PROSEDUR STANDAR PERENCANAAN ;_.,-··
PENGEMBANGAN WILAY AH
September 1979
DIREKTORAT TATA KOTA DAN TATA DAERAH DIREKTORAT
JENDERAL
DEPARTEM EN
CIPTA
KARYA
PEK.ERJAA N
UMUM
PROSEDUR STAND AR PEREN CANAA N
PENGEMBANGAN WILA YAH
September 1979
~ __
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PUSLITBA NG
P E R P U S T A I< A A N
, --- ---- ------~----Oit::;i ma t gl : .'_. · ? C1 /f3/ H/T/L
. N. I. :
I
6 IT J v
N.K.: ~ /) 1 ·
i,
'
;· /'.
2./ ;;;_;>j;
~ DIREKTOR AT TATA KOTA DAN TATA DAERAH
DIREKTOR AT
JENDERAL
I DEPART EMEN
CIPTA
KARYA
PEKERJ AAN
UMUM
DAFTAR
ISI
PENGANTAR
BAGIAN I INTRODUKSI 1.l. Dasar-dasar Pendekatan 1. 2. Keterpaduan 1.3. Pendekatan Pengembangan Wi1ayah 1.4. Hubungan antar berbagai tingkatan rencana dan program
BAGIAN
II
PROSEDUR
PERENCAN~~ ~~~RO
2 .1. Introduksi 2.1.1. Mendukung fungsi program pengembangan wi1ayah di da1am program pembangunan 2.1.2. Menjabarkan Perspektif Program da1am jangka panjang 2.1.3. Petunjuk pengarahan Usaha-usaha Institusi/1embaga-1embaga yang ter1ebit. 2.1.4. Pengukuran efektivitas Pe1aksanaan rencana 2.1.5. Gambaran
UmQ~
2.2.
Kumpulan Proses I
Penetapan Kriteria Kebutuhan
2.3.
Kumpu1an Proses I I
Sumber Daya Alam
2.4.
Kumpulan Proses III: Kependudukan tuhan Aakan Modal
2.5.
Kumpulan Proses,,Iv
Penetapan Struktur Wilayah yang Diinginkan
2.6.
Kumpulan Proses v
Penetapan Struktur Wi1ayah yang Diinginkan
2.7.
Kumpulan Proses VI
Rencana 'l'eknis Kerangka dengan penjaringan Tahap Pertama.
BAGIAN I
I N T R 0 D U K S I
1.1. Dasar - Dasar Pendekatan. Usaha pembangunan yang dikaitkan dengan pengembangan wilayah pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan nasional pada urnurnnya , dan khususnya dari usaha besar, yang diarahkan pada terwujudnya keseimbangan dalam hal tingkat pertumbuhan antar daerah. Penambahan jumlah penduduk pada dasarnya akan menginginkan tingkat produksi dan konsumsi, yang berakibat meningkatnya kepadatan jasa-distribusi dan membawa pengaruh peninggian "tingkat
keters~
diaan" kebutuhan berupa barang-barang dan jasa dengan demikian juga "kesempatan pertumbuhan" dan "daya tarik". Namun demikian.. , kejadian positip ini tidak akan selalu terjadi ataupun tidak begitu terasa pengaruhnya apabila prinsip-prinsip pengembangan wilayah diabaikan. Terlebih-lebih hubungannya dengan tujuan
kese~
bangan antar daerah tidak akan rnengena, selama perencanaan pengernbangan wilayah tidak rnenghiraukan adanya rnekanisrne pengernbangan yang rnenjelrnakan diri dari wujudnya SWP-SWP Satuan Wilayah Pengernbangan. Perencanaan Pengernbangan Wilayah perlu dikaitkan dengan perencanaan pengernbangan SWP-SWP, yang diarahkan rnenuju terwujudnya keseirnbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.
1.2L K e t e r p ad u an. I
Pendekatan "terpadu" merupakan konsekwensi logis dari pengakuan atas kenyataan, bahwa proses-proses dalam kehidupan rnerupakan .kumpulan proses yang saling tautan. Dengan dernikian diperlukan pengamatan yang lengkap terhadap faktor-faktor penentu jalannya proses, yang sangat diperlukan pula untuk rnencapai efektivitas yang setinggi-tingginya bagi cara-cara pengendalian atas jalan-
- 1 -
-2-
nya proses yang bersangkutan. Keterpaduan usaha dengan demikian selalu dj_amati dalam kaitannya u~nyan
tingkat keserasian perwujudan sasaran-sasaran dalam menca
pai tujuan. Dalam hal pembangunan nasional, sejalan dengan tujuan nasional yang hendak dicapai, dituntut pengamatan keterpaduan tingkat nasional. Keterpaduan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam ruang lingkup kehidupan pada setiap tingkat yang hendak di tinjau, seperti daerah, kota, dan satuan-satuan pemukiman, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan ini bersifat pa£ tiil dan jelas tidak akan terlepas dari tujuan totalnya yaitu tujuan nasional. Pembangunan nasional mengenal sederetan
tujuan-t~
juan (per.iksa GBHN 1978), yang pada hakekatnya tercakup dalam "u saha besar" mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat perkembangannya. Tujuan ini merupakan pra kondisi bagi terca painya "tujuan ideal" bangsa yang selalu dan tiada henti-hentinya dikejar, yaitu "ke{}idupan masyarakat yang adil dan makmur" yang disertai dengan "ketahanan nasional" yang tinggi. Program pengembangan wilayah adalah salah satu aspek dari keselu ruhan pembangunan nasional, dengan demikian pada dasarnya saling bertautan dengan aspek-aspek lain dari pembangunan . Sejalan dengan pengertian pencapaian tujuan nasional, yang
menj~
di ukuran adalah terwujudnya sasaran-sasaran nasional. Namun demikian,
program pengembangan wilayah memang mempunyai
tekanan pada sasarannya sendiri yaitu "kehidupan masyarakat" yang dalam hal ini sifatnya partiil dan tak terlepas dari ikatan tujuan totalnya yaitu tujuan nasional. Dengan demikian, perencanaan yang dikenakan pada Program fengembangan wilayah, didasarkan pada "kehidupan masyarakat" dengan pengertian bahwa elemen-elemen atau sasaran partiil dari kehidU£ 'an masyarakat itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling bertautan dengan yang lain, misalnya peningkatan produksi pangan keseimbangan perkembangan antar daerah, dan lain-lain tujuan-tuj~ an nasional.
..
Sejalan dengan itu, di dalam perencanaan Peugtnillangan Wilayah diperlukan pula masukan-masukan untuk menuiu pencapaian tujuan keseimbangan perkembangan antar daerah. Di antara masukan-masukan itu adalah Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional (SWPTN) yang memberitahukan kedudukan tiap Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dalam pencapaian tujuan, berikut rencana-rencana jangka panjangnya yang dituangkan sebagai kumpulan rencana-rencana individual tiap Wilayah Pengembangan Partiil (WPP) . 1.3 .. Pendekatan Pengembangan Wilayah. Pengembangan wilayah, sebagai salah satu pendekatan, merupakan suatu usaha pengembangan dengan memasukan disiplin tata ruang kedalamnya. Disiplin tata ruang dapat diartikan sebagai suatu u saha optimasi dalam pemanfaatan Wilayah *) . Sebagai produk awal usaha ini ialah Rencana Pengembangan Wilayah yang diikuti
sela~
jutnya dengan rencana penataan kota dan penataan daerah *) • Rencana ini sifatnya menyeluruh meliputi berbagai segi kehidupan manusia dan terpadu dalam arti penataan berbagai segi kehidU£ an menurut fungsinya secara jelas. Dengan demikian setiap usaha pembangunan pada prinsipnya berlandaskan dan berpegang pada ren cana tersebut. Setiap usaha optimasi selalu dibekali dengan tujuan disatu pihak dan unsur pembatas dilain pihak. Unsur pembatas ialah unsur yang membatasi pelaksanaan pencapaian tujuan, seperti misalnya dana , ketegangan sosial-politik, dan lain-lain. Dalam pada itu terdapat sederetan tujuan pembangunan yang wajib ditampung. Sesuai
d~
ngan sifat tujuan yang wajib ditampung, dibedakan adanya tahap makro dan mikro dalam perencanaan pengembangan wilayah. Masing masing tahap memerlukan sifat pengamatan atas wilayah disamping adanya perbedaan dalam tingkat detail perencanaan.
~-
-4-
Pada tahap
mak.ro, pengamatan ditujukan pada wilayah sebagai "keselu-
ruhan wujudnya". Bagian-bagian wilayah yang nampak. ha'1yalah sejauh lin_
yang masing-masing mempunyai fungsi dan merupakan bagian-bagian yang
tak. terpisahkan dalam suatu sistim pengembangan wilayah. Pada tahap ini wilayah tampil sebagai suatu "satuan" dan dinamakan Satuan Wilayah (SWP). Untuk suatu SWP, kehidupan perkotaan dan kehidupan pedesaan terikat dalam suatu "satuan" mekanisme "perkembangan wilayah" **). Satuan produk SWP adalah apa yang nampak dan diwujudkan oleh proses "perkembangan wilayah". Predikat "satuan" dalam mekanisme pengembangan menyatak.an berlak.unya satu hirarki dalam fungsi-fungsi pengembangan. Hirarki dalam fungsi-fungsi
p~ngembangan
menggambarkan struktur, yang selanjut-
nya disebut Struktur Pengembangan Wilayah. Struktur ini bertumpu pada suatu struktur dasar yang terbentuk berdasarkan kaidah-kaidah yang berlak.u dalam kegiatan usaha ekonorni ***} . Pada tahap mikro, pengamatan ditujukan sejauh pada unsur-unsur mikro wilayah beserta hubungan interdependensinya, seperti unsur alam, penduduk, kegiatan usaha dan prasarana. Pada tahap ini sebagai ukuran bagi luasnya wilayah yang
dia~bil
didasarkan pada batas kemampuan
m~~ajerr~u
dalruu pe-
rencanaan. Produk yang dihasilkan pada tahap ini berupa Rencana Mikro Pengembangan Wilayah, yang dapat diidentikkan dengan rencana Fisik Pengembangan Kawasan (Physical Area Development Plan) .
Catatan : *}. "Wilayah perkotaan" mengandung pengertian batas kehidupan perkotaan dalam kaitan fungsinya dalam sistim pengembangan wilayah, sedangkan kota mengandung pengertian batasan administrasi daerah kota. I
**) .Berkembangnya wilayah mengandung arti segala apa yang terjadi pada wilayah dalam berkembang yang diamati seperti apa adanya. Hal ~n~ digunakan untuk membedak.an dengan istilah "pengembangan wilayah" Yang mengandung arti sebagai suatu tindakan pengembangan wilayah. ***) .Periksa lebih lanjut publikasi "Satuan Wilayah Ekonomi" oleh PoernomosidiHadjisarosa. 1974.
-:)-
Hal-hal yang rnenonjol yang terkait pada perencanaan-perencanaa n tersebut ialah : a) .
Setiap wilayah merupakan bagian dari satu, atau lebih dari satu, Satuan Wilayah Pengembangan.
b).
Perkembangan setiap wilayah dikendalikan oleh suatu "Satuan Mekanisme Pengernbangan" yang berlaku pada Satuan
Wila~
yah Pengembangan yang rnenguasainya. c).
Setiap wilayah memiliki tingkatan, dalarn hal besarnya kekesernpatan untuk berkembang ~ sesuai dengan kedudukah hire-.E_ ki di dalam Satuan Wilayah Pengembangan yang menguasainya.
SWP, ikut menentukan besarnya kesempatan bagi sesuatu daerah
u~
tuk berkembang. Makin kuat SWP yang menguasainya, rnakin besar kesempatan bagi daerah yang bersangkutan untuk berkembang. Dalam hubungan ini SWP dapat dipakai sebagai variabel dalarn rnenilai tingkat perkembangan suatu daerah serta kemungkinan
peng~
bangannya di masa mendatang. Jumlah dan tingkat perkembangan rna sing-masing SWP, beserta penyebarannya pada wilayah nasional me: nggambarkan Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional (SPWTN).
1.4 .. Hubungan antar berbagai tingkatan rencana dan program. R20 dan
R~
Kaitan pengembangan wilayah bersama sektor /daerah yang berkai! an dengan tujuan pembangunan nasional yang dapat dilihat pada gambar 1, beruang lingkup luas dan berjangka panjang ditarnpung dalam RENCANA JANGKA PANJANG 20 TAHUN, yang disingkat
R20 ~
R20 bertolak pada masukan (input) yang rnemberikan gambaran ten tang rencana pengembangan Satuan-satuan Wilayah Pengembangan {SWP-SWP), yang ditujukan di antaranya untuk rnewujudkan kese~ bangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Peng~: ngan SWP - SWP yang dimaksudkan itu meliputi berbagai segi kehL
-6-
dupan, ter.masuk pengembangan penduduk, prasarana dan pemukiman penduduk di perkotaan maupun pedesaan, sarupai tahun ke-20. Dalam hubungannya dengan pengembangan R20 menyajikan kerangka dasar (outline) rencana pengembangan Wilayah-wilaya h Pengembangan Partiil (WPP-WPP). Rencana pengembangan WPP, sebagai suatu rencana pengembangan yang bulat,dinamaka n RENCANA INDIVIDUIL dan disingkat Pi. Dengan demikian R20 dapat ditinjau pula sebagai kumpulan dari P. P. memberikan indikasi kedudukan Satuan-satuan Kawasan Pengen-· 1 bangan (SKP - SKP) serta kota yang mengikatnya (dengan kemungki nan proyeksi
kot~
baru),dengan disertai informasi mengenai be-
sarnya daya pengembangan. Dengan memperhitungka n kebutuhan prasarana serta sarana-sarana, untuk tiap P. dapat diperoleh gam1
baran kasar mengenai besarnya kebutuhan biaya investasi.
Dalam rangka mewujudkan isi Rencana Jangka Panjang diperlukan Program Jar.gka Panjang. Namun demikian, menurut kenyataan jangka waktu "committment" yang effektip, terutama yang menyangkut pe-_ nyediaan dana, ialah lima tahun. Dengan demikian, program yang diperlukan untuk mewujudkan isi R20 ialah PROGRAM LIMA TAHUN atau tepatnya serangkaian Program Lima Tahun, yang disingkat P 5 "Committment" penyediaan dana mencer.minkan pula upaya kearah terwujudnya sinkronisasi dalam hal ketatalaksanaan antar berbagai sektor dijalankan transmigrasi, sebagai suatu sektor yang - -..., pada Saat ini sedang dijalankan. I
Penysunan P 5 kurang lebih bertolak pada proses penyaringan di antara kumpulan P. tersebut yang bersifat optimasi. Pi yang ter. 1
saring merupakan rencana-rencan a yang tergolong "committed"untuk diwujudkan (walaupun selama jangka waktu itu masih dapat berlangsung langkah penyesuaian). Dalam pada itu Pi baru ber~
-7-
status kerangka dasar sehingga mendahului pelaksanaan fisik , dalam Program Lima Tahun tercakup pula progrru~ penyiapan Rencana Detail. Dan mengingat bahwa jangka waktu pelaksanaan R. ~ berkisar antara 3 dan 7 tahun, maka dalam P 5 dapat tercakup sasaran "separo selesai", untuk suatu WPP. Rencana Detail
P1
dan
Implementa risi
P1 diturunkan terlebih dahulu ke dalam tahap PRA-RENCANA. Pra Rencana berlaku untuk tiap rulah dibuat
SKP. Bertolak pada Pra-Rencana
b~
RENCANA DETAIL, untuk tiap-tiap Satuan Pemuki
~
man (SP), jalan pemuktman, jalan poros dan jalan penghubung. Catatan Untuk menurunkan Pra-Rencana dari R. diperlukan di antaranya l. Peta Topografi berskala 1 : 20.000, sedangkan untuk membuat Rencana Detail diperlukan Peta berskala 1 : 5.000, serta 1 : 2.000 untuk bagian-bagi an kampung yang topografiny a lit dan jalan penghubung I jalan poro"s. skala 1 : 5.000
su-
Pembuatan peta ber-;
sefatnya selektip sekali yaitu hanya diper-
untukkan pembuatan Rencana Detail bagi bagian "kampung" dari SP saja. Prog~am pembuatan peta berskala 1 : 5.000 baru dapat disusun setelah Pra-Rencana diselesaika n. Rencana Detail merupakan pedoman untuk pelaksanaan fisik. De ngan dilengkapi persyaratan -persyarata n lain akan diperoleh diperoleh dokumen tender, dalam hal pelaksanaan fisik dikontrakkan, dan diperoleh dokumen proyek, dalam hal pelaksanaan fisik dilakukan secara swa-kelola (in eigen beheer) . P.
l.
"Committmen t" nyata dari tahun ke tahun ditampung dalam PROGRAM TAHUNAN, yang disingkat Pi. Dalam Pi tertampung "coiiDD.it!_ ment" pelaksanaan fisik, penyiapan rencana detail serta kegiatan penunjang lainnya dan dokumen-dok umen untuk implementa si.
BAGIAN II
PROSEDUR PERENCANAAN MAKRO
2.1. I n t r o d u k s i Tahapan makro dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah dimaksud untuk meninjau permasalahan dalam keseluruh
wuju~
nya, terutama dalam kaitannya dengan program Pembangunan Nasianal yang lebih luas dan menyeluruh, sehingga dengan demikian dapat diperoleh pula batasan -batasan perspektif program itu sendiri, termasuk garis besar rencana dan ukuran-ukuran pelaksanaan yang diperlukan. Hasil pokok dari proses perencanaan makro adalah Rencana Umum 20 tahun(R20 > pengembangan wilayah, yang terpadu dengan Rencana Umum Pengembangan Jangka Panjang Nasional. Peranan tahapan perencanaan makro tersebut diperinci lebih lan jut dibawah ini 2.1.1 Mendukung fungsi program pengembangan wilayah di dalam Program Pembangunan Nasional. - Meningkatkan taraf hidup, merupakan fungsi pokok program pengembangan wilayah dalam rangka Pembgnunan Nasional. Hal itu dicapai melalui perencanaan yang terpadu yang memasuk kai:l:kemungkinah.,..kemungkinan· tarap_hidup. masya·rakat··s~bagal:-~ gian · dari · keseduruhan proses· peningkatarr'.tarap hidupI
- Mengembangkan Wilayah, dalam hal ini bertumpu pada pengembangan sumber daya alam seluruh wilayah yang berupa lahan potensiil bagi pertanian.
-8-
Sa
Perpaduan antara sumber daya alam yang serasi dengan keahlian bertani yang sudah dirniliki, ditambah dengan lain-lain unsur pengembangan, ditujukan kepada pemanfaatan Wilayah
Nasional
seoptimal mungkin. - Perataan penyebaran penduduk, adalah fungsi penting pula dari program semacam Transmigrasi, dalam rangka mencapai tujuan ting kat pertumbuhan an tar daerah yang semakin seimbang, sebagai
pr~
kondisi dalam pencapaian tujuan ideal Pembangunan Nasional. - Lain-lain fungsi, yang merupakan penyebaran langsung dari ketiga fungsi pokok di atas. 2.1.2
Menjabarkan perspektif program dalam jangka panjang. - Lokasi wilayah penerima allokasi resources, ditentukan terutama berdasarkan kejelasan fungsi-fungsi program pengembangan wi !ayah dalam Pembangunan Nasion a! seperti di uraikan di a tas. Dalam hal ini diperlukan masukan-masukan utama dalam bentuk 1. satuan wilayah yang dipakai sebagai variabel dalam perencanaan, dan 2. kriteria untuk mengukur tingkat perkernbangan.
- Besaran-besaran (dimensi-dimensi) program, menyangkut jumlah, penyebaran daya tampung transrnigrasi, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan kebutuhan pernindahan, serta proyeksi perke!!!_ bangan penduduk setempat, dalam jangka panjang. 2.1.3
Petunjuk Pengarahan Usaha-usaha Insitusi/Lembaga-lembaga yang terlibat. Baik dalam proses pelaksanaan perencanaan makro, maupun dalam struktur R20 yang dihasilkan, peranan-peranan kelernbagaan yang terlibat langsung maupun tak langsung, dapat diperinci lebih jauh, sehingga benar-benar diperoleh keterpaduan dalam rencana dan sinkronisasi dalam pelaksanaan, sekurang-kurangnya secara pokok.
- 9 -
Fungsi-fungsi Lembaga yang bertanggung jawab atas Penelitian sumber daya alarn, pengembangan pertanian, pembinac;m tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana pisik, pernerintahan dalarn negeri, dan kesejahteraan rakyat, dalarn rangka program pengembangan wilayah dengan dernikian dapat didudukkan. 2.1.4. Pengukuran efektivitas pelaksanaan rencana. Dengan dijalankannya suatu proses perencanaan rnakro yang rnenerus dan sernakin rnembaik dalarn hal tingkat kelengkapan dan tingkat detail data/inforrnasi yang dipergunakan, secara sekaligus pengukuran-pengukuran dan perbaikan-perbaikan dalarn pelaksanaan pewujudan sasaran-sasaran rencana dan penentuan sasaran itu sendiri, akan lebih dapat dijarnin. Pengembangan Wilayah jelas perlu dikaitkan pada dua jenis dimen si, yaitu tingkat Kemarnpuan Wilayah dan dan Jasa Distribusi.
Tingkat
Perkembangan
Dimana pada Tingkat Kemampuan Wilayah per
lu diperhatikan aspek-aspek - Aspirasi masyarakat - Pendidikan - Ekonomi - Partisifasi/Peranan masyarakat Karena dengan mengetahui dondisi dari aspek-aspek ini dapat ditentukan Tingkat Kemampuan Wilayah.
Sedangkan untuk dapat me -
nentukan Tingkat Perkembangan dan Jasa Distribusi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah : - Jalan - Perdagangan - Transportasi Dengan cara pendekatan seperti diutarakan diatas maka
Tingkat
Perkernbangan Wilayah dan Tingkat Perkembangan dan Jasa Distribusi untuk setiap Wilayah (SWP) dapat ditentukan.
