1. Irwan Bachtiar
6.
7.
Seksi Penggandaan
Ketua
Udjang Ilmar Abdurachman
Anggota
l.
Aso Setiarso
2. 3. 4. 5.
Suparmo Agus Setyo Raharjo Gunawan Slamet
Seksi Keamanan Ketua
Nandom Agus Prabowo
Anggota
l. Wawan Setiawan
2. Kabul Adi Cahyono 3. Tisna Sonjaya 8. Pembantu...
8.
.Pembantu Umum
Ketua Anggota
: :
Hari Dwi Korianto
l.
Jody Indrajaya
2. Asep Sukmayadi 3. Ronny Komala Winoto 4. Karisan 5. Prihanto W. Utomo 6. Mad Nur 7. Heru Prasetyanto Utomo 8. Aliludin
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
WIDJOJO
FOTO-FOTO RAKORBANGNAS 2OOI
Registrasi peserta sebelum acara pembukaan Rakorbangnas
Suasana di dalam ruangan sidang sebelum acara pembuKaan Rakorbanonas
Peserta telah siap mengikuti acara pembukaan Rakorbangnas
PejabafPejabat Bappenas dalam acara pembukaan Rakorbangnas
Presiden Rl memasuki ruang sidang
Presiden Rl mendengarkan sambutan/laporan Panitia Pelaksana
Meneg PPN/Ka Bappenas menyampaikan sambutan pembul€an/ laooran Panitia
Presiden Rl menyampaikan pidato pada acara pembukaan Rakorbangnas
FOTO.FOTO RAKORBANGNAS 2OOI
Presiden Rl memukul gong sebagai tanda dibuka secara resmi acara Rakorbangnas
Pembacaan doa oleh para pemuka agama dalam acara pemDuKaan
Suasana sidang pada hari pertama
Suasana sidang pada hari pertama
Paduan suara lnstitut Pertanian Bog0r
Menteri Dalam Negeri menyampaikan makalah
Salah seorang peserta melakukan tanya jawab/diskusi pada hari oertama
Menko Polkam menyampaikan makalah
FOTO.FOTO RAKORBANGNAS 2OOI
Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan makalah
Salah seorang peserta melakukan tanya jawab/diskusi
Suasana pada saat diskusi kelompok
Meneg PPN/Ka Bappenas menyampaikan pidato penutupan Rakorbangnas
Perwakilan lembagalembaga donor menyampaikan makalah
Pembicara-pembicara pada diskusi kelompok
Para oembicara pada diskusi kelompok
