PROGRAM KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA DALAM MEMPERBAIKI KESEHATAN IBU DAN BAYI DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (4) 1035-1046 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

PROGRAM KEMITRAAN AUSTRALIA – INDONESIA DALAM MEMPERBAIKI KESEHATAN IBU DAN BAYI DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009-2014 Danny Atmadinata1 Nim. 1102045059 Abstract The low quality of health service, poverty rate, accessibility and lack of maternal knowledge were significantly correlated with the high of maternal and neonatal mortality rate in Nusa Tenggara Timur. The research aimed to know how AustraliaIndonesia partnership program in 2009-2014 in order to improve maternal and neonatal health. The problem of this research was analyzed using two theories, theory of international partnership and foreign aid. The type of this research was descriptive analysis, and the data presented are secondary which obtained by library research, and the data analysis technique was qualitative. The result of this study showed that the government of Australia through Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) supported the government of Indonesia as a caring program which are implemented in some programs such as the role of community intervention, alert village and sister hospital. Keywords: Indonesia, Australia, Maternal and Neonatal Health

Pendahuluan Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu masalah pembangunan global saat ini. Di beberapa negara, khususnya negara berkembang, ibu dan anak masih memiliki resiko tinggi ketika melahirkan, termasuk Indonesia. Pada tahun 2008, World Health Organization (WHO) menyebutkan, kematian ibu di kawasan Asia Tenggara menyumbang hampir sepertiga jumlah kematian ibu dan anak global.(http://nasional.kompas.com/read/2008/09/11/16565225/who.sorot.angka.kem atian.ibu.di.asia.tenggara) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, Persoalan kematian yang terjadi disebabkan oleh beberapa indikasi yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting, yaitu seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan yang tidak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1035-1046

serta kebijakan juga /ProdukHukum/MenPAN/index.php)

berpengaruh.(http://storage.jak-stik.ac.id

Keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan bidang kesehatan dapat dilihat dari keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia adalah 34 per 1000 kelahiran hidup. Melihat data tersebut diperlukan kerja keras untuk mencapai target Indonesia pada tahun 2015 yang harus menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.(SDKI 2007) Berdasarkan survey yang dilakukan di tiap provinsi jika dibandingkan rata-rata nasional di tahun 2007, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi NTT sangat tinggi. Pada Provinsi NTT Angka Kematian Ibu mencapai 306 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi mencapai 57 kematian per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2007 .(SDKI 2007) Banyak faktor yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi di NTT sangat tinggi. Dilihat dari faktor teknis, berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang belum memadai baik dari segi jumlah dan kualitas, sumber daya manusia maupun sarana penunjang. Sedangkan non teknis berhubungan dengan aspek sosial masyarakatnya. Faktor lain seperti kemiskinan, akses terhadap pembangunan yang belum merata, juga beberapa faktor budaya menyangkut pemanfaatan sarana yang tersedia, mitos, tabu dan lain – lain menambah masalah ini. (Saputra, Fanggidae, & Mafthuchan 2013 : 535) Untuk mengatasi masalah tersebut serta mempercepat pencapaian target kesehatan maternal, Pemerintah Provinsi NTT merespon dengan program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah Indonesia juga memilih mengadakan Kerjasama Internasional dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur dengan harapan adanya bantuan dana dan teknis didapatkan dari kemitraan tersebut, dan salah satu negara yang berkomitmen untuk membantu Indonesia adalah Australia. Australia yang merupakan salah satu negara peserta MDGs, juga mempunyai tujuan yang sama dengan Indonesia walaupun Australia merupakan negara yang sangat maju, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama internasional dengan negara anggota lainnya. Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama melalui kerjasama pembangunan. Salah satu faktor yang paling mendukung kerjasama regional ini merupakan letak geografis kedua negara yang berdekatan dan adanya keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur.

