PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN

5. Sistem

1. SDM (Jumlah, Jenis dan Kualitas)

Fasilitas Kesehatan Yang Memadai dan Siap 24 Jam

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN 2009

KATA PENGANTAR Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Buku Pedoman Revolusi KIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disusun. Buku pedoman ini memuat (Peraturan Gubenur, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi melalui semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai. Buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis percepatan penurunan kematian Ibu melahirkan dan kematian Bayi ini disusun

dengan

pelaksanaan

maksud

kegiatan

untuk

khususnya

dipakai

sebagai

pelayanan

acuan

pertolongan

persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai, dengan harapan mutu pelayanan bagi ibu yang akan melahirkan lebih baik dengan menjunjung prinsip pelayanan sesuai standar dari aspek-aspek; SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana Fisik/ Bangunan, Peralatan, Obat, Bahan dan Perbekalan Kesehatan, Sistem (termasuk Standard Operating Procedure/SOP, Prosedur Tetap/ Protap dan Sistem Rujukan/alur pelayanan) serta Penganggaran. Kami berharap dengan dikeluarkannya buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini, percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi akan lebih terarah dan terfokus dengan hasil yang lebih maksimal, dengan harapan

REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

i

kematian ibu melahirkan dan kematian bayi dapat dicegah. Harapan ini merupakan sebagian dari harapan pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu pembangunan yang berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pelayanan agar percepatan keberhasilan program dapat tercapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan paradigma “Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)” Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Diharapkan buku Pedoman ini dijadikan pegangan bagi semua pihak dalam menurunkan AKI dan AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat. “Sehati, Sesuara Membangun NTT Baru” Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kupang, 17 Agustus 2009 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. Stefanus Bria Seran. MPH Pembina Utama Madya NIP. 19571226198403 1 005


ii

DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................. i TIM PENYUSUN LAPORAN ................................................... iii Daftar Isi .................................................................................. v Daftar Tabel ........................................................................... vii I. PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVOLUSI KIA .... 1 II. REVOLUSI KIA.................................................................. 21 III. PETUNJUK PELAKSANAAN .......................................... 28 BAB I.

Pendahuluan ..................................................... 28

BAB II. Strategi .............................................................. 35 BAB III. Tugas, Fungsi dan Peran Masing-Masing Pihak Yang Terlibat .......................................... 41 BAB IV. Mekanisme dan Kegiatan ................................ 53 BAB V.

Evaluasi ........................................................... 63

BAB VI. Penutup ............................................................ 67 Lampiran-lampiran ........................................................... 69 IV. PETUNJUK TEKNIS.......................................................... 79 BAB I.

Pendahuluan ..................................................... 79


v

BAB II.

Tata Laksana ..................................................... 99

BAB III. Pendanaan ..................................................... 115 BAB IV. Pencatatan dan Pelaporan ............................ 119 BAB V.

Pembinaan ..................................................... 123

BAB VI. Penutup .......................................................... 129 Lampiran-lampiran ........................................................ 131 References ...................................................................... 151 Kontributor ..................................................................... 155


vi

DAFTAR TABEL Hal PETUNJUK PELAKSANAAN: TABEL 1 TARGET

SASARAN

REVOLUSI

KIA

PELAKSANAAN

DINAS

KESEHATAN

PROVINSI NTT TAHUN 2009-2013 ..................... 32

PETUNJUK TEKNIS: TABEL 1

PERKIRAAN KOMPLIKASI PERSALINAN ........ 94

TABEL 2

ANGKA

KELAHIRAN

KASAR

(CBR)

DI

INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007...................................................................... 97


vii

Tim Penyusun:

1.

Dr. Stefanus Bria Seran, MPH

2.

Barthol Badar SH, MM

3.

Dr. Yuli Butu, MSc.PH

4.

Dr. Mina Sukri, MARS

5.

Dr. S.M.J Koamesah, MMR, MMPK

6.

Drs. O. T Willy, MSPH

7.

Drs. Agustinus Dohina, STh, MM

8.

Drs. Heru Sunaryo, Apt

9.

Dr. Xaverius Seikka

10. Dr. Yvonne P. Tibuludji, MPH, Ph.D 11. Dr. Olga Sentosa 12. Dr. Paulus Wignyohadi, M.Sc 13. Dr. Felicianus P. Pira, MPH 14. Drg. Maria Silalahi, MPHM 15. Damiana Djahari, AMD 16. Katharina L. Ola, AMD 17. Houward Jeffries L, S.KM


iii


iv

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 42 TAHUN 2009 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang :

a. bahwa kesehatan adalah hal fundamental setiap warga negara, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan; b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan namun belum memberikan hasil maksimal


1

dimana angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi; c. bahwa tingginya angka kematian tersebut pada umumnya akibat banyaknya persalinan terjadi diluar fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam; d. bahwa untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, harus ada upaya yang luar biasa dari Pemerintah, Swasta dan masyarakat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan


2

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

3

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

5

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


6

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016); 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019); 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 017 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor); REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

7

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal Urusan Wajib Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 137 Seri E Nomor 126); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Revolusi kesehatan ibu dan anak adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan cara-cara yang luar biasa. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.


8

7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 hari. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat dan bahan, Sistem dan Peraturan serta Anggaran yang memadai. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandard. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan


9

16.

17. 18.

19.

20.

21.

bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu Nifas, Bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

22. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam


10

23.

24.

25. 26. 27. 28. 29. 30.

31.

wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter. Dokter Spesialis Obgyn adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Dokter Spesialis Anak adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kesehatan Anak. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, Nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana secara rawat jalan. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan


11

kewenangan untuk melakukan pelayan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan. 32. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliaannya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur tentang optimalisasi pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam oleh penyelenggara kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam oleh masyarakat. Pasal 3 Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih; b. sarana fisik kesehatan; c. peralatan kesehatan; d. obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah; e. sistem pelayanan kesehatan; f. pembiayaan.

jam

Pasal 4 Penyelenggara kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyedia fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam dan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.


12

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Penyelenggaraan revolusi kesehatan ibu dan anak berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaannya. Pasal 6 Maksud dari revolusi kesehatan ibu dan anak adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Pasal 7 Tujuan penyelenggaraan revolusi kesehatan ibu dan anak adalah: a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam; c. tersedianya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang terjangkau, bermutu dan aman; d. tertanganinya semua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam; e. tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan bayi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan; f. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan, obat dan bahan yang cukup di fasilitas pelayanan persalinan yang memadai; REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

13

g.

h.

terwujudnya perubahan perilaku masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional; tercapainya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. BAB IV REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK Pasal 8

Revolusi kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam dan diperuntukan bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pasal 9 (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. pelayanan pemeriksaan kehamilan; b. pertolongan persalinan normal maupun komplikasi; c. pelayanan pemeriksaan ibu Nifas; d. pelayanan gawat darurat; e. pelayanan rujukan. (2) Pelayanan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. pelayanan perawatan bayi normal; b. pelayanan bayi sakit; c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi; d. penanganan gawat darurat; e. pelayanan rujukan.


14

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Pasal 10 (1) Dalam memenuhi fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan. (2) Tenaga kesehatan yang ditugasi menyelenggarakan kesehatan ibu dan bayi adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Sarana Fisik Kesehatan Pasal 11 (1) Puskesmas rawat inap dilengkapi dengan rumah tunggu. (2) Rumah Sakit dilengkapi dengan rumah tunggu. Bagian Ketiga Peralatan Kesehatan Pasal 12 Pemerintah Daerah/Swasta menyiapkan peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan. Bagian Keempat Obat, Perbekalan Kesehatan, Cairan dan Darah Pasal 13 Pemerintah Daerah/Swasta menyediakan obat, perbekalan kesehatan, cairan dan darah sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan. REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

15

Bagian Kelima Sistem Pelayanan Kesehatan Pasal 14 Pemerintah Daerah/Swasta menyediakan sistem pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan. Bagian Keenam Pembiayaan Pasal 15 Biaya pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka Revolusi kesehatan ibu dan anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah dan Lembaga Donor serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 16 (1) Setiap ibu dan bayi berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, meliputi: a. informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai; b. akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; c. keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;


16

d. subsidi pembiayaan kesehatan ibu dan bayi yang berasal dari keluarga keluarga miskin. (2) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu dan bayi berhak: a. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; c. mendapat insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil sesuai peraturan yang berlaku. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 17 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah: a. menjamin agar ibu dan bayi mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi keluarga miskin; c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan; e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan; f. memberikan informasi tentang jamkesmas kepada masyarakat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi; g. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil; h. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang KIA; REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

17

i.

mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah; j. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. (2) Kewajiban penyelenggara pelayanan adalah: a. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan; b. melayani sesuai standar pelayanan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Kewajiban pemberi pelayanan adalah: a. melayani tanpa harus melihat kemampuan pasien; b. melayani segera ibu dan bayi yang darurat; (4) Kewajibanpenerima pelayanan adalah: a. ibu wajib mematuhi semua nasehat tenaga kesehatan yang melayani ; b. suami dan/atau keluarga wajib mendukung ibu untuk mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan; c. masyarakat wajib membantu kelancaran pelayanan kesehatan ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam untuk melahirkan; d. mematuhi standar pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. membayar imbalan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan diterima. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18 Masyarakat berperan: a. menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam; b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada. REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

18

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 19 Wewenang Pemerintah Daerah yaitu: a. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan; b. mengkoordinasi dan memobilisasi sumber daya di luar pemerintah untuk percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Pasal 20 Tanggungjawab Pemerintah Daerah yaitu: a. menyediakan pedoman/petunjuk pelayanan kesehatan; b. menyediakan anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk revolusi kesehatan ibu dan anak. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, secara teknik operasional menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk


19

Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 23 Peraturan Gubernur diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2009

Diundangkan di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2009

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 095 SERI E NOMOR 078.


20

REVOLUSI KIA NTT Hasil Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) 2004, angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk NTT adalah 554 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2007 Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007), AKI turun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup dan di NTT menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup hasil. Walaupun ada penurunan tapi angka ini masih tinggi dibandingkan angka Nasional. Demikian pula angka kematian bayi (AKB), pada tahun 2004, Nasional 52 per 1000 kelahiran hidup turun menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup sedangkan untuk NTT dari 62 per 1000 kelahiran hidup turun menjadi 57 per 1000 kelahiran hidup (SURKESNAS, 2004). Hasil

Riset

Kesehatan

Dasar

(Riskesdas)

tahun

2007

menunjukkan bahwa di Provinsi NTT sebesar 77.1% pertolongan persalinan dilakukan di rumah dimana sejumlah 46.2% ditolong oleh dukun bersalin dan 36.5% ditolong oleh bidan. Cakupan pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care/ ANC) ibu hamil pada fasilitas kesehatan sebesar 87.9%, sedangkan prosentase cakupan pelayanan bayi baru lahir atau neonatal KN-1 (0-7 hari) adalah

42.3%

dan

KN-2

(8-28

(RISKESDAS, 2007).


21

hari)

sebesar

34.4%

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi NTT, tetapi angka kematian ibu dan angka kematian bayi tetap diatas rata-rata Nasional, oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT melakukan upaya-upaya luar biasa untuk menurunkan AKI-AKB melalui Kebijakan Revolusi KIA.

Apa itu Revolusi KIA dan untuk apa dilakukan? Revolusi KIA adalah salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (seperti yang sudah dilakukan di negara-negara seperti Srilangka, Malaysia dan Singapura).

Mengapa harus Revolusi? Karena kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi NTT masih sangat tinggi dibandingkan dengan angka Nasional. Berbagai upaya yang selama ini telah banyak dilakukkan belum mampu mengangkat posisi NTT dimata Nasional, sehingga harus diupayakan mengatasi masalah ini dengan cara-cara yang luar biasa.


22

Apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam? Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang siap memberikan pelayanan 24 jam serta memenuhi standar dari setiap aspek, yaitu: -

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia);

-

Aspek Peralatan;

-

Aspek Obat, Bahan dan Perbekalan Kesehatan; u

-

Aspek Bangunan;

-

Aspek Sistem (termasuk Standard Operating Procedure/SOP, Prosedur Tetap/ Protap dan Sistem Rujukan);

-

Aspek Penganggaran.

Apa peran masing-masing kita dalam Revolusi KIA? Ada dua sisi yang harus di intervensi didalam Revolusi KIA yaitu sisi pemerintah/swasta sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan sisi masyarakat sebagai yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, masingmasing program dan sektor terkait berperan sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah/swasta pada sisi penyedia pelayanan atau fasilitas kesehatan berperan merubah kondisi sebelum revolusi menjadi kondisi: (1). menolong di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, (2). merujuk pasien pada saat yang tepat, (3). bekerja sesuai standar. Masyarakat sebagai


23

pihak yang membutuhkan pelayanan berperan merubah kondisi sebelum

revolusi

menjadi:

(1).

melahirkan

pada

fasilitas

pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, (2). saat melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, (3).mendorong/berupaya

untuk

mendapatkan

pelayanan

kesehatan yang optimal.

Apa poin krusial dalam Revolusi KIA? Ada beberapa poin krusial dalam pelaksanaan Revolusi KIA yaitu dari sisi pemberi pelayanan dan dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayanan. Dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayanan, poin krusial yang perlu dipikirkan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) Siapa yang hamil dan dimana ibu hamil tersebut berada?, (b) Apakah ibu hamil, suami, keluarga atau orang yang berpengaruh mau agar ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan?, (c) Apakah ada kemampuan masyarakat untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan? Sedangkan dari sisi pemberi/ penyedia pelayanan atau dapat juga disebut sebagai fasilitas kesehatan akan ditemui poin-poin krusial

sebagai

berikut:

(a)

Apakah

mempunyai kemampuan memberikan standar?,

(b)

Apakah

fasilitas

fasilitas

kesehatan

pelayanan yang sesuai kesehatan

mempunyai

kemampuan untuk mengantarkan ibu yang telah melahirkan kembali

kerumahnya?,


(c)

Apakah 24

fasilitas

kesehatan

mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan ibu paska persalinan di rumahnya? Revolusi KIA harus dapat menjawab semua poin-poin krusial seperti tersebut diatas agar tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi.

Apa lagi persoalan-persoalan yang akan ditemui dalam pelaksanaan Revolusi KIA? Sesuai dengan setiap persoalan/ permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Alur Pelayanan Alur pelayanan sebagai berikut: pasien (ibu akan melahirkan) dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam di Puskesmas rawat inap dan bila memerlukan penanganan lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi maka dirujuk ke rumah sakit. Untuk mendukung pelayanan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam pada kedua level tersebut diatas, akan disediakan rumah tunggu yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi ibu yang akan melahirkan dan bagi keluarga yang mendampingi. Sangat diharapkan Kebijakan Revolusi KIA ini dapat secara bermakna menurunkan kematian ibu dan bayi sekurangREVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

25

kurangnya

menyamai

angka

Nasional,

bahkan

bila

memungkinkan satu digit dibawah angka Nasional. Upaya ini harus dilakukan oleh semua pihak pada masingmasing level/ tingkatan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinkes Provinsi NTT Dari

sejak

dikeluarkannya

Kebijakan

Revolusi

KIA

oleh

Pemerintah Provinsi NTT, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT sesuai peran dan fungsinya seperti yang tercantum didalam Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2009-2013 yaitu sebagai “Penggerak Utama Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat

yang Berkualitas, Adil

dan Merata”. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: 1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Revolusi KIA beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Dari pertengahan tahun 2008 hingga Juli 2009 Dinkes Provinsi NTT bersama jajaran kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sektor terkait dan eksternal donor telah beberapa kali terlibat secara dinamis, mendalam dan detail berdiskusi untuk menghasilkan Draft Peraturan Gubernur


26

tentang Revolusi KIA serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. 2. Penyusunan rencana kegiatan masing-masing program pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam menindaklanjuti kebijakan Revolusi KIA. 3. Sosialisasi Revolusi KIA kepada berbagai pihak terkait baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/ Kota. 4. Kerjasama dengan Harian Pos Kupang dan Mingguan Spirit dalam Pewartaan Bidang Kesehatan untuk mendukung Revolusi KIA, yang ditandai dengan penanda-tanganan kontrak kerjasama pada tanggal 30 Juli 2009, dengan dukungan dana Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH AusAID). Kupang, 17 Agustus 2009. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Stefanus Bria Seran, MPH. Pembina Utama Madya NIP. 19571226 198403 1 005


27


28

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN “KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN BAYI BARU LAHIR” MELALUI PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN YANG MEMADAI DAN SIAP 24 JAM DI PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu penentu Indikator Pembangunan Manusia. Peningkatan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan jika ditinjau dari aspek pengguna dan penyedia pelayanan kesehatan maka ada tanggung jawab masyarakat, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, sistem pembiayaan dan sosial budaya serta perilaku yang berlaku pada masyarakat. Indikator kesehatan masyarakat dapat dilihat salah satunya dari ”Angka kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB), indikator tersebut berpengaruh pada indikator lain yaitu ”Umur harapan hidup (UHH)”. Hasil Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) tahun 2004 menunjukan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTT masih 554/100.000 KH jauh diatas


29

angka rata-rata Nasional yaitu, 307/100.000 KH sedangkan Angka kematian Bayi (AKB) 62/1000 KH juga masih jauh diatas angka rata-rata Nasional 52/1.000 KH (SURKESNAS, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Provinsi NTT masih belum optimal. Tingginya AKI dan AKB di Provinsi NTT merupakan suatu manifestasi dari akar permasalahan yang kompleks. Kesehatan merupakan ”Investasi dan Hak asasi” dan semua warga berhak atas kesehatannya termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir, maka kelalaian yang mengakibatkan kematian merupakan tindakan pelanggaran ”Hak Asasi” dan hilangnya kesempatan ”Investasi”. Terjadinya kasus kematian maternal, merupakan dampak panjang yang bermula dari ”tidak tepatnya” tatanan sosial, kebijakan dan sumber daya potensial lainnya yang berakibat pada minimnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan, serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini jajaran kesehatan di Provinsi NTT telah berupaya selama ini memberikan pelayanan kesehatan melalui berbagai upaya, antara lain dengan penempatan bidan di desa-desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling, tetapi belum memberikan suatu hasil yang menggembirakan, oleh karena persalinan dengan komplikasi perdarahan, retensio plasenta, keracunan kehamilan (Eklamsia) dan kehamilan dengan penyulit lainnya tidak dapat ditolong oleh tenaga Bidan/Perawat yang ada di desa, hal-hal seperti itu hanya dapat diatasi bila persalinan tersebut dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.


