i
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNIK SIPIL 2015 “Peran Manajemen dan Teknologi Konstruksi dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kemandirian Nasional”
Editor: Abdul Rochman Anto Budi Listyawan Gurawan Djati Wibowo
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkatNya kami telah meyelenggarakan dengan baik acara Seminar nasional ke-V Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Seminar Nasional ke-V Teknik Sipil UMS merupakan agenda pertemuan ilmiah tahunan Teknik Sipil UMS yang di selenggarakan sebagai sarana komunikasi antar peneliti, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri dan pemerintah untuk berbagi pengalaman. Pada kegiatan tahun ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan kualitas teknologi Keteknik Sipilan dan manajemen konstruksi pada pembangunan infrastruktur dengan berdasarkan pada “kemandirian nasional”. Panitia telah menerima 74 abstrak dari berbagai kota di Indonesia dengan lima bidang kajian struktur, transportasi, geoteknik, manajemen konstruksi dan keairan. Lima puluh satu makalah terseleksi dipresentasikan pada kegiatan ini. Terimakasih kami kepada keynote speaker, pembicara, pemakalah, peserta, perusahaan sponsor, seluruh panitia serta kepada jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan atas terselenggaranya Seminar nasional ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan. Amin. Sampai jumpa lagi pada Seminar Nasional kami tahun mendatang.
Surakarta, Mei 2015 Ketua Panitia Seminar Nasional V Teknik Sipil UMS
Ir. A. Karim Fatchan, MT.
iii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Bismillahirahmaanirrahiim, Assalamu „alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Seminar Nasional Teknik Sipil UMS sudah menjadi tradisi keilmuan tempat bertemunya para akademisi, pamong pemerintah, praktisi, pengusaha, konsultan, dan kontraktor dalam diskusi satu meja. Silaturahmi ilmiah sangat berperan dalam mengkomunikasikan problem lapangan dengan aktivitas penelitian, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat berjalan secara efektif, karena didasarkan pada hasil-hasil riset, dan betul-betul untuk menyelesaikan problem lapangan yang terjadi. Atas dasar tersebut kami sangat berterima kasih kepada seluruh kontributor dalam seminar ini, karena dengan ijin Allah, peran seluruh peserta seminar merupakan peluru akselerasi pembangunan. Kami menyampaikan harapan agar seluruh hasil diskusi dapat tergendakan dalam tindak lanjut pertemuan ilmiah selanjutnya, atau dalam aktivitas konstruksi nyata di lapangan. Indonesia masih sangat membutuhkan berbagai gagasan segar dalam rangka membangun keperkasaan kebangsaan. UMS bervisi untuk dapat memberi arah perubahan. Makna visi ini adalah UMS memiliki citacita untuk menjadi bagian dalam perubahan masyarakat kearah yang lebih berkemajuan, yaitu masyarakat utama yang seluruh hidupnya untuk tujuan ibadah kepada Allah Yang Maha Kuasa. Demikianlah sambutan ini kami tutup dengan ungkapan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang membantu kesuksesan seminar ini, insyaAllah segala kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Yang Maha Pengasih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Ir. Sri Sunarjono, MT., Ph.D.
iv
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya sehingga Seminar Nasional Teknik Sipil ke V ini dapat terlaksana pada hari ini. Kami menyadari perlunya usaha untuk menjalin komunikasi antara akademisi, praktisi dan peneliti agar dapat terjadi sinergi dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu Program Studi Teknik Sipil UMS mengadakan Seminar Nasonal Teknik Sipil secara rutin setiap tahun, yang pada tahun ini akan mengembangkan diskusi tentang “Peran Manajemen dan Teknologi Konstruksi Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kemandirian Nasional”. Gagasan-gagasan baru dan inovatif berkaitan dengan teknologi pengembangan infrastruktur lingkungan diharapkan muncul dari hasil-hasil penelitian dan makalah publikasi yang dipresentasikan dalam seminar ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih di akhir tahun 2015 ini Indonesia akan memasuki era MEA, dimana kemadirian bangsa akan diuji eksistensinya di tengah masuknya teknologi dan teknisi dari negara-negara tetangga. Dengan adanya forum diskusi, kami mengharapkan adanya transfer gagasan antar peserta dan penyaji sehingga semakin menyempurnakan ide yang telah ada sebelumnya. Saya, mewakili civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan terimakasih kepada segenap panitia pada khususnya dan segenap civitas akademika Program Studi Teknik Sipil yang telah berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional Teknik Sipil ini secara rutin setiap tahun. Dan juga terimakasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan turut mendukung terselenggaranya Seminar ini. Selamat mengikuti Seminar, semoga kita semua mendapatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi peserta.
Surakarta, 19 Mei 2015 Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
Prof. Dr. Bambang Setiaji
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Panitia Seminar Nasional V Teknik Sipil UMS 2015 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Keynote Speaker : Ir. Graita Sutadi, MSc Dr. Ir. Istiarto, M.Eng Para pemakalah dan peserta Seminar Nasional V Teknik Sipil UMS 2015 Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta Pimpinan Fakultas Teknik UMS Pimpinan Program Studi Teknik Sipil UMS Dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita diperkemukan kembali pada Seminar Nasional Teknik Sipil UMS yang akan datang
vi
PANITIA SEMINAR NASIONAL TEKNIK SIPIL V 2015 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Penasehat
: Ir. Sri Sunarjono, MT, PhD (Dekan Fakultas Tenik UMS)
Penanggung Jawab
: Dr. Mochamad Solikin (Ketua Program Studi Teknik Sipil UMS)
Ketua
: Ir. A. Karim Fatchan, MT.
