PROSIDING PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Volume 6 Oktober 2015

PROSIDING PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Volume 6 – Oktober 2015

PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI REVITALISASI PERADABAN

ISSN : 1858 – 2559

PENERBIT Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma

Alamat Redaksi Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya 100 Pondok Cina Depok, Jawa Barat 16424 Telp: +62-21-78881112 ext. 455 Fax: +62-21-7872829 Email: [email protected] Laman: http://penelitian.gunadarma.ac.id/pesat http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat

PESAT Seminar Ilmiah Nasional Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil Volume 6 – Oktober 2015 956 hal + xv Editor: Tri Wahyu Retno Ningsih, Vega Valentine, Indah Mulyani, Risnawati Desain sampul: Tim Prosiding Penerbit: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma ©2015. Hak cipta Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi prosiding ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotocopy, memindai atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin dari penerbit. ISSN : 1858 – 2559

ii

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab: Prof. Dr. Yuhara Sukra, MSc. Prof. Dr. Didin Mukodim MM. Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, MSc. Ketua Dewan Redaksi: Dr. Bertalya, SKom., DEA Komite Ilmiah: Prof. Dr. Didin Mukodim (Universitas Gunadarma) Prof. Dr. Dharma Tintri Ediraras SE. Ak. MBA. (Universitas Gunadarma) Prof. Sahat Sahala Pandjaitan (Universitas Lampung) Prof. Dr. Waridin, MS. (Universitas Diponegoro) Prof. Dr. Indah Susilowati, MSc. (Universitas Diponegoro) Prof. Jamaluddin Ancok (Universitas Gunadarma) Dr. M.M. Nilam Widyarini, MPsi., Psikolog (Universitas Gunadarma) Dr. Raziq Hasan, Ir. MTArs. (Universitas Gunadarma) Dr. Heri Suprapto (Universitas Gunadarma) Dr. Totok Suhardiyanto, MHum. (Universitas Indonesia) Dr. Ir. Budi Hermana, M.M. (Universitas Gunadarma) Prof. Antariksa Sudikno, MEng., PhD. (Universitas Brawijaya)

Editor Pelaksana: Tri Wahyu Retno Ningsih, SS, MM Dr. Jacobus Belida Blikololong Indah Mulyani, SPsi., MSi Vega Valentine, ST, MMSI, MSc. Nurlalila, SS, MHum. Risnawati, SP, MSi. Sandhi Prajaka, SKom., MMSI Sampul: Tim Prosiding Penerbit: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma

iii

PANITIA PELAKSANA SEMINAR Penasehat: Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM. Prof. Suryadi Harmanto, SSi., MMSI. Agus Sumin, SSi., MM Penanggung Jawab: Prof. Dr. Yuhara Sukra, MSc. Prof. Dr. Didin Mukodim MM. Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, MSc. Ketua Panitia: Dr. Sri Hermawati, SE., MM. Sekretaris: Dr. Bertalya, SKom., DEA Bendahara: M.S. Harlina, S.Kom., MMSI Sekretariat: Ida Ayu Ari Angreni, ST, MMT Lilis Setyowati, ST Riyanto Wibowo, ST Sarana dan Prasarana: Dr. Harjanto Sutedjo, MM Remi Senjaya, SKom. MMSI Edy Prihantoro, SS, MMSI

iv

Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur&Sipil) Universitas Gunadarma - Depok - 20-21 Oktober 2015

Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA TAHUN 2009-2013 Dewi Rosdyana1 E. Susy Suhendra2 Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma 1 [email protected] 2 3 susys, rowland_pasaribu{@staff.gunadarma.ac.id, @staff.gunadarma.ac.id} ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang mempublikasikan data yang diperlukan. Metode analisisi yang digunakan yaitu analisis regresi linier dengan bantuan program SPSS22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa kemampuan variabel desentralisasi fiskal dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 30,2% sedangkan sisanya sebesar 69,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Sedangkan kemampuan variabel desentralisasi fiskal dalam menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan sebesar 79% sedangkan sisanya sebesar 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian ini. Kata Kunci: Desesntralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

PENDAHULUAN Sejak pemerintahan orde baru Indonesia berhasil membangun pemerintahan nasional yang kuat. Banyak prestasi yang telah dicapai selama pemerintahan orde baru terutama dalam bidang ekonomi dengan sistem pemerintahan terpusat. Pemerintah Indonesia kini telah merubah sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah. Karena pada masa pemerintahan terpusat, pemerintah daerah dipandang belum mampu untuk mengurusi urusan yang ada pada daerah. Mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rosdyana dan Suhendra, Pengaruh Desentralisasi Fiskal...

Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi menjadi penting karena sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah biasanya semakin maju daerah tersebut. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, ada daerah dengan kekayaan alam melimpah dan ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam sama sekali. Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah pada umumnya berbeda-beda antara yang satu dengan

E-123


yang lainnya (Glasson, 1977; dalam Suparta, 2010). Desentralisasi fiskal merupakan peluang bagi daerah untuk mengurus dan mengembangkan potensi yang ada di daerah nya demi kemajuan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Saragih, 2003; dalam Nurana, 2013). Desentralisasi fiskal dapat membawa

dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitasi (World Bank, 1997; dalam Saputra, 2013). Desentralisasi fiskal juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dampak penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatn juga dirasakan di Pulau Jawa. Pelaksanaan

Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih empat belas tahun, masih mengalami berbagai permasalahan. Desentralisasi fiskal memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah juga diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di berbagai daerah. Berdasarkan tabel 1, derajat desentralisasi fiskal Pulau Jawa terus berfluktuasi dari tahun 2009-2013. Nilai derajat desentralisasi fiskal di seluruh provinsi di Pulau Jawa berada diatas 50 persen. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat baik. Apabila dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat baik dibandingkan dengan 5 provinsi di Pulau Jawa lainnya dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 70,70 persen. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2009-2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21 persen. apabila dilihat ketimpangan pendapatan dengan Indeks Williamson keseluruhan provinsi di Pulau Jawa masih diatas 0,5 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa cukup tinggi.

Tabel 1 Perkembangan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa Tahun 2009-2013 Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten

E-124

2009 55,03 70,90 70,23 50,17 72,92 68,52

Derajat Desentralisasi Fiskal 2010 2011 2012 2013 55,99 63,00 62,30 67,95 74,44 76,92 59,15 64,25 72,21 73,72 56,69 61,55 53,86 54,03 46,23 47,08 74,41 77,42 62,23 66,50 73,95 77,10 62,73 66,11

2009 5,02 4,19 5,14 4,43 5,01 4,71

Pertumbuhan ekonomi 2010 2011 2012 6,50 6,73 6,53 6,20 6,48 6,21 5,84 6,03 6,34 4,88 5,17 5,32 5,01 7,22 7,27 6,11 6,39 6,15

2013 6,11 6,06 5,81 5,40 6,55 5,86



Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten

2009 0,53 0,56 1,07 0,48 1,10 0,72

Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

Ketimpangan Pendapatan (Indeks Willamson) 2010 2011 2012 0,53 0,53 0,53 0,56 0,60 0,60 1,05 1,05 1,05 0,49 0,49 0,49 1,10 1,11 1,11 0,65 0,64 0,64 Sumber: BPS 2009-2013 (diolah)

Dapat terlihat jelas bawa seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi juga di ikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat obyek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor public, kemudian secara tegas tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita dan yang terakhir pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan dengan indikator yang lain (Zhang dan Zou, 2001; dalam Apriesa dan Miyasto, 2013). Selain desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pajak daerah, tenaga kerja, jumlah penduduk, dll. Menurut Todaro, 2000 (dalam Pujiati, 2008) terdapat tiga faktor komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemjuan teknologi. Penelitian Siagian (2010) menunjukan hasil yang negatif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan, secara umum peningkatan derajat desentralisasi fiskal


2013 0,53 0,60 1,05 0,49 1,11 0,64

akan menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui daerahnya masingmasing, sehingga dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas ada dua hal pokok yang menjadi permasalahan dalam studi ini yang perlu dikaji untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pulau Jawa. Pertama, desentralisasi fiskal merupakan produk kebijakan pemerintah berupa pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selama kurang lebih empat belas tahun nyatanya belum secara signifikan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber penerimaan daerah belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait hal tersebut timbul pertanyaan “apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2009-2013?”. Kedua, terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pulau Jawa, muncul fenomena bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada era desentralisasi fiskal juga diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

E-125


Penerapan desentralisasi fiskal tidak hanya membawa dampak positif namun membawa dapak negatif juga. Terkait hal tersebut timbul pertanyaan “apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2009-2013 ?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Populasi dalam penelitian ini adalah Pulau Jawa. Jumlah sample dalam penelitian ini ada 6 Provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, dengan periode penelitian tahun 2009-2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data APBD, tenaga kerja, jumlah penduduk, pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI (www.djpk.kemenkeu.go.id). Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan 3 jenis variabel penelitian, yaitu: Variabel Dependent Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y1), variabel pertumbuhan ekonomi diambil sesuai dengan penelitian Siagian (2010) dan Apriesa dan Miyasto (2013). Ketimpangan pendapatan (Y2) diambil sesuai dengan indeks williamson yang

Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah. Variabel Independent dan Variabel Kontrol Variabel independent dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal (X1) diambil sesuai dengan penelitian Jaime Bonet (2006) dengan menggunakan pengukuran derajat desentralisasi fiskal yaitu berupa rasio dari pendapatan asli daerah terhdap total penerimaan daerah. dan tambahan variabel kontrol yaitu: 1. Pajak Daerah (X2) 2. Tenaga Kerja (X3) 3. Jumlah Penduduk (X4) Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Definisi Oprasional Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Desentralisasi fiskal, dengan pengukuran derajat desentralisasi fiskal dimana merupakan besaran dari bagian pendapatan asli daerah dari semua total pendapaatan daerah dalam satuan persen. 2. Pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dalam satuan persen 3. Ketimpangan pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat disuatu daerah, diukur dengan menggunakan indeks Williamson. 4. Pajak daerah, dengan menggunakan rasio pajak daerah terhadap total PDRB pada masing-masing Provinsi di Pulau Jawa dalam satuan persen. 5. Tenaga kerja, dengan menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam satuan persen. 6. Jumlah penduduk, semua orang yang berdomisili di Provinsi Pulau Jawa dalam satuan jiwa.

YPE = α + β1 DF + β2 PD + β3 TK + β4 JP + µ................................(1) E-126



Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

YKP = α + β1 DF + β2 PD + β3 TK + β4 JP + µ................................(2) YPE YKP β1- β4 DF PD TK JP

= Pertumbuhan Ekonomi = Ketimpangan Pendapatan = Koefisiensi Regresi = Desentralisasi Fiskal = Pajak Daerah = Tenaga Kerja = Jumlah Penduduk

Teknik Analisis Data Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan softwere SPSS22. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Adapun persamaan analisis regresi dalam model ekonometrika akan terbentuk sebagai berikut: PEMBAHASAN Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS22. Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan dari pemberlakuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil Uji F dengan signifikansi 0,011 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan jumlah penduduk dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 30,2% sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.


Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel 1 diperoleh koefisiensi B desentralisasi fiskal sebesar positif 0,023. Artinya bahawa setiap kenaikan 1% desentralisasi fiskal maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,023. Nilai Sig.t desentralisasi fiskal sebesar positif 1,222 dengan signifikansi 0,233 > 0,05 Ho diterima, artinya bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila terjadi kenaikan pendapatan pada masyarakat maka konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya pembayaran pajak, retribusi, dll, secara langsung PAD pasti akan meningkat. PAD merupakan indikator dari desentralisasi fiskal, dengan meningkatnya PAD maka pertumbuhan ekonomi pun juga akan ikut meningkat, tetapi tidak secara signifikan. Pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel 2 diperoleh koefisiensi B pajak daerah sebesar positif 51,756. Artinya bahwa setiap kenaikkan 1% pajak daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 51,756. Nilai Sig.t pajak daerah sebesar positif 2,724 dengan signifikansi 0,012 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

E-127


Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Pertumbuhan Ekonomi Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta T 1 (Constant) -10,105 4,559 -2,216 DesentralisasiFiskal 0,023 0,019 0,263 1,222 PajakDaerah 51,756 19,001 0,551 2,724 TenagaKerja 0,063 0,042 0,241 1,478 JumlahPenduduk 0,533 0,201 0,625 2,657 Uji F (Anova) 0,011b Adjusted R Square 0,302 Sumber: Data Sekunder Diolah SPSS22

Sig 0,036 0,233 0,012 0,152 0,014

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori Peacock dan Wiseman (dalam Siagian, 2010) yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah tetap sudah melebihi batas toleransi membayar pajak dari masyarakat. Keadaan ini akan mengganggu penerimaan daerah, yang menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengenai rasio pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah masih dalam batas toleransi masyarakat dan juga program-program pemerintah yang di danai oleh pajak dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Walaupun masyarakat tidak ingin membayar pajak tetapi pajak merupakan suatu kewajiban karena pajak digunakan untuk pembiayaan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel 2 diperoleh koefisiensi B tenaga kerja sebesar positif 0,063. Artinya bahwa setiap kenaikkan 1% tenaga kerja maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,063. Nilai Sig.t tenaga kerja sebesar 1,478 dengan signifikansi 0,152 > 0,05 Ho diterima. Artinya bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Suindyah

D (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas, maka akan mendorong percepatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan khususnya dibidang ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap untuk bekerja di berbagai sektor. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan pertambahan jumlah penyediaan lapangan kerja. Bertambahnya jumlah lapangan kerja akan menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada enam provinsi di Pulau Jawa mengenai tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak secara signifikan. Jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel 2 diperoleh koefisiensi B jumlah penduduk sebesar positif 0,533. Artinya bahwa setiap kenaikkan 1 jiwa jumlah penduduk maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,533. Nilai Sig.t jumlah penduduk sebesar 2,657 dengan signifikansi 0,014 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

