PROGRES REDD+ FASE TRANSISI KERJASAMA RI-NORWAY PADA DITJEN PSKL OLEH: Dr. HADI DARYANTO DIREJEN PSKL-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Latar Belakang 1. Di bawah BP Redd+ ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu resolusi konflik, dan perlindungan dan pengakuan MHA 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan Program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Ha melalui HD, HKm, HTR, Kemitraan dan Hutan Adat. 3. Berkaitan dengan program Redd+ dalam transisi kerjasama RINorway, kegiatan pemberdayaan masyarakat dibawah Redd+ dilanjutkan menjadi bagian program Perhutanan Sosial di PSKL
3 FOKUS KEGIATAN UTAMA FASE TRANSISI REDD+ PADA DITJEN. PSKL 1. Kegiatan Resolusi Konflik (Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat) berkoordinasi dengan Dit. Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE dan Dit. Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Ditjen. PHPL 2. Kegiatan Perhutan Sosial (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Direktorat Kemitraan Lingkungan) bekerjasama dengan Pusat Penyuluhan BP2SDM 3. Kegiatan Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat)
KEGIATAN RESOLUSI KONFLIK 1. Pengembangan kebijakan untuk memperkuat mekanisme resolusi konflik (Panduan mekanisme alur pengaduan, kriteria pengaduan dan penanganan konflik; Pembangunan sistem online tracking penanganan konflik dan Pemetaan Konflik di 3 Provinsi) 2. Peningkatan kapasitas untuk melakukan resolusi konflik yang efektif (Peningkatan Kapasitas Assessor dan Mediator tingkat provinsi; Pelatihan Resolusi Konflik untuk Pemerintah daerah ; Serial FGD Resolusi Konflik untuk Internal KLHK -tingkat nasional dan Serial Penanganan kasus konflik di Jambi dan Riau)
3. Pemetaan permasalahan dan mengembangkan rekomendasi penanganan konflik di TN terpilih sebagai kegiatan pilot (FGD Follow Up Pemetaan Konflik di Taman nasional Kerinci seblat dan Taman Nasional Teso Nilo ; Penyusunan Rekomendasi Resolusi Konflik, Diseminasi Pembelajaran)
CAPAIAN a. Ditandatanganinya MoU antara PT REKI dengan Masyarakat Batin Sembilan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sei Beruang/Kelompok Gelinding Marga Batin Kandang Rebo Bawah Bedaro dengan luas lahan 26 Ha mencakup 9 Kepala Keluarga (27 Jiwa) Sei Kelompang/Kelompok Mitrazone Marga Batin kandang Rebo dengan luas lahan 353 Ha mencakup 23 Kepala Keluarga (91 Jiwa) Pasirah Pintang Iman Simpang Macan Luar dengan luas lahan 399 Ha mencakup 55 Kepala Keluarga (206 Jiwa) Bawah Bedaro/Kelompok Simpang tanding Marga Batin Kandang Rebo Bawah Bedaro dengan luas lahan 675 Ha mencakup 17 Kepala Keluarga (66 Jiwa) Kelompok RT.20, RT.21, RT.37 dan RT.38 Dusun Kunangan Jaya I Desa Bungku seluas 1.219,06 Ha oleh 171 KK Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Mekanisme Monev pelaksanaan MoU
b. Kesepakatan Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Tesso Nilo melalui Perjanjian Kerjasama antara Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan desa Lubuk Kembang Bunga dan desa Air Hitam tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi di Taman Nasional Tesso Niloseluas 3.000 Ha siap ditandatangani c. Telah ditandatanganinya Peraturan Menteri LHK No.84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik d. Tersusunnya draft final Peraturan Direktur Jenderal PSKL tentang Asesor dan Mediator yang siap ditandatangani oleh Dirjen PSKL
e. Tersusunnya draft Renstra Mini Pemetan Konflik Tenurial dan Hutan Adat f. Tersusunnya ‘dummy-system’ pengaduan dan pemantauan penanganan konflik pada Direktorat PKTHA, meliputi pembangunan/pengembangan website/page Sistem Database Konflik dan Peta Konflik g. Tersusunnya draft dokumen panduan untuk penapisan penanganan konflik
Dummy-system’ pengaduan dan pemantauan penanganan konflik
KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (PPMHA) 1. Percepatan proses pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat Hukum Adat ( Fasilitasi koordinasi para pemangku kepentingan dalam PPMHA pada tingkat nasional; penyusunan Naskah Arahan (guidelines) untuk proses inventarisasi komunitas adat untuk pengukuhan Hutan Adat; Fasilitasi koordinasi dan konsolidasi multi pihak untuk kesepakatan penunjukan Wali Data bagi kawasan MHA dan Fasilitasi penyusunan Peraturan Menteri terkait Perlindungan Kearifan Tradisional dan Pengelolaan Lingkungan Oleh Masyarakat Adat) 2. Percepatan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Adat di tingkat Kabupaten (Fasilitasi penyusunan Perda pengukuhan Hutan Adat, Pelatihan pemetaan partisipatif, penyusunan peta dan verifikasi serta pengajuan hak atas wilayah adat kepada DPRD; Pelatihan kapasitas bagi pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan draft Perda terkait PPMHA, Fasilitasi proses parlemen di daerah dalam penyusunan PERDA, Studi banding anggota DPRD dan Fasilitasi proses pengukuhan hutan adat di Kabupaten Merangin, Tanah Datar dan Mentawai)