30

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan (”Revolusi”) dibidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan kepada setiap Ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan ”Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam”. Tujuan : Tujuan Umum: Tercapainya percepatan penurunan kematian Ibu melahirkan dan kematian Bayi Baru Lahir melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam dari 554/100.000 KH pada tahun 2004 menjadi 153/100.000 KH pada tahun 2013, dan kematian bayi dari 62/1000 KH tahun 2004 menjadi 27/1000 KH pada tahun 2013. Tujuan Khusus: 1. Tersedianya data sasaran ibu hamil, melahirkan dan bayi ditiap desa; 2. Tersedianya Puskesmas PONED dan Rumah sakit PONEK di Kabupaten/Kota; 3. Tersusunnya sistem pelayanan dasar, esensial dan emergensi (obstetri neonatal) bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu Nifas serta bayi baru lahir;


31

4. Terselenggaranya sistem pelayanan dasar, esensial dan emergensi (obstetrik neonatal) bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu Nifas serta bayi baru lahir. 5. Terselenggaranya sistem rujukan obstetrik neonatal yang baik bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan bayi baru lahir; 6. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan bayi baru lahir; 7. Terselenggaranya persalinan yang selamat di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam; 8. Menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi baru lahir setiap tahun (Target AKI 2010: 227/100.000KH, Tahun 2013: 153/100.000KH, dan AKB 2010 : 42/1000 KH, Tahun 2013: 27/1000KH); 9. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Sasaran: Sasaran: Sasaran program ini adalah semua ibu hamil, ibu bersalin dan ibu Nifas serta bayi baru lahir yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


32

TABEL 1. TARGET SASARAN PELAKSANAAN REVOLUSI KIA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN 2009-2013 SEBAGAI BERIKUT:

No

Angka Angka Kematian Kematian Persalinan Ibu Persalinan Bayi Tahun di fasilitas dalam Nakes (%) dalam kesehatan tiap tiap 100.000 1.000 KH KH

1

2007

20,7%

76,91

306

57

2

2008

30%

82

300

52

3

2009

40%

85

2500

47

4

2010

60%

90

227

42

5

2011

70%

92

197

37

6

2012

80%

94

176

32

7

2013

90%

96

153

27

Sumber Data: - SDKI, 2007 - RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2009-2013

Lokasi: Program ini diselenggarakan pada 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.


33

Definisi/Pengertian: 1. Tenaga kesehatan yang terlatih adalah: Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Anaesthesi, Dokter Umum, Bidan dan Perawat yang telah mengikuti pelatihan: APN (Asuhan Persalinan Normal), PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), PPGDON (Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal, PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), PI (Pengendalian Infeksi), ACLS (Advance Cardiac Life Support), ATLS (Advance Traumatic Life Support) dan BTLS (Basic Traumatic Life Support) ; 2. Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 jam adalah Puskesmas Rawat Inap PONED, Rumah Sakit PONEK dan fasilitas kesehatan lainnya yang memenuhi standar PONED dan PONEK; 3. Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang mampu memberikan pelayanan dasar, esensial dan pelayanan emergensi dasar obstetri dan neonatal bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas serta bayi baru lahir; 4. Rumah Sakit PONEK adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan PONED ditambah pelayanan tranfusi darah dan sesar (Caesar) serta pelayanan neonatal secara intensif dan menerima rujukan dari dan oleh tenaga atau fasilitas kesehatan di tingkat desa dan masyarakat atau rumah sakit lainnya; 5. Rumah tunggu adalah fasilitas tempat tinggal bagi pasien beserta keluarganya selama menunggu pertolongan


34

persalinan yang letaknya dalam kompleks Puskesmas atau sekitarnya yang dikelola oleh Puskesmas/Rumah Sakit; 6. AKI adalah angka kematian ibu melahirkan dibandingkan dengan 100.000 jumlah kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun; 7. AKB adalah angka kematian bayi umur 0 s/d < 1 tahun dibandingkan dengan 1000 jumlah kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun; 8. Ibu Hamil Resiko Tinggi adalah ibu hamil dengan penyulit kehamilan menurut diagnose medis dan/atau ibu hamil dengan penyulit akses dan transportasi ke dan dari Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK.


35


36

BAB II STRATEGI Strategi yang digunakan untuk percepatan dibagi dalam 3 bagian yaitu: 1. Peningkatan Mutu Pelayanan (Supply Side); 2. Pemberdayaan Masyarakat (Demand Side); 3. Pemantapan Manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi). 1. Peningkatan mutu pelayanan (Supply Side) Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam upaya pelaksanaan Percepatan penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir maka diusahakan ibu hamil berada sedekat mungkin pada sarana pelayanan baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Untuk itu dikembangkan 3 sistem peningkatan mutu pelayanan dari supply side yaitu: Rumah Tunggu: Mendekatkan sasaran pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Puskesmas PONED: Menyiapkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas pada umumnya dan pelayanan pertolongan persalinan serta bayi baru lahir 24 jam/hari pada khususnya.


37

Rumah Sakit PONEK: Menyiapkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Rumah Sakit pada umumnya dan pelayanan kegawatan darurat kebidanan serta bayi baru lahir 24 jam/hari pada khususnya. Sistem Rujukan yang memadai: Memantapkan kualitas rujukan kebidanan serta bayi baru lahir

kegawatdaruratan

2. Pemberdayaan Masyarakat (Demand Side) Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penggerakan/pengorganisasian peran serta aktif masyarakat di tingkat desa (kader, dukun bayi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan lainnya) serta dukungan pemangku kepentingan dan aparat Pemerintah setempat sesuai dengan peran masing- masing, sebagai berikut: a. TINGKAT KELUARGA: Memberdayakan keluarga (suami, istri dan anak) untuk memahami kesehatan reproduksi dan ”Sadar, Mau serta Mampu” untuk hidup sehat melalui pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi, temu wicara \serta kunjungan rumah.


38

b. TINGKAT MASYARAKAT: Memberdayakan Kader Posyandu, Kader Dasawisma (Kader PKK), Sub PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dan kader lainnya untuk mendata sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, serta Pasangan Usia Subur (PUS). c. TINGKAT DESA/KELURAHAN: Memberdayakan Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan (BPD/L), Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk sadar dan mau hidup sehat melalui Musyawarah Desa/Kelurahan, Rapat Tim PKK dengan bermuara pada penetapan ”Peraturan Desa/Kelurahan tentang kewajiban semua Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan (Puskesmas PONED dan RS PONEK)”. d. TINGKAT KECAMATAN: Meningkatkan penggalangan kemitraan dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja kecamatan oleh Camat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan serta memberikan arahan dan supervisi ke desa/kelurahan untuk menjamin terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan desa/kelurahan.


39

e. TINGKAT KABUPATEN/KOTA: Menjamin agar pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik dan bermutu dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam melalui PERBUP/PERWAKOT tentang pemenuhan standar Puskesmas PONED dan RS PONEK di tingkat Kabupaten/Kota. f. TINGKAT PROVINSI: Pemerintah Provinsi memberikan arahan dan bimbingan serta supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi berperan dalam meningkatkan koordinasi perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi untuk menunjang pelaksanaan program-program SKPD lingkup Provinsi NTT melalui penggalangan kemitraan donor agency, LSM, Swasta serta masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi mengupayakan tersedianya dana operasional, dokter umum, dokter spesialis, bidan terlatih, perawat terlatih, sarana-prasarana, obat dan alat kesehatan serta alat kontrasepsi. Melakukan bimbingan pengendalian, supervisi dan monitoring terhadap kegiatan program sejak tahap persiapan, pelaksanaan serta evaluasi. BKKBN Provinsi mengupayakan ketersediaan dana operasional guna menunjang kegiatan program pemetaan


40

sasaran (PUS, WUS, Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi dan balita), penyuluhan masyarakat dan penggerakan sasaran ke tempat-tempat pelayanan kesehatan. Biro Pemberdayaan Perempuan mengupayakan ketersediaan dana operasional guna menunjang kegiatan program sosialisasi dan advokasi ke semua pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa. Melakukan monitoring terpadu bersama-sama Dinas Kesehatan serta BKKBN secara rutin dan berkelanjutan. Badan Pembangunan Masyarakat Desa meningkatkan ketersediaan dana operasional di desa guna menunjang kegiatan Survey Mawas Diri, Temu Wicara/Diskusi Kampung dan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan dan insentif bagi kader, dukun bersalin terlatih serta dana operasional posyandu. Selanjutnya melakukan bimbingan pengendalian, supervisi dan monitoring secara rutin dan berkelanjutan. DUKUN/BIDAN DESA/PERAWAT PUSTU/PLKB: Memberdayakan Dukun, Bidan Desa dan Perawat di desa untuk: •

Membuatkan peta sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi, PUS

•

Melakukan pelayanan ANC terintegrasi

•

Membawa Ibu Hamil yang akan melahirkan/abortus ke Puskesmas PONED yang telah ditunjuk/ditetapkan.


41

•

Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil, ibu Nifas, ibu menyusui dan bayi baru lahir.

•

Melakukan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi serta temu wicara dengan keluarga sasaran.


42

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN PERAN MASING-MASING PIHAK YANG TERLIBAT 1. TINGKAT MASYARAKAT 1. Ibu Hamil: Memeriksakan diri/kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan ke bidan atau dokter Memiliki buku KIA dan menerima stiker P4K Menyiapkan diri untuk pergi melahirkan di Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK (dengan catatan: bila lokasi tempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, menyiapkan diri untuk tinggal di rumah tunggu) 2. Ibu Melahirkan: Melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam 3. Ibu Nifas/Ibu Menyusui: Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Memberikan ASI Eksklusif Memeriksakan diri minimal 3 (tiga) kali setelah 6 (enam) jam melahirkan hingga 42 hari Membawa bayi ke Posyandu setiap bulan Membawa bayi berobat ke perawat/bidan/dokter bila sakit


43

4. Suami/Bapak: Mengingatkan dan mengantarkan istri yang sedang hamil untuk memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan di bidan/dokter Menyiapkan keluarga untuk mengantarkan istri melahirkan di Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK Mengantarkan istri dan bayinya ke posyandu setiap bulan Mengantarkan anggota keluarganya berobat ke perawat/bidan/dokter bila sakit Melaporkan ke desa bila ada anggota keluarga yang lahir atau mati. 5. Dukun Bayi: Mengingatkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan di bidan/dokter Mengingatkan ibu untuk melahirkan di Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK (dengan catatan: bila lokasi tempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, menyiapkan diri untuk tinggal di rumah tunggu) Mengingatkan keluarga untuk mengantarkan ibu melahirkan di Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK


44

Menggerakkan ibu dan bayinya ke posyandu setiap bulan Meningkatkan kemitraan dengan bidan dalam peran ”Ibu Asuh (memandikan ibu dan bayi, merawat tali pusat)”

6. Kader Posyandu: Melakukan kunjungan rumah untuk pendataan sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi dan PUS Menggerakkan sasaran pergi ke posyandu Mengingatkan ibu untuk melahirkan di Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK (dengan catatan: bila lokasi tempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, menyiapkan diri untuk tinggal di rumah tunggu) Melaporkan kepada bidan desa/perawat/tenaga kesehatan lainnya bila ada ibu yang akan melahirkan Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penimbangan di Posyandu Melakukan pencatatan dan pelaporan posyandu 2. TINGKAT DESA: 1. Kepala Desa/Lurah: Membuat Peraturan Desa (Perdes) melalui Musyawarah Desa tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung penurunan kematian ibu dan


45

bayi baru lahir melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan/dokter Mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Audit Maternal Perinatal Sosial Melakukan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan. Mencatat dan melaporkan kelahiran dan kematian yang terjadi di desa/kelurahan wilayah kerjanya, kepada Camat Mengaktifkan kembali Dasa Wisma Memfasilitasi pembentukan/pengembangan Desa Siaga di wilayah kerjanya Mengorganisasikan jejaring calon donor darah sukarelawan Mensiagakan fasilitas transportasi ke fasilitas kesehatan

2. Ketua Tim PKK Desa/Kelurahan: Menggerakkan ibu hamil, ibu Nifas, ibu menyusui ke posyandu Menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi istri melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam


46

Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Audit Maternal Perinatal Sosial Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan Melakukan Diskusi Kampung

3. Bidan Desa/Perawat Pustu: Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat Melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, ibu Nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi Melakukan ANC terintegrasi kepada ibu hamil yang ada di desa wilayah kerjanya Mengingatkan, mengantarkan dan mendampingi ibu yang akan melahirkan ke-Puskesmas PONED/Rumah Sakit PONEK serta rumah tunggu Membuat Peta Sasaran Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Nifas Ibu Menyusui, Bayi Baru Lahir, Bayi dan PUS bersama-sama dengan kader Posyandu dan PLKB Mencatat dan melaporkan setiap pelayanan kesehatan termasuk kelahiran, kesakitan dan kematian di desa/kelurahan wilayah kerjanya Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara bulanan dengan kelompok sasaran ibu hamil, melahirkan, Nifas, menyusui. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal Klinik dan memfasilitasi AMP Sosial Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah:


47

3. TINGKAT KECAMATAN: 1. Kepala Puskesmas: Melakukan sosialisasi tentang kebijakan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui strategi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK) Memfasilitasi Survey Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa. Memfasilitasi pembuatan Peta Sasaran Desa. Mendata dan memetakan golongan darah penduduk Menyiapkan Puskesmas PONED 24 Jam untuk selalu siap melayani Ibu yang akan melahirkan Menyiapkan Puskesmas PONED 24 Jam untuk memberikan pertolongan persalinan dan merujuk ke Rumah Sakit PONEK apabila diperlukan Menyiapkan Mobil Pusling (Puskesmas Keliling) 24 Jam untuk siap menjemput dan mengantarkan Ibu yang akan melahirkan atau sehabis melahirkan Menyiapkan Puskesmas 24 Jam untuk merawat pasien bayi baru lahir dan bayi sakit. Mencatat dan melaporkan semua pelayanan Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara rutin setiap bulan Melaksanakan rapat koordinasi Puskesmas setiap bulan (mini lokakarya) secara teratur Melaksanakan micro planning setiap 5 (lima) tahun sekali


48

Melakukan stratifikasi Puskesmas setiap tahun sekali Menghadiri rapat di kecamatan dan Kabupaten/Kota

2. Camat: Menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan/dokter Mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan bulan Mengkompilasi dan melaporkan data kelahiran dan kematian yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota Melakukan pemantauan program ke desa/kelurahan Menghadiri pertemuan di Kabupaten/Kota

3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan: Menggerakkan ibu hamil, ibu Nifas, ibu menyusui ke posyandu Menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi istri melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melaksanakan rapat koordinasi PKK setiap bulan Melaksanakan pemantauan program ke desa/kelurahan


49

Menghadiri pertemuan di Kabupaten/Kota Memfasilitasi pembentukan/pengembangan Siaga versi NTT Mengaktifkan kembali Dasa Wisma

Desa

4. TINGKAT KABUPATEN/KOTA: 1. Bupati/Walikota: Menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pemenuhan standar Puskesmas PONED dan RS PONEK di tingkat Kabupaten/Kota Melakukan rapat koordinasi setiap bulan Menganggarkan dana pembangunan maupun operasional untuk mendukung program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi Melakukan pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi Menghadiri pertemuan di provinsi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Melakukan advokasi dan sosialisasi program kepada semua pemangku kepentingan Menyiapkan anggaran DAK, DAU, TP dan External Donor Agency untuk mendukung program Menyiapkan RSUD menjadi Rumah Sakit PONEK dan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas PONED Melakukan rapat koordinasi dengan Puskesmas secara rutin setiap bulan


50

Melakukan bimbingan teknis dan supervisi fasilitatif ke Puskesmas secara berkala dan rutin Menghadiri rapat di Kabupaten/Kota dan provinsi Membuat laporan secara rutin setiap bulan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah: Menyiapkan RS PONEK 24 Jam untuk siap memberikan pertolongan persalinan Menyiapkan RS PONEK 24 Jam untuk siap melayani bayi baru lahir yang sakit Menyiapkan RS PONEK 24 Jam untuk menerima rujukan dari Puskesmas Melaksanakan Audit Maternal Perinatal Klinis Melakukan supervisi ke Puskesmas PONED Menyiapkan RS PONEK untuk melatih tenaga kesehatan Puskesmas/bidan desa Menghadiri rapat di Kabupaten/Kota dan provinsi Mencatat dan melaporkan semua pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Menyiapkan Unit Transfusi Darah RS PONEK Kabupaten/Kota Menyiapkan donor darah siap 24 jam


51

5. TINGKAT PROVINSI: 1. Pemerintahan Provinsi: Mengadakan rapat koordinasi terkait dengan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Mengadakan pemantauan pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam terhadap Kabupaten/Kota Merancang, menyiapkan dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revolusi KIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dinas Kesehatan Provinsi: Melaksanakan konsultasi teknis untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran dari Departemen Kesehatan RI (Cq. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat) untuk menunjang program percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melaksanakan konsultasi teknis untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran untuk menunjang RSUD menjadi Rumah sakit PONEK dari Departemen Kesehatan RI (Cq. Dirjen Bina Pelayanan Medik) untuk menunjang program percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.