Sehingga a-
pabila kedua dimensi ini digambarkan (gambar 2) pada dua sumbu,
X
Kondisi
Yang Dltuju
Arah
0
TINGKAT
Pengembangan
DAN
PERKEMBANGAN
JASA
GAMBAR. 2 PO SIS I
WILAYAH
WILAYAH
DISTRIBUSI
- 10 -
akan dapat diperoleh gambaran mengenai kedudukan suatu Wilayah (SWP) bila ditinjau dari kedua dimensi tersebut. Keadaan SWP yang tak seimbang dapat dilihat yang daperkirakan akan membentuk kelompok-kelomp ok - maju - rata-rata - kurang maju Dengan mudah dapat pula dipahamkan bahwa suatu Wilayah yang ideal akan berada jauh dari titik 0 dan terletak pada garis OX. Gambaran ini dapat digunakan sebagai petunjuk pada pencapaian tujuan pemerataan pengembangan wilayah, karena kelompok-kelom pok wilayah yang letaknya jauh dari keadaan yang dituju perlu segera dikembangkan.
Sehingga keadaan perkembangan yang se
·~
timbang akan tercapai apabila semua wilayah-wilayah tersebut berada pada keadaan yang dituju.
2.1.5.GAMBARAN UMUM PROSEDUR Proses perencanaan Makro
terdiri dari 6 (enam) kumpulan proses
berikut : - Kumpulan Proses
I
Penetapan Kriteria Kebutuhan.
- Kumpulan Proses II
Sumber Daya Alam.
- Kumpulan Proses III
Kriteria Kebutuhan akan modal.
- Kumpulan Proses IV
Kependudukan.
- Kumpulan Proses v
Penetapan Struktur Wilayah Yang diinginkan.
- Kumpulan Proses VI
Rencana Teknis Kerangka dengan Penyaringan Tahap Pertama.
Masing-masing kumpulan proses saling berkaitan satu sama lain, rnelalui hubungan masukan/keluar an antar berbagai proses - bagian. Terlihat pula, berbagai keluaran dan proses-bagian yang satu, dapat secara langsung menjadi masukan bagi proses-bagian berikutnya,
- 11 -
dan secara tidak 1angsung menjadi masukan bagi proses bagian yang 1ebih kebe1akang 1etaknya. Hal ini mernberikan petunjuk pentingnya suatu sistim penyimpanan dan pemungutan (storage and
retrieval) data/informasi perencanaan yang te-
pat dan cepat. Secara umum, proses perencanaan makro bertolak pada dua proses masukan kebijaksanaan *) yaitu : l. P.enetapan kriteria kebutuhan rnasyarakat, suatu kebijaksanaan tentang
kriteria-kriteria yang dijadikan landasan bagi perencanaan pemenuhan kebutuhan masayarakat atas lahan usaha, lahan perkampungan, perumahan, subsidi, input kegiatan usaha, dan lain-lain kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha. 2. P.enetapan struktur pengembangan wilayah yang diinginkan, suatu kebijaksanaan tentang struktur pengembangan wilayah tingkat nasional (SWPTN) -yang hendak dicapai.
Masukan-masukan kebijaksanaan dari kedua kumpulan proses diatas, dalam bentuknya sebagai masukan manajemen berupa baik standar, prosedur maupun manual.
*
Catatan : Dinamakan masukan kebijaksanaan untuk menunjukkan bahwa dalam ~umpul an-kumpulan proses ini penetapan-penetapan oleh instansi pengambil keputusan merupakan proses-bagian yang dominan; sudah barang tentu untuk itu diperlukan juga informasi-informasi yang terolah matang terlebih dahulu , yang berdasarkan pada data dan fakta determinan.
- 12 -
2.2.
Kumpulan Proses I : Penetapan Kriteria Kebutuhan
2.2.L•Produk yang dihasilkan : I
Kumpulan proses ini, adalah Kriteria tentang kebutuhan individu/ Keluarga/Masyarakat, yang dapat dikelompokan menjadi : 1. Kelompok Kebutuhan untuk hidup 2. Kelompok Kebutuhan kegiatan usaha Kebutuhan untuk hidup, adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi agar individu/keluarga/mas yarakat dapat hidup sekedar hidup. Kebutuhan kegiat3n usaha : adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar individu/keluarga/mas yarakat dapat hidup secara layak, dan menutupi kebutuhan hidup. Sektor-sektor yang dihasilkan dari kumpulan proses ini berupa kriteria dan standar sebagai berikut : 2.2 .l.·l. 1Kelompok Kebutuhan hidup 1. Pangan
Padi-padian, ubi-ubian dan hasil-hasilnya Daging dan hasil-hasilnya Ikan segar Ikan diawetkan Telur, susu dan hasil-hasilnya Sayur-sayuran Kacang-kacangan Buah-buahan Bumbu-bumbuan Lemak dan Minyak Minuman yang tidak beralkohol Makanan Jadi & Makanan lainnya Air sehari-hari
- 13 -
2 . Pemukiman . - Tempat tinggal Ba~an
bakar, penerangan dan air
- Perlengkapan Rumah Tangga - Penyelenggaraan Rumah Tangga. 3. Sandang - Sandang Dewasa - Sandang anak-anak - Barang pribadi
&
sandang lainnya
4. Aneka Barang-barang & Jasa - Kesehatan - Perawatan jasmani dan kosmetik - Pendidikan - Rekreasi & Olah raga - Transport - Tembakau dan minuman beralkohol - Tempat beribadah 5. Lingkung an Hid up - Oxigen - Sanitasi - Pembuangan air limbah - Pembuangan sampah 2. 2 .1. 2 .:Kelompok Kebutuhan Kegiatan Us aha. Kelo~pok
Kebutuhan kegiatan usaha dapat menghasilkan pendapatan I
yang memadai untuk kebutuhan-kebutuhan tiap golongan masyarakat. Ini berarti pengembangan wilayah perlu memperhatikan penyediaan .xk.-1-)r ("'' r-v,
kesempa tan kerj a dimana terdapa t pada sekto sekt-G-r.
- 14 -
1.
pertanian
2.
Perkebunan
3.
Kehutanan
4.
Perikanan
5.
Peternakan
6.
Pengolahan mineral
7.
Pengolahan min yak
8.
Pengolahan produk Pertanian
9.
Pengolahan produk non pertanian
10.
Light Industri
11.
Heavy Industri
12. .Konstruksi 13.
Perdagangan
14.
Jasa So sial
15.
Jasa Transport
2.2.1. 3. Prioritas Dari Kebutuhan. Sasaran dari kebutuhan ini untuk mendapatkan diagram I timbangan pola konsumsi Rumah Tangga pada wilayah yang bersangkutan
yang
nantinya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan biaya : nidpp masing-masing wilayah. Perlu diketahui bahwa peningkatan tarap hidup, merupakan fungsi pokok program pengembangan wilayah dalam rangka Pembangunan Nasional. Hal itu dapat dicapai melalui perencanaan yang terpadu yang memasukan kemungkinan-kemungkinan peningkatan tarap hidup
maayara~
kat ..- sebagai bag ian dari keseluruhan proses pengembangan Wilayah.
- 15 -
2.2.2. Jalannya Proses. Proses terdiri dari 1. Penempatan/penyusunan jenis inventasi Kebutuhan. 2. Cost model 3. Penetapan kriteria kebutuhan
Proses
.1.
Merupakan proses determinan, dalam arti kegiatan-kegiatan pengurnpulan dan kompilasi data, analisa, serta menarik kesimpulan dari faktafakta kebutuhan
~ndividujkeluarga/masyarakat
diperkotaan (urban) dan
dipedesaan (rural) yang berlaku pada saat ini. Proses 2 Merupakan proses penetapan pengeluaran tingkat kehidupan individu,
k~
luarga dan masyarakat yang dapat dikaitkan kepada perkembangan pendapatan dan taraf hidup diwilayah - wilayah baru maupun yang sudah herkembang.
Proses
.3.
Merupakan Proses Akhir dari kumpulan Proses I (Penetapan Kriteria Kebutuhan Pengembangan Wilayah) dengan Proses 1
Sebagai masukan-masu-
kannya. Keluaran dari Proses 3 ngembangan Wilayah.
1· :i~i l
adalah Penetapan Kriteria Kebutuhan Pe-
- 16 -
., ., -.-
.,
•. ....,.
Model Penetapan kebutuhan : tingkat kehidupan individu, keluarga dan masyarakat yang ril bergantung pada perkembangan
pend~
patan/taraf hidup. Dari keterangan tersebut diatas bahwa kebutuhan dapat dike lompokkan kedalam dua bagian. Kelompok pertama mencakup kebutuhan hidup tanpa dikaitkan pada sektor-sekt9r yaitu meliputi Makan ( Km). r s Perumahan ( K ) , Sandang ( K ) , Aneka ba~ang dan jasa ( Kbj ) • -
Biaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut diseluruh Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut
=
h K ..
1]
+
hb
K. . ) 1)
*) •
Dimana
.·
Bh
r
Biaya untuk kebutuhan-kebutuhan di Indonesia
:-.
Biaya untuk memenuhi jenis kebutuhan perkapita
_h L
n
kelompok
kebutu.~an
hidup n '
:
(
u."'ltu.~
n =1,2,3 .••••.••• 30
kebutuhan hidup ) • K h··' Khb 1]
ij
::::: jumlah penduduk baru dan lokal yang membutuhkan
kebutuhan hidup tersebu t pad a WPP : J
dan SWP ,.:L
Jenis-jenis kebutuhan perlu ditujukan agar dapat menetapkan Kriteria biaya yang dapat diterangkan kedalam bentuk Standar yang diukur dengan besar-besaran kebutuhan, dan dengan menggunakan
besaran ini sebagai patokan , dapat dikaji kebutuhan to-
tal pada jangka waktu tertentu, demikian pula bagaimana cara dan tindakan apa yang harus dilakukan dalam usaha memenuhi ke'butuhan yang menyertai pengembangan suatu wilayah. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kegia·tan usaha yang bersifat umum atau menambanlpada penikmatan taraf hidup yang lebih tinggi, tanpa dikaitkan pada sektor-sektor.
Yait~ *}
kebutuhan pendapatan (
.
_ ·-.Nc;>tas1 Matematik ~ :=I~ I n' i j •
~I ..
n1)
,
K? ) ,
untuk kesempatan kerja (Kk)
merupakan penyederhanaan dari notasi
- 17 -
Biaya pernenlli,an kebutuhan - kebutuhan kegiatan usaha Tbtal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
= nij dim ana
B ku
= Biaya
untuk kebutuhan-kebutuhan kegiatan usaha di In-
donesia.
c
ku
= Biaya
n n
ku;
=
kan
1, 2 •••••••••••••••• )
kub
i, K
ij
Kebutuhan-Kebutuhan per
kapita untuk Kelompok Kebutuhan Kegiatan Usaha.n, (
K
untuk memenuhi jenis
=
jumlah penduduk baru dan lokal yang membutuh-
ij kebutuhan-kebutuhan umum tersebut pada WPP. dan SWP. J
~
Hasil Perhitungan di atas akan berguna untuk menetapkan biaya allokasi batasan-batasan dan Perencanaan Pengembangan Wilayah pada tahap makro maupun yang lebih
2.2.4.
mikro I mendetail.
Masukan - masukan yang dibutuhkan Untuk Kumpulan Proses I Secara Keseluruhan, dibutuhkan masukan masukan yang dapat dikelompokan kedalam masukan-masukan
de~emi
nan dan masukan-masukan kebijaksanaan. Masukan Determinan - Tingkat KONSUMSI individu/keluarga/masyarakat didalam rangka pemenuhan Kebutuhan hidup 1 diukur dalam bentuk barang dan uang atau satuan 1 lainnya menurut jenis 1 :frekwensi. dan orde kepentingannya di masyarakat.
-
- Tingkat
PRODu-~TIVITAS
l:'i -
individu I Keluarga I masyarakat
yang dihasilkan , di ukur dalam ton
dan
rupiah atau
satuan lainnya per tenaga kerja, dengan mempertimbangkan kwalitas lahan, jenis lapangan pekerjaan, tingkat teknologi, kwalitas dan kwantitas sarana yang tersedia, dan input yang ada sekarang. - Masalah - masalah lingkungan sosial budaya, ekonomi penduduk di wilayah pengembangan, misalnya mengenai mekanisme yang membantu dan menghambat penyediaan kebutuhan - kebutuhan hidup dan kegiatan usaha. Masukan
Kebijaksanaan
- Pengarahan I tingkat pengembangan kehidupan individu I keluarga I masyarakat, dalam bentuk besar - besaran dan kwalitas yang hendak di capai, beserta kebijaksanaan kebijaksanaan pencapaiannya. - Pengarahan pertumbuhan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi , pendidikan, jenis lapangan kerj a, dan kemampuan penyediaan dana / permodalan dan pendapatan. Masukan - masukan
determinan diperoleh dari
pro~es
-
proses penelitian dan studi - studi masukan - masukan kebijaksanan dari proses penyusunan kesepakatan bersama ( form ) antar instansi.
TABEL
_2_.~~
VARIABEL - VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES I PENETAPAN KRITERIA KEBUTUHAN
---
··-·--~___:··.:___
-
--·-·
---VARIABEL
MA S U K A N SUMBER
STANDAR 1978
SIMBOL
DISKRIPSI
P E N G 0 L A H A N
KEBU'IUHAN HIDUP.
I.
A.
i
I
!
'
i I
' I
Pang an
BPS
1. Padi padian
K1
Kg/jiwa
··:2~·~ Umbb·umbian ·
K2
Kg/jiwa
3. Ikan segar
K3
Kg/jiwa
4. Ikan diawetkan
K4
Kg/jiwa
5. Daging
K5
Kg/jiwa
K6
Kg/jiwa
K7
Kg/jiwa
~
K8
Kg/jiwa
9 • Kacang kacangan
Kg
Kg/jiwa
10. Buah. '·' buahan
K10
Kg/jiwa
11. Bumbu bumbuan
Kll
Kg/jiwa
1 2. Lemak & minyak
12 K
Kg/Li ter/jiwa
1 3. Minuman yang tidak beralkoho1
Kl3
boto1/jiwa
14.J. MaJ
K14
Kg/jiwa
-----·
6. Te1ur
I
7. Susu 8. Sayur ,sayuran.
..
15 ·•· Makanan 1ainnya 16. Air minum
-
K15
·PU(
Kg/jiwa
K16
•
150 Liter/orang/ hari.
·--
PU (TKTD) dan
OPMB
'!'ABEL
VARIABEL - VAEcrABEL DALAM KUMPULAN PROSES
VARIAB EL DISKRIPSI B
.
----
MA S UK A N
P E NG0 L AH AN SIMBOL
STANDAR 1978
SUMBER
Pemukiman 17. Lahan tempat tingga1 minimum 18. Jum1ah anggota ke1uarga/ke pa1a
K17 K18
2 M /K.K. Jiwa/KK
ke1uarga ' 1
I
19. Jarak terjauh antara 1ahan usaha
K19
dan tempat tingga1 (pemukiman)
Km.
i2 0. Jarak terjauh antara perurnahan dan fasi1itas perdagangan toke
K20
, 21. Jarak terjauh anJara perumahan
K21
i
Km.
dan fasi1itas perdagang pasar
Km.
Bahan bakar 22. Minyak tanah
K22
liter/KK
23. Arang
K23
Kg/KK
24. Listerik
K24
Watt/KK
25. Air bersih
K25
Liter/orang
c. ;g;an.dang 26. Sandang dewasa 2 7. Sandang anak ~--------
- 26
'K
-~27
meter/orang meter/orawJ
I
1
VARIABLE
MASUKJ\N
I
P E N G 0 L' A II 1\ N
i DISKRIPSI
SIMBOL
ST1\NDAR1978
SUMBER
D. Aneka barang dan jasa Kesehatan
K I
28. Lahan untuk fasilitas kesehatan
K29 I
29. Bala~ pengobatan/Pos kesehatan I I
•
__j ~-
I
28·
30. BKIA
I
··--··31. Syarat syarat air bersih/air -----minum,
i
--~
--' K31
I
--
Ba~~ pengobatan BKIA/jj.wa
Coll/liter
I
K32
3 2. Jarak terj auh an tara lokasi ah an I d an perum ' ' m1.num ,al.r
M ( Km )
-------''3;3.~
Biaya mendapatkan air bersih
K33
Rp/cm/
Perawatan Jasmani 3 4. Vaksinasi/immunis asi - DPT I + BCG - DPT II + Cacar
perumahan
K34
DEP. KES, UNICEF
max umur 2 tahun
35. Berat badan bayi
K35
kg
36. Diet rata orang umur kerja
K36
Kalori/orang/ tahun.
VARIABLE
M~ S UK
J\
N P E N G 0
SIMBOL
DISKRIPSI
I I
3 7. Diet rata-rata orang non umur kerj a
38. Penetapan diet rata rata orang urnur kerja - 3 9. Penetapan diet rata rata orang non urnur
S'r/\NDAR
1978
~
K37
Kalori/orang/ tahun.
K38
Kolori/orang/ tahlm. Kolori /orang/
K39
kerja
tahun.
I
40. Diet yang berasal dari cerealia
K40
41. Diet yang berasal dari Legurninosa
I
K41
42. Diet yang berasal dari sayur sayuran
I
1<42
4 3. Diet yang berasal dari buah buahan
I
K43
I
Kalori/orangL tahun. Kalori/orang/ tahun.
I
Kalori/orang/ tahun. Kalori/orang/ tahun,
44. Diet yang berasal dari rernpah-rernpah 45. Diet yang berasal dari urnbian-urnbian
K44 K45
kalori/orang/tahun
46. Diet yang berasal dari daging
K46
Kalori/orang/tahun
K47
Kalori/orang/tahun
K48
Kalori/ o.rang/tahun
4g. Diet yang berasal dari ikan
K49
Kalori/orang/tahun
so. Kosrnetik
Kso
Satuan/orang/bulan
..
J'
47. Diet yang berasal dari susu
4a.
Kalori/orang/tahun
Diet yang berasal dari telur
-
SUMBE:R
-----
L' 1\ II l\ N
.MASUKJ\N
VARIABLE
I
DISKIUPSI
SIMBOL
P E N G 0 1.· 1\ II 1\ N
S'r1\ND1\R,l978
SUMBI!:R
....--
Pendidikan K51
: 51. Jumlah murid per. kelas
jiwa;~~~as"'~
K52
jiwa/ I SD
K53
Km.
:54. Lahan untuk SD/murid
K54
orang-orang murid
:55. Jumlah guru/murid
K55
Guru/murid
K56
m2;jumlah penduduk
K57
m(Km)
52. Jumlah penduduk/SD 53. Jarak terjauh antara.lokasi I
so
dan pe-
rumal1an
! Rekreasi dan olah raga 56. Lahan untuk fasili tas · r.ekeas·i .. olah
:z:~c;a.
57. Jarak terjauh antara
fas:hlitas·'dan
rekerasi, olah raga dan perumahan
-
-· ..
VARIABLE
MASUKAN PENGOI.I\Jil\N
DISKRIPSI
SIMBOL
STANDAR 1978
Transportasi K58
m
K59
m
K60
ons.;jiwa
K61
botol
62. Lahan untuk fasilitas ibadat
K62
m2 /jurnlah pen-
63. Jarak terjauh antara fasilitas ibadat
K63
m ( km )
K64
Kg/liter 3 m ,.3 m
8. Jarak terjauh antara perurnahan dan fasil i tas angkutan
9. Jarak terjauh antara rurnah dan jaringanjcilan. 0. Tembakau 6 1. Minurnan beralkohol
I
T_ empat
ibadat
I
du6uk dan perumahan E.
Lin~kun~an
hidu2
64. Oxigen I
K65
65. Pembuangan air l.imbah 66. Pembuangan sampah
-
K66
SUMBER
- 19 2.3. KUMPULAN PROSES II : SUMBER DAYA ALAM. 2.3.1.
Produk Yang Dihasilkan
2.3.1.1. Penyusnnan Kelompok Sumber Daya Alam Kumpulan proses ini pada dasarnya diharapkan nntuk menghasilkan besaran prospek sumber daya alam untuk pengembangan wilayah terbagi menurut lokasi, satuan-satuan Pengembangan Wilayah maupun daerah
administratip berdasarkan potensi total yang ada pada
wilayahnya. Sumber daya alam yang dimaksudkan disini mencakup bagiannya yang terdiri dari Morphologi, Geologi, Udara, Air, dan Haya ti A1am · , lahan dimana di dalamnya terkandung Energi dan bahan baku, nntuk. industri, pertanian, pemukiman dan kegiatan usaha lainnya.
Salah
satu produk yang dihasilkan adalah gambaran mengenai biaya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan.
Agar dapat menghasilkan produk-produk tersebut,
penyusunan suatu sumber daya alam adalah sebagai berikut : .1.
Morphologi dan geologi
·2.
I k 1 i m
3.
A i r
4.
Hayati Alam ( Fauna dan Flora )
\5.
La han
1 Morphologi Dan Geologi Dalam hal ini akan dibahas mengenai bentangan alam yang berupa a. Morpholog:il
( ~"i )
a.l.
Dataran pantai
a.2.
Dataran rendah
a.3.
Dataran tinggi
a.4.
Kubah - kubah
a.S.
Pegunungan patahan
{~ {~ d
, plain plateau , dome
~1 (
~1
, block mountain )
- 20 -
e
a.6.
Pegunungan lipatan
(~1
a.7.
Pegunugan Vulkanis
(
a. B.
Pegunungan
I
folded mountain)
r\1
{~
kar~t
b. Geologi b.l.
Ds
1. Soil
)
Db
2. Batuan
Dt
3. Tektonik b.2.
( D )
Sebagai data dasar
Sebagai sumber daya mineral 1. Mineral energi
Be
2. Mineral logam
Bl
LJ
Bn
3. Mineral non logam
b.3.
'D
4. Mineral lainnya
Bi
Sebagai proses alam
( P )
( Pe
1. Erosi
2. Gerakan tanah
pgt )
( pb
3. Banjir
4. Pendangkalan sungai I danau
5. Kegunungapian
Ps
( Pga )
6. Kegempaan I Seismositas
( Pgs )
2. Iklim Sebenarnya aktivitas manusia mempengaruhi proses-proses dan keadaan lingkungan, seperti cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan fisis dari atmosfera pada suatu waktu dan tempat. Cuaca pada suatu tempat•berubah sesuai dengan waktu, tetapi akan mengikuti pola tertentu. Pola cuaca ini disebut iklim, yang meliputi banyak unsur antara lain It
a.
Temperatur
b.
kelembaban Udara
c.
Curah
d.
