Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.oktobertahun 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.OktoberTahun 2011

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

Gedung Juanda II lantai IV s.d. XIII Jalan dr. Wahidin no. 1 jakarta 10710

PROGRESS REPORT KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. OKTOBER TAHUN 2011

November 2011

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended October 31st , 2011

KATA PENGANTAR Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, sebagai arah dan acuan Itjen dalam melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Kebijakan pengawasan ini menjadi dasar pencapaian kinerja Itjen tahun 2011 sekaligus mendorong terpenuhinya Sasaran Strategis, Visi, dan Misi Itjen sebagaimana tertuang dalam Renstra Itjen 2010 - 2014. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, dirancang untuk perspektif jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang dapat menggambarkan strategi pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang komprehensif. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan pengawasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2011 dan dirangkum dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011. Seiring dengan telah berakhirnya periode kerja Itjen bulan Oktober tahun 2011, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan informasi pimpinan, disusun Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. Oktober Tahun 2011 yang merangkum dan mengevaluasi semua hasil kerja program dan kegiatan pengawasan Itjen selama Januari s.d. Oktober tahun 2011. Progress Report ini menyajikan gambaran ringkas Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan beserta program dan kegiatan pengawasan tahun 2011, realisasi program dan kegiatan tersebut selama Januari – Oktober 2011, serta hambatan-hambatan yang dialami dan saran-saran untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, Progress Report ini diharapkan mampu memberikan gambaran posisi dan informasi pengawasan Itjen secara keseluruhan. Terakhir, semoga Progress Report ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan pimpinan dan dapat memberikan nilai tambah untuk perbaikan organisasi Itjen dan Kementerian Keuangan secara berkesinambungan. Inspektur Jenderal,

Sonny Loho NIP 195706011979111001

i

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended October 31st , 2011

DAFTAR ISI

URAIAN

HAL.

IKHTISAR EKSEKUTIF (Paragraf 1 - 9) .................................................................

1

LATAR BELAKANG (Paragraf 10 - 12) .................................................................

5

MAKSUD DAN TUJUAN (Paragraf 13) ................................................................

6

RENCANA PROGRAM PENGAWASAN (Paragraf 14 – 23)....................................

6

Perencanaan Strategis (Paragraf 14 – 18)....................................................................... Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan (Paragraf 19 - 21)..................... Program dan kegiatan pengawasan tahun 2011 (Paragraf 22 - 23)...............................

6 8 9

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN (Paragraf 24 - 216) ........

10

Pengawasan pada Direktorat Jenderal Pajak (Paragraf 25 - 46) .................................. Pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Paragraf 47 - 66) .................... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Anggaran (Paragraf 67 - 82) ........................... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Paragraf 83 - 102) .............. Pengawasan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Paragraf 103 - 120) ........... Pengawasan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Paragraf 121 - 125) ........ Pengawasan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Paragraf 126 - 135)……………………………………………………………………………………………….... Pengawasan pada Sekretariat Jenderal (Paragraf 136 - 147) ....................................... Pengawasan pada Inspektorat Jenderal (Paragraf 148 - 163) ...................................... Pengawasan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Paragraf 164 - 167) ..................................................................................................... Pengawasan pada Badan Kebijakan Fiskal (Paragraf 168 -171) ................................. Pengawasan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Paragraf 172 - 175) ………………………………………………………………………………………………… Pengawasan pada Seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan (Paragraf 176 - 191) ………………………………………………………………………………………………… Peningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Inspektorat Jenderal (Paragraf 192 - 216) .....................................................................................................

10 18 26 31 38 45 48 51 55 58 60 61 62 69

SIMPULAN (Paragraf 217 -219 ) ......................................................................

74

PENUTUP (Paragraf 220 - 221) ........................................................................

74

LAMPIRAN

ii

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended October 31st, 2011

IKHTISAR EKSEKUTIF 1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tersebut, dilaksanakan melalui: (a) pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable); (b) pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (compliance), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; (c) pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; (d) pelaksanaan reviu dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15), BA 999, dan Bendahara Umum Negara; serta (e) peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen.

2.

Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011, meliputi tema pengawasan dan dukungan pengawasan unggulan, sebagai acuan kegiatan operasional Inspektorat dan Sekretariat Itjen untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan operasional kerja unit-unit di lingkungan Kementerian. Dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dan PKPT tahun 2011, disusun dan disampaikan Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal secara periodik kepada Menteri Keuangan.

3.

Sampai akhir Oktober 2011, sebagian besar pelaksanaan pengawasan dan dukungan pengawasan Itjen, telah memasuki kegiatan inti pengawasan. Bahkan, 18 (delapan belas) tema pengawasan telah terealisasi 100% dengan diselesaikan dan disampaikannya laporan akhir dan/atau policy recommendation sebagai output akhir pengawasan. Sementara itu, terdapat 1 (satu) tema pengawasan yang masih dalam tahap pendahuluan karena memang dijadwalkan baru direalisasikan pada Semester II 2011.

4.

Terkait upaya pembangunan dan penguatan kontrol intern yang sustainable, progress kegiatan sampai akhir Oktober 2011, antara lain: a. persentase penyelesaian action plan Unit Kontrol Internal (UKI) adalah sebesar 90%, dengan output yang telah dihasilkan, di antaranya: 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan; 2) Pedoman Pemantauan Efektifitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Intern;

1


3) Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Key Control) berupa Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Daftar Uji Pengendalian untuk kegiatan tertentu di seluruh unit eselon I; 4) Mekanisme kerja berupa prosedur-prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan pemantauan di seluruh unit eselon I; serta 5) Laporan perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. b. telah dilaksanakan capacity building (sosialisasi dan end user training) kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satunya melalui Seminar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada para pejabat dari seluruh unit Eselon I. c. uji coba (piloting) Pemantauan Pengendalian Utama (Key Control) atas kegiatan tertentu telah dilakukan di seluruh unit eselon I; serta d. audit tugas dan fungsi UKI Kepabeanan dan Cukai telah dilaksanakan pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan Kanwil DJBC Jawa Barat. 5.

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja, kepatuhan (compliance), dan investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, sampai akhir Oktober 2011, telah terealisasi capaian, antara lain: a. telah dihasilkan 17 (tujuh belas) policy recommendation hasil pengawasan untuk membantu dan/atau memperbaiki kinerja Unit Eselon I, yang salah satunya dihasilkan pada Oktober 2011, yaitu ditetapkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Dit. SP DJPB dan Dit. PKN DJPB Nomor PER-72/PB/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang merupakan hasil rekomendasi Itjen sebagai pengganti PER-33/PB/2010 terkait Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN; b. hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada beberapa Eselon I telah dihasilkan dan/atau disampaikan kepada unit Eselon I yang bersangkutan, meliputi: 1) Surat Inspektur Jenderal Nomor S-211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Atas Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 di Lingkungan DJP pada 31 (tiga puluh satu) KPP Madya/Pratama, 2) Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011), yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 3) Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik pada 6 (enam) kota yang telah disampaikan ke DJKN dengan surat Nomor S-190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011, 4) Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder pada DJPB dan pada Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK, serta 2


5) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-01/IJ/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Peningkatan Mutu Layanan Konsultasi Belanja Modal dan Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Itjen; c. dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Keuangan, sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan: 1) 7 (tujuh) kali pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan 1 (satu) kali studi lapangan STAN BPPK dalam rangka pencegahan korupsi di Kementerian Keuangan, 2) 23 (dua puluh tiga) kali kegiatan surveillance, termasuk 8 (delapan) di antaranya yang dilaksanakan selama Oktober 2011, 3) 2 (dua) kali pelaksanaan audit investigasi restitusi PPN – Faktur Pajak Fiktif, 4) 22 (dua puluh dua) kali pelaksanaan audit investigasi atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk 3 (tiga) di antaranya yang dilaksanakan selama Oktober 2011, serta 5) pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P; d. telah dihasilkan dan disosialisasikan Pedoman sebanyak 6 (enam) pedoman, yaitu: Petunjuk Praktis Standar 2130 Pengendalian, Petunjuk Praktis Standar 2500 Pemantauan Tindak Lanjut, Pedoman evaluasi LAKIP, Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal (PerIrjen nomor PER-03/IJ/2011 tanggal 29 Juli 2011), Pedoman Audit Restitusi PPN, serta Pedoman Eksaminasi LP2P; e. telah dilaksanakan penilaian mutu (quality assessment) audit berdasarkan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS) pada Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V Itjen. 6.

Terkait program pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance dan manajemen risiko, sampai akhir Oktober 2011, Itjen telah melaksanakan: a. 119 (seratus sembilan belas) kali kegiatan konsultansi belanja modal; b. asistensi/pembimbingan dan reviu penyusunan profil risiko pada BPPK, Balai Diklat Keuangan Manado, beberapa Eselon II Setjen, DJA, Kantor Pusat dan berbagai Kanwil DJBC, beberapa Kanwil DJKN, BKF, DJPK, serta beberapa Kanwil DJPB; c. reviu atas assessment risiko pada beberapa Unit Eselon II Setjen dan DJPU; serta d. training of trainers manajemen risiko lanjutan bagi Setjen, DJKN, DJPB, dan DJBC; dan e. penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko yang akan digunakan oleh Inspektorat sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko pada unit-unit eselon I yang diawasi.

3


7.

Dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) dan Laporan Keuangan BA 999 dan BUN, selama Oktober 2011, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: a. monitoring Laporan Keuangan Triwulan III TA 2011 Kementerian Keuangan (BA 15) pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPA E-1; b. pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 pada beberapa KPPN; c. penyusunan Policy Recommendation Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru pada DJPK (BA 999.05); d. persiapan sosialisasi Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08. Capaian untuk program pengawasan peningkatan kualitas laporan keuangan (BA 15) dan Laporan Keuangan BA 999 dan BUN telah diukur di Semester I 2011 dengan hasil indeks opini BPK sebesar 3,21 (target 3,25).

8.

Terakhir, terkait upaya peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen, sampai akhir Oktober 2011 telah terealisasi capaian, antara lain: a. terkait pengelolaan kinerja Itjen, telah diselesaikan penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%); b. penyelesaian penyempurnaan SOP telah terealisasi 97% (SOP Sekretariat telah disetujui Setjen, sedangkan SOP Inspektorat sedang dalam proses revisi hasil reviu dari Setjen), sementara Uraian Jabatan, nama jabatan pelaksana, dan pemeringkatan jabatan telah selesai dan diserahkan ke Setjen; c. dalam rangka pengembangan sistem manajemen mutu pada Sekretariat Itjen, telah dilaksanakan workshop pengembangan dokumentasi QMS ISO 9001:2008, workshop Internal Quality Audit (IQA) ISO 9001:2008 serta praktik audit, dan sosialisasi QMS ISO 9001:2008 Sekretariat Itjen. d. Aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap Fieldwork pada 55,04% penugasan pengawasan atau 75,08% untuk seluruh tahap. Selain itu, telah dilakukan 5 (lima) kali kegiatan pendampingan oleh Sub Tim TeamMate Respone selama Oktober 2011.

9.

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen sampai akhir Oktober 2011 telah sejalan dengan kebijakan pengawasan dan perencanaan sebelumnya. Sebagian output dari beberapa kegiatan telah dihasilkan sesuai yang diharapkan. Sedangkan, beberapa kegiatan pengawasan masih dalam proses pengerjaan dan/atau dalam proses penyusunan laporan hasil kegiatan. Hambatan-hambatan berarti tidak ditemukan selama pelaksanaan pengawasan s.d. Oktober 2011 ini.

4


LATAR BELAKANG 10.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut, efektivitas pelaksanaan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mutlak diperlukan. APIP dituntut untuk melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnisnya agar lebih memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga. Hal ini sejalan dengan peran internal audit yang menjamin peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi seperti dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors.

11.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bahwa Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Itjen menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan pelaksanaan administrasi Itjen.

12.

Dalam rangka pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan, disusun kebijakan pengawasan untuk perspektif jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang dapat menggambarkan strategi pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang komprehensif. Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), untuk dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon II Itjen sebagai langkah operasional pelaksanaan Kebijakan Pengawasan. Perkembangan pelaksanaan PKPT tahun 2011 perlu dimonitor dan dievaluasi setiap saat agar selalu terarah serta memperoleh capaian kinerja seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, disusun dan disampaikan Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal secara periodik kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan.

5


MAKSUD DAN TUJUAN 13.

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. Oktober tahun 2011 merupakan bagian dari rangkaian laporan periodik Itjen yang melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Januari – Oktober 2011. Progress report ini disusun untuk menyajikan perbandingan rencana dan realisasi capaian kegiatan pengawasan internal periode sampai dengan Oktober tahun 2011, reviu keterkaitan masing-masing kegiatan dengan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) 2011 dan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, serta hambatan yang dihadapi dan rekomendasi yang mungkin diperlukan untuk perbaikan ke depan.

RENCANA PROGRAM PENGAWASAN PERENCANAAN STRATEGIS 14.

Berdasarkan berbagai kondisi, pencapaian rencana strategis sebelumnya, aspirasi kebutuhan stakeholders, dan arahan pimpinan serta mengacu pada KMK Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, disusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014 (Renstra Itjen) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 130/IJ/2010. Renstra Itjen merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan terkoordinasi serta berkesinambungan. Renstra Itjen merupakan platform atas pelaksanaan Visi dan Misi Itjen serta menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Itjen untuk lima tahun ke depan yaitu periode 2010 - 2014.

15.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Keuangan, Visi dan Misi Itjen yang diharapkan dan diusahakan akan dicapai selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, adalah: Visi : Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan. Misi : (a) mendorong ketaatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang keuangan melalui pengujian dan konsultasi; (b) mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation); (c) mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;

6


(d) mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi; (e) mengawasi disfunctional behavior aparat Kementerian Keuangan melalui surveillance dan investigasi; dan (f) mempromosikan good governance dan clean government di jajaran Kementerian Keuangan. Dengan Visi dan Misi ini diharapkan Itjen mampu memberikan rekomendasi penyempurnaan manajemen keuangan negara dan perbaikan kebijakan operasional sehingga dapat mewujudkan Public Trust terhadap Kementerian Keuangan. 16.

Berdasarkan berbagai kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, Visi dan Misi Itjen, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014, Itjen menjalankan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014. Tujuan pelaksanaan program/kegiatan Itjen, yaitu mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan program ini, disusun kegiatan, rencana aksi, Indikator, dan target kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai selama lima tahun. Indikator dan target kinerja Itjen yang diharapkan dapat terealisasi di akhir tahun 2014, yaitu: a. Jumlah Policy Recomendation sebanyak 38 rekomendasi, dengan rincian, yaitu terkait: Pendapatan Negara 14 rekomendasi; Belanja Negara 6 rekomendasi; Perbendaharaan Negara 6 Rekomendasi; Pengelolaan Kekayaan Negara 5 rekomendasi; Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank 2 rekomendasi; dan Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan 5 rekomendasi. b. Penindakan praktek KKN, meliputi: Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi sebanyak 3 informasi; Persentase investigasi yang terbukti sebanyak 90%; serta Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan sebanyak 2 kasus. c. Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15) dengan nilai 4,00 (Wajar Tanpa Pengecualian). d. Indeks kualitas laporan keuangan BAPP dengan nilai 3,17, dengan rincian Laporan Keuangan: BA 999.01 indeks 4,00; BA 999.02 indeks 3,00; BA 999.03 indeks 3,00; BA 999.04 indeks 3,00; BA 999.05 indeks 4,00; serta BA 999.06 indeks 2,00; e. Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999) dengan nilai 4,00. f. Frekuensi komunikasi pengawasan, meliputi: pendampingan dan konsultasi sebanyak 24 kali serta sosialisasi sebanyak 9 kali.

7


17.

Dalam rangka perencanaan tahun 2011, Itjen menyusun Peta Strategi Tahun 2011 berbasis Balance Scorecard. Peta Strategi tersebut dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan jumlah keseluruhan Sasaran Strategis (SS) mencapai 14 (empat belas) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya masing-masing dengan total 19 (sembilan belas) IKU. Rancangan Peta Strategi Itjen tahun 2011 tersebut disajikan, sebagai berikut:

18.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Itjen menjalankan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan. Keseluruhan program kerja pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Unit Eselon II di lingkungan Itjen.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KEUANGAN 19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011, Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Itjen. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tersebut, dilaksanakan melalui: a. pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable);

8


b.

c. d.

e.

pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (compliance), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; pelaksanaan reviu dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015), Bagian Anggaran 999, dan Bendahara Umum Negara; dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen.

20.

Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dikoordinasikan oleh Itjen, meliputi pengembangan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja, dengan 2 (dua) tahapan: a. Jangka pendek, yang dilaksanakan pada tahun 2011, dengan sasaran berupa terlaksananya pemantauan (monitoring) pengendalian intern pada unit kerja untuk kegiatan tertentu. b. Jangka panjang, yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dengan sasaran berupa terbentuknya struktur unit kontrol intern yang permanen pada tiap unit eselon I dan terlaksananya penerapan sistem pengendalian intern secara luas dan memadai di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara, Kebijakan pengawasan intern lainnya, harus dapat mendukung pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern dan memberikan penjaminan (assurance) pada program dan kegiatan yang diawasi.

21.

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Inspektur Jenderal yang paling sedikit mencantumkan ketentuan mengenai tema pengawasan unggulan dan dukungan pengawasan, termasuk tim pencapaian tema pengawasan unggulan dimaksud. Dalam rangka menetapkan program dan kegiatan tersebut, Itjen dapat berkoordinasi dengan unit Eselon I terkait. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh setiap unit Eselon I sebagai bentuk dukungan bagi pelaksanaan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011 22.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan, disusun Program Kerja dan Pengawasan Tahunan Itjen Tahun 2011 (PKPT 2011) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 415/IJ/2011. PKPT 2011 ditetapkan untuk menjadi acuan kegiatan operasional pengawasan masing-masing Inspektorat dan dukungan pengawasan Sekretariat Itjen yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan operasional kerja unit-unit di lingkungan Kementerian.

9


23.

PKPT 2011 selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub-sub kegiatan disetiap unit eselon II, baik berupa tema pengawasan unggulan maupun dukungan pengawasan unggulan. Pada tahun 2011, program, kegiatan, dan sub-kegiatan tersebut terdiri atas 79 (tujuh puluh sembilan) tema pengawasan unggulan dengan objek pengawasan tersebar di seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan serta 12 (dua belas) dukungan pengawasan unggulan dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Itjen dalam melaksanakan pengawasan intern.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN 24.

Realisasi program dan kegiatan pengawasan sampai akhir Oktober 2011 yang disajikan dalam uraian di bawah ini adalah program dan kegiatan yang telah memiliki progress capaian yang cukup siginifikan. Adapun, progress selengkapnya atas pelaksanaan PKPT 2011 tercantum dalam Matriks sebagaimana terdapat pada Lampiran.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJP 25.

Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasistas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih.

26.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan adalah asistensi penyusunan mekanisme kerja pemantauan yang dilaksanakan oleh Dit. KITSDA dan sosialisasi Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan DJP di Makasar pada 4 (empat) Kanwil yaitu: Kanwil DJP Sulselbartra, Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP, meliputi 20 (dua puluh) Kanwil DJP di seluruh Indonesia serta monitoring pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di Kanwil DJP dan KPP.

Audit atas Pemeriksaan Pajak 27.

Tujuan pengawasan adalah menilai efektivitas tahapan kegiatan pemeriksaan pajak, yaitu: kegiatan perencanaan/persiapan pemeriksaan: pemilihan dan penetapan petugas pemeriksa; serta penetapan tujuan, sasaran, maupun kriteria kegiatan pemeriksaan; kegiatan pelaksanaan pemeriksaan: proses pelaksanaan pemeriksaan sejak surat perintah pemeriksaan terbit s.d. pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak; kegiatan pelaporan hasil pemeriksaan termasuk penerbitan produk hukumnya; dan kegiatan quality assurance atas hasil pemeriksaan.

10


28.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Pratama Manado, KPP Madya Batam, dan KPP Madya Pekanbaru serta kegiatan audit kinerja Keberatan dan Banding pada Kanwil DJP Jakarta Khusus yang dimulai sejak pertengahan bulan September 2011. Selain itu, dilaksanakan pula audit kinerja pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Banjarmasin, audit kinerja keberatan pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Kanwil DJP Sumatera Utara I, dan audit kinerja Banding pada Direktorat Keberatan dan Banding DJP yang dilaksanakan sejak akhir Oktober 2011. Tingkat capaian kegiatan audit kinerja Pemeriksaan Pajak sebesar 92% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan, antara lain: a. Laporan Pengumpulan Data; b. Hasil kegiatan Survei Pendahuluan dan Pengujian SPI; c. Delapan Laporan audit kinerja Pemeriksaan Pajak, masing-masing pada: KPP Penanaman Modal Asing Satu; KPP Penanaman Modal Asing Dua; KPP Penanaman Modal Asing Tiga; KPP Penanaman Modal Asing Empat; KPP Penanaman Modal Asing Lima; KPP Penanaman Modal Asing Enam; KPP Perusahaan Masuk Bursa; dan KPP Wajib Pajak Besar Satu; serta d. Pedoman Audit Kinerja, Kerangka Acuan Kerja, Indikator Kinerja (utama dan tambahan), Daftar Isian Penilaian Audit Kinerja, Program Audit Kinerja, Format KKA dan LHA Audit Kinerja, Tahapan Audit Kinerja, Mekanisme perencanaan, pengendalian dan pelaporan berikut formulir-formulir Audit yang diperlukan yang telah disempurnakan. Kegiatan berikutnya adalah melanjutkan audit kinerja Pemeriksaan Pajak, Keberatan, dan Banding pada KPP Pratama Banjarmasin, Kanwil DJP Kalimantan Timur, Kanwil DJP Sumatera Utara I, dan Direktorat Keberatan dan Banding DJP.

Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan Benchmark 29.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu mempercepat penyelesaian pembuatan dan pemutakhiran Profil WP; membantu memastikan kualitas dan pemanfaatan Profil WP; dan membantu memastikan pemanfaatan benchmark. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembuatan dan pemutakhiran Profil WP, kualitas dan pemanfaatan Profil WP serta pemanfaatan Benchmark.

30.

Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan konsultasi pengawasan pada Dit. Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Dit. Teknologi Informasi Perpajakan; Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; serta KPP Madya Jakarta Pusat. Tingkat capaian kegiatan pengawasan Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak (WP) dan Benchmark

11


oleh KPP Pratama secara keseluruhan sebesar 80% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan antara lain: a. Laporan hasil kegiatan pengumpulan data; b. Laporan hasil kegiatan persiapan monitoring; c. Sembilan Laporan hasil kegiatan monitoring, masing-masing pada: Kanwil DJP Jawa Timur II, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Barat; Kanwil DJP Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Pademangan; Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; KPP Pratama Makasar Utara; serta KPP Pratama Makasar Selatan; dan d. Laporan hasil kegiatan konsultasi. Penugasan berikutnya adalah penyusunan dan pembahasan policy recommendation untuk menentukan langkah-langkah nyata yang telah/dapat dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian dan pemanfaatan profil Wajib Pajak dan benchmark.

Audit atas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan 31.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan sistem pengendalian intern dalam kegiatan penanganan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern kegiatan penanganan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dan usulan tindakan atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

32.

Tingkat capaian kegiatan pengawasan compliance audit Efektivitas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan secara keseluruhan telah terealisasi 100% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan adalah: a. Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Persiapan Monitoring; b. Empat Laporan Audit Compliance Tahap I, masing-masing pada: Kanwil DJP Jakarta Barat; Kanwil DJP Jawa Barat II; Kanwil DJP Jakarta Timur; Dit. Intelijen dan Penyidikan; dan c. Laporan akhir kegiatan pengawasan audit compliance.

33.

Atas hasil kegiatan penugasan pengawasan ini, telah disampaikan langkah alternatif kepada DJP, di antaranya: a. Membuat sistem/aturan terkait pencatatan, pelaporan, dan monitoring IDLP; berkas-berkas yang diterima Dit. Intelijen dan Penyidikan dari Dit. P4, terutama atas beberapa kardus dengan membuka, meneliti, mengadministrasikan, dan menindaklanjuti berkas tersebut; jangka waktu penyelesaian IDLP; kriteria prioritas penanganan IDLP yang diterima; scoring untuk keseragaman penentuan tindak lanjut IDLP; dan monitoring terhadap hasil analisis IDLP yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

12


b. c.

d.

e. f.

Membangun sistem pengendalian internal; Membuat mekanisme yang menjamin penerbitan SPPBP berdasarkan Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan; Surat Himbauan yang diterbitkan KPP ditembuskan kepada Kanwil DJP; dilakukannya monitoring terhadap penerbitan SPPBP, sehingga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan dilakukannya monitoring terhadap hasil analisis IDLP yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Membuat penegasan terkait penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah daluwarsa penuntutan agar tidak menjadi tunggakan; jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ideal dan pengenaan sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan; penyampaian SPPBP kepada WP dan KPP dalam waktu yang bersamaan; dan monitoring terhadap kecermatan Pemeriksa dalam menghitung pajak; Melakukan monitoring terhadap penatausahaan dan penyimpanan berkas hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKP dan LPBP); dan Membuat aturan terkait landasan operasional Dit. Intelijen dan Penyidikan dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan; serta Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan SPPBP agar diterbitkan dalam waktu yang bersamaan.

Audit atas Penagihan Piutang Pajak 34.

Tujuan tema pengawasan adalah menilai efektivitas penagihan pajak, yaitu atas: a) Kegiatan tindakan penagihan aktif; b) Kegiatan penatausahaan administrasi piutang pajak, terkait persetujuan penundaan dan angsuran piutang pajak, penyisihan dan usulan penghapusan piutang pajak, penghapusan NPWP, up date data piutang pajak; serta penatausahaan berkas penagihan; dan c) Kegiatan penerbitan kembali kohir.

