PROSES PENETAPAN PPWT PPWT terlahir dari suatu proses komunikasi yang panjang dan berjenjang dari tingkat desa melalui forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), Temukarya Pembangunan tingkat kecamatan, sampai akhirnya diputuskan di tingkat kabupaten dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang). Proses tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 3.
RAKORBANG
I I I TEMUKARYA
-+Arus informasi pengusulan proyek ---+ Arus informasi realisasi proyek
Gambar 3 Proses Komunikasi Penetapan Program Pengembangan Wilayah Terpadu
KABUPATEN
KECAMATAN
Musyawarah Pembangunan Desa Format serta materi yang dibahas di dalam Musbangdes mengikuti ketentuan yang sudah ditetapltan dari kabupaten yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan umum.
Berkaitan dengan PPWT yang
materinya menyangkut selttor pertanian maka hal tersebut masuk Ite dalam ruang lingkup pembahasan aspek ekonomi. Berdasarkan
data
yang
diperoleh
di
lapang,
dalam
forum
Musbangdes dibahas kegiatan bidang pertanian yang menyangkut pola tanam, jenis serta varietas tanaman, sarana-prasaran produksi, saranaprasarana irigasi, dan kegiatan kelembagaan subak. Pada forum ini bidang pertanian diwakili oleh Pekaseh (pimpinan subak) danlatau PPL yang memiliki halt suara sama dengan peserta forum lainnya. Peltaseh memang wajib hadir dalam forum Musbangdes karena secara ex officio merupakan anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan subak secara kelembagaan menempati posisi khusus dalam struktur organisasi desa. Tidak semua forum Musbangdes mengundang PPL untuk hadir dengan alasan tertentu. Misalnya, karena Pekaseh sudah dianggap mampu untuk menyuarakan aspirasi petani dan pertanian. Dalam ha1 ini Pekaseh tidak sendirian, banyak perserta lainnya ikut serta menyampaikan aspirasi serta menanggapi masalah-masalah pertanian yang berkembang dalam sesi pembahasan, karena mereka juga terlibat dalam kegiatan pertanian dan menjadi anggota subak. Disamping itu, sebelum Musbangdes dilaksanakan, secara teknis melalui pertemuan subak Pekaseh sudah mendapat masukan dari anggota
sub& dan PPL menyangkut materi yang layak diusulkan, agar sesuai dengan yang diprogramkan oleh Dinas Kabupaten. Program kerja Dinas Kabupaten meterinya juga berasal dari PPL setelah melakukan perumusan kebutuhan petani melului rapat subak.
Jadi tampak bahwa kebutuhan
bidang pertanian yang diusulkan oleh Pekaseh dalam forum Musbangdes sama dengan yang diusulkan oleh PPL dalam penyusunan program kerja Dinas Kabupaten. Materi bidang pertanian yang diusulkan dalam Musbangdes tidak hanya kebutuhan petani akan bibit kacang tanah, bibit ikan, bibit kakao, dan bibit sapi yang kemudian turun sebagai proyek PPWT, tetapi masih banyak yang lain seperti perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan subak, perbaikan pemasaran, sertifikasi tanah, peninjauan pembayaran pajak bagi sebagian tanah yang sudah beralih fungsi, dan sebagainya. Usulan bidang pertanian beserta usulan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesenian, agama, adat, koperasi, kesehatan, PKK, dan fasilitas umum dibahas secara seksama. peserta tersebut
Akhirnya melalui kesepakatan
forum yang mewakili masing-masing bidang, usulan-usulan ditetapkan
sebagai
hasil
Musbangdes
yang
selanjutnya
disampaikan dalam forum Temukarya Pembangunan di kecamatan. Usulan-usulan dalam Musbangdes tidak serta merta dapat direalisasi ltarena harus melewati seleksi lagi dalam forum Temukarya.
Kalaupun
dalam Temukarya bisa lolos, maka harus melewati seleksi lagi dalam forum Rakorbang.
Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam Rakorbang,
termasuk tersedianya dana untuk membiayai pelaksanaan usulan-usulan
tersebut. Seperti bantuan bibit kacang tanah, bibit ikan, bibit kakao, dan bibit sapi, baru direalisasi setelah menunggu dua sampai tiga tahun dari waktu pengusulannya.
