Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.septembertahun 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.SeptemberTahun 2011

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

Gedung Juanda II lantai IV s.d. XIII Jalan dr. Wahidin no. 1 jakarta 10710

PROGRESS REPORT KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. SEPTEMBER TAHUN 2011

OKTOBER 2011

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended September 30th , 2011

KATA PENGANTAR Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, sebagai arah dan acuan Itjen dalam melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Kebijakan pengawasan ini menjadi dasar pencapaian kinerja Itjen tahun 2011 sekaligus mendorong terpenuhinya Sasaran Strategis, Visi, dan Misi Itjen sebagaimana tertuang dalam Renstra Itjen 2010 - 2014. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, dirancang untuk perspektif jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang dapat menggambarkan strategi pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang komprehensif. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan pengawasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2011 dan dirangkum dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011. Seiring dengan telah berakhirnya periode kerja Itjen Triwulan III tahun 2011, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan informasi pimpinan, disusun Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. September Tahun 2011 yang merangkum dan mengevaluasi semua hasil kerja program dan kegiatan pengawasan ITJEN selama Januari s.d. September tahun 2011. Progress Report ini menyajikan gambaran ringkas Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan beserta program dan kegiatan pengawasan tahun 2011, realisasi program dan kegiatan tersebut selama Januari – September 2011, serta hambatan-hambatan yang dialami dan saran-saran untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, Progress Report ini diharapkan mampu memberikan gambaran posisi dan informasi pengawasan ITJEN secara keseluruhan. Terakhir, semoga Progress Report ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan pimpinan dan dapat memberikan nilai tambah untuk perbaikan organisasi Itjen dan Kementerian Keuangan secara berkesinambungan. Inspektur Jenderal,

Sonny Loho NIP 195706011979111001

i

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended September 30th , 2011

DAFTAR ISI

URAIAN

HAL.

IKHTISAR EKSEKUTIF (Paragraf 1 - 9) .................................................................

1

LATAR BELAKANG (Paragraf 10 - 12) .................................................................

6

MAKSUD DAN TUJUAN (Paragraf 13) ................................................................

7

RENCANA PROGRAM PENGAWASAN (Paragraf 14 – 23)....................................

7

Perencanaan Strategis (Paragraf 14 – 18)....................................................................... Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan (Paragraf 19 - 21)..................... Program dan kegiatan pengawasan tahun 2011 (Paragraf 22 - 23)...............................

7 9 10

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN (Paragraf 24 - 219) ........

11

Pengawasan pada Direktorat Jenderal Pajak (Paragraf 25 - 48) .................................. Pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Paragraf 49 - 68) .................... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Anggaran (Paragraf 69 - 83) ........................... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Paragraf 84 - 104) .............. Pengawasan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Paragraf 105 - 122) ........... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Paragraf 123 - 126) ........ Pengawasan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Paragraf 127 - 135)……………………………………………………………………………………………….... Pengawasan pada Sekretariat Jenderal (Paragraf 136 - 147) ....................................... Pengawasan pada Inspektorat Jenderal (Paragraf 148 - 163) ...................................... Pengawasan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Paragraf 164 - 169) ..................................................................................................... Pengawasan pada Badan Kebijakan Fiskal (Paragraf 170 -173) ................................. Pengawasan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Paragraf 174 - 177) ………………………………………………………………………………………………… Pengawasan pada Seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan (Paragraf 178 - 194) ………………………………………………………………………………………………… Peningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Inspektorat Jenderal (Paragraf 195 - 219) .....................................................................................................

11 19 28 33 40 46 49 54 57 61 63 64 66 71

SIMPULAN (Paragraf 220 -222 ) ......................................................................

76

PENUTUP (Paragraf 223 - 224) ........................................................................

77

LAMPIRAN

ii

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended September 30th, 2011

IKHTISAR EKSEKUTIF 1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tersebut, dilaksanakan melalui: (a) pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable); (b) pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (compliance), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; (c) pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; (d) pelaksanaan reviu dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15), BA 999, dan Bendahara Umum Negara; serta (e) peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen.

2.

Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011, meliputi tema pengawasan dan dukungan pengawasan unggulan, sebagai acuan kegiatan operasional pengawasan Inspektorat dan dukungan pengawasan Sekretariat Itjen yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan operasional kerja unit-unit di lingkungan Kementerian. Dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dan PKPT tahun 2011, disusun dan disampaikan Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal secara periodik kepada Menteri Keuangan.

3.

Sampai akhir Triwulan III tahun 2011, sebagian besar pelaksanaan pengawasan dan dukungan pengawasan Itjen, telah memasuki kegiatan inti pengawasan. Bahkan, 17 (tujuh belas) tema pengawasan telah terealisasi 100% dengan telah diselesaikan dan disampaikannya laporan akhir dan/atau policy recommendation sebagai output akhir pengawasan. Sementara itu, 3 (tiga) tema pengawasan masih dalam tahap pendahuluan karena memang dijadwalkan baru direalisasikan pada Semester II 2011.

4.

Terkait upaya pembangunan dan penguatan kontrol intern yang sustainable, progress kegiatan sampai akhir September 2011, antara lain: a. persentase penyelesaian action plan Unit Kontrol Internal (UKI) adalah sebesar 90%, dengan rincian: 1) kajian pembentukan UKI berupa Action Plan dan Progress Pembentukan UKI di Kementerian Keuangan, 2) pedoman umum pengembangan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern yang telah disosialisasikan kepada seluruh Inspektorat serta pada Sekretariat masing-masing unit eselon I,

1


3)

penerbitan landasan hukum, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-152/KMK.09/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, 4) peningkatan kapabilitas dan kapasitas (training) bagi SDM Itjen, yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Training of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Itjen, 5) asistensi dan pendampingan kepada tiap Inspektorat untuk penyusunan metodologi (toolkits dan mekanisme kerja) serta pendampingan ke masing-masing eselon I, 6) peningkatan Kapabilitas (training) sumber daya eselon I, yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Training of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan 7) launching UKI oleh Inspektur Jenderal yang dilakukan pada Seminar "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Strategi Implementasi di Lingkungan Kementerian Keuangan”; b. uji coba pelaksanaan pemantauan telah dilaksanakan di Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP Madya Jakarta Timur; serta c. audit tugas dan fungsi UKI Kepabeanan dan Cukai telah dilaksanakan pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan Kanwil DJBC Jawa Barat. 5.

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja, kepatuhan (compliance), dan investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, sampai akhir September 2011, telah terealisasi capaian, antara lain: a. telah dihasilkan 17 (tujuh belas) policy recommendation hasil pengawasan untuk membantu dan/atau memperbaiki kinerja Unit Eselon I, meliputi: 1) laporan hasil pengawasan “Efektivitas penanganan wajib pajak non-filer” nomor LAP-41/IJ.2/2011 dan surat kepada Direktur Jenderal Pajak nomor SR-181/IJ/2011, 2) laporan hasil pengawasan “Efektivitas pengawasan atas kegiatan membangun sendiri (KMS) dalam rangka peningkatan penerimaan melalui PPN KMS” nomor LAP-39/IJ.2/2011 dan surat kepada Direktur Jenderal Pajak nomor SR-176/IJ/2011, 3) draft Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007, 4) draft Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Badan Internasional dan Pejabatnya

2


5) 6) 7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Yang Bertugas di Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010, draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Spot Check Kepabeanan di Bidang Impor pada DJBC, draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Toko Bebas Bea, telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU atas rekomendasi ITJEN, draft Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pengelolaan dan Pelaporan Kas BLU yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, policy recommendation yang disampaikan melalui surat nomor S-205/IJ/2011 tanggal 29 Juni 2011 perihal Pembuatan Kebijakan Pencatatan Selisih Kurs pada Perwakilan/ Lembaga RI di Luar Negeri, rekomendasi tentang Sanggahan Banding dan Informasi tentang Konsultansi PBJ di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Nomor S-121/IJ/2011 kepada seluruh Eselon 1, draft PP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Nomor S-169/IJ/2011 kepada Direktur Jenderal Anggaran. policy recommendation tentang Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait Penyelesaian Temuan BPK-RI atas Permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya sesuai dengan Surat Nomor S-213/IJ/2011 kepada DJA, Surat Nomor S-214/IJ/2011 kepada DJKN dan Surat Nomor S-215/IJ/2011 kepada DJPB, surat tentang Antisipasi Potensi Permasalahan yang Berpengaruh Terhadap Opini atas LK BA 999.08 Tahun Anggaran 2011 Nomor S-222/IJ/2011 kepada Direktur Jenderal Anggaran, laporan hasil audit atas Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Emiten dan/atau Calon Emiten pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK (LAP-39/IJ.7/2011 dan LAP-50/IJ.7/2011), laporan hasil audit Penyelenggaraan Program Diklat pada Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, serta Sekretariat BPPK (LAP-18/IJ.7/2011 dan LAP-30/IJ.7/2011), laporan hasil audit Penyelenggaraan Administrasi Persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak (LAP-15/IJ.7/2011, LAP-41/IJ.7/2011, dan LAP-55/IJ.7/2011) serta Surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan Nomor SR-245/IJ/2011 hal Hasil Audit atas Penyelenggaraan Administrasi Persidangan pada Sekretariat Pengadilan Pajak, serta

3


17) laporan hasil audit Optimalisasi pemanfaatan pelaporan Keuangan dan efektifitas pemberian izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan (PP) (LAP-23/IJ.7/2011 dan LAP-54/IJ.7/2011) serta Surat Inspektur Jenderal kepada Ketua Bapepam-LK Nomor SR246/IJ/2011 hal Hasil Audit atas Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan Keuangan dan Efektivitas Pemberian Izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK; b. hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJA, DJPB, Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK telah disampaikan dalam bentuk Laporan Kompilasi serta pada DJP, DJBC, dan DJKN dalam bentuk Laporan Kompilasi dan Surat Inspektur Jenderal kepada pihak-pihak terkait; c. dalam rangka pencegahan dan pemberantasan KKN di Kementerian Keuangan, diperoleh capaian: 1) telah disampaikan 3 (tiga) informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif, meliput informasi: Importasi ilegal atas minuman keras dan blackberry; kasus importasi beras; serta hasil pengumpulan bahan keterangan pada KPPBC Tipe A Juanda, 2) Dari 20 (dua puluh) hasil kegiatan surveillance/PULBAKET/PULDAI yang telah dilakukan, 8 (delapan) di antaranya telah dilanjutkan dengan audit investigasi, 3) Dari 21 (dua puluh satu) laporan audit investigasi yang telah diterbitkan, seluruhnya dapat membuktikan informasi yang menjadi dasar dilakukannya audit investigasi; d. telah dihasilkan dan disosialisasikan Pedoman sebanyak 6 (enam) pedoman, yaitu: 1) Petunjuk Praktis Standar 2130 Pengendalian, 2) Petunjuk Praktis Standar 2500 Pemantauan Tindak Lanjut, 3) Pedoman evaluasi LAKIP, 4) Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah disahkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal nomor: PER-03/IJ/2011 tanggal 29 Juli 2011, 5) Pedoman Audit Restitusi PPN, serta 6) Pedoman Eksaminasi LP2P. 6.

Terkait program pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance dan manajemen risiko, sampai akhir September 2011, Itjen telah melaksanakan: a. telah dilakukan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kali kegiatan konsultansi belanja modal; b. asistensi/pembimbingan dan reviu penyusunan profil risiko pada BPPK, Balai Diklat Keuangan Manado, beberapa Eselon II Setjen, DJA, Kantor Pusat dan berbagai Kanwil DJBC, beberapa Kanwil DJKN, BKF, DJPK, serta beberapa Kanwil DJPB; serta training of trainers manajemen risiko lanjutan bagi Setjen, DJKN, DJPB, dan DJBC; dan

4


c.

penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko yang akan digunakan oleh Inspektorat sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko pada unit-unit eselon I yang diawasi.

7.

Dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) dan Laporan Keuangan BA 999 dan BUN, selama Triwulan III tahun 2011, telah dilaksanakan berbagai kegiatan reviu Laporan Keuangan BA 15, BA 999, dan BUN Semester I Tahun 2011. Hasil dari pelaksanaan reviu Laporan Keuangan yang dilakukan pada semester I 2011 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan opini BPK atas LK BA 15, BA 999, dan BUN. Selain itu, dilaksanakan juga berbagai kegiatan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK atas LK BA 999.07 dan BA 999.08 tahun 2010.

8.

Terakhir, terkait upaya peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya ITJEN, sampai akhir September 2011 telah terealisasi capaian, antara lain: a. terkait pengelolaan kinerja Itjen, telah diselesaikan penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%); b. penyelesaian penyempurnaan SOP telah terealisasi 80% (sampai pada tahap Koordinasi dengan Setjen), sementara penyelesaian Uraian Jabatan dan nama jabatan pelaksana masih menunggu PMK penetapan dari Setjen; c. terkait UPR yang menerapkan manajemen risiko di lingkungan Itjen, telah dilakukan Risk assessment pada seluruh UPR di lingkungan Itjen dengan hasil Profil Risiko UPR Tahun 2011 dan Risk assessment untuk semester II 2011, serta telah dihasilkan Laporan Hasil Monitoring Mitigasi dan Penerapannya selama semester I 2011, d. terkait penanganan LP2P, kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan menginput 35.675 berkas LP2P dan telah memasuki tahap entri detail untuk berkas pegawai DJP. Disamping itu, telah dilaksanakan kegiatan validasi berkas LP2P, serta e. terkait implementasi Audit Management System (AMS), dari jumlah auditor sebanyak 219 orang, 203 orang diantaranya telah memiliki username dan telah mengikuti Training CCH TeamMate sehingga dapat mengimplementasikan AMS.

9.

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen sampai akhir Triwulan III tahun 2011 sejalan dengan kebijakan pengawasan dan perencanaan sebelumnya. Sebagian output dari beberapa kegiatan telah dihasilkan sesuai yang diharapkan. Sedangkan, beberapa kegiatan pengawasan masih dalam proses pengerjaan dan/atau dalam proses penyusunan laporan hasil kegiatan. Hambatan-hambatan berarti tidak ditemukan selama pelaksanaan pengawasan s.d. triwulan III 2011 ini.

5


LATAR BELAKANG 10.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut, efektivitas pelaksanaan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mutlak diperlukan. APIP dituntut untuk melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnisnya agar lebih memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga. Hal ini sejalan dengan peran internal audit yang menjamin peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi seperti dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors.

11.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bahwa Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Itjen menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan pelaksanaan administrasi Itjen.

12.

Dalam rangka pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan, disusun kebijakan pengawasan untuk perspektif jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang dapat menggambarkan strategi pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang komprehensif. Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), untuk dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon II Itjen sebagai langkah operasional pelaksanaan Kebijakan Pengawasan. Perkembangan pelaksanaan PKPT tahun 2011 perlu dimonitor dan dievaluasi setiap saat agar selalu terarah serta memperoleh capaian kinerja seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, disusun dan disampaikan Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal secara periodik kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan.

6


MAKSUD DAN TUJUAN 13.

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. September tahun 2011 merupakan bagian dari rangkaian laporan periodik ITJEN yang melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Januari - September 2011. Progress report ini disusun untuk menyajikan perbandingan rencana dan realisasi capaian kegiatan pengawasan internal periode sampai dengan Triwulan III tahun 2011, reviu keterkaitan masing-masing kegiatan dengan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) 2011 dan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, serta hambatan yang dihadapi dan rekomendasi yang mungkin diperlukan untuk perbaikan ke depan.

RENCANA PROGRAM PENGAWASAN PERENCANAAN STRATEGIS 14.

Berdasarkan berbagai kondisi, pencapaian rencana strategis sebelumnya, aspirasi kebutuhan stakeholders, dan arahan pimpinan serta mengacu pada KMK Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, disusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014 (Renstra Itjen) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 130/IJ/2010. Renstra Itjen merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan terkoordinasi serta berkesinambungan. Renstra Itjen merupakan platform atas pelaksanaan Visi dan Misi Itjen serta menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Itjen untuk lima tahun ke depan yaitu periode 2010 - 2014.

15.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Keuangan, Visi dan Misi Itjen yang diharapkan dan diusahakan akan dicapai selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, adalah: Visi : Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan. Misi : (a) mendorong ketaatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang keuangan melalui pengujian dan konsultasi; (b) mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation); (c) mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;

7


(d) mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi; (e) mengawasi disfunctional behavior aparat Kementerian Keuangan melalui surveillance dan investigasi; dan (f) mempromosikan good governance dan clean government di jajaran Kementerian Keuangan. Dengan Visi dan Misi ini diharapkan Itjen mampu memberikan rekomendasi penyempurnaan manajemen keuangan negara dan perbaikan kebijakan operasional sehingga dapat mewujudkan Public Trust terhadap Kementerian Keuangan. 16.

Berdasarkan berbagai kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, Visi dan Misi Itjen, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014, Itjen menjalankan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014. Tujuan pelaksanaan program/kegiatan Itjen, yaitu mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan program ini, disusun kegiatan, rencana aksi, Indikator, dan target kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai selama lima tahun. Indikator dan target kinerja Itjen yang diharapkan dapat terealisasi di akhir tahun 2014, yaitu: a. Jumlah Policy Recomendation sebanyak 38 rekomendasi, dengan rincian, yaitu terkait: Pendapatan Negara 14 rekomendasi; Belanja Negara 6 rekomendasi; Perbendaharaan Negara 6 Rekomendasi; Pengelolaan Kekayaan Negara 5 rekomendasi; Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank 2 rekomendasi; dan Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan 5 rekomendasi. b. Penindakan praktek KKN, meliputi: Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi sebanyak 3 informasi; Persentase investigasi yang terbukti sebanyak 90%; serta Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan sebanyak 2 kasus. c. Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15) dengan nilai 4,00 (Wajar Tanpa Pengecualian). d. Indeks kualitas laporan keuangan BAPP dengan nilai 3,17, dengan rincian Laporan Keuangan: BA 999.01 indeks 4,00; BA 999.02 indeks 3,00; BA 999.03 indeks 3,00; BA 999.04 indeks 3,00; BA 999.05 indeks 4,00; serta BA 999.06 indeks 2,00; e. Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999) dengan nilai 4,00. f. Frekuensi komunikasi pengawasan, meliputi: pendampingan dan konsultasi sebanyak 24 kali serta sosialisasi sebanyak 9 kali.

8


17.

Dalam rangka perencanaan tahun 2011, Itjen menyusun Peta Strategi Tahun 2011 berbasis Balance Scorecard. Peta Strategi tersebut dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan jumlah keseluruhan Sasaran Strategis (SS) mencapai 14 (empat belas) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya masing-masing dengan total 19 (sembilan belas) IKU. Rancangan Peta Strategi Itjen tahun 2011 tersebut disajikan, sebagai berikut:

18.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Itjen menjalankan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan. Keseluruhan program kerja pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Unit Eselon II di lingkungan Itjen.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KEUANGAN 19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Itjen. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tersebut, dilaksanakan melalui: a. pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable);

9


b.

c. d.

e.

pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (compliance), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; pelaksanaan reviu dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015), Bagian Anggaran 999, dan Bendahara Umum Negara; dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen.

20.

Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dikoordinasikan oleh Itjen, meliputi pengembangan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja, dengan 2 (dua) tahapan: a. Jangka pendek, yang dilaksanakan pada tahun 2011, dengan sasaran berupa terlaksananya pemantauan (monitoring) pengendalian intern pada unit kerja untuk kegiatan tertentu. b. Jangka panjang, yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dengan sasaran berupa terbentuknya struktur unit kontrol intern yang permanen pada tiap unit eselon I dan terlaksananya penerapan sistem pengendalian intern secara luas dan memadai di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara, Kebijakan pengawasan intern lainnya, harus dapat mendukung pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern dan memberikan penjaminan (assurance) pada program dan kegiatan yang diawasi.

21.

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Inspektur Jenderal yang paling sedikit mencantumkan ketentuan mengenai tema pengawasan unggulan dan dukungan pengawasan, termasuk tim pencapaian tema pengawasan unggulan dimaksud. Dalam rangka menetapkan program dan kegiatan tersebut, Itjen dapat berkoordinasi dengan unit Eselon I terkait. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh setiap unit Eselon I sebagai bentuk dukungan bagi pelaksanaan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011 22.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan, disusun Program Kerja dan Pengawasan Tahunan Itjen Tahun 2011 (PKPT 2011) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011. PKPT 2011 ditetapkan untuk menjadi acuan kegiatan operasional pengawasan masing-masing Inspektorat dan dukungan pengawasan Sekretariat Itjen yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan operasional kerja unit-unit di lingkungan Kementerian.

10


23.

PKPT 2011 selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub-sub kegiatan disetiap unit eselon II, baik berupa tema pengawasan unggulan maupun dukungan pengawasan unggulan. Pada tahun 2011, program, kegiatan, dan sub-kegiatan tersebut terdiri atas 79 (tujuh puluh sembilan) tema pengawasan unggulan dengan objek pengawasan tersebar di seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan serta 12 (dua belas) dukungan pengawasan unggulan dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Itjen dalam melaksanakan pengawasan intern.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN 24.

Realisasi program dan kegiatan pengawasan sampai akhir September 2011 yang disajikan dalam uraian di bawah ini adalah program dan kegiatan yang telah memiliki progress capaian yang cukup siginifikan. Adapun, progress selengkapnya atas pelaksanaan PKPT 2011 tercantum dalam Matriks sebagaimana terdapat pada Lampiran.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJP 25.

Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasistas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih.

26.

Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah uji coba pelaksanaan pemantauan di Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP Madya Jakarta Timur, sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP, serta asistensi end user training di kota Medan dan Surabaya yang meliputi Kanwil DJP: Sumatra Utara I; Sumatra Utara II; NAD; Jawa Timur I; Jawa Timur II; Jawa Timur III; dan Bali. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Oktober 2011 adalah asistensi penyusunan mekanisme kerja pemantauan yang dilaksanakan oleh Dit. KITSDA serta sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP pada 24 (dua puluh empat) Kanwil DJP lainnya.

Audit atas Pemeriksaan Pajak 27.

Tujuan pengawasan adalah menilai efektivitas tahapan kegiatan pemeriksaan pajak, yaitu: kegiatan perencanaan/persiapan pemeriksaan: pemilihan dan penetapan petugas pemeriksa; serta penetapan tujuan, sasaran, maupun kriteria kegiatan pemeriksaan; kegiatan pelaksanaan pemeriksaan: proses pelaksanaan pemeriksaan sejak surat perintah pemeriksaan terbit s.d. pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak; kegiatan pelaporan hasil pemeriksaan termasuk penerbitan produk hukumnya; dan kegiatan quality assurance atas hasil pemeriksaan.

11


28.

Selama September 2011, kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Pratama Manado, KPP Madya Batam, dan KPP Madya Pekanbaru, dan audit kinerja Keberatan dan Banding pada Kanwil DJP Jakarta Khusus. Tingkat capaian kegiatan audit kinerja Pemeriksaan Pajak sebesar 70% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan terkait dengan tema pengawasan ini, antara lain: a. Laporan Pengumpulan Data dalam rangka pelaksanaan Audit Kinerja atas Pemeriksaan Pajak; b. Hasil kegiatan Survei Pendahuluan dan Pengujian SPI Kegiatan Pemeriksaan Pajak; c. Delapan Laporan audit kinerja Pemeriksaan Pajak, masing-masing pada: KPP Penanaman Modal Asing Satu; KPP Penanaman Modal Asing Dua; KPP Penanaman Modal Asing Tiga; KPP Penanaman Modal Asing Empat; KPP Penanaman Modal Asing Lima; KPP Penanaman Modal Asing Enam; KPP Perusahaan Masuk Bursa; dan KPP Wajib Pajak Besar Satu; serta d. Pedoman Audit Kinerja, Kerangka Acuan Kerja Audit Kinerja, Indikator Kinerja (utama dan tambahan) Audit Kinerja, Daftar Isian Penilaian Audit Kinerja, Program Audit Kinerja, Format KKA dan LHA Audit Kinerja, Tahapan Audit Audit Kinerja, Mekanisme perencanaan, pengendalian dan pelaporan berikut formulir-formulir Audit Kinerja yang diperlukan yang telah disempurnakan. Kegiatan selanjutnya adalah audit kinerja Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Malang, KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP, dan Direktorat Keberatan dan Banding.

Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan Benchmark 29.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu mempercepat penyelesaian pembuatan dan pemutakhiran Profil WP; membantu memastikan kualitas dan pemanfaatan Profil WP; dan membantu memastikan pemanfaatan benchmark. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembuatan dan pemutakhiran Profil WP, kualitas dan pemanfaatan Profil WP serta pemanfaatan Benchmark.

30.

Selama September 2011, telah dilaksanakan kegiatan konsultasi pengawasan pada Dit. Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Dit. Teknologi Informasi Perpajakan; Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; serta KPP Madya Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak akhir September sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pada periode sebelumnya teridentifikasi permasalahan pembuatan dan pemutakhiran profil WP dengan menggunakan Approweb, sebagai berikut:

12


a.

Belum adanya unit struktural yang khusus menangani kinerja Account Representative (AR) terkait penggalian potensi pajak di KP DJP, Kanwil dan KPP; b. Pembuatan/pemutakhiran dan pemanfaatan Profil WP belum optimal; c. Pemanfaatan benchmark belum optimal; d. Pengawasan pada saat proses pemutakhiran dan pemanfaatan profil WP dan benchmark belum memadai; dan e. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai pencegahan pemanfaatan data WP untuk kepentingan pribadi fiskus. 31.

Tingkat capaian kegiatan pengawasan Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak (WP) dan Benchmark oleh KPP Pratama secara keseluruhan sebesar 60% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan antara lain: a. Laporan hasil kegiatan pengumpulan data; b. Laporan hasil kegiatan persiapan monitoring; c. Sembilan Laporan hasil kegiatan monitoring, masing-masing pada: Kanwil DJP Jawa Timur II, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Barat; Kanwil DJP Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Pademangan; Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; KPP Pratama Makasar Utara; serta KPP Pratama Makasar Selatan. Penugasan berikutnya adalah konsultasi tahap II dan penyusunan laporan akhir yang direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2011.