35.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah audit pada KPP Madya Palembang dan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan (ditambah dengan konfirmasi data SP3DRI). Tingkat capaian kegiatan pengawasan unggulan sampai periode pelaporan ini adalah sebesar 87,5% dari tujuan yang diharapkan. Output yang telah dihasilkan, antara lain: a. Laporan pengumpulan data dan Laporan pengumpulan data lanjutan; b. Laporan survei pendahuluan dan pengujian SPI; c. Sebelas Laporan audit Kinerja Penagihan Pajak, masing-masing pada: KPP Pratama Denpasar Timur; KPP Pratama Denpasar Barat; KPP Pratama Cilegon; KPP Pratama Serang; KPP Pratama Kosambi; KPP Pratama Jakarta Sunter; KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading; KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu; KPP Madya Jakarta Barat; KPP Pratama Medan Polonia; dan KPP Pratama Medan Kota. Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kompilasi hasil audit kinerja dan penyusunan executive summary.

13


Efektivitas Penanganan Wajib Pajak Non Filler 36.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu DJP untuk meningkatkan efektivitas penanganan WP Non Filer. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan efektivitas penanganan WP Non Filer sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kepatuhan WP dalam penyampaian SPT Tahunan.

37.

Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan ini telah selesai (tingkat capaian 100%) pada Juni 2011. Policy Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal nomor SR-181/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011. Dari hasil konfirmasi/klarifikasi penanganan WP Non Filer secara uji petik pada 4 (empat) KPP, Tim Itjen menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya: a. Menunjuk penanggung jawab yang secara khusus menangani WP Non Filer pada KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat DJP; b. Kebijakan terkait WP Non Filer harus mendorong KPP untuk aktif menangani WP Non Filer: 1) Dalam membuat Surat Edaran tentang Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, selain mencantumkan target rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT agar mencantumkan target waktu dan jumlah atas himbauan dan teguran terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan; 2) Membuat aging Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, untuk selanjutnya ditetapkan prioritas pemeriksaan. c. Mengkaji kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat mendorong ketertiban WP Orang Pribadi: 1) Penyampaian SPT Tahunan sebagai salah satu unsur penilaian disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengingat hasil uji petik pada 4 KPP yang dikonfirmasi/klarifikasi sebesar 67,17% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar, tidak menyampaikan SPT Tahunan; 2) Mengkaji penyederhanaan SPT PPh Orang Pribadi, khusus karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan menerima atau memperlakukan formulir 1721A1 sebagai SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri 38.

Tujuan tema pengawasan ini adalah membantu DJP untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara melalui PPN KMS. Output yang diharapkan adalah policy recommendation untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kegiatan Membangun Sendiri menjadi lebih efektif. 14


39.

Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011 (tingkat capaian 100%). Hasil kegiatan pengawasan ini telah disampaikan ke DJP melalui Surat Nomor SR-176/IJ/2011 tanggal 27 Juni 2011. Atas permasalahan yang teridentifikasi pada kegiatan konfirmasi dan klarifikasi, Tim Itjen memberikan beberapa policy recommendation sebagai berikut: a. Membuat SOP tentang tata cara pengawasan atas kegiatan membangun sendiri baik untuk direktorat teknis pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP. b. Membuat pedoman pelaksanaan pengawasan atas kegiatan membangun sendiri antara lain: 1) Mekanisme penilaian/penghitungan dan dasar pengenaan PPN KMS; 2) Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan penghitungan penilaian; 3) Mekanisme pelaporan berjenjang terkait pelaksanaan pengawasan PPN KMS. c. Menyempurnakan aturan terkait PPN KMS: 1) Mempertimbangkan penggunaan nilai bangunan sebagai kriteria pengenaan PPN KMS selain kriteria luas bangunan (300 m2 atau lebih); 2) Dalam hal wajib pajak mempunyai NPWP, wajib mencantumkan NPWP dalam SSP PPN KMS; 3) Mempertimbangkan untuk meniadakan klausul tentang tanggung jawab secara renteng; dan 4) Memasukkan pemeriksaan PPN KMS dalam kriteria pemeriksaan. d. Menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memperoleh data IMB dari instansi terkait, antara lain membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi terkait.

Audit atas Pengawasan Terhadap Kegiatan Pengusaha Kena Pajak 40.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern dalam kegiatan penetapan dan pengukuhan PKP serta pengawasannya telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern kegiatan penetapan dan pengukuhan PKP serta pengawasannya dan usulan tindakan atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

41.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan program kerja audit, kertas kerja audit, kuesioner, wawancara, dan laporan hasil audit; audit compliance pada DJP Sumatera Utara I, KPP Madya Medan, Kanwil KPP Pratama Medan Timur, Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, dan KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tingkat capaian kegiatan program pengawasan ini telah mencapai 73% dari

15


seluruh kegiatan yang direncanakan. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan kompilasi dan pembahasan hasil audit dengan Kantor Pusat DJP untuk merumuskan solusi alternatif kebijakan yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pengukuhan dan penetapan serta pengawasan DJP terhadap kegiatan PKP, serta menyusun laporan hasil akhir.

Audit atas Pengawasan Pembayaran Setoran Masa Pajak 42.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern dalam kegiatan pengawasan pembayaran masa pajak telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pembayaran masa pajak.

43.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan adalah compliance audit tahap akhir pada Kanwil DJP Jawa Timur III, KPP Pratama Batu dan KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diperoleh gambaran sementara mengenai kondisi atas pengawasan pembayaran setoran masa pajak sebagai berikut: a. Mekanisme pengawasan pembayaran masa berdasarkan SE88/PJ/2010 dan SE-27/PJ/2011; b. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing auditan di antaranya: 1) Pada Kanwil DJP Jawa Timur III, Laporan Resume Hasil Pengawasan Pembayaran Masa sesuai SE-88/PJ/2010 dan SE27/PJ/2011 kurang informatif, karena tidak ada informasi/data lain yang menyertai laporan tersebut; 2) Pada KPP Pratama Batu, Seksi Waskon dan AR belum optimal dalam menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak, serta pengawasan terhadap 1.000 WP penentu penerimaan dan tindaklanjutnya belum optimal; dan 3) Pada KPP Pratama Malang Utara, Seksi Waskon dan AR belum optimal dalam menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak, pengawasan terhadap 1.000 WP penentu penerimaan dan tindaklanjutnya belum optimal, dan terdapat perbedaan persepsi atas isi Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-88/PJ/2010 dan SE-27/PJ/2011 menyangkut pengertian hasil analisis kewajaran pembayaran masa, pembayaran tidak wajar, dan pembayaran fluktuatif karena tidak jelas metode analisis dan batasannya. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan hasil kegiatan pengumpulan data dan penyusunan program kerja audit; Laporan hasil kegiatan compliance audit (piloting) pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi

16


Satu dan Kanwil DJP Jakarta Selatan; Laporan hasil kegiatan compliance audit pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua; dan Laporan hasil kegiatan compliance audit pada KPP Madya Jakarta Selatan. Penugasan selanjutnya adalah kegiatan konsultasi dengan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan DJP.

Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 44.

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik; mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; serta memberikan rekomendasi perbaikan. Output yang diharapkan adalah peta tindak lanjut perbaikan dan/ atau rekomendasi perbaikan atas peningkatan mutu pelayanan publik pada kantor pelayanan.

45.

Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai pada Juni 2011 (tingkat capaian 100%). Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan pengumpulan data; 31 (tiga puluh satu) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 pada masing-masing KPP; serta Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder Tahun 2011.

46.

Dari laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut, dapat disampaikan beberapa hal, diantaranya: a. kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada 31 (tiga puluh satu) KPP dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu: Medan, Batam, Balikpapan, Jakarta, Surabaya, dan Makasar yang dipilih secara sampling berdasarkan daftar kantor yang akan disurvei IPB; b. aspek unsur layanan yang menjadi fokus untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah aspek SDM, Sistem dan Prosedur, serta Sarana dan Kegiatan Pendukung Pelayanan; c. berdasarkan hasil monev atas pelaksanaan 49 (empat puluh sembilan) action plan oleh masing-masing KPP, ketiga puluh satu KPP tersebut telah menindaklanjuti action plan sebesar 93,88% dan yang belum ditindaklanjuti sebesar 6,12%; dan d. KPP yang telah melaksanakan seluruh action plan perbaikan dan rekomendasi sebanyak sembilan KPP dari 31 sampling KPP. Sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) KPP baru menindaklanjuti action plan dengan kisaran persentase sebesar 81,63% s.d. 97,96%. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal Nomor S-211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Penyampaian Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Atas Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 di Lingkungan DJP pada 31 (tiga puluh satu) KPP Madya/Pratama.

17


PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJBC 47.

Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. Output dari kegiatan ini adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) peran unit Kepatuhan Internal untuk meningkatkan efektivitas pengawasannya dan meningkatkan evaluasi kinerja DJBC.

48.

Pada akhir Oktober 2011, pelaksanaan tema pengawasan ini telah masuk tahap penyusunan laporan akhir. Sampai saat ini, telah dilaksanakan survei pendahuluan, penyusunan pedoman audit, penugasan audit pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dan Kanwil DJBC Jawa Barat, pelatihan perangkat pemantauan pengendalian intern dan sosialisasi KMK peningkatan penerapan pengendalian intern pada DJBC, kompilasi Hasil Audit, asistensi penyusunan mekanisme/prosedur kerja dan rencana pelaksanaan pemantauan pengendalian internal pada pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC, kegiatan konsultatif, menjadi narasumber pada workshop Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan DJBC, asistensi pelaksanaan uji coba monitoring Pengendalian Internal, dan penyusunan laporan akhir.

49.

Output yang telah dihasilkan, antara lain: laporan hasil survei dan pedoman audit, 6 (enam) buah Laporan Hasil Audit atas KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, Kanwil DJBC Jawa Timur II, KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan Kanwil DJBC Jawa Barat, Laporan Pelatihan Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern dan sosialisasi KMK Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern, serta Laporan Hasil Kompilasi Hasil Audit. Sedangkan, output atas kegiatan asistensi penyusunan Mekanisme/ Prosedur Kerja, dan Rencana Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal, kegiatan konsultatif, dan kegiatan penyusunan laporan akhir masih dalam proses penyelesaian.

Audit atas Pelayanan Pemberian Fasilitas di Bidang Minyak dan Gas Bumi 50.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah a) untuk memetakan permasalahan yang ada terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan; b) mendorong/membantu DJBC dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa; dan c) mendorong/membantu DCBC dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan fasilitas pembebasan. Output yang

18


diharapkan adalah policy recommendation mengenai Perbaikan Peraturan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 51.

Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan telah masuk pada tahap kegiatan penyusunan Laporan Akhir. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya: survei pendahuluan, penyusunan pedoman, pelaksanaan audit pada KPU BC Tipe B Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan, KPPBC Tipe B Fak-Fak, dan Kanwil DJBC Jakarta, Kompilasi Hasil audit, kegiatan konsultatif, dan penyusunan laporan akhir. Simpulan sementara yang diperoleh antara lain: a. Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Tidak Dipungut berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.010/2005 kepada perusahaan/ kontraktor yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 dan Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK No.177/PMK.010/2007, serta PMK No.178/PMK.11/2007 kepada perusahaan/kontraktor yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan PP Nomor 35 Tahun 2004, tidak sejalan dengan undangundangnya karena tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas tersebut, bahkan Undang-undang mewajibkan untuk melakukan penyetoran; dan b. Pengawasan terhadap impor barang masih lemah karena peraturan bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan tentang tata cara impor barang oleh KKKS sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi belum diterbitkan. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 3 (tiga) output laporan dari 5 (lima) observasi lapangan/audit yang telah dilaksanakan, yaitu Laporan audit atas KPUBC Tipe B Batam, KPPBC Tipe B Fak-Fak, dan Kanwil DJBC Jakarta. Selain itu, telah dihasilkan Laporan Kompilasi Hasil Audit dan Butir-Butir Policy Recommendation dalam Rangka Penyempurnaan Ketentuan berkaitan dengan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan di Bidang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan, output lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Penerbitan Form A (Surat Keterangan Tentang Pemasukan Mobil/Kendaraan Bermotor) 52.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah: a) untuk mengetahui apakah setiap penerbitan formulir A telah diterbitkan Pemberitahuan Impor Barang; dan b) untuk mengetahui apakah terdapat mekanisme pengawasan terhadap penerbitan Form A. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur penerbitan Form A. 19


53.

Sampai akhir Oktober 2011, pelaksanaan kegiatan audit telah masuk pada tahapan penyusunan draft policy recommendation dan penyusunan Laporan Akhir. Seluruh rangkaian kegiatan program pengawasan ini telah selesai dilaksanakan dengan rincian kegiatan, meliputi: penyusunan pedoman, penyusunan data pembanding, penugasan audit pada KPPBC Tipe A3 Banda Aceh, KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang dan KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, kompilasi hasil audit, dan penyusunan draft policy recommendation. Kegiatan atas TPU ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penugasan tema “Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA), Form B dan Form C”. Output yang telah dihasilkan dituangkan menjadi satu pelaporan dengan tema “Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA), Form B dan Form C”.

Audit atas Pelayanan Pengembalian (Restitusi) Bea Masuk dan Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor 54.

Tujuan tema pengawasan ini di antaranya adalah: a) inventarisasi permasalahan yang ada terkait pengelolaan, pelayanan, dan pengawasan pemberian pengembalian bea masuk dan cukai; b) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap permohonan pengembalian bea masuk dan cukai oleh pengguna jasa; c) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan pengembalian bea masuk dan cukai; d) penataan kegiatan pelayanan/pengawasan pengembalian bea masuk dan cukai; dan e) memberi solusi alternatif atas kasus-kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan ketentuan yang berlaku (policy recommendation) dan/atau penyempurnaan sistem dan prosedur terkait dengan pengembalian bea masuk dan cukai.

55.

Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan telah masuk pada tahap kegiatan konsultatif. Kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya: survei pendahuluan, penyusunan pedoman dan penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok, kompilasi hasil audit, dan kegiatan konsultatif. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 4 (empat) buah laporan observasi lapangan/audit yang telah dilaksanakan, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Laporan Kompilasi Hasil Audit, Laporan Hasil Kegiatan Konsultatif, serta Laporan Akhir Hasil Audit. 20


Audit atas Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor-Ekspor melalui PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan 56.

Tujuan pengawasan adalah untuk memberi masukan kepada DJBC dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait dengan tatalaksana/mekanisme pengawasan barang impor-ekspor dan pelayanan dokumen menggunakan pemberitahuan pabean Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos melalui PT. Pos Indonesia, terkait dengan: a) efektivitas pengawasan atas ekspor dan impor melalui kantor pos; dan b) akurasi penetapan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan penyajian piutang Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos. Output yang diharapkan adalah policy recommendation tentang penyempurnaan kebijakan pengawasan barang ekspor impor dan pelayanan dokumen menggunakan pemberitahuan pabean Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).

57.

Sampai akhir Oktober 2011, pengawasan tema ini telah masuk pada tahapan penyusunan laporan akhir. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya: survei pendahuluan, penyusunan pedoman dan pelaksanaan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Raih dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, kompilasi hasil audit, konsultatif, dan penyusunan laporan akhir ikhtisar hasil audit. Simpulan sementara hasil identifikasi adalah peraturan yang ada belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal. Output yang telah dihasilkan berupa laporan hasil survei, pedoman audit, 4 (empat) laporan hasil observasi lapangan/audit, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, serta Laporan Kompilasi Permasalahan Hasil Audit. Sedangkan, laporan kegiatan konsultatif pada Dit. Teknis Kepabeanan DJBC dan laporan akhir ikhtisar hasil audit masih dalam proses penyusunan.

Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol 58.

Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan dan pelayanan pemberian fasilitas serta tingkat kepatuhan penerima fasilitas pembebasan cukai etil alkohol. Output yang diharapkan adalah policy recommendation tentang penyempurnaan kebijakan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol.

59.

Sampai akhir Oktober 2011, Audit ini telah masuk pada tahap laporan akhir hasil pengawasan. Telah dilaksanakan survei pendahuluan, penyusunan pedoman, penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, KPPBC Tipe B Tegal, dan KPPBC Tipe A3 Cirebon, Kompilasi permasalahan hasil

21


audit, kegiatan konsultatif, dan penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan. Simpulan sementara yang dihasilkan adalah perlunya peraturan pelaksanaan yang lebih lengkap untuk memberikan pengawasan Ethyl Alkohol secara lebih memadai. Output yang telah dihasilkan berupa pedoman audit, laporan hasil survei, 5 (lima) laporan hasil audit yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, KPPBC Tipe B Tegal, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan KPPBC Tipe A3 Cirebon, serta laporan akhir hasil pengawasan. Sedangkan, laporan kompilasi permasalahan hasil audit masih dalam proses penyusunan.

Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Audit atas Penerbitan Formulir B dan Formulir C 60.

Tujuan pengawasan peningkatan pengawasan dan pelayanan atas barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas adalah: a) mengatur ketentuan mengenai prosedur kepabeanan atas praktik-praktik kepabeanan yang telah berlangsung selama ini seperti pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Barang Kena Cukai, pindah tangan kendaraan bermotor kepada sesama penerima fasilitas pembebasan bea masuk, reekspor kendaraan bermotor, serta perubahan lampiran permohonan sesuai peruntukannya; b) memastikan kembali apakah organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I KMK-90 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing, pejabatnya dapat digolongkan sebagai Perwakilan Negara Asing atau sebagai Badan Internasional yang seharusnya dimasukkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia; c) mengatur ketentuan mengenai batas masa pakai kendaraan bermotor agar bebas dari Pungutan Negara yang terutang (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor) pada saat pindah tangan; d) mengatur ketentuan yang lebih detail untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas fasilitas yang diberikan; e) untuk memastikan pemasukan kendaraan dengan formulir B sudah sesuai dengan ketentuan; f) untuk mengetahui apakah prosedur pemindahtanganan dengan menggunakan formulir C telah dilunasi kewajiban kepabeanannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan g) untuk memetakan permasalahan yang ada terkait dengan penerbitan Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor. Output yang diharapkan berupa usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya.

22


61.

Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penyusunan pedoman, penyusunan data pembanding, penugasan audit pada KPPBC Tipe A3 Banda Aceh, KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Batam, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPU BC Tipe A Tanjung Perak, KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta dan Dit. Fasilitas kepabeanan dan cukai DJBC, serta kompilasi Hasil Audit. Seluruh kegiatan atas program pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan sejak Juni 2011. Dari kegiatan audit pada 9 (sembilan) Kantor DJBC tersebut telah teridentifikasi 16 (enam belas) simpulan hasil audit. Berkaitan dengan simpulan hasil audit tersebut, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai direkomendasikan agar mengusulkan penggantian peraturan sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.04/2002, tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.04/2010; b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/KMK.04/2002, tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2007; dan c. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-62/BC/1999, sebagaimana terakhir disempurnakan dengan Kep-63/BC/2000, tentang Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor.

62.

Pada Semester I 2011, telah dilakukan pembahasan dengan pihak DJBC perihal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pengganti KMK Nomor 89/KMK.04/2002 dan KMK Nomor 90/KMK.04/2001. Dengan telah dihasilkannya policy recommendation, tingkat capaian kegiatan pengawasan ini telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan. Output yang telah dihasilkan berupa pedoman audit, 9 (sembilan) laporan hasil observasi lapangan/audit, yaitu Laporan Audit atas KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda (d/h KPPBC Tipe A2 Sunda Kelapa), KPPBC Tipe A3 Banda Aceh dan KPPBC Tipe A3 Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, KPPBC Batam, KPU BC Tipe A Tanjung Perak, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Priok dan Dit. Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Laporan kompilasi hasil audit, dan draft policy recommendation dan Laporan Akhir TPU.

23


Audit atas Pelayanan dan Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai yang Diimpor Langsung dan Pembelian di Toko Bebas Bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia 63.

Tujuan pengawasan peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan atas barang kena cukai yang diimpor langsung dan pembelian di toko bebas bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia adalah: a) sinkronisasi peraturan terkait penggunaan Barang Kena Cukai Impor oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional; dan b) mengatur ketentuan tentang pengawasan. Output yang diharapkan adalah usulan perbaikan kebijakan (policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pelayanan dan pengawasan Barang Kena Pajak yang digunakan oleh PNA dan Badan Internasional.

64.

Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan program pengawasan yang telah dilaksanakan di antaranya: penyusunan pedoman, penugasan audit pada KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KKPBC Tipe Madya Pabean Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan KPPBC Tipe A2 Medan, kompilasi hasil audit, kegiatan konsultatif, dan penyusunan perbaikan policy recommendation, usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan akhir dan executive summary tema pengawasan Tahun 2011. Seluruh kegiatan program pengawasan telah selesai dilaksanakan sejak bulan Juli 2011. Berkaitan dengan simpulan hasil audit direkomendasikan agar mengusulkan penggantian peraturan, sebagai berikut: a. penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.04/2005 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE- 17/BC/2005 sebagai petunjuk pelaksanaannya; dan b. perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur: 1) batas waktu penyelesaian pengembalian yang pasti dan adanya kewajiban DJBC memberitahukan kepada pemohon pengembalian bila permohohnannya dinyatakan lengkap dan benar; 2) kriteria permohonan pengembalian bea masuk yang harus diproses audit; dan 3) imbalan bunga layak diberikan atas permohonan Pengembalian yang terlambat diselesaikan. Output yang telah dihasilkan antara lain: laporan hasil survei, pedoman audit, 5 (lima) laporan hasil observasi lapangan/audit yaitu Laporan Audit atas KKPBC Tipe Madya Pabean Juanda, dan KPPBC Tipe A2 Medan, KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Laporan kompilasi hasil audit, Laporan Kegiatan Konsultatif pada Dit. Fasilitas Kepabeanan DJBC, serta Laporan Penyusunan Perbaikan Policy Recommendation, Usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan Akhir dan Executive Summary tema pengawasan Tahun 2011.

24


Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 65.

Tujuan pengawasan monev tindak lanjut hasil survei opini stakeholders pada DJBC adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJBC melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait. Output yang diharapkan adalah hasil audit atas konsistensi penerapan SOP layanan publik.

66.

Sampai akhir Oktober 2011, program pengawasan yang telah dilaksanakan di antaranya: penyusunan daftar action plan, survei pendahuluan, monitoring dan evaluasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Makasar, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan Tanjung Perak Surabaya, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan KPPBC Tipe A2 Medan, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, kompilasi hasil monitoring dan evaluasi, kegiatan Crash Program penerapan aplikasi TeamMate pada TPU tentang Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik Stakeholder, dan pengiriman hasil kompilasi dari Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Atas kegiatankegiatan tersebut di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan Monitoring Evaluasi tindak lanjut dilaksanakan pada 8 (delapan) kantor di 6 (enam) kota, yaitu Makasar, Jakarta, Medan, Surabaya, Batam, dan Balikpapan; b. Pelaksanaan tindak lanjut action plan oleh masing-masing kantor sudah relatif baik. Dari 176 (seratus tujuh puluh enam) action plan yang seharusnya dilaksanakan pada 8 (delapan) kantor, 147 (seratus empat puluh tujuh) action plan sudah ditindaklanjuti (83,52%), 22 (dua puluh dua) action plan masih dalam proses ditindaklanjuti (12,50%), dan 7 (tujuh) action plan belum ditindaklanjuti (3,98%); c. Dalam rangka peningkatan layanan publik, Pimpinan Unit Eselon I dan atau unit-unit layanan vertikal perlu terus melaksanakan tindak lanjut action plan yang belum dan masih dalam proses ditindaklanjuti serta terus melakukan upaya-upaya peningkatan layanan publik secara berkelanjutan dengan penekanan pada waktu pelayanan, sikap petugas, keterampilan petugas, dan kesesuaian prosedur. Output yang telah dihasilkan, antara lain: daftar action plan perbaikan, Laporan Hasil Survei Pendahuluan, 6 (enam) buah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder, serta Laporan akhir berupa Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011).

25


PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Asistensi Pengembangan Pelaksanaan Fungsi Pemantauan (Unit Kontrol Internal) pada DJA 67.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dserta meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. Target Itjen terkait hal ini berupa persentase penyelesaian action plan pembentukan unit kontrol internal pada DJA sebesar 100%.

68.

Sampai dengan progress report disusun, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka asistensi pengembangan pelaksanaan fungsi UKI di DJA: a. Evaluasi, pendalaman SOP Unggulan, sosialisasi RKMK Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembahasan awal persiapan kegiatan asistensi Pengembangan Perangkat dan Pelaksanaan Pengendalian Intern pada DJA; b. Pemahaman proses bisnis dan asistensi identifikasi pengendalian utama kegiatan yang dipilih pada DJA; c. Asistensi: penyusunan Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Tabel Daftar Uji Pengendalian Utama pada DJA; penyusunan mekanisme/prosedur kerja Pemantauan Pengendalian Intern pada DJA; penyusunan rencana Pemantauan Unit Pengendalian Intern pada DJA; serta pelaksanaan ujicoba Pemantauan Pengendalian Utama pada DJA. Simpulan sementara dari kegiatan evaluasi, pendalaman SOP Unggulan, Sosialisasi RKMK peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembahasan awal persiapan kegiatan asistensi pengembangan perangkat dan pelaksanaan pengendalian intern pada DJA, yakni bahwa saat ini terdapat 5 SOP Unggulan pada DJA, di antaranya: a. SOP Pelayanan Penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat beserta Lampirannya (SAPSK); b. SOP Pelayanan Penyelesaian Revisi SAPSK (non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)); c. SOP Pelayanan Penyelesaian Standar Biaya Khusus (SBK); d. SOP Pelayanan Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Revisi yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga; serta e. SOP Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBP pada K/L untuk RAPBN Tahun Anggaran yang akan datang atau Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBP untuk APBNP Tahun Anggaran yang berjalan.

26


Penyelesaian Permasalahan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 69.