Wakil Ketua
: Yenny Nurchasanah, ST, MT.
Kesekretariatan
: Anto Budi Listyawan, ST., MSc. Bambang Sumantri, SPd
Bendahara
: Ika Setiyaningsih, ST., MT.
Makalah dan Prosiding
: Ir. Abdul Rochman, MT. Gurawan Djati W, ST, MT
Humas, Dokumentasi, dan Publikasi : Muh. Ujianto, ST, MT. Drs. Gotot SM, MT Acara
: Basuki, ST., MT. Agus Susanto, ST, MT
Sponsorship
: Ir. Muhammad Nur Sahid, MM, MT Budi Priyanto, ST, MT
Perlengkapan dan Dekorasi
: Budi Setiawan, ST, MT Joko Setiawan, ST Purnomo Rokhani, SPd
Konsumsi
: Ir. Renaningsih, MT Tri Utami Murniati, ST
Reviewer
: Dr. Agus Setyo Muntohar Dr. Setyo Winarno Ir. Sri Sunaryono, MT, PhD. Dr. Mochamad Solikin Nurul Hidayati, MT, PhD Purwanti Sri Pudyastuti, MSc, PhD
Editor
: Anto Budi Listyawan, ST., MSc Ir. Abdul Rochman, MT. Muhammad Ujianto, ST., MT vii
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar Sambutan Panitia Sambutan Dekan Fakultas Teknik UMS Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Ucapan Terima Kasih Panitia Seminar Nasional V Teknik Sipil 2015 Makalah Keynote Speaker Daftar Isi Kelompok Paper Teknik Sipil Struktur Batu bata Berkonstruksi Marwahyudi
1-6
Pemanfatan Spent Catalyst RCC-15 Sebagai Agregat Mikro Dalam Self-Compacting Concrete Nurcaweda Riztria Adinda, Andy Kusumah
7 - 12
Model-model Kolom Beton Bertulang Abdul Kadir, Iman Satyarno, Bambang Suhendro, Andreas Triwiyono
13 - 22
Pengaruh Kekangan Dengan Wire Rope Abdul Kadir, Iman Satyarno, Bambang Suhendro, Andreas Triwiyono
23 - 32
Rancangan Laboratorium Beton Karet (Rubcret) sebagai Bahan Interlayer Edward-Ngii, Iman Satyarno, Latif Budi Suparma, Suprapto Siswosukarto
33 - 39
Perencanaan Basement Gedung Parkir Apartement Skyland City Education Park Bandung Suwarno
40 - 48
Pemanfaatan Foam Agent dan Material Lokal Dalam Pembuatan Beton Ringan Suhendro Trinugroho, Amir Murtono
49 - 58
Pengaruh Frekuensi Gempa Terhadap Respons Bangunan Bertingkat Restu Faizah
59 - 66
Analisis Dinamik Struktur Gedung Dua Tower Yang Terhubung oleh Balok Skybridge Elia Ayu Meyta, Yosafat Aji Pranata
67 - 74
Pemanfaatan Tulangan Dari Bambu Laminasi Sebagai Alternatif Pengganti Tulangan Baja Pada Plat Beton Pracetak Sederhana Basuki, Lilik Riyanti, Muhammad Nur Sahid
75 - 80
viii
Kelompok Paper Teknik Sipil Transportasi Analisa Arus Lalu-lintas Menerus (Through Traffic) di Kota Surakarta dari arah Tenggara Tri Purwanto Nurul Hidayati Gotot Slamet Mulyono
81 - 90
Karakteristik Pengemudi, Layanan, Serta Fisik Becak dan Andong di DIY Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Erni Ummi Hasanah
91 - 99
Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Spasial Sistem Informasi Geografis Untuk Perencanaan Transportasi (Studi Kasus: Jaringan Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Nindyo Cahyo Kresnanto
100 - 108
Penentuan Jenis Perkerasan Jalan dengan Metode Ekonometri A.R. Indra Tjahjani
109 - 115
Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur Terhadap Karakteristik RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) Wedyorini Windi Astuti, Sri Sunarjono, Muslich Hartadi Sutanto
116 - 123
Aplikasi Penggunaan Etyhylene Vinyl Acetate (EVA) modified Asphalt Pada Thin Surfacing Hot Mix Asphalt Ditinjau Dari Nilai Marshall Prasdita Novriandi, Muhammad Ardian, Bakhi M.A, Ary Setyawan
124 - 128
Perbandingan Pengaruh Penambahan Plastik High Density Polyetilene (HDPE) Dalam LastonWC dan Lataston_WC Terhadap Karakteristik Marshall Anita Rahmawati, Maryam Amrina Rosyada, Pepi Nega
129 - 137
DASPAL (Damar Aspal) Sebagai Bahan Alternatif Perkerasan Jalan Pengganti Aspal Konvensional Muhammad Fachri Nasution, Agus Sumarsono, Ary Setyawan
138 - 144
Perencanaan dan Pengujian Aspal Penetrasi 60/70 yang Dimodifikasi Dengan Etyhlene Vinyl Acetate (EVA) Mawid Dwi Sistra, Bakhi Mohamed Aljnude, Ary Setyawan
145 - 150
Pengaruh Bitumen Modifikasi Ethylene Vinyl Acetate (EVA) pada Thin Surfacing Hot Mix Ashphalt (TSHMA) Terhadap Uji Unconfined Comppessive Strength (UCS) dan Indirect Tensile Strength (ITS) Ryan Kurniawan, Bakhi M. A, Ary Setyawan
151 - 155
Tingkat Kebisingan Akibat Kendaraan Bermotor di Depan Rumah Sakit Hermina Bogor Syaiful
156 - 160
Kelompok Paper Teknik Sipil Geoteknik Pemetaan Daya Dukung Tanah dan Diskontinuitas Struktur Tanah Dasar Menggunakan Metode Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) Sri Atmaja P. Rosyidi
161 - 168
Uji Fisik dan Numerik Model Kombinasi Preloading dan Prefabricated Drain Pada Tanah Lempung Lunak Sitti Hijraini Nur, Yusuf
169 - 174
ix
Kelompok Paper Teknik Sipil Hidro Upaya Peningkatan Umur Guna Waduk Melalui Penanggulangan Erosi Secara Mekanik (Studi Kasus : DAS Waduk Keuliling Aceh Besar Provinsi Aceh) Azmeri, Alfiansyah Yulianur, Maimun Rizalihad dan Shafur Bachtiar
175 - 182
Studi Penanganan Banjir Sungai Samboha Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Daru Purbaningtyas
183 - 189
Studi Pelayanan Air Minum Dalam Rangka encapai Target MDGs di Kota Palu Zeffitni, Triyanti Anasiru, Asnah Abu
190 - 193