E-128



yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita. Menurut Sukirno, 1985 (dalam Apriesa dan Miyasto, 2013) para ekonom klasik dan ekonom neoklasik mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) jumlah penduduk; 2) jumlah stok barang modal; 3) luas tanah dan kekayaan alam; 4) tingkat teknologi yang digunakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada enam provinsi di Pulau Jawa mengenai jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya jumlah PDRB perkapita yang artinya pertumbuhan ekonomi meningkat. Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pendapatan Hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan merupakan persamaan kedua dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil Uji F dengan signifikansi 0,000 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan natara variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan jumlah penduduk dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 79% sisanya sebesar 21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan tabel 3 diperoleh koefisiensi B desentralisasi fiskal sebesar positif 0,004. Artinya bahawa setiap kenaikan 1% desentralisasi fiskal maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,004. Nilai Sig.t desentralisasi fiskal sebesar positif 1,329 dengan signifikansi 0,196 > 0,05 Ho diterima, artinya bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan


Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

pendapatan daerah. Penelitian Apriesta dan Miyasto (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan, artinya desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi belum sepenuhnya merata namun pada tahap tertentu ketimpangan pendapatan akan menurun. Akai dan Sakata (dalam Apriesta dan Miyasto, 2013) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam siste otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan ekonomi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengenai desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, tetapi tidak secara signifikan. Pajak daerah dengan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisiensi B pajak daerah sebesar negatif 7,461. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% pajak daerah akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 7,461. Nilai Sig.t ketimpangan pendapatan sebesar negatif 2,228 dengan signifikansi 0,035 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, karena setiap orang membayar pajak penghasilan berdasarkan besar kecilnya. Seseorang yang memperoleh penghasilan besar akan membayar pajak penghasilan yang besar juga, sedangkan yang berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

E-129


Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Ketimpangan Pendapatan Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T (Constant) -5,301 0,804 -6,596 DesentralisasiFiskal 0,004 0,003 0,157 1,329 PajakDaerah -7,461 3,349 -0,247 -2,228 TenagaKerja 0,051 0,007 0,614 6,867 JumlahPenduduk 0,149 0,035 0,544 4,214 Uji F (Anova) 0,000b Adjusted R Square 0,790 Sumber: Data Sekunder Diolah SPSS22

Sig 0,000 0,196 0,035 0,000 0,000

Hal tersebut akan mengurangi ketimpangan pendapatan disetiap daerah. Penelitian Apriesta dan Miyasto (2013) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Siagian (2013) hasil penelitiannya juga menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan pajak daerah terhadap ketimpangan pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengenai pajak daerah terhadap ketimpangan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pajak daerah akan menurunkan ketimpangan pendapatan dan berpengaruh secara signifikan. Tenaga kerja dengan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisiensi B tenaga kerja sebesar positif 0,051. Artinya bahwa setiap kenaikkan 1% tenaga kerja akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,051. Nilai Sig.t tenaga kerja sebesar positif 6,867 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan teori yang ada seperti teori fungsi produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004) tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, diaman peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marjinal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan

pendapatan per kapita, sehingga akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah karena tingkat pendapatan perkapita secara bertahap akan merata di setiap daerah dengan asumsi full of employment. Dari hasil penelitian pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengenai tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisiensi B sebesar positif 0,149. Artinya bahwa setiap kenaikkan 1 jiwa jumlah penduduk akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,149. Nilai Sig.t jumlah penduduk sebesar positif 4,214 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 Ho ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk berdampak langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata disejumlah daerah, dan juga terjadi perbedaan penghasilan antara penduduk yang bekerja di desa dan penduduk yang bekerja di kota. Penduduk yang bekerja di kota memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di desa. Hal tersebut yang berdampak terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Apriesta dan Miyasto (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan artinya

E-130



pertumbuhan jumlah penduduk akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dari hasil penelitian pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengenai jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena penduduk menghasilkan pendapatan perkapita yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pajak daerah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena menyebar ke rakyat miskin. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Saran Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan serta memperluas kesempatan kerja, agar banyak tenaga kerja yang terserap dan dapat meningkatkan output dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal harus telaksana dengan baik agar dapat tercapai tujuan utama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan


Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

menurunkan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi harus merata disemua wilayah di Pulau Jawa. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Apriesa, Lintantia Fajar dan Miyasto. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Economics, 2(1). Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: envidence from the colombian experience. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013. Nurana, Anggun Ciptasari dan Muta’ali. 2010. Analisi Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning. Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal: 61-70. Saputra, Bambang. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Borneo Administrator, 9(1). Siagian, Altito R. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Suindyah D, Sayekti. 2011. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap

E-131


Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. EKUITAS, 15(4) Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suparta, I Wayan dan Imam Awaludin. 2010. Aplikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung. www.bps.go.id www.djpk.kemkeu.go.id www.simreg.bappenas.go.id

E-132


PROSIDING PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Volume 6 Oktober 2015

Recommend Documents