1036

Program Kemitraan Australia-Indonesia Memperbaiki Kesehatan Ibu & Bayi (Danny A)

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia membuat rancangan Dokumen Desain Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Dari dasar perjanjian tersebut disepakatilah Perjanjian Subsidiary (Subsidiary Agreement) atau disebut sebagai Perjanjian tambahan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia, tanggal 14 Juli 2009. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi termiskin yang ada di Indonesia dan ditambah dengan tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan di provinsi tersebut maka dirasa tepat untuk memilih NTT sebagai tempat dilaksanakannya kemitraan tersebut. Kerangka Dasar Teori dan Konsep Konsep Kerjasama Internasional KJ. Holsti menyatakan bahwa transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, seperti merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis atau menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama. (Holsti 1983 : 209) Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya dan untuk kepentingan negara – negara di dunia. Kerjasama internasional dapat dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek – aspek lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pihak – pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya.(Soeprapto 1997 : 155) Kerjasama internasional merupakan alat bagi aktor – aktornya, yang berfungsi memberikan fasilitas dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Kerjasama internasional bisa timbul dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pihak yang bekerjasama percaya bahwa yang lainnya mematuhi kaidah – kaidah yang telah ditetapkan dalam kerjasama tersebut. Konsep Bantuan Luar Negeri K.J. Holsti mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. (Holsti 1995 : 180) Sedangkan menurut Alan Rix pemberian bantuan luar negeri antara negara donor dan negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motivasi para negara donor. Motivasi yang dimaksud Alan Rix, yaitu Motif Kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang melalui dukungan kerja sama ekonomi. Motif Politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan pandangan negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri

1037


baik dari sektor politik domestik dan hubungan luar negeri donor. Motif Keamanan Nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan nasional ini juga memiliki sisi ekonomi. Motif kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. (Rix 1993 : 18-19) Metodologi Penelitian Untuk menjelaskan program kemitraan yang dilakukan Australia dan Indonesia dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, dimana peneliti menggambarkan secara jelas bagaiman kemitraan itu dilakukan melalui berbagai implementasi program yang telah dilaksanakan di NTT. Peneliti menggunakan anilisis data kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang telah dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan. Hasil Penelitian Aktivitas dan Implementasi Program Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) Pemerintah dalam hal ini jajaran kesehatan di Provinsi NTT telah berupaya selama ini memberikan pelayanan kesehatan melalui berbagai cara, antara lain dengan penempatan bidan di desa-desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling, tetapi belum memberikan suatu hasil yang menggembirakan, oleh karena persalinan dengan komplikasi perdarahan, retensio plasenta, keracunan kehamilan (Eklamsia) dan kehamilan dengan penghambat lainnya tidak dapat ditolong oleh tenaga Bidan/Perawat yang ada di desa, hal-hal seperti itu hanya dapat diatasi bila persalinan tersebut dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan (Revolusi) dibidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan kepada setiap Ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan ”Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam”. Untuk itu sebagai langkah percepatan pencapaian target kesehatan maternal, Pemerintah Provinsi NTT merespons dengan program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program ini dilandasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi KIA yang menekankan dua bidang intervensi meliputi sisi pemerintah/swasta sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan sisi masyarakat sebagai yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Mulai 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia akan dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia/Australia Indonesia Partnership (AIP). AIP bertujuan untuk mendukung secara strategis pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Sasarannya adalah agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan aman, dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.