Arah
hujan &
Iu Ih
Kecepatan angin
( Ia
)_
- 21 -
Iklim merupakan sumber daya alarn yang menentukan kemungkinan pemanfaatan suatu daerah, baik untuk tujuan pertanian ( pP ) , pemukiman (Pr), industri ( Pi ) atau tujuan-tujuan lain (Pxj • Bagian-bagian dari daerah di Indonesia ternyata mempunyai iklim yang berbeda-beda, ada yang termasuk daerah beriklim dingiil,.. sejuk sampai
panas~
Hal tersebut dise-
babkan antara lain oleh adanya perbedaan elevasi (ketinggian dari permukaan air laut), yang seringkali juga berpengaruh pada curah hujan setempat. Semakin tinggi tempat itu rata-rata semakin banyak curah hujannya, terlebih-lebih apabila daerah
~rsebut
merupakan daerah hujan
(bukan daerah bayang-bayang hujan). Pengamatan dan penelitian cuaca ini, di Indonesia dilakukan oleh Pusat Meteorologi dan Geofisikan Departemen Perhubungan, disamping itu beberapa Departemen mempunyai juga stasiun-stasiun penelitian (curah hujan, arah angin dan lain-lain) untuk keperluan masing-masing. Departemen tersebut antara lain : Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan perusa'haan perusahaan tertentu.
3.
Air Air adalah salah satu dari sumber daya alam yang paling berharga. Ini sering merupakan sumber tenaga yang murah dan penting untuk irigasi, untuk air minum, untuk navigasi dan untuk banyak maksud lain. Karena sumber daya alam ini paling banyak berasal dari air hujan, maka jelaslah bahwa disini juga penggunaan informasi-informasi meteorologi adalah faktor yang penting. Air sebagai sumber daya alam, dapat berupa. a.
Air Tanah
AT
b.
Rawa
AR
c.
Sungai
As
-d.
Danau / waduk I reservoir - reservoir atau lautan
AL
- 22 -
a. Air Tanah ( AT ) Air tanah merupakan sumber utama penyediaan air yang berasal dari rembesan air hujan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan atau peraturan yang bermaksud memperbolehkan untuk menyadap air tanah secara bebas tidaklah dilakukan, agar kelestarian sumber air tanah akan tetap terjamin sepanjang masa. Pemerintah seyogyanya dapat mengawasi dan membatasi pemanfaatan air tanah, sehingga tidak dipakai berle-
bih-lebihan. Perlu diketahui bahwa jumlah persediaan air tanah disuatu daerah sangat erat hubungannya dengan keadaan geologihya. Berdasarkan ke-
-
nyataan ini, sebagai contoh telah ditelaah oleh Dit.Jen - Pengairan, untuk keadaan air tanah di Pulau Jawa dan Madura ada empat macam daerah air tanah, yaitu 1. Daerah potensi baik, terdapat disekitar gunung berapi yang ada 2. Daerah potensi sedang, terdapat di daerah endapan aluvial sungai endapan batu pasir dan gunung Api yang berumur Pleistosen. 3. Daerah potensi beraneka ragam, terdapat didaerah batu gamping. 4. Daerah potensi air tanah kritis, terdapat didaerah lipatan yang batuannya berumur Tersier yang terdiri dari lampung, Napal dan batuan gunung berapi yang keras. b. R a w a
( AR )
Rawa-rawa biasanya meng-okupir daerah-daerah muara sungai teru-
tama sungai-sungai yang cukup besar seperti sungai Musi9Batanghari, Kapuas, sungai Digul, Barito, Kampai, Mahakam, dan lainlain.
Daerah rawa terdiri dari daerah yang terus menerus ter-
genang air, atau daerah yang tergenang airnya menurut musim sa-' ja.
Didaerah rawa kadang - kadang juga dihuni manusia; Manusia
mengoukupir daerah ini karena potensi-potensi (seperti pe-rikanan pertanian) dapat menjamin kehidupan mereka.
Daerah pemukiman
mereka memperlihatkan suatu pola yang sesuai dengan proses evolusi daerah rawa mula-mula merupakan daerah muara sungai yang berpindah-pindah.
Pola hidup mereka (social environment yang dicip-
takan) juga sangat dipengaruhi oleh keadaan alam sekitarnya.
-23-
C.
Sungai- Sungai
( As )
Salah satu potensi sumber-sumber air adalah bagian dari aliran sungai dan komponen air tanahnya yang secara tehnis dan ekonomis dapat
dipe~
tanggungkan untuk pengembangan sumber-sumber air yang serba guna.
Po
tensi ini atau batas maximum dari kemungkinan pengembangan sumber-sumber air bervariasi untuk tiap-tiap wilayah sungai tergantung dari teristik but.
kar~
fisik1 pola aliran dan cara pengelolaan wilayah sungai terse-
Sejalan dengan itu sumber-sumber air harus dijaga agar tetap da-
pat memberikan manfaat yang diharapkan dari padanya.
Salah satu faktor
yang sangat penting 1 dan bahkan menentukan dalam hubungannya dengan ha.!_ hal tersebut diatas adalah usaha-usaha menjaga kelestarian tanah dan sumber-sumber
ai~
terutama dibagaian hulu sungai yang bersangkutan 1
Karena itu diusahakan usaha-usaha penjinakan sampai (river training)
1
dengan membangun waduk-waduk 1 dam-dam ataupun susukan-susukan embangan wilayah tersebut. Secara alami sebenarnya aliran sungai biasanya mampu mememuat bahan=bahan dari yang paling hal us ( lumpur-lumpur}
1
maupun ba-
han-bahan yang paling kasar 1 sampah 1 bahkan kapal -kapal besar.
Kare-
na itu usaha kelestarian aliran menurut sikuls hendak selalu dipekirkan manusia.
Sungai-sungai yang
meletakka~ endapat~~
nya sudah mengalami stadium tua.
disuatu tempat1
bias~
Pada stadium ini kecuali endapa'l
dil~
takan 1 dikarena kan tidak ada lagi perbedaan elfasi1 maka aliran cenderung bertambah volumenya 1 sehingga terjadi usaha untuk mendesak daerah kiri kanan sungai yang mengakibatkan daerah genangan air menjadi
bert~
bah luas 1 bertambah luas genangan air ini disertai pula adanya proses erosi 1 kesamping 1 yang pada
- 24 -
dasarnya tidak sehebat proses erosi ke dasar sungai seperti yang dilakukan oleh aliran air pada waktu sungai masih dalam stadium meture (dewasa). Keadaan ini dapat diketahui dari udara pada Im.lara-muara sungai yang dapat membentuk delta-delta yang bermacam-macam jenisnya (delta kipas, delta kaki burung dan lain sebagainya. Juga kenampakan-kenampakan seperti teras-teras di tebing-tebing sungai, meandering, daerah rawa dan lain sebagainya adalah merupakan tanda stadia ini. Slmgai yang selalu berwarna keruh airnya, seperti Mahakan, Musi, Kampar menandakan bahwa air sungai menandakan bahwa air sungai membawa cukup banyak muatan yang dibawa. Slmgai-sungai ini perlu segera mendapat penyelidikan, dan penguasahaan kelestariannya, dengan jalan usaha-usaha pencegahan erosi dan lainlain. d. D
a n a u
( A0 )
Danau alam, biasanya terdapat di tengah-tengan pulau, hal tersebut dapat terjadi karena
1. Adanya proses pelebaran dan penenggelaman kreter gunung api (caldera) yang tidak cukup lagi 2. Pada daerah-daerah cekung lainnya, yang dapat menampung volume air hujan yang mengalir ke daerah tersebut. Danau-danau seperti ini umurnnya spektakulair (luas, dalam dan dapat menampung berjuta meter kubik air). Danau-danau buatan manusia, umumnya 80% diduklmg oleh kondisi alam, rna.I\Usia hanya mencoba dengan ideanya untuk mengusahakan stabilitas persediaan air pengendalian banjir dan lain sebagainya. Sepanjang tidak riterubah cyclus yang dapat membahayakan kehidupan man usia !i.. tu sendiri.
Jatiluhur, Karangkates, Selorejo, Sempor semuanya di
Jawa, beberapa di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi adalah contoh-contoh usaha tersebut.
Karakteristik lingkungan yang ada
hubungan dengan pengembangan secara timbal balik adalah luas dkm da 2 dv } ( A km } , volume ( A em } dan kedalaman rata-rata (D dk dan kimian (A ••.••.. } .
-25-
L
Laut(A) Indonesia ternyata terdiri dari berbagai pulau, yang disikitarnya dilingkungi lautuan, atau air laut yang menghubungankan laut dengan lainnya (seperti : selat, ~luk, dan lain sebagainya. Dengan demikian pengaruh lautan (mari tim) , sangat besar kepada ra kita ini. Pengaruh tersebut sangat terasa pada :
neg~
perbedaan-perb~
daan jmnlah curah hujan, suhu udara rata-rata per tahun, dan lain lain.
Laut, mempunyai juga daya-daya merusak (erosi laut yang
dis~
but Abrasi, yang ditimbulkan sebagai akibat dari arus lautan tersebut ) . Karena ada erosi maka beberapa pantai ada pula usaha pengendapan sil erosi tersebut.
h~
Padang adalah contoh korban erosi laut, bahkan
sebagaian dan hampir seluruh bagian selatan pulau Jawa, Bali,Lombok, NTB dan NTT merupakan sasaran-sasaran erosi laut ini, sedangkan Manado adalah salah satu tempat yang menampung endapan tersebut. 4 . Haya ti Alam Sebagai salah satu unsur laban, hanyati alam terdiri dari Flora dan Fauna. - Flora
F1 ) dapat berwujud
Hutan, tanaman, savana, steppe.
- Fauna
F ) terdiri dari
Binatang pemakan daging (carnivora). binatang menyusui (Mammalia), binatang pemakan tumbuhtumbuhan (comnivor).
Dalam pembahasan tentang hayati alam
ini~tercakup
urian mengenai fl£
ra dan _fauna yang tidak termasuk sebagai hewan Perternakan, Perikanan maupun tanaman perkebebunan atau pertanian. Jadi yang dimaksud dengan fauna dalam hayati alam adalah hewan (Satwa) liar yang dilindungi. Istilah yang lebih populer.
Yaitu suaka margasatwa, dimana satwa liar
- 25 a -
yang sudab sangat langka dilindungi areal pemukimannya.
Sedangkan
flora dalam bayati alam adalah segala jenis tanaman yang terdapat dibutan. Penata gunaan butan
Berdasarkan undang-undang Pokok Kebutanan No.5
th 1967, dalam rencana pemilikan dan peruntukannya ada sebagai beri-
kut :
*)
a) Hutan Negara adalah kawasan butan dan butan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani bak milik. 2.b) Hutan milik
adalah butan yang tumbuh diatas tanah yang di bebani
bak milik. c) Hutan lindung
adalah kawasan butan yang karena keadaan sifat alam-
nya diperuntukan
Guna mengatur tata air, pencegah banjir dan erosi
serta pemeliriharaan kesuburan tanah. Hutan lindung di bedakan atas hutan lindung mutlak dan hutan lindung mutlak adalah hutan lindung yang benar-benar banya berfungsi untuk mempertahankan keadaan tata air. Hutan lindung terbatas, disamping sebagai butan lindung, juga masih dimanfaatkan untuk memperoduksi basil butan dengan Pengaturan Secara Khusus. d) Hutan Produksi
adalah kawasan butan yang diperuntukan guna
prod~
si basil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumanya dan kbususnya un·tuk bangunan, industeri dim ekspor.t:-.. 5.
L a b a n
Untuk maskud pemanfaatan secara riil, laban perlu ditinjau' selain d~ ri segi kemampuan juga sekaligus dari segi jangkauan dalam kegunaannya.
Atau dengan kata lain, besarnya kontribusi lahan ditentukan
oleb kemampuan-guna dan jangkauan- gunanya.
Batas jangkauan guna la
han ditentukan diantaranya oleb besaran dalam pengembangan wilayah, yang disebut tingkat-aksesbilitas.
- 26 -
a. I.ahan Untuk Pemukiman Inventarisasi mengenai sumber alarn yang ada di lokasi-lokasi tertentu, akan bergma dalarn penetapan lahan mtuk pemukiman baik di kota maupm di desa (termasuk transmigrasi). Standard lahan yang disediakan untuk rumah dan pekarangan mtuk kebutuhan lahan pemukiman di desa didasarkan pada kebutuhan untuk hidup di desa. Lahan minimum untuk kebutuhan hidup di desa I transmigrasi adalah 1,20 Ha/KK. Sedangkan mtuk pemukiman
~i
kota tergantung kepada daya tarnpmg dari kota
tersebut ( luas lahan yang disediakan/jumlah pemukim yang ada) dalarn •••.•.••. Ha/KK.
b .. Lahan Untuk Kegiatan Usaha. Dalarn menetapkan lahan mtuk usaha perlu ditinjau berbagai jenis usaha di Indonesia, antara lain : l. Pertanian < ul
2. Pertambangan ( u2 3. Perindustrian ( u3 4. Perhubungan
u4
5 . Perdagangan
u5
Parameter-parameter yang menen tukan kebutuhan lahan mtuk kegiatan usaha seperti tersebut diatas diantaranya : - Slope ( S - Kemampuan lahan ( K ) - Tingkat aksesebilitas - Iklim ( I. ) l.
- Geologi ( G.
l.
- Land Use ( L, ) • l.
A. l.
- 27 -
c • Lahan Un tuk Rekreasi
( R - index ) •
Untuk menjaga kelestarian lingkungan baik secara sektoral maupnn regional, diperluk.an lahan nntuk rekreasi atau penghijauan. Di kota-kota besar dengan adanya danau buatan, taman, jalur hijau akan bermanfaat sekali terhadap lingknngan hidup di kota. Selain itu lahan nntuk rekreasi ini dapat pula ditinjau dari sektor pariwisata, antara lain adanya hutan suaka alam dengan sa twa yang dilindnngi, daerah potensi yang mempunyai keindahan alam, dan lain-lain.
Kesemuanya ini per-
lu mendapat perhatian terutama nntuk menjaga stabilitas potensi sumber daya alam di suatu wilayah.
2.3.1.2.
Prospek Sumber Alam Yang Ada. Sumber Alam disini dimaksudkan untuk mencakup bagiannya yang terdiri dari Morphologi, Geologi, Udara, Air, Lahan dan hayati alam dimana didalamnya terkandung energi dan bahan baku untuk industri, pertanian, pemukiman dan kegiatan usaha_ lainnya dalam rangka pengembangan wilayah. Melihat adanya sumber sumber alam yang terkandung di bumi dan a lam seki tarnya male a kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Dilakukan dengan melalui penyelidikan-penyelidikan ke wilayah terlebih dahulu pada skala studi ( peta skala 1 : 250.000) antara lain pembuatan analisa tentang topografi, geologi lingknngan, penggunaan tanah, jaringan perhubungan, kapasitas tanah, iklim dan sumber-sumber air. Hal ini sangat dimnngkinkan baik oleh karena tersedianya peta-peta tematis yang ada maupnn dengan teknik survai terpadu memakai metode remote senI
sing ( foto - foto udara dan sateli t ) •
Pada tingkat selan-
jutnya dilakukan penyelidikan berdasarkan peta-peta dengan skala lebih besar, misalnya skala 1 : 100.000 atau I maupnn skala 1 : 50.000 hila diperlukan klas-klas topografi, faktorfaktor geologi lingknngan, jenis-jenis dan penggunaan tanah, struktur jaringan perkembangan dan arah perkembangannya, kapasitas tanah bagi bermacam-macam maksud pertanian, iklim dan
-
28 -
lokasi serta kapasitas sumber-sumber air, semuanya dapat didaftar dengan lebih teliti. Akan hal ini sernua maka potensi dari pada isi bumi dan lingkungannya dapat di rnanfaatkan secara terarah dan mernpunyai prospek yang baik un tuk dikernbangkan secara menyeluruh untuk rnernberikan input terhadap pengernbangan wilayah sekitarnya. 2.3.1.3
Penetapan Sumber Daya Alarn Menurut Jenisnya oalarn rnenguraikan penetapan sumber daya alarn rnenurut jenisnya, herrlaknya dapat dilihat dari rnasukan-rnasukan yang terdiri dari : a. Masukan deterrninasi, yaitu rnasukan yang berupa variabelvariabel rnenurut jurnlah, rnacarn, pernanfaatan dan lokasi dari sumber-surnber daya alarn yang terdapat di suatu wilayah. b. Masukan kebijaksanaan, yaitu meliputi hal-hal : i. Kebijaksanaan pengernbangan sumber daya alarn di
wilayah Indonesia. ii. Kebijaksanaan struktur kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan nasional. Selain rnasukan-masukan tersebut diatas, faktor kemajuan teknologi dan cara-cara untuk pengembangan sumber daya alarn, sangat diperlukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya.pemanfaatan ini tidak terlepas dari unsur kelestarian alarn, agar keseirnbangan ekologis dan biologis dapat dicapai baik untuk kurun wkatu jangka pendek mapun jangka panjang.
- 29 -
2.3.2. JALANNYA
PROSES
2.3.2.l •. Pengenalan Potensi Wilayah Nasional. ~dalah
kompilasi segenap potensi wilayah nasional yang berupa
sumber daya alam sedemikian rupa sehingga dalam jangka waktu tersedia, diperoleh detail-detail yang berarti, namun masih memungkinkan gambaran yang menyeluruh. Kal ini dilakukan dengan penyelidikan-penyelidikan kewilayahan pada skala studi I peta 1 : 250.000 antara lain pembuatan anali~a
tentang topografi, geologi lingkungan,penggunaan
ta~ah,
jaringan perhubungan ,kapasitas tanah, iklim, dan sumber-sumber air.
Hal ini sangat dimungkinkan baik oleh karen a tersedianya
peta-peta ·t:ematis yang ada, ·maupun dengan tekn-ik survey terpadu mamakai metode remote sensing (foto-foto udara dan satelit).
2. 3.2.2. Inventarisasi Sumber Alam. Yang dimaksudkan dengan inventarisasi sumber alam antara lain Adalah melakukan analisa lebih mendetail tentang sumber daya alam yang ada pada tiap-tiap wilayah bagian yang ditunjukkan oleh II.a.
Pada tingkat ini dibuat penyelidikan berdasarkan
peta-peta dengan skala lebih besar, misalnya 1 : 100.000 atau bahkan 1 : 50.000 bila diperlukan kelas-kelas topografi,faktorfaktor geologi lingkungan,jenis dan penggunaan tanah. Struktur jaringan perhubungan dan arah perkembangarmya, kapasitas tanah bagi bermacam-macam maksud pertanian, ±klim dan lokasi serta kapasitas sumber-sumber air, semuanya dapat didaftar dengan lebih teliti. 2.3.2.3.
Hubungan antara Lingkungan dengan Sumber Daya Alam. Didalam memanfaatkan sumber dayaalam· tersebut, tidaklah dapat dipisahkan dal:i pembahasan lingkungan (environment) yang mengikat seluruh macam bentuk fisik maupun hayati kedalam suatu kesatuan, dalam usaha pen9embangan suatu wilayah ataupun daerah tertentu. Lingkungan ( L~. , environment ) dapat dibagi secara diagramatis ~]
kedalam bagian-bagian yang dapat dilihat pada gambar berikut :
- 30 -
LINGKUNGAN BIOTIS
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
LINGKUNGAN SOSIAL
-
penduduk kebutuhan adat hukum sosial struktur kebudayaan lingkungan hidup pendidikan kesehatan commerce
s
L ..
~J
ALAM A BIOTIS
LINGKUNGAN FISIK
-
ekonomi sistim bangunan-bangunan energi produksi produksi I industri produksi I rekreasi
f L .. ~J
LINGKUNGAN ALAM
- geologi - udara - air - Fauna - Flora
n
L ..
~J
- 31 -
- Lingkungan
n L,. l.J
Alam
- Lingkungan Fisik
(
- Lingkungan Sosial (
f L .. l.J
Bio kompleks
)
Physillal built environment
s
L .. , Social environment). l.J
Per.jelasan dari bagian-bagian tersebut yaitu 1).
Lingkungan Alam (Natural Environment) : adalah lingkungan alam yang belum ada campur tangan manusia.
2). Lingkungan Fisik (Physical Environment) : adalah lingkungan sebagai akibat daripada product interaksi antara sosial environment dan natural environment. 3) • Lingkungan Sosial (Social Environment) adalah lingkungan sebagai pewujudan dari sifat-sifat individu manusia, maupun pola-pola hubungan smsial dalam masyarakat.
-
2.3.2.4. Hubungan antara Pengembangan Ekonomi dengan Sumber Daya Alam. Analisa hubungan antara Pengembangan Ekonomi dengan Sumber Daya Alam dalam Pengembangan Wilayah, yai tu Demand dan Supplay. Proses pengembangan ( P , Development ) , mencakup input-input antara lain Smnber DAya Alam ( R ) , Teknologi ( T ) , Modal ( M ) , Tenaga Kerja ( Tk ) dan Struktur Demand masyarakat yang dihasilkan dari suatu sosial kompleks. Proses tersebut ditujukan agar suatu kumpulan kebutuhan individu dan masyarakat terpenuhi menurut standard, dan kri teria masya-
rakat wilayah atau pemukiman (settlement) setempat. Adapun kriteria-kriteria yang seringkali digunakan dalam mengukur pemenuhan kebutuhan ini ialah 1. Pendapatan per Kapita
k p. . ) •
l.J
k
2. Pertumbuhan (rate) per Kapita ( P .. ). l.J 3. Gross national/regional product 4. Gross output per input ( P7. ,, ) . -J
P?. latau gross output, serta l.J
- 32 -
Pertumbuh an ( P.growth) , adalah pertambah an dari sesuatu yang Misalnya Grc .rth di bidang ekonomi adalah terjadiny a per-
sarna.
tambahan pada jumlah o-utput dari yang semula berdasark an demand yang meningkat . Selanjutn ya telah kita sama-sama diketahui bahwa kemampuan stnnber daya alam dapat mengundan g perkemban gan suatu ·.vilayah (Regional Developme nt) . Untuk itu, perlu diketahui sampai di mana sumber-su mber daya alam tersebut dapat dimanfaat kan beserta biaya dan impact pada lingkunga n alam.
2.3.2.5.
Hubungan antara Energi dengan Sumber Daya Alam.