52

Menginisiasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melakukan advokasi dan sosialisasi program kepada semua pemangku kepentingan Menyusun buku panduan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung kegiatan program dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Melakukan supervisi, bimbingan teknis dan bimbingan pengedalian ke Kabupaten/Kota Mengadakan rapat konsultasi teknis setiap 3 (tiga) bulan Membuat laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan RI setiap bulan Menggalang lintas sektor dan External Donor Agency untuk mendukung program percepatan penurunan AKI


53

dan AKB melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam


54

BAB IV MEKANISME DAN KEGIATAN A.

TAHAPAN PERSIAPAN: (November 2008 – November 2009): 1. Tingkat Desa/Kelurahan: Petugas Puskesmas melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada Kepala Desa/Lurah dengan perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dukun, kader Posyandu tentang perlunya pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) Melakukan Survey Mawas Diri, melakukan temu wicara dengan masyarakat dan kunjungan rumah oleh Kader dan Bidan Desa untuk memberikan pemahaman tentang percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) Melakukan pendataan sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas/ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi dan PUS oleh Kader Posyandu Pembuatan peta sasaran oleh bidan desa atau perawat pustu bersama kader dan dukun bayi Melakukan Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan untuk penetapan Perdes tentang pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung percepatan


55

penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) 2. Tingkat Kecamatan: Kepala Puskesmas melakukan sosialisasi kepada Camat dan sektor terkait tentang pentingnya strategi pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK) Kepala Puskesmas mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pengembangan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap untuk kemudian menjadi Puskesmas PONED. 3. Tingkat Kabupaten: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan advokasi program kepada Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, lintas sektor, eksternal agency serta LSM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada para Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran dan tenaga Puskesmas untuk


56

mengikuti pelatihan pada pusat-pusat pelatihan (P2KP/P2KS) yang ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran dan tenaga Puskesmas untuk mengikuti pendidikan dari SPK/D1 Kebidanan menjadi D-3 Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan anggaran pembangunan dan operasional untuk menunjang program percepatan penurunan AKI dan AKB pada masing-masing daerah melalui APBD Kabupaten/Kota (DAU, DAK, Jamkesmas) dan Dana Tugas Pembantuan bidang kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersamasama Direktur Rumah Sakit menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagai pusat rujukan (PONEK) Bupati/Walikota menetapkan peraturan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota tentang Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4. Tingkat Provinsi: Pemerintahan Provinsi melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas-dinas serta lintas sektor terkait untuk mengevaluasi kesiapan


57

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan advokasi tentang percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) kepada DPRD Provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) kepada sektor-sektor terkait tingkat Provinsi dan eksternal agency Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menganggarkan lewat APBD Provinsi dan APBN serta bantuan Luar Negeri untuk menunjang percepatan penurunan AKI dan AKB melalui persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) Dinas Kesehatan menyusun buku panduan pelaksanaan program kebijakan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pendekatan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang


58

terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi, bimbingan teknis dan bimbingan pengendalian persiapan pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) ke Kabupaten/Kota.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN (November 2009-Juni 2013) 1. Tingkat Desa: setiap Ibu hamil yang telah di data dilakukan pemeriksaan kehamilan setiap bulan (ANC terintegrasi) oleh bidan desa bermitra dengan dukun bayi Setiap Ibu hamil dengan resiko tinggi dilakukan kunjungan rumah oleh bidan desa secara rutin setiap bulan bemitra dengan dukun bayi Semua Ibu hamil dipersiapkan untuk bersalin di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam dan siap 24 jam (Puskesmas PONED atau RS PONEK) Suami dan keluarga ibu hamil dipersiapkan secara mental dan finansial untuk mengantar dan mendampingi ibu hamil yang akan bersalin ke fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED atau RS PONEK), termasuk bila menunggu di Rumah Tunggu


59

Setiap Ibu Hamil dengan kondisi normal, pada hari H-1 sudah berada di Puskesmas PONED terdekat dan pulang ke rumah pada hari H+3 Setiap Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi, pada hari H-7 sudah berada di Rumah Tunggu Puskesmas PONED terdekat dan pulang kerumah pada hari H+7 Semua Ibu hamil yang akan melahirkan harus diantar dan didampingi oleh Bidan Desa/Perawat Pustu/Dukun Bayi pada saat melahirkan ke Puskesmas PONED dan pada saat di rujuk ke RS PONEK Semua Ibu Nifas harus dikunjungi ke rumah oleh Bidan Desa/Perawat Pustu secara teratur hingga 42 hari setelah melahirkan Semua biaya persalinan yang termasuk dalam kriteria miskin ditanggung oleh pemerintah Biaya transport ibu yang akan melahirkan dan 2 orang pendamping (satu bidan dan satu orang keluarga pendamping ibu melahirkan) dari Desa ke Puskesmas PONED ditanggung Pemerintah Bidan Desa/Perawat Pustu/Dukun Bayi yang membawadan mendampingi Ibu hamil yang akan melahirkan, ke Puskesmas PONED diberikan uang insentif sebesar jasa pertolongan persalinan yang seharusnya mereka terima bila mereka menolong persalinan di desa Setiap kunjungan rumah ibu Nifas diberikan insentif sebagai pengganti transport sesuai peraturan yang berlaku


60

Semua kelahiran dan kematian harus dicatat dan dilaporkan oleh Bidan Desa atau Perawat Pustu setiap bulan ke Puskesmas dengan tembusan kepada Camat Semua perhitungan pembiayaan di klaim ke Puskesmas oleh Bidan Desa/Perawat Pustu, setiap bulannya dengan dilampirkan dengan laporan kelahiran, Akseptor KB, kesakitan dan kematian di desa

2. Puskesmas PONED: Semua pertolongan persalinan dilakukan diPuskesmas PONED bila perlu dirujuk ke RS PONEK Semua biaya pertolongan persalinan ditanggung Pemerintah 2 (dua) orang anggota keluarga yang mendampingi ibu melahirkan di rumah tunggu, tidak dipungut biaya Setiap ibu melahirkan yang mengalami penyulit dan tidak dapat diatasi oleh Tim PONED di Puskesmas maka akan dirujuk ke Rumah Sakit PONEK terdekat dengan didampingi oleh dokter/bidan Puskesmas Semua biaya rujukan dibebankan pada anggaran operasional Puskesmas selama masih tersedia Semua pasien Ibu melahirkan yang dirujuk ke Rumah Sakit setelah mendapat pertolongan dan perawatan dijemput dan diantar pulang ke rumah oleh mobil Puskesmas yang merujuk atau ambulance rumah sakit


61

Segala biaya yang diakibatkan dari tindakan diatas dibebankan pada anggaran Puskesmas, selama masih tersedia atau dari Pemerintah. Puskesmas mencatat semua pengeluaran pembiayaan dengan tertib dan cermat serta melaporkan setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Puskesmas setiap awal bulan melaporkan kelahiran, akseptor KB, kesakitan dan kematian (hasil rekapan dari semua Desa/Kelurahan) yang terjadi bulan yang lalu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. RSUD Kabupaten/Kota PONEK: Siap melayani 24 jam sehari pertolongan persalinan Ibu melahirkan dan Bayi baru lahir baik dirujuk maupun yang datang atas kemauan sendiri. Semua biaya Ibu melahirkan Normal maupun melahirkan dengan tindakan dibebankan kepada pemerintah selama biaya masih tersedia Semua pasien yang dirujuk oleh Bidan/Dokter atau Tim PONED Puskesmas harus dirujuk kembali dengan surat pengantar Setiap pasien dengan penyulit yang tidak dapat diatasi oleh RSUD Kabupaten/Kota dirujuk ke RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang atau rumah sakit rujukan setara terdekat


62

Setiap awal bulan Rumah Sakit melaporkan hasil pelayanan pada bulan yang lalu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota

4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota senantiasa melakukan bimbingan dan supervisi ke RSUD Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk pemantapan kegiatan program percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (Puskesmas PONED dan RS PONEK) ke Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah merekap semua laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 5. RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang: Siap melayani 24 jam sehari pertolongan persalinan Ibu melahirkan dan Bayi baru lahir baik dirujuk maupun yang datang atas kemauan sendiri Semua biaya pertolongan persalinan baik Normal maupun dengan tindakan ditanggung oleh Pemerintah selama biaya masih tersedia


63

Semua biaya Ibu melahirkan Normal maupun melahirkan dengan tindakan dibebankan kepada pemerintah selama biaya masih tersedia Semua pasien yang dirujuk oleh Tim PONED Puskesmas dan Tim PONEK Rumah Sakit harus dirujuk kembali dengan surat pengantar Siap melayani konsultasi dokter ahli 24 jam Setiap awal bulan Rumah Sakit melaporkan hasil pelayanannya bulan yang lalu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT

6. Dinas Kesehatan Provinsi: Secara berkala dan rutin melakukan monitoring, supervisi, bimbingan teknis dan bimbingan pengendalian ke Kabupaten/Kota untuk pemantapan kegiatan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Secara berkala setiap bulan, setelah merekap semua laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi NTT melaporkan kepada Gubernur NTT dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Direktur Jenderal BINKESMAS Depkes RI


64

BAB V EVALUASI 1. DESA: Setiap hari Sabtu dilakukan Diskusi Kampung, yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dengan dihadiri oleh PKK, Dukun Bayi, Bidan Desa, Perawat Pustu dan Kader Posyandu melakukan Evaluasi terhadap: Kelahiran dan kematian Ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan jumlah orang sakit termasuk bayi/balita jumlah akseptor KB pemuktahiran data sasaran dan peta sasaran pembiayaan perencanaan mingguan pembuatan laporan oleh bidan Desa/perawat Pustu Kegiatan Desa Siaga 2. KECAMATAN: Setiap minggu pertama dalam bulan dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat yang dihadiri oleh, PKK, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa/Lurah melakukan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan diwilayah kerja Kecamatan Kepala Puskesmas melakukan rapat monev dengan Bidan Desa, Perawat Pustu dan Dukun bersalin, sehari sebelum rapat koordinasi tingkat kecamatan


65

Setiap kali hasil rapat disertai dengan kesepakatan dan rencana tindak lanjut, yang akan ditinjau kembali pada rapat bulan berikutnya.

3. KABUPATEN/KOTA: Setiap minggu pertama dalam 2 (dua) bulan sekali dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota yang dihadiri oleh, PKK, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RS, Biro Pemberdayaan Perempuan, Kepala BKKBN, Kepala Kantor Statistik Kabupaten/Kota, Camat dan External Donor Agency yang terkait melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan di-wilayah Kabupaten/Kota Sebulan sekali Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan rapat teknis (monitoring dan evaluasi) program dengan semua Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Setiap kali hasil rapat disertai dengan kesepakatan dan rencana tindak lanjut, yang akan ditinjau kembali pada rapat bulan berikutnya. 4. PROVINSI: Setiap 3 (tiga) bulan dilakukan rapat konsultasi teknis yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten/Kota serta Bidan Koordinator


66

Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat monev kegiatan pelayanan Setiap 6 (enam) bulan dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Kepala Bapedda Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala BKKBN Provinsi, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Statistik Provinsi, Ketua Tim PKK Provinsi, Ketua Tim PKK Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perwakilan External Donor Agency terkait Setiap kali hasil rapat disertai dengan kesepakatan dan rencana tindak lanjut, yang akan ditinjau kembali pada rapat bulan berikutnya.


67


68

BAB VI PENUTUP Demikianlah panduan pelaksanaan kebijakan Percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi melalui pendekatan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan oleh semua pihak yang terkait. Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Kupang, 17 Agustus 2009. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Stefanus Bria Seran, MPH Pembina Utama Madya NIP. 19571226 198403 1 005


69


70

LAMPIRAN JUKLAK LAMPIRAN 1 NO I.

: PEMBIAYAAN AKTIFITAS

SUMBER DANA

a.

TINGKAT DESA/KELURAHAN Survey mawas diri

b.

Temu Wicara

c.

Kunjungan Rumah, pendataan sasaran dan pemetaan sasaran Musyawarah Masyarakat Desa

d. e.

Diskusi Kampung

f.

Posyandu

g.

Transportasi pasien Ibu Melahirkan, Nifas, Balita Gizi buruk, dan lain-lain. (PP) ke Puskesmas Rapat setiap hari Sabtu, pembuatan laporan Insentif bagi Bidan Desa, Perawat Pustu dan Dukun Bersalin Insentif Kader Posyandu

h. i. j.


71

KET

Dana Operasional Posyandu Dana Operasional Posyandu Dana Jamkesmas

APBD, APBN

Dana Operasional Posyandu Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Operasional Posyandu Dana Jamkesmas

APBD, APBN

Dana Jamkesmas Dana Jamkesmas

APBN

Dana Operasional Posyandu

APBD, APBN

APBD, APBN APBN

APBD APBD, APBN APBN

APBN

h.

II. a.

b. c. d.

e. f. g. h.

- Pendistribusian material - Transport bidan - Transport persalinan - Transport pemeriksaan kehamilan dan Nifas - PMT Bayi dan Balita - Pembangunan gedung Polindes dan Posyandu PUSKESMAS PONED

DANA PNPM

Renovasi ruangan UGD, VK, perawatan Ibu+Bayi, laboratorium, SPAL, Km/WC Pembangunan Rumah Tunggu Pengadaan Mobil Ambulance dan Mobil Pusling Pengadaan Peralatan, Partus set, PONED, Resusitasi, Laboratorium, Obat-obatan, Reagen, Tempat Tidur Pasien, Inkubator, dan lain-lain Rekruitmen dokter di Puskesmas (2 orang)

DAK Kesehatan

Rekruitmen Bidan di Puskesmas Pelatihan APN, PONED, PPGDON, PI, BBLR, Asfiksia, dan lain-lain Biaya transportasi pasien dari dan kembali kerumah


72

DAK Kesehatan DAK Kesehatan DAK Kesehatan

APBN dan APBD APBD APBD, APBN, External Donor Agencies Dana APBD, Operasional APBN Pusling

i.

j.

Biaya pertolongan Ibu melahirkan dan Biaya perawatan Ibu dan Bayi baru lahir selama di Puskesmas. Biaya Rapat-rapat di Puskesmas

k.

Biaya Rujukan pasien keRS dan pulang

l.

Biaya Operasional Rumah Tunggu

m.

III. a.

b.

c.

d.

Biaya makan-minum pasien dan keluarga selama dirawat dan rumah tunggu RUMAH SAKIT PONEK Renovasi ruangan IGD, VK, OK Perawatan Ibu dan Bayi baru lahir, ICU, NICU, Laboratorium, UTD, SPAL, Km/WC Pengadaan peralatan Kesehatan, Laboratorium TT, Inkubator, Obat-obatan, Reagen, transfusi Darah, dan lain-lain Rekruitmen Tenaga Dokter Spesialis Obgyn, Anak, Anaesthesi,dokter umum, Bidan, Perawat, tenaga lainnya Pengadaan Mobil Ambulance


73

Dana Operasional Puskesmas

APBD, APBN

Dana Operasional Puskesmas Dana Operasional Puskesmas Dana Operasional Puskesmas

APBD, APBN APBD, APBN APBD

Tanggungan masing-Masing Keluarga pasien

Dana Tugas APBN Perbantuan/ DAK Dana Tugas APBN, Perbantuan/ APBD DAK dan APBD APBN, APBD

Dana Tugas APBN Perbantuan/ DAK

e.

f. g.

IV.

Pelatihan APN, PONEK, PPGDON, BCLS, ACLS, Resusitasi, ICU, NICU dan lain-lain Biaya Pertolongan Persalinan dan bayi baru lahir Biaya perawatan Ibu dan Bayi selama di RS

01 .

Dana Operasional RS Dana Operasional RS

APBD, Jamkes mas APBD Jamkes mas

Monev, Bimtek, Supervisi APBN, APBD dan Rapat-rapat Tingkat dan External Kabupaten/Kota dan Donor Agencies Provinsi

PERKIRAAN BIAYA MELAHIRKAN : No

APBN, APBD, External Donor Agencies

Jenis Kegiatan Pemeriksaan kehamilan (ANC)

1

(SATU)

Unit Cost Rp.5.000.-

ORANG Volume 4 (empat) kali

IBU

Jumlah Rp.20.000.-

02 .