Identifikasi Perubahan Lahan Pertanian Sebagai Pertimbangan Menyusun Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Agung Witjaksono, Kustamar, Dedy Kurnia Sunaryo
194 - 199
Karakteristik Bencana Sedimen Pada Sungai Vulkanik Puji Harsanto, Jazaul Ikhsan, Asat Pujianto, Edi Hartono, Ahmad Azmi Fitriadin, Ahmad Hakim Bintang Kuncoro
200- 207
Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sesuadah Dibatalkannya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) Edy Sriyono
208 - 213
Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Hydro (PLTH) di Sungai Hiling, Provinsi Papua Ririn Rimawan, Ahmad Taufiq
214 - 221
Pengkajian Geologi, Hidrogeologi, Geoteknik Pada Rencana Sanitary Landfill TPA Pomalaa Diah Affandi
222 - 231
Evaluasi Parameter Hidrogeologi dan Geoteknik Lingkungan Pada Kawasan Pabrik Ahmad Taufiq, Pulung Arya P, Lantip Candraditya
232 - 241
Identifikasi Faktor Dominan Pengelolaan Waduk Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waduk M. Marzulian Ramli, Bambang E. Yuwono
242 - 248
Pendekatan Analitis Gelombang Melalui Pemecah Gelombang Tipe Pilecap Chairul Paotonan
249 - 258
Pengaruh Kemiringan Tubuh Hilir Bandung (Spillway) dan Baffle Block Pada Kolam Olak Solid Roller Bucket Terhadap Loncatan Hidrolik dan Peredaman Energi Jaji Abdurrosyid, Gurawan Djati Wibowo, Pembra juned Adipura
259 - 267
Kelompok Paper Teknik Sipil Manajemen Konstruksi Analisis Pola Operasional Pintu Air Kanal Banjir Timur Untuk Pengendalian Banjir Arif Firmanto, Umboro Lasminto, Theresia Sri Sidharti
267 - 279
Mempesiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang Keteknikkan Berbasis KKNI di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Nirmalawati
280 - 285
Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia Cut Zukhrina Oktaviani
286 - 291
x
Penentuan Lokasi Pembangunan Bendung Gerak Sebagai Long Storage Pada DAS Ciliwung (Penanganan Banjir Kota Jakarta) Sulistyo Widodo
292 - 300
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Peranan Pencegahan Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi Baki Henong Sebastianus
301 - 308
Prioritas Penanganan Panurunan Badan Jalan (Amblasan) Pada Ruas Jalan Nasional SumedangCijelag Provinsi Jawa Barat Okkiy Achmad Fauziy
309 - 320
Pemilihan Lokasi Sumber Mata Air Untuk Pembangunan Jaringan Air Bersih Pedesaan Dengan Menggunakan Metode TOPSIS Nofi Aditya
321 - 329
Penentuan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Virgeovani Hermawan
330 - 336
Analisis Estimasi Biaya Proyek Peningkatan Jalan Beton di Kabupaten Tangerang Dengan Metode Cost Significant Model Rijal Muhammad Fikri, Jane SekarsariM. Marzulian Ramli, Bambang E. Yuwono
337 - 348
Kajian Sistem Manajemen Mutu Pada Perusahaan Developer Andy Kusumah, Yohanes Lim Dwi Adianto
349 - 358
Investigasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Pekerjaan Jalan Menggunakan Analisis Jalur (Studi Kasus Kota Jayapura) Yayong Baddu
359 - 369
Analisa Faktor Risiko Pembangunan Jembatan Batu Rusa II di Kota Pangkal Pinang Syafran Noferi
370 - 378
Manajemen dan Teknologu Konstruksi Ramah Lingkungan Andhy Wibowo
379 - 387
Strategi Pengelolaan Rantai Pasok Industri Konstruksi Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional Hary Agus Rahardjo, Henni Bermawi
388 - 394
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Tukang Pada Beberapa Proyek Konstruksi di Kota Bandung Endang Musmawarny, Anton Soekiman
395 - 403
xi
xii
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar Sambutan Panitia Sambutan Dekan Fakultas Teknik UMS Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Ucapan Terima Kasih Panitia Seminar Nasional V Teknik Sipil 2015 Makalah Keynote Speaker Daftar Isi Kelompok Paper Teknik Sipil Struktur Batu bata Berkonstruksi Marwahyudi
1-6
Pemanfatan Spent Catalyst RCC-15 Sebagai Agregat Mikro Dalam Self-Compacting Concrete Nurcaweda Riztria Adinda, Andy Kusumah
7 - 12
Model-model Kolom Beton Bertulang Abdul Kadir, Iman Satyarno, Bambang Suhendro, Andreas Triwiyono
13 - 22
Pengaruh Kekangan Dengan Wire Rope Abdul Kadir, Iman Satyarno, Bambang Suhendro, Andreas Triwiyono
23 - 32
Rancangan Laboratorium Beton Karet (Rubcret) sebagai Bahan Interlayer Edward-Ngii, Iman Satyarno, Latif Budi Suparma, Suprapto Siswosukarto
33 - 39
Perencanaan Basement Gedung Parkir Apartement Skyland City Education Park Bandung Suwarno
40 - 48
Pemanfaatan Foam Agent dan Material Lokal Dalam Pembuatan Beton Ringan Suhendro Trinugroho, Amir Murtono
49 - 58
Pengaruh Frekuensi Gempa Terhadap Respons Bangunan Bertingkat Restu Faizah
59 - 66
Analisis Dinamik Struktur Gedung Dua Tower Yang Terhubung oleh Balok Skybridge Elia Ayu Meyta, Yosafat Aji Pranata
67 - 74
Pemanfaatan Tulangan Dari Bambu Laminasi Sebagai Alternatif Pengganti Tulangan Baja Pada Plat Beton Pracetak Sederhana Basuki, Lilik Riyanti, Muhammad Nur Sahid
75 - 80
xiii
Kelompok Paper Teknik Sipil Transportasi Analisa Arus Lalu-lintas Menerus (Through Traffic) di Kota Surakarta dari arah Tenggara Tri Purwanto Nurul Hidayati Gotot Slamet Mulyono
81 - 90