Tujuan pengawasan adalah memastikan status terkini atas penyelesaian permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; mengefektifkan upaya Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendorong Kementerian/Lembaga agar jenis temuan tersebut tidak akan muncul dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode berikutnya; dan sebagai upaya untuk mendukung eksistensi jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

70.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2011. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: a. survei pendahuluan ke Dit. PNBP atas permasalahan PNBP K/L terkait Temuan BPK-RI Tahun 2008 dan 2009; b. survei ke satker pada K/L untuk mengetahui kondisi yang terjadi yang menjadi obyek pemeriksaan BPK-RI; c. evaluasi atas langkah/prosedur/SOP tentang tindak lanjut Dit. PNBP dalam rangka penyelesaian permasalahan PNBP K/L terkait temuan BPK-RI; d. rapat pembahasan RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kemenkeu.

71.

Itjen telah mengirimkan sebuah Policy recommendation melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor S-169/IJ/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada DJA berupa usulan atas revisi RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan serta melakukan pembahasan dengan pihak terkait. Adapun, isi dari Policy recommendation tersebut, antara lain: a. terdapat beberapa penerimaan unit eselon I yang berasal dari pemanfaatan aset BMN di luar Tupoksi, yaitu penerimaan jasa sewa sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal; pada Kantor Pusat DJBC; pada DJPB; serta pada BPPK. b. terdapat beberapa penerimaan yang berasal dari kegiatan layanan yang terkait dengan tupoksi Unit Eselon I terkait berupa: 1) Penerimaan jasa (biaya) penagihan pajak pada DJP; 2) Penerimaan jasa pelayanan cukai dan jasa pengujian laboratorium pada DJBC; 3) Penerimaan pada DJKN; 4) Penerimaan pada Bapepam dan LK; 5) Penerimaan ujian dan sertifikasi ahli kepabeanan pada BPPK. c. Berkenaan dengan hal diatas, disarankan Draft RPP dimaksud sebaiknya hanya meliputi jenis penerimaan yang terkait dengan Tupoksi Unit Eselon I Kemenkeu sebagaimana dimaksud pada huruf (b), 1, 2, 3, 4, dan 5, serta tidak mengatur jenis penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN di luar tupoksi.

27


Selain itu, telah disampaikan 3 (tiga) policy recommendation yaitu Policy Recommendation tentang Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait Penyelesaian Temuan BPK-RI atas Permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya sesuai Surat Nomor S-213/IJ/2011 kepada DJA, Surat Nomor S-214/IJ/2011 kepada DJKN, serta Surat Nomor S-215/IJ/2011 kepada DJPB.

Optimalisasi Penetapan Standar Biaya Khusus 72.

Tujuan pengawasan adalah memaksimalkan penggunaan Standar Biaya Khusus sebagai acuan dalam perhitungan costing untuk mengefektifkan kegiatan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) (mempercepat penyusunan dan penelaahan RKAKL); mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi Kementerian/Lembaga dan DJA terkait penyusunan Standar Biaya Khusus; serta mendorong DJA untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian penetapan Standar Biaya Khusus untuk seluruh Kementerian/Lembaga yang seharusnya memiliki Standar Biaya Khusus.

73.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan berikutnya, telah dilakukan kegiatan kompilasi hasil survei, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan audit mengenai Optimalisasi Penetapan SBK, serta Pembahasan Draft Policy Recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA. Laporan dari hasil kegiatan tersebut berupa Laporan Hasil Pengawasan Penetapan Optimalisasi SBK Nomor LAP-45/IJ.6/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Atas laporan dimaksud, telah disampaikan SHP beserta policy recommendation kepada Direktur Jenderal Anggaran terkait Optimalisasi Penetapan SBK sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Nomor S-452/IJ/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang berisi hal sebagai berikut:

74.

Beberapa permasalahan terkait dengan kegiatan penyusunan dan penelaahan SBK antara lain belum dilaksanakannya kegiatan asistensi dan konsultansi SBK oleh DJA kepada K/L secara berkala serta adanya kelemahan dalam perumusan SBK dan format kertas kerja penelaahan SBK. Terhadap permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan asistensi dan konsultansi SBK kepada K/L secara berkala minimal 3 kali dalam setahun serta mendorong K/L untuk senantiasa melaksanakan kegiatan penyusunan draft SBK di lingkungan K/L masing-masing; dan b. melakukan penyempurnaan perumusan jenis dan komponen biaya SBK serta format kertas kerja penelaahan SBK dalam PMK tentang Standar Biaya dan Peraturan Dirjen Anggaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan SBK menyangkut tahun anggaran yang akan datang.

28


Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Subsidi - Bagian Anggaran 999.07 75.

Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas laporan keuangan bagian anggaran 999.07. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.07 sebesar 4 (empat) atau WTPDPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas).

76.

Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan bahan dalam rangka sosialisasi Laporan Keuangan BA 999.07 (Belanja Subsidi). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir dari BPK, opini BPK atas LK BA 999.07 Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi Pengecualian adalah kebijakan pemerintah dengan persetujuan DPR dalam UU APBN/APBNP TA 2010 berupa pengakuan belanja subsidi PPN DTP sejumlah Rp11,28 Triliun yang tidak diakui oleh BPK. Indeks opini sebesar 3 (tiga), sehingga target IKU terhadap TPU ini tidak tercapai. Dari hasil kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat beberapa temuan yang telah tuntas, namun demikian ada beberapa yang masih dalam proses.

77.

Selain itu, Itjen juga mengikuti beberapa kali pertemuan dengan DJA terkait dengan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Belanja Subsidi TA 2009 dan 2010. Rincian hasil pembahasan tersebut yaitu terhadap draft RPMK tentang Subsidi Beras/Pangan Tahun 2011 (memasukkan unsur cost structure HPB sesuai rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LK BSBL 999.07 tahun 2010) yang telah disusun Dit. Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP) DJA telah dibahas bersama dan terdapat beberapa perubahan yang langsung direvisi. Draft RPMK yang telah direvisi tersebut telah diajukan ke Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian Anggaran 999.08 78.

Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas laporan keuangan bagian anggaran 999.08. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.08 sebesar 3 (tiga) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

79.

Pada Oktober 2011 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan bahan dalam rangka Sosialisasi Laporan Keuangan dan BA 999.08 (Belanja Lainnya). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir dari BPK, opini BPK atas LK BA 999.08 Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi Pengecualian adalah belum sesuainya inventarisasi dan penilaian (pencatatan) atas aset Kementerian/Lembaga, yaitu TVRI, RRI, dan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS). Indeks opini sebesar 3 (tiga), sehingga target IKU terhadap TPU ini tercapai. 29


80.

Itjen juga mengikuti beberapa kali pertemuan dengan DJA terkait dengan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Belanja Lainnya TA 2009 dan 2010, meliputi: a. Pembahasan mengenai surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Anggaran Nomor S-222/IJ/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal antisipasi potensi permasalahan yang berpengaruh terhadap opini BPK atas LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (999.08) TA 2011, dengan hasil: 1) terhadap anggaran belanja pada BA 999.08 yang tidak sesuai dengan nature of account dan belum direalisasi, agar segera dilakukan pergeseran ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai mekanisme tata cara pelaporan keuangan dan penetapan Kode Akun atas Anggaran Belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran ke BA-K/L agar segera diproses; 3) mengenai adanya pembayaran atas kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 yang dianggarkan di BA 999.08, telah dilakukan pergeseran ke BA 999.07 pada APBN-P tahun 2011. b. Pembahasan mengenai penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan peraturan yang lebih teknis tentang tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menkeu kepada PT Taspen (Persero) (sesuai dengan rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LK Belanja Lainnya BA 999.08 Tahun 2010). Akan disiapkan PP perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut diupayakan adanya substansi menyangkut kekuasaan/kewenangan Menteri Keuangan untuk membuat aturan pelaksanaan mengenai pengelolaan dana pensiun.

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJA 81.

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJA melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait. Itjen mempunyai target Jumlah Peta Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei kepuasan pelanggan pada DJA dan DJPK sebanyak 2 (dua) buah pada Triwulan III.

82.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh IPB dan UI kepada DJA dan DJPK pada tahun 2009 dan 2010, berikut skor hasil survei tersebut: No

Unit Es. I

1 DJA 2 DJPK

Tahun 2009 2010 2009 2010

Skor (skala 1-5) 3,78 3,79 4,09 3,95

30


Saat ini sedang dilaksanakan pembahasan antara Itjen dengan DJA dan DJPK mengenai evaluasi atas langkah-langkah perbaikan yang sudah/perlu dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disimpulkan bahwa rencana aksi peningkatan mutu layanan sistem di DJA yang meliputi aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta sarana dan kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Adapun tingkat kemajuan kegiatan per 22 juni 2011, dari 24 (dua puluh empat) tindakan rencana aksi adalah telah ditindaklanjuti sebanyak 8 tindakan (33,33%), masih dalam proses sebanyak 8 tindakan (33,33%)dan belum ditindaklanjuti sebanyak 8 tindakan (33,34%).

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Perancangan Bagan Akun Standar dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs 83.

Tujuan pengawasan ini adalah mendorong disampaikannya bussines process selisih kurs dan implementasi penerapan dasar pencatatan selisih kurs yang seragam. Output yang diharapkan berupa policy recommmendation business process selisih kurs pada DJPB, DJPU dan Kementerian Luar Negeri serta policy recommendation untuk pembentukan Bagan Akun Standard dan aplikasi pencatatan selisih kurs.

84.

Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi manajemen selisih kurs atas Penerbitasn Surat Nomor S-7191/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan penyusunan PMK Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI dan atase Kementerian Negara/Lembaga di Luar Negeri pada Dit PA DJPb, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta IV. Draft PMK tersebut telah mengatur mengenai selisih kurs pada satker perwakilan di Luar Negeri. Pada Juni 2011, telah disampaikan surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dengan nomor S-205/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai Policy Recommendation atas pembuatan kebijakan pencatatan selisih kurs pada Perwakilan Kementerian/ Lembaga RI di luar negeri. Pihak-pihak terkait telah memberikan tanggapan atas policy recommendation Itjen, sebagai berikut: a. telah dikirimkan surat nomor S-7191/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 Hal Penyelesaian Selisih Kurs Uang Persediaan (UP) pada Satker perwakilan RI dan Atase Kementerian Negara/Lembaga di Luar Negeri yang ditujukan kepada 10 Kementerian Negara/Lembaga yaitu: Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pendidikan Nasional; Kementerian Agama; Kejaksaan Agung; b. Atas perbedaan persepsi dalam menerapkan selisih kurs yang unrealized, akan dilaksanakan monitoring pencatatan selisih kurs pada bulan September 2011; dan 31


c. Draft PMK tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI dan atase Kementerian Negara/Lembaga di luar negeri saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Pendampingan dan Konsultasi pada Dit. APK DJPB dan KPPN Jakarta I; Laporan Pendampingan dan Konsultasi atas Pencatatan Akuntansi dan Selisih Kurs pada Dit. APK DJPB dan Dit. PKN DJPB; dan Laporan Pendampingan dan Konsultasi pada Dit. PA DJPB dan KPPN Jakarta II, III, IV dan V. Rencana kegiatan selanjutnya atas program pengawasan unggulan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Selisih Kurs.

Penyempurnaan Mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga 85.

Tujuan pengawasan dengan tema perhitungan pihak ketiga adalah mendorong penyempurnaan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga sehingga tidak ada lagi sumbangan selisih kas lebih pada SAL jika dibandingkan dengan pembukuannya yang dipengaruhi oleh kas dari Perhitungan Fihak Ketiga. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga.

86.

Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan pembahasan hasil monitoring terhadap Business Process dan Mekanisme Perhitungan Pihak ketiga. Adapun, uraian singkat hasil pembahasan terhadap konsep pengganti PER-33/PB/2010 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. telah disetujui dan disepakati seluruh isi Batang Tubuh dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Fihak Ketiga, sedangkan terhadap Petunjuk Teknis dan Lampiran serta masalah-masalah yang masih terkait dengan pelaksanaan tugas dari Seksi-seksi di KPPN masih belum disepakati, dan akan dilanjutkan pembahasan berikutnya; b. dalam pembahasan lanjutan telah dihasilkan kesepakatan dari semua pihak yang hadir atas Draft pengganti Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Fihak Ketiga, yang selanjutnya akan diteruskan ke Dirjen Perbendaharaan. Pada Oktober 2011, hasil pembahasan terhadap konsep pengganti PER33/PB/2010 terkait dengan Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN telah menghasilkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Dit. SP DJPb dan Dit. PKN DJPB Nomor PER-72/PB/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang merupakan hasil rekomendasi Tim Itjen. Output atas kegiatan terkait program pengawasan ini antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Hasil Survei; serta Laporan Hasil Penelaahan.

32


Penyempurnaan Pengelolaan Utang Kepada Pihak Ketiga 87.

Tujuan pengawasan dengan tema utang kepada pihak ketiga adalah untuk mendorong penyempurnaan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga.

88.

Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Utang pada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta IV. Hasil kegiatan monitoring tersebut, sebagai berikut: a. Pembayaran selisih harga pembelian beras Bulog oleh pemerintah kepada Perum Bulog tidak mempengaruhi selisih kas lebih pada Saldo Anggaran Lebih (SAL); b. Pembayaran kekurangan jasa perbendaharaan kepada Bank/Pos Persepsi dan BO I tahun anggaran sebelumnya, tidak mempengaruhi selisih kas lebih pada SAL; c. Pembayaran pengembalian penerimaan atas beban APBN yang disetor/belum dikembalikan tahun anggaran lalu yang merupakan beban SiLPA tidak mempengaruhi selisih kas pada SAL; dan d. Pengelolaan Pengembalian (Retur) SP2D pada KPPN Jakarta IV diketahui bahwa masih terdapat saldo setoran dana retur SP2D Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 sebesar Rp21.701.898.93,- yang tidak termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV sehingga saldo utang kepada pihak ketiga tersebut terlalu kecil dibukukan pada neraca LKPP, akibatnya mempengaruhi selisih kas lebih pada SAL. Output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan, Laporan Hasil Survei Pendahuluan, Pedoman Monitoring dan Evaluasi, Laporan Hasil Monitoring pada Dit. PKN DJPB dan Dit. APK DJPB, Laporan Hasil Penelaahan, Laporan Hasil Monitoring pada KPPN Jakarta II, Laporan Hasil Monitoring pada KPPN Jakarta IV. Kegiatan selanjutnya adalah pembahasan hasil penelaahan, dan penyusunan usulan penyempurnaan pengelolaan mekanisme utang kepada pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Satker Badan Layanan Umum 89.

Tujuan pengawasan ini adalah mendorong Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU) DJPB dalam melakukan penilaian kinerja keuangan BLU dan mengidentifikasi Sisa Anggaran Lebih pada kas di BLU. Output yang diharapkan berupa: hasil penilaian atas Kinerja Keuangan Satker BLU oleh Dit. PPK BLU DJPB; hasil identifikasi Kas di BLU sebagai bagian dari SAL oleh Dit. PPK BLU DJPB; serta policy recommendation terkait: hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU dan hasil identifikasi SAL oleh Dit. PPK BLU DJPB.

33


90.

Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan Satker BLU Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2010 pada Dit. PPK BLU. Dari kegiatan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Itjen melakukan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan terhadap 19 satker BLU bidang kesehatan dan 16 satker BLU bidang pendidikan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2010 Audited kepada Dit. PPK BLU; b. Uji coba dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan BLU yang telah disusun Tim Itjen tahun 2010 dengan menggunakan bobot penilaian aspek keuangan dan aspek administrasi 70:30 dan 60:40, disertai adanya penambahan rasio kemandirian berdasarkan hasil pembahasan pedoman kinerja keuangan satker BLU pada tingkat lintas eselon I Kemenkeu pada Agustus 2011. Output yang telah dihasilkan meliputi: Laporan Hasil Pembahasan Action Plan, Laporan Survei Pendahuluan, Laporan Hasil Kajian atas Identifikasi Penyebab Ketidakakuratan Penetapan Saldo Kas BLU sebagai Angka Penyumbang SAL dalam LKPP, Laporan Hasil Pembahasan, dan Laporan Hasil Monitoring Finalisasi Draft Kebijakan Mekanisme Pengelolaan dan Pelaporan Kas BLU pada Dit. PPK BLU DJPB. Kegiatan selanjutnya adalah Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU dan Penilaian Terhadap Hasil Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan BLU.

Peningkatan Pelaporan dan Penyempurnaan Mekanisme Pendapatan dan Belanja Hibah 91.

Tujuan pengawasan dengan tema pendapatan dan belanja hibah adalah untuk mendorong penyempurnaan mekanisme pelaporan, pengesahan, dan rekonsiliasi hibah. Output yang diharapkan berupa policy recommendation penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Mekanisme Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah.

92.

Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: pembahasan action plan, survei terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS DJPU, pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah, dan monitoring terhadap pelaksanaan pembahasan materi modul revisi peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah pada Dit. APK DJPB dan Dit. EAS DJPU. Dari hasil survei, telah dibuat matriks permasalahan hibah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan. Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukan revisi pada PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Output yang telah dihasilkan antara lain: Laporan Pelaksanaan Survei, dan Laporan Pembahasan Hasil Identifikasi Permasalahan Hibah. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan Laporan Akhir dan Executive Summary.

34


Kajian Kemampuan Membayar Piutang Macet pada Direktorat SMI 93.

Tujuan pengawasan dengan tema kajian kemampuan membayar piutang macet debitur adalah untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya piutang macet dan mencari alternatif penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Output yang direncanakan berupa kajian atas piutang macet PDAM dan alternatif penyelesaiannya.

94.

Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan audit operasional (ketaatan) atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPB dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPB. Sampai Progress Report disusun, output laporan atas kegiatan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Simpulan sementara terkait dengan kegiatan pengawasan ini, sebagai berikut: a. Terdapat 68 PDAM dengan 127 Nomor Pinjaman yang mendapatkan persetujuan restrukturisasi berdasarkan SK Menteri Keuangan tahun 2009 dan 2010; b. Namun, per tanggal 31 Desember 2010 diketahui masih terdapat 22 PDAM dengan 44 Nomor pinjaman yang masih belum melakukan cicilan atas restrukturisasi tersebut; c. Tim belum bisa mencari lebih lanjut penyebab ketidakpatuhan debitur untuk membayar piutang yang telah direstrukturisasi tersebut karena Tim tidak mendapatkan data secara lengkap selama penugasan. Output yang telah dihasilkan antara lain: Laporan Pembahasan Action Plan, Laporan Monitoring Macet pada BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah serta Kredit Program, dan Laporan Hasil Monitoring.

Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta Koordinasi Penyelesaian Masalah Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih 95.

Tujuan pengawasan audit ketaatan pelaksanaan kontrak kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta koordinasi penyelesaian masalah selisih kas pada Sisa Anggaran Lebih adalah untuk a) memastikan bahwa proses peralihan Biaya Operasional I lama ke Biaya Operasional I baru dan klausul-klausul dalam kontrak sudah ditaati; b) identifikasi penyebab ketidakakuratan data penerimaan negara menurut Sistem Akuntansi Instansi dibandingkan dengan data menurut Sistem Akuntansi Keuangan Umum Negara; dan c) mengkoordinasikan kegiatan penelusuran dan penyelesaian selisih kas pada Sisa Anggaran Lebih oleh Tim Penanganan Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih. Output yang direncanakan berupa Laporan Hasil Audit dan Hasil Koordinasi penelusuran dan penyelesaian penyebab terjadinya selisih kas pada SAL.

35


96.

Selama Oktober 2011, kegiatan yang dilaksanakan adalah audit ketaatan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada beberapa kantor, yaitu: KPPN Pekanbaru, KPPN Pematang Siantar, KPPN Surabaya I, KPPN Samarinda, KPPN Mataram, KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan KPPN Wonosari. Pada periode sebelumnya telah dilaksanakan pembahasan action plan, survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Dit. PNB DJA dan Dit. Dana Perimbangan DJPK, survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Direktorat PKN DJPB, dan penyusunan Pedoman Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi. Beberapa simpulan sementara terkait kegiatan survei pendahuluan (lanjutan) yang telah dihasilkan, di antaranya: a. Berdasarkan data daftar rekening terakhir Bank/Pos/Devisa Persepsi/Persepsi PBB yang dikelola oleh Subdit. RKN Dit. PKN, terdapat 4.357 rekening untuk menampung penerimaan negara; b. Terdapat 178 rekening pada 178 BO I yang berfungsi sebagai penyaluran belanja APBN melalui KPPN, 755 rekening pada 514 BO II untuk penyaluran gaji induk PNS pusat, serta 957 rekening pada 484 BO III yang berfungsi menyalurkan PBB kepada Pemda, yang semuanya tersebar pada KPPN di seluruh Indonesia (kecuali KPPN Khusus Jakarta VI untuk BO II dan BO III); dan c. Dalam pengelolaan Migas, Subdit. RPL berperan menyalurkan bagi hasil DBH SDA Migas dan PBB Migas bagian Daerah.

Audit dan Monitoring Kegiatan Strategis Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 97.

Tujuan pengawasan audit dan monitoring kegiatan strategis jangka pendek DJPB dan DJPU adalah untuk mendorong: a) Dit. EAS DJPU melakukan pengelolaan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri yang telah dinegosiasikan/disepakati/ditandatangani yang belum efektif, dan melakukan pengelolaan pelaksanaan penarikan Pinjaman Luar Negeri yang telah efektif, namun masih lambat penarikannya maupun belum ada penarikannya (zero disbursement); dan b) DJPB mengkaji kebutuhan implementasi accrual basis dalam sistem akuntansi dan melakukan akselerasi (percepatan) implementasi program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Output yang direncanakan berupa Laporan Hasil Audit dan Monitoring.

98.

Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan program kerja identifikasi masalah administrasi dan monitoring, serta identifikasi masalah negosiasi dan loan agreement; identifikasi permasalahan administrasi dan monitoring pada Dit EAS DJPU; identifikasi permasalahan negosiasi dan loan agreement pada Dit PH DJPU; rapat mingguan pembahasan kebijakan DJPB dalam melakukan akselerasi (percepatan) implementasi program SPAN, sosialisasi Business Continuity

36


Management (BCM), pembuatan PKA compliance atas proses negosiasi serta proses administrasi, monitoring, dan settlement DJPU, audit compliance terkait Pinjaman Luar Negeri pada Dit. PH DJPU; audit compliance atas administrasi dan monitoring Pinjaman Luar Negeri pada Dit. EAS DJPU; dan monitoring atas kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait akselerasi implementasi program SPAN Pada DJA, Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPB, Dit. APK DJPB, dan Dit. PKN DJPB. Output atas kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Laporan Penyusunan Program Kerja Identifikasi; Laporan Identifikasi Permasalahan Administrasi dan Monitoring pada Dit EAS DJPU; Laporan Hasil Identifikasi Permasalahan Negoisasi dan Loan Agreement pada Dit. PH DJPU; Laporan Hasil Sosialisasi Business Continuity Management; Laporan Hasil Pengujian terhadap Pengawasan Internal; dan Laporan Hasil Monitoring Pembuatan PKA Compliance.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan - BA 999.01, 999.02, 999.04, 999.99, dan Bendahara Umum Negara 99.

Tujuan tema pengawasan ini adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.04, Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.99, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber. Output yang diharapkan berupa Opini BPK atas: LK BA 999.01 dipertahankan WTP; LK BA 999.02 dipertahankan WTP; LK BA 999.04 menjadi WDP; serta LK BA 999.99 mendapatkan WDP.

100. Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 pada KPPN Pekanbaru, KPPN Pematang Siantar, KPPN Surabaya I, KPPN Samarinda, KPPN Mataram, KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan KPPN Wonosari. Outcome yang telah dicapai atas program pengawasan ini adalah tercapainya target opini BPK yang telah ditetapkan dalam BSC atas LK BA 999.01, 999.02, 999.04 TA 2010. Adapun uraian opini atas ketiga LK BA 999 adalah sebagai berikut: a. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.01 tahun 2010 adalah Wajar Tanpa Pengeceluan (nilai indeks: 4); b. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.02 tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (nilai indeks : 3); dan c. Opini BPK Laporan Keuangan BA 999.04 tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (nilai indeks : 3). Rata-rata indeks opini BPK untuk ketiga laporan tersebut adalah 3,33.

37


Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan DJPB 101. Tujuan pengawasan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil survei opini stakeholders di lingkungan DJPB adalah untuk a) mendorong mutu layanan publik; b) mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; dan c) memberikan rekomendasi perbaikan. 102. Sampai akhir Oktober 2011, tahapan kegiatan yang dilaksanakan telah sampai pada tahap penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi. Kegiatan penugasan yang telah dilaksanakan Rapat pendahuluan tema pengawasan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan DJPB; Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Action Plan Tindak Lanjut perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder pada DJPB; Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei Opini 2010; Monitoring dan Evaluasi Implementasi Action Plan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder DJPB pada KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta II , KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta V, KPPN Khusus Jakarta VI, KPPN Medan I dan KPPN Medan II, KPPN Surabaya I, KPPN Surabaya II, KPPN Makasar I, KPPN Makasar II, KPPN Batam, dan KPPN Balikpapan; dan penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas hasil survei opini stakeholder pada DJPB. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil monitoring pada tiap-tiap KPPN dituangkan dalam output kegiatan berupa Laporan Hasil Monitoring yang dibuat terpisah untuk masing-masing KPPN. Adapun, output yang telah dihasilkan, antara lain: Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Action Plan; 14 (empat belas) Laporan Hasil Monitoring atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Action Plan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder DJPB pada 14 (empat belas) KPPN, serta Laporan Kompilasi.

PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJKN 103. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. 104. Selama Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: pelaksanaan uji coba di Kanwil VII DJKN Jakarta dan KPKNL Jakarta IV, sosialisasi tahap I di Kanwil DJKN Yogyakarta, sosialisasi tahap II di Kanwil DJKN Medan, sosialisasi tahap III di Kanwil DJKN Serang, dan pembahasan draft peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penerapan

38


Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan DJKN. Sampai dengan Oktober 2011, Output yang telah dihasilkan berupa: laporan hasil sosialisasi; nama-nama PIC pemantau pengendalian intern; kegiatan yang dipilih, yaitu tiga belas SOP Layanan Unggulan di lingkungan DJKN; dan Form 1 – 5 atas tiga belas SOP yang telah dipilih. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi di lingkungan unit vertikal DJKN daerah Manado dan Surabaya.