1038


Setelah kurang lebih lima belas tahun terlibat dalam proyek –proyek kesehatan ibu dan anak di Indonesia, Australia menemukan kemajuan yang signifikan dari permasalahan kesehatan ibu dan anak namun sering tidak berkelanjutan dan tidak diadopsi daerah lainnya. Ini dikarenakan kurangnya sumber daya dari pemerintah, transfer staf, kurangnya biaya operasional serta kurangnya kinerja terfokus terhadap pemenuhan kebutuhan lokal. Australia melalui AusAID telah membantu Pemerintah Indonesia dibidang kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir sejak tahun 1995 melalui beberapa program seperti the Women’s Health and Family Planning/Welfare Project di NTT dan NTB pada tahun 1996-2006, the Healthy Mothers Healthy Babies Project di Sulawesi Tenggara tahun 1998-2005 dan the Integrated Maternal Child Health Projects di Papua and Sulawesi tahun 2004-2009. ( AIPMNH Life of Project Plan July 2011 –July 2013) Melihat laporan situasi yang terjadi di NTT, direkomendasikan adanya program bantuan lanjutan untuk Ibu dan Bayi dan fokus pada provinsi NTT. Setelah desain kemitraan lanjutan yang telah disusun disetujui, langkah-langkah persiapan untuk kemitraan langsung dimulai dibawah manajemen AusAID diawal tahun 2007, termasuk penunjukan Koordinator Kesehatan Daerah dan tim dukungan administrasi. Dipilihlah tiga kabupaten di NTT yaitu Sikka, Ende dan Sumba Timur oleh pemerintah provinsi untuk pelaksanaan awal. Di November 2007, AusAID membentuk tim desain untuk Program Penguatan Sistem Kesehatan Nasional atau National Health System Strenghtening Program (HSS) dan meminta tim ini untuk meninjau dan menyelesaikan desain Kemitraan Program Ibu dan Bayi Baru lahir /Maternal and Neonathal Health (MNH) dengan maksud untuk mengidentifikasi hubungan potensial dengan Program HSS. Pada bulan Januari 2008 sebuah misi lanjutan dilakukan untuk berkonsultasi dengan NTT dan mengajukan proposal dan menyelesaikan dokumen desain kemitraan. Pemerintah Provinsi NTT mendapat dukungan dari pemerintah Australia melalui pembentukan program Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), yang merupakan program kemitraan Australia – Indonesia di bidang kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dasar pembentukan AIPMNH ini adalah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia di tahun 1998 yaitu (GADC) General Agreement on Development Coorporations between Government of Australia and Government of Indonesia, yang di tanda tangani pada bulan Juli 1998. Serta ditindak lanjuti dengan beberapa Perjanjian Subsidiary/ Pengaturan Tambahan (Subsidiary Agreement) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia.(Buku Panduan UPK AIPMNH : 4-5) Tujuan AIPMNH adalah berkontribusi terhadap pengurangan Kematian Ibu dan Bayi di NTT serta strategi dalam mengatasi penyebab kematian ibu dan neonatus dari tingkat desa sampai Kabupaten. Selain berupaya menurunkan kasus kematian ibu dan bayi, program AIPMNH juga melakukan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

1039


Cara kerja program kemitraan AIPMNH adalah dengan sistem yang dibentuk pemerintah Indonesia. Untuk memudahkan hal tersebut maka dibentuklah Unit Pengelola kemitraan (UPK) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan mengacu pada sistem dan mekanisme kerja pemerintah. BAPPEDA dibantu oleh Dinas Kesehatan (DINKES) bertindak sebagai koordinator, mengelola perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Sedangkan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) bertindak sebagai pelaksana teknis program. (Pengaturan Tambahan Kemitraan AIPMNH) Pada tahun 2008 kemitraan dimulai dengan memulai kegiatan di tiga kabupaten. Pada akhir tahun 2009 AIPMNH telah mencakup total sembilan kabupaten dan pada tahun 2010 dipilih lima kabupaten tambahan. Sehingga 14 kabupaten mewakili dua pertiga dari total kabupaten di NTT. Pada awalnya kemitraan ini hanya akan berjalan hanya sampai tahun 2013, namun seiring perjalanan, kemitraan ini diperpanjang sampai dengan tahun 2015 untuk memudahkan transisi dari kelanjutan program kesehatan ibu dan anak di NTT. AIPMNH memberikan dana Sebesar 77 juta AUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di NTT khususnya dalam kesehatan ibu dan bayi sebagai bentuk kerjasama sekaligus bentuk keprihatinan terhadap Angka Kematian Ibu dan Bayi yang tinggi di NTT. Dimana penggunaan dana tersebut diberikan oleh AIP melalui pemerintah daerah setempat, serta mitra kerja dari AIPMNH selama melaksanakan program perbaikan kesehatan Ibu dan bayi. Pada awalnya program kemitraan ini direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2013, namun diperpanjang dan selesai dibulan desember tahun 2015. Terhitung 14 kabupaten dari 21 kabupaten di NTT masuk ke dalam program ini, atau dapat dikatakan mencakup 78% dari total populasi di NTT.( AIPMNH Completion Report January 2009- June 2015) 3 komponen dasar strategi yang dilakukan oleh AIPMNH untuk menanggulangi masalah kesehatan ibu dan bayi di NTT yaitu Penyajian Layanan dan Peran Serta Masyarakat, Dukungan Sistem Kesehatan, dan Reformasi Sistem.Dalam usahanya memperbaiki kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama kurang lebih lima tahun di NTT, terdapat banyak program dan aktivitas yang dilakukan AIPMNH. 1. Intervensi Peran Serta Masyarakat Masyarakat di desa-desa di NTT umumnya melihat pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab Puskesmas dan Puskesmas dilihat sebagai aset dan tanggung jawab pemerintah semata. Secara umum, masyarakat kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan dan menjaga pelayanan kesehatan. Akibat adanya kepercayaan tradisional, halangan geografis dan finansial, banyak masyarakat di NTT yang mengalami keterbatasan dalam hal interaksi, keterlibatan dan tidak mempunyai rasa kepemilikan atas Puskesmas dan programprogram pemerintah.