CAPAIAN PROGRAM PPMHA 1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak 2. Tersusun dan terkonsultasikannya Draft Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Perlindungan dan Pengakuan Kearifan Lokal 3. Terverifikasinya 5 Hutan Adat di Provinsi Jambi yang dimohon oleh 5 masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat oleh Menteri LHK yaitu : Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggan, di Desa Air Terjun, Kecamatan Siluak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, seluas 39,04 ha; Hutan Adat Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, seluas 41,27 ha; Hutan Adat Tigo Lurah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, seluas 152 ha; Hutan Adat Tigo Lurah Kemantan, Desa Kemantan Kabalai, Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik, Desa Kemantan Raya, dan Desa Kemantan Agung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, seluas 426 ha; dan Hutan Adat Desa Rantau Kermas, Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, seluas 130 ha 4. Tersusun-nya Draft Buku Saku Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan 5. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, saat ini Perda sedang dalam proses penomoran 6. Mulai dibahas Draft Perda PPMHA Kabupaten Mentawai oleh DPRD 7. Terkonsultasikannya Draft Perda PPMHA Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar ditingkat komunitas , Pemerintah Daerah dan Legislatif 8. Tersosialisasikannya Skema Hutan Adat kepada para pihak di Provinsi Sumatera Barat
KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL 1. Pembuatan sistim online Akses Kelola Perhutanan Sosial serta Penyusunan dan pembahasan PIAPS 2. Penyusunan Perdijen PSKL terkait dengan sistim online, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) 3. Pembahasan revisi Peraturan Menteri terkait dengan HD, HKM, HTR dan Kemitraan 4. Konsultasi dan finalisasi PIAPS Provinsi Sumatera Barat 5. Fasilitasi kemitraan lingkungan antara para kelompok pengelola skema perhutanan sosial di Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat 6. Koordinasi dan konsolidasi Lintas Direktorat Jendral untuk mendukung pencapaian target 500.000 Ha skema Perhutanan Sosial di Sumatera Barat (BUPS, PKPS, KL, PKTHA, PUSLUH) 7. Peningkatan kapasitas penyuluh Kehutanan didalam mendukung target perluasan skema Perhutanan Sosial seluas 200.000 ha pada akhir tahun 2016 8. Penyusunan strategi pencapaian target 200.000 dengan pelibatan donor,KLHK, LSM Pendamping, Perguruan Tinggi 9. Penguatan Kelembagaan Pengelola dan Dukungan Livelihood untuk Kelompok Pengelola HN, HKm
LOKASI KEGIATAN 1.Lokasi di Provinsi Sumatera Barat (Fokus di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Pasaman dan Agam). 2.Sumatera Barat sebagai Provinsi “pelopor” didalam implementasi spirit keberpihakan dan ekselerasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat dengan bentuk Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Rimbo Larangan dan bentuk lainnya sebagai salah satu wujud implementasi perhutanan sosial. Bahkan Gubernur Sumatera Barat sejak 3 tahun lalu sudah mencanangkan target minimal 500.000 kawasan hutan negara pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat Nagari 3.Bekerja sama dengan KLHK dengan Koordinasi pada Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), khususnya di Direktorat Direktorat Penyiapan Areal Perhutanan Sosial (PAPS), Direktorat Kemitraan Lingkungan (KL) dan Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS). Sedangkan yang terkait dengan penguatan kapasitas penyuluh, berkoordinasi dengan Pusat Penyuluhan (Pusluh) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan(BP2SDM). 4.Mitra Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Agam dan Pasaman, Bakorluh Provinsi Sumatera Barat, BPDAS Agam Kuantan, Batanghari dan Indragiri Rokan, KKI WARSI, QBAR, WALHI Sumatera Barat
CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL 1. 2.
