Pelaksanaan Pengentasan Kelaparan serta Konsumsi & Produksi Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia Wahyuningsih Darajati Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan pada Sidang Regional DKP Wilayah Barat untuk Provinsi se-Sumatera Surabaya, 17 Mei 2016
1
Outline 1. Pendahuluan: Latar Belakang dan Proses 2. SDGs untuk Menyempurnakan MDGs 3. Kerangka Pelaksanaan TPB/SDGs: Goal, Target, dan Indikator 4. Peran dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 5. Rencana Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 2
1. Pendahuluan: Latar Belakang dan Proses a. Komitmen Millennium Development Goals (MDGs): berisikan 8 Goals, 18 Target dan 63 Indikator berakhir pada tahun 2015 b. SDGs merupakan rencana aksi dari “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” c. SDGs dideklarasikan pada 25 September 2015 dalam Sidang PBB di New York Indonesia dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden d. Agenda SDGs terdiri atas 17 goals, 169 target, dan 240 indicator (Data Indikator: 19 Februari 2016) e. Pendekatan SDGs meliputi:
f.
• • • •
Memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi Memerangi ketidaksetaraan dalam dan di antara Negara-Negara Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Mengembangkan keterlibatan sosial
PBB melakukan penyusunan SDGs diikuti oleh seluruh komponen: (1) Pemerintah, (2) Parlemen, (3) LSM, dan (4) Dunia Usaha/Bisnis 3
…Lanjutan
4
2. SDGs untuk Menyempurnakan MDGs Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta
Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang Tidak hanya memuat Goals tetapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation)
2
3
Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya
4
1
5
7 6 MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator ”Zero Goals”
Inklusif, secara spesifik menyasar kepada mereka yang cacat dan rentan Indikator SDGs memungkinkan pelibatan masyarakat madani (CSO)
5
The 2030 Agenda for Global Action (SDGs) CORRESPONDING GOALS IN THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN GLOBAL TARGETS
CORRESPONDING TARGET IN THE CURENT RPJMN 2015-2019
Goal 1. No Poverty
7
4
Goal 2: Zero Hunger;
8
5
Goal 3: Good Health and Well-Being;
13
8
Goal 4: Quality Education;
10
5
Goal 5: Gender Equality;
9
6
Goal 6: Clean Water and Sanitation;
8
6
Goal 7: Affordable and Clean Energy;
5
3
Goal 8: Decent Work and Economic Growth;
12
9
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure;
8
3
Goal 10: Reduced Inequalities;
10
6
Goal 11: Sustainable Cities and Communities
10
7
Goal 12: Sustainable Consumption and Production;
11
7
Goal 13: Climate Action;
5
2
Goal 14: Life Below Water;
10
7
Goal 15: Life on Land;
12
7
Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions,
12
10
Goal 17: Partnerships for the Goals
19
13
169
108
GOALS
6
3. Kerangka Pelaksanaan TPB/SDGs: Goal, Target, dan Indikator
SDGs Indonesia 17 Goals, 169 Target, 240 Indikator
Pilar Sosial
Pilar Ekonomi
Pilar Lingkungan
6 Goals, 55 Target, 88 Indikator
5 Goals, 45 Target, 61 Indikator
4 Goals, 38 Target, 44 Indikator
Goal 1: Penghapusan Kemiskinan;
Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau;
Goal 2: Penghapusan Kelaparan;
Goal 8: Pertumbuhan Ekonomi & Pekerjaan Layak;
Goal 3: Kesehatan dan Kesejahteraan; Goal 4: Pendidikan Berkualitas;
Goal 9: Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif & Inovatif;
Goal 5: Kesetaraan Gender;
Goal 10: Penurunan Kesenjangan;
Goal 6: Air Bersih dan Sanitasi;
Goal 11: Kota Inklusif & Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Inklusif & Cara Pelaksanaan
2 Goals, 31 Target, 48 Indikator
Goal 12: Konsumsi & Produksi Berkelanjutan; Goal 13: Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana;
Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yg Kokoh,
Goal 14: Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut;
Goal 17: Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
Goal 15: Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat;
4. Peran dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan • Penetapan Indikator • Kebijakan & Program • Persiapan Data dan Informasi • Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi dan Advokasi • Pemantauan & Evaluasi dan Pelaporan • Dukungan Regulasi dan Anggaran