Penanganan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berperkara oleh Kementerian Keuangan 105. Tujuan pengawasan ini adalah untuk a) memastikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan upaya yang optimal dalam penyiapan bahan menyangkut kebenaran formal dan material dari perkaraperkara; dan b) monitoring pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht. Output yang diharapkan berupa Peta Permasalahan Penanganan Aset Eks-BDL dan Eks-BPPN yang Berperkara serta pembentukan Tim Monitoring antara Itjen, DJKN, serta Biro Umum dan Biro Bantuan Hukum, Setjen dalam Penanganan Aset Eks BPPN yang berperkara. 106. Sampai Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja survei; penyusunan program kerja evaluasi; survei aset eks-BPPN yang berperkara pada Direktorat KNL; konfirmasi aset eks-BPPN berperkara yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum pada Biro Umum dan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal; evaluasi atas penanganan aset EksBPPN yang berperkara yang berada pada Wilayah Hukum Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, Denpasar dan Manado pada Biro Bankum Setjen dan Direktorat KNL-DJKN; serta audit atas penanganan Aset eksBPPN yang berperkara di Kementerian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN. Sampai dengan akhir Oktober 2011 belum ada hambatan yang dapat mengganggu pencapaian kegiatan ini. Output yang telah dihasilkan berupa Program Kerja Survei, Program Kerja Evaluasi, Hasil Survei, hasil konfirmasi berupa data-data mengenai kasus-kasus aset eks-BPPN yang sedang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, dan hasil evaluasi aset berperkara. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan teridentifikasi bahwa verifikasi atas aset-aset yang berperkara belum dilakukan oleh DJKN. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan kompilasi dan laporan akhir tema pengawasan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders 107. Tujuan pengawasan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei opini stakeholders pada DJKN adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan DJKN melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit Eselon I terkait.

39


108. Selama Oktober 2011, tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pengawasan ini. Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011, antara lain: mengidentifikasi dan menyusun titik-titik/kondisi kelemahan baru yang harus diperbaiki dan hasil survei IPB tahun 2010 dan menyusun daftar action plan perbaikan baru; Membahas dengan Kantor Pusat DJKN terkait Action Plan Perbaikan yang telah disusun DJKN dan usulan Action Plan Perbaikan tambahan serta Pembuatan Program Kerja Monitoring Tindak Lanjut Hasil Survei; Monitoring dan Evaluasi (Monev) tindak lanjut hasil Survei IPB pada KPKNL Batam, KPKNL Medan, KPKNL Makassar, KPKNL Surabaya, KPKNL Balikpapan, KPKNL Jakarta I, dan KPKNL Jakarta II; dan Kompilasi hasil monev tindak lanjut hasil survei. Output yang telah dihasilkan antara lain: daftar tindak lanjut, identifikasi titik-titik/kondisi kelemahan baru yang harus diperbaiki dari hasil survei IPB tahun 2010, daftar action plan perbaikan baru, program kerja monitoring tindak lanjut hasil survei, laporan hasil monev, serta Laporan Kompilasi Monev atas Tindak Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik pada 6 (enam) kota yang telah selesai dan dikirimkan ke DJKN dengan Surat nomor: S-190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Audit Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama 109. Tujuan pengawasan ini adalah untuk: a) mendorong terbentuknya peta Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja; dan b) mendorong penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja. Output yang diharapkan berupa Peta Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 110. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja survei, survei lapangan BMN eks-KKKS pada Direktorat KNL, konfirmasi data KKKS ke BP Migas, peninjauan lapangan Aset KKKS di Wilayah Kalimantan Timur pada Kanwil XIII DJKN Samarinda dan Kanwil III DJKN Pekanbaru, workshop tentang pengelolaan aset KKKS, kompilasi data lapangan dan rekonsiliasi dengan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, dan kajian pengelolaan BMN KKKS. Telah diperoleh beberapa kesimpulan sementara, antara lain: a. DJKN belum memiliki basis data atas aset BMN KKS, baik mengenai jumlah, nilai (wajar) maupun lokasi aset; b. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilengkapi SOP; c. Selama tahun 2009 DJKN telah mengeluarkan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan/Pemindahtanganan aset BMN yang sudah tidak digunakan KKKS sebanya 41 Surat Persetujuan. Persetujuan ini diberikan tanpa pengendalian yang tepat karena DJKN tidak memiliki basis data aset KKKS yang sudah tidak digunakan KKKS dan dari laporan-laporan yang disampaikan ke DJKN tidak ada aset yang telah diserahkan ke Kementerian ESDM;

40


d.

Pelaksanaan pemusnahan atas barang yang dihapuskan tidak dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN; e. Dalam pelaksanaan IP, Tim tidak memberi label atau tanda khusus terhadap BMN yang telah di-IP sehingga bisa dimungkinkan ada BMN KKKS yang lalai tidak di-IP atau ada BMN yang di-IP lebih dari satu kali; f. Metode penilaian yang digunakan Tim IP Kanwil XIII DJKN Samarinda dalam menentukan nilai wajar BMN KKKS/Harmoni III menggunakan pendekatan penilaian sebagaimana pendekatan BMN milik K/L. Output yang telah dihasilkan berupa Program kerja survei dan data aset eks-KKKS dari hasil survei, konfirmasi ke BP Migas, Laporan Peninjauan Lapangan ke Samarinda dan Laporan Peninjauan Lapangan ke Pekanbaru. Sedangkan, laporan kompilasi data lapangan serta kajian pengelolaan BMN KKKS masih dalam proses penyelesaian. Kegiatan selanjutnya adalah FGD atas pengelolaan aset KKKS.

Audit Compliance - Audit Pengurusan Piutang Negara 111. Tujuan pengawasan adalah: a) meyakinkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; dan b) mendorong percepatan penyelesaian piutang Negara Badan Usaha Milik Negara. Output yang diharapkan berupa rekomendasi kebijakan/ SOP di bidang pengurusan piutang Negara serta Kompilasi Laporan Hasil Audit. 112. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan audit pada beberapa instansi vertikal daerah sebagai berikut: KPKNL Banda Aceh, KPKNL Jambi, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran, KPKNL Lahat, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Pekalongan, KPKNL Bengkulu, KPKNL Madiun, KPKNL Malang, KPKNL Bima, KPKNL Samarinda, KPKNL Metro, KPKNL Tarakan, KPKNL Kendari, KPKNL Palangkaraya, KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta. Selain itu, telah dilaksanakan kompilasi compliance audit dan pembuatan kajian Pengurusan Piutang Negara. beberapa simpulan sementara yang diperoleh, antara lain: a. Administrasi, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) belum memadai; b. Tingkat penyelesaian pengurusan piutang negara tahun 2010 masih rendah; c. Tahapan pengurusan piutang negara belum ditingkatkan; d. Belum dilakukan penelitian atas piutang yang tidak memiliki barang jaminan; e. Aplikasi SIMPLe belum mencerminkan keadaan sebenarnya; dan f. Penjamin hutang belum dimintakan pertanggungjawabannya. Output yang telah dihasilkan adalah program kerja audit pengurusan piutang negara dan Laporan Hasil Audit. Sedangkan, laporan hasil kajian masih dalam proses finalisasi. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan laporan akhir tema pengawasan.

41


Audit Pelayanan Lelang 113. Tujuan pengawasan Audit Pelayanan Lelang adalah untuk: a) mendorong pelaksanaan kegiatan pelayanan lelang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; dan b) mendorong optimalisasi pelayanan di bidang lelang. Output yang diharapkan berupa rekomendasi kebijakan/ SOP di bidang Lelang serta laporan kompilasi hasil audit. 114. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja audit pelayanan lelang, PKS dengan penyaji (narasumber) dari Pusdiklat KNPK, audit pada KPKNL Banda Aceh, KPKNL Jambi, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran, KPKNL Lahat, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Pekalongan, KPKNL Bengkulu, KPKNL Madiun, KPKNL Malang, KPKNL Bima, KPKNL Samarinda, KPKNL Metro, KPKNL Tarakan, KPKNL Kendari, KPKNL Palangkaraya, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta, serta pembutan kompilasi compliance audit pelayanan lelang. Beberapa kesimpulan sementara yang diperoleh, antara lain: a. Administrasi pelaksanaan lelang belum tertib, antara lain: SSBP hasil bersih lelang ke kas Negara tidak dilampirkan, bukti pelunasan hasil lelang dari pembeli tidak ditemukan, dokumen persyaratan lelang tambahan tidak dilampirkan dalam minuta Risalah Lelang, dan perubahan nilai limit oleh penjual pada lelang ulang tidak menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Pengumuman lelang belum sesuai ketentuan, antara lain: pengumuman pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah tidak sesuai ketentuan, jumlah barang dalam pengumuman berbeda dengan Risalah Lelang; c. Penunjukan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan, antara lain: peserta lelang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang karena jangka waktu penyetoran uang jaminan tidak sesuai ketentuan, pemenang lelang tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, peserta yang telah menyetor uang jaminan dan hadir pada saat pelaksanaan lelang tidak ditetapkan sebagai peserta lelang; d. Belum dilakukan pemungutan PPh Final atas transaksi tanah dan atau bangunan melalui lelang; dan e. Redaksi Risalah Lelang masih ada yang salah. Output yang dihasilkan adalah program kerja audit pengurusan piutang negara, notulen PKS, dan Laporan Hasil Audit. Kegiatan selanjutnya adalah kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang pelayanan lelang.

Evaluasi Pembangunan Modul Kekayaan Negara 115. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) memastikan bahwa Modul Kekayaan Negara dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan barang milik negara DJKN menjadi lebih optimal; dan b) mendorong percepatan

42


pembangunan Modul Kekayaan Negara. Output yang diharapkan berupa pedoman audit pembangunan modul kekayaan negara serta peta perkembangan pembangunan modul kekayaan negara. 116. Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan program kerja survei lapangan, penyusunan program kerja, survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada: Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Direktorat PKNSI. Telah diperoleh beberapa kesimpulan sementara, antara lain: a. Laporan BMN dan laporan Koreksi Saldo Awal yang dihasilkan oleh aplikasi Modul KN tidak dapat diyakini kebenarannya; b. Adanya ketidakkonsistenan yang terjadi pada saat pencetakan Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya; c. Belum ada SOP dan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan dari administrator dan operator Modul KN; serta d. Modul Kekayaan Negara belum sesuai dengan kebutuhan para user (Direktorat Teknis atau Satker yang memanfaatkan Modul ini) Output yang telah dihasilkan diantaranya Program Kerja Survei, Program Kerja Audi, dan Hasil Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang dan Hasil Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya. Sedangkan Laporan Hasil Audit Pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi masih dalam penyelesaian. Kegiatan selanjutnya adalah FGD dengan Direktorat PKNSI.

Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI 117. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) mendorong pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; b) Mendorong optimalisasi pelayanan di bidang kekayaan Negara; dan c) Memastikan bahwa pemanfaatan BMN telah dilaksanakan secara optimal. Output yang direncanakan berupa Rekomendasi kebijakan/SOP di bidang rekonsiliasi dan pemanfaatan barang milik negara serta Kompilasi laporan hasil audit. 118. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan penyusunan program kerja audit, survei Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI pada Direktorat BMN II DJKN, Audit Pemanfaatan dan Tukar Guling BMN di Lingkungan TNI pada Direktorat BMN II DJKN, On-site visit dan konfirmasi atas tukar menukar BMN di lingkungan TNI AU, dan Audit pemanfaatan dan Tukar Guling BMN di Lingkungan TNI pada Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, KPKNL Bogor, Kanwil X DJKN Surabaya, Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil XIV DJKN Denpasar, dan Kanwil VII DJKN Jakarta, verifikasi kebenaran NJOP terkait

43


Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia, dan kompilasi LHA dari TPU Pemanfaatan dan tukar menukar BMN di lingkungan TNI. Telah diperoleh beberapa kesimpulan sementara, antara lain: a. DJKN belum mempunyai database mengenai pemanfaatan dan tukar menukar BMN di lingkungan TNI; b. SOP sebagai pedoman pemrosesan permohonan pemanfaatan belum ada; c. BMN yang ditukar dinilai terlalu rendah; dan d. Dalam melakukan penilaian BMN tidak memakai NJOP yang terakhir. Output yang telah dihasilkan adalah program kerja audit pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI, Laporan Survei, Laporan Audit, dan Laporan onsite visit. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan kajian tentang pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan TNI.

Pengawalan Kualitas Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah – BA 999.03 119. Tujuan pengawasan adalah memastikan kesesuaian pelaporan penyertaan modal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; dan menguji kewajaran nilai penyertaan modal pemerintah yang disajikan pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 30 Juni 2011. Desain kegiatan yang direncanakan adalan monitoring penyusunan, reviu, serta pendampingan audit BPK atas laporan keuangan BA 999.03. Output yang diharapkan berupa catatan hasil reviu; temuan hasil reviu; laporan hasil reviu; pernyataan telah direviu; laporan hasil pendampingan; serta laporan hasil pembahasan. Outcome yang akan dicapai yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah “Wajar Tanpa Pengecualian”. 120. Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi monitoring pembuatan Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) pada DJKN, reviu atas Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) tahun 2010 di Direktorat BMN II DJKN, pendampingan audit BPK atas Laporan Keuangan BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) tahun 2010 di DJKN, dan reviu Laporan Keuangan BAPP 999.03 (Penyertaan Modal Negara) Semester I Tahun 2011 pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN. Output yang telah dihasilkan sampai progress report disusun adalah Laporan Hasil Monitoring pembutan Laporan Keuangan BA 999.3, Laporan Hasil Reviu serta Pernyataan Telah Direviu atas LK BA 999.3 tahun 2010, Laporan pendampingan audit BPK, dan Laporan Hasil Reviu serta Pernyataan Telah Direviu atas LK BA 999.3 Semester I tahun 2011. Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

44


PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJPU 121. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan check list pada penanganan pinjaman luar negeri; mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada mitra unit Eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada penanganan pinjaman luar negeri. 122. Selama Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengujian penerapan pengendalian intern oleh Bagian UKI DJPU dengan Tim Itjen sebagai pendamping dan evaluator. Adapun, hasil dari kegiatan asistensi sebelumnya atas penyusunan pedoman pemantauan UKI pada DJPU, sebagai berikut: a. Telah ditetapkan kegiatan yang akan dijadikan pilot project pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, yaitu kegiatan “Lelang SUN di Pasar Perdana” pada Dit. Surat Utang Negara. Kegiatan Lelang SUN di Pasar Perdana merupakan salah satu dari 3 (tiga) SOP Unggulan di DJPU; b. Telah disusun tabel pemantauan (Tabel 1-5) sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor II KMK Keputusan Menteri Keungan Nomor 152/KMK.09/2011 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Lingkungan Kementerian Keuangan Pedoman. Namun, tabel pemantauan tersebut masih memerlukan finalisasi pembahasan antara Tim Asistensi dengan Bagian Kepatuhan Internal DJPU sebagai unit yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan; dan c. Telah dilakukan pembicaraan awal bentuk penetapan perangkat pemantauan dalam suatu peraturan pimpinan eselon I.

Penyeragaman Pengakuan Pencatatan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 123. Tujuan pengawasan tema Penyeragaman Pengakuan Pencatatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri adalah mendorong ketepatan perlakuan akuntansi dan optimalisasi penggunaan notice of disbursement sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan. Output yang diharapkan berupa Policy Recommendation Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPB, termasuk Backlog atas PHLN. 124. Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan pembahasan tanggapan atas hasil monitoring pada Subdit. RPH Dit. PKN DJPB. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

45


a.

b.

c. d.

e.

f.

g.

Subdit. RPH Dit. PKN DJPB menyampaikan data yang akan direkonsiliasi dengan Dit. EAS selain melalui e-mail juga secara resmi melalui surat Direktur PKN; Sampai dengan 23 September 2011 Subdit. RPH telah melakukan rekonsiliasi dengan 12 EA yang terdiri atas 11 loan dan 7 grant. Rekonsiliasi terhadap sisa EA yang lain akan dilakukan secara bertahap, dengan format BAR akan dibuatkan seragam; Rekonsiliasi antara Subdit. RPH Dit. PKN DJPB dengan BI baru rekonsiliasi terkait remunerasi atas rekening yang dikelola Subdit. DPH; Terkait dengan temuan BPK atas unidentified transaction dalam uang muka BUN, Subdit. RPH masih dalam proses pemetaan data untuk selanjutnya direkonsiliasikan dengan data BI yang direncanakan pada November 2011; Terkait temuan BPK mengenai saldo uang muka BUN sebesar Rp.1,876 trilyun yang tidak diyakini kewajarannya, Subdit. RPH akan memetakan transaksi yang tidak teridentifikasi dan mengklarifikasinya dengan BI; Kondisi terakhir konsep/draft Perdirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana PHLN melalui mekanisme Reksus pada KPPN Khusus Jakarta VI sudah dalam posisi untuk ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan. Terkait permasalahan aplikasi yang belum mendukung, saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh Dit. Sistem Perbendaharaan DJPB; dan Subdit. RPH DJPB sedang mengusulkan kepada BI agar dalam rekening yang mengelola reksus dapat ditambahkan 1 (satu) kolom yang berisi nomor register pinjaman/hibah. Sehingga dapat dijadikan key untuk mengidentifikasi setiap transaksi. Dengan demikian, proses rekonsiliasi juga akan menjadi lebih mudah.

125. Adapun, hasil monitoring dan evaluasi rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan dan implementasi PMK 78 tahun 2011 pada Dit. EAS DJPU yang dilaksanakan pada periode sebelumnya diperoleh simpulan sementara sebagai berikut: a. Dalam prakteknya, Dit. EAS DJPU menemukan kesulitan untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan luar negeri dengan Subdit. RPH Dit. PKN DJPB dan KPPN Khusus Jakarta VI dengan alasan sebagai berikut: 1) Dit. EAS DJPU belum menerima data ADK Rekon dari Subdit RPH Dit. PKN DJPb secara teratur dan tepat waktu. Demikian pula format data ADK Rekon yang diterima dari Subdit RPH Dit. PKN DJPb tersebut tidak sesuai dengan format yang diinginkan oleh Dit. EAS DJPU. 2) Penyebab utama selisih antara Nilai Penarikan Pinjaman menurut data Dit EAS DJPU dan Nilai Penerimaan Pinjaman menurut KPPN Khusus Jakarta VI karena terlambatnya penerbitan SP3. Hal tersebut dikarenakan NoD terlambat diterima dan sulit diverifikasi

46


dengan WA. Selain itu aplikasi penerbitan SP3 juga baru dapat dioperasikan bulan Juni 2011 b. Dit. EAS DJPU baru menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Subdit. RPH Dit. PKN DJPb dan KPPN Khusus Jakarta VI sampai dengan bulan Mei 2011; c. Hambatan non teknis dalam melakukan rekonsiliasi adalah adanya sikap saling menunggu antara Dit. EAS DJPU, Subdit RPH Dit. PKN DJPb dan KPPN Khusus Jakarta VI. KPPN Khusus Jakarta VI mengharapkan Dit. EAS DJPU berinisiatif menyelenggarakan pertemuan/konsinyering seperti tahun-tahun sebelumnya sebaliknya Dit. EAS DJPU berharap Subdit RPH Dit. PKN DJPb dan KPPN Khusus Jakarta VI telah melakukan rekonsiliasi masing masing atas data yang telah dikirimkan oleh Dit. EAS DJPU tanpa harus bertemu khusus secara langsung; dan d. Pemanfaatan SP4HLN sebagai bahan rekonsiliasi masih belum optimal. Dit. EAS DJPU sudah membuat aplikasi yang dapat menghubungkan antara DMFAS dengan SP4HLN, namun aplikasi tersebut sulit untuk dihubungkan dengan data yang ada pada Subdit RPH Dit. PKN DJPb dan KPPN Khusus Jakarta VI. e. Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, disarankan kepada DJPU, agar: 1) Segera melakukan konfirmasi terhadap Lender yang terlambat menerbitkan NoD sehingga KPPN Khusus Jakarta VI dapat segera menerbitkan SP3. 2) Mengatur ulang format penerbitan NoD oleh Lender untuk memasukan informasi nomor WA untuk mempermudah penatausahaan penarikan pinjaman. 3) Segera melakukan pertemuan dengan Subdit RPH Dit PKN DJPb dan KPPN Khusus Jakarta VI untuk melakukan persamaan persepsi atas perbedaan data penerimaan pembiayaan luar negeri, mengingat tahun anggaran 2011 hampir berakhir dan penyusunan LKPP tahun 2011 akan segera dimulai. Output yang telah dihasilkan berupa Laporan Hasil Pembahasan Action Plan; Laporan Pedoman Pengumpulan dan Pengujian Data Pinjaman; Laporan Pengumpulan Data Awal dan Pengujian Atas Data Penarikan Pinjaman Luar Negeri (termasuk Backlog); Laporan Identifikasi dan Analisa Penyebab Ketidakakuratan Data Penarikan Pinjaman Luar; dan Laporan Hasil Penelaahan Peraturan. Kegiatan selanjutnya adalah pembahasan hasil penelaahan peraturan tentang Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan (termasuk Backlog atas PHLN) antara DJPB dan DJPU, dan penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPB (termasuk Backlog atas PHLN).

47


PENGAWASAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan DJPK 126. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dan meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. Itjen mempunyai target untuk TPU ini adalah persentase penyelesaian action plan pembentukan unit kontrol internal pada DJPK sebesar 100%. 127. Pada bulan Oktober 2011 dilaksanakan Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pengendalian Intern pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dari hasil uji coba pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, beberapa masalah yang timbul antara lain: a. Keterbatasan wewenang unit pelaksana uji coba UP3I dalam melakukan pemeriksaan; dan b. Terbatasnya waktu yang ada karena bentrok dengan jadwal tugas rutin unit yang diawasi. Secara umum hasil uji coba yang dilaksanakan oleh tim uji coba telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme kerja yang ada. 128. Sementara dari hasil kegiatan Asistensi Penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK pada periode lalu, diperoleh sebanyak 6 mekanisme kerja yang disepakati, yaitu: a. Mekanisme kerja penyusunan rencana pemantauan tahunan UP3I pada DJPK; b. Mekanisme kerja pelaksanaan pemantauan pengendalian interen UP3I pada DJPK; c. Mekanisme kerja pelaporan hasil pemantauan pengendalian utama UP3I pada DJPK; d. Mekanisme kerja Pelaporan Semesteran UP3I pada DJPK; e. Mekanisme kerja Pelaporan Triwulanan UP3I pada DJPK; serta f. Mekanisme kerja Pelaporan Bulanan UP3I pada DJPK.

Evaluasi Penetapan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan 129. Tujuan pengawasan adalah: risk mapping penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan; terciptanya penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan menciptakan public trust atas penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan. 130. Pada Oktober ini telah dilaksanakan kegiatan pembahasan/konfirmasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan penyusunan draft awal Policy Recommendation mengenai Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan. Juga telah dilakukan rapat pembahasan

48


mengenai PNBP Perikanan dengan KKP pada hari Kamis tanggal 22 September 2011. Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh beberapa tanggapan dari pihak KKP, antara lain sebagai berikut. Permasalahan : a. Wilayah pengelolaan di Indonesia ada beberapa yang tertutup karena melewati batas dan kapasitas; b. Sumber Daya Ikan mulai menghilang; c. Kapal penangkap berlebih di satu daerah; d. Perubahan cuaca; e. BBM bersubsidi yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan : a. Pemulihan sumber daya ikan (penebaran benih ikan); b. Pembangunan rumah ikan/apartemen ikan; c. Proyek Minapolitan; d. Pengembangan usaha, dengan adanya investor baru; e. Program OMOTF. Perlu diinformasikan, perkembangan permasalahan di lapangan, mengharuskan tim untuk melakukan kajian/evaluasi lebih mendalam dibanding dengan rencana evaluasi awal. Oleh karena itu, policy recommendation akan disampaikan paling lambat triwulan IV tahun 2011.

Evaluasi Penetapan dan Penyaluran PBB Migas 131. Tujuan pengawasan adalah: risk mapping penetapan dan penyaluran PBB Migas; terciptanya transparansi dan validitas penetapan alokasi PBB Migas; dan menciptakan public trust atas kegiatan penyaluran dan penetapan PBB Migas. 132. Pada bulan Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan: a. Pembahasan Draft Policy Recommendation atas Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH PBB Migas dan Pembahasan substansi RPMK tentang PBB Migas; serta b. Sosialisasi Pengawasan Penetapan dan Penyaluran DBH PBB Migas di Gedung Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel serta kunjungan kerja ke beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. 133. Pembahasan hasil evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH Migas antara Inspektorat Jenderal, DJPK, DJA, dan Perwakilan dari BP MIGAS menghasilkan beberapa usulan dari Itjen dalam beberapa hal, yaitu: a. Terkait Wilayah Kerja sebagai obyek PBB Migas DJP perlu mendefinisikan kembali Wilayah Kerja yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB, yaitu wilayah kerja yang menunjukkan objek yang riil/senyatanya dikuasai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh KKKS untuk kegiatan eksplorasi/ ekploitasi (Wilayah Kerja Penambangan).