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Sistem on-line Akses Kelola Perhutanan Sosial telah diselesaikan – dan saat ini dioperasikan penuh oleh ditjen PSKL – KLHK. Tersusun dan terkonsultasikannya Draft Peraturan Menteri LHK tentang HD, HKM dan HTR, Draft Perdirjen PSKL tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial/Pokja PPS dan Draft Peraturan Menteri LHK tentang Kemitraan Peta PIAPS telah diselesaikan dan dikomunikasikan dalam rapat terbatas Kabinet oleh Menteri LHK Peta PIAPS Sumatera Barat (Kabupaten Solok Selatan dan Padang Pariaman) telah diselesaikan, dan dijadikan rujukan model Peta Nasional Adanya kesepakatan ‘Payment for Eco-system Services’ antara masyarakat nagari Malalo dengan PT. PLN dan antara masyarakat Nagari Sungai Buluh dengan PT. Angkasa Pura II, sedangkan untuk Pasaman Barat proses kemitran lingkungan mengalami sedang berjalan Tersosialisasikannya Skema Perhutanan Sosial diseluruh Provinsi Sumatera Barat Masuknya skema Perhutanan Sosial didalam RPJPD dan RPJMD serta dijadikannya lokasi Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan Adanya 27 PAK untuk Hutan Nagari, 31 HKm dan 4 HTR Telah terlatih dan Terbangunnya Jaringan Jurnalisme Warga Kelompok Pengelola PHBMN pada 62 Nagari sebagai media pembelajaran, kampanye dan pemasaran Terkuatkannya 70 orang Penyuluh Kehutanan sebagai fasilitator Perhutanan Sosial Dukungan Dit. BUPS untuk penguatan kelembagaan, peralatan dan dana BLU untuk 5 Kelompok Pengelola HN dan HKm Dukungan Livelihood pada 9 kelompok pengelola di 4 Kabupaten Siapnya 2 lokasi model untuk pengembangan ekowisata berbasis Perhutanan Sosial (Nagari Sungai Buluah dan Nyarai)
SISTIM PERIZINAN ONLINE REAL KERJA PERHUTANAN SOSIAL
PETA PIAPS SUMATERA BARAT SEBAGAI MODEL
Dampak Praktis Kegiatan PS dalam Kerangka REDD+ (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)? 1.
Kasus Sumatera Barat (40 Giga Ton C02 eq. ): a. b. c. d. e. f. g.
Komitmen dari Pemda untuk mencapai target 500.000 Ha kawasan hutan dikelola masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial melalui RPJMD, RPJPD, Wilayah Pembangunan utama Pengelolaan Hutan Nagari yang terbukti pengelola carbon stock berbasis kearifan lokal seluas 500.000 Ha MoU Pemprov dengan 13 Kabupaten/Kota Se Sumbar Implementasi REDD dengan Pengembangan PS MoU Pemprov dengan Dunia Usaha dalam Pengem-bangan Model Nagari PS (PT Semen Padang) MoU Dishut dengan LSM dalam pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (KKI Warsi, Kemitraan, Q Bar, Kehati, Pundi Sumatera, CO2BV dan FFI) MoU Dishut dengan Perguruan Tinggi untuk KKN Tematik Pengembangan PS (UNAND, UMSB) MoU Dishut dengan SKPD Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan/Perikanan, Bakorluh untuk Basis kegiatan Pembangunan dalam Areal Kerja PS