1040


Perubahan kebiasaan dan perilaku masyarakat adalah hal yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya mengubah kebiasaan melakukan persalinan di rumah dengan persalinan di fasilitas kesehatan. Puskesmas juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa masyarakat, dan perlu melibatkan dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan kesehatan penduduk. Meskipun ada sejumlah instansi pemerintah (khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan struktur pemerintahan lainnya (camat, kepala desa), namun keterlibatan dan kemitraan mereka di bidang kesehatan kurang kuat. Dengan adanya peningkatan dana yang langsung dialokasikan ke desa-desa maka akan ada peluang keterlibatan masyarakat yang lebih besar yang berujung pada peningkatan alokasi sumber daya yang lebih besar lagi untuk kesehatan. (Laporan AIPMNH Paket Investasi Intervensi Peran Serta Masyarakat /PSM) 1.1 Mentor Peran Serta Masyarakat Instansi pemerintah kabupaten bersama dengan AIPMNH merekrut Mentor PSM berdasarkan kontrak kerja, kerangka acuan dan rencana aksi. Sekitar 50% waktu mentor berfokus di kabupaten, sedangkan 50% lagi berfokus di kecamatan dan desa. Penilaian kinerja tahunan dari para mentor terdiri dari penilaian pribadi dan penilaian dari pihak luar yang dilakukan oleh instansi pendamping dari pemerintah. Mentor PSM memiliki peran yang penting bukan hanya sebagai fasilitator peran serta masyarakat tetapi juga sebagai fasilitator dan mengadvokasi hubungan antara instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hubungan dengan keberlanjutan jangka panjang dari program ini. Mentor PSM juga memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang kadang-kadang menjadi bagian rutin dari staf instansi pemerintah. Mentor PSM juga memastikan dan memantau pengumpulan data dan memberi laporan mengenai kegiatan dan hasil-hasilnya. Pada umumnya mentor PSM dikontrak oleh BPMPD dengan menggunakan dana dari AIPMNH sedangkan perekrutan para mentor dan pengelolaannya dilakukan secara kolektif oleh BPMPD, Dinkes dan Bappeda. 1.2 Desa Siaga Peraturan Menteri, No. 564/Menkes /2006 tentang Pelaksanaan Desa Siaga: mendefinisikan Desa Siaga sebagai masyarakat yang secara swadaya memiliki sumber daya, kapasitas dan kesiapan untuk mencegah dan manangani berbagai masalah, penyakit, dan kedaruratan di bidang kesehatan. Beberapa bagian pelaksanaan program Desa Siaga antara lain Revitalisasi Posyandu, terdapat jejaring pencatatan dan pemantauan yang tugasnya memberi laporan dan mencatat jumlah ibu hamil pada papan informasi, digunakan sebagai dasar untuk perencanaan serta tindak lanjut dengan Posyandu, Polindes dan Puskesmas. Terdapat transportasi berbasis masyarakat yang siap untuk mengantar ibu hamil saat dibutuhkan. Tenaga sukarela dan tokoh masyarat mengajak anggota masyarakat lainnya untuk menyumbang darah dan mendaftar sebagai calon pendonor darah. Terdapat Dana Emergensi yaitu kontribusi dari masyarakat untuk dana desa (Dasolin). Para pekerja sosial, tokoh masyarakat dan dukun bersalin mengajak kaum ibu untuk menggunakan pelayanan KB.