49


b. Terkait Penatausahaan SPOP 1) Perlu diatur batas waktu penyampaian SPOP dari KKKS kepada BP Migas; 2) Perlu diatur jenis data pendukung yang harus disampaikan oleh BP Migas terkait SPOP; 3) Perlu diatur batas waktu penyampaian SPOP dari BP Migas kepada DJP; 4) Perlu diatur kewenangan melakukan inventarisasi/pengumpulan dan validasi data SPOP; 5) Apabila sampai batas waktu SPOP belum disampaikan, ditetapkan sarana/alat lain sebagai dasar penghitungan pajak terutang; 6) SPOP Offshore dan hasil produksi yang saat ini didistribusikan ke salah satu KPP Pratama pada setiap Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia agar dipusatkan pada salah satu KPP Pratama yang ditunjuk oleh DJP. c. Terkait Angka Perbandingan Tertimbang (APT) sebagai dasar pembagian penerimaan PBB Migas offshore dan Hasil Produksi 1) Penghitungan/pembagian penerimaan PBB Migas bagian offshore dan hasil produksi ke kabupaten/kota yang saat ini dilakukan DJP dengan formula APT dipindahkan kewenangannya ke DJPK karena sesuai dengan PMK 184/PMK.01/2010 merupakan tugas dan fungsi DJPK; 2) Pembagian penerimaan PBB Migas bagian offshore dengan asas pemerataan tersebut hendaknya mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil migas. d. Terkait Penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak 1) Penetapan NJOP onshore menggunakan Klasifikasi NJOP berdassarkan PMK-150; 2) Penetapan NJOP offshore menggunakan NJOP standar (sesuai usulan bahwa obyek PBB offshore dipusatkan pada satu KPP); 3) Angka Kapitalisasi objek pajak hasil produksi dipertegas formulanya. e. Terkait Dasar Penagihan Pajak PBB Migas 1) Ditetapkan bukti pelunasan PBB sebagai pengganti SPPT yang dapat dipersamakan fungsinya sebagai dasar pelunasan PBB Migas dan dasar pemindahbukuan kepada DJA; 2) Pembayaran PBB Migas terutang dapat dilakukan secara angsuran; 3) Besarnya pembayaran angsuran ditetapkan DJP berdasar prosentase rencana penerimaan tahun pajak berjalan; 4) Tidak perlu diatur sanksi keterlambatan pembayaran. f. Terkait Transfer DBH PBB Migas 1) Diperlukan pengaturan kembali mengenai mekanisme penetapan PBB Migas (KMK-451 jo Per-71) agar pelaksanaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas per triwulan dapat dilakukan tepat waktu;

50


2) Prosedur penyaluran ke daerah oleh DJPK yang realistis hanya dapat disusun setelah mekanisme penetapan PBB Migas direvisi. Apakah transfer akan dilakukan setiap triwulan atau setiap semester tidak bisa terlepas dari penetapan, pengenaan dan pembayaran PBB Migas secara angsuran yang ditetapkan oleh DJP; 3) SOP link dapat disusun setelah pengaturan kembali penetapan PBB Migas dengan melibatkan seluruh unit terkait (DJP, DJA, dan DJPK).

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Transfer ke Daerah Bagian Anggaran 999.05 134. Tujuan pengawasan adalah mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.05. Inspektorat Jenderal mempunyai target indeks opini terhadap Laporan Keuangan BA 999.05 sebesar 4 (empat) atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 135. Pada Oktober 2011, kegiatan telah sampai pada tahap penyusunan Policy Recommendation Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru pada DJPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan akhir BPK, opini BPK atas LK BA 999.05 TA 2010 adalah Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) yaitu DJPK akan menvalidasi dan rekonsiliasi ulang atas DBH PBB dan BPHTB dengan DJPB dan DJP untuk memastikan rincian DBH PBB dan BPHTB tahun 2010 per daerah penerima, hasil validasi dan rekonsiliasi ulang tersebut akan diperhitungkan sebagai data kapasitas fiskal dalam menetapkan DAU dan DAK TA 2012. Sementara, dari kegiatan monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05) oleh Itjen atas 7 (tujuh) temuan hasil pemeriksaan pada DJPK diketahui rata-rata temuan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 40% dan masih dalam proses sebesar 60%.

PENGAWASAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL Peningkatan Kualitas Data Penerimaan Melalui Modul Penerimaan Negara 136. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas data penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara. Menindaklanjuti temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2008 terkait selisih data penerimaan baik antara data MPN dengan Laporan Kas Posisi (LKP) maupun Laporan Arus Kas (LAK), Itjen melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan negara dalam sistem MPN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN dengan LKP maupun LAK dan memastikan bahwa setiap penerimaan negara melalui MPN telah masuk dan tercatat pada kas negara. Permasalahan MPN sejak awal adalah mengenai sistem pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan yang masih menghasilkan data yang tidak

51


berkesesuaian (data unmatch) baik di sistem MPN maupun di sistem DJPB. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN dengan LKP maupun LAK, Itjen merencanakan kegiatan sebagai berikut: kajian, reviu, dan monitoring terkait MPN (Billing System); audit terkait MPN (Billing System); penelitian data terkait MPN; serta reviu dan pemantauan terkait MPN. 137. Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan penelitian atas kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN (SAI/LKP) dan Laporan Arus Kas (LAK) Triwulan III Tahun 2011 pada beberapa unit kantor. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penerimaan perpajakan melalui MPN telah tercatat dan masuk dalam kas negara (Sistem Akuntansi dan Instansi/SAI sama dengan Sistem Akuntansi Umum/SAU), meneliti penyebab selisih data, dan untuk mendapatkan rekomendasi langkah penanganan permasalahannya. Selanjutnya, akan dilakukan pengawasan bertahap terhadap: a. Rekonsiliasi pencatatan/data penerimaan antara MPN dengan LKP dan LAK/SAU; serta b. Penerapan pembayaran pajak secara elektronik (Billing System) dalam Sistem MPN, dengan lingkup pada DJP dan DJPb.

Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan 138. Tujuan pengawasan adalah mendorong efektivitas pelaksanaan penertiban rumah negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Itjen berusaha untuk melaksanakan monitoring implementasi IMK Nomor 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Rumah Negara berupa Tanah Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor di lingkungan Kementerian Keuangan dan IMK Nomor 299/IMK.09/2010 tentang penertiban BMN berupa tanah, rumah dan/atau kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan oleh pensiunan PNS Kementerian Keuangan. Selain itu, ditargetkan untuk memberikan policy recommendation berupa surat Menkeu ke BKN mengenai penghentian sementara pembayaran pensiun (apabila pensiunan tersebut masih belum mengembalikan BMN). 139. Selama Oktober 2011, telah dilakukan penyiapan bahan pembahasan awal penyusunan draft Policy Recommendation terkait Penanganan Rumah Negara Yang Dikuasai Pensiunan yang akan dibahas bersama Biro Perlengkapan dan Biro Hukum, Setjen. Dari hasil pembahasan awal ini akan dibahas rancangan peraturan terkait penanganan Rumah Negara yang masih dikuasai pensiunan, sesuai dengan amanat IMK 299/IMK.09/2010 tentang penertiban BMN berupa tanah, rumah, dan/atau kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan oleh pensiunan PNS Kementerian Keuangan.

52


140. Terkait tema Penertiban Rumah Negara, masih tetap akan diusung tema Penertiban Rumah Negara (Lanjutan) untuk tahun anggaran 2012 yang akan difokuskan pada Rumah Negara yang dikuasai pihak ketiga. Untuk tindakan perbaikan, dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya agar lebih berkoordinasi dengan pihak ketiga (eselon I terkait) dalam rangka penertiban penghuni rumah negara.

Kajian Mengenai Penyelenggaraan Administrasi Persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak 141. Tujuan pelaksanaan tema pengawasan ini adalah mendorong pengadministrasian persidangan yang memadai. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penelaahan bahan dan data kegiatan pengadministrasian persidangan pada majelis hakim dengan periode pengawasan mencakup TA 2010. Rencana hasil kegiatan berupa bahan masukan perbaikan penyelenggaraan administrasi persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak (PP). 142. Desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan (100%). Pelaksanaan kegiatan tema ini menghasilkan simpulan, sebagai berikut: a. Terdapat penyelesaian sengketa pajak yang tanggal ucapnya terlalu lama sejak tanggal putusan. Direkomendasikan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak agar segera mengupayakan pengusulan terbitnya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak yang mengatur jangka waktu suatu putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sejak putusan sidang pemeriksaan. b. Terdapat putusan banding yang melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 15 bulan sejak diterimanya Surat Banding. Sehubungan dengan hal tersebut, tim Itjen merekomendasikan: 1) Menyempurnakan SOP agar memasukkan jangka waktu perkegiatan. Jangka waktu tersebut mengikat dan diketahui setiap pihak terkait, sehingga akan dapat diidentifikasi bagian yang menyebabkan terlewatinya batas waktu. 2) Membuat sistem informasi yang dapat memantau proses dan perkembangan penyelesaian sengketa pajak yang bisa berfungsi sebagai early warning system bagi perkara-perkara yang penyelesaiannya melebihi 15 bulan sejak diterimanya surat banding. 3) Dibuat evaluasi/kajian mengenai permasalahan ini dan metode untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi. 4) Dibuat peraturan yang tegas pada pihak-pihak yang menyebabkan terlewatinya batas waktu. c. Majelis mulai bersidang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Sehubungan dengan hal ini, disarankan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak untuk membangun sistem yang dapat memantau jatuh tempo seharusnya dimulainya sidang pertama.

53


d. SOP yang terkait KEP-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak belum dibuat. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak agar membuat SOP yang mengacu kepada KEP-001/PP/2010.

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Bapepam-LK, dan BPPK 143. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk mendorong peningkatan mutu layanan publik; mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya action plan; dan memberikan rekomendasi perbaikan. Output yang diharapkan berupa peta tindak lanjut perbaikan hasil survei kepuasan pelanggan pada Setjen, Bapepam-LK, dan BPPK. 144. Selama Oktober 2011, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terkait tema pengawasan ini, namun tetap dilaksanakan finalisasi laporan Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan serta tindak lanjut action plan-nya LAP-36/IJ.7/2011, LAP-37/IJ.7/2011, dan LAP-38/IJ.7/2011 sesuai target Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan yang harus diselesaikan s.d. akhir semester I, dan dilanjutkan dengan tindak lanjut action plan pada semester II.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan – BA 015 Tahun Anggaran 2010 (seluruh E1 Kemenkeu) 145. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15 Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010. Tema pengawasan ini diangkat untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan. Dengan adanya kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam tema ini, diharapkan opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 146. Selama Oktober 2011, telah dilaksanakan monitoring Laporan Keuangan Triwulan III TA 2011 Kementerian Keuangan pada tingkat UAKPA, UAPPAW, dan UAPA E-1. Sasaran yang ingin dicapai dalam monitoring ini adalah agar Itjen mendampingi dan menggiring satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangannya, sehingga pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2011 dapat tercapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Itjen telah berhasil memenuhi target Opini Wajar Dengan Pengecualian (indeks 3) atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan 2010. Namun, Itjen secara menyeluruh tetap melakukan langkah-langkah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

54


147. Pada beberapa akun seperti Penerimaan, Piutang Pajak, dan Aset Tetap masih memerlukan perhatian khusus dan dokumentasi aplikasi/sistem/database yang baik. Untuk itu, perlu pendokumentasian yang baik dan didukung oleh aplikasi/sistem/database yang terpadu dan berkesinambungan.

PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Kementerian Keuangan 148. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk a) mengembangkan dan menata fungsi, tugas, metodologi, tools, dan mekanisme kerja unit kontrol intern sejalan dengan best practices implementasi pengendalian intern; dan b) meningkatkan efektivitas monitoring atas aktivitas pengendalian melalui evaluasi kontrol intern pada program dan kegiatan unit eselon I tertentu yang strategis. 149. Pada Oktober 2011 telah dilaksanakan kegiatan finalisasi Modul dan Pedoman Pelatihan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern. Output yang telah dihasilkan sampai akhir Oktober 2011, di antaranya: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. Modul bahan internalisasi KMK Nomor 152/KMK.09/2011; Laporan Seminar Internal Control; c. Pedoman Pemantauan Efektifitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Intern; d. Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Key Control) berupa Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Daftar Uji Pengendalian untuk kegiatan tertentu di seluruh unit eselon I; e. Mekanisme kerja berupa prosedur-prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan pemantauan di seluruh unit eselon I; serta f. Laporan perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, persentase penyelesaian action plan Unit Kontrol Internal (UKI) sampai akhir Oktober 2011 adalah sebesar 90%.

Pengembangan Standar Audit Internal 150. Tujuan kegiatan pengembangan standar audit internal adalah untuk melakukan penyempurnaan standar sesuai perkembangan terakhir dan melakukan penyempurnaan/penyusunan petunjuk praktis, dan panduan pelaksanaan untuk memperjelas dan menyeragamkan penerapan standar. Output yang ditargetkan berupa Petunjuk Praktis dan Panduan Pelaksanaan.

55


151. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan: penyusunan petunjuk praktis tentang pengendalian dan pemantauan tindak lanjut; sosialisasi SAINS dan exposure draf petunjuk praktis; penyusunan panduan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja; sosialisasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja; evaluasi akuntabilitas kinerja pada Itjen; serta penyempurnaan program kerja reviu SAINS berbasis Teammate. Output yang telah dihasilkan sampai akhir Oktober 2011 adalah Petunjuk Praktis tentang Pengendalian dan Pemantauan Tindak Lanjut; Laporan Sosialisasi SAINS dan Exposure Draf Petunjuk Praktis; dan Laporan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan (Quality Assurance) 152. Tujuan tema program pengawasan unggulan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara bertahap dan menyiapkan Inspektorat Jenderal untuk penilaian eksternal. Output yang ditargetkan berupa laporan hasil penilaian mutu. Sementara, outcome yang diharapkan adalah peningkatan hasil penilaian mutu internal dari kategori partially conforms atau masih memenuhi sebagian standar. 153. Pada Oktober ini telah dilaksanakan kegiatan penilaian mutu pada Inspektorat V dan Inspektorat VI. Output yang telah dihasilkan berupa hasil penilaian mutu pada Inspektorat I, II, III, IV, dan V. Hasil penilaian tersebut akan dikompilasi dalam laporan apabila penilaian mutu untuk semua inspektorat telah terlaksana seluruhnya. Sedangkan, penilaian mutu pada Inspektorat VI masih dalam proses penugasan

Pengembangan Human Resources Audit di Lingkungan Kementerian Keuangan 154. Tujuan pengawasan adalah mengembangkan audit terhadap manajemen Sumberdaya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Outcome yang diharapkan dari tema ini yaitu dimanfaatkannya Pedoman Human Resource Audit untuk mendorong perbaikan manajemen SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. 155. Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah terlaksana berupa studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit dengan hasil kegiatan berupa ringkasan hasil studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit.

Peningkatan Kualitas Keuangan Tahun 2012

Tema

Pengawasan

Unggulan

Kementerian

156. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan kualitas TPU sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan Kementerian Keuangan tahun 2012 dan memberikan masukan/saran perbaikan. Untuk mewujudkan

56


tujuan tersebut, direncanakan tahapan kegiatan: penyusunan program kerja pengawasan untuk penugasan revisi pedoman perencanaan pengawasan tematik; penyusunan program kerja pengawasan untuk penugasan training/workshop; revisi pedoman perencanaan pengawasan tematik; training/workshop atas pedoman perencanaan pengawasan tematik; serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 157. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan berupa perencanaan Tema Pengawasan Unggulan dan Dukungan Pengawasan Unggulan; serta kompilasi hasil pembahasan TPU/DPU Inspektorat Jenderal Tahun 2012 dan penyiapan serta revisi bahan presentasi berdasarkan masukan dari Inspektorat/Sekretariat. Beberapa output yang telah dihasilkan meliputi: Laporan Pembahasan Penyesuaian TPU Itjen Tahun 2011; Pedoman Perencanaan Pengawasan Tematik Berbasis Teammate; Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-415/IJ/2011 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2011; Revisi Road Map Itjen 2010-2014; Usulan TPU dan DPU Itjen 2012; hasil evaluasi TPU Itjen 2011; serta bahan presentasi TPU dan DPU Itjen 2012.

Peningkatan Kualitas Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik 158. Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu layanan publik di lingkungan Kemenkeu melalui monev implementasi tindak lanjut perbaikan (action plan perbaikan) oleh unit eselon I terkait, dan mengidentifikasi hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya implementasi implementasi action plan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. 159. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan koordinasi dan tindak lanjut Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-01/IJ/2011 tanggal 22 September 2011 pada Inspektorat V dan Inspektorat Bidang Investigasi. Adapun, output yang telah dihasilkan sampai Oktober 2011, antara lain: Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Stakeholders; Peta Kondisi Kualitas Layanan Itjen; Draft Surat Edaran Itjen tentang Langkah Perbaikan Kualitas Layanan Itjen terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat di IBI dan Konsultasi Belanja Modal di Inspektorat V; serta Laporan kompilasi hasil monev ke FKRB.

Program Peningkatan Disiplin dan Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal 160. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan disiplin dan kode etik demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas pegawai; meningkatkan disiplin pegawai; menjamin terpeliharanya tata tertib; menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang professional. Outcome yang diharapkan yaitu terwujudnya disiplin kerja dan penegakan kode etik bagi para pegawai Itjen.

57


161. Pada Oktober 2011 telah dilaksanakan pemantauan penerapan kode etik terhadap auditor/pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya di antaranya: penyusunan Pedoman Perilaku Pegawai Itjen; penyempurnaan Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen; penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi atas Kompetensi serta Perilaku Auditor Itjen; dan finalisasi Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen. Sedangkan output yang telah dihasilkan antara lain: draf Peraturan Irjen yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Irjen Nomor PER-03/IJ/2011 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Itjen; dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi atas Kompetensi serta Perilaku Auditor Itjen.

Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Rangka Peningkatan Peran Inspektorat Jenderal Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan 162. Tujuan pengawasan ini adalah membantu Itjen dalam meningkatkan peranya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan evaluasi program. Outcome yang diharapkan adalah dimanfaatkannya pedoman evaluasi program untuk mendorong peningkatan kinerja program-program di Kementerian Keuangan. 163. Sampai akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan: persiapan reviu serta evaluasi atas APBN dan Laporan Keuangan BA 15; evaluasi program pada program pengiriman training/seminar/workshop pegawai Itjen ke luar negeri; kompilasi dan analisis informasi hasil kuesioner atas pelaksanaan Program Pengiriman Training/ Workshop Pegawai Itjen ke Luar Negeri; dan penyempurnaan draf Pedoman Evaluasi Program. Output yang telah dihasilkan berupa hasil evaluasi atas APBN dan Laporan Keuangan Menteri Keuangan; laporan hasil evaluasi program; serta konsep pedoman evaluasi program.

PENGAWASAN PADA BADAN PENGELOLAAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Peningkatan Efektivitas Pengawasan Bapepam-LK terhadap Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Emiten dan/atau Calon Emiten pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 164. Tujuan pelaksanaan pengawasan ini adalah untuk menilai efektifitas pengawasan Bapepam-LK terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan oleh emiten dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Output yang akan dihasilkan adalah bahan masukan bagi Bapepam-LK untuk peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan.

58


165. Desain penugasan telah seluruhnya dilaksanakan. Dari hasil audit disimpulkan bahwa kegiatan penelaahan laporan dan pemantauan terhadap emiten/perusahaan publik yang dilakukan oleh Biro PKP Sektor Riil atas pelaksanaan prinsip keterbukaan, secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: a. Pemantauan kapatuhan emiten terhadap peraturan Bapepam-LK terkait Aksi Korporasi belum memadai. Tim Itjen merekomendasikan kepada Biro PKPSR agar menyempurnakan SOP pemantauan kepatuhan emiten terhadap peraturan Bapepam-LK terkait Aksi Korporasi. b. Bapepam-LK belum mengenakan sanksi kepada emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan berkala. Tim Itjen merekomendasikan kepada Biro PKPSR agar mengirimkan surat konfirmasi dan memberikan sanksi kepada emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan berkala, dan melakukan upaya konfirmasi dengan instansi yang terkait dengan emiten bersangkutan serta lebih meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung. c. Pengiriman surat konfirmasi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada emiten dan pelimpahan surat keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala kepada Biro PKPSR memakan waktu lama, karena belum terdapat pengaturan batas waktu atas hal dimaksud. Direkomendasikan kepada Biro PKPSR agar atas SOP Nomor 16 BL.07 no 6(a) tersebut di atas dilengkapi dengan timeframe penyampaian konfirmasi kepada emiten. d. Besarnya biaya penawaran umum yang dilaporkan oleh emiten/perusahaan publik dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) berbeda dengan yang diungkapkan dalam prospektus. Disarankan agar Biro PKPSR membuat kajian atau pedoman untuk menetapkan tingkat materialitas terhadap perubahan penggunaan dana dalam satu penawaran umum.

Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan Keuangan dan Pemberian Izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Efektifitas

166. Tujuan pengawasan ini adalah mendorong optimalisasi kinerja Biro Pembiayaan dan Penjaminan dalam pemanfaatan pelaporan keuangan dan pemberian izin. Outcome yang ingin dicapai yaitu policy recommendation mengenai mekanisme pengawasan perusahaan pembiayaan dan penjaminan. 167. Desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan sampai dengan bulan Juli yang lalu. Berdasarkan hasil audit (sampai akhir Mei 2011), dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan laporan berkala dan pemberian izin perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan oleh Biro P2 Bapepam-LK sebagai sarana early warning system belum optimal. Hal ini tercermin dari:

59


a. Pemberian izin pendirian perusahaan pembiayaan kurang optimal. Terdapat beberapa perusahaan pembiyaan dan/atau penjaminan yang diberikan izin usaha walaupun perusahaan tersebut belum memenuhi persyaratan; b. Kualitas informasi laporan berkala yang disampaikan perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan masih kurang memadai; c. Analisis laporan berkala sebagai sarana early warning system kurang optimal. Proses analisis pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan pada Biro P2 masih dilakukan secara manual dengan input berupa data pelaporan keuangan yang diperoleh dari server LBPP Bank Indonesia. Proses analisis tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama; d. Penelaahan pelaporan berkala perusahaan pembiayaan dan/atau penjaminan tidak memadai. Berdasarkan hasil sampling audit, terhadap 5 (lima) perusahaan pembiayaan yang menyampaikan laporan kegiatan usaha semesteran dan tidak dilakukan analisis oleh Biro P2; serta e. Penerapan Law Enforcement terkait dengan kewajiban penyampaian laporan berkala belum efektif. f. Untuk Itjen, selanjutnya perlu untuk melakukan kegatan workshop dan ikut serta dalam diskusi yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan dan penjaminan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas auditor khususnya yang bertanggung jawab untuk mengaudit Bapepam-LK serta memberikan pemahaman yang lebih terhadap tugas pokok dan fungsi Bapepem-LK sebagai regulator dan pengawas perusahaan pembiayaan dan penjaminan.

PENGAWASAN PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan BKF 168. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. 169. Sampai Akhir Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan, antara lain: sosialisasi COSO Internal Control Framework, KMK nomor: 152/KMK.09/2011 dan lampirannya, mendapatkan nama PIC dan kegiatan yang dipilih, pembahasan jadwal kerja pengembangan perangkat dan pelaksanaan pemantauan; serta asistensi penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja dan Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Output yang telah dihasilkan berupa hasil identifikasi pengendalian utama, checklist, dan daftar pengujian. Adapun, kegiatan uji coba pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di lingkungan BKF belum dilaksanakan, karena masih menunggu konsep Surat Keputusan Kepala BKF tentang

60


penetapan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai UPPI di lingkungan BKF dan konsep surat penugasan uji coba pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di lingkungan BKF ditandatangani oleh Kepala BKF.

Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 170. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan perumusan kebijakan pendapatan negara telah sesuai dengan Standard Operating Procedure/Prosedur Kerja dan Standard Operating Procedure yang ada sudah memadai, menggunakan kelengkapan data yang akurat, dilakukan harmonisasi dengan perundang-undangan terkait. Output yang diharapkan berupa peta risiko pelaksanaan tugas pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, berupa usulan SOP serta rekomendasi perbaikan kebijakan. 171. Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: PKS/workshop, penyusunan Program Kerja Audit Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PPK-PKPN), dan audit proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF. Output yang telah dihasilkan adalah Program Kerja Audit PPK-PKPN dan Laporan Hasil Audit.

PENGAWASAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan BPPK 172. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengembangkan daftar key control dan checklist pada kegiatan tertentu yang dipilih; pengembangan kapasitas SDM pada mitra unit eselon I dalam menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern; dan terlaksananya kegiatan pemantauan pada kegiatan tertentu yang dipilih. 173. Selama bulan Oktober 2011, tidak ada kegiatan pengawasan terkait tema ini. Akan segera dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di BPPK sesuai dengan target Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit. Kegiatan yang didesain adalah asistensi dan monitoring end user training pembentukan UKI.

Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 174. Tujuan tema pengawasan adalah mendorong peningkatan penyelenggaraan program diklat pada Pusdiklat. Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan program diklat; penyusunan program diklat; validasi program diklat; pelaksanaan program diklat; serta perbaikan program diklat. Output yang diharapkan berupa Laporan Hasil audit tentang perbaikan program pendidikan dan latihan pada pusdiklat.

61


175. Desain penugasan atas tema pengawasan ini telah seluruhnya di bulan Juni 2011. Dari hasil audit dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program diklat tahun 2010 dan 2011 belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: a. Terkait penyusunan program diklat, belum dibuat Laporan Hasil Penelitian Training Need Analysis (TNA) tahun 2009 dan 2010 sebagai salah satu dasar penyusunan Program dan Kalender Diklat dan Penataran Tahun 2010 dan 2011. Direkomendasikan agar dalam penyusunan kalender diklat terlebih dahulu disusun Laporan Hasil Penelitian Training Need Analysis sesuai ketentuan berlaku. b. Validasi program diklat Pusdiklat Pajak tahun 2010 belum dilaksanakan. Direkomendasikan agar segera melaksanakan validasi tersebut, terutama untuk program diklat tahun 2010 yang masih terus berlanjut/ berulang sampai saat sekarang.s c. Data-data untuk keperluan Koordinasi Validasi Program Diklat/Penataran Tahun 2010 tidak/belum dikirimkan ke Sekretaris BPPK. Direkomendasikan agar segera melaksanakan validasi tersebut, terutama untuk program diklat tahun 2010 yang masih terus berlanjut/ berulang sampai saat sekarang dan mengirimkan hasil validasinya ke Sekretaris Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. d. Evaluasi Diklat dan Laporan Kinerja per Dikl2010 dan 2011 belum dilaksanakan secara menyeluruh. Direkomendasikan agar melakukan perbaikan Laporan Kinerja per diklat sesuai ketentuan. e. Rencana Biaya Diklat tahun 2010 dan 2011 yang tercantum dalam Formulir A.1 kurang akurat. Atas kondisi tersebut direkomendasikan agar: 1) Dalam membuat rencana biaya diklat didukung dengan perhitungan yang akurat; 2) Melakukan klarifikasi masalah tersebut dan memperbaiki akurasi rencana biaya diklat di dalam formulir A1.

