Pelaksanaan Pengentasan Kelaparan serta Konsumsi & Produksi Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan pada Sidang Regional DKP Wilayah Tengah Palembang, 26 Mei 2016
1
Outline 1. Pendahuluan 2. Pencapaian dan Unfinished Agenda MDGs 3. SDGs untuk Menyempurnakan MDGs
4. Kerangka Pelaksanaan TPB/SDGs: Goal, Target, dan Indikator 5. Pemetaan SDGs Tujuan 2 dan 12 Dalam RPJMN 2015-2019 6. Rencana Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 2
1. PENDAHULUAN a.
Millennium Development Goals (MDGs): berisikan 8 Goals, 18 Target dan 67 Indikator berakhir pada tahun 2015 dan telah tercapai sebanyak 49 indikator.
b. Sebagian besar indikator Mengentaskan Kelaparan/Zero Hunger (SDGs-2) dan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan/Rensponsible Consuption and Production (SDGs12) tidak tercakup dalam MDGs, kecuali indikator kekurangan gizi dan asupan konsumsi kalori (MDGs-1: Kemiskinan) c. SDGs merupakan rencana aksi dari “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” d. SDGs dideklarasikan pada 25 September 2015 dalam Sidang PBB di New York, Indonesia dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden e. Agenda SDGs terdiri atas 17 goals, 169 target, dan 240 3 indicator (Data Indikator: 19 Februari 2016)
2. PENCAPAIAN DAN UNFINISHED AGENDA MDGs DI INDONESIA
4
Unfinished Agenda MDGs Di Indonesia Unifinished Agenda MDGs antara lain:
Dari 8 tujuan, 18 target dan 67 indikator MDGs: a. 49 Tercapai
b. 18 Tidak Tercapai
GOAL 1
GOAL 5
KEMISKINAN
ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
ASUPAN KALORI
GOAL 6 GOAL 7 GOAL 8 EMISI KARBONDIOKSIDA
HIV DAN AIDS
RASIO EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PDB
AIR MINUM PERDESAAN
SANITASI LAYAK PERDESAAN
AKSES INTERNET
5
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Acuan Target Data Terbaru Status Sumber Dasar MDGs 2015 TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita 19,60% dengan berat badan 31,0% 15,50% ▼ 1.8 rendah / kekurangan (1989)* (2013) ** * BPS, gizi Susenas 5,70% (2013) Prevalensi balita gizi 7,2% **Kemenkes, 3,60% ▼ 1.8a buruk (1989)* ** Riskesdas 13,90% Prevalensi balita gizi 23,8% 11,90% ▼ 1.8b kurang (1989)* (2013) ** Proporsi penduduk dengan asupan kalori ▼ 1.9 di bawah tingkat konsumsi minimum: BPS, Susenas 12.96% - 1400 17,00% 8,50% ▼ Kkal/kapita/hari (1990) (2015) 56.94% - 2000 64,21% 35,32% ▼ Kkal/kapita/hari (1990) (2015) Indikator
Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai
3. SDGS UNTUK MENYEMPURNAKAN MDGS Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang Tidak hanya memuat Goals tetapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation)
2
3
Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya
4
1
5
7 6 MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator ”Zero Goals”
Inklusif, secara spesifik menyasar kepada mereka yang cacat dan rentan Indikator SDGs memungkinkan pelibatan masyarakat madani (CSO)
7
4. KERANGKA PELAKSANAAN TPB/SDGS: GOAL, TARGET, DAN INDIKATOR
SDGs Indonesia 17 Goals, 169 Target, 240 Indikator
Pilar Sosial
Pilar Ekonomi
Pilar Lingkungan
6 Goals, 55 Target, 88 Indikator
5 Goals, 45 Target, 61 Indikator
4 Goals, 38 Target, 44 Indikator
Goal 1: Penghapusan Kemiskinan;
Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau;
Goal 2: Penghapusan Kelaparan;
Goal 8: Pertumbuhan Ekonomi & Pekerjaan Layak;
Goal 3: Kesehatan dan Kesejahteraan; Goal 4: Pendidikan Berkualitas;
Goal 9: Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif & Inovatif;
Goal 5: Kesetaraan Gender;
Goal 10: Penurunan Kesenjangan;
Goal 6: Air Bersih dan Sanitasi;
Goal 11: Kota Inklusif & Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Inklusif & Cara Pelaksanaan 2 Goals, 31 Target, 48 Indikator
Goal 12: Konsumsi & Produksi Berkelanjutan; Goal 13: Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana;
Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yg Kokoh,
Goal 14: Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut;
Goal 17: Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
Goal 15: Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat;
5. PEMETAAN SDGS-2 (Mengentaskan Kelaparan/Zero Hungher) DAN SDGs12 (Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan/Responsible Consumption And Production) DALAM RPJMN 2015-2019
9
Tujuan 2 (1)
10
Tujuan 2 (2)
11
Tujuan 2 (3)
12
Tujuan 2 (4)
13
Tujuan 2 (5)
14
Tujuan 12 (1)
15
Tujuan 12 (2)
16
Tujuan 12 (3)
17
Tujuan 12 (4)
18
6. RENCANA PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)
19
Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet 23 Desember 2015 Pokok Arahan: 1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kementrian PPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh tujuan PB (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN 2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, akademisi, OMS dan media, dunia usaha/swasta/filantropi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak 3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional
Rencana Pelaksanaan
SEPT 2016 UNGA
PERSIAPAN PERTEMUAN DENGAN PARA PIHAK
RENCANA MEI 2016
PERPRES SDG
• •
1. LAPORAN 15 TAHUN PELAKSANAAN MDG 2. TAHUN PERTAMA PELAKSANAAN SDGs 3. SIDE EVENT
PENYUSUNAN RAN AKSI SDG SOSIALISASI PERSIAPAN PENYUSUNAN RAD SDGs
2017
1. ROADMAP 2. PENYUSUNAN RAD SDGs
Rencana Penerbitan Perpres Pelaksanaan TPB/SDGs • Perpres mengatur tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) • Draf Perpres mencakup:
Definisi Sasaran dan target TPB Struktur Tim Koordinasi TPB Nasional Penugasan Kementerian/Lambaga terkait Peran Pemerintah Daerah Kaji ulang Pelaporan Penganggaran Lampiran : SDGs Indonesia