Petani hampir lupa dengan usulannya, dan
ternyata tahun 1999 ada informasi dari PPL bahwa petani di Kecamatan Blahbatuh mendapat bantuan bibit tersebut di atas yang diprogramkan dalam proyek PPWT dengan tenggang waktu selama tiga tahun, hingga tahun 200 1.
Temukarya Pembangunan Temukarya pembangunan
pada
dasarnya merupakan kegiatan
membicarakan, mendiskusikan, serta membahas rencana pembangunan dalam upaya mewujudkan keserasian, keselarasan, serta harmonisasi pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan. Temukarya yang dipimpin oleh Camat dihadiri oleh unsur Muspika, seluruh Kepala Desa, LKMD, Mantri Tani, Dinas Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, KUD, PKK, anggota DPRD asal kecamatan setempat, utusan Bappeda, dan instansi pemerintah lainnya di tingkat kecarnatan. Di dalarn forum Temukarya masing-masing kepala desa memaparkan usulan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Musbangdes, termasuk di dalamnya kegiatan pada bidang pertanian. Setelah pemaparan tersebut
usulan kegiatan bidang pertanian dari masing-masing desa dibahas di dalam kelompok atau komisi ekonomi, kemudian disusun dalam bentuk skala prioritas.
Mantri Tani yang berkedudukan di Kantor Carnat
memfasilitasi pembahasan bidang ini.
Dia yang dapat memberikan
informasi tentang kecenderungan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh keempat subsektor pertanian. Hal ini diketahui karena seringnya dia berkomuniltasi dengan aparatur dinas-dinas tersebut melalui berbagai pertemuan yang melibatkan dirinya.
Guna memberikan bobot
yang meyakinkan terhadap kegiatan-kegiatan yang diusulkan, Mantri Tani mengundang aparatur yang kompeten dari masing-masing dinas subsektor pertanian agar menghadiri Temukarya untuk ikut serta membahas usulanusulan kegiatan tersebut.
Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar
usulan kegiatan yang diajukan ke forum Rakorbang dapat disetujui dan direalisasi dalarn bentuk proyek.
Rapat Koordinasi Pembangunan Rakorbang merupakan kegiatan tahunan Pemkab dalarn upaya merumuskan serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Rakorbang dipimpin oleh Bupati dan diikuti oleh unsur Muspida, para Kepala Dinas lingkup Pemkab, para Camat, dan DPRD. Mekanisme pembahasan materi dalarn forum Rakorbang diawali dengan pemaparan usulan kegiatan dari masing-masing instansi, termasuk di dalamnya keempat dinas subsektor pertanian. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan dalam kelompok atau komisi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Usulan kegiatan pertanian dibahas di dalarn kelompok ekonomi. Kegiatan pertanian yang diajukan dari masing-masing kecamatarl dipilah per subsektor kemudian dimasukkan ke usulan masing-masing
dinas terkait. Dari berbagai kegiatan yang masuk dipilih masing-masing satu per subsektor untuk diusulkan memperoleh biaya dari proyek PPWT. Akhirnya ditetapkan empat kegiatan untuk diusulkan sebagai kegiatan proyek PPWT, yaitu: peningkatan produksi palawija pengembangan bibit perikanan
(kacang tanah),
(ikan mas), pengembangan
tanaman
perkebunan (kakao),dan peningkatan produksi ternak (sapi). Secara keseluruhan di dalam Rakorbang tersebut dibahas usulan kegiatan yang menyangkut 20 sektor dari keempat bidang pembangunan (fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan umum). Usulan kegiatan dari berbagai sektor tersebut disusun berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan dana yang tersedia atas perhitungan panitia anggaran yang anggotanya berasal dari kalangan eksekutif dan DPRD.
Proyek PPWT yang telah
berjalan sejak tahun 199311994 dialokasikan dana dari Inpres Dati 11, SDB, PAD, dan dana alokasi khusus. Hasil Rakorbang ini disusun dalam format Daftar Usulan Proyek (DUP) yang selanjutnya diajukan sebagai draf RAPBD untuk dibahas serta dimintakan persetujuan di dalam forum sidang dewan (DPRD). Setelah dibahas dan disetujui oleh forum sidang akhirnya RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD yang selanjutnya diserahkan kepada pihak eksekutif sebagai Daftar Isian Proyek (DIP). Bersama proyek-proyek lainnya akhirnya proyek PPWT diserahkan ke masing-masing instansi teknis untuk dilaksanakan.