• Advokasi Pelaku Usaha • Fasilitasi Program • Peningkatan Kapasitas • Dukungan Pendanaan
PEMERINTAH (Pusat dan Daerah) & PARLEMEN
AKADEMISI & PAKAR
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
FILANTROPI & BISNIS/ SWASTA
OMS & MEDIA
• Peningkatan Kapasitas • Pemantauan dan Evaluasi • Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation
• Diseminasi dan Advokasi • Fasilitasi Program • Membangun pemahaman publik • Monitoring
5. Rencana Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
9
Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet 23 Desember 2015 Pokok Arahan: 1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kementrian PPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh tujuan PB (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN 2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, akademisi, OMS dan media, dunia usaha/swasta/filantropi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak 3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional
Rencana Pelaksanaan
SEPT 2016 UNGA
PERSIAPAN PERTEMUAN DENGAN PARA PIHAK
RENCANA MEI 2016
PERPRES SDG
• •
1. LAPORAN 15 TAHUN PELAKSANAAN MDG 2. TAHUN PERTAMA PELAKSANAAN SDGs 3. SIDE EVENT
PENYUSUNAN RAN AKSI SDG SOSIALISASI PERSIAPAN PENYUSUNAN RAD SDGs
2017
1. ROADMAP 2. PENYUSUNAN RAD SDGs
Rencana Penerbitan Perpres Pelaksanaan TPB/SDGs • Perpres mengatur tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) • Draf Perpres mencakup:
Definisi Sasaran dan target TPB Struktur Tim Koordinasi TPB Nasional Penugasan Kementerian/Lambaga terkait Peran Pemerintah Daerah Kaji ulang Pelaporan Penganggaran Lampiran : SDGs Indonesia
Tim Koordinasi Nasional Dalam pelaksanaan TPB dibentuk TIM KOORDINASI NASIONAL yang terdiri atas: a. Tim Pengarah: Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan K/L terkait; Kepala Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas b. Dewan Pakar; c. Tim Pelaksana: E1 dari K/L terkait, KSP; Sekretariat Wakil Presiden; Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas d. Pokja-Pokja: E1 dan E2 dari K/L terkait; Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas Pembentukan Tim Koordinasi Nasional akan ditetapkan dengan Permen PPN/Ka Bappenas
Draf Struktur Tim Koordinasi (Draf Permen PPN/Ka Bappenas)
Contoh Lampiran Perpres (SDGs Indonesia - Goal 2 terkait Pengentasan Kelaparan) GOAL/TARGET GLOBAL TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan gizi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan 2.1 Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan dan gizi bagi a. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada semua orang anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,9 %) b. Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%) 2.2 Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi
a. b. c. d. e. f. g.
2.3 Meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil
a.
b. c.
K/L PENANGGUNG JAWAB Kementerian Pertanian; Kementerian Kesehatan
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta pada tahun 2019 menjadi 22,8% (2013: 32,9%) Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%) Terkendalinya prevalensi obesitas pada balita pada tahun 2019 menjadi 11,9% (2013: 11,9%) Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun 2019 (2013: 38%) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindiasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5; dan Tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40.9 kg/kapita/tahun) Meningkatnya ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam pada tahun 2019 Terlaksananya distribusi ha katas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu
Kementerian Pertanian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Kelautan Perikanan
Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan Tersalurkannya saranan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan
Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Kelautan Perikanan
Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal
2.4 Memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan
a. b.