Karakteristik Pengemudi, Layanan, Serta Fisik Becak dan Andong di DIY Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Erni Ummi Hasanah
91 - 99
Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Spasial Sistem Informasi Geografis Untuk Perencanaan Transportasi (Studi Kasus: Jaringan Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Nindyo Cahyo Kresnanto
100 - 108
Penentuan Jenis Perkerasan Jalan dengan Metode Ekonometri A.R. Indra Tjahjani
109 - 115
Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur Terhadap Karakteristik RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) Wedyorini Windi Astuti, Sri Sunarjono, Muslich Hartadi Sutanto
116 - 123
Aplikasi Penggunaan Etyhylene Vinyl Acetate (EVA) modified Asphalt Pada Thin Surfacing Hot Mix Asphalt Ditinjau Dari Nilai Marshall Prasdita Novriandi, Muhammad Ardian, Bakhi M.A, Ary Setyawan
124 - 128
Perbandingan Pengaruh Penambahan Plastik High Density Polyetilene (HDPE) Dalam LastonWC dan Lataston_WC Terhadap Karakteristik Marshall Anita Rahmawati, Maryam Amrina Rosyada, Pepi Nega
129 - 137
DASPAL (Damar Aspal) Sebagai Bahan Alternatif Perkerasan Jalan Pengganti Aspal Konvensional Muhammad Fachri Nasution, Agus Sumarsono, Ary Setyawan
138 - 144
Perencanaan dan Pengujian Aspal Penetrasi 60/70 yang Dimodifikasi Dengan Etyhlene Vinyl Acetate (EVA) Mawid Dwi Sistra, Bakhi Mohamed Aljnude, Ary Setyawan
145 - 150
Pengaruh Bitumen Modifikasi Ethylene Vinyl Acetate (EVA) pada Thin Surfacing Hot Mix Ashphalt (TSHMA) Terhadap Uji Unconfined Comppessive Strength (UCS) dan Indirect Tensile Strength (ITS) Ryan Kurniawan, Bakhi M. A, Ary Setyawan
151 - 155
Tingkat Kebisingan Akibat Kendaraan Bermotor di Depan Rumah Sakit Hermina Bogor Syaiful
156 - 160
Kelompok Paper Teknik Sipil Geoteknik Pemetaan Daya Dukung Tanah dan Diskontinuitas Struktur Tanah Dasar Menggunakan Metode Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) Sri Atmaja P. Rosyidi
161 - 168
Uji Fisik dan Numerik Model Kombinasi Preloading dan Prefabricated Drain Pada Tanah Lempung Lunak Sitti Hijraini Nur, Yusuf
169 - 174
xiv
Kelompok Paper Teknik Sipil Hidro Upaya Peningkatan Umur Guna Waduk Melalui Penanggulangan Erosi Secara Mekanik (Studi Kasus : DAS Waduk Keuliling Aceh Besar Provinsi Aceh) Azmeri, Alfiansyah Yulianur, Maimun Rizalihad dan Shafur Bachtiar
175 - 182
Studi Penanganan Banjir Sungai Samboha Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Daru Purbaningtyas
183 - 189
Studi Pelayanan Air Minum Dalam Rangka encapai Target MDGs di Kota Palu Zeffitni, Triyanti Anasiru, Asnah Abu
190 - 193
Identifikasi Perubahan Lahan Pertanian Sebagai Pertimbangan Menyusun Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Agung Witjaksono, Kustamar, Dedy Kurnia Sunaryo
194 - 199
Karakteristik Bencana Sedimen Pada Sungai Vulkanik Puji Harsanto, Jazaul Ikhsan, Asat Pujianto, Edi Hartono, Ahmad Azmi Fitriadin, Ahmad Hakim Bintang Kuncoro
200- 207
Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sesuadah Dibatalkannya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) Edy Sriyono
208 - 213
Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Hydro (PLTH) di Sungai Hiling, Provinsi Papua Ririn Rimawan, Ahmad Taufiq
214 - 221
Pengkajian Geologi, Hidrogeologi, Geoteknik Pada Rencana Sanitary Landfill TPA Pomalaa Diah Affandi
222 - 231
Evaluasi Parameter Hidrogeologi dan Geoteknik Lingkungan Pada Kawasan Pabrik Ahmad Taufiq, Pulung Arya P, Lantip Candraditya
232 - 241
Identifikasi Faktor Dominan Pengelolaan Waduk Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waduk M. Marzulian Ramli, Bambang E. Yuwono
242 - 248
Pendekatan Analitis Gelombang Melalui Pemecah Gelombang Tipe Pilecap Chairul Paotonan
249 - 258
Pengaruh Kemiringan Tubuh Hilir Bandung (Spillway) dan Baffle Block Pada Kolam Olak Solid Roller Bucket Terhadap Loncatan Hidrolik dan Peredaman Energi Jaji Abdurrosyid, Gurawan Djati Wibowo, Pembra juned Adipura
259 - 267
Kelompok Paper Teknik Sipil Manajemen Konstruksi Analisis Pola Operasional Pintu Air Kanal Banjir Timur Untuk Pengendalian Banjir Arif Firmanto, Umboro Lasminto, Theresia Sri Sidharti
267 - 279
Mempesiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang Keteknikkan Berbasis KKNI di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Nirmalawati
280 - 285
Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia Cut Zukhrina Oktaviani
286 - 291
xv
Penentuan Lokasi Pembangunan Bendung Gerak Sebagai Long Storage Pada DAS Ciliwung (Penanganan Banjir Kota Jakarta) Sulistyo Widodo
292 - 300
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Peranan Pencegahan Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi Baki Henong Sebastianus
301 - 308
Prioritas Penanganan Panurunan Badan Jalan (Amblasan) Pada Ruas Jalan Nasional SumedangCijelag Provinsi Jawa Barat Okkiy Achmad Fauziy
309 - 320
Pemilihan Lokasi Sumber Mata Air Untuk Pembangunan Jaringan Air Bersih Pedesaan Dengan Menggunakan Metode TOPSIS Nofi Aditya
321 - 329
Penentuan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Virgeovani Hermawan