Transport Ibu Hamil Rp.50.000.dan Kel pendamping, ke Puskesmas PONED utk melahirkan

2 (dua) Rp.100.000. Tr -

03 .

Jasa Bidan/perawat/duk un Pendamping

1 (satu) Rp.50.000.kali


Rp.50.000.-

74

04 .

Kunjungan rumah Rp.10.000.ibu Nifas dan Bayi baru lahir oleh Bidan/Perawat.

Rp.30.000.-

05 .

Jasa pertolongan Bidan Puskesmas PONED Jasa pertolongan dokter Puskesmas PONED Jasa pembantu Bidan Puskesmas PONED

Rp.50.000.-

06 . 07 . 08

1 (satu) kali/ bulan selama 3 (tiga) bulan. Rp.50.000.- 1 (satu) orang/k ali Rp.100.000 1 (satu) .orang/ kali Rp.25.000.- 2 (dua) orang/ kali Jumlah total =

Rp.100.000. Rp.50.000.Rp.400.000.

Sehingga kalau perkiraan jumlah Ibu Hamil setahun (data projeksi) 0,025 X 4.673.870 jiwa = 112.749 Ibu Hamil. Maka dibutuhkan dana sebesar = 112.749 Ibu Hamil X Rp.400.000 = Rp.45.099.600.000.-/setahun untuk seluruh NTT. Kupang, 17 Agustus 2009. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,



75

LAMPIRAN II: STANDARD PUSKESMAS PONED 1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN: a. Berfungsinya Sistem Informasi Puskesmas b. Berfungsinya Computer Based Inventory System (CBIS) c. Berfungsinya Manajemen Puskesmas (Mini lokakarya, Micro Planning dan Stratifikasi Puskesmas) d. Berfungsinya Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas. 2. FASILITAS BANGUNAN/RUANGAN: Selain bangunan standard Puskesmas, maka perlu ditambah: Adanya ruangan IGD Adanya ruangan Bersalin (VK) Adanya ruangan perawatan Ibu (rawat gabung) Adanya ruangan perawatan pasien sakit Adanya ruangan laboratorium sederhana Adanya ruangan apotek dan penyimpanan obat, cairan dan bahan habis pakai lainnya Adanya fasilitas Km/WC yang baik dan sehat 3. PERALATAN dan OBAT-OBATAN: Selain standard Peralatan Puskesmas, perlu tersedianya: Alat PONED Alat Resusitasi Box Incubator Peralatan PPGDON Peralatan laboratorium Obat dan cairan infus. 4. TENAGA KESEHATAN: Dokter Umum terlatih (APN, PONED, PPGDON, Asphysia, BBLR, PI, ACLS) sebanyak 2 (dua) orang Bidan (D-3) terlatih (APN, PONED, PPGDON, Asphysia, BBLR, PI, BCLS) sebanyak 2 (dua) orang Perawat terlatih (BCLS, PI, PPGD dan lain-lain) sebanyak 5 (lima) orang Asisten Apoteker/ D-3 Farmasi, 1 orang REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

76

Sanitarian, 1 orang D-3 Gizi, 1 orang D-3 analis kesehatan, 3 orang Penata Komputer, 2 orang Tenaga administrasi umum, 4 orang Sopir, 2 orang

V. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA : Adanya fasilitas air bersih Adanya fasilitas SPAL Adanya Rumah Tunggu Ambulance Mobil Pusling Sepeda motor Dan lain-lain Kupang, 17 Agustus 2009. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,



77

LAMPIRAN III I.

: RUMAH SAKIT PONEK

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN: Berfungsinya Rekam medik Berfungsinya SIM RS Berfungsinya Sistem Akuntansi RS Berfungsinya Sistem Re-Numerasi di RS Terakreditasinya minimal 5 (lima) standard RS

II. FASILITAS BANGUNAN/RUANGAN: Selain bangunan dan ruangan yang ada, maka perlu disiapkan ruangan-ruangan antara lain: Ruangan IGD Ruangan kamar bersalin (VK) Ruangan tindakan Obgyn Ruangan ICU/NICU Ruangan OK Ruangan Perawatan Gabung (Ibu+Bayi) Ruangan Laboratorium Ruangan UTD Dan lain-lain III. PERALATAN: Alat PONED dan PONEK Alat Resusitasi Box Incubator Peralatan PPGDON Peralatan ICU dan NICU Peralatan transfusi darah Peralatan laboratorium Obat dan cairan infus IV. TENAGA KESEHATAN: Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak dan Anesthesi. Dokter Umum terlatih (APN, PONED, PPGDON, Asphysia, BBLR, PI, ACLS) sebanyak 2 (dua) orang Bidan (D-3) terlatih (APN, PONED, PPGDON, Asphysia, BBLR, PI, BCLS) jumlah disesuaikan dengan jumlah tempat tidur kebidanan


78

Perawat terlatih (BCLS, PI, PPGD dan lain-lain) jumlah disesuaikan dengan jumlah tempat tidur Apoteker, 2 orang Asisten Apoteker/ D-3 Farmasi, 1 orang Sanitasi, 2 orang D-3 Gizi, 1 orang D-3 analis kesehatan, 3 orang Penata Komputer, 5 orang Tenaga administrasi umum, 10 orang Sopir, 3 orang

V. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA: Adanya fasilitas air bersih Adanya fasilitas SPAL Adanya fasilitas Incenerator Adanya fasilitas oxygen medik Adanya Rumah Tunggu Ambulance Sepeda motor Dan lain-lain Kupang, 17 Agustus 2009. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,



79


80

PETUNJUK TEKNIS REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO,1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Angka kematian merupakan salah satu indikator status kesehatan di masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) serta Angka Harapan Hidup (AHH) ditetapkan sebagai indikator-indikator dalam Indonesia Sehat 2010 (Depkes, 2003)”. AHH juga ditetapkan


81

sebagai indikator-indikator komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index = HDI) (BPS, Bappenas, UNDP, 2001). Kematian Ibu, bayi dan anak balita sangat besar pengaruhnya dalam menentukan UHH. Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan Nasional yaitu: AKI di Provinsi NTT (Surkesnas Tahun 2004) yaitu : 554/100.000 KH, Nasional: 307/100.000 KH, Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 menunjukkan penurunan AKI yang signifikan yaitu 554/100.000KH menjadi 306/100.000 KH, jadi penurunan 248 point (3 kali lipat) dibandingkan Nasional dari 307/100.000KH menjadi 228/100.000KH, berarti turun hanya 79 point. Angka kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTT menurut Surkesnas 2004 yaitu: 62/1000 KH dan Nasional 52/1000 KH, SDKI tahun 2007 AKB NTT 57/1000 KH dan Nasional 34/1000 KH. Namun demikian AKI dan AKB di Provinsi NTT masih lebih tinggi dibandingkan Nasional. Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menurunkan AKI dan AKB melalui peningkatan peran masing-masing unit Pemerintah dalam hal ini Jajaran kesehatan di-Provinsi NTT antara lain dengan penempatan Bidan di desa-desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling, meningkatkan status Puskesmas rawat Inap menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal


82

Emergency Dasar (PONED) dan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), namun belum memberikan suatu hasil yang optimal dan menggembirakan yang diindikasikan dengan masih tingginya AKI dan AKB. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan di NTT ditolong oleh Dukun (46,1%), bidan (36,5%), dokter (4,1%), Nakes lain (1,2%) Famili (3,7%) dan lain-lain (0,5%). Dan tempat melakukan pertolongan persalinan sebagian besar dilakukan di rumah (77,7%), RS pemerintah (6,9%), lain-lain (6,7%), Puskesmas (6,5%) Polindes (3,5%), Rumah bersalin (3%) dan RS.Swasta (2,2%). Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2008, kematian ibu karena persalinan sebanyak 232 kasus, perdarahan 123 kasus (61%), lain-lain 56 kasus (28%), infeksi 16 kasus (8%), Hipertensi 4 kasus (2%) dan Partus lama 2 kasus (1%), dan kematian bayi Baru Lahir sebanyak 774 kasus, yang diakibatkan oleh lain-lain 409 kasus (52,9%) Asfiksia 182 kasus (23,5%), BBLR 164 kasus (21,2%) , Infeksi 9 kasus (1,1%), Tetanus 4 kasus (0,5%). Kondisi tersebut sebagian besar dapat diatasi bila persalinan dilakukan di-Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 jam yang memenuhi standard PONED dan PONEK. Bila ditinjau bahwa kesehatan merupakan ”Investasi dan Hak asasi” maka penelantaran yang mengakibatkan kematian merupakan


83

tindakan pelanggaran ”Hak asasi” dan hilangnya kesempatan ”Investasi”. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang langsung kepada sasaran terutama pelayanan kesehatan kepada setiap Ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan bahwa ”semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam”, strategi ini disebut Revolusi KIA. Untuk melaksanakan strategi revolusi kesehatan ibu dan anak melalui persalinan selamat di fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 jam diperlukan Petunjuk Teknis sebagai acuan kepada semua pihak terkait tentang mekanisme persalinan di Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. B.

Tujuan Umum: Sebagai petunjuk teknis bagi pelaksanaan strategi Revolusi KIA melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan antenatal, persalinan dan penanganan bayi baru lahir. Khusus: 1. Tersedianya Puskesmas PONED disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT pada tahun 2009.


84

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

C.

Meningkatnya status Puskesmas rawat jalan menjadi Rawat Inap di semua Kabupaten/Kota pada tahun 2013. Meningkatnya status rawat Inap menjadi Puskesmas PONED disemua Kabupaten/Kota pada tahun 2013 Tersedianya rumah sakit PONEK di setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2012 Terlaksananya semua persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam (PONED dan PONEK) pada Tahun 2013 Tersedianya tempat, obat, tenaga dan peralatan sesuai standard di fasilitas pelayanan persalinan pada tahun 2013 Terlaksananya pelayanan kegawatan obstetri dan neonatal secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan disemua Pelayanan Kesehatan yang berstandar PONED dan PONEK Tertatanya penyelenggaraan dan manajemen operasional pelayanan persalinan yang berkualitas di Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Tertanganinya semua kasus komplikasi obstetrik dan neonatal di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam yang berstandar PONED dan PONEK

Sasaran: Sasaran dalam Revolusi KIA, Persalinan Selamat di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam ditinjau dari 2 (dua) sisi yaitu:


85

a. Supply Side (Penyedia Pelayanan) 1. Puskesmas non perawatan dan jejaringnya 2. Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 3. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 4. Sarana Pelayanan lainnya yang mempunyai Standard PONED dan PONEK 5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Dinas Kesehatan Provinsi 7. Penentu Kebijakan (Eksekutif dan Legislatif) 8. Donor Agencies 9. Jurnalis/wartawan 10. Lintas Sektor 11. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) b. Demand Side (Penerima Pelayanan) 1. Ibu Hamil 2. Keluarga 3. Masyarakat lainnya D.

Lokasi Lokasi pelaksanaan Revolusi KIA, persalinan selamat dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


86

E.

Batasan Batasan pelayanan adalah ibu hamil, melahirkan dan Nifas/busui serta bayi yang berumur 0 – 28 hari baik yang normal maupun yang mengalami komplikasi Pelayanan yang diberikan sebagai berikut: 1. Pelayanan Antenatal Pelayanan ibu hamil dilakukan sesuai minimal 4 kali selama kehamilan yaitu: •

Trimester I

: 1 kali

•

Trimester II

: 1 kali

standard

• Trimester ke III : 2 kali. Pelayanan yang diberikan minimal 5 T dari 7 T (Timbang berat badan, Tekanan darah, Tinggi Fundus Uteri, Tetanus Toxoid, Tablet Tambah Darah, Test Infeksi Menular Seksual dan Temu wicara). Pelayanan Antenatal oleh: •

Perawat yang telah dilatih Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal

•

Bidan

•

Dokter umum

• Dokter spesialis Kebidanan Tujuan pelayanan antenatal: untuk memberikan jaminan perlindungan kepada ibu hamil deteksi dini risiko kehamilan, pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan.


87

2. Pertolongan Persalinan Pertolongan persalinan dilakukan oleh: •

Bidan yang kompeten

•

Dokter Umum yang kompeten

•

Dokter Spesialis Kebidanan

Pelayanan harus mengutamakan: •

Pencegahan infeksi

•

Pertolongan persalinan yang sesuai standar

•

Merujuk kasus yang memerlukan pelayanan lebih tinggi

•

Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

•

Mencegah komplikasi obstetri dan neonatal akibat persalinan bagi ibu dan neonatal

Tujuan Pelayanan persalinan: Untuk mendapat pelayanan persalinan yang aman dan selamat di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. 3. Pelayanan Nifas. Pelayanan Nifas adalah pelayanan yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan Nifas diberikan minimal 3 kali yaitu: •

Kunjungan Nifas pertama (KF1) pada masa 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari


88

•

Kunjungan Nifas ke dua (KF2) hari ke 8 sampai hari ke 14 setelah persalinan

•

Kunjungan Nifas ke tiga (KF3) hari ke 36 sampai hari ke 42 setelah persalinan

Pelayanan yang diberikan adalah: •

Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu

•

Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus)

•

Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam

•

Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI ekslusif 6 bulan

•

Pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 kali 24 jam

•

Pelayanan KB pasca persalinan

Pelayanan Nifas dilakukan oleh: •

Perawat yang kompeten

•

Bidan yang kompeten

•


•

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Tujuan Pelayanan Nifas: •

Meningkatkan akses pelayanan dasar ibu Nifas

•

Mengetahui sedini mungkin kelainan pada ibu Nifas akibat melahirkan atau masalah kesehatan lainnya.


89

4. Pelayanan Neonatal Pelayanan yang diberikan kepada neonatal berumur 28 hari. Pelayanan Neonatal dilakukan oleh: •


•

Bidan yang kompeten

•


sampai

• Dokter Spesialis Anak Pelayanan yang diberikan pada neonatal dengan menggunakan pendekatan komprehensif, Manajemen Terpadu Bayi Muda yang meliputi: •

Pemeriksaan tanda bahaya seperti: infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan lahir rendah

•

Perawatan tali pusat

•

Pemberian vitamin K1

•

Imunisasi Hepatitis B nol

•

Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk ASI Ekslusif

•

Pencegahan Hipotermi

•

Perawatan bayi baru lahir dengan menggunakan Buku KIA

Pelayanan Neonatal diberikan minimal 3 kali yaitu: •

Kunjungan Neonatal Ke -1 (KN 1) dilaksanakan sebelum bayi pulang dari fasilitas kesehatan (6 sampai 48 jam)

•

Kunjungan Neonatal ke -2 (KN2) pada hari ke 3 sampai hari ke 7


90

•

Kunjungan Neonatal ke 3 (KN3) pada hari ke 8 sampai hari ke 28

Tujuan Pelayanan Neonatal yaitu: •

Untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

•

Mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi atau masalah kesehatan

•

Mengurangi resiko terbesar kematian bayi baru lahir pada 24 jam pertama, minggu pertama dan bulan pertama kehidupan.

5. Pelayanan kebidanan dan komplikasi Pelayanan kebidanan dengan komplikasi adalah penanganan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan Nifas termasuk komplikasi non obstetrik (yang tidak langsung berkaitan dengan kehamilannya misalnya: malaria) yang diperkirakan 15-20% dari jumlah ibu hamil. Pelayanan komplikasi adalah: •

Penanganan perdarahan persalinan dan nifas

•

Pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsia dan eklamsia)

•

Pencegahan dan penanganan infeksi

•

Penanganan partus lama/macet

•

Penanganan abortus


91

pada

kehamilan,

Tujuan penanganan Komplikasi: Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan komplikasi untuk mencegah atau menurunkan kematian ibu akibat komplikasi. Pelayanan komplikasi diberikan oleh: •

Bidan yang kompeten

•


•

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

6. Pelayanan neonatal dengan komplikasi Pelayanan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kematian dan kesakitan yang diperkirakan 15-20%. Tujuan penanganan neonatal dengan komplikasi: Mampu menangani semua komplikasi neonatal. Pelayanan komplikasi neonatal yaitu: •

Asfiksia

•

Kejang

•

Ikterus

•

Hipoglikemi

•

Hipotermi

•

Tetanus Neonatorum

•

Sepsis

•

Trauma lahir


92

•

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu < 2.500 gram

•

Sindroma gangguan pernapasan

•

Kelainan kongenital, dan lain-lain.

Pelayanan Neonatal dengan komplikasi diberikan oleh: •


•

Bidan yang kompeten

•


•

Dokter Spesialis Anak

7. Puskesmas PONED Puskesmas yang memiliki fasilitas dan kemampuan memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam. 8. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatal selama 24 jam;


93

F.

Cara Penetapan Sasaran Pelayanan Penetapan sasaran pelayanan untuk ditetapkan dengan 2 cara yaitu:

Revolusi KIA

1. Jumlah sebenarnya (riil): jumlah sebenarnya yang diperoleh dari pendataan langsung. Bila tidak tersedia data dari hasil pendataan, maka gunakan cara perkiraan/perhitungan. 2. Jumlah perkiraan (angka proyeksi) dengan memakai rumus yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sebagai berikut: a. Sasaran Ibu hamil: Sasaran ibu hamil = Angka kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) x 1,1 x Jumlah Penduduk. Contoh : CBR NTT yang digunakan tahun 2007 = 25,4%. Jadi sasaran ibu hamil tahun 2007 di Provinsi NTT = 25,4% x 1,1 x 4,448,873 (Jumlah Penduduk NTT tahun 2007) = 124.302


94

b. Sasaran ibu melahirkan : Sasaran ibu melahirkan = Angka kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) x 1,05 x Jumlah Penduduk.