Audit atas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan 32.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan sistem pengendalian intern dalam kegiatan penanganan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern kegiatan penanganan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dan usulan tindakan atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

33.

Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan konsultatif/penyampaian hasil sementara kegiatan TPU ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP. Tingkat capaian kegiatan pengawasan compliance audit Efektivitas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan secara keseluruhan sebesar 100% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan antara lain: a. Laporan Pengumpulan Data; b. Laporan Kegiatan Persiapan Monitoring; c. Empat Laporan Audit Compliance Tahap I, masing-masing pada: Kanwil DJP Jakarta Barat; Kanwil DJP Jawa Barat II; Kanwil DJP Jakarta Timur; Dit. Intelijen dan Penyidikan; dan

13


d. Laporan akhir kegiatan pengawasan audit compliance dengan tema “Efektivitas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan”. 34.

Atas hasil kegiatan penugasan pengawasan ini, telah disampaikan langkah alternatif kepada DJP di antaranya: a. Membuat sistem/aturan terkait pencatatan, pelaporan, dan monitoring IDLP; berkas-berkas yang diterima Dit. Intelijen dan Penyidikan dari Dit. P4, terutama atas beberapa kardus dengan membuka, meneliti, mengadministrasikan, dan menindaklanjuti berkas tersebut; jangka waktu penyelesaian IDLP; kriteria prioritas penanganan IDLP yang diterima; scoring untuk keseragaman penentuan tindak lanjut IDLP; dan monitoring terhadap hasil analisis IDLP yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; b. Membangun sistem pengendalian internal; c. Membuat mekanisme yang menjamin penerbitan SPPBP berdasarkan Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan; Surat Himbauan yang diterbitkan KPP ditembuskan kepada Kanwil DJP; dilakukannya monitoring terhadap penerbitan SPPBP, sehingga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan dilakukannya monitoring terhadap hasil analisis IDLP yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; d. Membuat penegasan terkait penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah daluwarsa penuntutan agar tidak menjadi tunggakan; jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ideal dan pengenaan sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan; penyampaian SPPBP kepada WP dan KPP dalam waktu yang bersamaan; dan monitoring terhadap kecermatan Pemeriksa dalam menghitung pajak; e. Melakukan monitoring terhadap penatausahaan dan penyimpanan berkas hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKP dan LPBP); dan f. Membuat aturan terkait landasan operasional Dit. Intelijen dan Penyidikan dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan; serta Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan SPPBP agar diterbitkan dalam waktu yang bersamaan.

Audit atas Penagihan Piutang Pajak 35.

Tujuan tema pengawasan ini adalah menilai efektivitas penagihan pajak, yaitu atas: a) Kegiatan tindakan penagihan aktif; b) Kegiatan penatausahaan administrasi piutang pajak, terkait: persetujuan penundaan dan angsuran piutang pajak; penyisihan dan usulan penghapusan piutang pajak; penghapusan NPWP; up date data piutang pajak; serta penatausahaan berkas penagihan; dan c) Kegiatan penerbitan kembali kohir.

14


36.

Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah audit kinerja Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, Kanwil DJP Jawa Tengah II, KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Cirebon, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Tingkat capaian kegiatan pengawasan unggulan sampai periode pelaporan ini adalah sebesar 60% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan, antara lain: a. Laporan pengumpulan data dan Laporan pengumpulan data lanjutan; b. Laporan survei pendahuluan dan pengujian SPI; c. Lima Laporan audit Kinerja Penagihan Pajak, masing-masing pada: KPP Pratama Denpasar Timur; KPP Pratama Denpasar Barat; KPP Pratama Cilegon; KPP Pratama Serang; dan KPP Pratama Kosambi. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Madya Balikpapan, Kanwil DJP Kalimantan Timur, KPP Pratama Balikpapan, KPP Madya Palembang, Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, KPP Pratama Kayu Agung, serta Dit. Pemeriksaan dan Penagihan.

Efektivitas Penanganan Wajib Pajak Non Filler 37.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu DJP untuk meningkatkan efektivitas penanganan WP Non Filer. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan efektivitas penanganan WP Non Filer sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kepatuhan WP dalam penyampaian SPT Tahunan.

38.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011. Sehingga tingkat capaian tahapan kegiatan pengawasan Efektivitas Penanganan Wajib Pajak Non Filer secara keseluruhan telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Policy Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal nomor SR-181/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011.

39.

Dari hasil konfirmasi/klarifikasi penanganan WP Non Filer secara uji petik pada 4 KPP, Tim Itjen menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya: a. Menunjuk penanggung jawab yang secara khusus menangani WP Non Filer pada KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat DJP; b. Kebijakan terkait WP Non Filer harus mendorong KPP untuk aktif menangani WP Non Filer: 1) Dalam membuat Surat Edaran tentang Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, selain mencantumkan target rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT agar mencantumkan target waktu dan jumlah atas himbauan dan teguran terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan;

15


2)

Membuat aging Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, untuk selanjutnya ditetapkan prioritas pemeriksaan. c. Mengkaji kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat mendorong ketertiban WP Orang Pribadi: 1) Penyampaian SPT Tahunan sebagai salah satu unsur penilaian disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengingat hasil uji petik pada 4 KPP yang dikonfirmasi/klarifikasi sebesar 67,17% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar, tidak menyampaikan SPT Tahunan; 2) Mengkaji penyederhanaan SPT PPh Orang Pribadi, khusus karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan menerima atau memperlakukan formulir 1721A1 sebagai SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri 40.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu DJP untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara melalui PPN KMS. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kegiatan Membangun Sendiri menjadi lebih efektif.

41.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011. Dengan telah dihasilkannya policy recommendation, maka tingkat capaian atas kegiatan pengawasan unggulan ini telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil kegiatan pengawasan ini telah disampaikan ke DJP melalui Surat Nomor SR-176/IJ/2011 tanggal 27 Juni 2011. Atas permasalahan yang teridentifikasi pada kegiatan konfirmasi dan klarifikasi, Tim Inspektorat Jenderal memberikan beberapa policy recommendation sebagai berikut: a. Membuat SOP tentang tata cara pengawasan atas kegiatan membangun sendiri baik untuk direktorat teknis pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP. b. Membuat pedoman pelaksanaan pengawasan atas kegiatan membangun sendiri antara lain: 1) Mekanisme penilaian/penghitungan dan dasar pengenaan PPN KMS; 2) Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan penghitungan penilaian; 3) Mekanisme pelaporan berjenjang terkait pelaksanaan pengawasan PPN KMS. c. Menyempurnakan aturan terkait PPN KMS: 1) Mempertimbangkan penggunaan nilai bangunan sebagai kriteria pengenaan PPN KMS selain kriteria luas bangunan (300 m2 atau lebih);

16


2)

Dalam hal wajib pajak mempunyai NPWP, wajib mencantumkan NPWP dalam SSP PPN KMS; 3) Mempertimbangkan untuk meniadakan klausul tentang tanggung jawab secara renteng; dan 4) Memasukkan pemeriksaan PPN KMS dalam kriteria pemeriksaan. d. Menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memperoleh data IMB dari instansi terkait, antara lain membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi terkait.

Audit atas Pengawasan Terhadap Kegiatan Pengusaha Kena Pajak 42.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern dalam kegiatan penetapan dan pengukuhan PKP serta pengawasannya telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern kegiatan penetapan dan pengukuhan PKP serta pengawasannya dan usulan tindakan atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

43.

Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengumpulan data berupa informasi dan kebijakan mengenai Pengusaha Kena Pajak pada Dit. Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Dit. Teknologi Informasi Perpajakan; dan Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai awal Oktober 2011, sehingga belum ada output yang dihasilkan. Tingkat capaian kegiatan program pengawasan ini telah mencapai 11% dari seluruh kegiatan yang direncanakan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penyusunan program kerja audit, kertas kerja audit, kuesioner, wawancara, dan laporan hasil audit, yang direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2011.

Audit atas Pengawasan Pembayaran Setoran Masa Pajak 44.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern dalam kegiatan pengawasan pembayaran masa pajak telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pembayaran masa pajak.

45.

Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP Madya Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diperoleh gambaran sementara mengenai kondisi atas pengawasan pembayaran setoran masa pajak sebagai berikut:

17


a. Mekanisme

pengawasan pembayaran masa berdasarkan SE88/PJ/2010 dan SE-27/PJ/2011; b. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing auditan di antaranya: 1) Pada Kanwil DJP Jawa Timur I, Laporan Resume Hasil Pengawasan Pembayaran Masa sesuai SE-88/PJ/2010 dan SE-27/PJ/2011 kurang informatif, karena tidak ada informasi/data lain yang menyertai laporan tersebut; 2) Pada KPP Madya Surabaya, Seksi Waskon dan AR belum optimal dalam menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak serta Laporan resume hasil pengawasan tidak akurat; dan 3) Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut, selain Seksi Waskon dan AR belum optimal dalam menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak serta Laporan resume hasil pengawasan tidak akurat, juga pengawasan terhadap 1.000 WP penentu penerimaan dan tindaklanjutnya belum optimal. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan hasil kegiatan pengumpulan data dan penyusunan program kerja audit; Laporan hasil kegiatan compliance audit (piloting) pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Kanwil DJP Jakarta Selatan; Laporan hasil kegiatan compliance audit pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua; dan Laporan hasil kegiatan compliance audit pada KPP Madya Jakarta Selatan. Penugasan selanjutnya adalah compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur III, KPP Pratama Batu, dan KPP Pratama Malang Utara.

Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 46.

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik; mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; serta memberikan rekomendasi perbaikan. Output yang diharapkan adalah peta tindak lanjut perbaikan dan/ atau rekomendasi perbaikan atas peningkatan mutu pelayanan publik pada kantor pelayanan.

47.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai pada Juni 2011 dengan tingkat capaian secara keseluruhan sebesar 100% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan pengumpulan data; 31 (tiga puluh satu) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 pada masingmasing KPP; serta Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011.

18


48.

Dari laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut dapat disampaikan beberapa hal, diantaranya: a. kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada 31 (tiga puluh satu) KPP dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu: Medan, Batam, Balikpapan, Jakarta, Surabaya, dan Makasar yang dipilih secara sampling berdasarkan daftar kantor yang akan disurvei IPB; b. aspek unsur layanan yang menjadi fokus untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah aspek Sumber Daya Manusia, Sistem dan Prosedur, serta Sarana dan Kegiatan Pendukung Pelayanan; c. berdasarkan hasil monev atas pelaksanaan 49 (empat puluh sembilan) action plan oleh masing-masing KPP, ketiga puluh satu KPP tersebut telah menindaklanjuti action plan sebesar 93,88% dan yang belum ditindaklanjuti sebesar 6,12%; dan d. KPP yang telah melaksanakan seluruh action plan perbaikan dan rekomendasi sebanyak sembilan KPP dari 31 sampling KPP, yaitu: KPP Pratama Jakarta Pulogadung, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, KPP Pratama Surabaya Sawahan, KPP Pratama Surabaya Simokerto, KPP Pratama Surabaya Tegalsari, KPP Pratama Batam, KPP Pratama Madya Balikpapan, KPP Pratama Makasar Barat. Sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) KPP baru menindaklanjuti action plan dengan kisaran persentase sebesar 81,63% s.d. 97,96%. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal Nomor S-211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Atas Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 di Lingkungan DJP pada 31 (tiga puluh satu) KPP Madya/Pratama.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJBC 49.

Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. Output dari kegiatan ini adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) peran unit Kepatuhan Internal untuk meningkatkan efektivitas pengawasannya dan meningkatkan evaluasi kinerja DJBC.

50.

Pada akhir September 2011, pelaksanaan tema pengawasan asistensi pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJBC telah masuk pada tahap asistensi penyusunan mekanisme/prosedur kerja. Sampai saat ini, telah dilaksanakan survei pendahuluan; penyusunan pedoman Audit; penugasan audit pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya

19


Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dan Kanwil DJBC Jawa Barat; pelatihan perangkat pemantauan pengendalian intern dan sosialisasi KMK peningkatan penerapan pengendalian intern pada DJBC; kompilasi Hasil Audit,; asistensi penyusunan mekanisme/prosedur kerja dan rencana pelaksanaan pemantauan pengendalian internal pada pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC; kegiatan konsultatif terkait dengan Audit atas Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai; narasumber pada workshop peningkatan penerapan pengendalian intern di Lingkungan DJBC, dan asistensi pelaksanaan uji coba monitoring pengendalian internal pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC. 51.

Output yang telah dihasilkan, antara lain: laporan hasil survei dan pedoman audit, 6 (enam) buah Laporan Hasil Audit atas KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan Kanwil DJBC Jawa Barat. Selain itu, telah dihasilkan Laporan Pelatihan Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern dan sosialisasi KMK Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Kompilasi Hasil Audit. Sedangkan, output atas kegiatan asistensi penyusunan Mekanisme/ Prosedur Kerja, dan Rencana Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal, serta kegiatan konsultatif terkait dengan audit atas tugas pokok dan fungsi Unit Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC masih dalam proses penyelesaian.

Audit atas Pelayanan Pemberian Fasilitas di Bidang Minyak dan Gas Bumi 52.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah a) untuk memetakan permasalahan yang ada terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan; b) mendorong/membantu DJBC dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa; dan c) mendorong/membantu DCBC dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan fasilitas pembebasan. Output yang diharapkan adalah policy recommendation mengenai Perbaikan Peraturan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

53.

Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya kegiatan: survei pendahuluan, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan audit pada KPU BC Tipe B Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan, KPPBC Tipe B Fak-Fak, dan Kanwil DJBC Jakarta, Kompilasi Hasil audit, dan kegiatan konsultatif terkait pelayanan pemberian fasilitas pembebasan di bidang minyak dan gas bumi. Simpulan sementara terkait dengan tema pengawasan ini antara lain:

20


a.

Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Tidak Dipungut berdasarkan PMK No. 20/PMK.010/2005 kepada perusahaan/ kontraktor yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 dan Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK No.177/PMK.010/2007, serta PMK No.178/PMK.11/2007 kepada perusahaan/kontraktor yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan PP Nomor 35 Tahun 2004, tidak sejalan dengan undangundangnya karena tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas tersebut, bahkan Undang-undang mewajibkan untuk melakukan penyetoran; dan b. Pengawasan terhadap impor barang masih lemah karena peraturan bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan tentang tata cara impor barang oleh KKKS sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi belum diterbitkan. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 3 (tiga) output laporan dari 5 (lima) observasi lapangan/audit yang telah dilaksanakan, yaitu Laporan audit atas KPUBC Tipe B Batam, KPPBC Tipe B Fak-Fak, dan Kanwil DJBC Jakarta. Selain itu, telah dihasilkan Laporan Kompilasi Hasil Audit dan Butir-Butir Policy Recommendation dalam Rangka Penyempurnaan Ketentuan berkaitan dengan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan di Bidang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan, output atas audit KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan dan KPPBC Tipe Madya Pabean Merak serta Laporan Kegiatan konsultatif masih dalam proses.

Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Penerbitan Form A (Surat Keterangan Tentang Pemasukan Mobil/Kendaraan Bermotor) 54.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah: a) untuk mengetahui apakah setiap penerbitan formulir A telah diterbitkan Pemberitahuan Impor Barang; dan b) untuk mengetahui apakah terdapat mekanisme pengawasan terhadap penerbitan Form A. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur penerbitan Form A.

55.

Sampai akhir September 2011, pelaksanaan kegiatan audit atas pelayanan dan pengawasan penerbitan form A telah masuk pada tahapan penyusunan draft policy recommendation dan penyusunan Laporan Akhir. Seluruh rangkaian kegiatan program pengawasan ini telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2011 dengan rincian kegiatan, sebagai berikut: penyusunan pedoman, penyusunan data pembanding, penugasan audit pada KPPBC Tipe A3 Banda Aceh, KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC 21


Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang dan KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, kompilasi hasil audit, dan penyusunan draft policy recommendation. Kegiatan atas TPU ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penugasan tema “Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA), Form B dan Form C”. Output yang telah dihasilkan dituangkan menjadi satu pelaporan dengan tema “Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA), Form B dan Form C”.

Audit atas Pelayanan Pengembalian (Restitusi) Bea Masuk dan Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor 56.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah: a) inventarisasi permasalahan yang ada terkait pengelolaan, pelayanan, dan pengawasan pemberian pengembalian bea masuk dan cukai; b) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap permohonan pengembalian bea masuk dan cukai oleh pengguna jasa; c) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan pengembalian bea masuk dan cukai; d) penataan kegiatan pelayanan/pengawasan pengembalian bea masuk dan cukai; dan e) memberi solusi alternatif atas kasus-kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan ketentuan yang berlaku (policy recommendation) dan/atau penyempurnaan sistem dan prosedur terkait dengan pengembalian bea masuk dan cukai.

57.

Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Audit atas Pelayanan Pengembalian (Restitusi) Bea Masuk dan Cukai dan PDRI telah masuk pada tahap kompilasi hasil audit. Kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya: survei pendahuluan, penyusunan pedoman dan penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok, kompilasi hasil audit, dan kegiatan konsultatif terkait Tema Pengawasan Unggulan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 4 (empat) buah laporan observasi lapangan/audit yang telah dilaksanakan, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, serta Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelayanan pengembalian Bea Masuk dan Cukai. Output atas Laporan Hasil Kegiatan Konsultatif terkait Tema Pengawasan Unggulan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC masih dalam proses penyusunan.

22


Audit atas Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor-Ekspor melalui PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan 58.

Tujuan pengawasan adalah untuk memberi masukan kepada DJBC dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait dengan tatalaksana/mekanisme pengawasan barang impor-ekspor dan pelayanan dokumen menggunakan pemberitahuan pabean Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos melalui PT. Pos Indonesia, terkait dengan: a) efektivitas pengawasan atas ekspor dan impor melalui kantor pos; dan b) akurasi penetapan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan penyajian piutang Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos. Output yang diharapkan adalah policy recommendation tentang penyempurnaan kebijakan pengawasan barang ekspor impor dan pelayanan dokumen menggunakan pemberitahuan pabean Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).

59.

Sampai akhir September 2011, pengawasan tema ini telah masuk pada tahapan penyusunan laporan akhir. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya: survei pendahuluan, penyusunan pedoman dan pelaksanaan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Raih dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, kompilasi hasil audit, konsultatif, dan penyusunan laporan akhir ikhtisar hasil audit. Simpulan sementara hasil identifikasi adalah peraturan yang ada belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 4 (empat) laporan hasil observasi lapangan/audit, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, serta Laporan Kompilasi Permasalahan Hasil Audit. Sedangkan, laporan kegiatan konsultatif pada Dit. Teknis Kepabeanan DJBC dan laporan akhir ikhtisar hasil audit masih dalam proses penyusunan.

Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol 60.

Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan dan pelayanan pemberian fasilitas serta tingkat kepatuhan penerima fasilitas pembebasan cukai etil alkohol. Output yang diharapkan adalah policy recommendation tentang penyempurnaan kebijakan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol.

61.

Sampai akhir September 2011, terkait Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol telah masuk pada tahap laporan akhir hasil pengawasan. Telah dilaksanakan survei pendahuluan, penyusunan pedoman, penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe

23


Madya Pabean Surakarta, KPPBC Tipe B Tegal, dan KPPBC Tipe A3 Cirebon, Kompilasi permasalahan hasil audit, kegiatan konsultatif, dan penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan. Simpulan sementara yang dihasilkan adalah perlunya peraturan pelaksanaan yang lebih lengkap untuk memberikan pengawasan Ethyl Alkohol secara lebih memadai. Output yang telah dihasilkan berupa pedoman audit, laporan hasil survei, 5 (lima) laporan hasil audit yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, KPPBC Tipe B Tegal, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan KPPBC Tipe A3 Cirebon. Sedangkan, laporan kompilasi dan laporan akhir hasil pengawasan masih dalam proses penyusunan.

Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Audit atas Penerbitan Formulir B dan Formulir C 62.

Tujuan pengawasan peningkatan pengawasan dan pelayanan atas barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas adalah: a) mengatur ketentuan mengenai prosedur kepabeanan atas praktik-praktik kepabeanan yang telah berlangsung selama ini seperti pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Barang Kena Cukai, pindah tangan kendaraan bermotor kepada sesama penerima fasilitas pembebasan bea masuk, reekspor kendaraan bermotor, serta perubahan lampiran permohonan sesuai peruntukannya; b) memastikan kembali apakah organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I KMK-90 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing, pejabatnya dapat digolongkan sebagai Perwakilan Negara Asing atau sebagai Badan Internasional yang seharusnya dimasukkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia; c) mengatur ketentuan mengenai batas masa pakai kendaraan bermotor agar bebas dari Pungutan Negara yang terutang (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor) pada saat pindah tangan; d) mengatur ketentuan yang lebih detail untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas fasilitas yang diberikan; e) untuk memastikan pemasukan kendaraan dengan formulir B sudah sesuai dengan ketentuan; f) untuk mengetahui apakah prosedur pemindahtanganan dengan menggunakan formulir C telah dilunasi kewajiban kepabeanannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan g) untuk memetakan permasalahan yang ada terkait dengan penerbitan Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor. Output yang diharapkan berupa usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya.

24


63.

Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: penyusunan pedoman, penyusunan data pembanding, penugasan audit pada KPPBC Tipe A3 Banda Aceh, KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPU BC Tipe A Tanjung Perak, KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta dan Dit. Fasilitas kepabeanan dan cukai DJBC, serta kompilasi Hasil Audit. Dari kegiatan audit pada 9 (sembilan) Kantor DJBC tersebut telah teridentifikasi 16 (enam belas) simpulan hasil audit. Berkaitan dengan simpulan hasil audit tersebut, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai direkomendasikan agar mengusulkan penggantian peraturan sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.04/2002, tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.04/2010; b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/KMK.04/2002, tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2007; dan c. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-62/BC/1999, sebagaimana terakhir disempurnakan dengan Kep-63/BC/2000, tentang Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor.

64.

Pada Semester I 2011, telah dilakukan pembahasan dengan pihak DJBC perihal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pengganti KMK Nomor 89/KMK.04/2002 dan KMK Nomor 90/KMK.04/2001. Dengan telah dihasilkannya policy recommendation, tingkat capaian kegiatan pengawasan ini telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan. Output yang telah dihasilkan berupa pedoman audit, 9 (sembilan) laporan hasil observasi lapangan/audit, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Tipe A3 Banda Aceh dan KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, KPPBC Batam, KPU BC Tipe A Tanjung Perak, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Priok dan Dit. Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Laporan kompilasi hasil audit, dan draft policy recommendation dan Laporan Akhir TPU Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA)/ Badan Internasional (BI), formulir B, Formulir C, dan Audit atas Pelayanan Penerbitan Formulir A. 25


Audit atas Pelayanan dan Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai yang Diimpor Langsung dan Pembelian di Toko Bebas Bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia 65.

Tujuan pengawasan peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan atas barang kena cukai yang diimpor langsung dan pembelian di toko bebas bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia adalah: a) sinkronisasi peraturan terkait penggunaan Barang Kena Cukai Impor oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional; dan b) mengatur ketentuan tentang pengawasan. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pelayanan dan pengawasan Barang Kena Pajak yang digunakan oleh PNA dan Badan Internasional.

66.

Sampai akhir September 2011, program pengawasan ini telah sampai pada tahap penyusunan perbaikan policy recommendation dan Laporan Akhir. Kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya: penyusunan pedoman, penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KKPBC Tipe Madya Pabean Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan KPPBC Tipe A2 Medan, kompilasi hasil audit, kegiatan konsultatif, dan penyusunan perbaikan policy recommendation, usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan akhir dan executive summary tema pengawasan Tahun 2011. Berkaitan dengan simpulan hasil audit direkomendasikan agar mengusulkan penggantian peraturan sebagai berikut: a. penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.04/2005 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE- 17/BC/2005 sebagai petunjuk pelaksanaannya; b. perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur: 1) batas waktu penyelesaian pengembalian yang pasti dan adanya kewajiban DJBC memberitahukan kepada pemohon pengembalian bila permohohnannya dinyatakan lengkap dan benar; 2) kriteria permohonan pengembalian bea masuk yang harus diproses audit; dan 3) imbalan bunga layak diberikan atas permohonan Pengembalian yang terlambat diselesaikan. Output yang telah dihasilkan antara lain: laporan hasil survei, pedoman audit, 5 (lima) laporan hasil observasi lapangan/audit yaitu Laporan Audit atas KKPBC Tipe Madya Pabean Juanda, dan KPPBC Tipe A2 Medan, KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Laporan kompilasi hasil audit, Laporan Kegiatan Konsultatif pada Dit. Fasilitas Kepabeanan DJBC, serta Laporan Penyusunan Perbaikan Policy Recommendation, Usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan Akhir dan Executive Summary tema pengawasan Tahun 2011.

26


Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 67.

Tujuan pengawasan monev tindak lanjut hasil survei opini stakeholders pada DJBC adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJBC melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait. Output yang diharapkan adalah hasil audit atas konsistensi penerapan SOP layanan publik.

68.