330 - 336
Analisis Estimasi Biaya Proyek Peningkatan Jalan Beton di Kabupaten Tangerang Dengan Metode Cost Significant Model Rijal Muhammad Fikri, Jane SekarsariM. Marzulian Ramli, Bambang E. Yuwono
337 - 348
Kajian Sistem Manajemen Mutu Pada Perusahaan Developer Andy Kusumah, Yohanes Lim Dwi Adianto
349 - 358
Investigasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Pekerjaan Jalan Menggunakan Analisis Jalur (Studi Kasus Kota Jayapura) Yayong Baddu
359 - 369
Analisa Faktor Risiko Pembangunan Jembatan Batu Rusa II di Kota Pangkal Pinang Syafran Noferi
370 - 378
Manajemen dan Teknologu Konstruksi Ramah Lingkungan Andhy Wibowo
379 - 387
Strategi Pengelolaan Rantai Pasok Industri Konstruksi Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional Hary Agus Rahardjo, Henni Bermawi
388 - 394
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Tukang Pada Beberapa Proyek Konstruksi di Kota Bandung Endang Musmawarny, Anton Soekiman
395 - 403
xvi
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SESUDAH DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG RI No. 7 Tahun 2004 Tentang SUMBER DAYA AIR (UU SDA) Edy Sriyono Jurusan Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil, Universitas Janabadra Jl. Tentara Rakyat Mataram 55-57 Yogyakarta 55231 Telp. 0274 543676 Email:
[email protected]
Abstrak Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada tanggal 18 Februari 2015 dengan alasan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan untuk sementara kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehingga pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai implementasi UU SDA selama ini dan tantangan PSDA sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK tersebut sampai ditetapkannya UU SDA yang baru. Strategi yang digunakan untuk membahas fakta ini adalah dengan menggunakan metodologi deskriptif, yakni dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada pasal-pasal UU SDA dan implementasinya selama ini, yang menjadi pokok permohonan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian memberi gambaran mengenai tantangan/usulan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Berdasarkan hasil kajian terhadap fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam jangka pendek yaitu dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Perppu. Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dan sebagainya) bisa dijembatani. Dalam jangka panjang, Pemerintah perlu segera menyusun UU SDA yang baru. Tentu penyusunan Perppu maupun UndangUndang yang baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebebas-bebasnya. Di samping itu, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype/pilot project/percontohan pengelolaan SDA, yang bisa ditiru oleh Pemda lain. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan pihak swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak. Kata kunci: MK; SDA; Tantangan PSDA; UU SDA Pendahuluan Seiring dengan terjadinya laju pertumbuhan penduduk maka konsumsi akan air menjadi terus meningkat. Akibatnya industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mengalami peningkatan pesat di Indonesia. AMDK menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Implikasi dari menjamurnya bisnis AMDK adalah makin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air sehingga tidak jarang menimbulkan konflik karena masyarakat sekitar sumber mata air mengalami kesulitan air. Fakta ini dianggap sebagai akibat dari implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Kemudian diajukanlah petisi perkara oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Jami’yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir; Pedagang Kaki Lima; Pengusaha; dan Karyawan (Sojupek), Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan yakni: Drs. H. Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang,
H-208
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
Rachmawati Soekarnoputri, dan Drs. Fahmi Idris, M.H. pada tanggal 23 September 2013 yang diperbaiki dengan permohonan tertanggal 11 November 2013. Para pemohon mengajukan pengujian konstitusional atas Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setelah menggelar persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada tanggal 18 Februari 2015 dengan alasan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ada pun enam prinsip dasar tersebut adalah pertama, setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Ketiga, harus mengingat kelestarian hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia. Keempat bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan air adalah BUMN atau BUMD. Keenam, setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Sehingga pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai implementasi UU SDA selama ini dan tantangan PSDA sesudah dibatalannya UU SDA oleh MK tersebut sampai ditetapkannya UU SDA yang baru. Dasar Pembatalan UU SDA MK (2015), menimbang bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. SDA juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. MK (2015), berpendapat bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan: pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah diberi mandat oleh UUD 1945 pasal 33: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sehingga berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa produksi SDA tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga SDA harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan UU SDA tersebut, Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan derivasi dari UU SDA tersebut yakni: PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan PP Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka (yang diperbaharui dengan Perpres No 111 Tahun H-209
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
2007 dan Perpres No 36 Tahun 2010). UU SDA beserta PP dan Perpres tersebut dianggap membuka dan memperbesar peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi PSDA termasuk pengelolaan air minum oleh pihak swasta dan asing di Indonesia. Metodologi Strategi yang digunakan untuk membahas fakta dibatalkannya seluruh isi UU SDA oleh MK adalah dengan menggunakan metodologi deskriptif, yakni dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada pasal-pasal UU SDA yang dinilai tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan alir pada Gambar 1 berikut ini. Mulai
UU SDA 2004
Implementasi UU SDA 2004
Gugatan beberapa pasal UU SDA 2004 Ya UUD 1945 Tidak Putusan MK Membatalkan seluruh isi UU SDA 2004
Jangka Pendek Perppu UU SDA 2004
Jangka Panjang UU SDA Baru
Pilot Project Pengelolaan SDA Baru
Selesai Gambar 1. Bagan alir tantangan PSDA sesudah dibatalkannya UU SDA. Bagan alir tersebut diatas secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Petisi perkara yang diajukan oleh pemohon adalah beberapa pasal UU SDA sebagaimana disebutkan pada bab Pendahuluan. 2. Pemohon mendapatkan fakta di masyarakat bahwa implementasi UU SDA melanggar UUD 1945 khususnya dalam hal PSDA oleh pihak swasta atau asing sehingga masyarakat banyak dirugikan. 3. Kemudian pemohon mengajukan gugatan beberapa pasal UU SDA yang dianggap melanggar konstitusi karena bertentangan dengan amanat UUD 1945 ke MK. 4. MK akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan seluruh isi UU SDA serta kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. 5. Tantangan pengelolaan SDA sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK adalah dalam jangka pendek yaitu dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Perppu agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak,
H-210
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
proyek, dan sebagainya) bisa dijembatani. Dalam jangka panjang, Pemerintah perlu segera menyusun UU SDA Baru. Di samping itu, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype/pilot project/percontohan Pengelolaan SDA. Hasil dan Diskusi Implementasi UU SDA membuka peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi Dari beberapa pasal UU SDA sebagaimana disebutkan dalam bab Pendahuluan yang diajukan oleh pemohon ke MK untuk diuji konstitusinya, beberapa diantaranya yang menjadi pokok permasalahan di masyarakat, yakni: Pasal 9 ayat (1). Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Meskipun didalam UU SDA tidak ditemukan adanya istilah privatisasi/swastanisasi/komersialisasi, namun didalam implementasinya Pasal 9 ayat (1) UU SDA tersebut membuka peluang privatisasi/swastanisasi/ komersialisasi pengelolaan SDA oleh pihak swasta atau asing. Sehingga cenderung mengabaikan peran BUMN/BUMD, seperti diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dalam praktek selama ini, pemberian izin hanya bersifat prosedural dan formal. Pengawasan di lapangan sangat lemah yang dapat mengakibatkan eksploitasi SDA tak terkendali, yang akhirnya berdampak pada masyarakat yakni penurunan muka air tanah. Sesungguhnya sebelum adanya UU SDA, peran negara sudah berkurang karena penguasaan SDA sebagian berpindah ke tangan swasta. Contoh kasus Aqua Danone di Sukabumi dan Klaten. Tidak ada klaim yang jelas tentang berapa banyak volume/debit air yang sudah diambil. Perusahaan menguras air secara bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Penyedotan air di Padarincang, Serang, Banten diperkirakan sebesar 63 liter/detik. Pengusahaan air berbeda dengan penguasaan air. Praktek yang terjadi di Pandaan Jatim, banyak industri sengaja membeli areal-areal yang memiliki mata air alami. Dengan alasan bahwa mata air tersebut milik perusahaan, maka “boleh” dipakai perusahaan secara maksimal. Daerah hilir tentu jadi masalah. Hal ini dapat memicu konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, bahkan terkadang konflikpun muncul antar anggota masyarakat yang pro dan kontra. Adanya privatisasi/swastanisasi/komersialisasi, rakyat dirugikan. Mereka harus membayar lebih atau akses untuk mendapatkan air menjadi lebih terbatas, padahal akses terhadap SDA adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945. Contoh