PENGAWASAN PADA SELURUH UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN Pencegahan Korupsi 176. Kegiatan Pencegahan Korupsi bertujuan untuk menumbuhkan sikap tidak korupsi oleh para pegawai/pejabat dan mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data secara rinci mengenai kesadaran para penyelenggara negara khususnya para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pemberantasan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar.

62


Output yang diharapkan berupa daftar frequently asked questions (FAQ); Peta Partisipan Sosialisasi; serta pendapat para narasumber mengenai best practice pencegahan korupsi. 177. Pada Oktober 2011, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan terkait tema ini. Sampai dengan berakhirnya bulan ini telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali penugasan dalam rangka Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk 2 (dua) kali penugasan persiapan dan 1 (satu) kali kegiatan lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi Anti Korupsi di wilayah Banda Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, lingkungan DJBC Sumut, wilayah Kalimantan Barat, Jambi, dan Manado, serta kegiatan penyusunan dan pemberian materi audit investigasi, intelijen serta TUSI IBI untuk mengisi Studi Lapangan STAN BPPK.

Surveillance/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan 178. Tujuan dilakukannya kegiatan surveillance adalah untuk memberikan bahan/informasi mengenai adanya praktik-praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada pimpinan. Hasil dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil Surveillance/PULBAKET/PULDAI beserta bahan/informasi mengenai adanya praktik-praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi di Kementerian Keuangan kepada pimpinan unit eselon I tersebut. Rekomendasi hasil surveillance untuk ditindaklanjuti dengan audit investigasi. 179. Pada Oktober 2011, terkait surveillance telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Sidak di Sub Bidang Program dan Kegiatan IIIC (Tata Usaha Menteri) pada Sekretariat Jenderal; b. Sidak di Dit. Dana Perimbangan, Dit. PKD dan Dit. EPIKD pada DJPK Penanganan Penyiapan DAU dan DAK; c. PULBAKET atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; d. PULDAI terkait Penyelenggaraan Importasi Truk Bekas dan Pelelangan BMN; e. PULDAI atas hasil pemeriksaan mendadak pada DJPK; f. PULBAKET atas dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai KPP Pratama Jakarta Pluit; g. PULBAKET atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKPKL PPN PT SDS Tahun Pajak 2007 s.d. 2010; serta h. PULBAKET atas dugaan penyimpangan oleh pejabat/pegawai KPP Wajib Pajak Besar Dua.

63


Total sampai akhir Oktober 2011, telah direalisasikan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali kegiatan terkait surveillance. Tidak ada laporan hasil surveillance yang terbit pada bulan ini. Adapun laporan yang terbit pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut: a. LAP-13/IJ.9/I/2011 tanggal 01 Agustus 2011 sebagai laporan atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2011 yaitu surveillance atas dugaan penerimaan gratifikasi pada penyimpangan dalam Pemeriksaan Pajak oleh Pemeriksa Pajak KPP Gresik; b. LAP-14/IJ.9/I/2011 tanggal 02 Agustus 2011 sebagai laporan atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2011 yaitu surveillance atas Pemeriksaan Dit. KITSDA terhadap pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dan Pembentukan Tim Pemeriksaan Dalam Hukuman Disiplin; c. LAP-15/IJ.9/I/2011 tanggal 04 Agustus 2011 sebagai laporan atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2011 yaitu surveillance atas Dugaan Korupsi dalam Anggaran SISMIOP Tahun 2009 dan 2010; d. LAP-16/IJ.9/I/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 yaitu surveillance atas Dugaan Penyimpangan dalam penerbitan SPPT PBB pada Tahun 2006 di KPP Pratama Bekasi Selatan; e. LAP-17/IJ.9/I/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 yaitu PULBAKET atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang Pegawai/Pejabat DJBC; serta f. LAP-18/IJ.9/I/2011 tanggal 30 September 2011 sebagai laporan hasil kegiatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2011 yaitu surveillance atas Dugaan Penyimpangan oleh Pegawai DJP a.n. EN.

Audit Investigasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berdasarkan transaksi sebenarnya - Faktur Pajak Fiktif 180. Tujuan tema pengawasan ini adalah untuk membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan/atau unsur Kementerian Keuangan lainnya dalam penanganan Restitusi PPN; mengidentifikasi modus operandi dan titik rawan terjadinya penyimpangan; dan memetakan kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem penanganan restitusi PPN. Sasaran dari audit investigasi ini adalah penerbitan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPN atas WP yang melakukan ekspor fiktif dan/atau memanfaatkan faktur pajak fiktif termasuk penyetoran PPN impor fiktif/bermasalah atas penanganan restitusi PPN untuk masa pajak tahun 2007 s.d. 2010. 181. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian restitusi PPN oleh pejabat/pegawai pada KPP Palembang Seberang Ulu. Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka

64


pelaksanaan audit investigasi atas Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif adalah sebanyak 4 (empat) kali penugasan termasuk 2 (dua) kali penugasan persiapan (penyusunan pedoman dan pengolahan data), sebagai berikut: a. Penyusunan pedoman audit investigasi atas dugaan penyimpangan dalam penanganan restitusi PPN; b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I; c. Pengolahan data terkait Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dan Pemalsuan SSP; serta d. Audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian restitsi PPN oleh pejabat/pegawai pada KPP Palembang Seberang Ulu. Output yang telah diselesaikan dari kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya adalah: a. LAP-11/IJ/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai output kegiatan audit investigasi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I yang dilaksanakan pada Januari 2011; serta b. Pedoman Audit Investigasi Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penanganan Restitusi PPN.

Audit Investigasi atas Penyimpangan/Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan 182. Tujuan pengawasan adalah untuk membuktikan adanya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat Kementerian Keuangan. Outcomes dari kegiatan ini adalah: sanksi berupa hukuman disiplin, kewajiban penyetoran ke kas negara, perbaikan sistem dan prosedur, serta pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum. 183. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan investigasi sebagai berikut: a. Audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai Kemenkeu terkait PMK 140/PMK.07/2011; b. Audit Investigasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Prosedur Pencabutan Pemblokiran Rekening Bank milik WP PT CIS pd KPP Pratama Surbaya Wonocolo; serta c. Audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu, terdapat juga penugasan di luar kegiatan investigasi, yaitu Tim Khusus dalam rangka koordinasi penyelesaian kasus penanganan penerbitan SKPKB PT KPC. Kegiatan Audit Investigasi atas Penyimpangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober ini adalah 22 (dua puluh dua) kali penugasan untuk kegiatan audit

65


investigasi TUSI dan 1 (satu) kali penugasan untuk kegiatan Tim Khusus. Dan terkait audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai Kemenkeu terkait PMK 140/PMK.07/2011, pada Oktober ini pula telah diterbitkan output laporan dengan nomor LAP-28/IJ/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Eksaminasi Harta Kekayaan (Seluruh Unsur Kemenkeu) 184. Tujuan pengawasan ini adalah untuk: a) meningkatkan ketaaatan dan kejujuran pegawai dalam penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi; b) mengindetifikasi dugaan penyimpangan atas pelaporan harta kekayaan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dalam Laporan Pajak-Pajak Pribadi; serta c) mengidentifikasi dugaan harta kekayaan tidak wajar pada Laporan Pajak-Pajak Pribadi berasal dari perilaku koruptif. 185. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P. Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait tema ini adalah sebagai berikut: a. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka persiapan penanganan LP2P; b. Pengembangan Aplikasi LP2P + DHK termasuk nara sumber; c. Penyusunan pedoman eksaminasi LP2P dan DHK; d. Penyortiran Berkas LP2P; serta e. Pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P. Laporan yang terbit pada Oktober 2011 adalah LAP-19/IJ.9/I/2011 mengenai pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P.

Pengawalan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan 186. Tujuan pengawasan adalah untuk: a) mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan mengusulkan alternatif penyelesaian; b) memastikan penyelesaian sanggahan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c) menilai ketaatan, efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa, khususnya belanja modal. 187. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut: a. Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada GKN Kupang; b. Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada KPP Pratama Blora; c. Audit Belanja Modal TA 2011 pada KPP Pratama Pontianak; d. Audit Belanja Modal TA 2011 pada GKN Surabaya I;

66


e. f. g. h. i. j.

Audit Belanja Modal TA 2011 pada GKN Surabaya II; Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada Kanwil XI DJKN Pontianak; Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada KPPN Bima; Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada KPP Pratama Jambi; Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada KPKNL Purwakarta; serta Audit Belanja Modal TA 2010 Dan 2011 Pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Hasil audit belanja modal tahun 2011 yang relatif menonjol, antara lain: a. Diduga terdapat konflik kepentingan dan/atau adanya harga perolehan tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya atas Pengadaan Tanah untuk Sekretariat Pengadilan Pajak (Set-PP) yang dilaksanakan oleh Setjen. Sampai saat ini, hasil audit atas hal tersebut masih dalam proses penyelesaian. b. Terdapat pembayaran belanja modal untuk pembangunan gedung pada GKN Jayapura sebesar Rp1.9 M untuk Konsultan Perencana (Rp1,645 M) serta Manajemen Konstruksi (Rp319 Juta) yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu: 1) Kontrak ditandatangani sebelum ada pembukaan blokir oleh DJA; 2) Kontrak multiyears untuk Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi ditandatangani sebelum ada persetujuan multi years contract dari menkeu (sampai saat ini belum ada persetujuan dari Menkeu) sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 pasal 9 ayat (4); 3) Belum ada izin penghapusan gedung lama GKN Jayapura dari pengelola barang milik negera (Menteri Keuangan) sesuai dengan PP 6 tahun 2006 yang telah diubah dengan PP 38 tahun 2008 jo. PMK 96 tahun 2007. 4) Realisasi pembayaran konsultan perencana dan manajemen konstruksi tidak sesuai dengan pekerjaan. Output dari konsultan perencana belum selesai (gambar perencanaan), sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan jasa pemborongan pembangunan gedung GKN Jayapura.

Compliance Office for Risk Management 188. Tujuan penerapan Compliance Office for Risk Management (CORM) pada tahun 2011 adalah: menyusun konsep kebijakan manajemen risiko berupa usulan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta melakukan penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan manajemen risiko dan efektivitas penanganan risiko. Objek yang akan dievaluasi pada periode tahun 2011 ini adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan Itjen. Target output yang diharapkan adalah: a) Usulan revisi PMK 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; b) Usulan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Monitoring dan Reviu Kinerja Penerapan Manajemen

67


Risiko; c) Laporan Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal; dan d) Executive Summary Pelaksanaan Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko. 189. Sampai akhir Oktober 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko; dan b. penilaian mandiri (self assesment) atas proses manajemen risiko UPR Inspektorat II dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Output yang telah dihasilkan berupa Pedoman Monitoring dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko (LAP-01/RM/IJ.800A/2011). Pedoman tersebut digunakan oleh Inspektorat sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko, yang saat ini sedang diuji pada beberapa unit pemilik risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal. Adapun laporan hasil penilaian mandiri (self assesment) proses manajemen risiko masih dalam proses penyelesaian.

Pembimbingan dan Konsultasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan 190. Tujuan kegiatan konsultasi dan pembimbingan manajemen risiko adalah meningkatkan keteladanan dari pimpinan dalam mengimplementasikan manajemen risiko dalam setiap kebijakan; mendidik dan melatih anggota organisasi sehingga memiliki kemampuan melaksanakan proses manajemen risiko; dan membantu unit Eselon I lain menyusun peta risiko. Output yang diharapkan, yaitu: tujuh peta risiko First Asessment di DJKN; dan dua puluh tiga Peta Risiko Second Asessment di Eselon I lain. Adapun, target outcome-nya adalah rata-rata persentase UPR Eselon I yang telah melaksanakan manajemen risiko sebesar 60%. 191. Pada Oktober 2011, telah dilaksanakan kegiatan berupa Pembimbingan dan Asistensi Manajemen Risiko pada: a. Kanwil DJBC Sulawesi, Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat, Kanwil DJBC Nangroe Aceh Darussalam; b. Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil II DJKN Medan, Kanwil XI DJKN Pontianak; serta c. Kanwil II DJPB Provinsi Sumatera Utara. Beberapa output yang telah dihasilkan sampai akhir Oktober 2011, sebagai berikut: a. Laporan kegiatan Pembentukan dan Pemantapan Trainer Manajemen Risiko di Itjen; b. Laporan TOT manajemen risiko lanjutan bagi: Setjen, DJKN, DJBC, dan DJBC; c. Laporan asistensi/pembimbingan dan reviu penyusunan profil risiko pada: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Sumber Daya

68


Manusia, Pusat Informasi dan Teknologi, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Organta, BPPK, DJA, dan Kantor Pusat DJBC, Kanwil XVII DJKN Jayapura, dan Kanwil IV DJKN Palembang; Badan Kebijakan Fiskal; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Kanwil XI DJPB Provinsi DKI Jakarta; Kanwil X DJPB Propinsi Banten; Kanwil IX DJPB Bangka Belitung; Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara; Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Selatan; dan Kanwil II DJPB Provinsi Sumatera Utara.

PENINGKATKAN KAPABILITAS INSPEKTORAT JENDERAL

DAN

KAPASITAS

SUMBER

DAYA

Penyelesaian Pembangunan Manajemen Kinerja Berbasis Balance Score Card sampai dengan Tingkat Pelaksana 192. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Itjen tetap pada jalur dan kerangka waktu yang tepat serta dapat melaksanakan uji cobanya sesuai dengan kalender pembangunan manajemen kinerja berbasis Balance Score Card serta tersedianya dasar yang seragam dalam melakukan penilaian individu khususnya untuk unsur penilaian kinerja. Output yang ditargetkan berupa manajemen kinerja berbasis BSC untuk Kemenkeu-One s.d. Kemenkeu-Five; laporan berkala hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama; serta hasil uji coba implementasi manajeman kinerja di lingkungan ITJEN. 193. Sampai dengan Oktober 2011, capaian untuk tema ini adalah penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan, untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan tiga buah laporan untuk kuartal I, kuartal II, dan kuartal III tahun 2011.

Penyesuaian Perangkat Organisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 194. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penamaan jabatan baik (baik struktural maupun pelaksana) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 serta organisasi Itjen dapat berjalan efektif dengan telah tersedianya uraian jabatan dan SOP yang telah sesuai. Output yang ditargetkan berupa Nama dan Uraian Jabatan serta SOP berdasarkan PMK 184/PMK.01/2011. 195. Sampai dengan Oktober 2011, progress dari kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk Uraian Jabatan Itjen dan nama jabatan pelaksana telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada Setjen. SOP Itjen telah selesai

69


97% (SOP Sekretariat telah disetujui oleh Setjen serta SOP Inspektorat sedang dalam tahap revisi hasil reviu Setjen). Kegiatan pemeringkatan jabatan telah selesai 100%, namun belum ada undangan dari Setjen untuk dilakukan pembahasan. Terkait pembuatan aplikasi Uraian Jabatan telah mencapai 45% sampai dengan Oktober 2011.

Pemanfaatan Aplikasi TeamMate sebagai Sumber Informasi untuk Penyusunan Laporan Berkala Inspektorat Jenderal 196. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala dapat tersedia tepat waktu karena informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan berkala tersebut tersedia pada sub aplikasi Team Central serta pelaporan berkala dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi TeamMate sehingga selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Output yang ditargetkan berupa SOP penyusunan laporan berkala, template laporan berkala, serta laporan berkala yang memanfaatkan TeamMate. 197. Sampai dengan Oktober 2011 kegiatan yang telah dilakukan berhubungan dengan dengan tema ini adalah telah diselesaikannya laporan berkala untuk bulan Januari s.d. September 2011. Namun, dalam pembuatan laporan tersebut masih dikerjakan secara manual dan belum dapat menggunakan aplikasi TeamMate karena masih terfokus dalam pengembangan aplikasi TeamMate.

Mendorong Percepatan Implementasi TeamMate pada Kegiatan Pengawasan

Sistem

Manajemen

Audit

198. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang ditargetkan harus menggunakan TeamMate di Inspektorat dapat tercapai melalui training dan konfigurasi yang dibutuhkan serta penyediaan helpdesk. 199. Sampai dengan Oktober 2011, progress untuk tema ini adalah aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap Fieldwork pada 55,04% penugasan pengawasan atau 75,08% untuk seluruh tahap. Selain itu, telah dilakukan 5 (lima) kali kegiatan pendampingan oleh Sub Tim TeamMate Response selama Oktober 2011.

Pengembangan Sistem Manajemen Mutu pada Sekretariat Inspektorat Jenderal 200. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan yang dimintakan untuk sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 tersedia serta memastikan bahwa ISO 9001:2008 dapat diimplementasi secara konsisten pada Sekretariat ITJEN. Output yang ditargetkan berupa dokumentasi ISO 9001:2008 serta sertifikasi ISO 9001:2008. 70


201. Terkait dengan pengembangan sistem manajemen mutu pada Sekretariat Itjen, sampai Oktober 2011, telah dilakukan workshop pengembangan dokumentasi QMS ISO 9001:2008 Sekretariat Itjen, workshop Internal Quality Audit (IQA) ISO 9001:2008 serta praktik audit, dan persiapan pelaksanaan sosialisasi QMS ISO 9001:2008 Sekretariat Itjen.

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dari Auditor Eksternal 202. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan auditor eksternal lengkap dimiliki dan diketahui statusnya setiap saat serta mengusahakan agar masing-masing unit eselon I mengetahui seluruh rekomendasi dan statusnya serta mengusahakan ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut. Output yang ditargetkan berupa pedoman pemantauan tindak lanjut serta laporan berkala status rekomendasi dari pemeriksa eksternal. 203. Sampai dengan Oktober 2011, telah dilakukan pengelolaan data tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI telah lengkap dimiliki dan diketahui statusnya terkait temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC. Terkait temuan BPK-RI pada unit eselon I lain, rekomendasi dan status yang dimiliki belum up to date, dan untuk selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan unit eselon I terkait. Berkaitan dengan pemantauan atas hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dimiliki daftar/matriks laporan, temuan, dan rekomendasi BPKP atas unitunit eselon I Kemenkeu beserta status tindak lanjutnya. 204. Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI telah diadministrasikan dalam daftar temuan hasil pemeriksaan BPK-RI serta telah direkam dalam aplikasi TeamMate. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI yang masuk telah dimintakan tanggapan dari unit eselon I terkait dan telah diterima balasan berisi tindak lanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi. Tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI tepat waktu. Terkait dengan rekomendasi hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dilakukan rapat awal koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPKP pada unit-unit Kemenkeu yang membahas mekanisme penyelesaian tindak lanjut pada masing-masing unit..

Pengelolaan Jabatan Fungsional 205. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses penetapan angka kredit bagi para pejabat fungsional auditor; memperjelas peran dari masing-masing pihak yang terkait dengan fungsi pengawasan; serta tersedia jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan. Output yang ditargetkan berupa Aplikasi SISPAK yang terintegrasi dengan TeamMate; Perangkat untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer; serta Hasil kajian.

71


206. Sampai dengan Oktober 2011, progress dari kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional yaitu draft Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sudah ditandatangani dan ditetapkan dengan nomor SE-13/IJ.1/2011 tanggal 25 Oktober 2011.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal 207. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan diklat dan peserta diklat sesuai dengan yang diharapkan baik dari segi kompetensi maupun dari karakternya serta tersedianya konsep-konsep pengembangan pegawai. Output yang ditargetkan berupa konsep-konsep pengelolaan SDM; SOP/mekanisme penegakan kode etik pegawai dan pemberdayaan Majelis Kode Etik; serta hasil evaluasi atas diklat/training luar negeri. 208. Sampai dengan Oktober 2011, progress dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan tema pengembangan SDM Itjen adalah pedoman diklat luar negeri masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian. Kamus Kompetensi Teknis/Hard Competency form 8 sudah selesai disusun dan akan dilakukan konsultasi akhir dengan konsultan sebelum Kamus Kompetensi tersebut difinalkan. Pedoman konseling masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian, dan untuk pemilihan officer of the month masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana 209. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara bertahap sarana dan prasarana yang dimiliki telah sesuai dengan spesifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan ITJEN secara keseluruhan dan pelaksanaan kegiatan surveillance IBI. Output yang ditargetkan berupa sarana dan prasarana serta peralatan surveillance (untuk IBI). 210. Hingga 31 Oktober 2011, progress dari tema ini di antaranya adalah hasil pengadaan alat komputer telah diserahterimakan, dan saat ini dalam proses instalasi aplikasi perkantoran oleh SIP. Hasil pengadaan Compact Rolling telah diserahterimakan dan telah diditribusikan kepada user. Pengadaan buku literatur untuk perpustakaan Itjen masih dalam proses pengadaan. Proses pengadaan software Manajemen Risiko telah memasuki masa sanggah. Proses pengadaan hardware Investigasi telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan untuk pengadaan software Investigasi telah memasuki tahap evaluasi penawaran.

72


Penyempurnaan Proses Bisnis pada Bagian Umum 211. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bagian Umum dapat memberikan dukungan dan layanan secara optimal dengan proses bisnis yang telah dimodernisasi. Output yang ditargetkan berupa proses bisnis yang telah dimodernisasi. 212. Sampai dengan Oktober 2011, progress pada tema ini adalah telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi MONITATeamMate pada tiap-tiap Inspektorat. Dalam pelatihan tersebut, kami telah menerima masukan-masukan dari Inspektorat terkait pengembangan integrasi aplikasi MONITA-TeamMate di Inspektorat Jenderal serta bekerjasama dengan Bagian SIP telah melakukan perbaikan-perbaikan software aplikasi MONITA. Selanjutnya, akan terus dilakukan pengembangan integrasi aplikasi MONITA-TeamMate serta pemantauan agar seluruh unit di Itjen dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut dengan baik.

Pengembangan Layanan secara On-Line 213. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan perencanaan dan layanan keuangan dapat diakses secara on-line dan semaksimal mungkin dapat memanfaatkan data yang terintegrasi pada sistem manajemen audit TeamMate. Output yang ditargetkan berupa aplikasi-aplikasi yang secara on-line dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta memanfaatkan informasi yang telah tersedia secara terintegrasi dalam sistem manajemen audit TeamMate. 214. Sampai akhir Oktober 2011, progress untuk tema pengembangan layanan secara on-line adalah telah selesai dan terintegrasinya PKPT pada Aplikasi TeamMate serta terwujudnya layanan online untuk pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan. Selain itu, juga telah diselesaikan Laporan Hasil Survei atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Penyediaan Sarana Fisik dan Prosedur untuk Penanganan LP2P 215. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersediannya sarana yang dibutuhkan untuk penanganan LP2P baik secara manual maupun dalam bentuk teknologi informasi serta memastikan bahwa data tentang LP2P dapat tersedia dalam bentuk database yang dapat digunakan oleh IBI. 216. Sampai dengan bulan Oktober 2011, progress kegiatan untuk tema ini adalah seluruh berkas LP2P sdan DHK sudah selesai dientri tanda terima dan dimasukkan dalam 239 box. Dari jumlah tersebut, 121 box (50,63%) telah selesai dicetak dan divalidasi tanda terima. Sementara entri detail telah menyelesaikan seluruh berkas DJP sebanyak 129 box dan diteruskan berkas DJBC 5 box (56,07%). 73


SIMPULAN 217. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan, disusun Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d. Oktober 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen. Progress Report ini menyajikan perkembangan input, proses, output, dan capaian hasil sampai akhir Oktober 2011 apakah konsisten dengan kebijakan pengawasan dan perencanaan yang ditetapkan. 218. Sampai akhir Oktober 2011, Itjen telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan pengawasan dan perencanaan sebelumnya. Sebagian output dari beberapa kegiatan telah dihasilkan sesuai yang diharapkan. Sedangkan, beberapa kegiatan pengawasan masih dalam proses pengerjaan dan/atau dalam proses penyusunan laporan hasil kegiatan. Hambatan-hambatan berarti belum ditemui selama pelaksanaan kegiatan. 219. Berdasarkan progress pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Itjen selama Januari – Oktober 2011, dapat disampaikan beberapa saran untuk pelaksanaan pengawasan di bulan-bulan selanjutnya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang melibatkan banyak pihak, agar berjalan lebih efektif dan efisien diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan lebih intensif di antara pihak-pihak terkait. b. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan tiap kegiatan, terutama kegiatan berskala besar, untuk mengantisipasi gangguan/halangan yang mungkin terjadi dan mengganggu pelaksanaan kegiatan dan program pengawasan keseluruhan.

PENUTUP 220. Mulai tahun 2011, Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan diarahkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Itjen memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pada setiap unit eselon I. Sementara itu, pengembangan Audit Management System (AMS) dalam rangka sedikit demi sedikit merubah budaya kerja auditor Itjen yang terbiasa dengan sistem manual menjadi computer-based dalam pengelolaan pekerjaan audit yang terintegrasi, diupayakan tetap menjadi concern dan dijaga kontinuitas implementasinya selama tahun 2011. Diperlukan komitmen dan awareness seluruh pihak untuk me-maintain peran ini dan pengembangan yang dilakukan, demi Itjen dan Kementerian Keuangan ke depan yang lebih baik.

74


221. Terakhir, Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada objek pengawasan/seluruh unit eselon I dan semua pihak yang telah dan/atau akan membantu dan mendukung tercapainya seluruh tujuan, program, dan kegiatan pengawasan Itjen selama tahun 2011.

75

LAMPIRAN

MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. OKTOBER TAHUN 2011

Progress Report on Internal Audit Activity For The Month Ended October 31st 2011

MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. OKTOBER TAHUN 2011 No.