Sampai akhir September 2011, program pengawasan ini telah sampai pada tahap akhir, yaitu pengiriman hasil kompilasi dari Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya: penyusunan daftar action plan, survei pendahuluan, monitoring dan evaluasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Makasar, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan Tanjung Perak Surabaya, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan KPPBC Tipe A2 Medan, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, kompilasi hasil monitoring dan evaluasi, dan kegiatan Crash Program penerapan aplikasi TeamMate pada TPU tentang Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik Stakeholder. Atas kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan Monitoring Evaluasi tindak lanjut dilaksanakan pada 8 (delapan) kantor di 6 (enam) kota, yaitu Makasar, Jakarta, Medan, Surabaya, Batam, dan Balikpapan; b. Pelaksanaan tindak lanjut action plan oleh masing-masing kantor sudah relatif baik. Dari 176 (seratus tujuh puluh enam) action plan yang seharusnya dilaksanakan pada 8 (delapan) kantor, 147 (seratus empat puluh tujuh) action plan sudah ditindaklanjuti (83,52%), 22 (dua puluh dua) action plan masih dalam proses ditindaklanjuti (12,50%), dan 7 (tujuh) action plan belum ditindaklanjuti (3,98%); c. Dalam rangka peningkatan layanan publik, Pimpinan Unit Eselon I dan atau unit-unit layanan vertikal perlu terus melaksanakan tindak lanjut action plan yang belum dan masih dalam proses ditindaklanjuti serta terus melakukan upaya-upaya peningkatan layanan publik secara berkelanjutan dengan penekanan pada waktu pelayanan, sikap petugas, keterampilan petugas, dan kesesuaian prosedur. Output yang telah dihasilkan, antara lain: daftar action plan perbaikan, Laporan Hasil Survei Pendahuluan, 6 (enam) buah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder, serta Laporan akhir berupa Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011).

27


PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Asistensi Pengembangan Pelaksanaan Fungsi Pemantauan (Unit Kontrol Internal) pada DJA 69.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dserta meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. Target Itjen terkait hal ini berupa persentase penyelesaian action plan pembentukan unit kontrol internal pada DJA sebesar 100%.

70.

Pada September 2011, telah dilaksanakan kegiatan asistensi penyusunan rencana pemantauan unit pengendalian intern dan asistensi pelaksanaan ujicoba pemantauan pengendalian utama pada DJA. Dari kegiatan evaluasi, pendalaman SOP Unggulan, Sosialisasi RKMK peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembahasan awal persiapan kegiatan asistensi pengembangan perangkat dan pelaksanaan pengendalian intern pada DJA, diketahui saat ini terdapat 5 (lima) SOP Unggulan pada DJA, yaitu: a. SOP Pelayanan Penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat beserta Lampirannya (SAPSK); b. SOP Pelayanan Penyelesaian Revisi SAPSK (non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)); c. SOP Pelayanan Penyelesaian Standar Biaya Khusus (SBK); d. SOP Pelayanan Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Revisi yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga; serta e. SOP Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBP pada K/L untuk RAPBN Tahun Anggaran yang akan datang atau Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBP untuk APBNP Tahun Anggaran yang berjalan.

Penyelesaian Permasalahan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 71.

Tujuan pengawasan adalah: memastikan status terkini atas penyelesaian permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; mengefektifkan upaya Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendorong Kementerian/Lembaga agar jenis temuan tersebut tidak akan muncul dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode berikutnya; dan sebagai upaya untuk mendukung eksistensi jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

28


72.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sepanjang bulan September 2011. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: a. survei pendahuluan ke Dit. PNBP atas permasalahan PNBP K/L terkait Temuan BPK-RI Tahun 2008 dan 2009; b. survei ke satker pada K/L untuk mengetahui kondisi yang terjadi yang menjadi obyek pemeriksaan BPK-RI; c. evaluasi atas langkah/prosedur/SOP tentang tindak lanjut Dit. PNBP dalam rangka penyelesaian permasalahan PNBP K/L terkait temuan BPK-RI; d. rapat pembahasan RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kemenkeu.

73.

Itjen telah mengirimkan sebuah Policy recommendation melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor S-169/IJ/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada DJA berupa usulan atas revisi RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan serta melakukan pembahasan dengan pihak terkait. Adapun, isi dari Policy recommendation tersebut, antara lain: a. terdapat beberapa penerimaan unit eselon I yang berasal dari pemanfaatan aset BMN di luar Tupoksi, yaitu penerimaan jasa sewa sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal; pada Kantor Pusat DJBC; pada DJPB; serta pada BPPK. b. terdapat beberapa penerimaan yang berasal dari kegiatan layanan yang terkait dengan tupoksi Unit Eselon I terkait berupa: 1) Penerimaan jasa (biaya) penagihan pajak pada DJP; 2) Penerimaan jasa pelayanan cukai dan jasa pengujian laboratorium pada DJBC; 3) Penerimaan pada DJKN; 4) Penerimaan pada Bapepam dan LK; 5) Penerimaan ujian dan sertifikasi ahli kepabeanan pada BPPK. c. Berkenaan dengan hal diatas, disarankan Draft RPP dimaksud sebaiknya hanya meliputi jenis penerimaan yang terkait dengan Tupoksi Unit Eselon I Kemenkeu sebagaimana dimaksud pada huruf (b), 1, 2, 3, 4, dan 5, serta tidak mengatur jenis penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN di luar tupoksi. Selain itu, telah disampaikan 3 (tiga) policy recommendation yaitu Policy Recommendation tentang Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait Penyelesaian Temuan BPK-RI atas Permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya sesuai Surat Nomor S-213/IJ/2011 kepada DJA, Surat Nomor S-214/IJ/2011 kepada DJKN, serta Surat Nomor S-215/IJ/2011 kepada DJPB.

Optimalisasi Penetapan Standar Biaya Khusus 74.

Tujuan pengawasan adalah memaksimalkan penggunaan Standar Biaya Khusus sebagai acuan dalam perhitungan costing untuk mengefektifkan kegiatan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) (mempercepat penyusunan dan penelaahan RKAKL); mengatasi

29


kendala/hambatan yang dihadapi Kementerian/Lembaga dan DJA terkait penyusunan Standar Biaya Khusus; serta mendorong DJA untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian penetapan Standar Biaya Khusus untuk seluruh Kementerian/Lembaga yang seharusnya memiliki Standar Biaya Khusus. 75.

Pada September 2011 ini telah dilaksanakan kompilasi hasil survei, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan audit mengenai Optimalisasi Penetapan SBK serta pembahasan draft policy recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA. Draft policy recommendation sampai dengan progress report disusun, masih dalam proses penyusunan. Simpulan sementara hasil pengawasan berdasarkan pengumpulan dan evaluasi data SBK serta penelaahan atas peraturan perundang-undangan dan SOP terkait dengan kegiatan penyusunan, pengajuan usulan, penelaahan, dan penetapan SBK, adalah sebagai berikut: a. Sampai dengan saat ini, SBK hanya digunakan untuk keperluan penganggaran, namun tidak digunakan untuk keperluan pencatatan realisasi anggaran, sehingga SBK tidak dapat digunakan untuk evaluasi kinerja; b. Biaya dalam SBK dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu biaya utama (atau biaya langsung/direct cost) dan biaya pendukung (biaya tak langsung/indirect cost). Saat ini DJA sedang mengkaji kemungkinan penerapan konsep biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable (variable cost) pada SBK. Dari kegiatan Survei Penyusunan Standar Biaya Khusus/Keluaran pada 8 (delapan) Kementerian RI diperoleh simpulan sementara bahwa dalam penyusunan SBK oleh Kementerian/Lembaga masih terdapat beberapa kendala, diantaranya: a. Masih minimnya kegiatan sosialisasi tentang Standar Biaya Khusus oleh DJA; serta b. Kurangnya SDM pada masing-masing satuan kerja di Kementerian/Lembaga tentang pemahaman atas penyusunan output kegiatan yang sejalan dengan prioritas kegiatan K/L tersebut.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Subsidi - Bagian Anggaran 999.07 76.

Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas laporan keuangan bagian anggaran 999.07. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.07 sebesar 4 (empat) atau WTPDPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas).

77.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada September 2011 ini. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir dari BPK, opini BPK atas LK BA 999.07 Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi Pengecualian adalah kebijakan pemerintah

30


dengan persetujuan DPR dalam UU APBN/APBNP TA 2010 berupa pengakuan belanja subsidi PPN DTP sejumlah Rp11,28 Triliun yang tidak diakui oleh BPK. Indeks opini sebesar 3 (tiga), sehingga target IKU terhadap TPU ini tidak tercapai. Dari hasil kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat beberapa temuan yang telah tuntas, namun demikian ada beberapa yang masih dalam proses. 78.

Selain itu, Itjen juga mengikuti beberapa kali pertemuan dengan DJA terkait dengan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya tahun anggaran 2009 dan 2010. Terkait pembahasan penyusunan draft RPMK tentang Subsidi Beras/Pangan Tahun 2011 (memasukkan unsur cost structure HPB sesuai rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LK BSBL 999.07 tahun 2010), terhadap draft RPMK yang telah disusun Dit. Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP) DJA telah dibahas bersama dan terdapat beberapa perubahan yang langsung direvisi. Draft RPMK yang telah direvisi tersebut telah diajukan ke Biro Hukum Setjen.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian Anggaran 999.08 79.

Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas laporan keuangan bagian anggaran 999.08. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.08 sebesar 3 (tiga) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

80.

Pada bulan September ini, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan terkait tema ini. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir dari BPK, opini BPK atas LK BA 999.07 Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi Pengecualian adalah belum sesuainya inventarisasi dan penilaian (pencatatan) atas aset Kementerian/Lembaga, yaitu TVRI, RRI, dan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS). Indeks opini sebesar 3 (tiga), sehingga target IKU terhadap TPU ini tercapai. Semantara itu, telah disampaikan kepada DJA sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor S-222/IJ/2011 tanggal 6 Juli 2011 mengenai antisipasi potensi permasalahan yang berpengaruh terhadap opini atas LK BA 999.08 Tahun Anggaran 2011 yang mana Inspektorat Jenderal telah mengusulkan agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Belanja Lainnya (999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau antar jenis belanja pada APBN-P tahun anggaran 2011.

81.

Itjen juga mengikuti beberapa kali pertemuan dengan DJA terkait dengan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya tahun anggaran 2009 dan 2010, meliputi:

31


a. Pembahasan mengenai surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Anggaran Nomor S-222/IJ/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal antisipasi potensi permasalahan yang berpengaruh terhadap opini BPK atas LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (999.08) Tahun Anggaran 2011, dengan hasil sebagai berikut: 1) terhadap anggaran belanja pada Belanja Lainnya (BA 999.08) yang tidak sesuai dengan nature of account dan belum direalisasi, agar segera dilakukan pergeseran ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai mekanisme tata cara pelaporan keuangan dan penetapan Kode Akun atas Anggaran Belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran ke BA-K/L agar segera diproses; 3) mengenai adanya pembayaran atas kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 yang dianggarkan di Belanja Lainnya BA 999.08, telah dilakukan pergeseran ke Belanja Subsidi BA 999.07 pada APBN-P tahun 2011. b. pembahasan mengenai penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan peraturan yang lebih teknis tentang tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menkeu kepada PT Taspen (Persero) (sesuai dengan rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LK Belanja Lainnya BA 999.08 Tahun 2010). Akan disiapkan PP perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut diupayakan adanya substansi menyangkut kekuasaan/kewenangan Menteri Keuangan untuk membuat aturan pelaksanaan mengenai pengelolaan dana pensiun.

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJA 82.

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJA melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait. Itjen mempunyai target Jumlah Peta Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei kepuasan pelanggan pada DJA dan DJPK sebanyak 2 (dua) buah pada Triwulan III.

83.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada September 2011 ini. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh IPB dan UI kepada DJA dan DJPK pada tahun 2009 dan 2010, diketahui skor hasil survei tersebut: No 1 2

Unit Es. I DJA DJPK

Tahun 2009 2010 2009 2010

Skor (skala 1-5) 3,78 3,79 4,09 3,95

32


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disimpulkan bahwa rencana aksi peningkatan mutu layanan sistem di DJA yang meliputi aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta sarana dan kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Perancangan Bagan Akun Standar dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs 84.

Tujuan pengawasan ini adalah mendorong disampaikannya bussines process selisih kurs dan implementasi penerapan dasar pencatatan selisih kurs yang seragam. Output yang diharapkan berupa policy recommmendation business process selisih kurs pada DJPB, DJPU dan Kementerian Luar Negeri serta policy recommendation untuk pembentukan Bagan Akun Standard dan aplikasi pencatatan selisih kurs.

85.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada Juni 2011, telah disampaikan surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dengan nomor S-205/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai Policy Recommendation atas pembuatan kebijakan pencatatan selisih kurs pada Perwakilan Kementerian/ Lembaga RI di luar negeri. Pihak-pihak terkait telah memberikan tanggapan atas policy recommendation Itjen, sebagai berikut: a. telah dikirimkan surat nomor S-7191/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 Hal Penyelesaian Selisih Kurs Uang Persediaan (UP) pada Satker perwakilan RI dan Atase Kementerian Negara/Lembaga di Luar Negeri yang ditujukan kepada 10 Kementerian Negara/Lembaga yaitu: Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pendidikan Nasional; Kementerian Agama; Kejaksaan Agung; b. Atas perbedaan persepsi dalam menerapkan selisih kurs yang unrealized, akan dilaksanakan monitoring pencatatan selisih kurs pada bulan September 2011; dan c. Draft PMK tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI dan atase Kementerian Negara/Lembaga di luar negeri saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Pendampingan dan Konsultasi pada Dit. APK DJPB dan KPPN Jakarta I; Laporan Pendampingan dan Konsultasi atas Pencatatan Akuntansi dan Selisih Kurs pada Dit. APK DJPB dan Dit. PKN DJPB; dan Laporan Pendampingan dan Konsultasi pada Dit. PA DJPB dan KPPN Jakarta II, III, IV dan V. Rencana kegiatan pengawasan selanjutnya atas program pengawasan unggulan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Selisih Kurs. 33


Penyempurnaan Mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga 86.

Tujuan pengawasan dengan tema perhitungan pihak ketiga adalah mendorong penyempurnaan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga sehingga tidak ada lagi sumbangan selisih kas lebih pada SAL jika dibandingkan dengan pembukuannya yang dipengaruhi oleh kas dari Perhitungan Fihak Ketiga. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga.

87.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan pembahasan hasil monitoring terhadap Business Process dan Mekanisme Perhitungan Pihak ketiga. Adapun uraian singkat hasil pembahasan terhadap konsep pengganti PER-33/PB/2010 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. telah disetujui dan disepakati seluruh isi Batang Tubuh dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Fihak Ketiga, sedangkan terhadap Petunjuk Teknis dan Lampiran serta masalah-masalah yang masih terkait dengan pelaksanaan tugas dari Seksi-seksi di KPPN masih belum disepakati, dan akan dilanjutkan pembahasan berikutnya; b. dalam pembahasan lanjutan telah dihasilkan kesepakatan dari semua pihak yang hadir atas Draft pengganti Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Fihak Ketiga, yang selanjutnya akan diteruskan ke Dirjen Perbendaharaan. Pada September 2011, hasil pembahasan terhadap konsep pengganti PER33/PB/2010 terkait dengan Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN telah menghasilkan draft PerDirjen dan sudah disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan. Output atas kegiatan terkait program pengawasan ini antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Hasil Survei; serta Laporan Hasil Penelaahan.

Penyempurnaan Pengelolaan Utang Kepada Pihak Ketiga 88.

Tujuan pengawasan dengan tema utang kepada pihak ketiga adalah untuk mendorong penyempurnaan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga.

89.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Utang pada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta IV. Hasil kegiatan monitoring tersebut, sebagai berikut: a. Pembayaran selisih harga pembelian beras Bulog oleh pemerintah kepada Perum Bulog tidak mempengaruhi selisih kas lebih pada Saldo Anggaran Lebih (SAL);

34


b. Pembayaran kekurangan jasa perbendaharaan kepada Bank/Pos Persepsi dan BO I tahun anggaran sebelumnya, tidak mempengaruhi selisih kas lebih pada SAL; c. Pembayaran pengembalian penerimaan atas beban APBN yang disetor/belum dikembalikan tahun anggaran lalu yang merupakan beban SiLPA tidak mempengaruhi selisih kas pada SAL; dan d. Pengelolaan Pengembalian (Retur) SP2D pada KPPN Jakarta IV diketahui bahwa masih terdapat saldo setoran dana retur SP2D Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 sebesar Rp21.701.898.93,- yang tidak termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV sehingga saldo utang kepada pihak ketiga tersebut terlalu kecil dibukukan pada neraca LKPP, akibatnya mempengaruhi selisih kas lebih pada SAL. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan, Laporan Hasil Survei Pendahuluan, Pedoman Monitoring dan Evaluasi, Laporan Hasil Monitoring pada Dit. PKN DJPB dan Dit. APK DJPB, Laporan Hasil Penelaahan, Laporan Hasil Monitoring pada KPPN Jakarta II, Laporan Hasil Monitoring pada KPPN Jakarta IV. Kegiatan selanjutnya adalah pembahasan hasil penelaahan, dan penyusunan usulan penyempurnaan pengelolaan mekanisme utang kepada pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Satker Badan Layanan Umum 90.

Tujuan pengawasan ini adalah mendorong Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU) DJPB dalam melakukan penilaian kinerja keuangan BLU dan mengidentifikasi Sisa Anggaran Lebih pada kas di BLU. Output yang diharapkan berupa: hasil penilaian atas Kinerja Keuangan Satker BLU oleh Dit. PPK BLU DJPB; hasil identifikasi Kas di BLU sebagai bagian dari SAL oleh Dit. PPK BLU DJPB; serta policy recommendation terkait: hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU dan hasil identifikasi SAL oleh Dit. PPK BLU DJPB.

91.

Selama September 2011, dilaksanakan kegiatan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan Satker BLU Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2010 pada Dit. PPK BLU. Dari kegiatan tersebut dapat disampaikan hal-hal, berikut: a. Itjen melakukan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan terhadap 19 satker BLU bidang kesehatan dan 16 satker BLU bidang pendidikan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2010 Audited kepada Dit. PPK BLU; b. Uji coba dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan BLU yang telah disusun Tim Itjen tahun 2010 dengan menggunakan bobot penilaian aspek keuangan dan aspek administrasi 70:30 dan 60:40, disertai adanya penambahan rasio kemandirian berdasarkan hasil pembahasan pedoman kinerja keuangan satker BLU pada tingkat lintas eselon I Kemenkeu pada Agustus 2011.

35


Output yang telah dihasilkan meliputi: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan, Laporan Survei Pendahuluan, Laporan Hasil Kajian atas Identifikasi Penyebab Ketidakakuratan Penetapan Saldo Kas BLU sebagai Angka Penyumbang SAL dalam LKPP, Laporan Hasil Pembahasan, dan Laporan Hasil Monitoring Finalisasi Draft Kebijakan Mekanisme Pengelolaan dan Pelaporan Kas BLU pada Dit. PPK BLU DJPB. Kegiatan selanjutnya adalah Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU dan Penilaian Terhadap Hasil Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan BLU.

Peningkatan Pelaporan dan Penyempurnaan Mekanisme Pendapatan dan Belanja Hibah 92.

Tujuan pengawasan dengan tema pendapatan dan belanja hibah adalah untuk mendorong penyempurnaan mekanisme pelaporan, pengesahan, dan rekonsiliasi hibah. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Mekanisme Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah.

93.

Selama September 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: pembahasan action plan, survei terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS DJPU, pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah, dan monitoring terhadap pelaksanaan pembahasan materi modul revisi peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah pada Dit. APK DJPB dan Dit. EAS DJPU. Dari hasil survei, telah dibuat matriks permasalahan hibah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan. Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukannya revisi pada PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Output yang telah dihasilkan antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan, Laporan Pelaksanaan Survei, dan Laporan Pembahasan Hasil Identifikasi Permasalahan Hibah. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Akhir dan Executive Summary.

Kajian Kemampuan Membayar Piutang Macet pada Direktorat SMI 94.

Tujuan pengawasan dengan tema kajian kemampuan membayar piutang macet debitur adalah untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya piutang macet dan mencari alternatif penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Output yang direncanakan berupa kajian atas piutang macet PDAM dan alternatif penyelesaiannya.

95.

Selama September 2011, kegiatan yang dilaksanakan terkait, antara lain audit operasional (ketaatan) atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPB dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPB. Sampai Progress Report disusun, output laporan atas kegiatan

36


tersebut masih dalam proses penyelesaian. Adapun, simpulan sementara terkait dengan kegiatan pengawasan ini, sebagai berikut: a. Terdapat 68 PDAM dengan 127 Nomor Pinjaman yang mendapatkan persetujuan restrukturisasi berdasarkan SK Menteri Keuangan tahun 2009 dan 2010; b. Namun, per tanggal 31 Desember 2010 diketahui masih terdapat 22 PDAM dengan 44 Nomor pinjaman yang masih belum melakukan cicilan atas restrukturisasi tersebut; c. Tim belum bisa mencari lebih lanjut penyebab ketidakpatuhan debitur untuk membayar piutang yang telah direstrukturisasi tersebut karena Tim tidak mendapatkan data secara lengkap selama penugasan. Output yang telah dihasilkan antara lain: Laporan Pembahasan Action Plan, Laporan Monitoring Macet pada BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah serta Kredit Program, dan Laporan Hasil Monitoring.

Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta Koordinasi Penyelesaian Masalah Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih 96.

Tujuan pengawasan audit ketaatan pelaksanaan kontrak kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta koordinasi penyelesaian masalah selisih kas pada Sisa Anggaran Lebih adalah untuk a) memastikan bahwa proses peralihan Biaya Operasional I lama ke Biaya Operasional I baru dan klausul-klausul dalam kontrak sudah ditaati; b) identifikasi penyebab ketidakakuratan data penerimaan negara menurut Sistem Akuntansi Instansi dibandingkan dengan data menurut Sistem Akuntansi Keuangan Umum Negara; dan c) mengkoordinasikan kegiatan penelusuran dan penyelesaian selisih kas pada Sisa Anggaran Lebih oleh Tim Penanganan Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih. Output yang direncanakan berupa Laporan Hasil Audit dan Hasil Koordinasi penelusuran dan penyelesaian penyebab terjadinya selisih kas pada SAL.

97.

Sampai akhir September 2011, progress kegiatan penugasan yang telah dilaksanakan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu pembahasan action plan, survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Dit. PNB DJA dan Dit. Dana Perimbangan DJPK, survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Direktorat PKN DJPB, dan penyusunan Pedoman Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi. Beberapa simpulan sementara terkait kegiatan survei pendahuluan (lanjutan) yang telah dihasilkan, di antaranya: a. Berdasarkan data daftar rekening terakhir Bank/Pos/Devisa Persepsi/Persepsi PBB yang dikelola oleh Subdit. RKN Dit. PKN, terdapat 4.357 rekening untuk menampung penerimaan negara; b. Terdapat 178 rekening pada 178 BO I yang berfungsi sebagai penyaluran belanja APBN melalui KPPN, 755 rekening pada 514 BO II untuk penyaluran gaji induk PNS pusat, serta 957 rekening pada 484

37


BO III yang berfungsi menyalurkan PBB kepada Pemda, yang semuanya tersebar pada KPPN di seluruh Indonesia (kecuali KPPN Khusus Jakarta VI untuk BO II dan BO III); dan c. Dalam pengelolaan Migas, Subdit. RPL berperan menyalurkan bagi hasil DBH SDA Migas dan PBB Migas bagian Daerah.

Audit dan Monitoring Kegiatan Strategis Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 98.

Tujuan pengawasan audit dan monitoring kegiatan strategis jangka pendek DJPB dan DJPU adalah untuk mendorong: a) Dit. EAS DJPU melakukan pengelolaan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri yang telah dinegosiasikan/disepakati/ditandatangani yang belum efektif, dan melakukan pengelolaan pelaksanaan penarikan Pinjaman Luar Negeri yang telah efektif, namun masih lambat penarikannya maupun belum ada penarikannya (zero disbursement); dan b) DJPB mengkaji kebutuhan implementasi accrual basis dalam sistem akuntansi dan melakukan akselerasi (percepatan) implementasi program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Output yang direncanakan berupa Laporan Hasil Audit dan Monitoring.

99.

Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan Program Kerja Identifikasi masalah administrasi dan monitoring, serta identifikasi masalah Negosiasi dan Loan Agreement; Identifikasi Permasalahan Administrasi dan Monitoring pada Dit EAS DJPU; Identifikasi Permasalahan Negosiasi dan Loan Agreement pada Dit PH DJPU; Rapat Mingguan Pembahasan Kebijakan DJPB dalam Melakukan Akselerasi (Percepatan) Implementasi Program SPAN, Sosialisasi Business Continuity Management (BCM), Pembuatan PKA compliance atas proses negosiasi serta proses administrasi, monitoring, dan settlement DJPU, Audit Compliance terkait Pinjaman Luar Negeri pada Dit. PH DJPU; dan Audit Compliance atas Administrasi dan Monitoring Pinjaman Luar Negeri pada Dit. EAS DJPU. Output atas kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Laporan Penyusunan Program Kerja Identifikasi; Laporan Identifikasi Permasalahan Administrasi dan Monitoring pada Dit EAS DJPU; Laporan Hasil Identifikasi Permasalahan Negoisasi dan Loan Agreement pada Dit. PH DJPU; dan Laporan Pengujian terhadap Pengawasan Internal.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan - BA 999.01, 999.02, 999.04, 999.99, dan Bendahara Umum Negara 100. Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.04, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.99, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

38


dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber. Output yang diharapkan berupa Opini BPK atas: LK BA 999.01 dipertahankan WTP; LK BA 999.02 dipertahankan WTP; LK BA 999.04 menjadi WDP; serta LK BA 999.99 mendapatkan WDP. 101. Selama September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Reviu Laporan Arus Kas BUN Semester I Tahun 2011 pada Subdit KUN Dit PKN DJPB, Reviu LK Konsolidasian BUN Semester I Tahun 2011 pada Dit. APK DJPB, pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011, dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada KPPN Cilacap, pada KPPN Tangerang, pada KPPN Semarang I, pada KPPN Banda Aceh, pada KPPN Medan I, dan monitoring dan evaluasi TL atas Temuan BPK-RI terhadap LK-BUN dan LKPP serta Penertiban Rekening Pemerintah pada Setjen Kemenkeu, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPU, dan BKF. 102. Outcome yang telah dicapai atas program pengawasan ini adalah tercapainya target opini BPK yang telah ditetapkan dalam BSC atas LK BA 999.01, 999.02, 999.04 TA 2010. Adapun uraian opini atas ketiga LK BA 999 adalah sebagai berikut: a. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.01 tahun 2010 adalah Wajar Tanpa Pengeceluan (nilai indeks: 4); b. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.02 tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (nilai indeks : 3); dan c. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.04 tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (nilai indeks : 3). Rata-rata indeks opini BPK untuk ketiga laporan tersebut adalah 3,33.