1041


2. Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) Bertindak sebagai wakil masyarakat dan menyampaikan kebutuhan dan kepedulian mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Mengkomunikasikan program-program Puskesmas dan manfaatnya kepada masyarakat dan mempromosikan penyerapan dan pemanfaatan program-program tersebut Mengadvokasi dan mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas Puskesmas Bermitra dengan Puskesmas dalam mengadvokasi pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten agar bisa mengalokasikan sumber daya yang memadai Melakukan pengawasan, analisis kritis dan saran untuk memperbaiki kinerja Puskesmas. 3. Puskesmas Reformasi dan Puskesmas Management and Leadership Paket investasi ini mengombinasikan dua kegiatan yang saling melengkapi satu sama lain yang bertujuan untuk memperkuat manajemen, kinerja dan tanggapan Puskesmas terhadap kebutuhan masyarakat yaitu Puskesmas Reformasi (PR) tujuannya membangun keterlibatan dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Puskesmas (Puskesmas Management and Leadership/PML) dengan tujuan meningkatkan kapasitas para pimpinan Puskesmas agar bisa mengelola sumber daya Puskesmas secara lebih baik dan merespons permintaan masyarakat. Program Puskesmas di provinsi NTT berada dalam lingkungan yang penuh tantangan, melayani penduduk yang tersebar luas, dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang baik (air, listrik, bangunan), staf yang kurang berkualifikasi (banyak yang masih D1), serta sering terjadi mutasi staf termasuk kepala Puskesmas. Puskesmas kurang melibatkan pemerintah setempat (camat dan instansi pemerintah di kecamatan) ataupun masyarakat. Masyarakat mengeluh soal jam kerja yang tidak teratur, waktu menunggu yang lama, kurangnya pasokan dan peralatan, kurangnya transparansi dalam informasi serta fasilitas yang kurang baik. Kinerja Puskesmas untuk mencapai standar pelayanan minimum seringkali rendah. Sejak dikembangkannya program PR dan PML, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan persyaratan untuk mendapatkan akreditasi Puskesmas (Permenkes 46/2015) yang sifatnya wajib bagi semua Puskesmas sampai tahun 2016. Akreditasi akan berakibat pada semakin tingginya pembayaran kapitasi dari BPJS. Kombinasi antara program PR dan PML menyajikan sebuah proses pengembangan terstruktur dan memberi kapasitas dasar agar Puskesmas bisa memperoleh status akreditasi.(AIPMNH Investment Package Puskesmas Reformasi - Puskesmas Management and Leadership). 4. Puskesmas Reformasi dan Puskesmas Management and Leadership Program Sister Hospital (SH) mengembangkan kemitraan jangka menengah (3 sampai 5 tahun) antara Rumah Sakit (RS) pendidikan dan rujukan yang ada di kota-kota besar di Indonesia dengan RSUD yang ada di NTT. RS pendidikan menyediakan tim klinis untuk pelayanan dokter spesialis serta membangun kapasitas tenaga kesehatan di RSUD sehingga nantinya bisa melanjutkan