URAIAN

PROGRESS S.D SEPTEMBER

PROGRESS S.D OKTOBER

HAMBATAN

ACTION PLAN

Direktorat Jenderal Pajak 1

-

Asistensi Pembentukan Unit Kontrol

Telah dilaksankan uji coba pelaksanaan Telah dilaksanakan asistensi

Intern di Lingkungan DJP

pemantauan di Kanwil DJP Jakarta

penyusunan mekanisme kerja

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi kegiatan

Timur dan KPP Madya Jakarta Timur,

pemantauan yang dilaksanakan oleh

peningkatan penerapan pengendalian

sosialisasi kegiatan peningkatan

Dit. KITSDA dan sosialisasi

intern di lingkungan DJP pada Kanwil

penerapan pengendalian intern di

Peningkatan Penerapan Pengendalian

DJP yang belum dilaksanakan sosialisasi,

lingkungan DJP dan asistensi end user Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal

yaitu meliputi 20 Kanwil DJP di seluruh

training di dua kota (Medan dan

Pajak di Makassar pada 4 Kanwil

Indonesia, dan monitoring pelaksanaan

Surabaya) yang meliputi 7 Kanwil

yaitu: Kanwil DJP Sulselbartra, Kanwil

pemantauan pengendalian utama di

yaitu: Kanwil DJP Sumatra Utara I;

DJP Suluttenggo dan Malut, Kanwil

Kanwil DJP dan KPP.

Kanwil DJP Sumatra Utara II;

Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan Kanwil DJP

DJP NAD; Kanwil DJP Jawa Timur I;

Papua dan Maluku.

Kanwil DJP Jawa Timur II; Kanwil DJP Jawa Timur III; dan

Kanwil DJP

Bali. 2

Audit atas Pemeriksaan Pajak

Telah dilaksanakan pengujian substantif Telah dilaksanakan audit kinerja

-

Kegiatan berikutnya adalah melanjutkan

dan pengujian temuan pada KPP

pemeriksaan pajak pada KPP Pratama

kegiatan audit kinerja Pemeriksaan Pajak,

Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya

Banjarmasin, audit kinerja keberatan

Keberatan, dan Banding pada KPP

Jakarta Pusat, KPP Pratama Manado,

pada Kanwil DJP Kalimantan Timur

Pratama Banjarmasin, Kanwil DJP

KPP Madya Batam, dan KPP Madya

dan Kanwil DJP Sumatera Utara I,

Kalimantan Timur, Kanwil DJP Sumatera

Pekanbaru, dan audit kinerja Keberatan dan audit kinerja Banding pada

Utara I, dan Direktorat Keberatan dan

dan Banding pada Kanwil DJP Jakarta Direktorat Keberatan dan Banding DJP.

Banding DJP.

Khusus. 3

Efektivitas Penyelesaian dan

Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi

(Tidak terdapat kegiatan yang

Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan

pengawasan unggulan efektivitas

dilaksanakan, progress kegiatan sama

-

Penugasan berikutnya adalah penyusunan dan pembahasan policy recommendation

Benchmark

penyelesaian dan pemanfaatan profil

dengan periode sebelumnya)

untuk menentukan langkah-langkah nyata

WP dan Benchmark pada KPP

yang telah/dapat dilakukan Direktorat

Pratama Direktorat Potensi, Kepatuhan,

Jenderal Pajak untuk meningkatkan

dan Penerimaan DJP, Direktorat

efektivitas penyelesaian dan pemanfaatan

Teknologi Informasi Perpajakan DJP,

profil Wajib Pajak dan benchmark yang

Direktorat Transformasi Teknologi

akan dilaksanakan pada November 2011.

Komunikasi dan Informasi DJP, serta KPP Madya Jakarta Pusat.

1


No. 4

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

-

Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan

Audit atas Penanganan Pemeriksaan

Telah dilaksanakan kegiatan


Bukti Permulaan dan Penyidikan

konsultatif/penyampaian hasil sementara


tema pengawasan unggulan ini telah

kegiatan TPU ke Direktorat Intelijen


selesai dilaksanakan pada September

dan Penyidikan DJP. Dengan tingkat

2011.

capaian penyelesaian kegiatan sebesar 100%. Laporan akhir atas program pengawasan unggulan ini adalah No : Lap-44/IJ.2/2011 tanggal 23 September 2011. 5

Audit atas Penagihan Piutang Pajak

Telah dilaksankan audit kinerja

Telah dilaksanakan audit pada KPP

Penagihan Pajak pada KPP Pratama

Madya Palembang dan KPP Pratama

-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kompilasi hasil audit

Medan Polonia, KPP Pratama Medan

Surabaya Pabean Cantikan (ditambah

kinerja dan penyusunan executive

Kota, Kanwil DJP Jawa Tengah II,

dengan konfirmasi data SP3DRI).

summary.

KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Cirebon, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 60%.

6

Efektivitas Penanganan Wajib Pajak

Tingkat capaian tahapan kegiatan


Non Filler

pengawasan unggulan ini secara


-

Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah

keseluruhan telah mencapai 100% dari


selesai dilaksanakan pada Juni 2011.

tujuan yang diharapkan. Policy

Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal nomor: SR181/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011.

7

Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Tingkat capaian atas kegiatan


Membangun Sendiri Dalam Rangka

pengawasan unggulan ini telah


-


Peningkatan Penerimaan Pajak

mencapai 100% dari tujuan yang



Melalui Pajak Pertambahan Nilai

diharapkan. Hasil kegiatan pengawasan

Kegiatan Membangun Sendiri

berupa policy recommendation telah disampaikan kepada DJP melalui surat nomor: SR-176/IJ/2011 tanggal 27 Juni 2011.

2


No. 8

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Audit atas Pengawasan Terhadap


Telah dilaksanakan penyusunan

Kegiatan Pengusaha Kena Pajak

pengumpulan data berupa informasi

program kerja audit, kertas kerja audit,

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan kompilasi dan pembahasan hasil audit

dan kebijakan mengenai Pengusaha

kuesioner, wawancara, dan laporan

dengan Kantor Pusat DJP untuk

Kena Pajak pada Direktorat Potensi,

hasil audit; audit compliance pada DJP

merumuskan solusi alternatif kebijakan

Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat

Sumatera Utara I, KPP Madya Medan,

yang diperlukan dalam meningkatkan

Teknologi Informasi Perpajakan; dan

Kanwil KPP Pratama Medan Timur,

efektivitas pengukuhan dan penetapan

Direktorat Transformasi Teknologi

Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP

serta pengawasan DJP terhadap kegiatan

Komunikasi dan Informasi DJP.

Pratama Surabaya Karangpilang, dan

PKP, serta menyusun laporan hasil akhir.

KPP Pratama Surabaya Sawahan.

9

Audit atas Pengawasan Pembayaran

Telah dilaksanakan compliance audit

Telah dilaksanakan compliance audit

Setoran Masa Pajak

atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan

tahap akhir pada Kanwil DJP Jawa

Pembayaran Masa Pajak

-

dengan Direktorat Potensi Kepatuhan dan

pada Kanwil Timur III, KPP Pratama Batu dan KPP

DJP Jawa Timur I, KPP Madya

Akan dilaksankan kegiatan konsultasi Penerimaan Perpajakan DJP.

Pratama Malang Utara.

Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut. 10

Monev Tindak Lanjut Hasil Survei

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi


Opini Stakeholders pada DJP

laporan monitoring dan evaluasi tindak


-


lanjut hasil survei opini stakeholder



Kementerian Keuangan Tahun 2011 pada 31 KPP. Tingkat capaian atas rangkaian kegiatan pengawasan ini secara keseluruhan telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inepktur Jenderal Nomor: S211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1


Telah dilaksanakan kegiatan asistensi


Intern di Lingkungan DJBC

pelaksanaan uji coba monitoring

penyusunan laporan akhir terkait Tema

pengendalian internal pada Pusat

Pengawasan Unggulan Audit atas

Kepatuhan Internal Kepabeanan dan

Tugas Pokok dan Fungsi Unit

Cukai DJBC.

Kepatuhan Internal Kepabeanan dan

-

-

Cukai DJBC.

3


No. 2

URAIAN



Audit atas Fasilitas Pembebasan di

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif


Bidang Pertambangan Minyak dan

terkait tema pengawasan unggulan

penyusunan laporan akhir terkait

Gas Bumi

pelayanan pemberian fasilitas

pelayanan pemberian fasilitas

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


pembebasan di bidang minyak dan gas pembebasan di bidang minyak dan gas 3

4

Audit atas Pelayanan dan

bumi. Sampai Juli 2011 telah memasuki

bumi (Tidak terdapat kegiatan yang

Pengawasan Penerbitan Form A

tahap Kompilasi hasil audit, dan


(Surat Keterangan Tentang

penyusunan draft policy


Pemasukan Mobil/Kendaraan

recommendation .

Bermotor) Audit atas Pelayanan Pengembalian

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif


(Restitusi) Bea Masuk dan Cukai

terkait Tema Pengawasan Unggulan


dan

Pelayanan Pengembalian Bea Masuk


Pajak Dalam Rangka Impor

dan Cukai. 5

6

Audit atas Pengawasan Lalu Lintas

Telah dilaksanakan penyusunan laporan (Tidak terdapat kegiatan yang

Barang Impor-Ekspor melalui PT. Pos akhir ikhtisar hasil audit.


Indonesia dan Perusahaan Jasa


Titipan Audit atas Pengawasan dan

Telah dilaksanakan penyusunan Laporan (Tidak terdapat kegiatan yang

Pelayanan Pemberian Fasilitas

Akhir Hasil Pengawasan.

Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol 7

dilaksanakan, progress kegiatan sama dengan periode sebelumnya)


Telah

Pengawasan Barang Perwakilan

pembahasan dengan pihak DJBC

dilaksanakan kegiatan

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama


Negara Asing (PNA) dan Audit atas

perihal Rancangan Peraturan Menteri


selesai dilaksanakan.

Penerbitan Formulir B dan Formulir

Keuangan (RPMK) Pengganti KMK

C

No.89/KMK.04/2002 dan KMK No.90/KMK.04/2001. Realisasi proses tahapan kegiatan pada semester I tahun 2011 telah mencapai 100%. Policy recommendation sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui ND-238/IJ.3/2011 tanggal 22 Juni 2011.

4


No. 8

URAIAN



Telah dihasilkan Laporan Penyusunan

Pengawasan terhadap Barang Kena

Perbaikan Policy Recommendation,

Cukai yang Diimpor Langsung dan

Usulan RPMK tentang Toko Bebas

Pembelian di Toko Bebas Bea oleh

Bea, laporan Akhir dan Executive


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-


Perwakilan Negara Asing dan Badan Summary TPU Inspektorat II Tahun Internasional yang bertugas di

2011.

Indonesia 9


Telah disampaikan kepada Direktur


Opini Stakeholders pada DJBC

Jenderal Bea dan Cukai berupa



Laporan akhir Laporan Kompilasi Hasil


selesai dilaksanakan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011).

Direktorat Jenderal Anggaran 1


Telah dilaksanakan kegiatan:

Intern di Lingkungan DJA

a.

Asistensi

pemantauan

penyusunan unit

(Tidak

terdapat

rencana dilaksanakan,

pengendalian

progress

kegiatan kegiatan

yang

-

-

-

-

sama

intern dengan periode sebelumnya)

pada DJA; serta b.

Assistensi

Pelaksanaan

Ujicoba

Pemantauan Pengendalian Utama pada 2

Penyelesaian Permasalahan Temuan

DJA. Kegiatan yang dilaksanakan telah

(Tidak

Badan Pemeriksa Keuangan

sampai kepada penyusunan policy

dilaksanakan,

Mengenai Pemungutan dan

recommendation Optimalisasi


Penyetoran Penerimaan Negara

Penerimaan PNBP terkait penyelesaian

Bukan Pajak

temuan BPK-RI atas permasalahan

terdapat progress

kegiatan kegiatan

yang sama

PNBP Jenis PNBP Lainnya dan telah disampaikan 3 policy recommendation sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-213/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJA, Surat Nomor: S214/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJKN, Surat Nomor: S215/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJPBN.

5


No. 3

URAIAN



Optimalisasi Penetapan Standar Biaya Telah dilaksanakan kompilasi hasil


Khusus

survei, penelaahan terhadap peraturan


perundang-undangan, dan audit


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

mengenai Optimalisasi Penetapan SBK serta pembahasan draft policy recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA 4

5

Peningkatan Kualitas Laporan

Telah dilaksanakan kegiatan reviu

Telah dilaksankan kegiatan penyusunan

Keuangan Belanja Subsidi - Bagian

Laporan Keuangan Belanja Subsidi

bahan dalam rangka sosialisasi

Anggaran 999.07

(APP 999.07) Semester I Tahun 2011

Laporan Keuangan BA.999.07 (belanja

pada DJA

subsidi) dan BA 999.08 (belanja

Selama Agustus 2011, telah

Lainnya) Telah dilaksanakan kegiatan


Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian dilaksanakan kegiatan reviu LK Belanja penyusunan bahan dalam rangka Anggaran 999.08

6

Subsidi (APP 999.08) Semester I

Sosialisasi Laporan Keuangan

Tahun 2011 pada DJA

BA.999.07 (Belanja Subsidi) dan BA

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut

999.08 (Belanja Lainnya) (Tidak terdapat kegiatan yang

Lanjut Hasil Survei Opini

perbaikan atas Hasil Survei Opini


Stakeholders pada DJA

Stakeholder Kementerian Keuangan


pada DJA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 1


Sampai Juli

Intern di Lingkungan DJPBN

telah dilaksanakan terkait dengan tema dilaksanakan, progress kegiatan sama

2011, kegiatan yang


bersama dengan Organisasi dan Tata

ini adalah Pembahasan RKMK

Laksana (Organta) DJPb dalam hal


-

Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut

Peningkatan Penerapan Pengendalian

pembuatan Tahapan Pengembangan

Intern di lingkungan Kementerian

Perangkat Pemantauan atas SOP

Keuangan berdasarkan masukan dari

Pemrosesan Penyelesaian Piutang Negara

unit eselon I; Workshop Penyusunan

pada Dit. SMI DJPb.

Matriks Pengendalian Utama; Training of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern; dan Asistensi Pengembangan Perangkat Pemantauan pada DJPb pada Dit SMI.

6


No. 2

URAIAN Perancangan Bagan Akun Standar

PROGRESS S.D SEPTEMBER Telah disampaikan surat Inspektur

PROGRESS S.D OKTOBER Telah dilaksanakan kegiatan monitoring

HAMBATAN

ACTION PLAN

-


dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dan evaluasi manajemen selisih kurs


dengan nomor S-205/IJ/2011 tanggal 28 atas Penerbitasn Surat No. S-


Juni 2011 mengenai Policy

7191/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011

Adapun rencana kegiatan pengawasan

Recommendation atas pembuatan

dan penyusunan PMK Mekanisme

selanjutnya atas program pengawasan

kebijakan pencatatan selisih kurs pada

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

unggulan ini adalah Monitoring dan

Perwakilan Kementerian/ Lembaga RI

Belanja Negara pada Perwakilan RI

Evaluasi Manajemen Selisih Kurs.

di luar negeri.

dan atase Kementerian Negara/Lembaga di Luar Negeri pada Dit. PA DJPb, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta IV.

3

Penyempurnaan Mekanisme

Pada September 2011, hasil

Perhitungan Fihak Ketiga

pembahasan terhadap konsep pengganti Perbendaharaan tentang Mekanisme

Telah ditetapkan Peraturan Dirjen

PER-33/PB/2010 terkait dengan

Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak

Penatausahaan Penerimaan Dana PFK

Ketiga (PFK) pada Dit. SP DJPb dan

oleh KPPN telah menghasilkan draft

Dit. PKN DJPb dengan Nomor: PER-

Perdirjen dan sudah disampaikan ke

72/PB/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

-

-

Dirjen Perbendaharaan.

4

5

Penyempurnaan Pengelolaan Utang

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring


Kepada Pihak Ketiga

dan Evaluasi atas Pengelolaan Utang


-

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pembahasan hasil

pada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta dengan periode sebelumnya)

penelaahan, dan penyusunan usulan

IV yang telah dilaksanakan sejak akhir

penyempurnaan pengelolaan mekanisme

Juli 2011.

utang kepada pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Satker Badan

Telah dilaksanakan kegiatan uji coba

Layanan Umum

implementasi penilaian kinerja keuangan dilaksanakan, progress kegiatan sama


dilaksanakan adalah Implementasi

Satker BLU Bidang Pendidikan dan

Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU


-

Kegiatan selanjutnya yang akan

Kesehatan atas Laporan Keuangan

dan Penilaian Terhadap Hasil

Audited Tahun 2010 pada Dit PPK

Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan

BLU DJPb.

BLU.

7


No. 6

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Peningkatan Pelaporan dan



Penyempurnaan Mekanisme

pembahasan action plan, survei


Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Laporan

Pendapatan dan Belanja Hibah

terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan


Akhir dan Executive Summary .

Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS DJPU serta pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah. Dari hasil survei telah dibuat matriks permasalahan hibah yang ditindaklanjuti dengan pembahasan. Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukannya revisi pada PMK Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

7

Kajian Kemampuan Membayar

Telah dilaksanakan kajian kemampuan


Piutang Macet pada Direktorat SMI

membayar piutang macet debitur pada


Dit. SMI-DJPB antara lain audit


-

-

-

-

operasional (ketaatan) atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPb dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPb.

8

Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak

Telah dilaksanakan kegiatan survei

Telah dilaksanakan audit ketaatan

Kerjasama Pemerintah dengan Bank

pendahuluan (pengumpulan data) pada

Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan

Operasional dan Bank Persepsi, serta Direktorat PKN DJPb (lanjutan), serta

Bank Operasional dan Bank Persepsi

Koordinasi Penyelesaian Masalah

Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan

pada beberapa kantor, yaitu: KPPN

Selisih Kas pada Sisa Anggaran

Pelaksanaan Kontrak Kerjasama

Pekanbaru, KPPN Pematang Siantar,

Lebih

Pemerintah dengan Bank Operasional

KPPN Surabaya I, KPPN Samarinda,

dan Bank Persepsi.

KPPN Mataram, KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan KPPN Wonosari.

8


No. 9

URAIAN



Audit dan Monitoring Kegiatan

Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring

Strategis Jangka Pendek Direktorat

atas tema pengawasan unggulan ini

atas kebijakan Direktorat Jenderal

Jenderal Perbendaharaan dan

s.d. Agustus 2011 mencapai 61,54%.

Perbendaharaan terkait akselerasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

implementasi program SPAN Pada DJA, Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPB, Dit. APK DJPB, dan Dit. PKN DJPB.

10

Monitoring dan Evaluasi atas Tindak

Telah dilaksanakan penyusunan laporan (Tidak terdapat kegiatan yang

Lanjut Hasil Survei Opini

kompilasi hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan, progress kegiatan sama

Stakeholders di Lingkungan DJPBN

tindak lanjut perbaikan atas hasil


survey opini stakeholder pada 14 (empat belas) KPPN. (Laporan Kompilasi nomor: LAP-95/IJ.4/2011 tanggal 9 September 2011) 11


Telah dilaksanakan beberapa kegiatan


Keuangan Bagian Anggaran 999.01,

yaitu: Reviu Laporan Arus Kas BUN

pendampingan penyusunan LKPP

999.02, 999.04, dan Bendahara

Semester I Tahun 2011 pada Subdit

Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011

Umum Negara

KUN Dit PKN DJPb, Reviu LK

pada KPPN Pekanbaru, KPPN

Konsolidasian BUN Semester I Tahun

Pematang Siantar, KPPN Surabaya I,

2011 pada Dit APK DJPb,

KPPN Samarinda, KPPN Mataram,

pendampingan penyusunan LKPP

KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan

Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 KPPN Wonosari. dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada KPPN Cilacap, Tangerang,

pada kPPN

pada KPPN Semarang I,

pada KPPN Banda Aceh,

pada kPPN

Medan I, dan Monitoring dan Evaluasi TL atas Temuan BPK-RI terhadap LKBUN dan LKPP serta Penertiban Rekening Pemerintah pada Sekjen Kemenkeu, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPU, dan BKF.

9


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

-

Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi di

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 1



Telah dilaksanakan uji coba di Kanwil

Intern di Lingkungan DJKN

pembicaraan awal mengenai bentuk

VII DJKN Jakarta dan KPKNL Jakarta

lingkungan unit vertikal DJKN daerah

penetapan pemantauan dalam suatu

IV, sosialisasi tahap I di Kanwil DJKN

Manado dan Surabaya.

peraturan pimpinan Eselon I dan

Yogyakarta, Kanwil DJKN Medan,

asistensi penyusunan

Kanwil DJKN Serang, dan pembahasan

mekanisme/prosedur kerja pada DJKN.

draft peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan DJKN.

2

3

Penanganan Aset Eks Badan

Evaluasi atas penanganan aset Eks-

Telah dilaksanakan audit atas

-

Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan

Penyehatan Perbankan Nasional yang BPPN yang berperkara yang berada

penanganan Aset eks-BPPN yang

kompilasi dan laporan akhir terkait tema

Berperkara oleh Kementerian

pada Wilayah Hukum Manado pada

berperkara di Kementerian Keuangan

pengawasan unggulan ini.

Keuangan

Biro Bankum Setjen dan Direktorat

pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan

KNL-DJKN.

Negara dan Sistem Informasi DJKN.


Laporan Kompilasi Monev atas Tindak


Opini Stakeholders pada DJKN

Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik


-

Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011.

pada 6 (enam) kota telah selesai dan dengan periode sebelumnya) dikirimkan kepada DJKN dengan Surat nomor: S-190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011. 4

Audit Pengelolaan Barang Milik

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi


-

Kegiatan selanjutnya yang akan

Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja data lapangan dan rekonsiliasi dengan


dilaksanakan adalah FGD atas

Sama


pengelolaan asset KKKS.

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, dan kajian pengelolaan BMN KKKS.

5

Audit Pengurusan Piutang Negara

Telah dilaksanakan kegiatan audit pada Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi

-


beberapa instansi vertikal daerah

compliance audit dan pembuatan kajian

laporan akhir tema pengawasan unggulan

sebagai berikut: KPKNL Palu, KPKNL

Pengurusan Piutang Negara.

ini.

Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta.

10


No. 6

URAIAN Audit Pelayanan Lelang



Telah dilaksanakan kegiatan audit pada Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi beberapa instansi vertikal daerah

HAMBATAN -

compliance audit pelayanan lelang.

ACTION PLAN Kegiatan selanjutnya adalah kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang

sebagai berikut: KPKNL Palu, KPKNL

pelayanan lelang.

Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta. 7

Evaluasi Pembangunan Modul

Sampai Juli 2011, kegiatan yang telah (Tidak terdapat kegiatan yang

Kekayaan Negara

dilaksanakan terkait dengan tema


pengawasan ini adalah Penyusunan


-

Akan dilaksanakan FGD dengan Direktorat PKNSI.

program kerja survey lapangan tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Penyusunan program kerja audit tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Survey lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Audit atas pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat PKNSI.

8

Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan

Telah dilaksanakan Audit pemanfaatan

Telah dilaksanakan kompilasi LHA dari

Barang Milik Negara di Lingkungan

dan Tukarguling BMN di Lingkungan

TPU Pemanfaatan dan tukar menukar

kajian tentang pemanfaatan dan

TNI

TNI pada Kanwil VII DJKN Jakarta,

BMN di lingkungan TNI.

pemindahtanganan BMN di Lingkungan

serta Verifikasi kebenaran NJOP terkait

-


TNI.

Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia.

11


No. 9

URAIAN



Pengawalan Kualitas Laporan

Telah dilaksanakan kegiatan reviu


Keuangan Penyertaan Modal

Laporan Keuangan BAPP 999.03


Pemerintah - Bagian Anggaran

(Penyertaan Modal Negara) Semester I dengan periode sebelumnya)

999.03

Tahun 2011 pada Direktorat Kekayaan

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

Negara Dipisahkan DJKN. Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 1


Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim Telah dilaksanakan pengujian penerapan

Intern di Lingkungan DJPU

pembentukan UKI di Lingkungan

pengendalian intern oleh Bagian UKI

Kementerian Keuangan, dan rapat

DJPU dengan Tim Itjen sebagai

penyesuaian tabel pengendalian DJPU

pendamping dan evaluator.

dan Persiapan Pengujian. 2

Penarikan Pinjaman/Hibah Luar

Telah dilaksanakan kegiatan penelaahan Telah dilaksanakan pembahasan

Negeri

peraturan tentang penyempurnaan

tanggapan atas hasil monitoring pada

-

Akan dilaksanakan pembahasan hasil penelaahan peraturan tentang

mekanisme pencatatan dan rekonsiliasi

Subdit. RPH Dit. PKN DJPB.

Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan

penerimaan pembiayaan antara DJPB

dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan

dan DJPU.

(termasuk Backlog atas PHLN) antara DJPb dan DJPU, dan Penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPb (termasuk Backlog atas PHLN).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 1



Intern di Lingkungan DJPK

a.

Asistensi

Mekanisme/Prosedur

Telah

Kerja

Pemantauan Intern

Pengendalian Intern pada DJPK; dan b.

Asistensi

Pelaksanaan

dilaksanakan

Penyusunan Pelaksanaan

Penyusunan Pemantauan

pada

Uji

Coba

Asistensi

-

-

Pengendalian

Direktorat

Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK)

Rencana

Pengendalian

Intern pada DJPK

12


No. 2

URAIAN



Risk Mapping Penetapan dan



Penyaluran Dana Bagi Hasil

evaluasi/kajian atas Mekanisme

pembahasan/konfirmasi dengan

Perikanan

Penetapan dan Penyaluran DBH SDA

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan

(KKP) dan penyusunan draft awal

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

Policy Recommendation mengenai Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan 3

Penertiban Rekening Penerima atas

Telah dilaksanakan:

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai

Transfer Hasil PBB Migas dan

a. Pembahasan hasil evaluasi/kajian

berikut:

Evaluasi Penetapan Alokasi PBB

atas Mekanisme Penetapan, Penagihan, a. Pembahasan Draft Policy

Migas

Pembayaran, dan Penyaluran DBH

Recommendation atas Mekanisme

Migas; serta

Penetapan dan Penyaluran DBH PBB

b. Kajian, konfirmasi dengan pihak

Migas dan Pembahasan substansi

terkait, dan peyusunan draft awal

RPMK tentang PBB Migas; serta

policy recommendation mengenai

b. Sosialisasi Pengawasan Penetapan

Mekanisme Penetapan, Penagihan,

dan Penyaluran DBH PBB Migas di

Pembayaran, dan Penyaluran DBH

Gedung Kanwil DJP Sumsel dan Kep.