Un tuk
memenuhi kebutuhan akar: energi, berbagai rna. cam sumber day a
energi yang a'.da di alaJII sekitar lingkunga n kehidupan manusia dimanfaat kan, seperti - Angin
- Batu Bara
- Air
- Panas Bumi
Perbedaan pasang surut air laut - Perbedaan panas suhu Samndera - GAs
Alam
- Minyak Bumi
Matahari - Uranium dan Thorium - Thermonu klir dan - Kayu hakar dan Arang.
Dari sekian banraknya sumber daya energi tersebut di atas, yang sudah dimanfaa tfan di Indonesia , baik yang masih bersifat experiment il maupun yang sudah diusahaka n adalah - Tenaga Air -'Tenaga Angin - Gas Alam - Minyak Bumi - Batu Bara - Panas Matahari - Kayu bakar dan Arang - Bio Gas Tetapi yang paling banyak dimanfaat kan dewasa ini adalah minyak bumi, sekitar 98 % kebutuhan energi di Indonesia diisi oleh minyak bumi yang mencermin kan struktur penggunaa n energi di Indonesia dan flow dari energi lainnya untuk konsumsi di Luar negeri.
- 33
~.3.2.6.
POTENSI ENERGI Di samping minyak bumi, sumber - sumber daya energi lainnya yang potensiil perlu dimanfaatkan seperti :
-
1. Pemanfaatan Gas Bumi ( Eing) ditingkatkan baiKuntuk digunakan di dalam negeri maupun untuk export. 2. Tenaga Air dimanfaaLkan sepenuhnya untuk pembangkit tenaga lis trik 3. Batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, tenaga uap dan ke -
reta api ( Ec ) •
4. Panas Bumi ( Eth ).
5. Tenaga Matahari ( Es ). 6. Tenaga Angin ( Lw ).
7. Kayu bakar dan Arang ( Ek ) •
8. Gas Bio ( Egb ) •
Produksi potensi.total untuk d6rnestik dan· export
E
i
-
:a:;.
.... . . . . . ...... . ... . . .
i
Dimana
E. l.
=
10 ) .
produksi potensi Energi oleh tiap surnber daya energi
i
i
1.2,
8 ).
- 34 -
2.3.2. 7. ENERGI YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBUTUHAN.
US A G E
I NDU S T R Y 0
h
w
Ing
c
h El
w El
Eing
Ec
1. Agro Industri
Eo
2. Service Industri
Eo 2
h E2
X
3. General Industri
Eo
Eh
3
3
X
0
Eh 4
X
1
th
s
Eth
ws
Ek
Egb
1
1
1
1
1
Ec 2
Eth
Ec 3
Eth
Eing 4
Ec 4
1
Eing 2
Eing 3
k
gb
X
X
X
X
X
X
Eth 4
X
X
X
2
3
4. Building Industri
E4
5. Perumahan
E5
Eh 5
w E5
Eing 5
Ec 5
Eth 5
Es 5
Ek 5
Egb 5
Eo
Eh
Ew
Eing
Ec
Eth
Es
Ek
Egb
Sub Total Energi 5 i
Sub Total Cost 5 i
0
Total Energi, untuk Industrial Consumption. k
=
E.
( 11 ) .
c.El.
( 12 ) •
l.
Dan Total Cost untuk Energi
=
= _Total konsumsi energi dalam Rp./Th.
Di mana
=\Total Cos A ene rgi da1am Rp. I Th.
cE
Total Produksi Enersi
= Di mana
E.
l.
~l.
. . • • . • • • • • • . . . . • . . • • . • • • . . • . . . • . ( 13 ) •
=
ada1ah produksi energi o1eh 1tiap sumber daya
energi
~/ton
i
i
1, 2, 3, 5, ) .
Energi production efficiency.
~/ton Kebutuhan akan energi di masa mendatang berdasarkan pertambahan penduduk dan kenaikan Produk Domestik Kotor ada1ah sebagai berikut Da1am Jutaan: standarized. Coal Ton Energi Ekwivalen
Jika
dijaba~kan
1975
1980
1990
1995
2000
17.88
52,61
82.45
129,49
202,91
dalam minyak maka kebutuhan energi tahun 1985 akan
ekwiva1en dengan 315,82 juta bare! minyak.
- 36 -
Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan energi, baik yang bahan cair, gas maupun sinar. Pola sumber energi umumnya seperti ini adalah - 24\ dari minyak tanah. - 28,4\ dari tenaga matahari. - 10,4\ daii premium dan super. 5,3\ dari diesel. 8,5\dari minyak bakar. 2, 9% dari avtur dan avigas. 1,6\,dari elpiji. - 1,33% dari tenaga air. - 0,05% dari panas bumi. - 10,74% dari gas bumi.
- 37 -
2.3.3. MODEL
untuk menghitung prospek lahan sumber daya alam dalarn rangka
penge~
bangan wilayah WPP . , · maka tiap lahan potensil dibutuhkan un tuk proJ
ses seleksi pengembangail. lahan sumber daya alarn dari segi pertanian industri dan perumahan penduduk. Hasil perhitungan tersebut akan dituangkan pada proses Model Pene tapan alokasi resources. Penetapan prospek sumber daya alarn secara matematik, adalah
=:E ij
Rd .. l.J
dimana, Lp
=
produksi jenis resources di WPP. di SWP .•
Cd
=
biaya produksi jenis resources per unit (Rp.)
=
lahan resources jenis d di WPP j pada. SWP i dalarn
Rd .. l.J
l.
J
Ha,kernudian
dikonfersi kedalam satuan rupiah. =
nilai konversi resources dalarn Ha,ke/rnenjadi bahan produksi dalarn ton.
Sehingga didapat jenis sumber produksi dalarn satuan rupiah. Sebagai masukan untuk persamaan Lp tersebut dia~il sernuanya dengan variable yang dapat dilihat dalarn table - table masukan berikut ini.
VARIABEL - VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES I I
TABEL
PENETAPAN SUMBER DAYA ALAM
--PENGO LAHAN SUMAER
STANDAR 1978
SIMBOL
DISKRIPS I
-
--
M A S U K A N
A B E L
V A R I
--
MORPOLOGI DAN GEOLOGI
;
I
A. MORPOLOGI
i
Km2
Mdp
1. Dataran Pantai
Van Bemmelen
I I
I
Mdr
2. Da tar an Rendah
I
Km
Mdt
3. Dataran Tinggi
Km
2 Verstappe n 2
I
I I
I
II
Md
Km
#
Km2
6. Pegununga n Lipatan
Me
Km2
7. Pegl,IDunga n Volkanis
Mv
Km2
8. Pegununga n Karst
r-t
Km2
4. Kubah
i
5. Pegun ungan
I
~atahan
-----------------------
B
2
JGEOLOGI
--
i
b.l DATA DASAR
OS
1. soil ( si'fat fisik · keteknika n) --------
-
--
Km
I
Panoekoe k.
I
2
Di t. Geol. Ta ta Lingk, I'IB-Geologi. Pusat Pengemban q an & Pene l i tian Geologi (P3G)
T.ABEL
VARI.ABEL - VARI.ABEL DALAM KUMPULAN PROSES II PENETAPAN SUMBER DAYA ALAM
VARIABEL
----
MASUKAN
P E NG0 L AH AN DISKRIPSI ·-----------------·
2. Batuan
--
SIMBOL
------- -..
(maca~
batuan)
-
Db
Km2
--------·-··-
--
···-
-batuan beku
rfl
Km2
-batuan sedimen
b2 D 0b3
Km2
__
·-----
-------·
---
---·
Km2
-Tektonik (struktur regianal)
0 tl
Km2
-Patahan (sesar)
0 t2
Km2
t3·'" D
Km
-···
Sumber daya mineral
b .2.1 Mineral energi
'
---
---
Be
--
Km2
Dt
3. Tektonik
- Lipa tan (fold)·
ruMBER
----
-batuan metamorfik .... ____
b .2.
STANDAR 1978
.
P3G, LGPN
2
---
---
-
Barrel
-
-
--
-
Dept. Pertambang· an
---
- Minyak bumi
Bel
Barrel
Dept. Pertambangan
- Gas bumi
Be2
Cuft
Dept. Pertambangan
-----:"
I
TABEL
VARIABEL - VARIABEL DALAM KUMPULAN
PROSES
:t:t
PENETAPAN SOMBER DAYA ALAM VARIABEL DISKRIPSI ---.
-
-·-
---
- --
- .... --
-----··
.
- Batubara
.Ton
- Uranium
8 e4
Kg
-
·---------
- Bismut - Antimon - Titan --~-
-·
- Asbes - Aspal - Barit - Batuapung
BATAN
11 B - 1 14 B 1 15 B 116 B 1 B 17 ---------
b.2.3 Mineral non logam ----
Dept. Pertambangan
B1
- Timah hitam dan seng
------
-- -
8 e3
- Emas
P E NG0 L AH AN
SUMRER
--·
b.2.2.Minera1 Logam
--
STANDAR 1978
SIMBOL
---
-
MA S UK A N
!-.
---------
Bn
--
l
Ton
--~--------
Ton
8
n2 8
n3 B n4 B
Ton Ton_ Ton
1 1
Di t. Jen. Pertambangan unum
TABEL
VARIABEL -
VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES
'I.'I.
PENETAPAN SUMBER DAYA ALAM VARIABEL DISKRIPSI
-
MA S U K A N SIMBOL
P E NG0 L AH AN STANDAR 1978
- Batu pualam
ns B n6 B n7 B
- Batu tulis
B
':la
Ton
n B 9 n B 10
Ton
- Batu kapur - Batu ketimahan
- Belerang - Diatomea - Dolomit - ;Feldspar - Garam batu - Gips - Grafit - Intan
nll B nl2 B nl3 B nl4 B nlS B nl6 B
--
SUMBER
Ton Ton Ton
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton
Dit.Jen. Pertambangan umum
TABEL
VARIABEL -
VARIABEL
VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES
----
-
MA S U K A N
P E NG0 L AH AN DISKRIPSI
b.2.4
Mineral lainnya (Indust:d)
Bi
- Pasir kerikil
il B i2 B
Proses alam
p
1. Erosi
Pe
- Batu bahan bangunan
b.3
SIMBOL
STANDAR 1978
pgt
3. Banjir
pb
4. Pendangkalan sw1gaijdanau
Ps
5 • Kegunung apian
Pga
6. Kegempaan seismositas
Pgs
-----
Ton PPTM
Ton
Km
2
Km
2. Gerakan Tanah
SUMBER
2
Km
Di t. Geo. Tata Lingkungan
2
Cm/th Km
DPMA
2
DPMA
2
Dit. Volkanologi
Km
PMG, LGPN, ITB
TABEL
VARIABEL - VAJcrABEL DALAM KUMPULAN PROSES
MA S UK A N
VARIABEL
-
C~
STANDAR 1.978
SIMBOL
DISKRIPSI
SUMAF.R
IKLIM I 1
1. CUrah hujan
I
mrn 3/th
I
I
2. Distribusi bulan hujan
I 2
3. Temperatur rata-rata
I 3
4. Arah angin
I 4
-
I 5
Km/jam
5. Kecepatan angin
I
6. Kelembapan Udara
I I
I
I
I
do
0 J
I I
bl/th
6
c
- Lembaga Meteoro logi, Dept. Perhubungan Dept. Pertanian
-
PERAIRAN Sungai : I
1. Panjang sungai
A 1
KM/li.:.. ter;6etik
2. Debit air sungai
A 2
Liter/de tik
----"--
--------
--- ----
------- -----------
Direktorat Peneli tian Masalah Air (Dit. Jen. Pengairan).
PENGOLAHA
N
VARIABEL - VAJcrABEL DALAM KUMPULAN PROSES
TABEL
V A R I AB E L
MA S U K A N SIMBOL
DISKRIPSI
3. Kecepatan Arus
A 3
4. Kedungan bahan :
A 4
P E NG 0 L AH A STANDAR 1978
SUMBER
Danau 5. Luas Danau
A 5
Krn2
6. Volume Air Danau
A 5
m
A 7
Krn2
A 8
.3 m
A 9
Krn2
p 1
Km
p 2
m
3
Waduk 7. Luas waduk 8. Volume Air
W~duk
Rawa . 9. Luas rawa d. 2.
KEADAAN PANTAI l.Panjang garis pantai
2. Kedalaman laut
--------
·--
.... ---
---·-----
Peta Laut (Sea Chart) (Bag. Hy drografi a.l)
N
TABEL
VARIABEL -
VARIABEL
V~ABEL
DALAM KUMPULAN PROSES
-
MA S U K A N
--·-P E NG0 L AH AN
DISKRIPSI
d .4.
SIMBOL
STANDAR 1978
-----
AIR TANAH l.Kedalaman Water Table
AT 1
2 • Debit air tanah 3. 'provinsi air tanah
AT 2
SUMBER
____ ...,_ ____ m
1/detik
..
-
·---·--------------··
--
-sub.
Dit. Hidro-. .' geologi,
Dept. Pertambangan, Ban dung dan energi
I
- Lembaga Penelitian Tanah Bogor. e
.
HAYA'ri ALAM. I. Flora: 1. 1 Pertanian Tanaman Pangan 1.2 Tanaman Perkebunan 1. 3 Kehu tan an
:
1.3.1 Hutan tl.nd.tuig
~tp
Ha/th
1..1 tp Fl.2
Ha/th
hl Fl.3
Ha/th
~---
- Dept. Pertanian
---·-
'Ibn/Ha Ton/Ha
TABEL
VARIABEL - VAEcrABEL DALAM KUMPULAN PROSES
SIMBOL
DISKRIPSI
2
.1
----
MA S UK A N
VARIABEL
PENGOLAHAN STANDAR 1.978
1.3.2 Hutan Prosuksi
hp Fl.4
Ha/th
1. 3. 3 Hutan Cadangan
Fhc 1.5
Ha/th
~-1
ekor/Ha
Ton/Ha
Fauna :
, 2'.1 Peternakan I
I
Fs1 2.2
2.2 Satwa Liar yang di1indungi I
- Dept. Pertanian - Direktorat PPA
I
f .1
SUMAER
Dept. Pertanian SLOPE I. 0 - 8 .:
%
2. 8 - 15
%
3. 15- 30
%
4.
%
30
s s s s ~
'
~
2
1
Km
2
Km
3
Krn
4
Km
2 2 2
Peta Topografi
TJ\BEL
VARIJ\BEL -
V~ABEL
DALAM KUMPULAN PROSES
-------VARIABEL
M A S U K A N P E N G 0 L A H A N
SIMBOL
DISKRIPSI
---£.3
(LAND CAPABILITY)
I
---
I
K 1
I
Km2
2. Berkemampuan menengah
I
K 2
I
Km2
I
K 3
I
Km
5. Tidak berkemampuan
K 5
Km2
L 1
I
~Land
an tanah Bogar i
I
I
2
Km
I
Lihat
!
K 4
1. Hutan
Lembaga Peneliti
2
4. Berkemampuan bersyarat
LIPU'l.'AN LAHAN (Land Cover) •
---------
I
1. Berkemampuan tinggi
3. Berkemampuan terbatas
£.4
~-----
KEMAMPUAN LAHAN UNTUK PERTANIAN
SUMRER
STANDAR 1978
Km2
2. Padang Rumput
L 2
Km2
3. Semak-belukar
L 3
Km
2
I II
I
vegetation Map, Di t. Jen. Kehutanan.
I
Remote Sensing
1
Capability Appaisal System for Agricultural Uses in Indonesia' (Soil Research Institute ) •
I
TABEL
VARIABEL - V~ABEL DALAM KUMPULAN PROSES
--·VARIAB EL
M A S U K A N
DISKRIPSI
4. Padang alang-alang , 5. Tanah kosong/terb uka (rawa, pa: ;· . '
SIMBOL
P E N G 0 L A H A N STANDAR 1978
L 4
Km2
L 5
Km2
dang pasir, tanah rusak, bukit
SUMRER
Dit. Jen. Energi (Dept. Pertambang an dan Energi) •
kapur, dan seterusnya )
6. Tanah yang diusahakan (cultivated I . land) terrnasuk pemuk1man.
g.
ENERGI Eo
l . Minyak bumi
Eing
2. Gas bumi
Ec
3. Batu Bara
Eth
4. Panas Bumi
-
I I
TABEL
VARIABEL - VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES
----
MA S U K A N
VARIABEL
P E N G 0 L A H A N SIMBOL
DISKRIPSI -
5. Tenaga Matahari
Es
6. Tenaga Angin
Ew
7. Kayu bakar dan arang
Ek
J3.
Egb
Gas bio
9. Sekam dan serbuk gergaji
Es
STANDAR 1978
SUMAER
- 38 -
1 1_~ ~ ~- KUMPULAN PROSES III ~· -~:__~·
YANG
PRODUK
KRITERIA KEBUTUHAN AKAN MODAL.
DIHASILKAN
Kumpulan proses IV akan menghasilka n empat kelompok produk yang ada kaitan dan mencerminka n bahan untuk hidup maupun usaha, yaitu:
1. Modal yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. 2. Modal dalam bentuk lingkungan fisik. 3. Modal sebagai faktor produksi dalam bentuk uang, barang dan jasa. 4. Modal dalam bentuk tenaga kerja. Sebagaimana diketahui sasaran pokok kegiatan usaha secara nasional, regional ataupun lokal diusahakan agar tersedianya barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan nya. Untuk memproduksi barang dan jasa tersebut dibutuhkan faktorfaktor produksi yang merupakan inputs atau masukan-mas ukan. Salah satu faktor produksi disamping keahlian, buruh dan tanah adalah modal yang mempunyai peranan penting di dalam kegiatan proses produksi pada laju pembangunan . Yang justru di Negara sedang berke!!'bang mengalami kekuranga.i1 akan modal tersebut, bila dibandingka n dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Modal sebagai salah satu faktor produksi yang diikut sertakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha akan dapat menambah hasil produksi lebih lanjut. Agar supaya terwujudnya suatu pertumbuhan modal yang diharapkan perlu sekali ketersediaa n modal dengan -ditunjang oleh lingkungan fisik (Physical Environment ) yang memadai. Lingkungan fisik dapat diartikan sebagai akibat dari pada produksi interaksi antara lingkungan sosial (Social Environment ) dan lingkungan alam (Natural Environment ) . Tujuan pembahasan dari kriteria kebutuhan Akan Modal adalah diantaranya untuk mewujudkan ngan
peren~enaan
pengembanga n wilayah de-
hasil yang lebih optimal.
Kumpulan proses ini pada dasarnya diharapkan akan dapat menghasilkan besaran akan kebutuhan pembentukan pertumbuhan modal sehingga kriteria kebutuhan akan modal sebagai indikator dalam pembangunan akan terpenuhi. Proses kriteria kebutuhan akan modal antara lain terdiri dari
- 39 -
2.4.1.1. !Kemampuan Kegiatan Usaha. Yang dimaksud c'len<Jan kegiatan Usaha adalah kegiatan yang meliputi - Pertanlan
tana~an
pangan.
- Perkebunan. - Kehutanan. - Perikanan dan peternakan. - Pengolahan hasil pertanian. - Pengolahan hasil mineral. - Industri berat. Industri ringan. - Pemukiman pedesaan. - Pemukiman pekotaan. Proses kegiatan usaha atau dapat pula disebut dengan aktivitas Rumah Tangga Produsen ini diharapkan akan menghasilkan besaranbesaran yang menyangkut - Pendapatan dunia usaha yang layak pada suatu tingkat kehidup~n
ekonomi yang diharapkan.
- Adanya kesejahteraan rumah tangga konsumen yang relatif lebih baik dari segi aksebilitas dan pemasaran dari jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen. - Tingkat perkembangan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi nasional yang sedang berjalan. 2. 4.1.2. \ Lingkungan Fisik (Sarana). Lingkungan fisik dalam hal ini diartikan sebagai penyediaan sarana yang diharapkan dapat menghasilkan - Peningkatan nilai produktivitas dari pada modal itu sendiri yang akan menuju kepada pertumbuhan modal dengan tersedianya sarana sebagai faktor penunjang. - Sarana untuk memperlancar arus barang sehingga dengan demikian dapat terjadi pembentukan modal kembali untuk kelanjutan kegiatan dunia. usaha. - Peningkatan yang lebih produktif dari seluruh faktor produksi sehingga kebutuhan pembangunan dan harapan struktur pembangunan yang diinginkan akan lebih cepat terwujud.
2.4.1.3 Modal (Uang, Barang dan Jasa). Proses pembent ukan modal dalam me~ar.uhi kebutuh an akan modal terbagi atas tiga jenis modal yang biasa dikenal dengan : Modal dalam bentuk uang, barang dan jasa. Menurut sumber asal modal terbagi atas dua, yaitu : 1. Modal yang berasal dari dalam Negeri. 2. Modal yang berasal dari luar Negeri. Modal yang berasal dari luar Negeri atau modal asing hanyalah merupak an pelengk ap bagi kebutuh an akan modal didalam lajupembang unan bagi suatu negara yang sedang berkemb ang. Modal yang merupak an masalah pokok bagi pertumb uhan modal dimasa yang akan datang. Dengan modal yang diikuti sertakan didalam proses kegjatan usaha maka harapan keuntun gan akan dapat diperole h sehingg a kelangsu ngan kehidup an yang lebih baik dapat tercapa i seperti yang diharap kan. Setelah diperole h keuntun gan ukuran identif ikasi potensi akan kebutuh an akan modal dengan masukan -masuka n yang berupa fakta dan kebijaks anaan serta kebutuh an, akan dihasilk an petunju kpetunju k kemungk inan struktu r pengemb angan wilayah yang diinginka n. 2.4.1.4 .' Modal Dalam Bentuk Tenaga Kerja. Gambara n peningk atan tenaga kerja diperluk an untuk memenuhi k~ butuhan -kebutuh an atas tenaga kerja untuk pengemb angan wilayah Produks i tersebu t jelas perlu dikaitka n pada kebutuh an-kebu tuhan penyedi aan barang dan jasa yang ditetapk an oleh segala macam usaha maupun kehidup an masyara kat. 2.4.1.5
Perkemb angan Modal. Proses perwuju dannya dapat terderm in adanya investa si disegala bidang. Motivas i dari investa si dapat merupak an harapan keuntungan atau motivas inya untuk bidang sosial dengan maksud untuk meningk atkan produk tifitas dalam segala bidang terutama te naga kerja. Karena sebagai sumber dari tenaga kerja merupak an tujuan dari sasaran pengemb angan wilayah dan sekaligu s merupakan pelaku didalam perenca naan pengemb angan wilayah .