2. Kasus Jambi: a. b. c.
MoU PT. Reki dengan masyarakat dalam penyelesaian konflik untuk menambah dan menahan stok karbon melalui IUPHHKRE MHA di Kabupaten Merangin mampu mengelola stok karbon seluas 50.000 Ha Kabupaten Bungo masyarakat mampu mengelola stok karbon seluas 47.000 Ha pada kawasan Bujang Raba
3. Kasus Riau: a. b.
Di TN Teso Nilo penyelesaian konflik Desa Lubuk Kembang Bungo dan Desa Air Hitam dalam pemulihan ekosistem menjaga dan menambah stok karbon Suku Sakai di Riau dengan PT. Arara Abadi untuk kepastian pengelolaan oleh masyarakat
Apa Dampak Kebijakan PS dalam Kerangka REDD+ (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)? 1.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Hak untuk melakukan kegiatan Perhutanan Sosial dengan terbitnya P.32/Menlhk-Setjen/2015
2.
Penyelesaian Konflik Tenurial dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk-Setjen/2015
3.
Terbentuknya Jaringan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dengan nama contact person di lapangan.
4.
Kemudahan pelayanan Perhutanan Sosial melalui layanan elektronik
5.
Draft PIAPS
6.
Dukungan kebijakan beberapa Kepala Daerah dengan berlakunya UU No 23 tahun 2014, namun ada hilangnya dukungan Bupati dan Walikota
7.
Dukungan Internasional terhadap Perhutanan Sosial
8.
Dukungan dari suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia
PEMBELAJARAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI SUMATERA BARAT
Prof. H. Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) “500.000 Ha Kawasan Hutan di Sumatera Barat dialokasikan untuk dikelola masyarakat melalui Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”
KOMITMEN PEMDA PROVINSI SUMATERA BARAT DI DALAM PERHUTANAN SOSIAL DAN REDD+ 1. Dukungan Kebijakan Perluasan dan Penguatan Skema Perhutanan Sosial, masuk dalam RPJPD dan RPJMD, RAD-GRK, SRAP REDD+ dan RKTP Sumbar
2. Dukungan Kelembagaan : Adat (KAN, Bundo Kanduang, LKAAM), Pemerintahan (Wali Nagari, Bamus, BPAN), Kelp. Masyarakat (KTH, KWT, HN, HKm)
3. Dukungan Management : KISS, Motivasi, Monev 4. Fasilitasi : Anggaran, Kegiatan, Diklat dan Peningkatan Kapasitas lainnya
1
MEMBENTUK KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMBAR
2
MENYUSUN ROAD MAP (RENCANA KERJA) PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DENGAN TARGET 500.000 Ha
3 4
MELAKUKAN KERJASAMA MULTI PIHAK DALAM PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL MENJADIKAN AREAL KERJA PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI BASIS LOKASI PEMBANGUNAN
1
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Pusat Layanan Informasi Perhutanan Sosial 2. Forum Koordinasi Pihak Terkait (PerguruanTinggi, Pemerintah, LSM, Komunitas, Dunia Usaha) 3. Faslitasi dan Pendampingan Proses usulan dan perijinan
2
MENYUSUN ROAD MAP (RENCANA KERJA) PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DENGAN TARGET 500.000 Ha
1. Panduan dan arahan Pengembangan Perhutanan Sosial 2. Rencana Indikatif Spasial pengembangan Perhutanan Sosial 3. Penetapan Target 500.000 Ha (30% dari luas HL dan HP Sumatera Barat) 4. Strategi dan program/ kegiatan pendukung
3
KERJASAMA MULTI PIHAK DALAM PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL
1. Membangun Kesepahaman Multipihak
2. Komitmen Kerjasama Pengembangan Perhutanan Sosial 3. MoU (Dokumen Kerja Sama)
4. Dukungan Kegiatan dan Pembiayaan Multi Pihak
4
MENJADIKAN AREAL KERJA PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI BASIS LOKASI PEMBANGUNAN
1. JASA LINGKUNGAN DAN EKOWISATA 2. AGROFORESTRY 2. SILVOFISHERY 4. SILVO PASTEUR 6. HOME INDUSTRY/UMKM 3. SIPIL TEKNIS 7. PLTMH 8. SEKOLAH LAPANG/ALAM DLL
ARAHAN TARGET PHBM (Roadmap) LUAS AREAL POTENSIAL (HA) No.