2.5 Mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar
Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan Kementerian Pertanian; Kementerian dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, Kelautan Perikanan peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di 32 provinsi Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih pada tahun 2019
Contoh Lampiran Perpres (SDGs Indonesia - Goal 12 terkait Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) GOAL/TARGET GLOBAL TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Goal 12: Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 12.1 Melaksanakan Kerangka Kerja 10 Tahun Tersusunnya rencana operasional pola SCP hingga tahun 2019 Program (10YFP) untuk Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) 12.2 Tercapainya pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien 12.3 Mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan 12.4 Tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya
12.5 Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali
12.6 Mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan perusahaan 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan
Diterapkannya pola SCP pada sektor-sektor prioritas hingga tahun 2019
K/L PENANGGUNG JAWAB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya standar produk, produktivitas dan pemanfaatan hasil pangan ramah lingkungan hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan melalui pembatasan dan/atau dan Kehutanan penghapusan 2 jenis B3 (2015: 0), serta meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton) Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse and Kementerian Lingkungan Hidup recycle/3R) melalui beroperasinya 100 unit recycle center dan Kehutanan, Kementerian sekala kota (2015: 1 unit), terbangunnya Tempat Pengelolaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Sampah Terpadu (TPST) sekala komunal di 334 Rakyat kabupaten/kota (2015: 50), serta 20 kota berwawasan lingkungan berbasis 3R (2015: 3 kota) hingga tahun 2019
Tersedianya dan tersebarnya informasi ketersediaan produk ramah lingkungan hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dikembangkannya peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan SCP hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penetapan Target/Indikator dan Ketersediaan Data Nasional
Penyelerasan target-target SDGs dengan target RPJMN, Renaksi, MDGs, dan Konvensi lainnya
Pengkajian dan pemetaan ketersediaan indikator di tingkat nasional (sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Renstra K/L, statistik BPS) serta ketersediaan data dan informasi pendukungnya Koordinasi dan komunikasi dengan parapihak tingkat nasional dan daerah untuk verifikasi indikator dan sinergitas program pembangunan 17
Persiapan Nasional 1. Diseminasi dan Sosialisasi SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat & Daerah, OMS & Media, Filantropi & Bisnis, Akademisi); 2. Pengembangan Peraturan Presiden terkait implementasi SDGs; 3. Pemetaan dan pemilihan goal, target, dan indikator yang sesuai dengan RPJMN; 4. Pemetaan indikator yang belum ada dan akan dikembangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN); 5. Pengembangan Roadmap SDGs 2016-2030. 18
Persiapan Regional 1. Diseminasi dan Sosialisasi a. Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan) di Surabaya (23-24 Mei 2016) b. Wilayah Timur (Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat) di Makassar (30-31 Mei 2016) 2. Persiapan Rencana Aksi Daerah (RAD) a. Pengembangan pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) b. Fasilitasi penyusunan RAD 19
TERIMA KASIH
20
Pemetaan Goal/Target SDGs dengan Prioritas Nasional (RPJMN) Goal
Target Global
RPJMN
Prioritas Nasional (RPJMN)
Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun
7
4
• Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan Berkelanjutan • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal
Mengentaskan kelaparan, ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pembangunan pertanian yang berkelanjutan
8
5
Peningkatan Kedaulatan Pangan
Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia
13
8
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
Lanjutan….
Goal
Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua
Target Global
10
RPJMN
Prioritas Nasional (RPJMN)
5
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
9
6
Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
Menjamin ketersediaan dan manajemen yang berkelanjutan dari air bersih dan sanitasi untuk semua
8
6
Ketahanan Air
Lanjutan…. Goal Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua
Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta menumbuhkan inovasi
Target Global
RPJMN
5
3
Prioritas Nasional (RPJMN)
Kedaulatan Energi
• 12
9
• •
• 8
3
• • •
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Penguatan Investasi Akselerasi Industri Manufaktur Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
Lanjutan…. Goal
Target Global
Prioritas Nasional (RPJMN)
RPJMN
• Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antarnegara
10
Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
10
6
• • •
7
•
Pengembangan Kawasan Perbatasan Pembangunan Daerah Tertinggal Pemerataan pembangunan antar wilayah Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemlikan Tanah
Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lanjutan…. Goal
Global Target
Prioritas Nasional (RPJMN)
RPJMN
• Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Melakukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut, samudera, dan sumberdaya maritim untuk pembangunan berkelanjutan
11
5
10
7
•
Peningkatan agroindustri, hasil hutan kayu, perikanan dan hasil tambang berkelanjutan Perbaikan kualitas lingkungan (termasuk perilaku ramah lingkungan)
2
Penanganan Perubahan iklim dan Penyediaan informasi Iklim dan Kebencanaan
7
Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan: i. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; ii. Meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat pesisir
Lanjutan….
Goal
Target Global
Prioritas Nasional (RPJMN)
RPJMN
• Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, mengatasi kekeringan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
12
7
•
Pelestarian SDA, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana: i. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan ii. Perbaikan kualitas lingkungan hidup iii. Pelestarian dan pemanfaatan kehati Pemberantasan tindakan penebangan liar dan penambangan liar
Lanjutan….
Goal
Melindungi masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan
Target Global
Prioritas Nasional (RPJMN)
RPJMN
• • 12
10
•
Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Lanjutan….
Goal Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan yang koheren, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, data, monitoring, dan akuntabilitas
Target Global
Prioritas Nasional (RPJMN)
RPJMN
• •
19
13
• • •
169
108
Pelaksanaan politik LN bebas aktif Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi Peningkatan kualitas data dan informasi Penguatan sektor keuangan