Contoh Sasaran ibu melahirkan tahun 2007 = 25,4% x 1,05 x 4,448,873 = 118.652 c. Sasaran ibu Nifas Sasaran ibu Nifas

= Angka kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) x 1,0 x Jumlah Penduduk.

Contoh : Sasaran ibu Nifas = 25,4% x 4,448,873 = 113.000 Nifas d. Sasaran ibu bersalin dengan komplikasi Perkiraan jumlah komplikasi = 0,15 x Jumlah ibu hamil Angka 15% adalah perkiraan terendah dari jumlah ibu hamil, bersalin dan Nifas yang akan mengalami komplikasi,


95

TABEL 1. PERKIRAAN KOMPLIKASI PERSALINAN OBSTETRIK

NEONATAL

Perdarahan

: 10%

Asfiksia

:5%

Sepsis

:8%

Tetanus Neonatorm

: 3,3 %

Preeklamsia/ Eklamsia

:5%

Hipotermi/BBLR

: 11 %

Partus Lama

:5%

Contoh: Total Ibu bersalin dengan komplikasi = Prosentase perkiraan ibu dengan komplikasi (15%) x perkiraan ibu hamil : 15% x 104.726 = 15.709 Dengan perkiraan sebagai berikut: Perdarahan : 10% x 104.726 = 10.473 Sepsis : 8% x 104.726 = 8.379 Preeklamsia/Eklmasia : 5% x 104.726 = 5.237 Partus Lama : 5% x 104.726 = 5.237 e. Sasaran ibu yang mengalami komplikasi ditangani di Puskesmas = 30% x sasaran ibu hamil yang mengalami komplikasi


96

Contoh: Komplikasi ditangani Puskesmas = 30% x 15% x bumil = 30% x 15.709 = 4.713 f. Sasaran ibu hamil yang dirujuk ke Rumah Sakit PONEK Pasien yang dirujuk = 70% x Sasaran ibu hamil yang mengalami komplikasi Contoh Pasien dirujuk = 70% x 15.709 = 10,997 g. Sasaran Neonatal Jumlah sasaran neonatal = Crude Birth Rate (CBR) x jumlah Penduduk di wilayah tersebut Contoh sasaran bayi di Provinsi NTT tahun 2007 Jumlah neonatal = CBR x Jumlah Penduduk tahun 2007 = 25,4% x 4.448.873 = 113.000. Jadi sasaran neonatal di Provinsi NTT tahun 2007 = 113.000


97

h. Penanganan Komplikasi Neonatal (PKn) PKn adalah persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Perkiraan Neonatal resiko tinggi = 15% x jumlah bayi Jumlah neonatus dengan komplikasi Yang ditangani sesuai standar Cakupan PKn = ---------------------------------------------Jumlah Neonatal risiko tinggi Contoh : Jumlah bayi risiko tinggi


98

= 15% x 25,4% x 113.000 = 430

TABEL 2. ANGKA KELAHIRAN KASAR (CBR) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 1 11. Nangroe Aceh Darrusalam 23,0 22,6 22,3 21,9 21,6 2 12. Sumatera Utara 23,4 22,9 22,5 22,0 21,6 3 13. Sumatera Barat 22,3 21,9 21,5 21,2 20,8 4 14. Riau 23,2 22,4 21,8 21,1 20,4 5 15. Jambi 21,4 21,0 20,7 20,3 20,0 6 16. Sumatera Selatan 21,4 21,0 20,6 20,3 19,9 7 17. Bengkulu 21,4 21,0 20,6 20,2 19,8 8 18. Lampung 20,7 20,4 20,1 19,8 19,5 9 19. Bangka Belitung 20,1 19,6 19,2 18,9 18,5 10 21. Kepulauan Riau 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 11 31. DKI Jakarta 17,4 16,9 16,3 15,8 15,4 12 32. Jawa Barat 20,2 19,8 19,5 19,1 18,7 13 33. Jawa Tengah 17,5 17,1 16,8 16,5 16,2 14 34. D.I Jogyakarta 12,4 12,2 12,0 11,8 11,7 15 35. Jawa Timur 14,5 14,3 14,0 13,7 13,5 16 36. Banten 21,7 21,4 21,1 20,9 20,6 17 51. Bali 14,8 14,4 14,0 13,7 13,3 18 52. Nusa Tenggara Barat 25,5 24,7 24,0 23,3 22,6 19 53. Nusa Tenggara Timur 26,5 26,0 25,4 24,9 24,5 20 61. Kalimantan Barat 23,6 23,1 22,7 22,2 21,8 21 62. Kalimantan Tengah 20,8 20,4 20,0 19,6 19,3 22 63. Kalimantan Selatan 20,5 20,1 19,7 19,3 19,0 23 64. Kalimantan Timur 20,9 21,9 21,4 20,9 20,5 24 71. Sulawesi Utara 16,3 16,0 15,7 20,6 15,2 25 72. Sulawesi Tengah 22,3 21,8 21,4 24,7 20,4 26 73. Sulawesi Selatan 21,9 21,4 21,0 19,1 20,3 27 74. Sulawesi Tenggara 26,6 25,9 25,3 19,8 24,1 28 75. Gorontalo 20,2 19,8 19,4 23,8 18,7 29 76. Sulawesi Barat 20,9 20,6 20,2 23,3 19,5 30 81. Maluku 24,6 24,3 24,0 22,1 23,5 31 82. Maluku Utara 24,0 23,7 23,5 22,7 23,0 32 91. Papua Barat 23,5 23,0 22,5 22,1 21,6 33 94. Papua 23,9 23,5 23,1 22,7 22,3 INDONESIA 19,8 19,4 19,1 18,8 18,5

NO

PROVINSI


99


100

BAB II. TATA LAKSANA I.

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas PONED Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas PONED harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan sarana pertolongan persalinan dengan tempat perawatan/Puskesmas rawat inap dan siap 24 jam. 2. Mempunyai fungsi sebagai pusat rujukan antara bagi penduduk yang tercakup oleh Puskesmas termasuk penduduk di luar wilayah Puskesmas PONED. 3. Jarak tempuh dari lokasi pemukiman sasaran, pelayanan dasar Puskesmas biasa ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam dengan transportasi umum setempat, mengingat waktu pertolongan hanya 2 jam untuk kasus perdarahan. 4. Jumlah dan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal dan telah dilatih PONED minimal 3 orang yang tinggal sekitar lokasi Puskesmas PONED yaitu: - Seorang dokter umum - Seorang Bidan - Seorang perawat 5. Jumlah dan jenis sarana kesehatan yang perlu tersedia minimal:


101

Alat dan obat (lihat lampiran 1) Buku Pedoman Teknis Kebidanan dan Manajerial Ruangan tempat menolong persalinan : o Luas minimal 3x3 m o Ventilasi dan penerangan yang memenuhi syarat o Suasana aseptik o Tempat tidur minimal 2 buah yang dapat digunakan untuk melaksakan tindakan - Air bersih tersedia - Kamar mandi/wc tersedia 6. Mampu memberikan pelayanan : -

•

Preeklampsi

•

Eklampsi

•

Perdarahan

•

Sepsis

•

Sepsis Neonatorum

•

Asfiksia

•

Kejang

•

Ikterus

•

Hipoglikemi

•

Hipotermi

•

Tetanus Neonatorum

•

Trauma lahir

•

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu < 2.500 gr.

•

Sindroma gangguan pernapasan

•

Kelainan kongenital, dan lain-lain.


102

II.

Penanggung jawab Puskesmas PONED Penanggung jawab Puskesmas PONED adalah dokter umum

III.

Alur Pelayanan di Puskesmas PONED Setiap kasus normal maupun emergensi yang datang ke Puskesmas PONED harus “langsung ditangani”, baru pengurusan administrasi. Pelayanan gawat darurat Obstetri dan neonatal yang diberikan harus mengikuti Prosedur tetap (Protap).

IV.

Mekanisme Rujukan a. Masyarakat dapat langsung ke Puskesmas PONED atau Rumah sakit PONEK b. Bidan di desa yang merujuk ibu hamil wajib mendampingi dengan membawa persiapan pertolongan yang memadai c. Rumah Sakit memberikan pelayanan kepada ibu hamil/bersalin/Nifas yang datang sendiri ataupun yang dirujuk oleh kader/dukun, Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED. d. Untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas pasien yang akan dirujuk agar diinformasikan secepatnya kepada Puskesmas PONED ataupun rumah sakit PONEK agar persiapan penanganan disiapkan lebih awal dengan menggunakan alat komunikasi seperti telpon, SMS, SSb, dan lain-lain


103

e. Rujukan ilmu pengetahuan secara berkala, berkesinambungan dan terus-menerus dilaksanakan oleh SpOG/SpA kepada Puskesmas. M E K AN IS M E RU J UK AN I B U H AM IL ‐ Ib u H a m il

‐ Ib u N ip a s

‐ Ibu Be r sa lin

‐ B ay i Ba r u La hir

B id an D es a

R um a h T ung g u

P uske sm a s

P usk e sm a s P ON E D

Rum ah Sa k it PO NE K

V.

Dukungan pihak terkait: Dalam pelaksanaan kegiatan PONED perlu mendapatkan dukungan secara aktif dari: - Rumah Sakit Kabupaten/Kota - Organisasi Profesi: IBI, IDAI, POGI, IDI, PPNI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang kesehatan - Lembaga donor Lokal, Nasional dan Internasional bidang kesehatan


104

VI.

Pengembangan Puskesmas PONED Dalam rangka pelaksanaan Revolusi KIA maka semua Puskesmas di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dikembangkan secara bertahap menjadi Puskesmas PONED.

VII. Kerjasama Puskesmas PONED Pada lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, perlu dilakukan kerjasama yang di fasilitasi oleh Provinsi. - Pengaturan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan ibu menyusui serta bayi baru lahir - Pengaturan pembiayaan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan ibu menyusui serta bayi baru lahir - Pengaturan Pertemuan rutin antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK dalam hal perencanaan kegiatan, pengembangan sistem pembinaan teknis kebidanan bagi dokter/bidan - Review Maternal Perinatal baik secara sosial maupun secara klinis - On the Job Training secara berkala (6 bulan atau 1 tahun) bagi para Dokter, Bidan dan Perawat - Mengirimkan laporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai format laporan. (Lihat lampiran 2)


105

A. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit PONEK Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus. Kriteria Rumah Sakit PONEK dibagi 2 yaitu: a. Kriteria umum sebagai berikut: •

Mempunyai Tim PONEK.

•

Mempunyai prosedur tetap pelayanan penerimaan dan penanganan pasien kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal

•

Mempunyai prosedur wewenang tertentu

•

Mempunyai standar waktu tanggap (Standard Respon Time): - UGD ≤ 10 menit - Kamar bersalin ≤ 30 menit - Pelayanan darah ≤ 1 jam - Operasi ≤ 30 menit

•

Mempunyai kamar operasi siaga 24 jam

•

Mempunyai Unit Transfusi Darah siaga 24 jam

•

Tersedia pelayanan penunjang siaga 24 jam seperti: - Laboratorium - Radiologi - Ruang pemulihan - Obat dan alat penunjang.


106

pendelegasian

•

Perlengkapan dan bahan harus berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik serta mengutamakan sterilitas.

b. Kriteria Khusus Rumah Sakit PONEK Kriteria khusus Rumah Sakit PONEK terdiri dari: 1. Sumber Daya Manusia Tim PONEK essensial yang terdiri dari: o 1 dokter Spesialis Obgyn o 1 dokter Spesialis Anak o 1 dokter umum di Unit Gawat Darurat o 3 orang bidan ( 1 koordinator dan 2 penyelia) o 2 orang perawat Tim PONEK Ideal: o 1 dokter Spesialis Obgyn o 1 dokter Spesialis Anak o 1 dokter umum di Unit Gawat Darurat o 6 Bidan pelaksana o 10 perawat (tiap shift 2-3 perawat jaga) o 1 petugas laboratorium o 1 pekarya kesehatan o 1 petugas administrasi; 2. Prasarana dan Sarana Dalam rangka Program Menjaga Mutu pada penyelenggaraan PONEK harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut: REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

107

o Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman o Ruang tindakan gawat darurat dengan instrumen dan bahan yang lengkap o Ruang pulih/observasi pasca tindakan o Protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan masuk koordinasi internal a. Kriteria khusus Ruangan Area Cuci tangan di ruang Obstetri dan Neonatal •

Jarak wastafel dengan tempat tidur minimal 6 meter Area resusitasi dan stabilisasi di Ruang Obstetri dan Neonatus/UGD •

Ruangan minimal 6m2 dan terletak dalam ruangan perawatan khusus;

•

Kamar PONEK harus terpisah dari kamar darurat lain

• Dilengkapi dengan meja resusitasi Kamar PONEK - Ruangan minimal 15 m2 - Lemari dan troli darurat - Tempat tidur bersalin serta tiang infus - Incubator transpor - Pemancar Panas - Meja dan kursi - Aliran udara yang bersih


108

Pencahayaan Lampu sorot dan lampu darurat Mesin isap Defibrilator Oksigen dan tabung atau tabung dinding (Outlet) - Lemari isi : perlengkapan persalinan, vakum, forceps, kuret, obat/infus - Alat resusitasi dewasa dan bayi - Wastafel dengan air mengalir dan antiseptik - Alat komunikasi dan telpon ke kamar bersalin - Nurse station dan lemari rekam medik - USG mobile - Toilet, kamar tunggu keluarga - Kamar persiapan peralatan (Linen dan instrumen - Kamar kerja kotor - Kamar jaga - Ruang strilisator - Kamar operasi berdekatan dan merupakan bagian dari unit gawat darurat. - Tersedianya air bersih yang mengalir Ruangan Maternal - Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD -


109

Luas minimal 16 m2 Mempunyai tempat isolasi ibu dan ruang privasi - Minimal 2 kamar bersalin pada setiap rumah sakit - Mempunyai kamar mandi dan toilet yang berhubungan dengan kamar bersalin - Ruang postpartum minimal 8 m2 pertempat tidur (bed) dalam kamar dengan multibed atau 1 bed minimal 10 m2 - Jarak tempat tidur dengan tempat tidur lain minimal 1 m sampai 2 m dan 1 meter dengan dinding; - Jumlah tempat tidur maksimum 4 - Ventilasi yang cukup - Mempunyai fasilitasi untuk cuci tangan pada tiap ruangan. - Tersedianya air bersih yang mengalir Ruangan Perawatan Intensif / Eklamsia / Sepsis - Harus berada dekat ruang bersalin - Ukuran minimal 18m2 (6-8 m2 tiap pasien) - Jarak dengan tempat tidur lain 2,4 m - Stiker listrik minimal 6 buah, aman dan berfungsi dengan baik. - Tersedianya air bersih yang mengalir -


110

Ruangan Neonatal •

Unit perawatan Intensif - Lokasi dekat kamar bersalin - Ukuran minimal 18m2 (6-8m2/pasien) - Jarak tempat tidur minimal 2,4 m - Mempunyai tempat isolasi bayi - Mempunyai 6 stiker listrik - Tersedianya air bersih yang mengalir

•

Unit Perawatan khusus - Lokasi dekat kamar bersalin - Ukuran minimal 12m2 (4m2/pasien) - Mempunyai tempat isolasi bayi ditempat terpisah - Jarak inkubator atau tempat tidur bayi minimal 1 m2. - Tersedianya air bersih yang mengalir

•

Area laktasi - Ukuran minimal 6m2

•

Area pencucian inkubator - Ukuran minimal 6-8m2 - Tersedianya air bersih yang mengalir


111

Ruang Operasi •

Ukuran luas minimal: 25m2, lebar 4m

•

Ukuran ruang resusitasi: 3m2, dilengkapi dengan 6 stiker listrik yang berfungsi dengan baik;

•

Tersedia alat komunikasi dengan kamar bersalin

•

Kamar operasi dilengkapi : pemancar panas, inkubator dan perlengkapan resusitasi.

•

Kamar pulih ialah ruangan paien pasca bedah dengan standar luas 8m2/bed dengan dilengkapi dengan: meja, kursi perawat, lemari obat, mesin pemantau tensi/nadi, oksigen, tempat rekam medik, inkubator bayi, troli darurat.

•

Tersedianya air bersih yang mengalir

•

Fasilitas Penunjang untuk kamar operasi: - Nurse station - Ruang kerja kotor - Saluran pembuangan limbah - Kamar pengawas Kamar Operasi: 10m2 - Kamar mandi/toilet - Kamar sterilisasi yang berhubungan dengan kamar operasi - Autoklaf besar untuk emergency - Kamar obat


112

-

-

-

Ruang cuci tangan (scrub) minimal untuk 2 orang, air cuci tangan harus steril; Ruang kerja bersih; Ruang gas/tabung gas Gudang alat anesthesi: Gudang minimal 12m2 untuk alat kamar bersalin dan kamar operasi Kamar ganti pria dan wanita minimal 12 m2 Kamar diskusi bagi staf dan paramedik: minimal 15 m2 Kamar jaga dokter minimal 15 m2 Kamar rumatan rumah tanga (house keeping) yang berisi lemari meja, kursi, perlengkapan kebersihan Ruang brankar dan kursi dorong

Unit Transfusi Darah - Ukuran ruangan 25 m2 - Alat sesuai standar minimal maternal and neonatal - Tersedianya air bersih yang mengalir Laboratorium - Tersedianya air bersih yang mengalir Radiologi dan USG - Tersedianya air bersih yang mengalir b. Peralatan (Lihat Lampiran ).