KAB/KOTA
TARGET (HA) HL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
KAB. AGAM KAB. DHARMASRAYA KAB. KEP. MENTAWAI KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. PESISIR SELATAN KAB. SIJUNJUNG KAB. SOLOK KAB. SOLOK SELATAN KAB. TANAH DATAR KOTA BUKITTINGGI KOTA PADANG KOTA PADANG PANJANG KOTA PARIAMAN KOTA PAYAKUMBUH KOTA SAWAHLUNTO KOTA SOLOK TOTAL
21.457,18 8.463,60 7.310,90 117.324,71 15.624,54 106.931,43 49.555,36 22.743,75 73.669,65 92.616,41 66.506,89 17.632,72 7.225,72 398,44 347,28 120,60 279,74 608.208,92
HP 10.744,48 23.208,01 116.831,39 24.722,35 26.297,04 17.816,22 48.103,34 23.796,05 18.097,78 26.127,21 9.317,98 35,54 8.793,43 353.890,82
TOTAL 32.201,66 31.671,62 124.142,29 142.047,05 15.624,54 133.228,47 67.371,58 70.847,09 97.465,70 110.714,19 92.634,10 26.950,70 7.261,26 398,44 347,28 8.914,04 279,74 962.099,74
25.000 25.000 20.000 70.000 10.000 71.000 46.500 37.500 50.000 60.062 50.000 20.000 5.000 398 347 8.914 279 500.000
PERKEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL (PHBM) 12 10
8
Unit PHBM (x 10)
6
Luas Areal Kelola (x 10.000) Anggota (x 10.000)
4
2 0 s/d 2011
2012
2013
2014
Okt-15
Catatan: Peningkatan yang significant terjadi setelah pembentukan Pokja dan Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial pada tahun 2012 dan kerjasama multi pihak pada tahun 2014.
SEBARAN PS DI PROVINSI SUMATERA BARAT No.
Kabupaten/Kota
JUMLAH LEMBAGA/KELOMPOK
Ket.
HUTAN NAGARI
HKm
HTR
1. Pasaman Barat
2
7
1
-
2. Pasaman
3
11
-
-
3. Lima Puluh Kota
-
1
-
-
4. Tanah Datar
-
-
-
1
5. Solok
4
1
-
-
6. Solok Selatan
7
-
-
-
7. Pessir selatan
-
-
2
-
8. Sijunjung
9
2
1
-
9 Dharmasraya
-
-
-
-
10 Kep. Mentawai
-
-
-
2
11 Padang Pariaman
2
3
-
-
12 Padang
-
2
-
-
13 Sawahlunto
-
2
-
-
14 Agam
-
1
-
-
15 Padang Panjang
-
1
-
-
27
31
4
3
Jumlah Total
Hutan Adat
65
STATUS PERHUTANAN SOSIAL DI SUMATERA BARAT NO
LEMBAGA NAGARI
KABUPATEN
LUAS
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN
Simanau Simancuang Sungai Buluah Pulakek Koto Baru Pakan Rabaa Pasir Talang Timur Koto Baru Paru Sirukam Sungai Abu Sariak Alahan Tigo Muaro Takung Lubuk tarantang Langki Lubuk Tarok Manganti
Solok Solok Selatan Padang Pariaman Solok Selatan Solok Selatan Solok Selatan Solok Selatan Sijunjung Solok Solok Solok Sijunjung Sijunjung Sijunjung Sijunjung Sijunjung
1.088 650 1.336 4.265 4.260 2.395 1.145 4.500 3.398 6.787 4.300 117 511 500 2.000 1.200
HPHN HPHN HPHN HPHN HPHN HPHN HPHN HPHN PAK PAK PAK VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI
17 18 19 20 21 22 23 24
LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN LPHN
Air Bangis Katiagan Sungai Betung Aie Angek Sisaw ah Lubuk Alung Pdg Limau Sundai Ranah Pantai Cermin
Pasaman Barat Pasaman Barat Sijunjung Sijunjung Sijunjung Pdg Pariaman Solok Selatan Solok Selatan
6.330 3.250 750 3.877 6.000 2.865 8.000 1.000
VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI
25 26 27
LPHN LPHN LPHN
Tanjung Betung Air Manggis Simpang
Pasaman Pasaman Pasaman