- 41 -
2•
JAIANNYA
PROSES •
• 4.2.1.
Gambaran Umum Kumpulan proses IV : Kriteria kebutw an akan modal terbagi da-
lam proses-proses bagian a. Gambaran mengenai pertumbuhan modal yang dapat diharapkan dari keadaan padasaat ini sebelum pengembangan selanjutnya. b. Gambaran mengenai implikasi struktur wilayah yang diinginkan. c. Gambaran mengenai kebutuhan yang dihasilkan oleh perkembangan tenaga kerja. d. Kebutuhan pengembangan wilayah. e. Penetapan besarnya kebutuhan akan modal. f. Penetapan lokasi penggunaan modal disesuaikan dengan kebu-
tuhan kegiatan usaha. g. P£netapan lokasi operasi berdasarkan sumbPr asal dari pada modal.
Kriteria kebutuhan akan modal mempunyai kaitan yang erat de. ngan kebutuhan pembangunan dan struktur pembangunan wilayah yang diinginkan, yang di tujukan un tuk tribu~.i
pt
ningkatan nilai kon
wilayah yang optimal •
2.4.2.2. Gambaran hubungan keadaan ketenaga-kerja dengan pengembangan ekonami dan kebutuhan modal. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang uta.m.a tersebut adalah sumber _daya· manusia dalam arti kata tenaga kerja yang sudah efektip
mengh~
silkan daya guna bagi sesuatu jenis produksi dan fak tor-fakoor prosuksi lain : modal, teknologi dan sebagainya. Sebagaimana kita jumpai dari hasil sensus 1971
pendu~uk
Indone
sia ber jumlah 118,4 juta jiwa, dengan luas wilayah hampir ta kilometer persegi.
2j~
- 42 Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1930 sebesar 60, 7 juta, maka da1am kurun waktu 41 tahun, penduduk Indonesia menjadi
dua ka1i 1ipat. Menurut beberapa cara proyeksi penduduk maka da1am waktu kurang dari 30 tahun, jumlah tersebut akan mencapai 2 ka1i 1ipat, bahkan ka1au usaha untuk menekan 1aju pertumbuhan penduduk ini tidak pendek 1agi.
Jum1ah dan pertambahan penduduk
di Jawa dan 1uar Jawa se1ama 41 tahun akan ter1ihat da1am tabe1 1. dibawah ini. Jum1ah Pertambahan Penduduk Antar Sensus di Jawa dan Luar Jawa. Penduduk
riaerah
jutaan
Y.
Rata2 Pertumbuhan
1930
1961
1971
%
%
41,7
63,0
76,1
1,3
1,9
Luar Jawa
9,0
34,0
43,1
1,8
2,3
Indonesia
60,7
97,0
119,2
1,5
2,1
Jaw a
Sumber : B.P.S. Tabe1 I menggambarkan adanya kenaikan 1aju pertumbuhan penduduk baik di Jawa maupun di 1uar Jawa se1ama tiga ka1i sensus. Pada saat ini penduduk Indonesia termasuk da1am ke1ompok penduduk muda karena 52 juta (sensus 1971) berumur di bawah 15 tahun. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi pembangunan karena go1ongan umur tersebut merupakan tenaga-tenaga yang be1um produktip. Di samping itu ke1ompok umur inipun memberikan gambaran meningkathya 1aju pertumbuhan angkatan kerja
di:~asa
datang.
Jadi gambaran struktur penduduk Indonesia tahun 1971 ada1ah sebagai berikut 1.
Umur sebe1um bekerja
<.
15 tahun) berjum1ah 52 juta ji-
wa (44% dari jum1ah se1uruh penduduk. 2.
Umur da1am usia kerja (15 tahun - 65 tahun) berjum1ah 63,4 juta jiwa (53,3% dari jum1ah penduduk).
3.
Umur di atas 65 tahun berjumlah 3,0 juta jiwa (2,7 %) .
Se1ain jum1ah dan tingkat pertumbuhan yang pesat, maka keadaan penduduk Indonesia penyebarannya sangat tidak merata untuk berbagai pu1au di Indonesia seperti dapat ter1ihat da1am tabe1 2.
- 43 .2. : Penyeba ran pendudu k rnenurut pulau.
Tabel No
Jumlah Pendudu k ( 1.000
D a e r a h
1961
Urut.
1971
%
%
1.
Jawa dan Madura
62.993
64,9
76.099
63,9
2.
Surnater a
15,739
16,2
20.819
17,4
3.
Kaliman tan
4,101
4,2
5.107
4,3
4.
Sulawes i
7.079
7,3
8.534
7,2
5.
Pulau-p ulau lain
7.106
7,3
8.620
7,2
97.018
99,99
Juml ah
119,179
100
Smnber : B.P.S. Dari tabel 2 di atas ternyata bahwa selama 10 t~un hampir tidak terjadi perubah an dalam penyeba ran pendudu k di Indones ia di mana hampir 65% berada di pulau Jawa dan Madura dengan luas 6,9% dari seluruh wilayah Indones ia. Akibatn ya di Jawa dan Madura ratio antara tanah dan manusia kurang dari standar normal (0,3) sebalikn ya tanah di luar Jawa rnasih banyak yanb belum digarap oleh rnanusia . 2.4.2.3 . Angkata n Kerja dan Kesempa tan Kerja. Dalam rnenanga ni rnasalah kesernpa tan kerja tercakup 3 unsur : 1. Gologan umur pendudu k yang akan rnenuntu t penggar apan di ta-
hun-tahu n sekarang dan di tahun yang akan datang. 2. Laju peningk atan golongan umur tertentu dalam supply angkatan
angkatan tinggi di masa yang akan datang. 3. Mempeng aruhi arah perkemb angan ekonomi hingga lebih banyak
dapat rnenyera p angkatan kerja yang rnemerlu kan kesempa tan kerja. Golonga n umur yang perlu diperha tikan pada situasi mendesa k di masa-rna sa yang akan datang adalah golongan umur an tara 15 - 24 tahun yang akan terjun ke pasaran tenaga kerja. Masuk tidaknya mereka ke pasaran tenaga kerja tergantu ng pada tingkat partisip asi angkatan kerja yang antara lain dipenga ruhi oleh pendidik an. Menurut sensus 1961 dan 1971 jumlah kesempa tan kerja dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini
- 44 -
Tabel
Jumlah Pekerja menurut lapangan usaha 1961 s/d
.3.
1971.
(dalam ribuan) 1971
1961
Lapangan Usaha Jumlah . Pertan1.an
(
Lp
%
Jumlah
%
23.516
71,90
25.233
66,90
87
0,27
81
0,21
1.856
5,67
2.605
6,91
51
0,16
35
0,09
582
1,78
646
1,71
691
2,11
910
2,41
Services ( L5
5.925
18,11
1,805
21,76
J u m 1- . a h
32.708
37,705
99,99
Pertambangan ( L0 ) Industri Umum ( LG ) Listrik, Gas Air . ( LE M1.num K
Bangunan { L
)
Pengangkutan dan Komunikasi ( LT )
100,0
Sumber B.P.S. sensus 1961 dan 1971. Dari tabel 3 di atas dapat dilihat laju pertambahan kesempatan kerja yang tertinggi masih ditampung di sektor pertanian, kemudian menyusul sektor-sektor lain. Keadaan yang demikian tidak berobah banyak selama 5 tahun terakhir (19711976) .
- 4::; -
Keadaan ini bisa dilihat pada tabel 4 di bawah ini .4. : Jumlah Pekerja menurut lapangan usaha sensus 1971
Tabel
(September) dan Sakernas 1976 (September) • ( dalam ribuan) 1976
1971 La.pangan Usaha Jumlah
%
Jum1ah
25.490
63,18
27.136
58,77
93
0,23
102
0,22
3 .0"18
7,48
4.-34 7
9,42
36
0,09
37
0,08
Bangunan
758
1,88
1.187
2,57
Angkutan dan Komunikasi
944
2,34
1.227
2,66
Lain - 1c>in
10.006
24,80
12.134
26,28
Jum 1 a h
40.345
100,00
46.180
100,00
Per:..anian Pertambangan Industri pengo laban Listrik, Gas, Air Minum
2.4.2.4. 1Daya Tampung Optimumal Tenaga Kerja ;ntuk melihat lebih jelas adanya perubahan struktur ketenaga kerjaan selama 15 taLun terakhir, perlu penyederhanaan 1apangan us~a
di sektor ekonomi sebagai berikut :
Tabe1 5. Jumlah orang yang. (bekerja (1. ooo)
La.pangan Usaha
% orang yang bekerja
1961
1971
1961
1971
1. Pertanian (LP)
25.490
27.136
63,18
58,77
2. Services (hotel, restoran, kon-S sultan dsb) (L )
10.006
12.134
24,80
26,28
Umum-
(L1 ) 3.018
4.347
7,48
9,42
4. Bangunan (LB) 5. Transport (LT)
758
1.187
1,88
2,57
944
11.227
2,34
2,66
L~
129
139
0,32
0,30
Jum1ah
40.345
40.180
100,00
100,00
3. Industri
6. Enersi dan pertam-
bang an (
"C"
- 46 -
Dari tabel 5 ternyata memang ada perubahan struktur yang disebabkan oleh karena perubahan teknologi atau perubahan-peru bahan yang sifatnya non ekonomi. Agar supaya perubahan tersebut menuju ke satu perkembangan yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu : menyediakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga (manpower) dengan jumlah dan struktur yang memenuHal ini bisa kita laksanakan ka-
hi kriteria-krite ria optimal.
lau hasil (output) yang akan kita peroleh di masa datang akan lebih besar daripada pengorbanan (pengeluaran-pe ngeluaran) yang dilakukan pada saat sekarang.
Jadi kalau pengorbanan ki ta
tersebut sebagai C dan out put sebagai 0, maka tabel di atas kita sederhanakan sebagai berikut Tabel
6 Lapangan Us aha
Cost of input
Out Put 0
1
1.
Pertanian
cl
2.
Services
3.
Industri urnurn
c c3
0 03
4.
Bangunan
c4
04
5.
Transport
cs
OS
6.
Enersi dan pertambangan
c6
06
J u m1 a h
c i
0 i
2
2
Misalnya efficiency ketenaga kerjaan dan industri dapat dimaka pengembangan ketenaga kerjamisalkan sebagai e' dan e an akan terjadi kalau
e1
)
.e
di mana : e'dan e =efficiency sistim ketenaga kerjaan dan struktur teknologi.
- 47 -
2.4.3
M 0 DEL
Proses IV bertujuan untuk penggunaan dan pengalokasian dana atau modal yang tersedia agar tercapainya optimasi dari perencanaan
pengemb~__gan
wilayah, hal ini akan
membutu.'lk~~
adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, keinginan akan struktur pembangunan dan peningkatan yang lebih produktif dari tenaga kerja.
Untuk mencapai optimasi tersebut dibutuhkan
masukan-masukan data dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terdiri dari tujuan - tujuan atau sasaran - sasaran yang ingin di optimasi dan batasan - batasan variabel - variabel masukan dapat di lihat pada tabel 7. Sasaran - sasaran adalah masukan - masukan seperti 1. Priori tas sektor yang akan di bangun 2. Peningkatan keseimbangan lokasisektor Batasan adalah masukan - masukan seperti Total modal yang tersedia untuk pembangunan daerah atau wilayah akan proyek . Kebijaksanaan - kebijaksanaan adalah masukan - masukan seperti l. Membangun sektor,
I sarana untuk menambah kesempatan kerja
dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. 2. Mewujudkan jalur pemerataan yang seimbang dan menyeluruh. Prosedur optimasi tersebut dapat
~igambarkan
sebagai suatu mo-
del matematik, untuk memenuhi permintaan dan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam pembangunan. Agar lebih jelas model matematik tersabut dapat di rumuskan sebagai berikut : B
=
::!!: C .. P .. X ..
Sij
S~J
~]
S~J
- 48 -
Dimana B B B a Bdn
csij p
sij
= Bdn + Ba = Dana I modal yang tersedia = Penanaman modal asing = Penanaman modal dalam negeri = Biaya--pengemba ngan sektor s di WPP.J dan SWP: = Koeffisien prioritas pengembangan sektor s di ~
WPP.
J
dan SWP.
~
X
sij
=
Sektor s di WPP. dan SWP.~ J
Dengan model tersebut diharapkan akan terwujudnya optimasi dalam menentukan kriteria kebutuhan akan modal, sehingga penentuan pri oritas pembangunan sektor lebih selektif dan diharapkan akan lebih merat. 2. 4. 4. MASUKAN - MASUKAN YANG DIPERLUKAN
Bagi kumpulan proses IV : Kriteria Kebutuhan Akan Modal, terutama yang tergolong masukan kebijaksanaan, diantaranya yang ter penting Distribusi pembangunan sektor yang merata terutama yang dapat menunjang hasil produksi dari sektor pertanian. - Satu atau beberapa alternatif angka jumlah sektor-sektor atau sarana yang hendak dibangun untuk jangka waktu tertentu. - Kebijaksanaan pembangunan sektor/sarana yang dapat banyak menciptakan kesempatan kerja. - Perlu adanya pengarahan penanaman ,-modal yang lebih selektif baik mengenai jenis produk yang dihasilkan maupun lokasi dimana sektor itu didirikan.
- 49 -
2. 5. KUMl'uiAN PROSES IV
KEPENDUDUKAN.
2.5.1. jProduk yang dihasi1kan Produk yang dihasi1kan berupa 1.
Jumlah penduduk per SWP, WPP, Kota dan desa.
2.
Jumlah penduduk per struktur penduduk.
3.
Jum1ah kebutuhan penduduk.
4.
Nilai biaya hidup yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan.
2.5.1.1. Jumlah penduduk per SWP, WPP, Kota dan desa,juml~h penduduk ini merupakan jumlah total penduduk per SWP, WPP, Kota dan Desa. Jumlah.pendudu k total ini merupakan data dasar. Perubahan jumlah penduduk dapat dipengaruhi antara lain oleh: - Faktor tingkat kenaikan yang rendah. - Faktor tingkat kelahiran yang tinggi. - Faktor kesehatan yang rendah. - Faktor pendapatan daerah yang rendah - Faktor pendidikan dan kesempatan kerja. 2.5.1.2. Jumlah penduduk per struktur penduduk. Jumlah penduduk per struktur yang dihasilkan adalah - Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. - Penduduk berdasarkan mata pencaharian. - Penduduk berdasarkan agama. Misalnya Bali sebagai pusat agama Hindu, Salatiga sebagai pusat agama Kristen dan lain-lain. I
- Penduduk berdasarkan pendidikan. Banyak contoh kota-kota pelajar, misalnya Yogyakarta, Bandung. - Penduduk berdasarkan kepadatan dan penyebaran penduduk. Penduduk berdasarkan perkembangan penduduk, ini banyak menyan~ kut :
- 50 -
- fertilitas mortalitas - migrasi, dsb. Didalam perencanaan, data komposisi penduduk terutama komposisi berdasar golongan umur dan jenis kelamin sangat penting, karena dari data tersebut bisa ditentukan tingkat kelahiran, kematian, migrasi dan indikator-indikator kependudukan yang lain, sebab komposisi penduduk adalah distribusi frekwensi yang berhubw>gah dengan bermacam-macam unsur yang
·mencirikan keadaan pendu-
duk. Data kumposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini juga menjadi data dasar untuk pembuatan proyeksi penduduk. Kepadatan penduduk secara rata-rata untuk seluruh negara
Indon~
sia dapat memberikan kesan yang kurang tepat tentang permasalah an penduduk di Indonesia. Densitas penduduk per km2 di Indonesia terhitung rendah namun venyebaranpenduduk ganjil menimbulkan permasalahan penduduk. Hampir dua;pertiga dar1 jumlah penduduk Indonesia berdiam di Pu lau Jawa/Madura yang luas daerahnya seperlima belas dari seluruh luas Indonesia. Penyebaran penduduk yang tidak seimbang dan tidak merata ini akan memberi tekanan atas sumber-sumber yang tersedia dan mempertinggi kepadatan pada daerah-daerah tertentu. Sesuatu daerah dinyatakan tingkat kepadatannya tinggi/tidak,bukan tergantung dari banyak/sedikitnya penduduk yang berada di tiap·· km2,. tetapi hendaknya dihubungkan dengar kemampuan daerah dimana faktor kemempuan daerah itu tergantung pada potensi eko _nominya di dalam batas-batas kemampuan teknologi yang ada. Untuk lebih jelasnya bagaimana perbandingan total penduduk dan I
luas daerah serta kepadatan penduduk 1975 di Indonesia bisa di lihat tabel di bawah.
-
- 51 -
D a e r a h
% dari selu-
rub penduduk
% dari selurub luas d::ao
Kepadatan per km2
rah.
Jaw a
63
7
605
Sumatera
18
25
49
Kalimantan
5
28
11
Sulawesi
7
10
49
Irian Jaya
1
22
2
Pulau-pulau lain
6
8
56
100
100
67
Indonesia
Sumber : BPS, StaListical pocket book of Indonesia 1977 hal 4, 26, 27. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata tergantung dari jumlah penduduk dibagi luas daerah yang bersangkutan. Apabila wanita yang berumur subur ( 15 - 44 ) prosentasenya tinggi, dapat dibuat suatu perkiraan tingkat kelahirannyaak an tinggi pula. Prosentase wanita yang lebih tinggi aari lahir-lahir biasanya daerah tersebut merupakan daerah dengan masyarakat nelayan. Apabila data komposisi penduduk/proye ksi penduduk tersebut ter. sedia kita dengan mudah bisa menentukan total tenaga_kerja (1564 tah\m) .. maupun total non tenaga kerja 1(0-l4; 65+)
i
Untuk mendapatkan dependency ratio perlu membandingkan ke dua faktor tersebut. Apabila dependency rationya tinggi hal ini akan menghambat pem I
bangunan karena produk yang dihasilkan oleh golongan penduduk umur tenaga kerja akan habis dikonsumir oleh golongan peuuuaux umur non tenaga kerja.
- 52 -
2,5.1.3. Jumlah kebutuhan penduduk. Jumlah kebutuhan penduduk per SWP, WPP, Kota dan Desa yang diperhitungkan adalah jumlah keLutuhan hidup dan jumlah kebutuhan kegiatan usaha. Maksud kebutuhan disini, adalah kebutuhan yang dipakai oleh
m~
nusia untuk hidup sehari-hari. Adapun kebutuhan tersebut dapat dibagi keda1am : - Kebutuhan hidup - Kebutuhan Kegiatan usaha. Kebutuhan hidup yang per1u dipenuhi agar individu/:keluarga; masyarakat dapat sekedar hidup di antara lain : Pang an - Pemukiman - Sandang Aneka Barang-barang & Jasa. - Lingkungan hidup. Sedangkan kebutuhan kegiatan usaha yang perlu dipenuhi agar individu/ke1uarga/masyarakat dapat hidup secara layak dan menutupi kebutuhan hidup antara lain - Income - Kesempatan Kerja - Jasa-jasa/services 2.5.1.4. Nilai Hidup yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Ni1ai biaya hidup yang diperhitungkan per SWP, WPP, Kota dan desa ini bergantung kepada hasi1 yang dipero1eh dari 6.1.3 diatas.
2.5.2 'Ja1annya Proses. Proses terdiri dari 1.
Penduduk dan proses pengembangan wi1ayah.
2.
Pertumbuhan penduduk dan proses pemgembangan wi1ayah
- 53 -
3.
Kegiatan usaha yang ada.
4.
Proses implikasi kriteria kebutuhan.
5.
Kebutuhan modal dan proses pengembangan wilayah.
6.
Perhitungan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan kebu tuhan.
2.5 .2 .1.
p
r o s e s
1
Untuk pencapaian kebutuhan pengembangan wilayah secara keselu ruhan (
Ne~t
Development Needs}, maka dalam prosesnya perlu
di tinjau setiap aspek pada penduduk itu, yang mempunyai arti pada pengembangan wilayah. 2.5.2.2. P r o s e s
2 :
Pertumbuhan penduduk dan proses pengembangan wilayah. Dalam prosesnya harus dikaitkan pada aspek-aspek pertumbuhan penduduk, seperti migrasi, CBR dan CDR, Keluarga Berencana dan lain-lain. 2.5.2.3. P r o s e s
3 :
Kegiatan usaha. Perkembangan Penduduk mengikuti pola struktur umur yang ada dan hal ini menggambarkan struktur angkatan kerjanya, yang memerlukan kesempatan kerja (sektor-sektor pada kegiatan usaha) dimana produknya ·. merupakan penunj ang pengembangan wilayah. 2.5.2.4.
P r o s e s
4 :
Implikasi kriteria kebutuhan. Kriteria kebutuhan yang ada dapat menunjang strategi
pengemban~
an wilayah. Misalnya, kriteria kebutuhan yang paling dominan implikasinya pada pengembangan wilayah perlu mendapat prioritas. 2.5.2.5.
P r o s e s
5 :
Kebutuhan modal dan proses pengembangan wilayah • Dalam peninjauan kebutuhan modal untuk proses pengembangan wilayah, perlu diperhatikan dua hal yaitu segi kepentingan akan kebu tuhan modal itu sendiri dan segi keterbatasan-keterbatasan.
- 54 -
2.5.2.6.
P r o s e s
6 : Perhitungan
dasarkan jumlah
pertumbu.~an
j'!.lli'~ah
penduduk. merupa..'lctu'l fungsi variabel-varia-
':lila~z"a..~
KebtttuhaTl penge:rnbanga..rt
kebutuhan pengembangan ber-
bel antara lain jumlah penduduk dan kebutuhan penduduk itu sendiri.
2.5.3.
Model Pertumbuhan penduduk berdasarkan golongan umur/natural growth, pengaruh teknologi, migrasi, tingkat kesehatan, pendidikan, lingkungan a tau kebijaksanaan-kebijaks anaan lainnya, per SWP, WPP, KOTA, dan DESA.
=
dimana t
=
P. . l.J
f
(x )
p
pertumbuhan penduduk pada lokasi j (WPP, Kota dan De sa) dan SWP. pada tahun t. l.