113

VIII.

Penanggung jawab Rumah Sakit PONEK Penanggung jawab Rumah Sakit PONEK adalah dokter

IX.

Pelayanan di Rumah Sakit PONEK Setiap kasus normal maupun emergency yang datang dirujuk oleh Puskesmas mampu PONED atau datang sendiri harus langsung ditangani, baru pengurusan administrasi . Pelayanan gawat darurat Obstetri dan neonatal yang diberikan harus mengikuti prosedur tetap (Protap).

X.

Mekanisme Rujukan a. Masyarakat dapat langsung ke Rumah sakit PONEK b. Bidan di desa yang merujuk ibu hamil agar mendampingi, dengan membawa persiapan pertolongan yang memadai c. Rumah Sakit memberikan pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, Nifas yang datang sendiri ataupun yang dirujuk oleh kader/dukun, Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED. d. Untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas agar pasien yang akan dirujuk agar diinformasikan secepatnya kepada Puskesmas PONED ataupun rumah sakit PONEK agar persiapan penanganan disiapkan lebih awal e. Rujukan ilmu pengetahuan secara rutin dilakukan oleh SPOG/SPA kepada Puskesmas PONED


114

MEKANISME RUJUKAN IBU HAMIL ‐ Ibu Hamil

‐ Ibu Nipas

‐ Ibu Bersalin

‐ Bayi Baru Lahir

Bidan Desa

Rumah Tunggu

Puskesmas

Puskesmas PONED

Rumah Sakit PONEK

XI.

Dukungan pihak terkait: Dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit PONEK harus melibatkan secara aktif pihak-pihak terkait seperti : - Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota - Rumah sakit Provinsi - Organisasi Profesi: IBI,IDAI,POGI,IDI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

XII.

Distribusi PONEK Dalam rangka pelaksanaan Revolusi KIA maka semua Puskesmas di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dikembangkan secara bertahap menjadi Puskesmas PONED.


115

XIII.

Kerjasama Rumah Sakit PONEK Pada lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, perlu dilakukan kerjasama yang di fasilitasi oleh Provinsi. - Pengaturan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan ibu menyusui serta bayi baru lahir - Pengaturan pembiayaan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu Nifas dan ibu menyusui serta bayi baru lahir - Pengaturan Pertemuan rutin antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK dalam hal perencanaan kegiatan, pengembangan sistem pembinaan teknis kebidanan bagi dokter/bidan - Review Maternal Perinatal baik secara sosial maupun secara klinis - On the Job Training secara berkala (6 bulan atau 1 tahun) bagi para Dokter, Bidan dan Perawat - Mengirimkan laporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai format laporan. (Lihat lampiran 2)


116

BAB III PENDANAAN A.

Sumber dana Dana untuk pelayanan pertolongan persalinan serta penanganan komplikasi baik obstetri maupun neonatal serta rujukan ke RS Ponek bersumber dari : a. APBN (Dekon, DAK, TP) b. APBD Provinsi c. APBD Kabupaten/Kota d. Eksternal agency e. Dana masyarakat f. Swasta termasuk CSR (Corporate Social Responsibility) g. Askes h. Jamkesmas i. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri j. Bantuan kerjasama dengan pihak lain resmi yang tidak mengikat

B.

Alokasi dana a. Persalinan normal Alokasi dana untuk persalinan di Puskesmas PONED maupun rumah sakit PONEK ditetapkan dengan keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pemberian pelayanan terhadap ibu melahirkan. “Seluruh biaya persalinan dibebankan kepada Pemerintah atau


117

Pemerintah Daerah serta anggaran lain yang tidak mengikat” b. Persalinan dengan komplikasi Seluruh biaya persalinan dengan komplikasi dibebankan kepada anggran Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau anggaran lain yang tidak mengikat c. Rujukan Kasus Biaya rujukan ibu hamil dari rumah ke Puskesmas PONED maupun ke Rumah Sakit PONEK beserta pengantar kesehatan dan keluarga pasien pergi-pulang ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta anggaran lain yang tidak mengikat d. Rumah Tunggu Bagi ibu hamil yang akan melahirkan dan jauh dari fasilitas kesehatan disiapkan rumah tunggu, dan ibu hamil normal beserta 1 orang keluarganya dan 1 bidan ditanggung 2 hari sebelum melahirkan dan 2 hari sesudah melahirkan. Biaya komsumsi dibebankan kepada keluarga pasien. Khusus bagi ibu hamil dengan komplikasi ditetapkan 2 minggu sebelum melahirkan sudah datang ke rumah tunggu dan 1 minggu pasca melahirkan.


118

e. Biaya operasional dan manajemen Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK Biaya opersional dan manajemen Puskesmas dan Rumah sakit termasuk pembelian bahan habis pakai merupakan dana pendukung untuk pengelolaan pelayanan kesehatan dalam mendukung persalinan selamat di fasilitas kesehatan dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi f. Biaya untuk transportasi donor darah dibebankan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta anggaran lain yang tidak mengikat.


119


120

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN A.

Pencatatan Pencatatan dalam rangka Revolusi KIA menggunakan format sebagai berikut : 1. SP2TP 2. SP2 rumah sakit 3. KMS ibu hamil/buku KIA 4. Partograf 5. Format AMP Pencatatan dilaksanakan disetiap tempat pelayanan yaitu: 1. Puskesmas PONED •

Mencatat semua persalinan yang ditangani baik normal maupun dengan komplikasi;

•

Mencatat semua pasien yang dirujuk baik maternal maupun neonatal

•

Mencatat semua kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas dan bayi baru lahir

•

Melakukan Otopsi verbal Maternal maupun neonatal dengan menggunakan format khusus

•

Mengirimkan laporan secara rutin setiap tanggal 5 ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.


121

2. Rumah Sakit

B.

•

Mencatat semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas dan bayi baru lahir

•

Mencatat semua pasien Puskesmas PONED

•

Mencatat semua kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas maupun bayi baru lahir

•

Melakukan Neonatal

•

Secara rutin melaporkan laporannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

•

Mengirimkan hasil rujukan ke Puskesmas

medical

Audit

yang

dirujuk

Maternal

oleh

maupun

Pelaporan 1. Puskesmas PONED Melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan program pelayanan persalinan yang dilaksanakan di Puskemas PONED dengan menggunakan format laporan (terlampir) yang terdiri dari: a. Format laporan persalinan normal b. Format laporan penanganan komplikasi obstetri dan neonatal c. Format laporan rujukan obstetri dan neonatal d. Format Review maternal dan Neonatal e. Membuat feedback pasien rujukan ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya


122

Laporan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tembusan disampaikan ke Bupati/Walikota pada setiap bulan. 2. Rumah Sakit PONEK Melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan program pelayanan persalinan yang dilaksanakan di rumah sakit PONEK dan dicatat dalam format laporan (terlampir) yang terdiri dari: a. Format laporan persalinan normal b. Format laporan penanganan komplikasi obstetri dan neonatal. c. Format laporan rujukan obstetri dan neonatal d. Format Review maternal dan Neonatal Laporan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tembusan disampaikan ke Bupati/Walikota pada setiap bulan.


123

SKEMA ALUR PELAPORAN

DINKES PROVINSI

DINKES KAB/KOTA

RS PONEK

PUSKESMAS PONED


124

BAB V. PEMBINAAN Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaksana PONED dan PONEK. a.

b.

Aspek yang dibina •

Aspek teknis medis yang dibina adalah kemampuan/ketrampilan dan kepatuhan pelaksana PONED dan PONEK sehingga dapat berperan dalam Revolusi KIA

•

Aspek manajemen/administratif yang dibina adalah: - Kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka penggerakan sasaran - Pencatatan pelaporan kelahiran, kematian dan kesakitan ibu dan bayi - Rujukan : jumlah kasus yang dirujuk oleh Puskesmas PONED ke RSU mampu PONEK - Peningkatan peran serta masyarakat - Pengaturan tenaga - Pengelolaan biaya, sarana, obat, dan lain-lain

Pengorganisasian 1. Tingkat Provinsi Penanggung jawab kegiatan pembinaan di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kepala bidang program KIA, dan berkoordinasi dengan bidang terkait,


125

rumah sakit Provinsi dan organisasi profesi (IBI, POGI, IDAI, IDI, PPNI). 2. Tingkat Kabupaten /Kota Penanggung jawab kegiatan pembinaan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kepala bidang program KIA, dan berkoordinasi dengan bidang terkait, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan organisasi profesi (IBI, POGI, IDAI, IDI, PPNI) 3. Tingkat Puskesmas Penanggung jawab kegiatan pembinaan ditingkat Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang dibantu oleh Bidan koordinator Puskesmas dan Bidan penanggung jawab KIA 4. Rumah Sakit PONEK Penanggung jawab kegiatan pembinaan di rumah sakit PONEK adalah Kepala rumah sakit yang dibantu oleh bidang pelayanan c.

Peran Pembina 1. Peran pembina di tingkat Provinsi: a. Mengatur kerjasama dengan rumah sakit Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan fasilitas dan keahlian yang ada untuk meningkatkan kemampuan teknis medis (kebidanan dan neonatal) skala Provinsi


126

b. Melibatkan POGI, IDAI, IDI, PPNI dan IBI dalam pembinaan teknis kebidanan dan neonatal skala Provinsi c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revolusi KIA d. Memfasilitasi kerja sama antara Rumah Sakit atau Puskesmas yang ada di daerah perbatasan Kabupaten/Kota 2. Peran Pembina ditingkat Kabupaten/Kota a. Mengatur kerjasama Rumah Sakit yang ada dalam Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk membentuk jejaring rujukan Revolusi KIA b. Mengkoordinir organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IDI, PPNI dan IBI dalam pembinaan teknis kebidanan dan neonatal c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revolusi KIA 3. Peran Pembina di Tingkat Puskesmas a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kinerja bidan di desa untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b. Mengadakan pertemuan berkala dengan bidan di desa minimal sebulan sekali, untuk membahas hasil kerja, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis kebidanan dan neonatal maupun pengelolaan program KIA.


127

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan manajemen terhadap bidan desa di wilayah kerjanya. 4. Peran pembina Rumah Sakit PONEK a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kinerja tim PONEK b. Mengadakan pertemuan berkala dengan tim PONEK minimal sebulan sekali, untuk membahas hasil kerja, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis kebidanan dan neonatal maupun pengelolaan program KIA. c. Melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis serta manajemen terhadap tim PONEK d.

Kegiatan Kegiatan pembinaan dapat berupa: 1. Monitoring 2. Supervisi 3. Bimbingan teknis Bimbingan teknis berupa: Pembahasan review maternal perinatal Kunjungan berkala SpOG dan SpA ke Puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK untuk rujukan kasus dengan metode “Bed side Teaching” pelatihan penyegaran GDON bagi tenaga PONED dan PPGDON bagi bidan di desa


128

Bimbingan dalam penanganan kasus rujukan yang diantar oleh pelaksana PONED/PPGDON Magang di rumah sakit PONEK yang dilakukan secara bergantian dan berkesinambungan untuk mendapat latihan kasus dengan bimbingan instruktur klinik yang kompoten; 4. Bimdal 5. Evaluasi Pertemuan dilakukan secara berkala dengan lintas program dan lintas sektor dan donor agencies lainnya dengan menggunakan forum yang sudah ada untuk membahas rencana tindak lanjut dari masalah yang ada termasuk pelaksanaan audit maternal neonatal;


129


130

BAB VI PENUTUP Dengan terbitnya buku petunjuk teknis ini diharapkan pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam meningkatkan status kesehatan ibu hamil, melahirkan dan Nifas serta bayi baru lahir serta penanganan terhadap komplikasi guna menurunkan angka kematian ibu pada saat hamil, melahirkan dan Nifas dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



131


132

Lampiran 1 Tabel 1. Jenis Kegiatan Puskesmas Mampu PONED NO

Kegiatan

1

Pelayanan Antenatal

2

Partus Normal

3

Plasenta Manual

4

Pra rujukan •

Partus Lama

•

Perdarahan Ante partum

•

Perdarahan Post partum

•

Preeklamsia

•

Eklampsia

•

Infeksi Nifas

5

Laboratorium

6

Resusitasi Bayi dan slym Zuiger

7

Pelayanan Nifas

8

Pelayanan Interval

9

Kuretase: Abortus

10

Pemberian Antibiotika: IM* dan IV* (Protap Khusus)

11

Pemberian infus pada kasus tertentu *) (Protap Khusus)

12

Pemberian vacum ekstraksi*) (Protap khusus)

13

Perawatan inkubator

14

Rujukan dini, berencana dan tepat waktu baik untuk ibu maupun bayinya


133

Lampiran 2 Tabel 2. Alat-alat dan Obat yang diperlukan saat Tindakan di Puskesmas PONED NO

Alat-alat

Jumlah

I

Pemeriksaan Kehamilan

1

Tempat tidur

1 (satu) buah

2

Partus Bed

1 (satu) set

3

Tensimeter

1 (satu) buah

4

Stetoskop

1 (satu) buah

5

Stetoskop monoaura

1 (satu) buah

6

Timbangan badan

1 (satu) buah

7

Pengukur tinggi badan

1 (satu) buah

8

Sprei/alas plastik

1 (satu) buah

9

Lampu/spotlight

1 (satu) buah

10

Meja alat

1 (satu) buah

11

Lemari obat

1 (satu) buah

12

Meteran dan Lila

1 (satu) buah

13

Sarung tangan

3 (tiga) Pasang

14

Tampat savlon

1 (satu) buah

15

Fetal phone/daptone

1 (satu) buah

II

Persalinan Normal

1

Sterilisator/kompor/panci 1 (satu) buah


134

Obat

Sulfa ferrous

Alkohol 70%

2

Partus bed

1 (satu) buah

Salep mata tetrasiklin

3

Bak instrumen dan tutup

1 (satu) buah

Betadine

4

Apron/Plastik/celemek

1 (satu) buah

Solution 5%

5

Mangkok metal kecil

2 (satu) buah

Oksitosin inj

6

Kateter metal/Nelaton

1 (satu) buah

Ergometrin inj

7

Needleholder/pemegang 1 (satu) buah jarum

Bayclin/ Chlorox

8

Gunting episiotomi

1 (satu) buah

Spuit 3/5 cc

9

Klem tali pusat

1 (satu) buah

Lidocain

10

Pita tali pusat

3 (satu) buah

Vit.K1 Injeksi

11

Jarum otot dan jarum kulit

1 (satu) buah

Vit A Nifas

12

Pinset anatomis

1 (satu) buah

13

Pinset chirurgis

1 (satu) buah

14

Sarung tangan

3 (satu) buah

15

Benang catgut chromic no.0

1 (satu) buah

16

Benang catgut chromic no.2

1 (satu) buah

17

Kocher 5-6 inch

2 (satu) buah

18

Pean 5-6 inch

2 (satu) buah

19

½ kocher (pemecah ketuban)

1 (satu) buah

20

Bengkok 500 CC stainless steel

1 (satu) buah

21

Pispot sodok Stainless steel

1 (satu) buah


135

22

Bak plastik tempat placenta

23

Kaca mata pelindung 1 (satu) buah terhadap HIV/AIDS

III

Kuretase

1

Bak Instrumen + tutup 1 (satu) buah 40x50Cm (Stainless)

Oksitosin inj

2

Apron/plastik/celemek

1 (satu) buah

Metergin inj

3

Mangkok metal kecil

1 (satu) buah

Tramadol inj

4

Bed Ginekologi

1 (satu) buah

Valium inj

5

Spekulum (sims/kristeller) besar

1 (satu) set

Pethidin inj

6

Sonde uterus (sims)

1 (satu) buah

Ampicillin 500 mg

7

Bougle (Hegar/Hank)

1 (satu) buah

Ampicillin 100 Mg inj

8

Sendok kuret tajam dan 1 (satu) buah tumpul (sims/Bumn)

Gentamicin 80 Mg inj

9

Tang abortus (Winter)

1 (satu) buah

10

Tenaculum (Barret/Braun)

1 (satu) buah

11

Tampon Tang (Bozeman)