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan DJPB 103. Tujuan pengawasan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil survei opini stakeholders di lingkungan DJPB adalah untuk a) mendorong mutu layanan publik; b) mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; dan c) memberikan rekomendasi perbaikan. 104. Sampai akhir September 2011, tahapan kegiatan yang dilaksanakan telah sampai pada tahap penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi. Kegiatan penugasan yang telah dilaksanakan Rapat pendahuluan tema pengawasan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan DJPB; Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Action Plan Tindak Lanjut perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder pada DJPB; Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei Opini 2010; Monitoring dan Evaluasi Implementasi Action Plan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder DJPB pada KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta II , KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta V, KPPN Khusus Jakarta VI, KPPN Medan I dan KPPN Medan II, KPPN Surabaya I, 39


KPPN Surabaya II, KPPN Makasar I, KPPN Makasar II, KPPN Batam, dan KPPN Balikpapan; dan penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas hasil survei opini stakeholder pada DJPB. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil monitoring pada tiap-tiap KPPN dituangkan dalam output kegiatan berupa Laporan Hasil Monitoring yang dibuat terpisah untuk masing-masing KPPN. Adapun, output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Action Plan; 14 (empat belas) Laporan Hasil Monitoring atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Action Plan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder DJPB pada 14 (empat belas) KPPN, serta Laporan Kompilasi.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJKN 105. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. 106. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: Pemahaman proses bisnis dan asistensi identifikasi pengendalian utama pada kegiatan yang dipilih; Asistensi penyusunan checklist dan daftar pengujian; Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan, dan Asistensi Pelaksanaan Uji Coba di Lingkungan Kantor Pusat DJKN di Jakarta; dan pembicaraan awal bentuk penetapan pemantauan dalam suatu peraturan pimpinan Eselon I dan asistensi penyusunan mekanisme/prosedur kerja pada DJKN. Output yang dihasilkan berupa: laporan hasil sosialisasi; nama-nama PIC pemantau pengendalian intern; kegiatan yang dipilih, yaitu tiga belas SOP Layanan Unggulan di lingkungan DJKN; dan form 1 – 5 atas tiga belas SOP yang telah dipilih. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi ke seluruh unit pemantau (70 KPKNL dan 17 Kanwil DJKN) yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2011 di Yogyakarta, Medan, Serang, Manado, dan Surabaya.

Penanganan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berperkara oleh Kementerian Keuangan 107. Tujuan pengawasan penanganan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berperkara oleh Kementerian Keuangan adalah untuk a) memastikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan upaya yang optimal dalam penyiapan bahan menyangkut kebenaran formal dan material dari perkara-perkara; dan b) monitoring pelaksanaan putusan

40


pengadilan yang sudah inkracht. Output yang diharapkan berupa Peta Permasalahan Penanganan Aset Eks-BDL dan Eks-BPPN yang Berperkara serta pembentukan Tim Monitoring antara Itjen, DJKN, serta Biro Umum dan Biro Bantuan Hukum, Setjen dalam Penanganan Aset Eks BPPN yang berperkara. 108. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja survei; penyusunan program kerja evaluasi; survei aset eksBPPN yang berperkara pada Dit. KNL; konfirmasi aset eks-BPPN berperkara yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum pada Biro Umum dan Biro Bantuan Hukum Setjen; evaluasi atas penanganan aset Eks-BPPN yang berperkara yang berada pada Wilayah Hukum Bandung, Makasar, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Manado pada Biro Bankum Setjen dan Dit. KNLDJKN. Output yang telah dihasilkan berupa Program Kerja Survei, Program Kerja Evaluasi, Hasil Survei, hasil konfirmasi berupa data-data mengenai kasus-kasus aset eks-BPPN yang sedang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, dan hasil evaluasi aset berperkara. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan teridentifikasi bahwa verifikasi atas aset-aset yang berperkara belum dilakukan oleh DJKN. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah audit pengelolaan kasus aset eks-BPPN berperkara pada Dit. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 109. Tujuan pengawasan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei opini stakeholders pada DJKN adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJKN melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit Eselon I terkait. 110. Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011, antara lain: mengidentifikasi dan menyusun titik-titik/kondisi kelemahan baru yang harus diperbaiki dan hasil survei IPB tahun 2010 dan menyusun daftar action plan perbaikan baru; membahas dengan Kantor Pusat DJKN terkait action plan Perbaikan yang telah disusun DJKN dan usulan action plan Perbaikan tambahan serta Pembuatan Program Kerja Monitoring Tindak Lanjut Hasil Survei; Monitoring dan Evaluasi (Monev) tindak lanjut hasil Survei IPB pada KPKNL Batam, KPKNL Medan, KPKNL Makasar, KPKNL Surabaya, KPKNL Balikpapan, KPKNL Jakarta I, dan KPKNL Jakarta II; dan kompilasi hasil monev tindak lanjut hasil survei. Output yang telah dihasilkan antara lain: daftar tindak lanjut, identifikasi titik-titik/kondisi kelemahan baru yang harus diperbaiki dari hasil survei IPB tahun 2010, daftar action plan perbaikan baru, program kerja monitoring tindak lanjut hasil survei, laporan hasil monev, serta Laporan Kompilasi Monev atas Tindak Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik pada 6 (enam) kota yang telah selesai dan dikirimkan ke DJKN dengan Surat nomor: S-190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011.

41


Audit Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama 111. Tujuan pengawasan audit pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (eks-KKKS) adalah untuk: a) mendorong terbentuknya peta Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja; dan b) mendorong penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja. Output yang diharapkan berupa Peta Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 112. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja survei, survei lapangan BMN eks-KKKS pada Direktorat KNL, konfirmasi data KKKS ke BP Migas, peninjauan lapangan Aset KKKS di Wilayah Kalimantan Timur pada Kanwil XIII DJKN Samarinda dan Kanwil III DJKN Pekanbaru, workshop tentang pengelolaan aset KKKS, kompilasi Data Lapangan dan Rekonsiliasi dengan Dit. Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, dan kajian Pengelolaan BMN KKKS. Telah diperoleh beberapa simpulan sementara, antara lain: a. DJKN belum memiliki basis data atas aset BMN KKS, baik mengenai jumlah, nilai (wajar) maupun lokasi aset; b. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilengkapi SOP; c. Selama tahun 2009 DJKN telah mengeluarkan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan/Pemindahtanganan aset BMN yang sudah tidak digunakan KKKS sebanya 41 Surat Persetujuan. Persetujuan ini diberikan tanpa pengendalian yang tepat karena DJKN tidak memiliki basis data aset KKKS yang sudah tidak digunakan KKKS dan dari laporan-laporan yang disampaikan ke DJKN tidak ada aset yang telah diserahkan ke Kementerian ESDM; d. Pelaksanaan pemusnahan atas barang yang dihapuskan tidak dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN; e. Dalam pelaksanaan IP, Tim tidak memberi label atau tanda khusus terhadap BMN yang telah di-IP sehingga bisa dimungkinkan ada BMN KKKS yang lalai tidak di-IP atau ada BMN yang di-IP lebih dari satu kali; f. Metode penilaian yang digunakan Tim IP Kanwil XIII DJKN Samarinda dalam menentukan nilai wajar BMN KKKS/Harmoni III menggunakan pendekatan penilaian sebagaimana pendekatan BMN milik K/L. Output yang telah dihasilkan berupa Program kerja survei dan data aset eks-KKKS dari hasil survei, konfirmasi ke BP Migas, Laporan Peninjauan Lapangan ke Samarinda dan Laporan Peninjauan Lapangan ke Pekanbaru. Sedangkan laporan kompilasi data lapangan serta kajian pengelolaan BMN KKKS masih dalam proses penyelesaian. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah FGD atas pengelolaan aset KKKS.

42


Audit Compliance - Audit Pengurusan Piutang Negara 113. Tujuan pengawasan audit pengurusan Piutang Negara adalah untuk: a) meyakinkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; dan b) mendorong percepatan penyelesaian piutang Negara Badan Usaha Milik Negara. Output yang diharapkan berupa rekomendasi kebijakan/ SOP di bidang pengurusan piutang Negara serta Kompilasi Laporan Hasil Audit. 114. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan penyusunan program kerja audit pengurusan piutang negara, serta kegiatan audit pada beberapa instansi vertikal daerah sebagai berikut: KPKNL Banda Aceh, KPKNL Jambi, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran, KPKNL Lahat, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Pekalongan, KPKNL Bengkulu, KPKNL Madiun, KPKNL Malang, KPKNL Bima, KPKNL Samarinda, KPKNL Metro, KPKNL Tarakan, KPKNL Kendari, KPKNL Palangkaraya, KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta. Telah diperoleh beberapa simpulan sementara, antara lain: a. administrasi, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) belum memadai; b. tingkat penyelesaian pengurusan piutang negara tahun 2010 masih rendah; c. tahapan pengurusan piutang negara belum ditingkatkan; d. belum dilakukan penelitian atas piutang yang tidak memiliki barang jaminan; e. aplikasi SIMPLe belum mencerminkan keadaan sebenarnya; dan f. penjamin hutang belum dimintakan pertanggungjawabannya. Output yang telah dihasilkan atas tema pengawasan ini adalah program kerja audit pengurusan piutang negara dan Laporan Hasil Audit. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kompilasi hasil audit dan kajian tentang pengurusan piutang negara pada KPKNL.

Audit Pelayanan Lelang 115. Tujuan pengawasan Audit Pelayanan Lelang adalah untuk: a) mendorong pelaksanaan kegiatan pelayanan lelang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; dan b) mendorong optimalisasi pelayanan di bidang lelang. Output yang diharapkan berupa rekomendasi kebijakan/ SOP di bidang Lelang serta laporan kompilasi hasil audit. 116. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja audit pelayanan lelang, PKS dengan penyaji (narasumber) dari Pusdiklat KNPK, serta audit pada KPKNL Banda Aceh, KPKNL Jambi, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran, KPKNL Lahat, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Pekalongan, KPKNL Bengkulu, KPKNL Madiun, KPKNL Malang, KPKNL Bima, KPKNL Samarinda, KPKNL Metro, KPKNL Tarakan,

43


KPKNL Kendari, KPKNL Palangkaraya, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta. Telah diperoleh beberapa simpulan sementara, antara lain: a. Administrasi pelaksanaan lelang belum tertib, antara lain: SSBP hasil bersih lelang ke kas Negara tidak dilampirkan, bukti pelunasan hasil lelang dari pembeli tidak ditemukan, dokumen persyaratan lelang tambahan tidak dilampirkan dalam minuta Risalah Lelang, dan perubahan nilai limit oleh penjual pada lelang ulang tidak menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Pengumuman lelang belum sesuai ketentuan, antara lain: pengumuman pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah tidak sesuai ketentuan, jumlah barang dalam pengumuman berbeda dengan Risalah Lelang; c. Penunjukan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan, antara lain: peserta lelang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang karena jangka waktu penyetoran uang jaminan tidak sesuai ketentuan, pemenang lelang tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, peserta yang telah menyetor uang jaminan dan hadir pada saat pelaksanaan lelang tidak ditetapkan sebagai peserta lelang; d. Belum dilakukan pemungutan PPh Final atas transaksi tanah dan atau bangunan melalui lelang; dan e. Redaksi Risalah Lelang masih ada yang salah. Output yang dihasilkan adalah program kerja audit pengurusan piutang negara, Notulen PKS, dan Laporan Hasil Audit. Kegiatan selanjutnya adalah kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang pelayanan lelang.

Evaluasi Pembangunan Modul Kekayaan Negara 117. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) memastikan bahwa Modul Kekayaan Negara dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan barang milik negara DJKN menjadi lebih optimal; dan b) mendorong percepatan pembangunan Modul Kekayaan Negara. Output yang diharapkan berupa pedoman audit pembangunan modul kekayaan negara serta peta perkembangan pembangunan modul kekayaan negara. 118. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan program kerja survei lapangan, penyusunan program kerja, survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada: Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Direktorat PKNSI. Telah diperoleh beberapa simpulan sementara, antara lain: a. Laporan BMN dan laporan Koreksi Saldo Awal yang dihasilkan oleh aplikasi Modul KN tidak dapat diyakini kebenarannya; b. Adanya ketidakkonsistenan yang terjadi pada saat pencetakan Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya;

44


c.

Belum ada SOP dan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan dari administrator dan operator Modul KN; serta d. Modul Kekayaan Negara belum sesuai dengan kebutuhan para user (Direktorat Teknis atau Satker yang memanfaatkan Modul ini). Output yang telah dihasilkan di antaranya Program Kerja Survei, Program Kerja Audit, dan Hasil Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya. Sedangkan, Laporan Hasil Audit Pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi masih dalam penyelesaian dan menunggu tanggapan dari auditan. Kegiatan selanjutnya adalah FGD dengan Direktorat PKNSI.

Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI 119. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) mendorong pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; b) Mendorong optimalisasi pelayanan di bidang kekayaan Negara; dan c) Memastikan bahwa pemanfaatan BMN telah dilaksanakan secara optimal. Output yang direncanakan berupa Rekomendasi kebijakan/SOP di bidang rekonsiliasi dan pemanfaatan barang milik negara serta Kompilasi laporan hasil audit. 120. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan Penyusunan program kerja audit pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI, Survei Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI pada Direktorat BMN II DJKN, Audit Pemanfaatan dan Tukar Guling BMN di Lingkungan TNI pada Dit. BMN II DJKN, On-site visit dan konfirmasi atas tukar menukar BMN di lingkungan TNI AU, dan Audit pemanfaatan dan Tukarguling BMN di Lingkungan TNI pada Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, KPKNL Bogor, Kanwil X DJKN Surabaya, Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil XIV DJKN Denpasar, dan Kanwil VII DJKN Jakarta, serta Verifikasi kebenaran NJOP terkait Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia. Telah diperoleh beberapa simpulan sementara antara lain: a. DJKN belum mempunyai database mengenai pemanfaatan dan tukar menukar BMN di lingkungan TNI; b. SOP sebagai pedoman pemrosesan permohonan pemanfaatan belum ada; c. BMN yang ditukar dinilai terlalu rendah; dan d. Dalam melakukan penilaian BMN tidak memakai NJOP yang terakhir. Output yang telah dihasilkan adalah Program kerja audit pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI dan Laporan Survei, Laporan Audit, dan Laporan on-site visit. Kegiatan selanjutnya adalah kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan TNI.

45


Pengawalan Kualitas Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah – BA 999.03 121. Tujuan pengawasan adalah memastikan kesesuaian pelaporan penyertaan modal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; dan menguji kewajaran nilai penyertaan modal pemerintah yang disajikan pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 30 Juni 2011. Desain kegiatan yang direncanakan adalan monitoring penyusunan, reviu, serta pendampingan audit BPK atas laporan keuangan BA 999.03. Output yang diharapkan berupa catatan hasil reviu; temuan hasil reviu; laporan hasil reviu; pernyataan telah direviu; laporan hasil pendampingan; serta laporan hasil pembahasan. Outcome yang akan dicapai yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah “Wajar Tanpa Pengecualian”. 122. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) pada DJKN, Reviu atas Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) tahun 2010 di Direktorat BMN II DJKN, Pendampingan Audit BPK atas Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) tahun 2010 di DJKN, dan Reviu Laporan Keuangan BAPP 999.03 (Penyertaan Modal Negara) Semester I Tahun 2011 pada Dit. Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN. Output yang telah dihasilkan sampai progress report disusun adalah Laporan Hasil Monitoring pembutan Laporan Keuangan BA 999.3, Laporan Hasil Reviu serta Pernyataan Telah Direviu atas LK BA 999.3 tahun 2010, Laporan pendampingan audit BPK, dan Laporan Hasil Reviu serta Pernyataan Telah Direviu atas LK BA 999.3 Semester I tahun 2011. Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJPU 123. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan check list pada penanganan pinjaman luar negeri; mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada mitra unit Eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada penanganan pinjaman luar negeri. 124. Selama September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi tim pembentukan UKI di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan rapat penyesuaian tabel pengendalian DJPU dan Persiapan Pengujian. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa Bagian Kepatuhan

46


Internal DJPU telah menyelesaikan penyusunan tabel pengendalian dan sedang melakukan persiapan untuk pelaksanaan uji coba pengendalian intern. Kegiatan selanjutnya adalah uji coba yang direncanakan pada tanggal 10 Oktober 2011. Adapun, hasil dari kegiatan asistensi sebelumnya atas penyusunan pedoman pemantauan UKI pada DJPU, sebagai berikut: a. Telah ditetapkan kegiatan yang akan dijadikan pilot project pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, yaitu kegiatan “Lelang SUN di Pasar Perdana” pada Dit. Surat Utang Negara. Kegiatan Lelang SUN di Pasar Perdana merupakan salah satu dari 3 (tiga) SOP Unggulan di DJPU; b. Telah disusun tabel pemantauan (Tabel 1-5) sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor II KMK Keputusan Menteri Keungan Nomor 152/KMK.09/2011 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Lingkungan Kementerian Keuangan Pedoman. Namun, tabel pemantauan tersebut masih memerlukan finalisasi pembahasan antara Tim Asistensi dengan Bagian Kepatuhan Internal DJPU sebagai unit yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan; dan c. Telah dilakukan pembicaraan awal bentuk penetapan perangkat pemantauan dalam suatu peraturan pimpinan eselon I.

Penyeragaman Pengakuan Pencatatan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 125. Tujuan pengawasan tema Penyeragaman Pengakuan Pencatatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri adalah mendorong ketepatan perlakuan akuntansi dan optimalisasi penggunaan notice of disbursement sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan. Output yang diharapkan berupa Policy Recommendation Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPB, termasuk Backlog atas PHLN. 126. Selama September 2011, kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan dan implementasi PMK 78 tahun 2011 pada Subdit RPH Dit. PKN DJPB dan KPPN Khusus Jakarta VI. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh simpulan sementara: a. Pada Subdit RPH Dit. PKN DJPB masih ditemukan adanya kendala dalam rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan luar negeri dengan penarikan pinjaman luar negeri yang tertuang dalam SP4HLN/Data DMFAS yang dikirim oleh Dit. EAS DJPU; b. Hasil monitoring rekonsiliasi antara Subdit RPH Dit. PKN DJPB dengan Executing Agency adalah sebagai berikut: 1) Sampai dengan 30 September 2011 Subdit RPH Dit. PKN DJPB mengelola 151 rekening khusus Loan/Grant; 2) Dari 151 Loan tersebut 59 loan diantaranya telah mendekati closing date (masa efektif Loan);

47


c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3) Subdit RPH Dit PKN DJPb memprioritaskan rekonsiliasi terhadap loan yang sudah mendekati closing date; dan 4) Sampai dengan tanggal 23 September 2011, Subdit RPH Dit PKN DJPb baru melaksanakan rekonsiliasi dengan 12 EA yang terdiri dari 9 loan dan 5 grant. Bentuk dan isi Berita Acara rekonsiliasi ( BAR) untuk masing masing EA sangat bervariasi tergantung desain masing masing kepala seksi yang menangani berita acara tersebut; Tim Itjen juga memonitor Pelaksanaan Rekonsiliasi Subdit RPH Dit PKN DJPB dengan Bank Indonesia (BI) dengan hasil bahwa selama periode 1 Januari s.d 30 September 2011, Subdit RPH Dit PKN DJPb belum melakukan rekonsiliasi secara berkala atau sewaktu waktu dengan BI dalam rangka kelengkapan dan keakurasian data serta dalam rangka penyelesaian backlog dan penggunaan dana talangan dan hanya melaksanakan rekonsiliasi remunerasi; Subdit RPH Dit PKN DJPb telah melakukan penatausahaan transaksi dana talangan dan transaksi penggantian dana talangan untuk menyelesaikan Backlog atas PHLN melalui mekanisme Reksus yang Ineligible; Subdit RPH Dit PKN DJPb telah secara aktif mengupayakan adanya penggantian terhadap penggunaan dana talangan atas belanja yang dibiayai dari PHLN; Subdit RPH Dit PKN DJPb telah memberi penjelasan terhadap temuan BPK mengenai Uang Muka dari Rekening BUN per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.876.259.417.429,00 yang tidak diyakini kewajarannya. Subdit RPH Dit PKN DJPb menyatakan sulit menelusuri data pendukung atas Uang Muka BUN untuk tahun-tahun sebelum tahun 2009 karena penatausahaan reksus, rekening dana talangan dan dokumen pendukung lainnya selama ini memang tidak tertib; Dalam rangka pelaksanaan akuntansi pinjaman dan hibah dalam pengakuan penerimaan pembiayaan dan pendapatan hibah, Dit PKN telah menyusun konsep/draft Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana PHLN melalui mekanisme Reksus pada KPPN Khusus Jakarta VI; Subdit RPH berencana merevisi/mencabut Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-46/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Kosong. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan monitoring, draft/konsep yang final atas revisi Perdirjen tersebut belum selesai; Hasil Sementara Monitoring dan Evaluasi pada KPPN Khusus Jakarta VI, sebagai berikut: 1) Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan antara KPPN Khusus Jakarta VI dengan Dit EAS DJPU untuk periode 31 Agustus 2011, dalam prakteknya KPPN Khusus Jakarta VI menemukan kesulitan untuk merekonsiliasi data SP3 dengan penarikan pinjaman Luar Negeri yang tertuang dalam

48


SP4HLN/Data DMFAS yang dikirim oleh Dit EAS DJPU dengan alasan sebagai berikut: a) Tidak semua SP4HLN memuat informasi mengenai nomor WA karena sebagian besar Lender menerbitkan NoD tanpa merujuk nomor WA; b) Nilai yang tertuang di NoD seringkali tidak sama dengan WA yang diajukan, bisa lebih karena Lender menerbitkan satu NoD sekaligus untuk beberapa WA, dan bisa kurang dari WA karena Lender memecahnya menjadi beberapa NoD. 2) Penerbitan SP3 pada tahun 2011 oleh KPPN Khusus Jakarta VI menggunakan program aplikasi SP3 yang terbaru (aplikasi terbaru selesai pada bulan Juni 2011); 3) Dalam rangka pelaksanaan akuntansi pinjaman dan hibah dalam pengakuan penerimaan pembiayaan dan pendapatan hibah, Dit PKN telah menyusun konsep/draft Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana PHLN melalui mekanisme Reksus pada KPPN Khusus Jakarta VI. Output yang telah dihasilkan berupa Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Pedoman Pengumpulan dan Pengujian Data Pinjaman; Laporan Pengumpulan Data Awal dan Pengujian Atas Data Penarikan Pinjaman Luar Negeri (termasuk Backlog); Laporan Identifikasi dan Analisa Penyebab Ketidakakuratan Data Penarikan Pinjaman Luar; dan Laporan Hasil Penelaahan Peraturan. Kegiatan selanjutnya adalah pembahasan hasil penelaahan peraturan tentang Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan (termasuk Backlog atas PHLN) antara DJPB dan DJPU, dan penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPB (termasuk Backlog atas PHLN).

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJPK 127. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dan meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. Itjen mempunyai target untuk TPU ini adalah persentase penyelesaian action plan pembentukan unit kontrol internal pada DJPK sebesar 100%. 128. Pada September 2011 ini telah dilaksanakan kegiatan asistensi Penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK; dan asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK. Dari hasil pembahasan mengenai mekanisme kerja di atas, diperoleh sebanyak 6 (enam) mekanisme kerja yang disepakati, yaitu: 49


a. Mekanisme kerja penyusunan rencana pemantauan tahunan UP3I pada DJPK; b. Mekanisme kerja pelaksanaan pemantauan pengendalian interen UP3I pada DJPK; c. Mekanisme kerja pelaporan hasil pemantauan pengendalian utama UP3I pada DJPK; d. Mekanisme kerja Pelaporan Semesteran UP3I pada DJPK; e. Mekanisme kerja Pelaporan Triwulanan UP3I pada DJPK; serta f. Mekanisme kerja Pelaporan Bulanan UP3I pada DJPK.

Evaluasi Penetapan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan 129. Tujuan pengawasan adalah: risk mapping penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan; terciptanya penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan menciptakan public trust atas penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan. 130. Pada September 2011 ini telah dilaksanakan kegiatan evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dapat disimpulkan hasil survei antara lain: PNBP Sumber Daya Alam Perikanan yang akan dibagihasilkan ke Pemerintah Daerah secara merata, berasal dari penerbitan perijinan atas Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), untuk wilayah perairan nusantara yang berada pada batas 12 mil ke atas dan menggunakan kapal dengan bobot > 30 GT. Permasalahan tidak tercapainya PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan yang akan dibagihasilkan pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, antara lain: 1) PNBP SDA Perikanan bagi KKP bukan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berasal dari PNBP tetapi lebih merupakan upaya untuk melestarikan hasil laut; 2) Penghapusan kapal-kapal asing yang beroperasi di Indonesia, berpengaruh tehadap penurunan realisasi PNBP di mana sekitar 75% PNBP SDA berasal dari kapal-kapal perikanan asing. Ketetapan ini adalah merupakan upaya DKP untuk menghambat illegal fishing dan memperkuat industri dan armada perikanan nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam peraturan tersebut, perusahaan asing boleh memiliki ijin tangkap ikan hanya bila mendaratkan hasil tangkapnya ke dalam negeri, dan mendirikan unit pengolahan di Indonesia; 3) Kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) serta kondisi cuaca yang buruk mengakibatkan banyak pengusaha kapal mengalihkan usahanya ke sektor lain sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PHP;

50


4) Banyak kapal yang sudah tidak beroperasi lagi karena rusak, karam, dan sebagainya sehingga tidak melanjutkan izin usaha penangkapannya; dan 5) Tingginya penetapan target PNBP SDA Perikanan yang ditetapkan oleh DPR. Sementara itu, upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar PNBP SDA Perikanan dapat maksimal antara lain: 1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sebelumnya berlaku untuk 3 (tiga) tahun, diubah menjadi 1 (satu) tahun; 2) Melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan PNBP yang berlaku; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang mengusulkan perubahan perhitungan atas pungutan hasil perikanan yang selama ini berdasarkan Harga Patokan Ikan; 4) Meningkatkan koordinasi dengan pengawas perikanan dan pol airud guna menekan praktek illegal fishing; 5) Peng-clusteran satu wilayah, yaitu ditawarkannya satu wilayah perairan untuk usaha penangkapan ikan kepada pengusaha dengan harga jual tertentu dengan maksud untuk meningkatkan PNBP SDA Perikanan, namun kurang mendapat respon dari para pengusaha perikanan.