400 500 1.000
USULAN KLHK USULAN KLHK USULAN KLHK
SAMBUNGAN
NO
KELOMPOK HKM
NAGARI
KABUPATEN
LUAS
KETERANGAN
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Maju Bersama Kajai Gunung Leco Desa Baru Saiy o Padang Gelugur Rap Hita Saiy o Cubadak Tombang Pinang Cubadak Harapan Baru Cubadak Kary a Setia Simpang Tonang Pangduhu Maju Simpang Tonang Sontra Sontang Beringin Sakti Lansek kadok Bukit Lestari Langung Aur Serumpun Pasir Law eh Wana Lestar Indudur Patamuan Saiy o Muaro sungai Lolo Talago baw ah Gunuang Koto Baru Ingin Makmur Sinuruik
Pasaman Barat Pasaman Barat Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman Padang Paraman Solok Pasaman Pasaman Barat Pasaman Barat
145 1.360 96 100 100 100 150 140 350 230 100 400 515 500 1.200 100
IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM IUPHKM PAK VERIFKASI VERIFKASI
44 45 46 47 48 49 50 51
Marguna Alam ICU Pasir Putih Sungai Tuo Famili Sakato Musus Saiy o Sakato Tatay e Sakato
Batahan Ranah Bantahan Silokek Tanjuang Labuah Kinali Ganggo Hilir Padang Alai Tumpuak Tangah
Pasaman Barat Pasaman Barat Sijunjung Sijunjung Pasaman Barat Pasaman Padang Pariaman Saw ahlunto
2.000 4.200 500 1.000 2.232 400 240 200
VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI VERIFKASI USULAN KLHK USULAN KLHK USULAN KLHK
Batu tanjuang Lmau Manis Selatan Lambung Bukik
Saw ahlunto Padang Padang
300 425 444
USULAN KLHK USULAN KLHK USULAN KLHK
52 Lurah Basuang 53 Sikay an Balumuik 54 Padang Janiah
NO KELOMPOK HKM 55 Leter W 56 Hijaulah Nagariku 57 Koto Tangah Saiyo 58 Agroforestri Sawahliek
NAGARI Sikucur Salareh Air Koto Tangah Kampung Manggis
KABUPATEN Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Padang Panjang
LUAS 200 700 400 300
NO
KELOMPOK
NAGARI
KABUPATEN
LUAS
KET
59. KTH Minang Silokek Saiyo
Sijunjung
2.550
IUPHTR
60. KTH Giat Berssama
Bukit Buai Selatan
Pessir Selatan
1.200
IUPHTR
61. KTH Mekar Jaya
Inderapura Selatan
Pesisir Selatan
1.595
IUPHTR
62. KSU Air Bangis
Air Bagis
Pasaman Barat
1.590
IUPHTR
JUMLAH
6.935
NO KELOMPOK NAGARI/DESA KABUPATEN
LUAS
63. KHA MALALO
MALALO
Tanah Datar
5.000*
64. KHA SILOK OINAN
SILOK OINAN
Kep. Mentawai
7.000*
65. KHA TUA PEJAT
TUA PEJAT
Kep. Mentawai
3.000*
JUMLAH
15.000*
KET
TANTANGAN DAN KENDALA Nasional • Masih belum ditandatanganinya Permen LHK tentang Perhutanan Sosial yang mampu menyederhanakan birokrasi perizinan, lebih akuntabel dan transparan. Sehingga menunda untuk pelayanan sistem online, Peta PIAPS dan penetapan areal kerja • Belum ditetapkanya RUU PPMHA didalam Prolegnas dan belum adanya Satgas Masyarakat Adat • Belum adanya Walidata untuk Wilayah Adat • Penanganan konflik masih parsial
Daerah • Berlakunya UU No.23/2014 • Penguatan kelembagaan, program dan dukungan kemandirian paska keluarnya Penetapan Areal Kerja • Kapasitas pendampingan (fasilitasi) di tingkat lapangan/daerah (kuantitas dan kualitas fasilitator) • Tata batas administrasi daerah • Keterbatasan Anggaran daerah • Belum adanya kelembagaan pengaduan dan penanganan konflik