1 (satu) buah

12

Tiang infus

1 (satu) buah

13

Kateter Metal

1 (satu) buah

14

Sarung Tangan

3 (satu) Pasang

15

Oksigen regulator

16

Vulcellum Forceps (teale)

kecil


1 (satu) buah

dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah 136

IV

Plasenta Manual

1

Abbocath No 14

1 (satu) buah

Oksitoksin inj

2

Abbocath No.16

1 (satu) buah

Methergin inj

3

Sarung tangan panjang

1 (satu) buah

Cairan infus

4

Sarung tangan pendek

3 (satu) buah

Diazefam tab 5 Mg Ampicilin 500 mg Ampicillin 1000 mg inj Gentamycin 80 mg inj

V

Pemberian MGSO4

1

Tempat tidur

1 (satu) buah

Magnesium Sulfat 20% dan 40%

2

Tensimeter

1 (satu) buah

Dextrose 5%

3

Stetoskop

1 (satu) buah

Calcium gluconas inj

4

Infus set

1 (satu) buah

Cairan infus larutan A2

5

Spuit 10 CC

2 (satu) buah

6

Plester

VI

Pemberian Cairan

1

Abbocath vena kateter 1 (satu) buah No 14

Cairan infus NaCl 0.9%

2

Abbocath vena kateter 1 (satu) buah No 16

Dextrose 5%


137

3

Tiang infus

1 (satu) buah

4

Kateter Foley No.22

1 (satu) buah

5

Infus Set

1 (satu) buah

6

Urine Bag

1 (satu) buah

7

Plester

VII

Dextran 40%

Transfusi Darah

1

Abbocath Vena kateter 1 (satu) buah No.14

Cairan infus NaCl 0,9%

2

Abbocath vena kateter 1 (satu) buah No.16

Lasix inj

3

Tiang infus

1 (satu) buah

Cedilanide inj

4

Lemari Es

1 (satu) buah

Dexametasone Inj

5

Transfusi Set

1 (satu) buah

Diphenhidramine inj

6

Infus set

1 (satu) buah

7

Plester

VIII

Tindakan Resusitasi Bayi

1

Stetoskop bayi

1 (satu) buah

PP 50.000 U

2

Termometer bayi

1 (satu) buah

ATS 10.000 U

3

Timbangan bayi

1 (satu) buah

Cairan Infus RL

4

Pengisap lendir

3 (satu) buah

Cairan Infus NaCl 0,9%

5

Pipa Plastik

3 (satu) buah

Cairan infus Dextrose 5%

6

Baju kanguru

2 (satu) buah

Bicarbonas Natricus


138

(Meylon) 7

Infus set pediatri

2 (satu) buah

8

Wing Needle No.27

1 (satu) buah

9

Sonde (disposble)

lambung 1 (satu) buah

10

Ambu Bag

1 (satu) buah

11

Lampu Pemanas

1 (satu) buah

12

Incubator

1 (satu) buah

IX

Vacum Ekstraksi

1

Bak Instrumen dan tutup

1 (satu) buah

Oksitoksin inj

2

Apron/plastik/celemek

1 (satu) buah

Ergometrin inj

3

Mangkok metal kecil

1 (satu) buah

Metergin inj

4

Doppler

1 (satu) buah

Ampisilin 500 mg

5

Speculum cocor bebek

1 (satu) buah

Ampisilin 1000 Mg inj

6

Spekulum L (Doyen)

1 (satu) buah

Gentamicyn 80 mg

7

Spekulum Sims Besar

1 (satu) buah

8

Klem tali pusat

2 (satu) buah

9

Tampon tang

4 (satu) buah

10

Vakum ekstraktor

1 (satu) buah

11

Bengkok 500 cc

1 (satu) buah

12

Pispot sodok

1 (satu) buah

13

Kocher

2 (satu) buah

14

Klem

chiruegis


tidak 2 (satu) buah

139

Inj. Phenobarbital

bergerigi (pean) 15

Meja bayi

1 (satu) buah

16

Kateter Metal

1 (satu) buah

17

Kateter Foley

1 (satu) buah

18

holder/pemegang jarum

1 (satu) buah

19

Gunting Episiotomi

1 (satu) buah

20

Jarum kulit

1 (satu) buah

21

Jarum otot

1 (satu) buah

22

Pinset Anatomis

1 (satu) buah

23

Pinset chirurgis

1 (satu) buah

24

Sarung tangan

2 (satu) buah

25

Benang No.0

catgut

plain 1 (satu) buah

26

Benang No.0

catgut

plain 1 (satu) buah

27

Lampu pemanas/Lampu 1 (satu) buah Biru

28

Spekulum vaginal

1 (satu) buah

29

Stetoskop Mono Anual

1 (satu) buah

30

Klem Chirurgis Bergerigi 1 (satu) buah (Kocher)

31

Ambubag

X

Tindakan Pra Rujukan

1

Abbocath Vena kateter 1 (satu) buah No.14

Bicarbonas

2

Abbocath Vena Kateter 1 (satu) buah No.16

Natricus


1 (satu) buah

140

3

Tiang Infus

1 (satu) buah

Meylon

4

Kateter Nellaton

1 (satu) buah

PP 50.000 U

5

Infus set

1 (satu) buah

Cairan Infus RL Diazefam Inj Dextrose 5% Dextan 40%

XI

Laboratorium Sederhana

1

Hb Meter Sahli

2

Tabung Reaksi

3

Penjepit tabung reaksi dan bunsen

4

Lampu spritus

5

Sarana darah

test

1 (satu) buah

HCl 0.1 Asam Cuka encer

golongan

Keterangan: Alat alat dan obat-obatan yang disediakan di Puskesmas PONED disesuaikan dengan beban pelayanan. Obat-obatan untuk menghadapi keadaan gawat darurat harus ada.


141

Lampiran 3. a. Tabel, Peralatan Maternal Essensial NO 1

JENIS PERALATAN

JUMLAH

Kotak Resusitasi -

Balon yang bisa mengembang sendiri berfungsi baik Bilah Laringoskop berfungsi baik Bola lampu laringskop ukuran dewasa Batrei AA (cadangan) untuk bilah laringskop Bola lampu laringskop cadangan Selang reservoar Oksigen Masker oksigen dewasa Pipa endotrakeal Plester Guntin Kateter pengisap Pipa minuman Alat suntuk 1, 2½,3,5,10,20cc Ampul Epinefrin/Adrenalin NaCl 0,9%, Larutan Ringer Asetat/RL MgSO4 40% Sodium bikarbonat 8,4% Kateter Vena Infus set

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Inkubator

1

3

Penghangat (Radiant warmer)

1

4

Ekstraktor Vakum

1


142

5

Forceps Naegle

1

6

AVM

1

7

Pompa Vakum Listrik

1

8

Monitor denyut jantung/pernapasan

1

9

Foetal Doppler

1

10

Set Sectio saesaria

1

b. Peralatan Neonatal Esensial NO

JENIS PERALATAN

JUMLAH

1

Inkubator

7

2

Infant warmer - 1 (satu) unit di UGD - 1 (satu) unit di kamar bersalin

2

3

Pulse Oxymeter Neonatus

1

4

Therapi sinar

2

5

Syringe Pump

10

6

Tabung Oksigen

2

7

Lampu tindakan

2

8

Alat-alat Resusitasi Neonatus - Laringskop Neonatal - Daun Laringoskop ukuran 0,0,0,1 - Ambu Bag

9

CPAP (Continous Preassure)

10

Inkubator Transpor


Positive

Airmways

1

1 1

143

PERALATAN IDEAL MEDIS A. NO

Tabel. Peralatan maternal

Intensif/Eklamsia/Sepsis

JENIS PEARALATAN

untuk

JUMLAH

1

Oksigen Pipa Dinding

3

2

Pengisap lendir

3

3

Sistim udara bertekanan

3

4

Outlet oksigen

1

5

Outlet udara bertekanan

1

6

Outlet pengisap lendir/tempat tidur

1

7

Tempat tidur obstetri + tiang infus (bagian kepala /dada turun naik, bagian kaki untuk litotomi)

8

Meja instrumen obstetri 80x40

9

Lampu sorot obstetri

10

Kursi penolong dapat turun naik

11

Lemari dan pasokan

12

Rak dan lemari kaca yang baik (tidak pecah)

13

Lemari es untuk obat oksitosin

14

Meja administrasi dan penyuluhan

15

Kursi di kamar bersalin

16

Pasokan Oksigen

17

Lampu darurat

18

Monitor denyut jantung tiap tempat tidur

19

Pompa vakum listrik yang mobile, selang dan reservoir

meja


penyimpanan

bahan

3

144

1

NO

JENIS PEARALATAN

20

Vakum pengisap melalui pengisapan, selang dan kanister bersih

21

Outlet pengisap tiap tempat tidur

22

Pompa vakum listrik yang mobile dengan regulator pengisap, selang dan reservoar bersih atau kanister cadangan

23

Oximeter Nadi /tiap tempat tidur

24

Stetoskop 1 buah untuk 3 tempat tidur

25

Generator listrik cadangan (sesuai kebutuhan)

26

Pompa Infus setiap tempat tidur

27

Ventilator

28

Analisis gas darah

B.

JUMLAH

pipa pengatur reservoir atau 1

Peralatan Unit Perawatan Intensif Neonatal (Minimal harus dimiliki)

NO

JENIS PERALATAN

JUMLAH

1

Radiant Warmer yang berfungsi baik

2

Pompa tabung 1 buah untuk 3 inkubator

1/3

3

Monitor denyut jantung 1 buah untuk 3 inkubator

1/3

4

Terapi sinar 1 buah untuk 3 inkubator

1/3

5

Timbangan bayi untuk setiap ruangan

6

Oximeter nadi untuk tiap inkubator

7

Stetoskop yang berfungsi baik


145

Kamar Bersalin NO 1

JENIS PERALATAN Lemari dengan perlengkapan darurat -

Vakum KTG ECG Mesin Pengisap Inkubator bayi Pemancar Panas (Radiant Warmer) Oksigen Lampu Sorot


146

JUMLAH

Lampiran 4. Rencana Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi NTT Tahun 2009 – 2013

No

Indikator Kinerja

Data Dasar Indikator

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1

Akses Pelayanan Kesehatan (K1)

93% (Lap. Kab. 2008)

94%

95%

96%

97%

98%

2

Pelayanan Antenatal Care Berkwalitas (K4)

65% Lap.Kab/ Kota) Tahun 2008)

72%

76%

82%

88%

92%

3

Pertolongan Persalinan oleh Nakes terampil

85% (Lap.Kab /Kota) Tahun 2008

87%

90%

92%

94%

95%

4

Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Memadai

22.1% (Riskes das Thn 2007)

50%

70%

80%

90%

95%

5

Penanganan Komplikasi Obstetri

6

Penanganan Komplikasi Neonatal


147

7

8

Kunjungan Nifas

Kunjungan Neonatal

34% (Riskes das 2007) 34% (Riskes das Thn 2007

50%

70%

80%

90%

95%

50%

70%

80%

90%

95%

80

103

123

143

Puskesmas PONED

26 PKM (Lap.Kab /Kota Tahun 2008)

26

Rumah Sakit PONEK

6 RS Lap. Tahun 2008)

6

10

15

20

21

11

Angka Kematian Ibu

306 /100.000 KH SDKI 2007

250

227

197

176

153

12

Angka Kematian Bayi (AKB)

57/1.000 KH SDKI 2007

48

42

37

32

27

9

10


148

Lampiran 5 LAPORAN BULANAN KABUPATEN Kabupaten Bulan Tahun

NO

: : :

JENIS DATA

1

Jlh.Penduduk

2

Jlh sasaran Bumil

Kumulatif Bulan Ini

a. Jml Bumil Bln ini b. Jml Bumil sampai bln ini 3

Jlh sasaran Bulin a. Jml Bulin Bln ini b. Jml Bulin sampai bln ini

4

Jlh sasaran Bufas a. Jml Bulin Bln ini b. Jml Bulin sampai bln ini

5

Tempat Melahirkan a. b. c. d. e.

6

Rumah Polindes Puskesmas PONED R S PONEK Klinik Swasta/R Bersalin

Penolong Persalinan a. Dukun b. Keluarga


149

%

Bulan ini .........

%

Ket

c. Bidan d. Dokter 7

Jumlah Kematian bulan ini a. Kematian Bumil b. Kematian Bulin c. Kematian Bufas

8

Tempat Kematian Ibu bulan ini a. b. c. d. e.

9

Rumah Polindes Puskesmas PONED R S PONEK Klinik Swasta/R Bersalin

Penyebab Kematian a. Perdarahan b. Preeklamsia c. infeksi

10

Jlh Bayi Baru Lahir a. < 2500 gram b. 2500-4000 gram c. >4000

11

Kematian Neonatal a. 1 - 7 hari b. 8-28 hari

12

Akibat Kematian a. Asfiksia b. BBLR c. Tetanus Neonatorm d. Hipotermi


150

e. Infeksi f. Pneumonia g. Diare h. Feeding Problem 13

Jlh Komplikasi obstetri a. Bumil Rujuk b. Bulin Rujuk c. Bufas Rujuk

14

Jlh Komplikasi Neonatal a. 1-7 hari Rujuk b. 8-28 hari Rujuk

Kab/Kota......................2009 Yang membuat laporan,

Diketahui oleh: Kabid/Kasubdin/RS

Disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.................. Nama............................ NIP................................ REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

151


152

References 1. Azrul Azwar, Prof, DR, MPH, Pastikan aman dan selamat, Kehamilan adalah Berkah, Jakarta 2000 2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Standar Pelayanan Kebidanan, Jakarta 2001 3. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Catatan Tentang Perkembangan dalam Praktek Kebidanan Jakarta 2001 4. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Kebidanan, Jakarta 2001 5. Departemen Kesehatan R.I , Rencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer di Indonesia 2001-2010, Jakarta 2003 6. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Keluarga, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Jakarta 2004 7. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Umum Manajemen Penerapan Buku KIA, Jakarta, 2005 8. Dinas Kesehatan NTT, NTB dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Umum Program Perencanaan Persalinan dan Petunjuk Sistem Monitoring dan Evaluasi, 2005-2006 9. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I, Peunjuk Teknis: Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pertolongan Persalinan, Jakarta 2007


153

10. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Instrumen Audit, Jakarta 2001 11. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) untuk Bidan Desa, Jakarta 2006 12. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar, Jakarta 2007 13. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Teknis Pemberian Injeksi Vitamin K1 Profilaksis Pada Bayi Baru Lahir, Jakarta 2007 14. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Tim Penggerak PKK, Buku Pedoman Pengenalan Tanda Bahaya pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas: Kehamilan adalah anugerah, jangan jadikan bencana, Jakarta 2001 15. Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesehatan Neonatal, Jakarta 1997 16. Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Pedoman Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K), Jakarta 2007 17. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi


154

Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit, Jakarta 2007 18. Direktorat Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED) , Jakarta 2004 19. Syaeful Millah, Tragedi Kemanusiaan Yang Terabaikan : Maklumat untuk Para Anggota DPR/DPRD, Jakarta, 2007


155


156

Kontributor Rapat penyusunan draft Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Revolusi KIA Kupang, Agustus 2008 (1) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kabid Kesehatan Masyarakat); (2) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT); (3) DR. Jenny Kerrson (Perwakilan AIP-MNH AusAID); (4) Dr. Teda Litik (Perwakilan GTZ-Siskes); (5) Dr. Yvonne Paula Tibuludji, MPH, Ph.D (Staf Subag PDE); (6) Drg. Maria Silalahi, MPHM ( Kepala Seksi KIA).

Pertemuan Pemantapan P2KP/P2KS dan Implementasi Hasil Pelatihan. Surabaya, 21-24 September 2008 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Dr. Yovita Anike Mitak, MPH (Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes); (3) Theresia M. B. Saik, M.Kes (Dinas Kesehatan Kab. Belu); (4) Dr. Alexius Dari (Kepala Tata Usaha Dinkes Kab. Ende); (5) Cornelia Mude (Kasubdin Bina Kesga Dinkes Sikka); (6) Dr. Yulianus Weng, M.Kes (Kadinkes Kab. Manggarai); (7) Muhamad Fadlul, SKM, M.Kes (Kasubag Perencanaan Dinkes Kab. Sumba Timur); (8) Dr. Johannes REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

157

Taolin, SpOG (Direktur RSUD Atamba); (9) Drg. Muna Fatma, M.Kes (Dirketur RSUD Ende); (11) Drg. Nupe Nababan (Direktur RSUD Ruteng); (12) Dr. Asep Purnama, SpPD (Direktur RSUD T. C. Hillers); (13) Dr. Made Mekel Wedarta, MM (Direktur RSUD Waingapu); (14) Rita Palembang (Ketua IBI Kupang); (15) Elisabeth da Gomes (Ketua IBI Ende); (16) Naomi P. Djera (Ketua P2KP Waingapu); (17) DR Jenny Kerrison (Perwakilan AIP-MNH AusAID); (18) Dr. Teda Litik (Perwakilan GTZ-Siskes); (19) Dr. Vama Chrisnadarmani, MPH (UNICEF Kupang); (20) Dr. Yuli Butu, MSc.PH (Kasubdin Yankesmas); (20) Dr. Hosianni In Rantau, M.Kes (Kasubdin Bina PTK); (21) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov. NTT); (22) Dr. Mina Sukri, MARS (Kasubdin Yanmedik).

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi salah satunya tentang Revolusi KIA Surabaya, November 2008 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Vikt or Mado Watun (Ketua Komis B DPR Prov. NTT); (3) Ir. Beny Doenboey (Kepala Beppeda Provinsi NTT); (4) Dr. Yovita Anike Mitak, MPH (Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes); Dr. Minah Sukri, MARS (Kasubdin Bina REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

158

Yanmedik dan Pgs. Kepala UPTD Labkes); (4) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kasubdin Bina Kesehatan Masyarakat); (5) Dr. S.M.J. Koamesah, MMR (Kasubdin Bina PMK); (6) S. B. Latuperisa, SKM, M. Kes (Kasubdin Bina PPSM); (7) Drs. A. D. Dohina, STh. MM, (Kepala UPTD Latnakes); (8) Drs. Heru Sunaryo Apt (Kasie Perijinan dan Alkes); (9) Drg. Iin Andriani, M.Kes ( Kasie Promosi Kesehatan)

(10)

Drs.