kasus Aqua Danone di Sukabumi dan Klaten, sebelumnya masyarakat mudah mendapat air hanya dengan menggali beberapa meter. Sekarang mereka harus membeli bor, memasang pompa, dan membayar listrik karena sumber air semakin dalam. Di Sukabumi, dulu air dapat diambil di kedalaman 5-8 meter, sekarang harus lebih dari 15 meter. Petani di Klaten sekarang harus menyedot air dengan mesin diesel, padahal sebelumnya tidak demikian. Kejadian ini merupakan sebagian contoh akibat adanya kesalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Privatisasi/swastanisasi/komersialisasi hak atas SDA akan membuka peluang terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan SDA, mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkau secara layak. Selama ini, kasus tersebut terkesan tertutup. Pertama, Aqua Danone rutin melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga dampak dari pengusahaan SDA menjadi kabur, bahkan terkadang dapat menimbulkan adanya masyarakat yang pro dan kontra. Kedua, ada kesan Pemda hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD), AMDAL diabaikan, kerjasama dengan swasta digalakkan, tetapi dengan merugikan kepentingan rakyat atas SDA. Derivasi UU SDA memperbesar peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi Sebagai catatan: agenda privatisasi air di Indonesia sebenarnya sudah terbukti lewat PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka (yang diperbaharui dengan Perpres No 111 Tahun 2007 dan Perpres No 36 Tahun 2010). Berdasarkan PP dan Perpres tersebut memungkinkan pihak swasta menguasai sampai 100% modal pengusahaan air minum, dan pihak asing dapat menguasai modalnya sampai sebesar 95%. Sudah barang tentu hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 karena produksi SDA tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga SDA harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tantangan PSDA Sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK, maka tantangan Pemerintah dalam PSDA adalah: dalam jangka pendek menetapkan Perppu UU SDA, dalam jangka panjang menetapkan UU SDA Baru, dan membuat prototype/pilot project/percontohan PSDA. 1. Tantangan jangka pendek H-211
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
Setelah UU SDA dibatalkan oleh MK, otomatis kita butuh Undang-Undang SDA Baru. Namun sebelum UndangUndang SDA Baru dirumuskan dan disahkan, untuk sementara kita kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Seharusnya, dalam periode transisi ini Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dan sebagainya) bisa dijembatani. Tentu saja penyusunan Perppu maupun Undang-Undang SDA Baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebebas-bebasnya. Contoh, setelah aturan tentang miras dicabut, pemerintah menggantinya dengan aturan miras yang baru, malah setiap Pemda bebas menentukan aturannya sendiri. 2. Tantangan jangka panjang Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah ketinggalan jaman untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan SDA. PSDA masa kini sudah harus dilaksanakan secara: menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan fungsi: sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. PSDA juga harus berlandaskan: Wilayah Sungai (WS) untuk air permukaan dan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk air tanah. Kebijakan PSDA juga harus menyangkut aspek: Konservasi, Pendayagunaan, Pengendalian Daya Rusak, dan Sistem Informasi. Oleh karena itu perlu dibuat UU SDA Baru yang tidak melanggar konstitusi dan sejalan dengan amanat UUD 1945. Dalam UU SDA Baru tersebut, perlu adanya klarifikasi yang jelas. Pertama, apa itu pemanfaatan air secara komersial dan pemanfaatan air secara non-komersial. Kedua, perlu didefinisikan apa itu kepentingan pribadi dengan area milik sendiri. Ketiga, perlu dibedakan para aktor yang terlibat di dalam pemanfaatan air (misal: masyarakat, petani, pengusaha yang menggunakan air untuk dijual, pengusaha yang menggunakan air untuk bahan baku utama, dan sebagainya). 3. Pemerintah membuat pilot project PSDA Selain Negara/Pemerintah melalui BUMN/BUMD harus menguasai Pengelolaan SDA, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype Pengelolaan SDA, pilot project, atau percontohan, yang bisa ditiru oleh Pemda lain di seluruh Indonesia. PSDA yang juga mempertimbangkan fungsi: sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang benar-benar diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak. Misal, di China kontrak Danone dicabut oleh pemerintah. 