= pengaruh
X p
faktor-faktor p masyarakat dan
~ingkungannya
menurut lokasi. Untuk menghitung jumlah penduduk pada suatu SWP t P.,
l.\
:a: = ij
t P ..
l.J
dan untuk secara nasional t
=
P.
l.
i
pntuk dapat menghitung ongkos yang dibutuhkan untwk kebutuhan kebutuhan pengembangan masyarakat dan lingkungan pada suatu lokasi dapat dilihat sebagai berikut : t c ..
l.J
=
dimana
~
ijk m
n
ck
= =
P ..
l.J
K.l.J'k
N
ij
jumlah WPP dalam
SWP
jumlah SWP seluruh Indonesia.
- 55 -
t c.. l.J
=
nilai jumlah kebutuhan pengembangan wilayah pada lokasi j (WPP, Kota, Des a) dan SWP. pada tahun t l.
Cik
=
biaya untuk kebutuhan per kapita untuk kelompok kebutuhan hidup k.
K.l.J"k N .. l.J
2.5.4.
=
kebutuhan hidup k per kapita penduduk di lokasi j pada SWP.
=
kebutuhan pertumbuhan lokasi j pada SWP ..
l.
l.
Masukan - masukan yang dibutuhkan. Bagi kumpulan proses V diperlukan masukan - masukan :
2.5.4.1 Semua data-data I inventarisasi yang determinan yaitu -dana - jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya - kebutuhan penduduk - potensi tenaga kerja. 2.5.4.2 Masukan - masukan kebijaksanaan yang menonjol adalah - program Keluarga Berencana - program Transmigrasi - keadaan dan potensi daerah.
- 56 -
2 .6.
KUMPULAN PROSES V : PENETAPAN STRUKTUR WILAYAH YANG DIINGINKAN
2 .6.1.
Penentuan Struktur SWP yang diinginkan
2.6.1.1.
Produk yang dihasilkan
Pada dasarnya diharapkan untuk menghasilkan Structur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional ( S.P.W.T.N.} yang diinginkan. S.P.W.T.N. tersebut merupakan masukan utama bagi perencanaan jangka panjang karena memberikan petunjuk-petun juk tentang : - Kreteria pengembangan untuk
Penetapan Struktur Wilayah yang di-
inginkan. - Jumlah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP} yang hendak ditangani dalam kurun waktu jangka panjang tertentu. Na-
- Distribusi sejumlah SWP tersebut pada keseluruhan wilayah sional. - Gambaran distribusi simpul pertumbuhan masing-masing SWP
dan
jangkauan pelayanannya. - lndikasi jenis Kegiatan Usaha yang direncanakan dapat bertindak sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) bagi tiap ."WPP,. selaku cara yang tercepat untuk meningkatkan kepadatan jasa distribusi pada tiap SWP. Untuk menjelaskan produk-produk yang dihasilkan diatas perlu
di~
tinjau hubungan Struktur Wilayah dalam segala faktor yang mempe ngaruhinya, yang mana dijelaskan seperti dibawah ini. Fungsi suatu Wilayah dapat
d~
uraikan kedalam bidang-bidang ekono-
mi, sosial, politik dan lain-lain Struktur Regional yang dilihat pada bidang.politik (khususnya} administrasi maka wilayah negara kita ini sekarang dibagi ke dalam daerah administrasi seperti : propinsi, kabupaten, kecamatan, kelu rahan dan lain-lain. Ciri kekuatan sosial politik yang nampak menonjol ialah Faktor dinamika masyarakat. Sedangkan pada kekuatan ekonomi, cirinya dalam proses pertumbuhan ialah "Effisiensi".
-
c -·
..JJ
Jika kita tinjau Structur Pengembangan Wilayah menurut konsiderasi ekonomi, menunjukkan adanya "Satuan-satuan Wilayah Ekonomi". Setiap kota mempunyai jangkauan kemampuan pelayanan yang tertentu jaraknya, artinya setiap kota mempunyai wilayah pengaruh yang tertentu luasnya. Jika suatu kota tidak berada
d~lam
sub-ordinasi kota lainnya, ko -
ta tersebut dapat diartikan mempunyai kedudukan "Orde Kesatu". Kota lain yang berada dalam wil-'tyah pengaruhnya, atau yang dinyata kan berada dalam Sub-Ordinastnya, mempunyai orde yang lebih rendah misalnya orde kedua, ketiga dan seterusnya.
Wilayah yang berada dalam jangkauan pelayanan suatu kota orde kesatu, atau dengan kata lain ysng tercakup dalam wilayah pengaruh kota orde kesatu dianggap sebagai suatu "Satuan Wilayah" yang ber diri sendiri dan dinamakan "Satuan Wilayah Ekonomi" (S.W.E.).
Kehidupan ekonomi memberikan hasil Netto surplus dalam hal modal, untuk bisa membiayAi seluruh kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Kegiatan usaha yang effektif dan langsung memberikan surplus modal, pada umumnya digolongkan kedalam kegiatan usaha ekonomi .. Sebagai suatu proses, pengembangan berlangsung dengan ber-· tumpu pada kegiatan usaha ekonomi.
Kegiatan usaha ekonomi bermula pada sumber alam dan berakhir pada konsumen akhir. Sumber alam letaknya tersebar-sebar, demikian pula halnya pada konsumen akhir. Kegiatan usaha ekonomi berperan menghubungkan keduanya, sehingga derajat penyebaran yang dihadapi terasa lebih besar. Derajat penyebaran akan terasa lebih besar lagi, dengan makin meluasnya jangkauan pemasaran yang hendak dicapai, yang sejalan dengan
ma~.
kin membesarnya kesempatan bagi perkembangan.
Sebagai kegiatan usaha terkelompokan dan sebagian lainnya tersebar. Gejala penyebaran
disebabJ~an
pertama-tama oleh keterikatan-
nya pada sumber alam berupa tanah yang dihargai selain pada kesu buran juga luasnya.
-
- 58 -
Sejalan dengan itu, sebagian jumlah manusia hidup terkelompokan dan sebagian lainnya hidup tersebar. Kehidupan manusia yang mengelompok memberi kesan kehidupan kota sedang yang menyebar memberi kesan kehidupan pedesaan. Mengikuti.uraian terdahulu, kota-kota terbentuk sebagai akibatberkelompoknya berbagai usaha dan merupakan. unsur yang_memiliki. fungsi .serta terikat menurut structur tertentu dalam proses pengembangan.
Berbicara mengenai sistim perwilayahan sudah barang tentu mencakup unsur pedesaan maupun kota
s~kaligus.
Sedangkan ruang lingkupnya, ditinjau dari sudut jangkauan strU£ tur pengembangan yang terbentuk berlandaskan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kegiatan usaha ekonomi. Berbagai kalangan mempergunakan kriterium "Pendapatan Daerah"untuk mengukur tingkat pertumbuhan daerah. Sebagian dari kalangan ini mempergunakan "Pendapatan Daerah Perkapita 11 sebagaikriterium.. Pemakaian " Pendapatan daerah
11
sebagai kriterium untuk mengukur
tingkat pertumbuhan daerah bukannya salah, melainkan sangat sukar untuk
mencar~
kaitannya dengan mekanisme penyeimbangan.
Selain dari itu, " Pendapatan
11
belum. memberi gambaran yang me-
madai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. tinggi belum.
bera~ti
Pendapatan
suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mempe-
roleh kebutuhannya. Adapun kriterium. yang dipilih untuk menyatakan an
11
11
Tingkat . Pertumbuh.
sesuatu wilayah adalah justru tidak langsung memberit~hukan
pertumbuhannya sendiri melainkan memberitahukan faktor " Tingkat Kemudahan pakan
11
bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan, baik meru-
kebutuhan hidup maupun berupa kebutuhan - kebutuhan untuk
melakukan kegiatan usaha.
- 59 -
Kriterium " Tingkat Kemudahan " memberikan pula ukuran bagi " Kesempatan untuk tumbuh " serta ukuran bagi " Daya Tarik " Dengan kesempatan untuk tumbuh yang
seirr~ang,
pada dasarnya dapat
dicapai tingkat pertumbuhan yang seimbang pula. Mengenai satuan produk yang dipilih sebagai variable dalam perencanaan, sudah tentu adalah satuan produk yang benar -benar menampung makna dari kriterium tersebut. Dalam hubungan ini, predikat " Satuan " berlaku mencukupi dimensi wilayah.
Wujudnya sendiri ak.an merupakan " Satuan Wilayah " selain
dari itu, predikat " Satuan "
juga mencakupi pengertian " Satuan "
dalam mekanisme pengembangan sehingga satuan produk yang dimaksuditu dapat diberi sebutan Satuan Wilayah Pengembangan, atau disingkat S.W.P.
Structur yang ada sekarang. Dalam suatu SWP tidak. dijumpai adanya kesimbangan perataan, dikarenakan perbedaan. hirarki. Sedangkan antara SWP pada prinsipnyadapat dicapai keseimbangan.
~engan
demikian, apabila pada wila-
yah nasional dikehendaki adanya keseimbangan dengan tingkat perataan yang tinggi, diperlukan hadirnya sejumlah SWP yang dalam keadaan seimbang yang sebesar mungkin.
Pada wilayah nasional dijumpai lebih dari 70 SWP, yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Sekian banyak. SWP itu menunjukan ukuran yang tidak sama besarnya. "Tingkat Kemudahan" yang tidak sama tinggi berarti pula bahwa kesempatan untuk tumbuhpun tidak sama.
Hadirnya sejumlah SWP seperti itu, merupakan suatu prakondisi bagi berkembangnya pertumbuhan nasional yang semakin tidak seimbang,
s~
lama terhadapnya tidak dilakukan suatu perombakan atau pengendalian yang memenuhi tujuan nasional maupun pada tiap SWP. Arah perombakan dan pengendalian yang perlu dilak.ukan adalah jelas, yaitu membawa sejumlah SWP tersebut kedalam keadaan keseimbangan. Sasaran yang ingin dicapai ialah keseimbangan dengan tingkat kesem patan pengembangan secara merata dan tinggi.
- 60 -
~.6.1.2~
J~~YA
PROSES.
Penetapan structur Pengembangan Wilayah yang diinginkan, terbagi dalam prospek-prospek bagian : PROSES A Inventarisasi Structur Pengembangan Wilayah yang berlaku : lebih bersifat proses determinan, dalam arti merupakan
k~
giatan-kegiatan kompilasi data, menganalisa, dan menarik kesimpulan dan fakta-fakta structur pengembangan wilayah yang berlaku pada keseluruhan wilayah nasional. Sepanjang analisa yang dilakukan sampai paaa tahap ini d! peroleh petunjuk, bahwa unsur pembentuk structur pada"wilayah ialah jasa distrubusi. Kegiatan usaha ekonomi bermula pada sumber alam dan ber akhir pada konsumen akhir. Bertolak pada sumber alam diperoleh produk primer, melalui kegiatan usaha primer (produksi).
Kegiatan usaha primer,
berlokasi pada tempat diketemukan sumber alam. Catatan Konsumen akhir ialah pihak yang menampung barang - barang konsumsi, sehingga industri termasuk konsumen akhir. Jasa distribusi pada hakekatnya berperan memasarkan duk primer menuju konsumen akhir.
pro-
Selama perjalanan,
duk primer dapat mengalami perubahan melalui proses nian, pengolahan, pengerjaan dan sebagainya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen akhir.
pr~
pemu~
rangka
Proses~proses
seperti ini merupakan fungsi kegiatan usaha sakunder (pr~ duksi) yang bersifat melengkapi kegiatan usaha distribusi (tertier), dalam rangka pemasaran produk primer.
- 61 -
Sumber alam, letaknya tersebar-sebar . Konsumen akhirpun berada tersebar-sebar.
Kegiatan usaha distribusi
berperan menghubungkan kedua-duanya, sehingga menghadapi nerajat nyebaran yang lebih besar lagi.
Dalam rangka mengatasi
p~
kenyataan
demikian, terjadilah bentuk-bentuk yang mencerminkan penerapan
pri~
sip-prinsip effisiensi pada proses distribusi, yaitu berupa simpulsimpul jasa distribusi. Berdasarkan suatu pengertian tentang
m~kanisme
berkembangnya Wilayah
yang bertumpu pada kegiatan usaha Ekonomi, mula sekali dapat diamati adanya sejumlah "Satuan Wilayah Ekonomi" ( SWE ) pada wilayah Nasional SWE-SWE ini masing-masing bertumpu pada suatu Kota orde kei yang berfungsi selaku simpul jasa distribusi, tingkat
ditentu.
ke~uatannya
kan oleh tingkat kepadatan jasa distribusi masing-masing. Dari pada itu, kota orde ke I sendiri didefinisikan sebagai simpul sa distribusi yang memungkinkan pencapaian tingkat harga pasar gi bagi produk-produk wilayah.
j~
terti~g
Dengan konstelasi kepulauan yang dimi
liki Indonesia, kota orde I itu antara lain haruslah memiliki pelabu£ an laut,
sedangkan tingkat harga pasar tertinggi diidentifikasikan
sebagai "Tingkat Harga Pasar Internasional". Jumlah dan distribusi SWE yang saat ini terdapat diseluruh wilayah Nasional ditambah dengan tingkat ketergantungannya antar SWE, memberikan petunjuk tentang Structur Pengembangan Wilayah yang berlaku.
Jalannya analisa secara memintas (memotong kompas,
menempu~
jarak se -
penqek mungkin), dapat diketengahkan sebagai berikut. Menurut wujudnya, kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan kedalam "Ja sa dan Barang" . Berbicara mengenai kebutuhan berupa pendapatan, tidak lain adalah pendapatan yang ekwivalen nilainya dengan jasa atau barang yang nya.
Jasa, barang ataupun pendapatan merupakan produk dari
kegiatan usaha.
dihasilka~
proses
Berbicara mengenai kebutuhan berupa lapangan kerja, ti
dak lain adalah kegiatan usaha itu sendiri.
- 62 -
Penambahan lapangan kerja berarti pengembangan proses kegiatan usaha. Yang tergolong kebutuhan barang ialah : prasarana, sarana, barang barang modal, bahan baku I penolong dan baranq konsumsi. Yang tergolong kebutuhan berupa jasa (langsung dikonsumsi) ialah mi salnya jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pe£ ibadahan, jasa pemerintahan, jasa perlindungan hukum, jasa kearnanan, jasa angkutan dan lain sebagainya. Mengenai kebutuhan berupa jasa, pertama-tarna dibedakan menurut
"tin~
kat keseimbangan " kebutuhannya sangat dirasakan oleh masyarakat. s~
Untuk menjangkaunya menyangkut mobilitas, yang berarti pula biaya, hingga penyediaaunya berada dalam jangkauan lokal.
Penyediaan jasa
sifatnya langsung, sehingga kegiatan usaha yang menghasilkannya juga berada dalam jangkauan lokal. Atau sebaliknya dapat disebutkan, bahwa kegiatan usaha penghasil jasa dikenal berorientasi kedalam arti, bahwa jasa yang dihasilkannya
itu
ditujukan kepada masyarakat yang berada dalarn wilayah yang sama (berjangkauan lokal )
Berbeda dengan jasa, penyediaan barang sifatnya tidak langsung. Barang disediakan melalui jasa distribusi (terdiri dari jasa
perdagan~
an dan jasa angkutan, sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan) . Penghasil barangnya sendiri dapat berada dalarn jangkauan lokal maupun jangkauan tidak lokal, seperti diwilayah lain, dipulau lain ataupun di negara lain. Dalam rangka ini, kegiatan usaha penghasil jasa distribusi ]uga masih dikenal sebagai " Berorientasi kedalam "
Walaupun barangnya berasal
dari luar wilayah. Disamping memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sama berupa barang, juga berfungsi melayani pemasaran basil produksi masyarakat dalam wilayah itu kepasaran luar, seperti kewilayah lain, kepulau lain atupun ke negara lain.
- 63 -
Dala~
hubungan ini, kegiatan usaha penghasil jasa distribusi
.dikenal
" Berorientasi keluar " Dengan
d~~ikian,
dal&u
m~nh~rikan
pelayanan, kegiatan usaha penghasil
jasa- distribusi menunjukkan ciri-ciri : a. Selain berjangkauan lokal, juga tidak lokal, dan b. Disamping berorientasi kedalam, juga berorientasi keluar. Jangkauan tidak lokal, terutama dikaitkan dengan pelayanannya yang berorientasi keluar, dan pada prinsipnya diusahakan untuk menjangkau jarak sejauh mungkin, yaitu sejalan dengan usaha pencapaian pasaran yang selu· as-luasnya.
P.ROSES B Pengumpulan fakta dan Penetapan Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah. Terjadi simpul jasa distribusi menimbulkan pusat kegiatan usaha tribusi, yaitu yang mencakup perdagangan dan angkutan.
di~
Disitu ter-
jibat sejumlah manusia • yang memerlukan juga pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan usaha yang berfungsi melayani itu melibatkan pula sejumlah manusia. Begiatu seterusnya, sehingga terjadilah konsentrasi kegiatan usaha dengan disertai pemukiman manusia-manusianya,
Yang membentuk kehi
dupan kota .i Dalam kaitan inilah, simpul jasa distribusi dinyatakan sebagai ti··tik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota,.menurut konsiderasi ekonomi. Atau dengan kata lain,kota mernpunyai fungsi ekonomi dalam I rangka peranannya sebagai simpul jasa distribusi. Sebagai pusat perdagangan, maka harga barang yang berlaku pada sim pul (kota) merupakan ukuran harga pasar bagi barang-barang yang di hasilkan oleh kegiatan-kegiatan usaha produksi yang berada disekitarnya.
- 64 Sebaliknya, kegiatan usaha produk berusaha untuk dapat mencapai tingkat harga pasar yang berlaku pada simpul (kota) . Simpul mempunyai kelebihan dari sekedar harga pasar, suatu ·barang yang dapat mencapai tingkat harga pasar yang berlaku pada suatu simpul, akan terjamin pemasarannya sampai pada konsumen akhir. Dalam usahanya untuk mencapai tingkat harga-pasar yang berlaku pada simpul, kegiatan-usaha produksi memperhitungkan besarnya biaya angkutan yang perlu ditutupnya, periksa Gambar l untuk
j~
nis barang berlaku harga-produksi minimum, sehingga untuk suatu tingkat harga pasar pada simpul berlaku pula suatu batas wilayah yang menggambarkan dan disebut Wilayah Pengaruh Simpul. Dalam layah pengaruh itu, kegiatan-usaha
produks~
w~
dapat mencapai harga
pasar aan berarti dapat terjangkau oleh pelayanan pemasaran. Diluar wilayah, berarti tidak terjangkau lagi oleh pelayanan pemasaran sesuatu simpul. Dengan menurunnya biaya-angkutan Wilayah Pengaruh Simpul menjadi lebih luas. Makin merendah biaya angkutan, akan makin luas wilayah pengaruhnya. Menuru1~ya
biaya-angkutan disebabkan diantaranya oleh meningkat-
nya teknologi angkutannya. Sedangkan teknologi meningkat sejalan dengan membesarnya volume arus-barang (gejala perkembangan) . Teknologi angkutan yang
meningkat sebaliknya menurut syarat, be
rupa "pengumpulan barang" sebelum diangkut. Pengumpulan barang, tidak lain adalah suatu bentuk simpul jasa-distribusi juga. Sejalan dengan berlangsungnya perkembangan, bermunculanlah ·sim:pul-simpul jasa distribusi baru, yang nampak sebagai kota-kota
(keC:ilX baru.
Simpul yang timbul kemudian itu, sifatnya melengkapi simpul yang telah ada sebelumnya.
Simpul yang timbul kemudian itu berada da
lam sub-ordinasi simpul yang telah ada sebelumnya.
- 65 -
Teknologi angkutan, yang menghubungkan simpul yang telah ada sebelumnya itu dengan simpul lain, dapat pula meningkat sejalan datnya arus barang.
makin mema-
berpengar~~
Peningkatan teknologi angkutan
baiki tingkat harga pasar.
denga~
memper-
Perbaikan tingkat harga-pasar membawa
peng~
ruh pula pada perbaikan tingkat harga pasar pada simpul yang berada dalam sub-ordinasi, periksa Gambar 2. { HP ) ke{ HP ) l 2 berpengaruh pada perobahan { HP 0 ) 1 ke { HP 1 ) 1 . 0 2 Tingkah-laku
jasa-distribusi, sebagaimana diungkapkan pada Gambar 1, Jasa-distribusi tidak merr.bedakan Je
berlaku w"'ltuk satu jenis barang.
nis barang *) dan menampung sekaligus berbagai jenis barang.
Gambaran
mengenai tingkah laku jasa distribusi dalam menampung sekaligus berba gai jenis barang, didapatkan melalui cara
11
penumpangan 11 {super imposed},
periksa Gambar 3. Lebih dekat pada simpul, lebih banyak pula jenis ba rang yang terjangkau oleh pelayanan pemasaran, yang·
berarti. lebih luas
kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan usaha. Simpul yang terjadi kemudian itu dapat pula menimbulkan simpul baru, yang sifatnya melengkapi padanya .
Begitu seterusnya, sehingga terbentuk
sederetan simpul-simpul yang terikat satu dengan lainnya fungsionil pemasaran.
·dalam
hubungan
Hubungan seperti i tu menampakkan adanya susunan h.!_
rarki, yang arahnya ditentukan oleh arah dari orientasi geographis pemasa. rannya, periksa Gambar 4. Ciri-ciri hubungan fungsionil antar simpul, tidak lain menggambarkan ciri cirL hubungan fungsionil antar kota. Orientasi Geographis Pemasaran yang d·ijumpai lauan _Indonesia, mengarah pada
11
pada wilayah-wilayah ke pu-
perairan dalam 11
•
Apakah arah ini keliru?
Tidak, justru tepat sekali, mengingat bahwa arahnya sesuai dengan orientasi perdagangan antar daerah.
Makin intensif berlangsnngnya
9erdagangan-
antar daerah, akan makin tinggi tingkat ketergantungan ekonomis antar daerah, yang berarti makinkok6h Kesatuan Ekonomi Nasional.
Selain dari
itu,
perdagangan antar daerah yang intensif membuka peluang bagi berlangsungnya 11
spesialisasi daerah
bangan.