1042


pelayanan PONEK. Selama kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten menyediakan beasiswa bagi dokter lokal untuk melanjutkan pendidikan spesialis sehingga bisa mendukung keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Program SH dikembangkan untuk mendukung rumah sakit kabupaten di NTT. RSUD di NTT terletak di pulau yang terpisah atau yang jaraknya jauh dari RS provinsi, yang menghambat efektifitas rujukan ke ibukota provinsi. Di samping itu terdapat juga beberapa rumah sakit swasta. Populasi penduduk yang masuk dalam wilayah kerja RSUD relatif kecil jumlahnya (100.000–500.000) tetapi lokasinya tersebar bahkan sampai mencakup kabupaten tetangga yang tidak memiliki rumah sakit. Dalam konteks ini pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk menarik dokter spesialis agar mau bekerja memberikan pelayanan PONEK di RSUD, sedangkan rujukan ke rumahsakit provinsi atau rumahsakit terdekat lainnya masih problematik dan membutuhkan biaya mahal bagi keluarga pasien. Hanya ada beberapa RSUD yang berhasil menarik dokter spesialis. Pendanaan untuk RS sangat kurang memadai, manajemen RS yang belum optimal, kompetensi staf yang masih kurang dan juga isu terkait motivasi dan disiplin. Program SH dilaksanakan sebagai bagian dari sebuah program pendanaan multisektor (AIPMNH) untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir. Upaya yang dilakukan oleh program AIPMNH berkaitan dengan program prioritas pemerintah provinsi NTT dalam menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir (Revolusi KIA). AIPMNH berupaya untuk menangani elemen-elemen lainnya seperti membangun kapasitas PONED di Puskesmas, meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan Kabupaten, memperbaiki proses pengumpulan dan pelaporan data, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dari sisi permintaan pelayanan kesehatan. 5. Membangun Kapasitas Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Paket investasi ini berisi serangkaian langkah dalam membangun dan mempertahankan kapasitas Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Dasar (PONED). Paket ini memiliki keterkaitan dengan paket investasi untuk mengembangkan kapasitas Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD, sehingga tercipta jejaring rujukan dan dukungan pendampingan pelayanan obstetri dan neonatus terpadu. Intervensi ini dikembangkan dalam konteks provinsi NTT, dengan banyak penduduk yang tinggal di desa dan tersebar di berbagai pulau dengan wilayah yang sulit diakses. Akses ke RSUD seringkali sulit sehingga Puskesmas menjadi tempat pertama mendapatkan pelayanan emergensi obstetri dan neonatus. Membangun kapasitas PONED di Puskesmas yang dilengkapi ruang rawat inap memberikan akses kepada pelayanan emergensi dasar, dan bisa menjadi tempat rujukan pertama bagi Puskesmas terdekat yang tidak memiliki ruang rawat inap.

1043


Dalam konteks NTT, kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan terlatih menjadi tantangan tersendiri terhadap upaya penyediaan pelayanan PONED di semua Puskesmas. Kesimpulan Australia melalui AIPMNH memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesehatan ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur. AIPMNH bersama pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk Kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah Indonesia telah melakukan penanganan yang sesuai dengan permasalahan kasus kematian ibu dan bayi di NTT, kurangnya dana serta fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat, membuat angka kematian ibu dan bayi menjadi semakin tinggi, sehingga membuat pihak luar negeri membantu dalam bentuk bantuan yang bermacam-macam, khususnya Australia memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap negara tetangga. Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu menurun di 14 kabupaten. Pada tahun 2014 terdapat 109 kematian ibu atau 14 lebih sedikit dari tahun 2013 dan 40% lebih sedikit dari tahun pertama program kemitraan di tahun 2009. Namun setelah penurunan cukup tajam pada awal periode 2009 sampai 2012, tingkat penurunan AKI telah melambat dalam tiga tahun terakhir, dimana penurunan AKI terjadi terutama di enam kabupaten grup 1 dalam program Sister hospital (Ende, Ngada, Lembata, Flores Timur, Sumba Barat dan TTS) Namun, kematian bayi belum banyak mengalami perubahan, pada tahun 2012 meningkat menjadi 794, mungkin karena sistem pelaporan yang lebih baik, dan menurun menjadi 696 di tahun 2014. Sebagian besar penurunan ini terjadi di kabupaten-kabupaten dalam grup 1 Sister Hospital, serta beberapa penurunan terjadi di kota dan kabupaten kupang. Progam – program yang dijalankan AIPMNH sudah cukup efektif dalam menurunkan angka kematian ibu, namun tidak hal nya dengan angka kematian bayi. Kerjasama dengan Australia sendiri diprediksikan akan berjalan cukup lama dikarenakan Australia melalui AIP memiliki program pembangunan jangka panjang di Indonesia. Peran serta masyarakat sekitar serta pemerintah setempat merupakan hal utama yang akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi di NTT. Bantuan – bantuan negara pendonor merupakan salah satu jalan pintas untuk membantu pendanaan yang minim dalam mengatasi kematian ibu dan anak di NTT . Namun Pemerintah Indonesia tetap harus mengatisipasi adanya kepentingan politik di belakang bantuan tersebut, dan diharapkan di tahun – tahun berikutnya pemerintah nasional dan lokal memiliki program sendiri untuk menghilangkan ketergantungan terhadap negara-negara pendonor agar Indonesia dapat mandiri dalam menyikapi permasalahan di setiap daerah di wilayah indonesia.