4. Beberapa pertimbangan/diskusi Meskipun BUMN/BUMD dengan PDAMnya sesuai dengan amanat UUD 1945 diberi wewenang oleh negara untuk menguasai Pengelolaan Sumber Daya Air, namun dalam prakteknya harus profesional dan jangan sampai maaf, “menjadi sapi perah” pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan sampai ada kesan lebih baik dikelola pihak Swasta karena lebih menguntungkan daripada dikelola pihak BUMN/BUMD malah merugikan negara, yang pada akhirnya hanya berpikir pendek, lebih baik dijual saja. Dengan kata lain perlu ada pembenahan pada BUMN/BUMD yang kinerjanya masih belum baik. Pengenaan semua jenis pajak dan pungutan lainnya terhadap pihak swasta pengelola SDA seyogyanya terpusat (disetorkan di satu tempat saja, misal di Pemerintah Pusat). Jangan sampai Pemerintah Pusat memungut sendiri kemudian Pemerintah Daerah juga memungut sendiri lagi. Jangan sampai ada kesan yang muncul di masyarakat bahwa pengenaan pajak dan pungutan lainnya terhadap pihak swasta pengelola SDA itu terlalu kecil, sehingga dengan demikian negara yang dirugikan, padahal mungkin pihak swasta sudah merasa membayar cukup besar. Oleh karena itu, bisa jadi pihak swasta akan lebih senang jika terpusat, lebih mudah dalam menghitung pajak dan pungutan lainnya, cukup sekali membayarnya, meskipun nilainya cukup besar. Bagaimana cara Pemerintah menentukan nilai material air? Karena dalam UUD 1945 ayat 4 menyebutkan bahwa salah satu aspek perekomian nasional harus disusun berdasarkan prinsip kemandirian (ada kemandirian nilai material/ekonomi air). Selain itu, kalau terjadi pelanggaran, bagaimana cara menentukan besaran denda? Adakah mekanisme untuk mengaudit berapa debit air yang diambil/dikuasai oleh pihak swasta? Jika eksploitasi air dilakukan terhadap air tanah secara besar-besaran akan terjadi bahaya penurunan air tanah dan suatu daerah akan semakin rentan terhadap banjir. Apakah negara berhak melarang masyarakat menggunakan pompa untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari? Jika demikian, bisa menjadi masalah tragedy of the common. Jika semua PDAM mengelola penyediaan air minum, apakah berarti PDAM sendiri yang harus membuat water intake beserta seluruh instalasi pendistribusiannya? Bagaimana dengan tagihan pembayaran PDAM? Bagaimana pula dengan PLTA dan PLTMH? H-212
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS
ISSN : 2459-9727
Kesimpulan Setelah UU SDA dibatalkan oleh MK, otomatis kita butuh Undang-Undang SDA Baru. Namun sebelum UndangUndang SDA Baru dirumuskan dan disahkan, untuk sementara kita kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Seharusnya, dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) SDA. Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dsb) bisa dijembatani. Tentu penyusunan Perppu SDA maupun Undang-Undang SDA Baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebebas-bebasnya. Dalam UU SDA Baru tersebut, perlu adanya klarifikasi yang jelas. Pertama, apa itu pemanfaatan air secara komersial dan pemanfaatan air secara non-komersial. Kedua, perlu didefinisikan apa itu kepentingan pribadi dengan area milik sendiri. Ketiga, perlu dibedakan para aktor yang terlibat di dalam pemanfaatan air (misal: masyarakat, petani, pengusaha yang menggunakan air untuk dijual, pengusaha yang menggunakan air untuk bahan baku utama, dan sebagainya). Pemerintah juga perlu membuat satu prototype pengelolaan SDA, pilot project, percontohan, yang bisa ditiru oleh Pemda lain di seluruh Indonesia. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak. Daftar Pustaka Fulazzaky, M.A, (2014), “Challenges of Integrated Water Resources Management in Indonesia”, Open Acces Water Journal, www.mdpi.com/journal/water, Diakses 8 Januari 2015. Junaedi, E. dan Ahluwalia, (2008), “Tragedi Sukabumi: Duka di Tengah Limpahan Air”. http://m.inilah.com/news/detail/6319/tragedi-sukabumi-duka-di-tengah-limpahan-air-2. Diakses 3 Januari 2008. Kruha, (2011), “Runtuhnya Mitos Negara Budiman, Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus AQUA-DANONE di Padarincang, Banten)”, http://www.kruha.org/oneMODUL/oneDocument/1330327624.pdf, Diakses 31 Desember 2011. Mahkamah Konstitusi, (2015), “Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Nuh, M., (2009), “Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi”. http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modusprivatisasi-2.htm#.VO9QtGPN7To. Diakses 30 Desember 2009. Republik Indonesia, (1974), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan”, Direktorat Irigasi I Departemen Pekerjaan Umum. Republik Indonesia, (2004), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air”, Pustaka Widyatama. Republik Indonesia, (2005), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum”. Republik Indonesia, (2007), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”. Republik Indonesia, (2007), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”. Republik Indonesia, (2008), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air”. Republik Indonesia, (2010), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”. Republika Online, (2013), “Krisis Air Bersih di Sukabumi Meluas di Delapan Kecamatan”. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/09/30/mtxnmn-krisis-air-bersih-disukabumi-meluas-di-delapan-kecamatan. Diakses 30 September 2013. Tim Katalis, (2011), “Kronologi Perlawanan Warga Padarincang VS Aqua-Danone”, http://timkatalis.blogspot.co.uk/2011/03/kronolog-perlawanan-warga-padarincang.html, Diakses 15 Maret 2011.
H-213