Tim Koordinasi Nasional Dalam pelaksanaan TPB dibentuk TIM KOORDINASI NASIONAL yang terdiri atas: a. Tim Pengarah: Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan K/L terkait; Kepala Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas b. Dewan Pakar; c. Tim Pelaksana: E1 dari K/L terkait, KSP; Sekretariat Wakil Presiden; Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas d. Pokja-Pokja: E1 dan E2 dari K/L terkait; Perwakilan dari Pemangku Kepentingan terkait seperti OMS, Filantropi & Bisnis/Swasta, Akademisi, dan undangan yang diperluas Pembentukan Tim Koordinasi Nasional akan ditetapkan dengan Permen PPN/Ka Bappenas
Draf Struktur Tim Koordinasi (Draf Permen PPN/Ka Bappenas)
Draft Lampiran Perpres TPB Indonesia (Goal-2) GOAL/TARGET GLOBAL TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) K/L PENANGGUNG JAWAB 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan gizi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan 2.1 Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses a. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) Kementerian Pertanian; pangan dan gizi bagi semua orang pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: Kementerian Kesehatan 19,9 %) b. Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%) 2.2 Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) Kementerian Pertanian; Kementerian Kesehatan; pada anak di bawah dua tahun/ baduta pada tahun 2019 Kementerian Kelautan Perikanan menjadi 22,8% (2013: 32,9%)Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%)Terkendalinya prevalensi obesitas pada balita pada tahun 2019 menjadi 11,9% (2013: 11,9%)Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASIeksklusif menjadi 50% pada tahun 2019 (2013: 38%)Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindiasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5; dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40.9 kg/kapita/tahun) 2.3 Meningkatkan dua kali lipat produktivitas a. pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil b. c.
Meningkatnya ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam pada tahun 2019 Terlaksananya distribusi ha katas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu
Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal
25
Draft Lampiran Perpres TPB Indonesia (Goal-12) GOAL/TARGET GLOBAL TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Goal 12: Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 12.1 Melaksanakan Kerangka Kerja 10 Tersusunnya rencana operasional pola SCP hingga tahun Tahun Program (10YFP) untuk Pola 2019 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP)
K/L PENANGGUNG JAWAB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.2 Tercapainya pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien
Diterapkannya pola SCP pada sektor-sektor prioritas hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.3 Mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan
Meningkatnya standar produk, produktivitas dan pemanfaatan hasil pangan ramah lingkungan hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian
12.4 Tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya
Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan melalui pembatasan dan/atau penghapusan 2 jenis B3 (2015: 0), serta meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5 Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse and recycle/3R) melalui beroperasinya 100 unit recycle center sekala kota (2015: 1 unit), terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sekala komunal di 334 kabupaten/kota (2015: 50), serta 20 kota berwawasan lingkungan berbasis 3R (2015: 3 kota) hingga tahun 2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26
Penetapan Target/Indikator dan Ketersediaan Data Nasional
Penyelerasan target-target SDGs dengan target RPJMN, RAN SDGs, dan Konvensi lainnya
Pengkajian dan pemetaan ketersediaan indikator di tingkat nasional (sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Renstra K/L, statistik BPS) serta ketersediaan data dan informasi pendukungnya
Koordinasi dan komunikasi dengan parapihak tingkat nasional dan daerah untuk verifikasi indikator dan sinergitas program pembangunan 27
Peran dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan • Penetapan Indikator • Kebijakan & Program • Persiapan Data dan Informasi • Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi dan Advokasi • Pemantauan & Evaluasi dan Pelaporan • Dukungan Regulasi dan Anggaran
• Advokasi Pelaku Usaha • Fasilitasi Program • Peningkatan Kapasitas • Dukungan Pendanaan
PEMERINTAH (Pusat dan Daerah) & PARLEMEN
AKADEMISI & PAKAR
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
FILANTROPI & BISNIS/ SWASTA
OMS & MEDIA
• Peningkatan Kapasitas • Pemantauan dan Evaluasi • Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation
• Diseminasi dan Advokasi • Fasilitasi Program • Membangun pemahaman publik • Monitoring
Persiapan Nasional 1. Diseminasi dan Sosialisasi SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat & Daerah, OMS & Media, Filantropi & Bisnis, Pakar dan Akademisi); 2. Pengembangan Peraturan Presiden terkait implementasi SDGs; 3. Pemetaan dan pemilihan goal, target, dan indikator yang sesuai dengan RPJMN; 4. Pemetaan indikator yang hilang dan akan dikembangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN); 5. Pengembangan Roadmap SDGs 2016-2030. 29
Persiapan Regional 1. Diseminasi dan Sosialisasi a. Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan) di Surabaya (23-24 Mei 2016) b. Wilayah Timur (Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat) di Makassar (30-31 Mei 2016) 2. Persiapan Rencana Aksi Daerah (RAD) a. Pengembangan pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) b. Fasilitasi penyusunan RAD 30
TERIMA KASIH
31