Evaluasi Penetapan dan Penyaluran PBB Migas 131. Tujuan pengawasan adalah: risk mapping penetapan dan penyaluran PBB Migas; terciptanya transparansi dan validitas penetapan alokasi PBB Migas; dan menciptakan public trust atas kegiatan penyaluran dan penetapan PBB Migas. 132. Pada bulan September 2011 ini, telah dilaksanakan kegiatan pembahasan hasil evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH Migas; serta kajian, konfirmasi dengan pihak terkait, dan peyusunan draft awal policy recommendation mengenai Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH PBB Migas. 133. Dari pembahasan hasil evaluasi/kajian, disampaikan rekomendasi Itjen, sebagai berikut: a. Terkait Wilayah Kerja sebagai obyek PBB Migas DJP perlu mendefinisikan kembali Wilayah Kerja yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB, yaitu wilayah kerja yang menunjukkan objek yang riil/senyatanya dikuasai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh KKKS untuk kegiatan eksplorasi/ ekploitasi (Wilayah Kerja Penambangan).

51


b. Terkait Penatausahaan SPOP 1) Perlu diatur batas waktu penyampaian SPOP dari KKKS kepada BP Migas; 2) Perlu diatur jenis data pendukung yang harus disampaikan oleh BP Migas terkait SPOP; 3) Perlu diatur batas waktu penyampaian SPOP dari BP Migas kepada DJP; 4) Perlu diatur kewenangan melakukan inventarisasi/pengumpulan dan validasi data SPOP; 5) Apabila sampai batas waktu SPOP belum disampaikan, ditetapkan sarana/alat lain sebagai dasar penghitungan pajak terutang; 6) SPOP Offshore dan hasil produksi yang saat ini didistribusikan ke salah satu KPP Pratama pada setiap Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia agar dipusatkan pada salah satu KPP Pratama yang ditunjuk oleh DJP. c. Terkait Angka Perbandingan Tertimbang (APT) sebagai dasar pembagian penerimaan PBB Migas offshore dan Hasil Produksi 1) Penghitungan/pembagian penerimaan PBB Migas bagian offshore dan hasil produksi ke kabupaten/kota yang saat ini dilakukan DJP dengan formula APT dipindahkan kewenangannya ke DJPK karena sesuai dengan PMK 184/PMK.01/2010 merupakan tugas dan fungsi DJPK; 2) Pembagian penerimaan PBB Migas bagian offshore dengan asas pemerataan tersebut hendaknya mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil migas. d. Terkait Penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak 1) Penetapan NJOP onshore menggunakan Klasifikasi NJOP berdassarkan PMK-150; 2) Penetapan NJOP offshore menggunakan NJOP standar (sesuai usulan bahwa obyek PBB offshore dipusatkan pada satu KPP); 3) Angka Kapitalisasi objek pajak hasil produksi dipertegas formulanya. e. Terkait Dasar Penagihan Pajak PBB Migas 1) Ditetapkan bukti pelunasan PBB sebagai pengganti SPPT yang dapat dipersamakan fungsinya sebagai dasar pelunasan PBB Migas dan dasar pemindahbukuan kepada DJA; 2) Pembayaran PBB Migas terutang dapat dilakukan secara angsuran; 3) Besarnya pembayaran angsuran ditetapkan DJP berdasar prosentase rencana penerimaan tahun pajak berjalan; 4) Tidak perlu diatur sanksi keterlambatan pembayaran. f. Terkait Transfer DBH PBB Migas 1) Diperlukan pengaturan kembali mengenai mekanisme penetapan PBB Migas (KMK-451 jo Per-71) agar pelaksanaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas per triwulan dapat dilakukan tepat waktu;

52


2) Prosedur penyaluran ke daerah oleh DJPK yang realistis hanya dapat disusun setelah mekanisme penetapan PBB Migas direvisi. Apakah transfer akan dilakukan setiap triwulan atau setiap semester tidak bisa terlepas dari penetapan, pengenaan dan pembayaran PBB Migas secara angsuran yang ditetapkan oleh DJP; 3) SOP link dapat disusun setelah pengaturan kembali penetapan PBB Migas dengan melibatkan seluruh unit terkait (DJP, DJA, dan DJPK).

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Transfer ke Daerah Bagian Anggaran 999.05 134. Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.05. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.05 sebesar 4 (empat) atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 135. Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sepanjang bulan September 2011. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BA 999.05 Tahun 2010 yang disampaikan kepada Direktur EPIKD – DJPK, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang meliputi koreksi atas penyajian LK BA 999.05 Tahun 2010, kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun, temuan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain: a. Pencatatan DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah belum sepenuhnya menggambarkan realisasi yang diterima daerah; b. Pencatatan dan pelaporan atas penerimaan yang berasal dari setoran tunai Pemda sebesar Rp330.407.364.229,- belum didasarkan pada dokumen sumber; c. Utang transfer kurang catat sebesar Rp3.452.862.220.605,- dalam neraca LK BA 999.05 TA 2010; d. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan kepada daerah, DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN Bagian Daerah dan DBH CHT belum berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan; e. Penetapan alokasi dan penyaluran DBH Pajak TA 2010 mengalami keterlambatan; f. Pembentukan Dana Penyesuaian tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas; g. Pengelolaan penyaluran DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru PNSD tahun 2010 belum memadai; h. Pengenaan sanksi penangguhan penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dilaksanakan secara konsisten. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir dari BPK, opini BPK atas LK BA 999.05 Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), yaitu DJPK akan memvalidasi dan

53


rekonsiliasi ulang atas DBH PBB dan BPHTB dengan DJPB dan DJP untuk memastikan rincian DBH PBB dan BPHTB tahun 2010 per daerah penerima, hasil validasi dan rekonsiliasi ulang tersebut akan diperhitungkan sebagai data kapasitas fiskal dalam menetapkan DAU dan DAK TA 2012. Indeks opini sebesar 4 (empat), sehingga target IKU terhadap TPU ini tercapai.

PENGAWASAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Setjen 136. Tujuan pengawasan adalah mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern yang sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dan meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. 137. Setelah pada periode sebelumnya dilaksanakan Asistensi Penyusunan Checklist dan Daftar Pengujian, serta Evaluasi SOP pada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen, pada September 2011 ini tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Setjen sesuai target Itjen bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit. Desain kegiatan berupa asistensi dan monitoring end user training pembentukan UKI.

Peningkatan Kualitas Data Penerimaan Melalui Modul Penerimaan Negara 138. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas data penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara. Menindaklanjuti temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2008 terkait selisih data penerimaan baik antara data MPN dengan Laporan Kas Posisi (LKP) maupun Laporan Arus Kas (LAK), Itjen melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan negara dalam sistem MPN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN dengan LKP maupun LAK dan memastikan bahwa setiap penerimaan negara melalui MPN telah masuk dan tercatat pada kas negara. Permasalahan MPN sejak awal adalah mengenai sistem pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan yang masih menghasilkan data yang tidak berkesesuaian (data unmatch) baik di sistem MPN maupun di sistem DJPB. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN dengan LKP maupun LAK, Itjen merencanakan kegiatan sebagai berikut: kajian, reviu, dan monitoring terkait MPN (Billing System); audit terkait MPN (Billing System); penelitian data terkait MPN; serta reviu dan pemantauan terkait MPN.

54


139. Selama September 2011, Itjen telah melakukan penelitian data unmatch Hasil Rekonsiliasi antara SAI dan SAU DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat berdasarkan Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) – Sistem Akuntansi Umum (SAU) DJBC dimana terdapat data Unmatch SAI (data ada di SAI, tetapi tidak ada di SAU/Kas Negara) sebesar 45.045 transaksi dengan nilai Rp943.746.809.758,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penerimaan negara telah tercatat dan telah masuk dalam kas negara (SAI = SAU), meneliti penyebab selisih data, mendapatkan rekomendasi langkah penanganan permasalahannya, memastikan tidak adanya penyalahgunaan/fraud atas Data Unmatch MPN (data unmatch, reversal, dan tidak diakui) untuk mengantisipasi temuan berulang BPK terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2010 dimana BPK masih meragukan validitas data penerimaan di antaranya adalah perbedaan beberapa elemen data antara MPN dan LAK/LKP hasil rekonsiliasi, BPK berpendapat bahwa perbedaan elemen data masih dapat diterima sepanjang bukan menyangkut NTPN, NPWP, dan Nilai Setor. Kegiatan selanjutnya agar terus melakukan monitoring serta pengawasan terhadap perkembangan Modul Penerimaan Negara dan lebih meningkatkan koordinasi antar pihak yang terkait dengan pengelolaan Modul Penerimaan Negara.

Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan 140. Tujuan pengawasan adalah mendorong efektivitas pelaksanaan penertiban rumah negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Itjen berusaha untuk melaksanakan monitoring implementasi IMK Nomor 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Rumah Negara berupa Tanah Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor di lingkungan Kementerian Keuangan dan IMK Nomor 299/IMK.09/2010 tentang penertiban BMN berupa tanah, rumah dan/atau kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan oleh pensiunan PNS Kementerian Keuangan. Selain itu, ditargetkan untuk memberikan policy recommendation berupa surat Menkeu ke BKN mengenai penghentian sementara pembayaran pensiun (apabila pensiunan tersebut masih belum mengembalikan BMN). 141. Pada September 2011, telah dilaksanakan pembahasan awal penyusunan Draft Policy Recommendation terkait Penanganan Rumah Negara yang dikuasai Pensiunan Pegawai yang akan dibahas bersama Biro Perlengkapan dan Biro Hukum, Setjen. Dari kegiatan tersebut, akan dibahas rancangan peraturan terkait penanganan Rumah Negara yang masih dikuasai pensiunan, sesuai dengan amanat IMK 299/IMK.09/2010 tentang penertiban BMN berupa tanah, rumah dan/atau kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan oleh pensiunan PNS Kementerian Keuangan. Tema pengawasan ini tetap akan diusung (Lanjutan) untuk tahun anggaran 2012 yang difokuskan pada Rumah Negara yang dikuasai pihak ketiga.

55


Kajian Mengenai Penyelenggaraan Administrasi Persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak 142. Tujuan pelaksanaan tema pengawasan ini adalah mendorong pengadministrasian persidangan yang memadai. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penelaahan bahan dan data kegiatan pengadministrasian persidangan pada majelis hakim dengan periode pengawasan mencakup TA 2010. Rencana hasil kegiatan berupa bahan masukan perbaikan penyelenggaraan administrasi persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak (PP). 143. Sampai akhir September 2011, desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan. Beberapa simpulan yang dihasilkan, sebagai berikut: a. Terdapat penyelesaian sengketa pajak yang tanggal ucapnya terlalu lama sejak tanggal putusan. Direkomendasikan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak agar segera mengupayakan pengusulan terbitnya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak yang mengatur jangka waktu suatu putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sejak putusan sidang pemeriksaan. b. Terdapat putusan banding yang melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 15 bulan sejak diterimanya Surat Banding. Sehubungan dengan hal tersebut, tim Itjen merekomendasikan: 1) Menyempurnakan SOP agar memasukkan jangka waktu perkegiatan. Jangka waktu tersebut mengikat dan diketahui setiap pihak terkait, sehingga akan dapat diidentifikasi bagian yang menyebabkan terlewatinya batas waktu. 2) Membuat sistem informasi yang dapat memantau proses dan perkembangan penyelesaian sengketa pajak yang bisa berfungsi sebagai early warning system bagi perkara-perkara yang penyelesaiannya melebihi 15 bulan sejak diterimanya surat banding. 3) Dibuat evaluasi/kajian mengenai permasalahan ini dan metode untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi. 4) Dibuat peraturan yang tegas pada pihak-pihak yang menyebabkan terlewatinya batas waktu. c. Majelis mulai bersidang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Sehubungan dengan hal ini, disarankan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak untuk membangun sistem yang dapat memantau jatuh tempo seharusnya dimulainya sidang pertama. d. SOP yang terkait KEP-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak belum dibuat. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak agar membuat SOP yang mengacu kepada KEP-001/PP/2010.

56


Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Bapepam-LK, dan BPPK 144. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mendorong peningkatan mutu layanan publik; mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; dan memberikan rekomendasi perbaikan. Output yang diharapkan berupa peta tindak lanjut perbaikan hasil survei kepuasan pelanggan pada Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK. 145. Selama September 2011, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Meskipun demikian, tetap dilakukan finalisasi laporan Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan serta tindak lanjut action plan-nya dan telah dilaporkan kepada Inspektur Jenderal (LAP-36/IJ.7/2011, LAP-37/IJ.7/2011, dan LAP-38/IJ.7/2011). Output yang telah dihasilkan berupa peta tindak lanjut perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan di lingkungan Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan – BA 015 Tahun Anggaran 2010 (seluruh E1 Kemenkeu) 146. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15 Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010. Tema pengawasan ini diangkat untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan. Dengan adanya kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam tema ini, diharapkan opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 147. Selama September 2011, tidak ada kegiatan pengawasan terkait tema ini. Namun, Itjen telah merencanakan melakukan monitoring atas Laporan Keuangan BA 015 Triwulan III pada UAKPA yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2011. Sasaran yang ingin dicapai dalam Monitoring Laporan Keuangan ini adalah agar Itjen mendampingi dan menggiring eselon I terkait dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.

PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Kementerian Keuangan 148. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk a) mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dan b) meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis.

57


149. Pada September 2011 telah dilaksanakan kegiatan, berupa: penyusunan laporan perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan; serta penyusunan program kerja monitoring pelaksanaan pemantauan pengendalian utama. Output yang telah dihasilkan sampai akhir September 2011, di antaranya: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. Modul bahan internalisasi KMK Nomor 152/KMK.09/2011; c. Laporan Seminar Internal Control; d. Pedoman Pemantauan Efektifitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Intern; serta e. Laporan perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengembangan Standar Audit Internal 150. Tujuan kegiatan pengembangan standar audit internal adalah untuk melakukan penyempurnaan standar sesuai perkembangan terakhir dan melakukan penyempurnaan/penyusunan petunjuk praktis, dan panduan pelaksanaan untuk memperjelas dan menyeragamkan penerapan standar. Output yang ditargetkan berupa Petunjuk Praktis dan Panduan Pelaksanaan. 151. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan kegiatan: penyusunan petunjuk praktis tentang pengendalian dan pemantauan tindak lanjut; sosialisasi SAINS dan exposure draf petunjuk praktis; penyusunan panduan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja; sosialisasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja; evaluasi akuntabilitas kinerja pada itjen; penyempurnaan program kerja reviu SAINS berbasis teammate. Output yang telah dihasilkan sampai akhir September 2011 adalah Petunjuk Praktis tentang Pengendalian dan Pemantauan Tindak Lanjut; Laporan Sosialisasi SAINS dan Exposure Draf Petunjuk Praktis; dan Laporan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan (Quality Assurance) 152. Tujuan tema program pengawasan unggulan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara bertahap dan menyiapkan Inspektorat Jenderal untuk penilaian eksternal. Output yang ditargetkan berupa laporan hasil penilaian mutu. Sementara, outcome yang diharapkan adalah peningkatan hasil penilaian mutu internal dari kategori partially conforms atau masih memenuhi sebagian standar. 153. Sampai akhir Septeber 2011, telah dilaksanakan penilaian mutu pada Inspektorat I, II, III, dan Inspektorat IV dengan output yang telah dihasilkan berupa draft hasil penilaian mutu pada Inspektorat I, II, dan III.

58


Pengembangan Human Resources Audit di Lingkungan Kementerian Keuangan 154. Tujuan pengawasan adalah mengembangkan audit terhadap manajemen Sumberdaya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Outcome yang diharapkan dari tema ini yaitu dimanfaatkannya Pedoman Human Resource Audit untuk mendorong perbaikan manajemen SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. 155. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah terlaksana berupa studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit dengan hasil kegiatan berupa ringkasan hasil studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit.

Peningkatan Kualitas Keuangan Tahun 2012

Tema

Pengawasan

Unggulan

Kementerian

156. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas TPU sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan Kementerian Keuangan tahun 2012 dan memberikan masukan/saran perbaikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, direncanakan tahapan kegiatan: penyusunan program kerja pengawasan untuk penugasan revisi pedoman perencanaan pengawasan tematik; penyusunan program kerja pengawasan untuk penugasan training/workshop; revisi pedoman perencanaan pengawasan tematik; training/workshop atas pedoman perencanaan pengawasan tematik; serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 157. Pada September 2011, kegiatan yang dilaksanakan, meliputi: asistensi dan pengumpulan data Tema Pengawasan Unggulan (TPU) 2012 tahap I; evaluasi atas hasil dan capaian TPU Itjen Tahun 2011; serta Penyiapan bahan presentasi TPU Itjen Tahun 2012 untuk pembahasan dengan Tim Pengkaji Tema Pengawasan (TPTP). Beberapa output yang telah dihasilkan di antaranya: Laporan Pembahasan Penyesuaian TPU Itjen Tahun 2011; Pedoman Perencanaan Pengawasan Tematik Berbasis Teammate; Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-415/IJ/2011 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2011; Revisi Road Map Itjen 2010-2014; serta Usulan TPU Itjen 2012.

Peningkatan Kualitas Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik 158. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan Kemenkeu melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait, dan mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya implementasi implementasi action plan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

59


159. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya: a. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Stakeholders; b. Workshop/ sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut; c. Hearing/ workshop hasil survei IPB di lingkungan Kementerian Keuangan; d. Identifikasi kualitas layanan Inspektorat Jenderal yang mengacu pada 10 indikator survei IPB; e. Penyusunan dan pembahasan action plan perbaikan kualitas layanan Inspektorat Jenderal terkait penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan Help Desk Belanja Modal di Inspektorat V; f. Penyusunan draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang langkah perbaikan kualitas layanan Itjen terkait penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan konsultasi belanja modal di Inspeketorat V; g. Serta pembahasan intensif (hearing) draft aturan Inspektur Jenderal tentang langkah perbaikan peningkatan mutu layanan atas penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan layanan konsultasi belanja modal di Inspektorat V. Sementara, output yang telah dihasilkan antara lain: Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Stakeholders; Peta Kondisi Kualitas Layanan Itjen; Draft Surat Edaran Itjen tentang Langkah Perbaikan Kualitas Layanan Itjen terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat di IBI dan Konsultasi Belanja Modal di Inspektorat V; serta Laporan kompilasi hasil monev ke FKRB.

Program Peningkatan Disiplin dan Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal 160. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan disiplin dan kode etik demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas pegawai; meningkatkan disiplin pegawai; menjamin terpeliharanya tata tertib; menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang professional. Outcome yang diharapkan yaitu terwujudnya disiplin kerja dan penegakan kode etik bagi para pegawai Inspektorat Jenderal. 161. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya: penyusunan Pedoman Perilaku Pegawai Itjen; penyempurnaan Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen; penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi atas Kompetensi serta Perilaku Auditor Itjen; dan finalisasi Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen. Output yang telah dihasilkan antara lain: Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen, Draft Peraturan Irjen tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi atas Kompetensi serta Perilaku Auditor Itjen.

60


Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Rangka Peningkatan Peran Inspektorat Jenderal Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan 162. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk membantu Itjen dalam meningkatkan peranya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Itjen dalam rangka memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan evaluasi program. Outcome yang diharapkan adalah dimanfaatkannya pedoman evaluasi program untuk mendorong peningkatan kinerja program-program yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. 163. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan kegiatan berupa: persiapan reviu serta evaluasi atas APBN dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015); evaluasi Program pada program pengiriman training/seminar/workshop pegawai Itjen ke luar negeri; Kompilasi dan analisis informasi hasil kuesioner atas pelaksanaan Program Pengiriman Training/ Workshop Pegawai Itjen ke Luar Negeri; dan Penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi Program. Output yang telah dihasilkan berupa hasil evaluasi atas APBN dan Laporan Keuangan Menteri Keuangan; laporan hasil evaluasi program; serta konsep pedoman evaluasi program.

PENGAWASAN PADA BADAN PENGELOLAAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Bapepam-LK 164. Tujuan pengawasan adalah mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern yang sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern dan meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. 165. Setelah pada periode sebelumnya dilaksanakan asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada Biro Kepatuhan Internal Bapepam-LK, pada bulan September 2011 tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Bapepam-LK sesuai dengan target Itjen bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit. Kegiatan yang didesain adalah Asistensi dan Monitoring end user training pembentukan UKI.

61


Peningkatan Efektivitas Pengawasan Bapepam-LK terhadap Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Emiten dan/atau Calon Emiten pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 166. Tujuan pelaksanaan tema pengawasan ini adalah untuk menilai efektifitas pengawasan Bapepam-LK terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan oleh emiten dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Output yang akan dihasilkan adalah bahan masukan bagi Bapepam-LK untuk peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan. 167. Sampai akhir September 2011, desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan. Dari hasil audit disimpulkan bahwa kegiatan penelaahan laporan dan pemantauan terhadap emiten/perusahaan publik yang dilakukan oleh Biro PKP Sektor Riil atas pelaksanaan prinsip keterbukaan secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: a. Pemantauan kapatuhan emiten terhadap peraturan Bapepam-LK terkait Aksi Korporasi belum memadai. Tim Itjen merekomendasikan kepada Biro PKPSR agar menyempurnakan SOP pemantauan kepatuhan emiten terhadap peraturan Bapepam-LK terkait Aksi Korporasi. b. Bapepam-LK belum mengenakan sanksi kepada emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan berkala. Tim Itjen merekomendasikan kepada Biro PKPSR agar mengirimkan surat konfirmasi dan memberikan sanksi kepada emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan berkala, dan melakukan upaya konfirmasi dengan instansi yang terkait dengan emiten bersangkutan serta lebih meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung. c. Pengiriman surat konfirmasi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada emiten dan pelimpahan surat keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala kepada Biro PKPSR memakan waktu lama, karena belum terdapat pengaturan batas waktu atas hal dimaksud. Direkomendasikan kepada Biro PKPSR agar atas SOP Nomor 16 BL.07 no 6(a) tersebut di atas dilengkapi dengan timeframe penyampaian konfirmasi kepada emiten. d. Besarnya biaya penawaran umum yang dilaporkan oleh emiten/perusahaan publik dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) berbeda dengan yang diungkapkan dalam prospektus. Disarankan agar Biro PKPSR membuat kajian atau pedoman untuk menetapkan tingkat materialitas terhadap perubahan penggunaan dana dalam satu penawaran umum.

62


Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan Keuangan dan Pemberian Izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Efektifitas

168. Tujuan pengawasan ini adalah mendorong optimalisasi kinerja Biro Pembiayaan dan Penjaminan dalam pemanfaatan pelaporan keuangan dan pemberian izin. Outcome yang ingin dicapai yaitu policy recommendation mengenai mekanisme pengawasan perusahaan pembiayaan dan penjaminan. 169. Sampai akhir September 2011, desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan. Namun, output atas audit optimalisasi pemanfaatan pelaporan keuangan dan efektivitas pemberian izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan hasil audit, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan laporan berkala dan pemberian izin perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan oleh Biro P2 Bapepam-LK sebagai sarana early warning system belum optimal. Hal ini tercermin dari: a. Pemberian izin pendirian perusahaan pembiayaan kurang optimal. Terdapat beberapa perusahaan pembiyaan dan/atau penjaminan yang diberikan izin usaha walaupun perusahaan tersebut belum memenuhi persyaratan; b. Kualitas informasi laporan berkala yang disampaikan perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan masih kurang memadai; c. Analisis laporan berkala sebagai sarana early warning system kurang optimal. Proses analisis pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan pada Biro P2 masih dilakukan secara manual dengan input berupa data pelaporan keuangan yang diperoleh dari server LBPP Bank Indonesia. Proses analisis tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama; d. Penelaahan pelaporan berkala perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan tidak memadai. Berdasarkan hasil sampling audit, terhadap 5 (lima) perusahaan pembiayaan yang menyampaikan laporan kegiatan usaha semesteran dan tidak dilakukan analisis oleh Biro P2; serta e. Penerapan Law Enforcement terkait dengan kewajiban penyampaian laporan berkala belum efektif.

PENGAWASAN PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan BKF 170. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih.

63


171. Sampai akhir September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: Sosialisasi COSO Internal Control Framework, KMK nomor 152/KMK.09/2011 dan lampirannya, mendapatkan nama PIC dan kegiatan yang dipilih, serta pembahasan jadwal kerja pengembangan perangkat dan pelaksanaan pemantauan; serta asistensi Penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja dan Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Output yang telah dihasilkan berupa hasil identifikasi pengendalian utama, checklist, dan daftar pengujian.

Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 172. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan perumusan kebijakan pendapatan negara telah sesuai dengan Standard Operating Procedure/Prosedur Kerja dan Standard Operating Procedure yang ada sudah memadai, menggunakan kelengkapan data yang akurat, dilakukan harmonisasi dengan perundang-undangan terkait. Output yang diharapkan berupa peta risiko pelaksanaan tugas pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, berupa usulan SOP serta rekomendasi perbaikan kebijakan. 173. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: PKS/workshop, Penyusunan program Kerja Audit Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PPK-PKPN), dan Audit proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF. Output yang telah dihasilkan adalah Program Kerja Audit PPK-PKPN dan Laporan Hasil Audit yang telah mendapatkan tanggapan resmi dari auditan.

PENGAWASAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan BPPK 174. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. 175. Setelah pada periode sebelumnya dilaksanakan Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada BPPK, pada September 2011 ini tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di BPPK sesuai dengan target Itjen bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit. Kegiatan yang didesain adalah Asistensi dan Monitoring end user training pembentukan UKI.

64


Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 176. Tujuan tema pengawasan adalah mendorong peningkatan penyelenggaraan program diklat pada Pusdiklat. Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan program diklat; penyusunan program diklat; validasi program diklat; pelaksanaan program diklat; serta perbaikan program diklat. Output yang diharapkan berupa Laporan Hasil audit tentang perbaikan program pendidikan dan latihan pada pusdiklat. 177. Sampai akhir September 2011, desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan. Dari hasil audit dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program diklat tahun 2010 dan 2011 belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: a. Terkait penyusunan program diklat, belum dibuat Laporan Hasil Penelitian Training Need Analysis (TNA) tahun 2009 dan 2010 sebagai salah satu dasar penyusunan Program dan Kalender Diklat dan Penataran Tahun 2010 dan 2011. Direkomendasikan agar dalam penyusunan kalender diklat terlebih dahulu disusun Laporan Hasil Penelitian Training Need Analysis sesuai ketentuan berlaku. b. Validasi program diklat Pusdiklat Pajak tahun 2010 belum dilaksanakan. Direkomendasikan agar segera melaksanakan validasi tersebut, terutama untuk program diklat tahun 2010 yang masih terus berlanjut/ berulang sampai saat sekarang. c. Data-data untuk keperluan Koordinasi Validasi Program Diklat/Penataran Tahun 2010 tidak/belum dikirimkan ke Sekretaris BPPK. Direkomendasikan agar segera melaksanakan validasi tersebut, terutama untuk program diklat tahun 2010 yang masih terus berlanjut/ berulang sampai saat sekarang dan mengirimkan hasil validasinya ke Sekretaris Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. d. Evaluasi Diklat dan Laporan Kinerja per Dikl2010 dan 2011 belum dilaksanakan secara menyeluruh. Direkomendasikan agar melakukan perbaikan Laporan Kinerja per diklat sesuai ketentuan. e. Rencana Biaya Diklat tahun 2010 dan 2011 yang tercantum dalam Formulir A.1 kurang akurat. Atas kondisi tersebut direkomendasikan: 1) dalam membuat rencana biaya diklat didukung dengan perhitungan yang akurat; 2) melakukan klarifikasi masalah tersebut dan memperbaiki akurasi rencana biaya diklat di dalam formulir A1.

65


PENGAWASAN PADA SELURUH UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN Pencegahan Korupsi 178. Kegiatan Pencegahan Korupsi bertujuan untuk menumbuhkan sikap tidak korupsi oleh para pegawai/pejabat dan mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data secara rinci mengenai kesadaran para penyelenggara negara khususnya para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pemberantasan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar. Output yang diharapkan berupa daftar frequently asked questions (FAQ); Peta Partisipan Sosialisasi; serta pendapat para narasumber mengenai best practice pencegahan korupsi. 179. Pada September 2011, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Sampai akhir September 2011 telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali penugasan dalam rangka Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk 2 (dua) kali penugasan persiapan dan 1 (satu) kali kegiatan lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi Anti Korupsi di wilayah Banda Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, lingkungan DJBC Sumut, wilayah Kalimantan Barat, Jambi, dan Manado, serta kegiatan penyusunan dan pemberian materi audit investigasi, intelijen serta TUSI IBI untuk mengisi Studi Lapangan STAN BPPK.

Surveillance/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan 180. Tujuan dilakukannya kegiatan surveillance adalah untuk memberikan bahan/informasi mengenai adanya praktik-praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada pimpinan. Hasil dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil Surveillance/PULBAKET/PULDAI beserta bahan/informasi mengenai adanya praktik-praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi di Kementerian Keuangan kepada pimpinan unit eselon I tersebut. Rekomendasi hasil surveillance untuk ditindaklanjuti dengan audit investigasi. 181. Pada September 2011, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan terkait surveillance. Sampai akhir September 2011, dapat direalisasikan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali penugasan/Surat Tugas termasuk kegiatan persiapan surveillance sebanyak 1 kali penugasan. Realisasi capaian sampai dengan Triwulan III 2011 sebesar 40% yaitu dari 20 (dua puluh) hasil kegiatan surveillance/PULBAKET /PULDAI yang telah dilakukan, 8 (delapan) di antaranya telah dilanjutkan dengan audit investigasi.

66


Audit Investigasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berdasarkan transaksi sebenarnya - Faktur Pajak Fiktif 182. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan/atau unsur Kementerian Keuangan lainnya dalam penanganan Restitusi PPN; mengidentifikasi modus operandi dan titik rawan terjadinya penyimpangan; dan memetakan kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem penanganan restitusi PPN. Sasaran dari audit investigasi ini adalah penerbitan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPN atas WP yang melakukan ekspor fiktif dan/atau memanfaatkan faktur pajak fiktif termasuk penyetoran PPN impor fiktif/bermasalah atas penanganan restitusi PPN untuk masa pajak tahun 2007 s.d. 2010. 183. Sampai akhir September 2011, kegiatan dalam rangka pelaksanaan audit investigasi atas Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) penugasan termasuk 2 (dua) kali penugasan persiapan (penyusunan pedoman dan pengolahan data), meliputi: a. Penyusunan pedoman audit investigasi atas dugaan penyimpangan dalam penanganan restitusi PPN; b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I; serta c. Pengolahan data terkait Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dan Pemalsuan SSP. Untuk audit investigasi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I telah diterbitkan Laporan Nomor LAP-11/IJ/2011.

Audit Investigasi atas Penyimpangan/Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan 184. Tujuan pengawasan adalah untuk membuktikan adanya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat Kementerian Keuangan. Outcomes dari kegiatan ini adalah: sanksi berupa hukuman disiplin, kewajiban penyetoran ke kas negara, perbaikan sistem dan prosedur, serta pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum. 185. Pada September 2011, telah dilaksanakan kegaitan investigasi: a. audit investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di KPP Indramayu; dan b. audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai DJPK. Sampai akhir September 2011, kegiatan audit investigasi atas Penyimpangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan sebanyak

67


19 (sembilan belas) kali penugasan. Capaian sampai Triwulan III tahun 2011, dari 21 (dua puluh satu) laporan audit investigasi yang telah diterbitkan, seluruhnya dapat membuktikan informasi yang menjadi dasar dilakukannya audit investigasi.

Eksaminasi Harta Kekayaan (Seluruh Unsur Kemenkeu) 186. Tujuan pengawasan ini adalah untuk: a) meningkatkan ketaaatan dan kejujuran pegawai dalam penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi; b) mengindetifikasi dugaan penyimpangan atas pelaporan harta kekayaan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dalam Laporan Pajak-Pajak Pribadi; serta c) mengidentifikasi dugaan harta kekayaan tidak wajar pada Laporan Pajak-Pajak Pribadi berasal dari perilaku koruptif. 187. Pada September 2011 telah dilaksanakan kegiatan pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P. Selain itu, telah diterbitkan pula pedoman eksaminasi LP2P dan DHK sebagai hasil kegiatan sebelumnya. Dapat kami sampaikan bahwa sasaran tema pengawasan ini adalah pegawai/pejabat Kemenkeu yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya dalam LP2P. Dalam kegiatannya, salah satu input yang digunakan di antaranya adalah LP2P dan Daftar Harta Kekayaan yang dilaporkan oleh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2011 (LP2P tahun pajak 2010) dengan data pembanding meliputi: SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, LHKPN, serta Dokumen pendukung lainnya (sertifikat hak atas tanah, SPPT PBB, BPKB dan bukti kepemilikan lainnya).

Pengawalan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan 188. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan mengusulkan alternatif penyelesaian; b) memastikan penyelesaian sanggahan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c) menilai ketaatan, efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa, khususnya belanja modal. 189. Pada September 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: a. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada KPP Pratama Bangkalan; b. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 pada Kantor Pusat DJPU; c. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan PBJ di Lingkungan Kemkeu; d. Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur; e. Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada Kanwil III DJPB Prov. Sumatera Barat;

68


Hasil audit belanja modal tahun 2011 yang relatif menonjol antara lain: a. Diduga terdapat konflik kepentingan dan/atau adanya harga perolehan tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya atas Pengadaan Tanah untuk Sekretariat Pengadilan Pajak (Set-PP) yang dilaksanakan oleh Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan (Setjen). Sampai saat ini hasil audit atas hal tersebut masih dalam proses penyelesaian. b. Terdapat pembayaran belanja modal untuk pembangunan gedung pada GKN Jayapura sebesar Rp1.9 M untuk Konsultan Perencana (Rp1,645 M) serta Manajemen Konstruksi (Rp319 Juta) yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu: 1) Kontrak ditandatangani sebelum ada pembukaan blokir oleh DJA; 2) Kontrak multi years untuk Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi ditandatangani sebelum ada persetujuan multi years contract dari menkeu (sampai saat ini belum ada persetujuan dari Menkeu) sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 pasal 9 ayat (4); 3) Belum ada izin penghapusan gedung lama GKN Jayapura dari pengelola barang milik negera (Menteri Keuangan) sesuai dengan PP 6 tahun 2006 yang telah diubah dengan PP 38 tahun 2008 jo. PMK 96 tahun 2007. 4) Realisasi pembayaran konsultan perencana dan manajemen konstruksi tidak sesuai dengan pekerjaan. 5) Output dari konsultan perencana belum selesai (gambar perencanaan), sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan jasa pemborongan pembangunan gedung GKN Jayapura. 190. Sedangkan terkait pendampingan dan konsultansi, sampai dengan saat ini telah dilakukan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kali kegiatan konsultansi dengan rincian sebagai berikut: a. Konsultansi melalui email sebanyak 33 kali; dan b. Konsultansi melalui tatap muka sebanyak 28 kali; dan c. Konsultansi melalui telepon sebanyak 58 kali. Ke depan, akan diusulkan menjadikan Layanan Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa (Help Desk) sebagai model layanan Itjen (icon Itjen).

Compliance Office for Risk Management 191. Tujuan penerapan Compliance Office for Risk Management (CORM) pada tahun 2011 adalah: menyusun konsep kebijakan manajemen risiko berupa usulan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta melakukan penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan manajemen risiko dan efektivitas penanganan risiko. Objek yang akan dievaluasi pada periode tahun 2011 ini adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal. Target output yang diharapkan

69


adalah: a) Usulan revisi PMK 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; b) Usulan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Monitoring dan Reviu Kinerja Penerapan Manajemen Risiko; c) Laporan Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal; dan d) Executive Summary Pelaksanaan Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko. 192. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko; dan b. penilaian mandiri (self assesment) atas proses manajemen risiko UPR Inspektorat II dan Sekretariat Itjen. Output yang telah dihasilkan berupa Pedoman Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko (LAP-01/RM/IJ.800A/2011). Pedoman tersebut digunakan oleh Inspektorat sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko, yang saat ini sedang diuji pada beberapa unit pemilik risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal. Adapun laporan hasil penilaian mandiri (self assesment) proses manajemen risiko masih dalam proses penyelesaian.

Pembimbingan dan Konsultasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan 193. Tujuan kegiatan konsultasi dan pembimbingan manajemen risiko adalah meningkatkan keteladanan dari pimpinan dalam mengimplementasikan manajemen risiko dalam setiap kebijakan; mendidik dan melatih anggota organisasi sehingga memiliki kemampuan melaksanakan proses manajemen risiko; dan membantu unit Eselon I lain menyusun peta risiko. Output yang diharapkan, yaitu: tujuh peta risiko First Asessment di DJKN; dan dua puluh tiga Peta Risiko Second Asessment di Eselon I lain. Adapun, target outcome-nya adalah rata-rata persentase UPR Eselon I yang telah melaksanakan manajemen risiko sebesar 60%. 194. Pada September 2011, telah dilaksanakan kegiatan pembimbingan dan asistensi manajemen risiko pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kalimantan Bagian Barat, Kanwil IX DJPB Bangka Belitung, Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara, dan Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Selatan. Beberapa output yang telah dihasilkan, sebagai berikut: a. Laporan kegiatan Pembentukan dan Pemantapan Trainer Manajemen Risiko di ITJEN; b. Laporan TOT manajemen risiko lanjutan bagi: Sekreatariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

70


c. Laporan asistensi/pembimbingan dan reviu penyusunan profil risiko pada: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Informasi dan Teknologi, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Organta, BPPK, DJA, dan Kantor Pusat DJBC, Kanwil XVII DJKN Jayapura, dan Kanwil IV DJKN Palembang; Badan Kebijakan Fiskal; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Kanwil XI DJPB Provinsi DKI Jakarta; Kanwil X DJPB Propinsi Banten; Kanwil IX DJPB Bangka Belitung; Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara; dan Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Selatan.

PENINGKATKAN KAPABILITAS INSPEKTORAT JENDERAL

DAN

KAPASITAS

SUMBER

DAYA

Penyelesaian Pembangunan Manajemen Kinerja Berbasis Balance Score Card sampai dengan Tingkat Pelaksana 195. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ITJEN tetap pada jalur dan kerangka waktu yang tepat serta dapat melaksanakan uji cobanya sesuai dengan kalender pembangunan manajemen kinerja berbasis Balance Score Card serta tersedianya dasar yang seragam dalam melakukan penilaian individu khususnya untuk unsur penilaian kinerja. Output yang ditargetkan berupa manajemen kinerja berbasis BSC untuk Kemenkeu-One s.d. Kemenkeu-Five; laporan berkala hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama; serta hasil uji coba implementasi manajeman kinerja di lingkungan ITJEN. 196. Sampai dengan bulan September 2011, capaian untuk tema ini adalah penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan dua buah laporan untuk kuartal I dan kuartal II tahun 2011. Pengembangan aplikasi BSC Actuate Views masih dalam proses pengerjaan bersama PUSHAKA.

Penyesuaian Perangkat Organisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 197. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penamaan jabatan baik (baik struktural maupun pelaksana) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 serta organisasi ITJEN dapat berjalan efektif dengan telah tersedianya uraian jabatan dan SOP yang telah sesuai. Output yang ditargetkan berupa Nama dan Uraian Jabatan serta SOP berdasarkan PMK 184/PMK.01/2011.

71


198. Sampai akhir September 2011, progress dari kegiatan ini adalah untuk Uraian Jabatan dan nama jabatan pelaksana Itjen telah selesai 100% dan menunggu PMK penetapan dari Setjen. SOP Itjen telah selesai 80% hanya menunggu surat rekomendasi dari Setjen untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Inspektur Jenderal. Kegiatan pemeringkatan jabatan sudah dibuat usulan Peringkat Jabatan untuk Eselon IV s.d. Eselon I Itjen dan usulan Peringkat Jabatan Pejabat Fungsional Auditor kepada Setjen untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Kegiatan selanjutnya adalan mengenai pembuatan aplikasi Uraian Jabatan telah mencapai 30% sampai akhir September 2011.

Pemanfaatan Aplikasi TeamMate sebagai Sumber Informasi untuk Penyusunan Laporan Berkala Inspektorat Jenderal 199. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala dapat tersedia tepat waktu karena informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan berkala tersebut tersedia pada sub aplikasi Team Central serta pelaporan berkala dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi TeamMate sehingga selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Output yang ditargetkan berupa SOP penyusunan laporan berkala, template laporan berkala, serta laporan berkala yang memanfaatkan TeamMate. 200. Sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilakukan adalah telah penyusunan dan penyampaian laporan berkala untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2011. Namun, dalam pembuatan laporan tersebut masih dikerjakan secara manual dan belum dapat menggunakan aplikasi TeamMate karena aplikasi TeamMate masih dalam proses pengembangan.

Mendorong Percepatan Implementasi TeamMate pada Kegiatan Pengawasan

Sistem

Manajemen

Audit

201. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang ditargetkan harus menggunakan TeamMate di Inspektorat dapat tercapai melalui training dan konfigurasi yang dibutuhkan serta penyediaan helpdesk. 202. Sampai akhir September 2011, progress untuk tema ini adalah aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap Fieldwork pada 58,58% penugasan pengawasan atau 73,64% untuk seluruh tahap. Dari jumlah auditor sebanyak 219 orang, 203 orang diantaranya telah memiliki username dan telah mengikuti Training CCH TeamMate sehingga dapat mengimplementasikan (AMS).

72


Pengembangan Sistem Manajemen Mutu pada Sekretariat Inspektorat Jenderal 203. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa memastikan bahwa seluruh persyaratan yang dimintakan untuk sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 tersedia serta memastikan bahwa ISO 9001:2008 dapat diimplementasi secara konsisten pada Sekretariat ITJEN. Output yang ditargetkan berupa dokumentasi ISO 9001:2008 serta sertifikasi ISO 9001:2008. 204. Terkait dengan pengembangan sistem manajemen mutu pada Sekretariat Itjen sampai akhir September 2011, kegiatan yang telah dilakukan adalah Workshop pengembangan dokumentasi Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008 Sekretariat Inspektorat Jenderal. Output yang dilaksanakan berupa revisi dokumentasi QMS Sekretariat Itjen dari Narasumber. Kegiatan selanjutnya berupa penetapan dan sosialisasi dokumentasi QMS Sekretariat Itjen serta pelaksanaan Internal Quality Audit (IQA).

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dari Auditor Eksternal 205. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan auditor eksternal lengkap dimiliki dan diketahui statusnya setiap saat serta mengusahakan agar masing-masing unit eselon I mengetahui seluruh rekomendasi dan statusnya serta mengusahakan ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut. Output yang ditargetkan berupa pedoman pemantauan tindak lanjut serta laporan berkala status rekomendasi dari pemeriksa eksternal. 206. Sampai akhir September 2011, progress dari kegiatan yang telah dilakukan adalah telah dilakukan pengelolaan data tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI telah lengkap dimiliki dan diketahui statusnya terkait temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC. Terkait temuan BPK-RI pada unit eselon I lain, rekomendasi dan status yang dimiliki belum up to date, dan untuk selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan unit eselon I terkait. Berkaitan dengan pemantauan atas hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dilakukan inventarisasi ulang atas temuan-temuan BPKP tersebut. Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan unit-unit eselon I terkait dengan temuan hasil pengawasan BPKP. 207. Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI telah diadministrasikan dalam daftar temuan hasil pemeriksaan BPK-RI serta telah direkam dalam aplikasi TeamMate. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI yang masuk telah dimintakan tanggapan dari unit eselon I terkait dan telah diterima balasan berisi tindak lanjut yang telah dilakukan atas

73


rekomendasi. Tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI tepat waktu. Terkait dengan rekomendasi hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dilakukan inventarisasi ulang atas temuan-temuan BPKP tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan rekonsiliasi, Subbag ETL BOT akan membuat konsep surat untuk dikirim ke unit-unit eselon I perihal informasi mengenai temuan BPKP pada instansinya sesuai hasil inventarisasi ulang.

Pengelolaan Jabatan Fungsional 208. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses penetapan angka kredit bagi para pejabat fungsional auditor; memperjelas peran dari masing-masing pihak yang terkait dengan fungsi pengawasan; serta tersedia jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan. Output yang ditargetkan berupa Aplikasi SISPAK yang terintegrasi dengan TeamMate; Perangkat untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer; serta Hasil kajian. 209. Sampai akhir September 2011, progress dari kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional yaitu mengenai Per Irjen Jabatan Fungsional Pranata Komputer diubah menjadi draft Surat Edaran Irjen. Draft Surat Edaran Irjen tersebut masih dalam proses pembahasan internal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal 210. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan diklat dan peserta diklat sesuai dengan yang diharapkan baik dari segi kompetensi maupun dari karakternya serta tersedianya konsep-konsep pengembangan pegawai. Output yang ditargetkan berupa konsep-konsep pengelolaan SDM; SOP/mekanisme penegakan kode etik pegawai dan pemberdayaan Majelis Kode Etik; serta hasil evaluasi atas diklat/training luar negeri. 211. Sampai akhir September 2011, progress dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan tema pengembangan SDM Itjen masih sama dengan periode yang sebelumnya yaitu diantaranya adalah pedoman diklat luar negeri, Pedoman Konseling, serta Per Irjen mengenai Pemilihan Officer of The Month/Pegawai Teladan masih dalam proses pembahasan internal. Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis/Hard-competency masih dalam persiapan penyusunan form 8.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana 212. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara bertahap sarana dan prasarana yang dimiliki telah sesuai dengan spesifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan ITJEN secara keseluruhan dan pelaksanaan kegiatan surveillance IBI. Output yang ditargetkan berupa sarana dan prasarana serta peralatan surveillance (untuk IBI).

74


213. sampai 30 September 2011, progress dari tema ini diantaranya adalah proses pengadaan alat komputer telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan compact rolling, pengadaan furniture, dan pengadaan kamera masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan buku literatur untuk perpustakaan Itjen masih dalam proses pengadaan. Pengadaan Software Manajemen Risiko telah diumumkan di LPSE namun peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta sehingga lelang harus diulang. Pengadaan Hardware Investigasi telah diumumkan di LPSE, namun peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta sehingga lelang harus diulang. Proses lelang ulang tersebut hingga saat ini telah memasuki tahap masa sanggah lelang. Sementara, pengadaan Software Investigasi telah diumumkan di LPSE, namun tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sehingga lelang harus diulang. Proses lelang ulang tersebut telah diumumkan kembali di LPSE.

Penyempurnaan Proses Bisnis pada Bagian Umum 214. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bagian Umum dapat memberikan dukungan dan layanan secara optimal dengan proses bisnis yang telah dimodernisasi. Output yang ditargetkan berupa proses bisnis yang telah dimodernisasi. 215. Sampai akhir September 2011, telah dilakukan beberapa kali pembahasan internal mengenai rencana pelatihan aplikasi MONITA-TeamMate di tiap Inspektorat dan Bagian. Dalam rapat ini, dibahas mengenai metode pelatihan dan jadwal waktu pelatihan di tiap Inspektorat dan Bagian. Pada awal bulan Oktober, dijadwalkan akan dilaksanakan pelatihan tahap pertama pada 3 (tiga) Inspektorat, yaitu Inspektorat I s.d. III. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, akan dilakukan pelatihan di Inspektorat IV s.d. VI. Kemudian, tahap ketiga di Inspektorat VII s.d. IBI, dan Tata Usaha Sekretaris Itjen dan Inspektur Jenderal. Dan yang terakhir, akan dilakukan pelatihan di Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Itjen untuk mengimplementasikan aplikasi MONITA-TeamMate.

Pengembangan Layanan secara On-Line 216. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan perencanaan dan layanan keuangan dapat diakses secara on-line dan semaksimal mungkin dapat memanfaatkan data yang terintegrasi pada sistem manajemen audit TeamMate. Output yang ditargetkan berupa aplikasi-aplikasi yang secara on-line dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta memanfaatkan informasi yang telah tersedia secara terintegrasi dalam sistem manajemen audit TeamMate.

75


217. Sampai akhir September 2011, progress untuk tema pengembangan layanan secara on-line adalah telah selesai dan terintegrasinya PKPT pada Aplikasi TeamMate serta terwujudnya layanan online untuk pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan. Selain kegiatan tersebut juga telah selesai dilakukan kegiatan E-Survei atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Penyediaan Sarana Fisik dan Prosedur untuk Penanganan LP2P 218. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersediannya sarana yang dibutuhkan untuk penanganan LP2P baik secara manual maupun dalam bentuk teknologi informasi serta memastikan bahwa data tentang LP2P dapat tersedia dalam bentuk database yang dapat digunakan oleh IBI. 219. Sampai dengan bulan September 2011, progress kegiatan untuk tema ini adalah kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan menginput 35.895 berkas LP2P. Dari jumlah tersebut, 12.321 berkas (34,32%) telah selesai dientri detail dan berdasarkan perhitungan sisanya akan selesai entri detail kurang lebih dalam 48 (empat puluh delapan) hari kerja. Disamping itu, telah dilaksanakan kegiatan validasi berkas LP2P.

SIMPULAN 220. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, disusun Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. Triwulan I 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen selama periode tersebut. Progress Report ini menyajikan perkembangan input, proses, output, dan capaian hasil s.d akhir September 2011 apakah konsisten dengan kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan. 221. Sampai akhir September 2011, Itjen telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan pengawasan dan perencanaan sebelumnya. Sebagian output dari beberapa kegiatan telah dihasilkan sesuai yang diharapkan. Sedangkan, beberapa kegiatan pengawasan masih dalam proses pengerjaan dan/atau dalam proses penyusunan laporan hasil kegiatan. Hambatan-hambatan berarti belum ditemui selama pelaksanaan kegiatan.

76


222. Berdasarkan progress pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan ITJEN selama Januari – September 2011, dapat disampaikan beberapa saran untuk pelaksanaan pengawasan di bulan-bulan selanjutnya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang melibatkan banyak pihak, agar berjalan lebih efektif dan efisien diperlukan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang lebih baik dan lebih intensif di antara pihak-pihak terkait sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. b. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan tiap kegiatan, terutama kegiatan berskala besar, untuk mengantisipasi gangguan/halangan yang mungkin terjadi dan mengganggu pelaksanaan kegiatan dan program pengawasan keseluruhan.