PBB Migas.

Babel serta kunjungan kerja ke beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

4



Keuangan Belanja Transfer ke

a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit penyusunan Policy Recommendation

Kegiatan telah sampai pada tahapan

Daerah - Bagian Anggaran 999.05

BPK atas Laporan Keuangan Transfer

Tunjangan Profesi dan Tambahan

ke Daerah (APP 999.05); dan

Penghasilan Guru pada DJPK

b. Reviu atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05) semester I Tahun 2011 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

13


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

Sekretariat Jenderal 1


Kegiatan penugasan atas tema program (Tidak terdapat kegiatan yang

Intern di Lingkungan Setjen

pengawasan unggulan ini telah masuk


-

Akan segera dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol

pada tahap pelaksanaan uji coba


Internal di Setjen sesuai dengan target

pemantauan pengendalian intern.

Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun

Adapun kegiatan yang dilaksanakan

anggaran 2012 setiap eselon I harus

adalah Asistensi Penyusunan Checklist

memiliki unit kontrol internal di masing-

dan Daftar Pengujian, serta Evaluasi

masing unit

SOP pada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen

2

Peningkatan Kualitas Data

Telah dilakukan Penelitian data

Telah dilaksanakan penelitian atas

Penerimaan Melalui Modul

unmatch Hasil Rekonsiliasi antara SAI

kesesuaian antara data penerimaan

-

Untuk kegiatan selanjutnya agar terus melakukan monitoring dan pengawasan

Penerimaan Negara

dan SAU DJBC

menurut MPN (SAI/LKP) dan Laporan

terhadap perkembangan Modul

Arus Kas (LAK) Triwulan III Tahun

Penerimaan Negara. Selain itu agar lebih

2011 pada beberapa unit kantor

meningkatkan koordinasi antar pihak yang terkait dengan pengelolaan Modul Penerimaan Negara.

3

Evaluasi Penertiban Rumah Negara

Telah dilaksanakan pembahasan awal

di Lingkungan Kementerian Keuangan penyusunan Draft Policy

Telah dilakukan kegiatan penyiapan

-

Untuk tindakan perbaikan, dalam

bahan pembahasan awal penyusunan

melaksanakan kegiatan selanjutnya agar

Recommendation terkait Penanganan

draft Policy Recommendation terkait

lebih berkoordinasi dengan pihak ketiga

Rumah Negara yang dikuasai Pensiun

Penanganan Rumah Negara Yang

(eselon I terkait) dalam rangka penertiban

Pegawai yang akan dibahas bersama

Dikuasai Pensiunan yang akan dibahas

penghuni rumah negara

Biro Perlengkapan dan Biro Hukum,

bersama Biro Perlengkapan dan Biro

Sekretariat Jenderal

Hukum, Sekretariat Jenderal

14


No. 4

URAIAN


Kajian Mengenai Penyelenggaraan

Sampai dengan Agustus 2011, desain

Administrasi Persidangan Sekretariat

penugasan atas tema ini telah

Pengadilan Pajak

seluruhnya dilaksanakan. Pada bulan


HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

ini, telah dilaksanakan pembahasan temuan hasil audit penyelenggaraan administrasi persidangan pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan finalisasi laporan 5


Tidak ada kegiatan pengawasan yang


Opini Stakeholders pada Setjen

dilaksanakan dalam rangka tema


-

Sesuai target, terkait Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik

tersebut, namun tetap dilakukan


Kementerian Keuangan harus diselesaikan

finalisasi laporan Monitoring dan

s.d. akhir semester I dan dilanjutkan

Evaluasi SOP mutu layanan publik

dengan tindak lanjut action plan pada

Kementerian Keuangan serta tindak

semester II.

lanjut action plan- nya 6


Telah dilaksanakan reviu Laporan

Telah dilaksanakan laksanakan kegiatan

Keuangan Kementerian Keuangan -

Keuangan Kementerian Keuangan BA

monitoring Laporan Keuangan Triwulan

Bagian Anggaran 015 Tahun

015 Semester I Tahun 2011

III TA 2011 Kementerian Keuangan

Anggaran 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPA E-1

Inspektorat Jenderal 1

Pembentukan Unit Kontrol Intern di


Telah dilaksanakan kegiatan berupa

lingkungan Kementerian Keuangan

a. Penyusunan laporan perkembangan

finalisasi Modul dan Pedoman Pelatihan

peningkatan penerapan pemantauan

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian

pengendalian intern di Lingkungan

Intern

Kementerian Keuangan; serta b. Penyusunan Program Kerja Monitoring Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama.

2

3

Pengembangan Standar Audit Internal Telah dilaksanakan kegiatan


penyempurnaan program kerja reviu


SAINS berbasis Teammate


Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian


(Quality Assurance)

mutu pada Inspektorat IV.

mutu pada Inspektorat V dan Inspektorat VI

15


No. 4

URAIAN



Pengembangan Human Resources

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang (Tidak terdapat kegiatan yang

Audit di Lingkungan Kementerian

telah dilaksanakan adalah studi literatur dilaksanakan, progress kegiatan sama

Keuangan

dalam rangka pengembangan human

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


resources audit. 5

Peningkatan Kualitas Tema

Kegiatan yang dilaksanakan adalah

Telah dilaksanakan kegiatan berupa:

Pengawasan Unggulan Kementerian

sebagai berikut:

a. Perencanaan Tema Pengawasan

Keuangan Tahun 2012

a. Asistensi dan pengumpulan data

Unggulan dan Dukungan Pengawasan

TPU 2012 tahap I pada Inspektorat

Unggulan; serta

VI, VII, IBI, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Evaluasi atas hasil dan capaian

b. Kompilasi hasil pembahasan

Tema Pengawasan Unggulan (TPU)

TPU/DPU Inspektorat Jenderal Tahun

Inspektorat Jenderal Tahun 2011; serta 2012 dan penyiapan serta revisi bahan c. Penyiapan bahan presentasi TPU

presentasi berdasarkan masukan dari

Inspektorat Jenderal Tahun 2012 untuk Inspektorat/Sekretariat. pembahasan dengan Tim Pengkaji Tema Pengawasan (TPTP).

6

Peningkatan Kualitas Monev Tindak


Telah dilaksanakan kegaitan berupa

Lanjut Hasil Survei Opini Publik

pembahasan intensif (hearing) draf

koordinasi dan tindak lanjut Surat

aturan Inspektur Jenderal tentang

Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-

langkah perbaikan peningkatan mutu

01/IJ/2011 tanggal 22 September 2011

layanan atas penanganan pengaduan

pada Inspektorat V dan Inspektorat

masyarakat di IBI dan layanan

Bidang Investigasi

konsultasi belanja modal di Inspektorat V 7

Program Peningkatan Disiplin dan

Telah dilaksanakan finalisasi Panduan

Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian 8

Keuangan Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Telah dilaksanakan kegiatan

Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan penerapan kode etik terhadap auditor/pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan (Tidak terdapat kegiatan yang

Rangka Peningkatan Peran

penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi dilaksanakan, progress kegiatan sama

Inspektorat Jenderal Untuk

Program.


Mendukung Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan

16


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

BAPEPAM - LK 1


Telah dilaksanakan asistensi


Intern di Lingkungan Bapepam-LK

Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan


-

finalisasi pembentukan Unit Kontrol

Pengendalian Intern pada Biro


Internal di Bapepam-LK sesuai dengan

Kepatuhan Internal Bapepam-LK

Akan segera dilaksanakan kegiatan

target Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit

2

3

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sampai dengan bulan Juli, desain

Emiten dan/atau Calon Emiten


Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan

seluruhnya dilaksanakan. Sampai dengan bulan Juli, desaian

Keuangan dan Efektifitas Pemberian


Izin pada Biro Pembiayaan dan

seluruhnya dilaksanakan.

-

-

-

-

-

-

-

-

Penjaminan Badan Kebijakan Fiskal 1

Proses Pembuatan Kebijakan pada

Laporan Hasil Audit telah mendapatkan (Tidak terdapat kegiatan yang

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

persetujuan resmi dari auditan.

dilaksanakan, progress kegiatan sama dengan periode sebelumnya)

2


Telah dilaksanakan kegiatan asistensi


Intern di Lingkungan BKF

penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja


pelaksanaan pemantauan pengendalian

dan Asistensi Penyusunan Rencana


utama di lingkungan BKF setelah konsep

Pelaksanaan Pemantauan

di

Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

-

Akan dilaksanakan kegiatan uji coba

Surat Keputusan Kepala BKF tentang penetapan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai UPPI di lingkungan BKF dan konsep surat penugasan uji coba pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di lingkungan BKF ditandatangani oleh Kepala BKF.

17


No.

URAIAN



HAMBATAN

ACTION PLAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1


Kegiatan penugasan atas tema program (Tidak terdapat kegiatan yang

Intern di Lingkungan BPPK

pengawasan unggulan ini telah sampai


-

Akan segera dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol

pada tahap kegiatan monitoring


Internal di BPPK sesuai dengan target

pelaksanaan dan pemantauan

Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun

pengendalian intern pada BPPK.

anggaran 2012 setiap eselon I harus

Adapun kegiatan yang dilaksanakan

memiliki unit kontrol internal di masing-

adalah Asistensi Pelaksanaan Uji Coba

masing unit

Pemantauan Pengendalian Intern pada BPPK 2

Peningkatan Penyelenggaraan Program Sampai dengan bulan Juni, desain

-

-

-

-

-

-

-

Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat penugasan atas tema ini telah Pendidikan dan Pelatihan

seluruhnya dilaksanakan

Seluruh Unit Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan 1

Pencegahan Korupsi

Telah dilaksanakan kegaitan


penyusunan dan pemberian materi


audit investigasi, intelijen serta TUSI


IBI untuk mengisi Studi Lapangan 2

Surveillance/Pengumpulan Bahan dan

STAN BPPK. Telah dilaksanakan kegiatan sebagai

Telah dilaksanakan kegaitan:

Keterangan atas penyimpangan

berikut:

a. Sidak di Sub Bidang Program dan

dan/atau penyalahgunaan wewenang

a. PULBAKET atas dugaan adanya

Kegiatan IIIC (Tata Usaha Menteri)

dan/atau penerimaan gratifikasi yang

beberapa perusahaan yang tidak

pada Sekretariat Jenderal;

dilakukan oleh pejabat/pegawai di

membayar pajak sesuai dengan

b. Sidak di Dit. Dana Perimbangan,

lingkungan Kementerian Keuangan

seharusnya dan importasi tekstil ilegal;

Dit. PKD dan Dit. EPIKD pada DJPK -

b. PULBAKET atas dugaan

Penanganan Penyiapan DAU dan DAK;

penyalahgunaan wewenang oleh

c. PULBAKET atas dugaan

pejabat/pegawai pada KPPBC Tipe A2


Juanda Surabaya;

pejabat/pegawai pada KPP di

c. PULBAKET atas dugaan

lingkungan Kanwil DJP Sumatera

penyimpangan oleh pegawai DJP a.n.

Selatan dan Kepulauan Bangka

EN;

Belitung;

18


No.

URAIAN



d. PULBAKET atas dugaan

d. PULDAI terkait Penyelenggaraan


Importasi Truk Bekas dan Pelelangan

pejabat/pegawai Ditjen Pajak.

BMN;

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

e. PULDAI atas hasil pemeriksaan mendadak pada DJPK; f. PULBAKET atas dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai KPP Pratama Jakarta Pluit; g. PULBAKET atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKPKL PPN PT SDS Tahun Pajak 2007 s.d. 2010; serta h. PULBAKET atas dugaan penyimpangan oleh pejabat/pegawai KPP Wajib Pajak Besar Dua

3

Audit Investigasi Restitusi Pajak

Sampai dengan Juni, kegiatan yang

Telah dilaksanakan kegiatan audit

Pertambahan Nilai tidak berdasarkan

telah dilaksanakan terkait TPU ini

investigasi terhadap dugaan

transaksi sebenarnya - Faktur Pajak

adalah sebagai berikut:

penyimpangan dan penyalahgunaan

Fiktif

a. Penyusunan pedoman audit

wewenang dalam proses pemberian

investigasi atas dugaan penyimpangan

restitsi PPN oleh pejabat/pegawai pada

dalam penanganan restitusi PPN;

KPP Palembang Seberang Ulu.

b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I; serta c. Pengolahan data terkait Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dan Pemalsuan SSP.

19


No. 4

URAIAN



Audit Investigasi atas

Telah dilaksanakan kegaitan investigasi

Telah dilaksanakan kegiatan investigasi

Penyimpangan/Penyalahgunaan

sebagai berikut:

sebagai berikut:

Wewenang

a. audit investigasi atas dugaan

a. Audit Investigasi atas dugaan

penyimpangan dan penyalahgunaan

Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

-

-

-

-

wewenang oleh pejabat/pegawai di KPP Kemenkeu terkait PMK Indramayu; dan

140/PMK.07/2011;

b. audit Investigasi atas dugaan

b. Audit Investigasi atas Dugaan


Pelanggaran dalam Prosedur

pegawai DJPK.

Pencabutan Pemblokiran Rekening Bank milik WP PT CIS pd KPP Pratama Surbaya Wonocolo; serta c. Audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas.

5

6

Eksaminasi Harta Kekayaan


Masih dilaksanakan kembali kegiatan

pemilihan/penentuan pejabat/pegawai

pemilihan/penentuan pejabat/pegawai

Kemenkeu yang akan dilakukan

Kemenkeu yang akan dilakukan

Pengawalan implementasi Peraturan

eksaminasi LP2P Telah dilaksanakan beberapa kegiatan

eksaminasi LP2P. Telah dilaksanakan Audit Belanja Modal

Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagai berikut:

TA 2010 dan 2011 pada GKN

tentang Pengadaan Barang/Jasa

a. Audit Belanja Modal Tahun

Kupang; KPP Pratama Blora; KPP

Pemerintah pada Kementerian

Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil Pratama Pontianak;

Keuangan

DJP Kalimantan Timur;

GKN Surabaya I; GKN Surabaya II;

b. Audit Belanja Modal Tahun

Kanwil XI DJKN Pontianak; KPPN

Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil Bima; KPP Pratama Jambi; KPKNL DJP Kalimantan tengah dan selatan;

Purwakarta; serta Kanwil DJP Sulawesi

c. Monitoring atas Pelaksanaan

Selatan, Barat dan Tenggara.

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan; serta d. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

7

Compliance Office for Risk Management



mandiri (self assesment) atas proses


manajemen risiko UPR Inspektorat II


dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

20


No. 8

URAIAN



Asistensi Penerapan Manajemen

Telah dilaksanakan kegiatan berupa

Telah dilaksanakan pembimbingan dan

Risiko

Pembimbingan dan Asistensi

asistensi Manajemen Risiko pada:

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

-

-

Manajemen Risiko pada KPU Bea dan Kanwil DJBC Sulawesi, Kanwil DJBC Cukai Tipe B Batam, Kanwil DJBC

Maluku, Papua, dan Papua Barat,

Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC

Kanwil DJBC Nangroe Aceh

Kalimantan Bagian Timur, Kalimantan

Darussalam; Kanwil IX DJKN

Bagian Barat, Kanwil IX DJPB Bangka Semarang, Kanwil II DJKN Medan, Belitung, Kanwil XXVII DJPB Sulawesi

Kanwil XI DJKN Pontianak; serta

Utara, dan Kanwil XXVIII DJPB

Kanwil II DJPB Provinsi Sumatera

Kalimantan Selatan.

Utara.

Peningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Inspektorat Jenderal 1

Penyelesaian Pembangunan

Capaian untuk tema ini adalah

Capaian untuk tema ini adalah

Manajemen Kinerja Berbasis Balance

penandatanganan kontrak kinerja pada

penandatanganan kontrak kinerja pada

Score Card sampai dengan Tingkat

level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu- level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-

Pelaksana

Two (100%), Kemenkeu-Three (100%),

Two (100%), Kemenkeu-Three (100%),

Kemenkeu-Four (100%),

Kemenkeu-Four (100%),

dan

Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan

dan

Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan

untuk laporan capaian Indikator Kinerja untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan dua buah

Utama, telah diselesaikan tiga buah

laporan untuk kuartal I dan kuartal II

laporan untuk kuartal I, kuartal II, dan

tahun 2011. Pengembangan aplikasi

kuartal III tahun 2011.

BSC Actuate Views masih dalam proses pengerjaan bersama PUSHAKA.

21


No. 2

URAIAN



HAMBATAN

Penyesuaian Perangkat Organisasi

Progress dari kegiatan yang telah

Progress dari kegiatan yang telah

sesuai Peraturan Menteri Keuangan

dilakukan adalah:

dilakukan adalah:

aplikasi Uraian Jabatan (Sampai Oktober

Nomor 184/PMK.01/2010 tentang

- Uraian Jabatan dan nama jabatan

- Uraian Jabatan Inspektorat Jenderal

2011 baru mencapai 45%).

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

pelaksana Itjen telah selesai 100% dan dan nama jabatan pelaksana telah

Kementerian Keuangan

menunggu PMK penetapan dari Setjen. selsai 100% dan telah diserahkan - SOP Itjen telah selesai 80% hanya

kepada Sekretariat Jenderal;

menunggu surat rekomendasi dari

- SOP Inspektorat Jenderal telah

Setjen untuk kemudian ditetapkan

selesai 97%, untuk Sekretariat telah

menjadi Peraturan Inspektur Jenderal.

disetujui oleh Sekretariat Jenderal serta

- Kegiatan pemeringkatan jabatan

SOP Inspektorat telah direviu oleh

sudah dibuat usulan Peringkat Jabatan

Sekretariat Jenderal dan saat ini

untuk Eselon IV s.d. Eselon I Itjen

sedang dalam tahap revisi sesuai

dan usulan Peringkat Jabatan Pejabat

masukan Sekretariat Jenderal.

-

ACTION PLAN Kegiatan selanjutnya adalan pembuatan

Fungsional Auditor kepada Setjen untuk - Kegiatan pemeringkatan jabatan telah selanjutnya dilakukan pembahasan.

selesai 100%, namun belum ada undangan dari Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan.

3

4

Pemanfaatan Aplikasi TeamMate

Telah diselesaikannya laporan berkala

Telah diselesaikannya laporan berkala

sebagai Sumber Informasi untuk

untuk bulan Januari sampai dengan

untuk bulan Januari sampai dengan

Penyusunan Laporan Berkala

Agustus 2011.

September 2011.

Inspektorat Jenderal Mendorong Percepatan Implementasi

Aplikasi TeamMate telah digunakan

Aplikasi TeamMate telah digunakan

Sistem Manajemen Audit TeamMate

untuk seluruh tahap dengan jumlah

hingga tahap Fieldwork pada 55,04%

pada Kegiatan Pengawasan

persentase 73,64%. Dari jumlah auditor penugasan pengawasan atau 75,08% sebanyak 219 orang, 203 orang

untuk seluruh tahap. Selain itu, telah

diantaranya telah memiliki username

dilakukan 5 kali kegiatan pendampingan

dan telah mengikuti Training CCH

oleh Sub Tim TeamMate Respone

TeamMate sehingga dapat

selama bulan selama Oktober 2011.

-

-

-

-

-

-

mengimplementasikan AMS. 5

Pengembangan Sistem Manajemen

Telah dilakukan workshop

Telah dilakukan pelaksanaan workshop

Mutu pada Sekretariat Inspektorat

pengembangan dokumentasi Quality

pengembangan dokumentasi QMS ISO

Jenderal

Management System (QMS) ISO

9001:2008 Sekretariat Inspektorat

9001:2008 Sekretariat Inspektorat

Jenderal, workshop Internal Quality

Jenderal.

Audit (IQA) ISO 9001:2008 serta praktik audit, dan persiapan pelaksanaan sosialisasi QMS ISO 9001:2008 Sekretariat Inspektorat Jenderal.

22


No. 6

URAIAN



HAMBATAN -

ACTION PLAN

Penyelesaian Tindak Lanjut

Telah dilakukan pengelolaan data

Telah dilakukan pengelolaan data

Rekomendasi dari Auditor Eksternal

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan unit eselon I terkait temuan BPK-

eksternal. Rekomendasi atas hasil

eksternal. Rekomendasi atas hasil

RI.

pemeriksaan BPK-RI telah lengkap

pemeriksaan BPK-RI telah lengkap

dimiliki dan diketahui statusnya terkait

dimiliki dan diketahui statusnya terkait

temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC.

temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC.

Terkait temuan BPK-RI pada unit

Terkait temuan BPK-RI pada unit

eselon I lain, rekomendasi dan status

eselon I lain, rekomendasi dan status

yang dimiliki belum up to date.

yang dimiliki belum up to date.

Berkaitan dengan pemantauan atas

Berkaitan dengan pemantauan atas

hasil pengawasan BPKP, saat ini telah hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dilakukan

inventarisasi ulang atas

temuan-temuan BPKP tersebut.

dimiliki daftar/matriks laporan, temuan, dan rekomendasi BPKP atas unit-unit eselon I Kemenkeu beserta status tindak lanjutnya.

7

Pengelolaan Jabatan Fungsional

Per Irjen Jabatan Fungsional Pranata

Surat Edaran Inspektur Jenderal

Komputer diubah menjadi draft Surat

tentang Prosedur dan Tata Cara

Edaran Irjen. Draft Surat Edaran Irjen

Penyampaian Daftar Usulan Penilaian

tersebut masih dalam proses

Angka Kredit Jabatan Fungsional

pembahasan internal.

Pranata Komputer di lingkungan

-

-

-

-

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sudah ditandatangani dan ditetapkan dengan nomor SE13/IJ.1/2011 tanggal 25 Oktober 2011. 8

Pengembangan Sumber Daya

Telah dilakukan pembahasan internal

Pedoman diklat luar negeri masih

Manusia Inspektorat Jenderal

mengenai pedoman diklat luar negeri,

dalam pembahasan dengan Kepala

pedoman konseling, serta Per Irjen

Bagian Kepegawaian. Kamus

mengenai Pemilihan Officer of The

Kompetensi Teknis/Hard Competency

Month/Pegawai Teladan, serta persiapan form 8 sudah selesai disusun dan penyusunan form 8 (Penyusunan

akan dilakukan konsultasi akhir dengan

Kamus Kompetensi Teknis/Hard-

konsultan sebelum Kamus Kompetensi

competency).

tersebut difinalkan. Pedoman konseling masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian, dan untuk pemilihan officer of the month masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian.

23


No. 9

URAIAN



Peningkatan Kualitas Sarana

Proses pengadaan alat komputer,

Hasil pengadaan alat komputer telah

Prasarana

compact rolling, pengadaan furniture,

diserahterimakan, dan saat ini dalam

pengadaan kamera, dan buku literatur

proses instalasi aplikasi perkantoran

untuk perpustakaan Itjen telah selesai

oleh SIP. Hasil pengadaan Compact

dilaksanakan dan sedang memasuki

Rolling telah diserahterimakan dan

tahap pelaksanaan pekerjaan.

telah diditribusikan kepada user. Proses

HAMBATAN

ACTION PLAN

-

-

Pengadaan Software Manajemen Risiko pengadaan software Manajemen Risiko dan Pengadaan Hardware Investigasi

telah memasuki masa sanggah. Proses

dilakukan lelang ulang dan telah

pengadaan hardware Investigasi telah

diumumkan di LPSE.

selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan untuk pengadaan software Investigasi telah memasuki tahap evaluasi penawaran.

10

Penyempurnaan Proses Bisnis pada

Telah dilakukan beberapa kali

Bagian Umum

pembahasan internal mengenai rencana pelatihan penggunaan aplikasi MONITA-

Telah dilakukan sosialisasi dan

-

Akan terus dilakukan pengembangan integrasi aplikasi MONITA-TeamMate serta

pelatihan aplikasi MONITA-TeamMate di TeamMate pada tiap-tiap Inspektorat

pemantauan agar seluruh unit di Itjen

tiap Inspektorat dan Bagian.

dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut dengan baik.

11

Pengembangan Layanan secara On-

Telah selesai dilakukan kegiatan E-

Telah selesai dan terintegrasinya PKPT

Line

Survei atas pelayanan pada Bagian

pada Aplikasi TeamMate serta

Perencanaan dan Keuangan.

terwujudnya layanan online untuk

-

-

-

-

pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan. Selain kegiatan tersebut juga telah selesai Laporan Hasil Survei atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. 12

Penyediaan Sarana Fisik dan

Kegiatan entri tanda terima LP2P

Seluruh berkas LP2P sdan DHK sudah

Prosedur untuk Penanganan LP2P

sudah selesai dengan menginput

selesai dientri tanda terima dan

35.895 berkas LP2P. Dari jumlah

dimasukkan dalam 239 box. Dari

tersebut, 12.321 berkas (34,32%) telah

jumlah tersebut, 121 box (50,63%)

selesai dientri detail dan berdasarkan

telah selesai dicetak dan divalidasi

perhitungan sisanya akan selesai entri

tanda terima. Sementara entri detail

detail kurang lebih dalam 48 (empat

telah menyelesaikan seluruh berkas

puluh delapan) hari kerja. Disamping

DJP sebanyak 129 box dan diteruskan

itu, telah dilaksanakan kegiatan validasi berkas DJBC 5 box (56,07%).

24

Tromol Pos 3132 Jakarta 10031 Tel. : 021-3865430 Sentral : 021-3810162 Faksimil : 021-3440907 www.itjen.depkeu.go.id

Progress Report Kegiatan Pengawasan Internal s.d.oktobertahun 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Recommend Documents