11
yang berarti memperluas kesempatan untuk perkem -
- 66 -
*) Kecuali beberapa jenis barang yang tergolong khusus, sepert~ rninyak, kayu glondongan dan ternak, yang rnernpergunak an fasilitas distribusi yang khusus pula. Proses yang bersifat carnpuran antara pengarnatan unsur-unsur diterrni nan yang rnenghasilka n rekornendasi pengernbanga n wilayah, dengan unsur tinsur kebijaksana an-kebijaks anaan yang rnenetapkan jalur upaya yang hen dak diternpuh dalarn pengernbanga n wilayah. Dalam suatu SWP tidak dijurnpai adanya keseirnbang an/perataan, dikarenakan perbedaan hirarki. Sedangkan antar SWP pada prinsipnya dapat die~ Dengan dernikian, rnaka, apabila pada wilayah Nasional dikehendaki adanya keseirnbanga n dengan tingkat perataan yang tinggi, di perlukan hadirnya sejurnlah besar SWP yang dalarn keadaan seirnbang.(Peri~
pai keseirnbanga n.
sa GBHN 1979) Pada Wialayah Nasional diju-pai lebih dari 70 SWP, yang tersebar rnulai dari Sabang sarnpai Merauke. Sekian banyak SWP itu rnenunjukkan ukuran yang tidak sarna besarnya. 11 Tingkat kernudahan 11 yang berlaku tidak sarna.tinggi nya, yal).g berarti ba.hwa kesernpatan untuk turnbuhpun tidak sarna. Hadirnya sejurnlah SWP seperti itu, rnerupakan suatu pr-kondisi bagi berlangsung nya perturnbuhan nasional yang rnakin tidak seirnbang, selarna terhadapnya tidak dilakukan _s~~u~perornbakan.
Tahapan.rnak ro dalam pelaksanaan perencaan pengernbanga n wilayah dirnaksudkan untuk rneninjau perrnasalaha n dalarn keseluruhan wujudnya, terutarna dalam kaitannya dengan program pernbangunan Nasional yang lebih luas dan rnenyeluruh sehingga dengan dernikian dapat diperoleh batasan-bat asan pers_ ·pektif program itu sendiri. Hal mana rnenyangkut garis besar rencana dan ukuran-ukur an pelaksanaan yang diperlukan.
- 67 -
Kebijaksanaan sebagai masukan yang diperlukan. Menempatkan fungsi program pengembangan wilayah didalam program pembangunan Nasional Hal yang perlu diperhatikan didalam program pengembangan wilayah sehingga sesuai dengan program pembangunan nasionaladalah sebagai berikut '- Meningkatkan taraf hidup, merupakan fungsi pokok program pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional. Hal ini dicapai melalui perencanaan yang terpadu yang memasukkan ke mungkinan -
kemungkinan·p~hingkatan
taraf hidup masyarakat sebagai ba
gian dari keseluruhan_ proses peningkatan taraf hidup. - Mengembangankan wilayah, dalam hal ini bertumpu pada pengembangan ber daya alam.
sum.~
Perpaduan yang serasi antara sumber daya alam dengan
keahlian tenaga kerja, ditambah dengan lain-lain unsur pengembangan di tujukan "kepada pemanfaatan Wilayah Nasional seoptimal mungkin. - Perataan Panyebaran penduduk, dalam rangaka mencapai tujuan tingkat pe£ tumbuhan antar daerah yang semakin seimbang, sebagai prakondisi
dalam
pencapaian tujuan ideal pembangunan nasional. - Lain-lain fungsi, yang merupakan penjabaran langsung dari ketiga fungsi pokok diatas. Ad~pun
Kebijaksanaan-Kebijaksanaan Sektoral yang harus diperhatikan ialah:
Pertanian • - Meningkatkan kemampuan serta memlihara kelangsungan peningkatan produk . I si bahan makanan, bahan baku industri dan bahan perdagangan. - Peningkatan pendapatan masyarakat, terutama untuk daerah pedesaan. Peningkatan penghasilan petani pada tanah garapan yang terbatas luasnya, dengan cara intensifikasi dan sistim pola pertanaman campuran adalah bersifat sementara.
Karena batas produksi akan mencapai batas
maksimum, sedangkan kebutuhan keluarga penani semakin meningkat . Salah satu jalan dalam mengatasi hal ini ialah dengan memperluas la han usaha.
- 68 -
- Kesempatan kerja yang semakin meluas, terutama untuk daerah pedesaan. Intensifika si, multi usaha tani adalah usaha-usaha yang dapat mening~ kan penggunaan·· tenaga kerja. - Peningkatan pemeliharaa n dan pemanfaatan sumber alam. Hal ini bisa di .:capai dengan pengairan yang cukup. Sis tim usaha pertanian yang tepat serta reboisasi dan
penghijau~~-
Ekonomi dan Perdagangan .
1
Kebijaksana an disektor ekonomi dan perdagangan pada pokonya ialah baiki ·.peri kehidupan rakyat, terutama dibidang sandang pangan
mempe~
- Kepada masalah perbaikan ekonomi, rakyat harus diberllkan prioritas uta rna diantara soal-soal nasional. Sedang cara menghadapin ya perlu didasarkan pada prinsip-pri nsip ekonomi yang rasionil dan realistis; - Hakekat dari landasan idiil ini adalah pembinaan sistim ekonomi terpi~ pin berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsung nya Demokrasi Ekon£ mi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. - Dalam demokrsi ekonomi yang hendak dihina, tidak ada tempat bagi adanya sistim "Free-frigh t liberalism" , sistim "Etatisme" dan monopoli yang me rugikan masyarakat. - Pembangunan ekonomi harus berdasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri tanpa menolak kemungkinan memanfaatka n po tensi modal, tehnologi dan ketrampilan yang tersedia diluar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rak. yat tanpa mengakibatk an ketergantun gan kepada luar negeri - Program jangka pendek terdiri atas pengendalia n inflasi (stabilisas i ekonomi ) dan pemulihan produksi (rehabilita si) .
- 69 -
Politik dan pertahanan keamanan. Sifat politik luar negeri adalah bebas dan aktif, anti imperialisme dalam. segala bentuk manifestasinya , serta mengabdi kepada an nasional dan amanat.penderi taan
kepentin~
rak~at.
- Memelihara stabilitas dan ketahanan nilsional. - Konsolidasi Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Nasional (HANKAMNAS} serta realisasi integrasi ABRI sebagai kekuatan Hankamnas ataupun sebagai kekuatan sosial. Perindustrian. - Menerapkan teknologi yang dapat menguntungkan dan menggunakan bahan setempat serta memperkerjakan tenaga secara maximum. - Mempercepat pertumbuhan industri kepedesaan. - Mempercepat hubungan antara cara-cara berproduksi modern dan tradionil. Sosial dan kebudayaan. - Meningkatkan tingkat kesejahteraan dan penghidupan penduduk - Pemerataan pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat. - Memelihara dan membina budaya bangsa - PROSEs_· C.
Pengumpulan Pola perdagangan yang berlaku ini berarti bahwa sistim pro duksi, dan surplus dan distribusi dari hasil - hasil industri perJ1.1 diperhatikan. Structur perdagangan dan arah perdagangan tersebuL-perlu diperhatikan dalam proses penetapan structur pengembangan wilayah.
- 70 -
Pertumbuhan, menurut diterapkannya pola-pola effisiensi pada segenap ke giatan-usaha, baik yang tergoloug dalam bid&,g ekonomi, sosial maupun politik;
dengan demikian juga pada kegiatan-usaha N-E dan
kegiatan-us~
ha E. Pelaksanaannya terlihat pada pertimbangan skala-ekonomis dan pemilihan lok.a::;..i. yany pal..i.ny menyuntuugk.aJ-1 dala.tn pembe.t:ian pelayanan. Selain dari itu, juga dalam bentuk kecenderungan berkelompoknya berbagai kegiatan-usaha untuk memnuhi kebutuhan bersama, sebagai suatu jalan yang menguntungkan. Bagi Kegiatan N-E, lokasi yang dinilai paling menguntungkan ialah lokasi sentral, sesuai dengan ciri-ciri dalam pelayanannya (Gambar a). Sedangkan untuk kegiatan-usaha E, lokasi yang dinilai paling menguntungkan ialah 1£ kasi ujung, sesuai_dengan ciri-ciri dalam pelayanannya 1Gambar b), terut~ rna dalam hal jangkauannya yang tidak-lokal dan "berorientasi keluar". Pergeseran lokasi,
----t U OGP
a). Lokasi Sentr.·! (LS)
b). Lokasi-Ujung (LU} GGP;: Orientasi Gao<;ra;;,his F~masaran.
dari sentral ke ujung, membawa keuntungan ekonomis Catatan Pada ukuran wilayah Kecamatan, pengaruh lokasi sentral pada umumnya rnasib terasa. Lebih dari ukuran itu, tidak lagi dijumpai peranan sentral nya-,· periksa lokasi kota-kota besar pada umumnya. Perbedaan, dalam hal pemilihan lokasi yang dinilai paling.menguntu ngkan antara kegiatan-usaha N-E dan kegiatan-usaha E·tidak mengurangi
kecend~
rungan untuk berkelompok, mengingat bahwa : (a) berkelompoknya kegiatan usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan-usaha N-E mudah menyesuaikan diri, sesuai dengan ciri-ciri dalam pelayanannya yaitu yang berjangkauan lokal dan berorientasi kedalam.
-
I 1-
Sepanjang analisa yang dilakukan sampai pada tahapan ini diperoleh petunjuk, bahwa unsur pembentuk struktur pada wilayah ialah jasadistrubusi. Jasa - jasa lain bukanlah unsur pembentuk struktur, wa laupun dapat mempengaru hi wujud strukturnya .
Catatan Dimanapun lokasi dari kegiatan-us aha penghasil barang, akhirnya biaya distribusil ah yang menentukan jangkauan pemasaran, dengan de mikian juga luasnya
pemasaran.
Dengan demikian, analisa lebih lanjut yang dimaksudkan untuk meng~ nal wujud strukturnya , ditujukan pada tingkah-lak u jasa-distri busi. PROSES D Pengembanga n wilayah yang diinginkan. Dari hasil proses a) dan b) yang menjadi masukkannya . Inti proses ini adalah suatu optimasi mengenai barbagai kombinasi jumlah dan ukuran SWP yang ingin dikembangka n; berikut cara-cara pengembanga nnya untuk mencapai tujuan tingkat keseimbanga n pertumbuhan yang semakin tinggi, dengan memperhitun gkan faktor-fa~tor pembatas seperti penurunan tingkat pertumbuhan total dan kenaikan tingkat defisiensi. Proses ini berbentuk suatu proses determinan yang sangat komplek, diselingi oleh interasi berbagai formulasi kebijaksana an.
---------"---------
- 72 -
2.6.1:3. ,L-1 ode l ·Dengan demikian struktur Pengembangan Wilayah yang berlaku dan diinginkan ada k.a.itannya dan perlu menjadi suatu masukan pada suatu
program
perencanaan pengembangan wilayah. Pada wilayah nasional dijumpai lebih dari 70 SWP yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekian banyak SWP itu menunjukan
ukuran-ukuran
yang tidak sama besarnya, misalnya : besar penduduk (PP) , p
(A ) , kepadatan penduduk
_p (p-
p
besar p
I A ) , pendapatan penduduk (P 1 )
area
dan ting
kat jasa distribusi (F) , tingkat (1 2 ) tingkat ketersedian ( 1 1 ) tingkat aksesibilitas (I 3 ) , tingkat pertumbuhan (PT) dan peningkatan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Langkah pertama bertujuan untuk menetapkan Struktur Pengembangan yah· yang diingi.nkan. Untuk ini dibutuhkan fakta-fakta damn.
Wil~
masUkan-m~
sukan determinan struktur pengembangan wilayah yang berlaku.' Dalam su atu SWP tidak dijumpai adanya keseimbangan dan perataan oleh karena adanya perbedaan hirarki. Sedangkan antar SWP pada prinsipnya dapat di capai keseimbangan.
Keseimbangan jelas dapat dicapai dengan tingkat yang tinggi, jika lah besar SWP dalam keadaan yang
sej~
seimbang.
Usaha untuk merubah struktur wilayah yang dapat menghasilkan pertumbuhan nasional yang semakin tidak seimbang didasarkan atas suatu kebijaksanaan untuk menuju dan dan mengembangkan Struktur Pengembangan Wilayah yang diinainkan.
Suatu proses yang menetapkan dan menyusun struktur perkembangan Wilayah yang diinginkan jelas akan melalui suatu prosedur sebut
optimasi. Usaha ter-
bertujuan untuk mengindentifikasi sejumlah SWP i
di mana n
=
(i1
=
1,2, ...•• ;
jumlah yang optimal) yang mempunyai Struktur Pengembangan
Wilayah Nasional. SPWTN. Yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan, pemerataan keefisiensian, ketersediaan, ketahanan, kebijaksanaan-kebijaksanaan da lam bentuk batasan-batasan yang akan mewujudkan struktur pengembangan wilayah-wilayah yang diinginkan. Hasil dari allokasi kekiiiyaan "·resources" 20 tahun, negara kesatuan
s~
cara optimum akan memberikan gambaran kedudukan hubungan antar penduduk,
- 73 -
lokasi, sumber daya manusia maupun alam dan sistim transport Sistim transport tur
cptim~orn
,tersebut juga mencerminkan sistim dan struk-
kcpadatan jasa distribusi di Ii1do:nesia.
Suatu proses yang berulang-ulang dilakukan terhadap set-set SWP (tiap set = 70 SWP) . Sampai diperoleh jumlah struktur SWP yang optimal. Adapun kriteria-kriteria yang perhitungkan dalam penentuan Struktur Pengembangan Wilayah yang diinginkan, adalah sebagai berikut: K1 Keseimbangan jasa distribusi antara wilayah (SWP) K2 Peningkatan pendapatan dan Pertumbuhan wilayah. K3 Peningkatan tingkat kemudahan K4 Peningkatan tingkat; aksebilitas Model
matematis untuk Optimisasi ini adalah sebagai berikut
maksimasikan
n
m :E
k
i
dimana
bk = .faktor bobot dan tiap kriteria ( k
cs = ik
= 1,
K
2, ••.••.•... )
Biaya untuk memenuhi kriteria K ( k = 1,2, •.•••.. ) di SWP I pada iterasi S.
s
Kik=
Kriteria-kriteria k yang menentukan di S.W.P i pada iterasi s
- 74 -
Optimasi tersebut diatas dibatasi oleh. hal-hal sebagai berikut 1. Kesediaan modal yang ada untuk
men~~ja~g
optimasi diatas
2. Kebijaksanaan dilihat dari Segi SosiaL, Politik dan Stabilitas Nasional.
2.6.1.4.,
.Masukan-masuk.an yang diperluk.an. Masuk.an-masuk.an bagi keseluruhan Proses diatas terutarna untuk. ber-asal dari Pengarnatan Wilayah Nasional dalarn keseluruhan wujudnya, dengan di mana perlu memperinci inforrnasi-inforrnasi tentang masing masing wilayah bagian, khususnya yang menyangkut kegiatan usaha,
~an
s~er
alarn,
lingkungan kehidupan.
Di sarnping itu dibutuhkan pula masuk.an-masuk.an kebijaksanaan berupa penjabaran kewilayahan dari tujuan-tujuan Nasional. Beberapa usaha terpenting di antaranya adalah inforrnasi tentang: - Lokasi, Ukuran, dan tingkat kepadatan jasa distribusi, serta jang kauan pelayanan, masing-masing kota di seluruh Wilayah Nasional. - Pola
da~ Qkura~-ukuran
aliran barang (asal
d~~ tuju~~)
, melalui
transport darat maupun laut. - Analisa potensi Wilayah, dalarn bentuk sebagai analisa kombinasi Surnber Alarn, Manusia dan Kegiatan Usaha. Di an tara masuk.an-masuk.an kebij aksanaan, yang menonjol ialah : - Kebijaksanaan tentang Pemerataan Pernbangunan
d~~
hasil-hasilnya
- Kebijaksanaan tentang Bidang Kegiatan Usaha yang hendak dikernbang kan. -
K~bijaksanaan
tentang impak dan batasan-batasan pada lingkungan
alarn fisik. Kebijaksanaan tentang energi dan ketenaga kerjaan (marnpower)
- 75 -
Stru..~tur.
~·1PP
ya.'"lg diinginka.'1
2. 6. 2.
Penentuan
2.6.2.1.
Produk yang dihasilkan : Pada dasarnya diharapkan untuk menghasilkan Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional (S.P.W.T.N) ya'1g diinginkan. S.P.W.T.N tersebut merupakan masukan utama bagi perencanaan jan_£ ka panjang karena memberikan petunjuk-petunjuk tentang : - Kriteria-kriteria pengembangan penetapan struktur wilayah yang diinginkan. -
Ju.'nla.~ Wilaya.~
dalam
kurun
Pengetr.banga.'1 Partial
{-r;-;rpp)
yang
,_ _ _ ..::J-1.uc.u.u~
ditangani
waktu jangka panjang tertentu.
- Distribusi sejumlah WPP tersebut pada keseluruhan wilayah Nasio nal. Gambaran distribusi kota-kota simpul pertumbuhan masing-masing SWP. - Indentifikasi hierarki Struktur WPP yang diinginkan. - Indikasi jenis Kegiatan Usaha yang direncanakan
d~pat
bertindak
sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) bagi tiap WPP, selaku cara yang tercepat untuk meningkatkan kepadatan jasa distribusi Adapun Kriteria-Kriteria yang digunakan untuk menghasilkan produk ini ialah : K - Keseimbangan jasa distribusi antara Wilayah Pengembangan l
Partial (WPP) K - Peningkatan Kemudahan. "2
K - Peningkatan Ketersediaan. 3
K - Peningkatan aksesibilitas. 4
K - Peningkatan dan pertumbuhan wilayah (WPP). 5
K - Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat didalam wilayah 6
tersebut seoptimal mungkin. K - Kota-kota sebagai kutub pertumbuhan pada w""PP-WPP bisa sa7
ling menunjang. Sehingga menunjang pada pertumbuhan kota orde diatasnya dan pertumbunan wilayah (SWP). Sebagai contoh
Pembagian Wilayah Pengembangan Partial
(WPP) pada Suatu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) , Ialah Seperti Tergambar pada gambar pembagian WPP pada Daerah Istimewa : Aceh.
- 76 -
2. 6. 2. 2 .. Jalan nya Proses Penetapan Struktur WPP Yang diinginkan terbagi dalam Prospek-Prospek bagian PROSES A), Inventarisasi Structur .· WPP yang berlaku: Merupakan kompilasi data, menganalisa dan menarik kesimpulan dan faktor-faktor Structur Pengembangan Wilayah yang berlaku pada keseluruhan wilayah
nasional.
Kota-kota orde Ke II yang berfungsi selaku sirr~ul
jasa distribusi, tingkat kekuatannya ditentukan oleh tingkat kepadatan jasa distribusi rnasing-masing Jumlah dan distribusi WPP yang saat ini terdapat diseluruh Wilayah Nasional di tambah dengan tingkat ketergantungan nya antara WPP, memberikan Petunjuk tentang
Structur
Pengembangan Wilayah yang berlaku.
Proses B) Pengumpulan faktor dan Penetapan Kibijaksanaan Pengembangan Wilayah. Bersifat campuran antara pengamatan unsur determinan yang mengahasilkan dengan
rekomendasi-reokomendasi pengembangan wilayah,
unsur-unsu~
kebijaksanaan-kebijaksanaan jalur upaya
yang hendak ditempuh dalam pengembangan wilayah. Dengan keadaan ketidak seimbangan tingkat pertumbuhan antara daerah merupakan. lmplikasi Kebijaksanaan terhadap fakta pengembangan wilayah yang ada,
perlu diolah dan di jelaskan,
Proses C) Pengumpulan Pola perdangangan yang berlaku: Ini berarti bahwa sistim
Produksi,
Surplay dan distribusi
dari hasil-hasil industri-industri perln·diperhatikan. Sturctur perdagangan dan arah perdagangan tersebut,perlu
dipe~
hatikan dalam proses penetapan strucktur pengembangan wilayah.
Proses
D~
Penetapan Structur Pengembangan Wilayah yang diinginkan. Adalah kegiatan penyelesaian dan hasil-hasil proses A) dan proses B) 1 yang menjadi masukannya
Arti proses
adalah suatu optimasi mengenai berbagai jumlah dan ukuran WPP yang ingtn dikembangkan, berikut cara-cara pengembangannya
- 77 -
dimana bk
=
faktor bobot dari tiap kriteria k 1, 2
(k
s Cjk
biaya untuk memenuhi kriteria k (k
s Kjk
=
=
1,2
) di SWP. pada iterasi S J
Kriteria-kriteria k yang menentukan di WPPj pada iterasi S
2.b.2.4
Masukan-masukan yang diperlukan. Masukan-masukan bagi keseluruhan Proses diatas terutama akan ber asal dari Pengamatan Wilayah Nasional dalam keseluruhan wujudnya, dengan di mana perlu diperinci informasi-informasi tentang
masin~
masing wilayah bagian, khususnya yang menyangkut sumber alam, kegiatan usaha, dan lingkungan kehidupan. Disamping itu dibutuhkan pula masukan-masukan kebijaksanaan berupa penjabaran kewilayahan dari tujuan-tujuan Nasional. Beberapa usaha terpenting di antaranya adalah informasi tentang - Lokasi, Ukuran, dan tingkat kepadatan jasa distribusi,
serta
jangkauan pelayanan, masing-masing kota orde II di dalam SWP yang ditinjau. - Pola dan ukuran-ukuran aliran barang (asal dan tujuan), melalui transport darat maupun laut. - Analisa potensi wilayah, dalam bentuk sebagai analisa kombinasi Sumber Alam, Manusia dan Kegiatan Usaha. Di antara masukan-masukan kebijaksanaan, yang menonjol }alah : - Kebijaksanaan tentang Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. - Kebijaksanaan tentang Bidang Kegiatan Usaha yang hendak dikembangkan. - Kebijaksanaan tentang impak dan batasan-batasan pada lingkungan alam fisik. - Kebijaksanaan tentang dan te.•.1aga kerjaan (manpower).
- 78 -
2.6.2.3 M o d e 1 Distribusi dan jumlah WPP menjadi suatu masukan pada program perencanaan ini, Faktor masukan dari setiap WPP yang ada, misalnya : p
p
p
besar penduduk {P ), besar area (A), kepadatan penduduk {P 1 p p A), pendapatan penduduk {P 1 ) dan r.ingkat jasa distribusi (F), tingkat ketersediaan (I 1 ) tingkat aksesibilitas (I), tingkat 3 T pertumbuhan {P ) dan peningkatan kebutuhan-kebu tuhan lainnya. Methode untuk mendapatkan WPP yang Optimum dapat melalui proses pemilihan dari mata s { set dari WPP dalam satu SWP ) • Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menentukan struktur WPP yang
di~nginkan
adalah :
Kl
Peningkatan kemudahan
K2
Peningkatan ketersediaan
K3
Peningkatan aksesibilitas
K4
Peningkatan Sumber daya alam.