PENUTUP 223. Mulai tahun 2011, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan diarahkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ITJEN memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pada setiap unit eselon I. Sementara itu, pengembangan Audit Management System (AMS) dalam rangka sedikit demi sedikit merubah budaya kerja auditor ITJEN yang terbiasa dengan sistem manual menjadi computer-based dalam pengelolaan pekerjaan audit yang terintegrasi, diupayakan tetap menjadi concern dan dijaga kontinuitas implementasinya selama tahun 2011. Diperlukan komitmen dan awareness seluruh pihak untuk me-maintain peran ini dan pengembangan yang dilakukan, demi ITJEN dan Kementerian Keuangan ke depan yang lebih baik. 224. Terakhir, Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada objek pengawasan/seluruh unit eselon I dan semua pihak yang telah dan/atau akan membantu dan mendukung tercapainya seluruh tujuan, program, dan kegiatan pengawasan ITJEN selama tahun 2011.

77

LAMPIRAN

MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. SEPTEMBER TAHUN 2011

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended September 30 th 2011

MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S. D. SEPTEMBER TAHUN 2011 No.

URAIAN

PROGRESS S.D AGUSTUS

PROGRESS S.D SEPTEMBER

HAMBATAN

ACTION PLAN

Direktorat Jenderal Pajak 1

Asistensi Pembentukan Unit Kontrol

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi Telah dilaksanakan uji coba

Intern di Lingkungan DJP

penyusunan mekanisme/prosedur kerja pelaksanaan pemantauan di Kanwil

-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah asistensi

serta asistensi penyusunan rencana

DJP Jakarta Timur dan KPP Madya

penyusunan mekanisme kerja

pelaksanaan pemantauan kegiatan

Jakarta Timur, sosialisasi kegiatan

pemantauan yang dilaksanakan oleh

bersama Direktorat KITSDA, dibantu

peningkatan penerapan pengendalian

Dit. KITSDA, serta sosialisasi

oleh Direktorat Keberatan dan

intern di lingkungan DJP dan

kegiatan peningkatan penerapan

Banding, Kanwil DJP Jakarta Timur,

asistensi end user training di dua

pengendalian intern di lingkungan

dan KPP Madya Jakarta Timur.

kota (Medan dan Surabaya) yang

DJP.

meliputi 7 Kanwil yaitu: Kanwil DJP Sumatra Utara I; Kanwil DJP Sumatra Utara II;

Kanwil DJP

NAD; Kanwil DJP Jawa Timur I; Kanwil DJP Jawa Timur II; Kanwil DJP Jawa Timur III; dan

Kanwil

DJP Bali.

L-1


No. 2

URAIAN Audit atas Pemeriksaan Pajak



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Telah dilaksanakan kegiatan

Telah dilaksanakan pengujian

pengujian substantif dan pengujian

substantif dan pengujian temuan

Kegiatan selanjutnya adalah audit kinerja Pemeriksaan Pajak yang

temuan pada KPP PMA Lima, KPP

pada KPP Wajib Pajak Besar Dua,

akan dilaksanakan pada KPP Madya

PMA Enam, KPP Wajib Pajak Besar KPP Madya Jakarta Pusat, KPP

Malang, KPP Pratama Surakarta,

Satu, KPP Badan dan Orang Asing

Pratama Manado, KPP Madya

Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP

Satu, KPP Badan dan Orang Asing

Batam, dan KPP Madya Pekanbaru,

Jakarta Khusus, Kanwil DJP Riau

Dua, dan KPP Perusahaan Masuk

dan audit kinerja Keberatan dan

dan Kepulauan Riau, Direktorat

Bursa. Dan telah dihasilkan output

Banding pada Kanwil DJP Jakarta

Pemeriksaan dan Penagihan DJP,

berupa 8 LHA atas kegiatan pada

Khusus.

dan Direktorat Keberatan dan

periode sebelumnya. Adapun tingkat

Banding.

capaian program pengawasan unggulan ini sebesar 56% dari tujuan yang diharapkan.

3

Efektivitas Penyelesaian dan


Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan

konfirmasi dan klarifikasi pengawasan konsultasi pengawasan unggulan

konsultasi tahap II dan penyusunan

Benchmark

tematik “Efektivitas Penyelesaian dan efektivitas penyelesaian dan

laporan akhir.

Pemanfaatan Profil WP dan


-

Penugasan berikutnya adalah

pemanfaatan profil WP dan

Benchmark oleh KPP Pratama” pada Benchmark pada KPP Pratama Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan dan Tenggara; KPP Pratama

Penerimaan DJP, Direktorat Teknologi

Makassar Utara; dan KPP Pratama

Informasi Perpajakan DJP, Direktorat

Makssar Selatan. Tingkat capaian

Transformasi Teknologi Komunikasi

kegiatan pengawasan unggulan ini

dan Informasi DJP, serta KPP

secara keseluruhan sebesar 60%

Madya Jakarta Pusat.

dari tujuan yang diharapkan.

L-2


No. 4

URAIAN



Audit atas Penanganan Pemeriksaan

Telah dilaksanan Audit Compliance


Bukti Permulaan dan Penyidikan

Tahap IV pada Direktorat Intelijen

konsultatif/penyampaian hasil

dan Penyidikan.

sementara kegiatan TPU ke

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP. Dengan tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 100%. Laporan akhir atas program pengawasan unggulan ini adalah No : Lap-44/IJ.2/2011 tanggal 23 September 2011. 5

Audit atas Penagihan Piutang Pajak

Telah dilaksanakan kegiatan audit

Telah dilaksanakan audit kinerja

kinerja pada Kanwil DJP Jakarta

Penagihan Pajak pada KPP Pratama

-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pengujian

Utara, KPP Pratama Jakarta Sunter,

Medan Polonia, KPP Pratama Medan

substantif dan pengujian temuan

KPP Pratama Jakarta Kelapa

Kota, Kanwil DJP Jawa Tengah II,

pada KPP Madya Balikpapan, Kanwil

Gading, Kanwil DJP Jakarta Barat,

KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP

DJP Kalimantan Timur, KPP Pratama

KPP Madya Jakarta Barat, dan KPP Jawa Barat II, KPP Pratama

Balikpapan, KPP Madya Palembang,

Pratama Jakarta Pasar Minggu.

Cirebon, dan KPP Pratama Jakarta

Kanwil DJP Sumatra Selatan dan

Pasar Rebo.

Kepulauan Bangka Belitung, KPP

Tingkat capaian

penyelesaian kegiatan sebesar 60%.

Pratama Kayu Agung, serta Direktorat Pemeriksaan dan

6

Tingkat capaian tahapan kegiatan

(Tidak terdapat kegiatan yang

Non Filler

pengawasan unggulan ini secara

dilaksanakan, progress kegiatan sama

dengan tema pengawasan unggulan

keseluruhan telah mencapai 100%

dengan periode sebelumnya)

ini telah selesai dilaksanakan pada

dari tujuan yang diharapkan. Policy

-

Penagihan. Seluruh rangkaian kegiatan terkait

Efektivitas Penanganan Wajib Pajak

Juni 2011.

Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal nomor: SR-181/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011.

L-3


No. 7

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Tingkat capaian atas kegiatan


Membangun Sendiri Dalam Rangka

pengawasan unggulan ini telah


Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan

Peningkatan Penerimaan Pajak

mencapai 100% dari tujuan yang



Melalui Pajak Pertambahan Nilai

diharapkan. Hasil kegiatan

Kegiatan Membangun Sendiri

pengawasan berupa policy

Juni 2011.

recommendation telah disampaikan kepada DJP melalui surat nomor: SR-176/IJ/2011 tanggal 27 Juni 2011. 8

Audit atas Pengawasan Terhadap

Sesuai dengan rencana, kegiatan


Kegiatan Pengusaha Kena Pajak

terkait program pengumpulan data

pengumpulan data berupa informasi

-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kegiatan

baru akan dilaksanakan pada bulan

dan kebijakan mengenai Pengusaha

penyusunan program kerja audit,

Oktober 2011.

Kena Pajak pada Direktorat Potensi,

kertas kerja audit, kuisioner,

Kepatuhan, dan Penerimaan;

wawancara, dan laporan hasil audit.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP. 9

Audit atas Pengawasan Pembayaran

Telah dilaksanakan compliance audit

Setoran Masa Pajak

atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan

audit atas kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa Pajak

Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak

Madya Jakarta Selatan.

Telah dilaksanakan compliance audit

pada KPP Pembayaran Masa Pajak

pada

-

Akan dilaksanakan adalah compliance

Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP

pada Kanwil DJP Jawa Timur III,

Madya Surabaya, dan KPP Pratama

KPP Pratama Batu, dan KPP

Surabaya Rungkut.

Pratama Malang Utara.

L-4


No. 10

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Monev Tindak Lanjut Hasil Survei



Opini Stakeholders pada DJP

kompilasi laporan monitoring dan



evaluasi tindak lanjut hasil survei



opini stakeholder Kementerian

Seluruh rangkaian kegiatan terkait

Juni 2011.

Keuangan Tahun 2011 pada 31 KPP. Tingkat capaian atas rangkaian kegiatan pengawasan ini secara keseluruhan telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inepktur Jenderal Nomor: S211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1



Telah dilaksanakan kegiatan asistensi

Intern di Lingkungan DJBC

konsultatif terkait dengan Audit atas

pelaksanaan uji coba monitoring

Tugas Pokok dan Fungsi Unit

pengendalian internal pada Pusat

Kepatuhan Internal Kepabeanan dan

Kepatuhan Internal Kepabeanan dan

Cukai.

Cukai DJBC.

-

-

L-5


No. 2

URAIAN



Audit atas Fasilitas Pembebasan di



Bidang Pertambangan Minyak dan

konsultatif terkait tema pengawasan


Gas Bumi

unggulan pelayanan pemberian


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fasilitas pembebasan di bidang minyak dan gas bumi. 3

4

Audit atas Pelayanan dan

Sampai Juli 2011 telah memasuki


Pengawasan Penerbitan Form A

tahap Kompilasi hasil audit, dan


(Surat Keterangan Tentang

penyusunan draft policy


Pemasukan Mobil/Kendaraan

recommendation .

Bermotor) Audit atas Pelayanan Pengembalian



(Restitusi) Bea Masuk dan Cukai

konsultatif terkait Tema Pengawasan


dan

Unggulan Pelayanan Pengembalian


Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk dan Cukai. 5

Audit atas Pengawasan Lalu Lintas

Telah dilaksanakan penyusunan


Barang Impor-Ekspor melalui PT.

laporan akhir ikhtisar hasil audit.


Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa 6


Titipan Audit atas Pengawasan dan



Pelayanan Pemberian Fasilitas

Laporan Akhir Hasil Pengawasan.


Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol


L-6


No. 7

URAIAN

PROGRESS S.D AGUSTUS dilaksanakan kegiatan



Telah

Pengawasan Barang Perwakilan

pembahasan dengan pihak DJBC


Negara Asing (PNA) dan Audit atas

perihal Rancangan Peraturan Menteri dengan periode sebelumnya)

Penerbitan Formulir B dan Formulir

Keuangan (RPMK) Pengganti KMK

C

No.89/KMK.04/2002 dan KMK

HAMBATAN -


ACTION PLAN Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan.

No.90/KMK.04/2001. Realisasi proses tahapan kegiatan pada semester I tahun 2011 telah mencapai 100%. Policy recommendation ) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui ND-238/IJ.3/2011 tanggal 22 Juni 2011.

8



Telah dihasilkan Laporan Penyusunan

Pengawasan terhadap Barang Kena

penyusunan usulan RPMK tentang

Perbaikan Policy Recommendation ,

Cukai yang Diimpor Langsung dan

Toko Bebas Bea, laporan akhir dan

Usulan RPMK tentang Toko Bebas

Pembelian di Toko Bebas Bea oleh

executive summary TPU Inspektorat

Bea, laporan Akhir dan Executive

Perwakilan Negara Asing dan Badan II Tahun 2011.

Summary TPU Inspektorat II Tahun

Internasional yang bertugas di

2011.

-

-

Indonesia 9


Telah disampaikan kepada Direktur


Opini Stakeholders pada DJBC

Jenderal Bea dan Cukai berupa


-

Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan

Laporan akhir Laporan Kompilasi


ini telah selesai dilaksanakan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011).

L-7


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

Direktorat Jenderal Anggaran 1


Telah dilaksanakan kegiatan asistensi Telah dilaksanakan kegiatan:

Intern di Lingkungan DJA

Penyusunan kerja intern

mekanisme/prosedur a.

Pemantauan pada

DJA

Asistensi

penyusunan

-

-

rencana

Pengendalian pemantauan unit pengendalian intern dan

asistensi pada DJA; serta

penyusunan rencana pemantauan unit b. pengendalian intern pada DJA

Assistensi

Pemantauan

Pelaksanaan

Ujicoba

Pengendalian

Utama

pada DJA. 2

Penyelesaian Permasalahan Temuan

Kegiatan yang dilaksanakan telah

(Tidak

Badan Pemeriksa Keuangan

sampai kepada penyusunan policy


terdapat

kegiatan

yang

Mengenai Pemungutan dan

recommendation Optimalisasi


Penyetoran Penerimaan Negara

Penerimaan PNBP terkait

Bukan Pajak

penyelesaian temuan BPK-RI atas

-

-

-

-

permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya dan telah disampaikan 3

policy recommendation sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-213/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJA, Surat Nomor: S-214/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJKN, Surat Nomor: S-215/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJPBN.

3

Optimalisasi Penetapan Standar Biaya Telah dilaksanakan audit atas

Telah dilaksanakan kompilasi hasil

Khusus

survei, penelaahan terhadap

Kegiatan Penyelesaian

dan

Pemanfaatan Standar Biaya Keluaran peraturan perundang-undangan, dan TA 2011/2012 pada DJA

audit mengenai Optimalisasi Penetapan SBK serta pembahasan draft policy recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA

L-8


No. 4

URAIAN



Peningkatan Kualitas Laporan

Telah dilaksanakan kegiatan reviu


Keuangan Belanja Subsidi - Bagian

Laporan Keuangan Belanja Subsidi


Anggaran 999.07

(APP 999.07) Semester I Tahun


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

2011 pada DJA 5


Selama Agustus 2011, telah


Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian dilaksanakan kegiatan reviu LK


Anggaran 999.08


Belanja Subsidi (APP 999.08) Semester I Tahun 2011 pada DJA

6

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut (Tidak terdapat kegiatan yang

Lanjut Hasil Survei Opini

perbaikan atas Hasil Survei Opini


Stakeholders pada DJA

Stakeholder Kementerian Keuangan


pada DJA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 1


Sampai Juli

Intern di Lingkungan DJPBN

telah dilaksanakan terkait dengan

2011, kegiatan yang

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama

-

Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Organisasi

tema ini adalah Pembahasan RKMK


dan Tata Laksana (Organta) DJPb

Peningkatan Penerapan Pengendalian

dalam hal pembuatan Tahapan

Intern di lingkungan Kementerian

Pengembangan Perangkat

Keuangan berdasarkan masukan dari

Pemantauan atas SOP Pemrosesan

unit eselon I; Workshop Penyusunan

Penyelesaian Piutang Negara pada

Matriks Pengendalian Utama; Training

Dit. SMI DJPb.

of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern; dan Asistensi Pengembangan Perangkat Pemantauan pada DJPb pada Dit SMI.

L-9


No. 2

URAIAN Perancangan Bagan Akun Standar

PROGRESS S.D AGUSTUS Telah disampaikan surat Inspektur

dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dengan nomor S-

PROGRESS S.D SEPTEMBER (Tidak terdapat kegiatan yang

HAMBATAN -

ACTION PLAN Seluruh rangkaian kegiatan terkait





205/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011

Juni 2011. Adapun rencana kegiatan

mengenai Policy Recommendation

pengawasan selanjutnya atas

atas pembuatan kebijakan pencatatan

program pengawasan unggulan ini

selisih kurs pada Perwakilan

adalah Monitoring dan Evaluasi

Kementerian/ Lembaga RI di luar

Manajemen Selisih Kurs.

negeri. 3

Penyempurnaan Mekanisme


Pada September 2011, hasil

Perhitungan Fihak Ketiga

pembahasan hasil monitoring

pembahasan terhadap konsep

terhadap Business Process dan

pengganti PER-33/PB/2010 terkait

-

-

Mekanisme Perhitungan Pihak ketiga. dengan Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN telah menghasilkan draft Perdirjen dan sudah disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan.

L - 10


No. 4

5

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Penyempurnaan Pengelolaan Utang



Kepada Pihak Ketiga

Monitoring dan Evaluasi atas


Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pembahasan

Pengelolaan Utang pada Pihak


hasil penelaahan, dan penyusunan

Ketiga pada KPPN Jakarta IV yang

usulan penyempurnaan pengelolaan

telah dilaksanakan sejak akhir Juli

mekanisme utang kepada pihak

2011.

ketiga.

Pengelolaan Keuangan Satker Badan Telah dilaksanakan kegiatan

Telah dilaksanakan kegiatan uji coba

Layanan Umum

implementasi penilaian kinerja

monitoring finalisasi draft kebijakan

-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah Implementasi

tentang Mekanisme Pengelolaan Dan keuangan Satker BLU Bidang

Penilaian Kinerja Keuangan Satker

Pelaporan Kas Badan Layanan

Pendidikan dan Kesehatan atas

BLU dan Penilaian Terhadap Hasil

Umum pada Direktorat Pembinaan

Laporan Keuangan Audited Tahun

Implementasi Penilaian Kinerja

Pengelolaan Keuangan Badan

2010 pada Dit PPK BLU DJPb.

Keuangan BLU.

Layanan Umum DJPB.

L - 11


No. 6

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Peningkatan Pelaporan dan




pembahasan action plan, survei


Kegiatan selanjutnya yang akan

Pendapatan dan Belanja Hibah

terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan dengan periode sebelumnya)

Laporan

Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS

Summary .

dilaksanakan adalah penyusunan Akhir dan Executive

DJPU serta pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah. Dari hasil survei telah dibuat matriks permasalahan hibah yang ditindaklanjuti dengan pembahasan. Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukannya revisi pada PMK Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

7

Kajian Kemampuan Membayar


Telah dilaksanakan kajian

Piutang Macet pada Direktorat SMI

operasional (ketaatan) berupa

kemampuan membayar piutang macet

tahapan penelitian Naskah Perjanjian

debitur pada Dit. SMI-DJPB antara

Penerusan Pinjaman beserta

lain audit operasional (ketaatan) atas

Amandemennya

proses penyelesaian restrukturisasi

-

-

piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPb dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPb.

L - 12


No. 8

URAIAN



Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak

Telah dilaksanakan kegiatan survei


Kerjasama Pemerintah dengan Bank

pendahuluan (pengumpulan data)


Operasional dan Bank Persepsi,

pada Direktorat PKN DJPb (lanjutan), dengan periode sebelumnya)

serta Koordinasi Penyelesaian

serta Penyusunan Pedoman Audit

Masalah Selisih Kas pada Sisa

Ketaatan Pelaksanaan Kontrak

Anggaran Lebih

Kerjasama Pemerintah dengan Bank

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

Operasional dan Bank Persepsi.

9

Audit dan Monitoring Kegiatan

Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan (Tidak terdapat kegiatan yang

Strategis Jangka Pendek Direktorat

atas tema pengawasan unggulan ini

Jenderal Perbendaharaan dan

s.d. Agustus 2011 mencapai 61,54%. dengan periode sebelumnya)


Direktorat Jenderal Pengelolaan 10

Utang Monitoring dan Evaluasi atas Tindak



Lanjut Hasil Survei Opini

laporan kompilasi hasil monitoring


Stakeholders di Lingkungan DJPBN

dan evaluasi tindak lanjut perbaikan


atas hasil survey opini stakeholder pada 14 (empat belas) KPPN.

L - 13


No. 11

URAIAN




Telah dilaksanakan reviu Laporan

Telah dilaksanakan beberapa

Keuangan Bagian Anggaran 999.01,

Arus Kas BUN Semester I Tahun

kegiatan yaitu: Reviu Laporan Arus

999.02, 999.04, dan Bendahara

2011 pada Subdit KUN Dit PKN

Kas BUN Semester I Tahun 2011

Umum Negara

DJPb, dan Reviu LK Konsolidasian

pada Subdit KUN Dit PKN DJPb,

BUN Semester I Tahun 2011 pada

Reviu LK Konsolidasian BUN

Dit APK DJPb.

Semester I Tahun 2011 pada Dit

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

APK DJPb, pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada KPPN Cilacap, Tangerang, I,

pada kPPN

pada KPPN Semarang

pada KPPN Banda Aceh,

pada

kPPN Medan I, dan Monitoring dan Evaluasi TL atas Temuan BPK-RI terhadap LK-BUN dan LKPP serta Penertiban Rekening Pemerintah pada Sekjen Kemenkeu, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPU, dan BKF. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 1




Intern di Lingkungan DJKN

pembicaraan awal mengenai bentuk


-

Akan dilaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pemantau (70 KPKNL

penetapan pemantauan dalam suatu


dan 17 Kanwil DJKN) pada bulan

peraturan pimpinan Eselon I dan

Oktober – November 2011 di

asistensi penyusunan

Yogyakarta, Medan, Serang, Manado,

mekanisme/prosedur kerja pada

dan Surabaya.

DJKN.

L - 14


No. 2

3

URAIAN Penanganan Aset Eks Badan



Evaluasi atas penanganan aset Eks- Evaluasi atas penanganan aset Eks-

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

Akan dilaksanakan audit pengelolaan

Penyehatan Perbankan Nasional yang BPPN yang berperkara yang berada

BPPN yang berperkara yang berada

kasus Asset eks-BPPN berperkara

Berperkara oleh Kementerian

pada Wilayah Hukum Surabaya dan

pada Wilayah Hukum Manado pada

pada Direktorat Pengelolaan

Keuangan

Denpasar pada Biro Bankum Setjen

Biro Bankum Setjen dan Direktorat

Kekayaan Negara dan Sistem

dan Direktorat KNL-DJKN.

KNL-DJKN.

Informasi (PKNSI).


Laporan Kompilasi Monev atas


Opini Stakeholders pada DJKN

Tindak Lanjut Perbaikan Mutu


-

-

Layanan Publik pada 6 (enam) kota dengan periode sebelumnya) telah selesai dan dikirimkan kepada DJKN dengan Surat nomor: S190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011. 4

Audit Pengelolaan Barang Milik


Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja kompilasi data lapangan dan Sama


-


Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah FGD atas

rekonsiliasi dengan Direktorat Piutang dengan periode sebelumnya)

pengelolaan asset KKKS.

Negara dan Kekayaan Negara Lainlain, dan kajian pengelolaan BMN KKKS. 5

Audit Pengurusan Piutang Negara



pada beberapa instansi vertikal


-

Akan dilaksanakan audit pengurusan piutang negara pada KPKNL lainnya.

daerah sebagai berikut: KPKNL Palu, dengan periode sebelumnya) KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta. 6

Audit Pelayanan Lelang



pada beberapa instansi vertikal


-

Akan dilaksanakan audit pelayanan lelang pada KPKNL lainnya.

daerah sebagai berikut: KPKNL Palu, dengan periode sebelumnya) KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta.

L - 15


No. 7

URAIAN



Evaluasi Pembangunan Modul

Sampai Juli 2011, kegiatan yang


Kekayaan Negara

telah dilaksanakan terkait dengan


tema pengawasan ini adalah


HAMBATAN -

ACTION PLAN Akan dilaksanakan FGD dengan Direktorat PKNSI.

Penyusunan program kerja survey lapangan tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Penyusunan program kerja audit tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Survey lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Audit atas pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat PKNSI.

8

Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan

Telah dilaksanakan Audit

Telah dilaksanakan Audit

Barang Milik Negara di Lingkungan

pemanfaatan dan Tukarguling BMN

pemanfaatan dan Tukarguling BMN

-

Akan dilaksanakan kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang

TNI

di Lingkungan TNI pada Kanwil IX

di Lingkungan TNI pada Kanwil VII

pemanfaatan dan pemindahtanganan

DJKN Semarang, dan Kanwil XIV

DJKN Jakarta, serta Verifikasi

BMN di Lingkungan TNI.

DJKN Denpasar.

kebenaran NJOP terkait Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia.

L - 16


No. 9

URAIAN



Pengawalan Kualitas Laporan

Telah dilaksanakan kegiatan reviu


Keuangan Penyertaan Modal

Laporan Keuangan BAPP 999.03


Pemerintah - Bagian Anggaran

(Penyertaan Modal Negara) Semester dengan periode sebelumnya)

999.03

I Tahun 2011 pada Direktorat

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN. Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 1


Bagian Kepatuhan Internal DJPU

Telah dilaksanakan rapat koordinasi

Intern di Lingkungan DJPU

bersama dengan Tim Inspektorat III

tim pembentukan UKI di Lingkungan

-

Akan dilakukan uji coba pengendalian intern di lIngkungan

sedang menyusun draft

Kementerian Keuangan, dan rapat

DJPU yang direncanakan akan

mekanisme/prosedur kerja standar

penyesuaian tabel pengendalian

dilaksanakan pada Oktober 2011.

untuk pelaksanaan pemantauan dan

DJPU dan Persiapan Pengujian.

akan menuangkan hasil penyusunan perangkat pemantauan ke dalam suatu peraturan pimpinan Eselon I DJPU. 2

Penarikan Pinjaman/Hibah Luar


Telah dilaksanakan monitoring dan

Negeri

penelaahan peraturan tentang

evaluasi rekonsiliasi data penerimaan

-

Akan dilaksanakan pembahasan hasil penelaahan peraturan tentang

penyempurnaan mekanisme

pembiayaan dan implementasi PMK


pencatatan dan rekonsiliasi

78 tahun 2011 pada Subdit RPH

Pencatatan dan Rekonsiliasi

penerimaan pembiayaan antara DJPB Dit. PKN DJPB dan KPPN Khusus

Penerimaan Pembiayaan (termasuk

dan DJPU.

Backlog atas PHLN) antara DJPb

Jakarta VI.

dan DJPU, dan Penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPb (termasuk Backlog atas PHLN).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

L - 17


No. 1

URAIAN



Telah dilaksanakan kegaitan:

Intern di Lingkungan DJPK

-Melakukan desain

latihan

PROGRESS S.D SEPTEMBER Telah dilaksanakan kegiatan:

penyusunan a.

