Proses dan Negosiasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs)
Toferry P. Soetikno Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri 2015
Outline Pentingnya SDGs Proses dan Mekanisme Perumusan SDGs Peran Indonesia Keterkaitan dengan Komitmen Internasional Lainnya Isu-isu Penting Follow up dan review Pandangan Indonesia terhadap SDGs Way Forward
Pentingnya SDGs agenda pembangunan global menjadi lebih fokus Sebagai guidance pembangunan berkelanjutan global dan nasional, Mobilisasi resources di tingkat global dan nasional Kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global
Proses Perumusan SDGs 2012 High Level Panel (HLP) of Eminent Persons July UN GA ratifies Rio+20 outcomes Sept
UN Open Working Group meetings Jan 2013 – July 2014
Rio+ 20 conference June
Dokumen yang akan segera diadopsi pada UN Summit 2015 berjudul 'Transforming our World by 2030 – a New Agenda for Global Action‘ yang terdiri dari dokumen - Declaration; -the Sustainable Development Goals and targets; -Means of Implementation and the Global Partnership; -Follow-up and Review.
2013
2015 2014 High Level Political Forum (UNGA announces Scientific Advisory Board) Sept 2013
UN GA receives Zero Draft hasil OWG on SDGs Sept
InterGovernmental negotiations Jan-August
Adopsi Sustainable Development Goals, UN Summit Sept 2015
4
Mekanisme Perumusan SDGs Mekanisme yang diinisiasi oleh Sekjen PBB:
Mekanisme antarpemerintah dalam OWG on SDGs:
menghasilkan laporan akhir yang berisi 17 goals dan 169 targets pembangunan, termasuk di dalamnya membahas Means of Implementation (goal 17).
Pembahasan dilakukan sejak Maret 2013 hingga Juli 2014 dengan melibatkan pemerintah dan stakeholders.
Posisi Indonesia pada setiap pertemuan OWG on SDGs merupakan masukan dari berbagai K/L terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
Sekjen PBB membentuk: High-level Panel of Eminent Persons on the Post2015 Development Agenda (HLP), UN Global Compact, United Nations Sustainable Solutions Network (SDSN), dan UN System Task Team on the Post2015 UN Development Agenda. Dirangkum dalam Laporan Sekjen PBB yang berjudul “A Life of Dignity for All” yang terdiri dari 15 goals pembangunan pada 16 Juli 2013.
Berbagai proses di atas telah dirangkum dalam Laporan Sintesis Sekjen PBB pada tanggal 4 Desember 2014 yang berjudul “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”
Peran Indonesia Indonesia memiliki sense of ownership yang tinggi, mengingat keterlibatan Indonesia dalam seluruh proses perumusan P2015DA, antara lain: Presiden Ke-6 RI menjadi salah satu Co-Chairs bersama dengan PM Inggris dan Presiden Liberia Indonesia sebagai salah satu anggota OWG bersama China dan Kazakhstan Indonesia senantiasa terlibat aktif dalam perundingan antar-pemerintah pembahasan P2015DA
Keterkaitan dengan Komitmen Internasional Lain Financing for Development: Post-2015 Development Agenda dan SDGs dapat dicapai melalui revitalized global partnership dan didukung oleh kebijakan serta aksi yang tercantum dalam Addis Ababa Action Agenda Perubahan Iklim: Pengakuan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terkait pembangunan dan perlunya kerjasama internasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Meskipun saling terkait, kekhususan masing-masing isu harus dibahas pada forum yang tepat dan tidak dipindahkan satu dengan yang lainnya
Isu-isu Penting 5P (people, planet, peace, prosperity, partnership)
dalam preamble dan keterkaitannya dengan pilar pembangunan berkelanjutan Prinsip CBDR Penegasan komitmen terhadap isu perubahan iklim tanpa prejudge pembahasan UNFCCC Isu right of self-determination of people living under foreign occupation Penghormatan terhadap territorial integrity Rujukan terhadap SIDS, LLDCs dan MICs Kejelasan status Addis Ababa Action Agenda sebagai pelengkap (dan bukan pengganti) MoI
Isu CBDR Menjadi salah satu isu contentious di mana negara berkembang menekankan bahwa CBDR tidak mengurangi kewajiban negara dalam pembangunan. Di sisi lain negara maju menyatakan prinsip ini tidak relevan.
Dalam final draft outcome document telah terdapat referensi mengenai prinsip CBDR (op. 12).
Dalam paragraf mengenai perubahan iklim (op. 31), meskipun tidak tercantum prinsip CBDR, ditekankan bahwa Agreement yang baru tetap berada di bawah Konvensi (termasuk prinsipnya).
Isu Biodiversity Perubahan yang diusulkan oleh Amerika Serikat terhadap Target 2.5 dan 15.6 terkait biodiversity: Perubahan kata ‘ensure’ menjadi ‘promote’ sebelum kalimat ‘access to fair and equitable sharing of benefits rising from utilization of genetic resources and associated traditional knowledge’
Indonesia bersama negara mega-biodiversity lainnya menyampaikan joint statement: perubahan tidak akan memperlemah komitmen untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan manfaat sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
Follow up and Review Bagian mengenai follow up dan review telah cukup mencerminkan pembahasan dan kepentingan berbagai negara.
Pandangan Indonesia: Follow up dan review bersifat sukarela, people-centered dan menghormati policy space masing-masing negara; Di tingkat nasional utamanya dilakukan pemerintah dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan; Hasil follow up dan review tingkat nasional telah meliputi input dari pemangku kepentingan terkait.
Adopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Pada tanggal 25 September 2015 negara anggota PBB telah menyepakati diadopsinya outcome document dengan judul: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Hasil KTT • Adopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 • Menegaskan pentingnya untuk fokus pada implementasi • Menekankan global partnership dan pentingnya MoI untuk implementasi SDGs • Memberikan dukungan untuk kesuksesan COP-21 UNFCCC di Paris, Desember 2015
Catatan terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan Ditujukan untuk implementasi pembangunan berkelanjutan Meneruskan MDGs yang belum selesai dan mengatasi tantangan
pembangunan terkini Dihasilkan melalui proses yang inklusif Memperkuat kemitraan global yang mendukung Means of Implementation Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi referensi bagi pembangunan nasional Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi kontribusi Indonesia bagi penyelesaian masalah global Perlu dieksplorasi kemungkinan indikator Goals dan Targets yang bisa disesuaikan dengan kemampuan Indonesia
TERIMA KASIH