1044


Daftar Pustaka Buku dan Jurnal AIPMNH. 2014. Buku Panduan Unit Pengelola Kemitraan AIPMNH. Budiono Kusumohamidjojo. 1987. Hubungan Internasional – Kerangka studi analisis. Jakarta : Binacipta. KJ. Holsti, 1983. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid 2, Jakarta : Erlangga. Saputra, Fanggidae, & Mafthuchan. 2013. Efektivitas Kebijakan Daerah Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi . Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional.Vol.7, No.12 Soeprapto R, 1997. Hubungan internasional,sistem, interkasi dan prilaku, Jakarta : PT Grafindo. Laporan AIPMNH. Laporan Kemajuan ke-8 program Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) AIPMNH Activity Completion Report June 2015 AIPMNH Investment Package Puskesmas Reformasi - Puskesmas Management and Leadership AIPMNH Paket Investasi Intervensi Peran Serta Masyarakat AIPMNH Investmen Package Sister Hospital AIPMNH Investmen Package PONED Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 2012. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Media Elektronik “AIPMNH” Terdapat pada http://www.aipmnh.org/web_id/profil-kami/tentang-kami.html“Angka Kematian Ibu Melahirkan” Terdapat http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/MenPAN?index.php-

pada

1045


“Indonesia Gagal Mencapai MDG 4 dan 5: What Next?” Terdapat pada http://mutupelayanankesehatan.net/index.php /component/ content/article/ 19 headline/369“Kerjasama Pembangunan” Terdapat http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian /cooperation.html

pada

“Laporan Rutin KIA Depkes - Analisis Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010” Terdapat pada http;//www.kesehatanibu.depkes.go.id/wpcontent/uploads/downloads/2011/08/Analisis-Kematian-Ibu-di-IndonesiaTahun-2010.pdf. “Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004.” Terdapat pada http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Indonesia/ Indonesia%20MDG%20Indonesian.pdf. “Laporan Kunjungan Lapangan Panitia Kerja MDGs BKSAP DPR-RI.” Terdapat pada http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/mdgs LAPORAN_KUNJUNGAN_LAPANGAN_PANJA_MDGs_BKSAP_DP R_RI_KE_NUSA_TENGGARA_TIMUR,_13-14_DESEMBER_2010.pdf “Status

Pencapaian MDGs di Indonesia” http://sekretariatmdgs.or.id/?lang=id&page_id=1087

Terdapat

pada

“Strategi Kerjasama Pembangunan Australia –Indonesia 2008-2013” Terdapat pada http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aip%20strategy%20200813%20indonesian.pdf “WHO Sorot Angka Kematian Ibu di Asia Tenggara”– Terdapat pada http;//nasional.kompas.com/read/2008/09/11/1656225/who.sorot.angka.kemat ioan.ibu.di.asia.tenggara-

1046

PROGRAM KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA DALAM MEMPERBAIKI KESEHATAN IBU DAN BAYI DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN

Recommend Documents