Pemantauan

Asistensi

Pemantauan

-Mengikuti

Pelatihan

ACTION PLAN

-

-

Penyusunan

Pengendalian Mekanisme/Prosedur

Intern;

HAMBATAN

Kerja

Pengendalian

Intern

Pelaksanaan pada DJPK; dan

Pemantauan Pengendalian Intern;

b.

Asistensi

-Melakukan pemahaman proses bisnis Pelaksanaan atas beberapa SOP unggulan;

Penyusunan

Rencana

Pemantauan

Pengendalian Intern pada DJPK.

-Melakukan Evaluasi dan Pendalaman SOP Unggulan DJPK dan Sosialisasi Substansi RKMK pada DJPK; -Melakukan

Asistensi

Pengendalian

Utama

yang Checklist

dipilih

dan

dan

Daftar

Identifikasi

pada

Kegiatan

Penyusunan Penguji

pada

DJPK.

L - 18


No. 2

URAIAN



Risk Mapping Penetapan dan



Penyaluran Dana Bagi Hasil

Survei/Pengumpulan Data terkait

evaluasi/kajian atas Mekanisme

Perikanan

PNBP SDA Sektor Perikanan pada

Penetapan dan Penyaluran DBH

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara SDA Perikanan Pekalongan

dan UPT Pelabuhan

Perikanan Samudera Cilacap, serta UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan-Medan 3

Penertiban Rekening Penerima atas


Telah dilaksanakan:

Transfer Hasil PBB Migas dan

pengolahan data dan evaluasi hasil

a. Pembahasan hasil evaluasi/kajian

Evaluasi Penetapan Alokasi PBB

kuesioner sosialisasi Pengawasan

atas Mekanisme Penetapan,

Migas

Penetapan dan Penyaluran PBB

Penagihan, Pembayaran, dan

Migas survey atas penerimaan sektor Penyaluran DBH Migas; serta Migas, serta mekanisme

b. Kajian, konfirmasi dengan pihak

pengumpulan dan validasi SPOP

terkait, dan peyusunan draft awal

PBB Migas pada BP MIGAS

policy recommendation mengenai Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH PBB Migas.

4


Telah dilaksanakan kegiatan:


Keuangan Belanja Transfer ke

a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil


Daerah - Bagian Anggaran 999.05

Audit BPK atas Laporan Keuangan


Transfer ke Daerah (APP 999.05); dan b. Reviu atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05) semester I Tahun 2011 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

L - 19


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

Sekretariat Jenderal 1


Kegiatan penugasan atas tema


Intern di Lingkungan Setjen



-

Akan segera dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Setjen

-

Untuk kegiatan selanjutnya agar

telah masuk pada tahap pelaksanaan telah masuk pada tahap pelaksanaan uji coba pemantauan pengendalian

uji coba pemantauan pengendalian

intern. Adapun kegiatan yang

intern. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan adalah Asistensi

dilaksanakan adalah Asistensi

Penyusunan Checklist dan Daftar

Penyusunan Checklist dan Daftar

Pengujian, serta Evaluasi SOP pada Pengujian, serta Evaluasi SOP pada

2

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan

Setjen

Setjen

Peningkatan Kualitas Data

Telah dilaksanakan penelitian atas

Telah dilakukan Penelitian data

Penerimaan Melalui Modul

kesesuaian antara data penerimaan

unmatch Hasil Rekonsiliasi antara

terus melakukan monitoring serta

Penerimaan Negara

menurut MPN (SAI/LKP) dan LAK

SAI dan SAU DJBC

pengawasan terhadap perkembangan

LKP Triwulan II. 3

Evaluasi Penertiban Rumah Negara


di Lingkungan Kementerian Keuangan monitoring pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan Nomor:

Modul Penerimaan Negara Telah dilaksanakan pembahasan awal

-

Terkait tema penertiban Rumah

penyusunan Draft Policy

Negara, masih tetap akan diusung

Recommendation terkait Penanganan

tema Penertiban Rumah Negara

146/IMK.01/2009 tanggal 3 September Rumah Negara yang dikuasai

(Lanjutan) untuk tahun anggaran

2009 dan IMK Nomor:

Pensiun Pegawai yang akan dibahas

2012 yang akan difokuskan pada

299/IMK.09/2010 tanggal 27 Juli

bersama Biro Perlengkapan dan Biro

Rumah Negara yang dikuasai pihak

2010 (pendataan awal) di daerah

Hukum, Sekretariat Jenderal

ketiga.

Jawa Timur dan Bali

Dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya agar lebih berkoordinasi dengan pihak ketiga (eselon I terkait)

L - 20


No. 4

5

URAIAN



Kajian Mengenai Penyelenggaraan

Sampai dengan Agustus 2011,


Administrasi Persidangan Sekretariat

desain penugasan atas tema ini

desain penugasan atas tema ini

Pengadilan Pajak

telah seluruhnya dilaksanakan. Pada

telah seluruhnya dilaksanakan. Pada

bulan ini, telah dilaksanakan

bulan ini, telah dilaksanakan

pembahasan temuan hasil audit

pembahasan temuan hasil audit

penyelenggaraan administrasi

penyelenggaraan administrasi

persidangan pada Sekretariat

persidangan pada Sekretariat

Pengadilan Pajak dan finalisasi

Pengadilan Pajak dan finalisasi

laporan

laporan


Selama Agustus 2011, tidak ada

Tidak ada kegiatan pengawasan

Opini Stakeholders pada Setjen

kegiatan yang dilaksanakan terkait

yang dilaksanakan dalam rangka

tema tersebut. Namun, tetap

tema tersebut, namun tetap

dilakukan kegiatan finalisasi laporan

dilakukan finalisasi laporan Monitoring

Monitoring dan Evaluasi SOP Mutu

dan Evaluasi SOP mutu layanan

Layanan Publik Kementerian

publik Kementerian Keuangan serta

Keuangan serta tindak lanjut action plan- nya

tindak lanjut action plan- nya

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

L - 21


No. 6

URAIAN


PROGRESS S.D SEPTEMBER Telah dilaksanakan reviu Laporan

HAMBATAN


Telah dilaksanakan reviu Laporan

Keuangan Kementerian Keuangan -

Keuangan Kementerian Keuangan BA Keuangan Kementerian Keuangan BA pelaksanaan kegiatan reviu laporan

Inspektorat Jenderal telah

Bagian Anggaran 015 Tahun

015 Semester I Tahun 2011

keuangan antara lain adanya data

merencanakan melakukan monitoring

tertentu yang tidak diberikan oleh

atas Laporan Keuangan BA 015

objek reviu terkait dengan peraturan

Triwulan III pada UAKPA yang akan

yang berlaku dan belum selesainya

dilaksanakan mulai tanggal 3

penyusunan laporan keuangan pada

Oktober 2011

015 Semester I Tahun 2011

Anggaran 2010

Risiko yang dihadapi dalam

ACTION PLAN Untuk kegiatan selanjutnya,

saat pelaksanaan reviu berakhir.

Inspektorat Jenderal 1

2

3

4

Pembentukan Unit Kontrol Intern di

Telah dilaksanakan kegiatan berupa:

lingkungan Kementerian Keuangan

a. Penyusunan Kerangka Modul dan a. Penyusunan laporan

Telah dilaksanakan kegiatan:

Pedoman Pelatihan Pelaksana

perkembangan peningkatan penerapan

Pemantauan Pengendalian Intern;

pemantauan pengendalian intern di

serta

Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. Penyusunan Pedoman

serta

Pemantauan Efektivitas Implementasi

b. Penyusunan Program Kerja

dan Kecukupan Rancangan

Monitoring Pelaksanaan Pemantauan

Pengendalian Intern.

Pengendalian Utama.

Pengembangan Standar Audit Internal Telah dilaksanakan kegiatan


penyempurnaan program kerja reviu


SAINS berbasis Teammate


Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian Telah dilaksanakan kegiatan penilaian

(Quality Assurance)

mutu pada Inspektorat II dan

mutu pada Inspektorat IV.

Pengembangan Human Resources

Inspektorat III Sampai dengan saat ini, kegiatan


Audit di Lingkungan Kementerian

yang telah dilaksanakan adalah studi dilaksanakan, progress kegiatan sama

Keuangan

literatur dalam rangka pengembangan dengan periode sebelumnya)

-

-

-

-

-

-

-

-

human resources audit.

L - 22


No. 5

URAIAN



Peningkatan Kualitas Tema

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi Kegiatan yang dilaksanakan adalah

Pengawasan Unggulan Kementerian

dan pengumpulan data TPU 2012

sebagai berikut:

Keuangan Tahun 2012

Tahap I pada Inspektorat I s.d. V

a. Asistensi dan pengumpulan data

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

TPU 2012 tahap I pada Inspektorat VI, VII, IBI, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Evaluasi atas hasil dan capaian Tema Pengawasan Unggulan (TPU) Inspektorat Jenderal Tahun 2011; serta c. Penyiapan bahan presentasi TPU Inspektorat Jenderal Tahun 2012 untuk pembahasan dengan Tim Pengkaji Tema Pengawasan (TPTP). 6

Peningkatan Kualitas Monev Tindak



Lanjut Hasil Survei Opini Publik

pembahasan intensif (hearing) draf


aturan Inspektur Jenderal tentang


langkah perbaikan peningkatan mutu layanan atas penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan layanan konsultasi belanja modal di Inspektorat V 7

Program Peningkatan Disiplin dan

Telah dilaksanakan finalisasi Panduan (Tidak terdapat kegiatan yang

Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian

dilaksanakan, progress kegiatan sama dengan periode sebelumnya)

Keuangan

L - 23


No. 8

URAIAN


Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Telah dilaksanakan kegiatan

PROGRESS S.D SEPTEMBER Telah dilaksanakan kegiatan

Rangka Peningkatan Peran

kompilasi dan analisis informasi hasil penyempurnaan Draft Pedoman

Inspektorat Jenderal Untuk

kuesioner atas pelaksanaan Program

Mendukung Peningkatan Kinerja

Pengiriman Training/ Workshop

Kementerian Keuangan

Pegawai Inspektorat Jenderal ke

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

Evaluasi Program.

Luar Negeri, dan penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi Program

BAPEPAM - LK 1


Telah dilaksanakan asistensi


Intern di Lingkungan Bapepam-LK

Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan


dilakukan Asistensi End User

Pengendalian Intern pada Biro


Training pada Biro Kepatuhan

Kepatuhan Internal Bapepam-LK

-

Untuk kegiatan selanjutnya, akan

Internal

selaku pelaksana Unit

kontrol Internal pada Bapepam-LK.

L - 24


No. 2

URAIAN


Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sampai dengan bulan Juli, desain

Emiten dan/atau Calon Emiten

penugasan atas tema ini telah


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

seluruhnya dilaksanakan. 3

Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan

Sampai dengan bulan Juli, desaian

Keuangan dan Efektifitas Pemberian


Izin pada Biro Pembiayaan dan

seluruhnya dilaksanakan.

Penjaminan Badan Kebijakan Fiskal 1

Proses Pembuatan Kebijakan pada

Telah dihasilkan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit telah

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

atas proses pembuatan kebijakan

mendapatkan persetujuan resmi dari

pada Pusat Kebijakan Pendapatan

auditan.

Negara – BKF, namun masih belum mendapatkan tanggapan resmi dari auditan.

L - 25


No. 2

URAIAN




Telah dilaksanakan kegiatan asistensi (Tidak terdapat kegiatan yang

Intern di Lingkungan BKF

penyusunan Mekanisme/Prosedur


Kerja dan Asistensi Penyusunan


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

Rencana Pelaksanaan Pemantauan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1




Intern di Lingkungan BPPK



telah sampai pada tahap kegiatan


monitoring pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern pada BPPK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada BPPK 2

Peningkatan Penyelenggaraan

Sampai dengan bulan Juli, desain

Program Pendidikan dan Pelatihan


-

pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan seluruhnya dilaksanakan. Seluruh Unit Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan 1

Pencegahan Korupsi

Telah dilaksanakan kegaitan


penyusunan dan pemberian materi


audit investigasi, intelijen serta TUSI dengan periode sebelumnya) IBI untuk mengisi Studi Lapangan STAN BPPK.

L - 26


No. 2

URAIAN



Surveillance/Pengumpulan Bahan dan

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai


Keterangan atas penyimpangan

berikut:


dan/atau penyalahgunaan wewenang

a. PULBAKET atas dugaan adanya


dan/atau penerimaan gratifikasi yang

beberapa perusahaan yang tidak

dilakukan oleh pejabat/pegawai di

membayar pajak sesuai dengan

lingkungan Kementerian Keuangan

seharusnya dan importasi tekstil

HAMBATAN -

ACTION PLAN -

ilegal; b. PULBAKET atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada KPPBC Tipe A2 Juanda Surabaya; c. PULBAKET atas dugaan penyimpangan oleh pegawai DJP a.n. EN; d. PULBAKET atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Ditjen Pajak. 3

Audit Investigasi Restitusi Pajak

Sampai dengan Juni, kegiatan yang


Pertambahan Nilai tidak berdasarkan

telah dilaksanakan terkait TPU ini


transaksi sebenarnya - Faktur Pajak

adalah sebagai berikut:


Fiktif

a. Penyusunan pedoman audit

-

-

investigasi atas dugaan penyimpangan dalam penanganan restitusi PPN; b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I; serta c. Pengolahan data terkait Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dan Pemalsuan SSP.

L - 27


No. 4

URAIAN



Audit Investigasi atas

Telah dilaksanakan audit investigasi

Telah dilaksanakan kegaitan

Penyimpangan/Penyalahgunaan

atas:

investigasi sebagai berikut:

Wewenang

a. dugaan penyimpangan dan

a. audit investigasi atas dugaan

penyalahgunaan wewenang oleh

penyimpangan dan penyalahgunaan

pejabat/pegawai KPP Pratama

wewenang oleh pejabat/pegawai di

Jakarta Kelapa Gading; dan

KPP Indramayu; dan

b. dugaan penyimpangan

b. audit Investigasi atas dugaan

pemeriksaan pajak dan penerimaan

penyalahgunaan wewenang oleh

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

gratifikasi oleh pemeriksa pajak KPP pegawai DJPK. 5

6

Eksaminasi Harta Kekayaan

Gresik. Kegiatan terakhit teleh dilaksanakan


kegiatan penyusunan pedoman

pemilihan/penentuan pejabat/pegawai

eksaminasi LP2P dan DHK dan

Kemenkeu yang akan dilakukan

kegiatan penyortiran berkas LP2P

eksaminasi LP2P

Pengawalan implementasi Peraturan


Presiden Nomor 54 Tahun 2010

kegiatan sebagai berikut:

tentang Pengadaan Barang/Jasa

a. Audit Belanja Modal Tahun

Pemerintah pada Kementerian

Anggaran 2010 dan 2011 pada

Keuangan

Kanwil DJP Kalimantan Timur; b. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil DJP Kalimantan tengah dan selatan; c. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan; serta d. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

L - 28


No. 7

URAIAN

Compliance Office for Risk Management



HAMBATAN

ACTION PLAN

Sampai dengan bulan Juni telah

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian

-

-

dilaksanakan kegiatan berupa

mandiri (self assesment) atas proses

penyusunan pedoman monitoring dan manajemen risiko UPR Inspektorat II reviu penerapan manajemen risiko

dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

L - 29


No. 8

URAIAN



Asistensi Penerapan Manajemen

Telah dilaksanakan kegiatan berupa

Telah dilaksanakan kegiatan berupa

Risiko

pembimbingan dan Asistensi

Pembimbingan dan Asistensi

Manajemen Risiko pada Balai Diklat

Manajemen Risiko pada KPU Bea

Keuangan Manado dan Denpasar;

dan Cukai Tipe B Batam, Kanwil

Kanwil DJBC Sumatera Bagian

DJBC Khusus Kepulauan Riau,

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

Selatan , Riau, dan Sumatera Barat; Kanwil DJBC Kalimantan Bagian serta Kanwil XI DJPB Provinsi DKI

Timur, Kalimantan Bagian Barat,

Jakarta, Kanwil X DJPB Provinsi

Kanwil IX DJPB Bangka Belitung,

Banten; dan Penilaian Mandiri (Self

Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara,

Assessment ) atas Proses Manajemen dan Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Risiko UPR Inspektorat II dan

Selatan

Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Peningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Inspektorat Jenderal 1

Penyelesaian Pembangunan

Sampai dengan bulan Agustus 2011, Penandatanganan kontrak kinerja

Manajemen Kinerja Berbasis Balance capaian untuk tema ini adalah

pada level Kemenkeu-One (100%),

Score Card sampai dengan Tingkat

penandatanganan kontrak kinerja

Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-

Pelaksana

pada level Kemenkeu-One (100%),

Three (100%), Kemenkeu-Four

Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-

(100%),

dan Kemenkeu-Five (100%)

Three (97,29%, 47 kontrak kinerja dari 48 Kabag dan Korkel), Kemenkeu-Four (100%),

dan

Kemenkeu-Five (99,38%, 479 kontrak kinerja dari 482 pelaksana dan pejabat fungsional auditor). Sedangkan untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan dua buah laporan untuk kuartal I dan kuartal II tahun 2011.

L - 30


No. 2

URAIAN



Penyesuaian Perangkat Organisasi

Sampai dengan bulan Agustus 2011, Uraian Jabatan Inspektorat Jenderal

sesuai Peraturan Menteri Keuangan

progress dari kegiatan yang telah

dan nama jabatan pelaksana telah

Nomor 184/PMK.01/2010 tentang

dilakukan adalah untuk Uraian

selesai 100% dan menunggu PMK

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Jabatan Inspektorat Jenderal dan

penetapan dari Sekretariat Jenderal.

Kementerian Keuangan

nama jabatan pelaksana telah selsai

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

100% dan menunggu PMK penetapan dari Sekretariat Jenderal.

SOP Sekretariat telah dibahas dan

SOP Inspektorat Jenderal telah

sedang dalam proses menunggu

selesai 95% hanya menunggu surat

surat rekomendasi penetapan,

rekomendasi dari Sekretariat Jenderal

sedangkan untuk SOP Inspektorat

Kementerian Keuangan untuk

sedang dalam proses perbaikan

kemudian ditetapkan menjadi

sesuai dengan pembahasan

Peraturan Inspektur Jenderal

sebelumnya dengan Sekretariat Jenderal, untuk kemudian disampaikan kembali untuk memperoleh surat rekomendasi penetapannya. Kegiatan selanjutnya adalah pemeringkatan jabatan, hingga saat ini telah disusun usulan peringkat jabatan eselon IV keatas dan Jabatan Fungsional Auditor untuk kemudian akan segera disampaikan kepada Sekretariat Jenderal. 3

Pemanfaatan Aplikasi TeamMate

Sampai dengan bulan Agustus 2011

Telah diselesaikannya laporan berkala

sebagai Sumber Informasi untuk

kegiatan yang telah dilakukan

untuk bulan Januari sampai dengan

Penyusunan Laporan Berkala

berhubungan dengan dengan tema

Agustus 2011

Inspektorat Jenderal

ini adalah telah diselesaikannya

-

laporan berkala untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2011.

L - 31


No. 4

URAIAN



Mendorong Percepatan Implementasi

Sampai dengan bulan Juli 2011,

Aplikasi TeamMate telah digunakan

Sistem Manajemen Audit TeamMate

progress untuk tema ini adalah

hingga tahap Fieldwork pada 58,58%

pada Kegiatan Pengawasan

aplikasi TeamMate telah digunakan

penugasan pengawasan atau 73,64%

hingga tahap framework pada

untuk seluruh tahap

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

31,13% penugasan pengawasan selama Juli 2011. Untuk lebih menggambarkan pemanfaatan yang sebenarnya pada Semester II perhitungan persentase pemanfaatan dihitng untuk kegiatan hingga tahap fieldwork. Selain itu, telah dilakukan 11 kali kegiatan pendampingan oleh Sub Tim TeamMate Respone selama bulan Juli 2011.

5

Pengembangan Sistem Manajemen

Sampai dengan bulan Agustus 2011, Telah dilaksanakan workshop

Mutu pada Sekretariat Inspektorat

kegiatan yang telah dilakukan adalah pengembangan dokumentasi Qulaity

Jenderal

finalisasi penyusunan konsep

Management System (QMS) ISO

dokumen Qulaity Management

9001:2008 Sekretariat Inspektorat

System (QMS) Sekretariat Inspektorat Jenderal Jenderal.

L - 32


No. 6

URAIAN



Penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan Telah dilakukan pengelolaan data

Rekomendasi dari Auditor Eksternal

BPK-RI telah lengkap dimiliki dan

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

diketahui statusnya terkait temuan

eksternal

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

BPK-RI pada DJP dan DJBC. Pemantauan atas hasil pengawasan BPKP pada beberapa unit di lingkungan Kemenkeu diketahui bahwa sebagian besar temuan pada unit tersebut telah ditindaklanjuti, namun belum diketahui statusnya.

7

Pengelolaan Jabatan Fungsional

-

Progress dari kegiatan yang

-

-

berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional yaitu mengenai Per Irjen Jabatan Fungsional Pranata Komputer diubah menjadi draft Surat Edaran Irjen. Draft Surat Edaran Irjen tersebut sedang direvisi oleh Plh. Kepala Bagian

Kepegawaian

L - 33


No. 8

URAIAN



Pengembangan Sumber Daya

Sampai dengan bulan Agustus 2011, Progress masih sama dengan

Manusia Inspektorat Jenderal

progress dari kegiatan-kegiatan yang

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

periode yang lalu

telah dilakukan berkaitan dengan tema pengembangan SDM Inspektorat jenderal diantaranya adalah pedoman diklat luar negeri masih dilakukan pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian, penyusunan Kamus Kompetensi Teknis/Hard-competency masih dalam persiapan penyusunan form 8. Pedoman Konseling masih akan dilakukan pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian. Penyusunan Per Irjen mengenai Pemilihan Officer of The Month/Pegawai Teladan masih akan dilakukan pembahasan oleh Kepala Bagian Kepegawaian.

L - 34


No. 9

URAIAN



Peningkatan Kualitas Sarana


Progress dari tema ini diantaranya

Prasarana

pengadaan barang, yaitu pengadaan

adalah proses pengadaan alat

supplies komputer dan pengadaan

komputer telah selesai dilaksanakan

peralatan kantor dan rumah tangga.

dan sedang memasuki tahap

Telah dilaksanakan pula pengadaan

pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

peralatan untuk kegiatan surveillance. compact rolling, pengadaan furniture, Sedangkan untuk pengadaan software dan pengadaan kamera masih dalam forensik untuk kegiatan investigasi,

tahap pelaksanaan pekerjaan.

masih dilakukan pembahasan dengan Pengadaan buku literatur untuk Inspektorat Bidang Investigasi dalam

perpustakaan Itjen masih dalam

menentukan spesifikasi dan jumlah

proses pengadaan. Pengadaan

software serta hardware yang

Software Manajemen Risiko telah

dibutuhkan.

diumumkan di LPSE namun peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta sehingga lelang harus diulang

L - 35


No. 10

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

Penyempurnaan Proses Bisnis pada

Sampai dengan Juni 2011, secara

Terdapat progress lebih lanjut terkait

Bagian Umum

umum belum ada progress lanjutan

Aplikasi MONITA-TeamMate yaitu

pada tema ini atau masih sama

telah dilakukan beberapa kali

dengan periode sebelumnya. Namun, pembahasan antara Subbagian terdapat beberapa progress pada sub Penugasan Pengawasan dan Bagian tema tertentu seperti telah dilakukan

SIP mengenai rencana pelatihan

Sosialisasi Integrasi aplikasi MONITA- aplikasi MONITA-TeamMate di tiap

TeamMate kepada seluruh

Inspektorat dan Bagian

Inspektorat dan Bagian pada tanggal 23 Juni 2011 bertempat di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kepada user , selanjutnya akan dilakukan training kepada Kasubbag Tata Usaha Inspektorat/Bagian dalam hal Integrasi MONITA-TeamMate untuk penggunaan aplikasi tersebut.

L - 36


No. 11

URAIAN



Pengembangan Layanan secara On-


Progress untuk tema pengembangan

Line

progress kegiatan atas tema ini

layanan secara on-line adalah telah

adalah telah terintegrasinya PKPT

selesai dan terintegrasinya PKPT

pada Aplikasi Teammate dan

pada Aplikasi TeamMate serta

terwujudnya layanan online untuk

terwujudnya layanan online untuk

pelayanan permintaan Surat

pelayanan permintaan Surat

Keterangan Penghasilan. Selain

Keterangan Penghasilan

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

kegiatan tersebut juga sedang dilaksanakan kegiatan E-Survey atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sampai dengan progress report disusun, proses kegiatan E-Survey masih berlangsung. 12

Penyediaan Sarana Fisik dan

Sampai dengan bulan Agustus 2011, Progress kegiatan untuk tema ini

Prosedur untuk Penanganan LP2P

progress kegiatan untuk tema ini

adalah kegiatan entri tanda terima

adalah kegiatan entri tanda terima

LP2P sudah selesai dengan

LP2P sudah selesai dengan

menginput 35.895 berkas LP2P. Dari

menginput 35.675 berkas LP2P.

jumlah tersebut, 12.321 berkas

Kegiatan entri LP2P tersebut telah

(34,32%) telah selesai dientri detail

memasuki tahap entri detail untuk

dan berdasarkan perhitungan sisanya

berkas pegawai DJP. Disamping itu,

akan selesai entri detail kurang lebih

telah dilaksanakan kegiatan validasi

dalam 48 hari kerja

untuk meyakikan bahwa seluruh berkas LP2P yang diterima sudah diberkas dan diinput tanda terimanya.

L - 37

Tromol Pos 3132 Jakarta 10031 Tel. : 021-3865430 Sentral : 021-3810162 Faksimil : 021-3440907 www.itjen.depkeu.go.id

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.septembertahun 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Recommend Documents