Keseluruhan Kriteria-krite ria tersebut diatas ditampung pada setiap iterasi, yaitu penyalangan ke dalam WPPn, untuk menge tahui hal-hal : penduduk dan pemukimannya, kegiatan usaha dan sistim transportnya. Kegiatan usahanya mencakup untuk perencanaan umum jangka pan jang dalam ha industri-indus tri pertanian (IP), service {Ij jasa), general {Ig), konstruksi {Ik), transport komunikasi · untuk pe rumahan {I H) sampa~. d.~perc 1 e h {I T ) dan persed~aan kondisi yang baik. Dalam proses iterasi untuk tujuan ini, perlu dibuat suatu mo del matematik sebagai berikut Maximasi u (X .. ) = ~]
nm j k
- 79 -
:.-fARGA ?A:!AR
r
.'
/
/
/
/
,.-
-----
"" ""--" ......
\
\
\
\
i
I
I
1/~
===H
·+
T--
j\~
I
I
t0
•
"1 . •·2· t 3' t 4
t
a
:z
b
c
Wri~yah-?en-;;:w:h 3i•~·fii.J:
J ' .'r'-•, A t0 ?iz.yC!-.-\nQkutan menurut Garis. Lengkun'J
Willlfih·P~c~..-d; ::=·-:"-"'~ 1:-~.d 8 y .... ,. •t:1 jdt.ol ~.t: .;n ot=l"laKI.Jr• 'Ia \.i;,ris Lengkung
Biaya-Ar)gkut;;n '-4
- 80 -
; ~D '
,. ~. 1'2
(HP ; .. 0,;
......... _ .....
f' ;
'' I I
l
I
: I t
I
--...:J,:,~---r-
;~~---
•
WP ..
Wlleya~ ~Al
~oo ~:c
o . . ·.. -.111~..e., m
lnWX : •
( • ) j ...£."1
C'lta:r.
--...:·· ·a
wr, -----i
•·:':--·
HP • Hera- r'..,.
1I
~~~
- 81 -
-----.-\BCDEFGH
DSB
I
I
I
I I
I
I
!'
!
~
- - - - ; - . . ' •..,....--- _ _ _..Jo-._ _ _.....;__ __
..'
; S
I '
I
I !
. .
i ~
I
'
I
I
(1-1'---;--
~·It
I
! I
;f
1:1
/
/
~j/
I : Il
I I
I I I I
I !
I
;
I
I
....... ,
I
.
:I ; ~
:
I
i
; ' ' t • . I .
;
--~--·-- ----
/' /
- - - - --........
~
/
I.
f L'
!
.
;"'
•
-------
;· I
r
/".~~
\ \ \ \
-~q
'
l :\
"
'
'·
\
: :
'
'·"·". '-"\ ;. ; ~ \ -<\..\\~ ; ; \ \.\ \' I
I
.
~ :"\
"-, '
;"\.
I
I
! '
·.
•
\
\I
~
1
\ \
\ \ \_ '-.
\
:
I
I
·~'
\
.
i
\
\
J _/ I .,:
I /j 1
)I
'
'
\\,,""' " ", ~// /./~/ ///;
: i :
II
· \ '---~=-;:./' 11 I - ~ ~- - - - -"---=--:::-- - --- - - L L _ _ j_ GAMBAR 3
"" Simpul j 11l ,d
1,2,3.4,5,6,7,8.9
~~
--o-
.
:
WILAYAH- PE.NGA."~L'H UFHUK :-...H~LTI-JENiS BARANG
S
Jumlah j~ni~ bara:-1q /?.:"1~ pelayar.an jm·.Ci:ctribl.!si
= Hargt-?rodu~·-i min. ··· "'
!T'am~erc
ler.
I
\
I
'
!
'
\5!!"' !s ):Z ;4 -+----.l..-
.-; ::- --;-;--:.
/
\
l
,,
•
I j
: .
;\ vi \l\t.
'
.\
.,
"\\.;\ \'\·\;·,
- - - - n - - - t-~'~-- ...,....__.._ ----4-
--~
\
.
I
:
.......__.
-~--, --<
. I l
......_,__
'
I
t t
............
!
I
I ~~I I
I
I
"-
j!
I
I
""' '
v VI !~I
I
1
I
I
:
i
i ~---
I.
:
,--;-~.........._
I
I
i
~~~~:~~
- - ·---:.
/; I ;
I
f
1
\_
.
~::::- ~· I
\
1 ~ I - -...<1...._
I
I I !
:;
!
i
~
..:--Il---
! I I f /,~i
I I I I
I
-------+-- -----:. :
j
11
-
82 -
,/'"'-,...... , .,,. -- '...... ~,.
(~
/'
0
I I
0
I)
...... , 0
'-.....,
0
............)
I
0
°
0
o
0
I
0
,I
o
I I
L
........,
0
'
I
0
0
0
I 0
0 --
o
--------
------
I
0
I
I
0 _;'
ORIE.-rrASI
I
I
I
I
I
I
G~CG~Artm;
PEMASARAN
I
I
--I
STRUKTUR OASAR PENGEMBANGAN WI LA YAH
TABEL
2.6. VARIABEL - VARIABEL DALAM KUMPULAN PROSES VI STRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH.
VARIAB LE
MASUKA N !
~
SIMBOL
DISKRIPSI
P E N. C. 0
S'L'/\NDAR197 8
~------------------------~~----------------
--------------------------·--------~----------------~~-------------4,---~atuan
Pengembanga n Wi1ayah
SPWTN
70
SWP.
70
PD
27
4. Kota orde 1
KOl
50
'5. Kota orde lllI
K0 2
34
1.
Dep. P.U.
Nasional. 2. Satuan Wi1ayah Pengembanga n 13. Propensi/Da erah 1
6. Kota
J
300
10.000
7. Penetapan Satuan Pengembanga n
SPWTN
Tingkat Nasiona1
SWP.
10
Wi1ayah Nasiona1. B. ·penetapan jum1ah Satuan .Wilayah
J
j
Pengembanga n WPP.
ij
10. Penetapan Satuan Kawasan Pemukimah
SKPhij
hij
11. Penetapan Satuan Pemukiman
SPbhij
bhij
12. Penetapan Kota Orde 1
K01
9. Penetapan Satuan
~~Wilayah.
J
SUMBEH
Jumlah
70
L' A 1· l\ N
:I
M~ S U K AN
VA R I AB L E
I SIMBOL
DISKRIPSI
P E N G 0
I
!i'['/\NDT\1~
1978
SUMT:IJ:m
---------1. ..--..13. "Penetapan Kota Orde 11
K0 2
Jum1ah
14. Penetapan 1ahan industeri
Ai
HA
15. Penetapan lahan pertanian
A2
HA
t16. Penetapan lahan Penduduk/Pemu-
A3
HA
1p 1 Ip
Penduduk/Km
L' A II 1\ N
-
1·1-----
kiman. '17. Tingkat Ketersediaan 18. Tingkat Kemudahan 19. Tingkat ,
't
I
2
Ip 3 Fs ik
Ak~esibi1itas I
'20:. Tingkat Jasa Distribusi
2
Penduduk/Km Penduduk/Km
2 2
Ton/tahun
antara SWP,SWP. dank J
'21. Tingkat untuk memukimkan
I
s
c.' 1]
a. Rp. /KK
Departement Perhubungan
Setiap ongkos untuk
pen~mpatan
trans·
migran. b. Peningkatan Rp/KK
22. Beaya untuk mengadakan arus an tar SWP j & Swt
1s cj1
Rp/Un:it Arus
:dan Departement Umum.
Pekerja~n
di SWP akan menimbulkan manfaat da1a '
1P dan rP 3 2
- 8 3 -
L_~· 7
J
RENCANA TEKNIS KERANGKA DENGAN PENYARINGAN
TAHAP
l!·
7.1
I.
Produk Yang Dihasilkan. Proses rencana teknis kerangka dengan penyaringan- tahap I ini 1 diharapkan merighasilkan antara lain : a. Rencana teknis kerangka b. Methode penyaringan c.
lnformasi-informasi untuk mempertajam proses tersebut.
Pada wilayah nasional dijumpai _lebih dari 70 SWP 1 yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah distribusi pendapatan yang merata.
Untuk dapat
mencapai tujuan tersebut perlu adanya keseimbangan dengan tingkat perataan yang tinggi dian tara SWP. Sedangkan sekian ban yak SWP seperti yang telah disebutkan diatas 1 menunjukkan ukuran yang tidak sama besarnya 1 yang berarti bahwa kesempatan untuk tumbuhpun tidak sama.
H:l.dirnya sejumlah SWP seperti ini 1 merupakan suatu pra
kondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan Nasional yang makin tidak seimbang 1 selama terhadapnya tidak dilakukan suatu perombakan. Arah perombakan yang perlu dilakukan adalah jelas 1 yai tu membawa sejumlah SWP tersebut kedalam
keadaan keseimbangan 1 telah di-
coba dengan pengelompokan lokasi sebanyak 70 buah SWP (lokasi) dan pengelompokkan sektor sejumlah 10 buah 1 dengan melalui proses optimasi alokasi sektor-sektor pada ke tujuhpuluh SWP tersebut diperoleh benefit I 70 . Dengan penurunan jumlah lokasi (SWP) 1 diperoleh benefit yang lebih besar dari I 70 • Tetapi dalam batas jumlah lokasi tertentu 1 penurunan jumlah lokasi akan mengakibat:kan pula penurunan benefit. Untuk mendapatkan benefit yang maksimal 1 perlu diadakan optimasi terhadap n set kombinasi jumlah lokasi dan jumlah sektor (rencana teknis kerangka) •
- 84 -
Dalam penentuan rencana teknis kerangka
diperl~~an
masukan4na-
sukan sebagai berikut : - Struktur pengembangan sosial yang diinginkan - Kapasitas perkembangan - Kebutuhan pengembangan - Pertumbuhan Modal - Kriteria kebutuhan modal - Struktur pengembangan wilayah yang diusulkan. Dan dengan "Iterative procedure" dapat ditentukan n set alternatif rencana teknis kerangka pada sistim SPWTN (Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional) . Hasil optimasi terhadap n set alternatif tersebut 1 adalah rencana umum jangka panjang 20 tahun ( R20 ) 1 yang telah mencakup kondisi keseimbangan dengan tingkat perataan tinggi 1 sebagai syarat untuk terwujudnya keadaan SWP - SWP yang seimbang. 2. 7.2
Jalannya Proses. Untuk menentukan n set alternatip rencana teknis kerangkal dibutuhkan masukan~asukan yang merupakan hasil dari proses I sampai proses VI. Masukan-masuka n atau data-data tersebut memberikan gambaran mengenai : - Struktur pengembangan sosial yang diinginkan - Kapasitas perkembangan
gross
- Kebutuhan pengembangan ------ Pe rtumbuhan modal •
Net )
- Kriteria kebutuhan Modal. - Struktur Pengembangan Wilayah yang diusulkan. Dengan adanya data-data tersebut diatas 1 dapat diusahakan membentuk beberapa ( n r) set kombinasi rencana teknis kerangka. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu cara (prosedur) yang disebut "Iterative procedure".
- 85 -
Pada "Iterative procedure" dilakuka.n pemilihan 1 penentuan kornbinasi SWP dan sektor, dengan mernperhatikan batasan-batasan yang ada, sepe£ ti batasan-batasan geografis, ekonomis dan lain-lain untuk dapat memungkinkan terbentuknya bebe.t:apa k.umLiud::;i Sw"F
ucU1
sektor ya.ng dia.n.9._
gap baik. Untuk n set alternatip yang dihasiD:=.n -:>leh "Iterative procedure" tersebut diatas, perlu dilakukan suatu proses optimasi untuk mendapatkan suatu kerangka teknis (kornbinasi SWP dan sektor} yang paling optimal. Untuk proses optimasi ini data-data (masukan-masukan} yang diperoleh dari proses I sampai proses VI perlu diinventarisasikan, a•
I
gar sesuai dengan mode] yang digunakan untuk optimasi. \
Data-data setelah inventarisasi terlihat pada tabel 2.7.
Adapun model yang
diper~akan
untuk optimasi terhadap n set alter-
natip rencana teknis kerangka tersebut adalah dengan model mathematik, yang disebut "Mathematical non Linier Programming Model" 2.7.3.
Model. Proses VII penyaringan pertama bertujuan untuk menetapkan kriteria. standar untuk mengoptimasi alokasi suatu sektor pada WPP. di SWP., ~ J
derlgan dimensi waktu t
(t
=
1,2 .•.••••••..••••• 20 tahun}.
Optimasi tersebut mernbutuhkan masukan-masukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terdiri dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran (objective function} yang ingin
dioptimasi dari batasan-batasan
(constraints). Sasaran-sasaran adalah masukan-masukan semacam : 1. Peningkatan keseimbangan arus (flow} antar sektor dan antar lokasi. 2. Merencanakan dan melaksanakan sistim sektor dalam dana yang disediakan untuk setiap sektor.
- 86 -
Batasan - batasan adalah masukan-masuka n semacam : 1. Kebutuhan total minimum dari masing-masing se'-tor dengan dimensi wak tu t ( t= 1 , 2 . • • . 2 0 tahun j ( liha t tabe 1 2 . 7 . 1 ) 2. Kapasi tas total dari masing-masing sektor; dengan dimensi t
(
'·raktu
t=l,2 ••.•• 20tahun)
3. Jumlah dana untuk Negara Kesatuan
Indo~esia.
sektor-sektor pada masing-masing wilayah.
4. Alokasi minimum
Kebijaksanaan- kebijaksanaan adalah masukan-masuka n semacam 1. Mewujudkan S.P.W.T.N yang diinginkan. 2. Mewujudkan jalur-jalur pemerataan. Prosedur optimas.i tersebut dapat digambarkan sebagai suatu model m~ thematik yang tujuannya me~galokasi dana untuk masing-masing sektor pada W.P.P. di S.W.P. dengan dimensi waktu t ( t=l,2 ••.• 20 tahun ). l. J Yang memenuhi batasan-batasa n dan kebijaksanaan-k ebijaksanaan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
penge~
bangan wilayah. Sebagai pendekatan, jika masalah pengembpngan wilayah dapat dikaitkan lokasi pada ketiga aspek, yaitu : kegiatan usaha (sektor-sektor ), dan arus yang mengalir antar wilayah, maka persoalannya dapat disim pulkan sebagai persoalan optimasi I, yaitu suatu sasaran yang mencerminkan keuntungan atau perkembangan wilayah, semacam pendapatan perc~ pita wilayah , pendapatan total wilayah, out put per input atau ukuran perkembangan lainnya. Adapun model
mat~~matik
yang digunakan untuk proses optimasi adalah se
bagai berikut : Maximasikan
.r
.X. . . .C~·l..J.S = ~ l..J.S i]S
.Amax + ~hnmn ijklsp S Amax 5
Dengan batasan-batasan max< max
X . . l .A 1 l.. J. .
Amin m
hnm
1
max hn A <, max X. . :z ijk l.. J .m Ill; - Am
c
:::!!!: ..
l.JS X.
~.
-A
.
l..J.s~
K.
J..j.s
t
csij.pkl X
•
k.l.s
.X . .
J..J.s.
.Amax .B s.p s
PENETAPAN SEKTOH - SEKTOR.
Tabe 1 2. 7
---
.. .
S· E K.T OR
.f-:1
1
-
. KEBUTUHAN . MINI MUH
S E K T 0 R
D I S K R I P S I
Per tanian Tanaman Pangan
SIMBOL sl
2
Pa rkebunan
s2
3
Kehu tanan
s3
4
PerLkanan & Pet ernaka n
s4 5
5
Pengolahan hasil Pertanian
s
6
Pe ngolahan has il mine r al
s6
7
Industr i beraJ
s7
8
9 10
l Incustri
sa
ringan
Perauk iman Pedesaan Pt:!m,kima ri Pe:rkotaan
sg 5
10
SIMBOL min A-;{ min A2. , min A 3' min A4 ·min A_'s' -; mi n A . ·6 A.inin 7 . .min A_a . min A;9 • A
·min
·r o-.
STANDAHD Rp/Nas
'
SIMBOL _Ail)aX 1max A2 ·max A3 . ma x A_4 max As max A ·6 max A_7 . max A 8 -•
Rp/Nas Rp/Nas Rp/Nas Rp/ Nas Rp/ Nas Rp/Nas Rp/Nas
NI LAI HASIL PRODUKSI
KAPASI TAS
r
max
Rp/Nas
~9-
Rp/Nas
.ma ·x A, 1 0.
-
-.
SIMBOL S'l'ANDARD
STANDARD
ONGKOS PRODUK!3 I SIMBOL
S'1'1\N DA HI:)
ONG KOS 'fRAN SPORT .SIHBOL
- --~)
Rp/Nas
~
Rp/Nas Rp/Nas
'
s s
Rp/ WPP
·:c
l:t. c
Rp/WPP
('"2
Rp/WPP
c3
c c
Rp/Na s
c!.4
Rp/WPP
c4
Rp/ Nas
~ ~
Rp/ WPP
Cs
Rp/WPP
Co
Rp/Nas
c
c
t
Rp/WI'P
Ci
l':p/WPP
C;z
Rp/WPP Rp/WPP Rp/WPP Rp/WPP
t
t c3 t c4 t
cs t
C6
Rp/Nas
c;
Rp/WPP
c7
Rp/Na s
d?8
fP/WPP
cs
Rp/WPP
ca
Rp/Na s
cP
[Rp/WPP
~
Rp/WPP .
Rp/Na s
clo
~p/WPP
Cg t clO
9 p ·
c c
c c;J.O
Rp/WPP
Rp/WPP
I STl\ND/\k.D jRp/ton/km jRp/ton/km jRp/ton/km jRp/ton/km jRp/ton/km jRp/ton/km
t
c7 t t
jRp/ton/km ~p/ton/km
~p/ton/km
i,
I
...
- 87 -
Dimana
. s cl?l.. J.
cP i. j,.s •
cP i.j.s.
Nilai hasil produksi sektor s di lokasi ij (Rp.)
cc
Ongkos produksi sektor s dilokasi ij
i. j. s
x ..
l..J.S.
cc i. j . s
=
% allokasi kapasitas sektor s dilokasi ij
Kapasitas sektor s
(Rp.)
Kebutuhan minimal dari sektor s
cP sij.pkl
h
kl.
Koefien input - output antara sektor s $ sektor p
Bs.p
D
(R_p.)
Ongkos pembangunan dan operasi yang dibutuhkan untuk mengadakan arus (flow), antara sektor s dilokasi ij dengan sektor P dilokasi
Ki.j.s
(Rp.)
=
% allokasi Kapasitas minimum sektor s diloKasi ij.
j~lah
dana untuk negara Kesatuan Indonesia.
jumlah SWP
dalam negara kesatuan Indonesia.
n
jumlah WPP pada_tiap SWP
m
jumlah sektor
- 88 -
2. 7. 4-
Ma!iukan - ln..a!iuk.:tn uagi keseluruhan kel0111polt proses Vii 1 yang hera~a.i.
uarl pcn<Jamalan Wi layah !W~aional dalam keseluruhan
wujudnya,
c.i~m.tna
perlu Jat·mperinri
~nfo~si-
info~5i
.
.enywnqk~t
tany mdsiny-masiny wilayah L4qian, khusu5nya yany Xeseimban«Jan arus kan
da1~
t.en-
(flow) ant.ar sektor dan lokasi,
mengefis1e::n~.
yanq disediakan pada sektor-sektor.
BeLerapa usat..a terpentinq diantaranya ada.lah i nfo..-..asi ten-
Satu atau Leberapa a.Jternatif angk.a jualah sektor-sektor yan«J hendalr. dik.eralklnqkan sel41W 20 tahun. Distribu~i
umu. dari p4da
~tklor-sektor
itu baqi tiap
wilayah. Pola dan ukuran-ukuran aliran baranq, melalui dar~t
tran~port
maupun laut.
Diantar4 masukan- .asukan kebijaksanaan,
yanq_me~jol
ialah-: Kebij~k5anaan
tentanq
P~eratan
Peabanqunan dan basil-
ha~ya.
-
Kebi jak.sanaan pertahanan keamanan, sepanjang menyangkut pemukiman-pemukiman di wilayah-wilayah perhatasan.
- Kebijaksanaan pengembanqan jarinqan perhubwtgan, terutama jarinqan jalan.
VARIABEL - VARIABEL DALAM I
TABEL 2. 7
RENCANA TEKNIS KERANGKA DENGAN PENYARINGAN TAHAP I
VAR[l\BEL
-
P E N G 0 L A H AN
DISKRl:PSI 1. 2.
~ringkat
4.
SIMBOL k
;<eseimb angan antar SWP.
I.
]
J
suatu S
Penduduk/100 I<m
2
k I.,
P,
J
l.J
Tin9kat aksesi i1itas antar SWP.
l.
A I, J
2
Penduduk /100 Km Penduduk/100
I<m2
Penduduk/100
Km
Tin<Jkat aksesib ilitas antar WPP ..
l.J
da1am s atu SWP,
J
A I ..
l.J
' 5.
SUMBER
STANDAR 1978
Tin9kat keseimb angan WPPij da1am
3.
------
M 1\ S U K A N
,Jum1ah dana un uk Negara Kesa tuan Indonesia
D
Rp./Nas.
2
Tabel
No.
1.
2. 7
KOEFISIEN INPUT - OUTPUT
0 UT P UT
1
2
I N P UT
sl
s
Pertanian tanarnan pang an
(Sl)
2.
Perkeb\.Ulan (S2)
3.
Kehutanan
4.
Perikanan, Peternakan
5.
(S4)
Pengolahan Hasil Pertanian
6.
(S3)
css>
Pengolahan Hasil Mineral
(S6)
7.
Industri Berat(s 7)
8.
Industri Ringan(s 8 )
9.
Pemukiman Pedesa(S9) an
10.
Pemukiman Perkota~ (SlO) an
3 2
s
3
ANTAR SEKTOR.
4
5
6
s4
ss
s
6
7
a-
9
10
s7
SB
sg
8 10