Jakobus

Atasoge,

MM

(Kasubag

Keuangan); (11) Drg. Maria Silalahi, MPHM (Kasie. PPR dan Pgs. Kasie Kesga); (12) Nyoman Saniambara, SKM, M.Kes (Staf Seksi Pengamatan Penyakit); (13) Dr. Dominggus Sarambu (Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang); (14) Dr. Joice Kansil (dinkes Kota Kupang); (15) Rudy Priyono, SKM, M.Kes (Dinkes Kota Kupang); (16) Lalu Budiarja, SKM, Mkes ( Dinkes Kab. Kupang); (17) Dr. M.B. Ataupah (Dinkes Kab. Kupang); (18) Rosalina Kase, S.pd, M.Kes (Dinkes Kab. TTS); (19) Dr. Musa Salurante (Dinkes Kab. TTS); (20) Margaretha Temu (Dinkes Kab. TTU); (21) F. X. Tasau (Dinkes Kab. TTU); (22) Theresia M. B. Saik, M.Kes (Dinas Kesehatan Kab. Belu); (23) Valentina Boe (Dinkes Kab. Belu); (24) Drs. Yulius Plaikol (Dinkes Kab. Alor); (25) Matilda Kaisar (Dinkes Kab. Alor); (26) Bibiana Boi (Dinkes Kab. Lembata); (27) Maria B.K Beyen (Dinkes Kab. Lembata); (28) Nikodemus Kopong (Dinkes Kab. Flotim); (29) C. Corry Fernandes (Dinkes Kab. Flotim); (30) Dra. Ignatia da Iring, Apt (Dinkes Kab. Sikka); (31) Sisilia Sangsina Nona (Dinkes Kab. Sikka);

(32)

Dr.

Surip


Tintin 159

(Dinkes

Kab.

Ende);

(33) Elisabeth da Gomes (Dinkes Kab. Ende); (34) Drg Maria Cundawah (Dinkes Kab. Nagakeo); (35) Oda Londa (Dinkes Kab. Nagakeo); (36) Yasinta Bhoki (Dinkes Kab. Ngada); (37) Philipus Lalang Puling (Dinkes Kab. Ngada); (38) Ignasius Sala, SM (Dinkes Kab. Manggarai); (39) Maria Sicilia da Gomes (Dinkes Kab. Manggarai); (40) Titus Joma, SKM, M.Kes (Dinkes Kab. Manggarai Timur); (41) Petrus Gerong (Dinkes Kab. Manggarai Timur); (42) Paulus Mami, SKM (Dinkes Kab. Manggarai Barat); (43) Martina M. Tibo (Dinkes Kab. Manggarai Barat); (44) Tutik Wulandari, SKM (Dinkes Kab. Sumba Timur); (45) Asbaharini, SKM (Dinkes Kab. Sumba Timur); (46) deriani Tafetin (Dinkes Kab. Sumba Tengah); (47) Rambu Eda (Dinkes Kab. Sumba Tengah); (48) Rato Bata (Dinkes Kab. Sumba Barat); (49) Agustina Rato, Amd, Kep, S.Pd (Dinkes Kab. Sumba Barat); (50) Drg. Yulianus Kaleka (Dinkes Kab. Sumba Barat Daya); (51) Carolina Ole Kaka (Dinkes Kab. Sumba Barat Daya); (52) Yanson Rata (Dinkes Kab. Rote); (53) Maria O. Pandi (Dinkes Kab. Rote);


160

Rapat awal berupa Arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT kepada semua Pejabat Eselon III dan IV lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan UPTD yang salah satunya tentang Revolusi KIA Kupang, 4-6 February 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Drs. Marselinus Bay, M.Si (KTU); (3) Dr. Minah Sukri, MARS (Kasubdin Bina Yanmedik dan Pgs. Kepala UPTD Labkes); (4) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kasubdin Bina Kesehatan Masyarakat); (5) Drs. A. D. Dohina, STh. MM, (Kepala UPTD Latnakes); (6) Parjono SKM, M.Kes (GTZ-EPOS HRD); (7) Gaspar Atok, SH (Kasubag TU UPTD Labkes); (8) Melkianus R. Djuka, S.Sos (Kasie. Pelatihan Nakes); (9) Lusiana Hermanus, SH., MM. (Kasubag. Umum); (11) Lukas M. Dju, SIP., M.Si (Kasie. Akreditasi Nakes); (12) Nyoman Saniambara, SKM, M.Kes (Staf Seksi Pengamatan Penyakit); (13) Drg. Maria Silalahi, MPHM (Kasie. PPR dan

Pgs. Kasie Kesga); (14) Ir.

Isbandrio, MM (Kasie. Perbaikan Gizi Masyarakat); (15) Drs. Budi Winarko, Apt, M.Kes (Kasie. ); (16) J. B. da Cunha, S.Sos (Kasubag. PDE); (17) Emma Martha Fine Simanjuntak, SKM, MM, MSc.PH (Kasie. Pendidikan Nakes); (18) Joyce M. Tibuludji, SKM., M.Kes (Kasie. UKD); (19) Kartini Manihuruk, SKM., MM (Kasubag TU Latnakes); (20) Drs. Yakobus Atasoge, MM (Kasubag.Keuangan); (20) Arijadi Prijono, SKM (Kasie Perijinan REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

161

dan Alkes); (21) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov. NTT); (22) Domisianus L. Kale (Kasie Penyehatan Lingkungan); (23) Drs. Sintus Karolus, MM (Kasie JPKM); (24) Drg. Iien Adriany, M.Kes (Kasie Promosi Kesehatan; (25) J.B Suwarso, BE (Kasie Imunisasi dan

Vaksin). (26) Urbanus Mahoklory, SH.,

M.Si (Kasie Pendayagunaan Nakes);

RAPAT KONSULTASI TEKNIS PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 SURABAYA 20-23 MARET 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) DR, Dr Hyronimus Fernandes (Sekretaris Bappeda Provinsi NTT); (3) Dr. S.M.J Koamesah, MMR, MMPK (Kabid P2MK); (4) Dr. Yuli Butu, MSc.PH (Kabid Kesmas); (5) Dr. Minah Sukri MARS (Kabid Yanmedik); (6) Barthol Badar, SH, MM (Sekretaris) (7) Drg. Alice Ritliany (Kepala Labkes); (8) Drs. Heru Sunaryo, Apt (Kepala Ovabekes); (9) Dr Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT); (10) Dr Felixianus Payung Pira, M.Kes (GF Malaria); (11) Dr. Paulus Wignyohadi, MSc (PO GF TB ); (12) Gabriel K (GTZ-Siskes); (13) Parjono SKM, M.Kes (GTZEPOS HRD); (14) Johana S. Maxi (GTZ-Siskes); (15) John M’Comb (AIP-MNH); (16) Yan Ghewa; (17) Salmijati; (18) Sabina Gero, SPd, M.Kes (Poltekes Kupang); (19) Duma Octavia REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

162

Fransisca

( Plan Internasional); (20) Dr. Michael Suri, M.Si

(Kadinkes Kab.TTU); (21) Rosalina Kasse, SPd, M.Kes (Kab. TTS); (22) Dr. Messe B. Ataupah (Kab. Kupang); (23) Drs. N.S. Turwewi (Kab. Alor); (24) Dr. Johnny Laoh (Kadinkes Kab. Lembata); (25) Dr. Delly Pasande, M.Kes (Kadinkes Kab. Sikka); (26) Jonathan Lenggu (Kadinkes Kab. Rote Ndao); (27) Hildegardis F. Bhoko, SKM (Kadinkes Kab. Ngada); (27) Dr. I Agustinus G. Ngasu (Kadinkes Kab. Ende); (28) Dr. Yulianus Weng (Kadinkes Kab. Manggarai); (29) Dr. I Gusti Ngurah Harijaya (Kadinkes Kab. Manggarai Barat); (30) Dr. Matius Kitu, S.PB (Kadinkes Kab.Sumba Timur); (31) Dr. Dominggus Sarambu (Kadinkes Kota Kupang); (32) Dr. Benjamin Boli (Kadinkes Kab. Nagakeo); (33) Dr Lau Fabianusi (Kadinkes Kab. Belu); (34) Drg. Bonar Sinaga (Kadinkes Kab. Sumba Barat); (35) Drg. Bintang Sihombing (Plh Kadinkes Kab. Sumba Tengah); (36) Dr.Yoseph Usen Aman (Kadinkes Kab. Flores Timur); (37) Dr. Philipus Mantur (Kadinkes Kab. Manggarai Timur); (38) Dr. Soleman Poety, M.Kes (Kadinkes Kab. Sumba Barat Daya); (39) Urbanus

Mahoklori

SH,

M.Si

Pendayagunaan SDM Kesehatan).


163

(Kasie.

Pengkajian

dan

RAPAT LANJUTAN REVOLUSI KIA Kupang, 6 April 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Drs. Heru Sunaryo, Apt (Ka.UPTD Ovabekes); (3) Dr. Hanafi Azhari (Staf Senior); (4) Drs. A. D. Dohina, STh. MM, (Kepala UPTD Latnakes); (5) Pardjono, SKM, M.Kes (Konsultan GTZ/EPOS HRD); (6) Drs. Alfred Fina, M.Kes (Widyaiswara UPTD Latnakes); (7) Dr. Yvonne Paula Tibuludji, MPH, Ph.D (Staf Subag PDE); (8) Drg. Iien Adriany, M.Kes (Kasie Promosi dan PSM); (9) Dra. Yustina Go’o, M.Kes (Widyaiswara UPTD Latnakes); (10) Flora Theresia, SKM, M.Kes (Widyaiswara UPT Latnakes); (11) Gaspar Atok, SH (Kasubag TU UPTD Labkes); (12) Petrus D. Gurning, SKM, M.Kes (Widyaiswara UPT Latnakes); (13) Amelia Inawati Surat, S,Si (Staf Seksi Farbalkes); (14) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT); (15) Drs. Agus Q. Bebok (Konsultan DHS II); (16) Drs. Marselinus Bay, M.Si (Staf Senior); (17) Dr. Felicianus P. Pira (PO GF Malaria); (18) Pius Wiraman, SKM, M.Kes ( FKM Undana); (19) Damiana Djahari (Staf Seksi KIA); (20) Jane Ndapaole, SKM, M.Si (Staf Seksi P2P); (21) Drs. O.T Willy Brodus, MsPh (Kabid Pengembangan SDM Kesehatan); (22) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kabid Kesehatan Masyarakat); (23) Drg. Alice Ritliany (Kepala UPTD Labkes); (24) Nyoman Saniambara, SKM, M.Kes (Kasie AK dan JP2KM). REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

164

RAPAT LANJUTAN REVOLUSI KIA Kupang, Mei 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Barthol Badar, SH, MM (Sekretaris); (3) Dr. S.M.J Koamesah, MMR, MMPK (Kabid P2MK); (4) Dr. Paulus Wignyohadi, MSc (PO GF TB); (5) Jefry Aryandra, SKM (Staf Subag PDE); (6) Damiana Djahari (Staf Seksi KIA); (7) J.B da Cunha, S.Sos (Kasubag PDE); (8) Drg. Maria Silalahi, MPHM (Kasie KIA); (9) Drg. Iien Adriany, M.Kes (Kasie Promosi dan PSM); (10) Drs. Jakobus Atasoge (Kasubag Keuangan); (11) Emma Martha Fine Simanjuntak, SKM, MM., MSc.PH (Kasie. Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3); (12) Urbanus Mahoklory, SH., M.Si (Kasie. Pengkajian dan Pendayagunaan SDM Kesehatan); (13) Drs. Budi Winarko, Apt, M.Kes (Kasie. Farbalkes); (14) Dra. Jenny T. Mamele (Kasubag Kepegawaian dan Umum); (14) Lukas M. Dju, SIP, M.Si (Kasie. Legalitas Tenaga dan Institusi Diklat); (15) Yudistira R. Kikhau, SKM (Staf Seksi KIA); (16) Dr. Felicianus P. Pira (GF Malaria); (17) Scherly Hayer (Staf Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat); (18) Jane Ndapaole, SKM, M.Si (Staf Seksi P2P); (19) Acep Effendi, SKM, M.Si (Staf Seksi P2P); (20) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kabid Kesehatan Masyarakat); (21) Drs. Heru Sunaryo, Apt (Ka.UPTD Ovabekes). REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

165

RAPAT LANJUTAN REVOLUSI KIA Kupang, 6 Mei 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Dr. Triono Soendoro, DR.PH (Staf Ahli Menteri Kesehatan RI); (3) Atimarti (Litbangkes Depkes RI); (4) Welmince M. Murung (Dinkes Kota Kupang); (5) Solkiana E. Saubaki (BKKBN Prov. NTT); (6) Lola Baribe (Bappeda Prov. NTT); (7) Drg. Alice Ritliany (Ka. UPTD Labkes); (8) Petrus D. Gurning, SKM, M.Kes (Widyaiswara UPT Latnakes); (9) Ani Trisnawati (Staf Seksi PL); (10) Siti Rauda Hapina (Staf Seksi PL); (11) Kartini Simanihuruk, SKM, MM (Kasubag TU UPTD Latnakes); (12) Mesakh Lapuimakuap (Biro PDP Setda Prov.NTT); (13) Dewa M. Pareira

(TB WHO); (14) Theresia Ili (Kasie Kesga

Dinkes Kab. Kupang); (14) Maxi M. Taopan, S.Sos (Kasie Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan ); (15) Drg. Iien Adriani, M.Kes (Kasie Promkes dan Silalahi,

MPHM

(Kasie

KIA);

(17)

PSM); (16) Drg. Maria Emma

Martha

Fine

Simanjuntak, SKM, MM., MSc.PH (Kasie. Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3); (18) Nyoman Saniambara, SKM, M.Si (Kasie AK dan JP2KM); (19) Dr. Paulus Wignyohadi, MSc (PO GF TB); (20) Joyce Tibuludji, SKM, M.Kes (Kasie P2P); (21) Eufralia Yani (Staf Seksi KIA); (22) Teripoza Bees, SKM (Staf Seksi KIA); (23) H.P Tomasowa, SKM (Staf Seksi Perbaikan Gizi REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

166

Masyarakat); (24) Alexio Soares (Staf Bappeda); (25) Drs. Alfred Fina, M.Kes (Widiyaiswara UPTD Latnakes); (26) Dr. A. D Dohina, STh, MM (Kepala UPTD Latnakes); (27) Dr. Dominggus Sarambu (Kadinkes Kota Kupang); (28) Drs. O.T Willy Brodus, MsPH (Kabid Pengembangan SDM Kesehatan); (29) Damiana Djahari (Staf Seksi KIA); (30) Katharina L. Ola (Staf Seksi KIA); (31) Jekie L. Pasande ( Staf Seksi KIA); (32) Yudistira R. Kikhau, SKM (Staf Seksi KIA); (33) Martha A. Dima (Staf Subag Keuangan); (34) S. Bara Riwu (Staf Seksi PL).

Lokakarya Pengembangan Strategi Monitoring dan Evaluasi untuk Mendukung Revolusi KIA. Denpasar, 16 s/d 20 Juni 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Barthol Badar, SH, MM (Sekretaris); (3) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT); (4) Dr. Paulus Wignyohadi, MSc (PO GF TB ); (5) Dr. Olga Sentosa (PO GF ATM); (6) Drg. Alice Ritliany (Ka. UPT Labkes); (7) Theresia A. Bria, ST (Staf SPH); (8) Frederika Rambu Ngana, M.Eng (Undana Kupang); (9) Merpati Nalle, S.Sos, MM (Staf Subag Kepegawaian dan Umum) ; (10) Dr. Minah Sukri, MARS (Kabid Yanmedik);

(11)

Drs.

O.T

Willy

Brodus,

MsPH

(Kabid

Pengembangan SDM Kesehatan); (12) Sylvia C. Francis, S.Psi REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

167

(Staf Subag PDE); (13) Dra. Jenny T. Mamele (Kasubag Kepegawaian dan Umum); (14) J. B da Cunha, S.Sos (Kasubag PDE); (14) Christina Ragu, SKM, M.Kes (Poltekkes Kupang); (15) Joyce Tibuludji, SKM, M.Kes (Kasie P2P); (16) Dr. Michael Suri, M.Si (Kadinkes Kab.TTU); (17) Dr. Markus Ng. Righuta (Kadinkes Kab. TTS); (18) Dr. Ari Wijana (Kadinkes Kab. Kupang); (19) Drs. Yulius Plaikol (Plt. Kadinkes Kab. Alor); (20) Mansyur Masan P. (Sekretaris Dinkes Kab. Lembata); (21) Dr. Delly Pasande, M.Kes (Kadinkes Kab. Sikka); (22) Dr. Agustinus Ngasu, M.Kes, MMR (Kadinkes Kab.); (23) Hildegardis F. Bhoko, SKM (Kadinkes Kab. Ngada); (24) Dr. Yvonne P. Tibuludji, MPH, Ph.D (Staf Subag PDE); (25) Yasintha Paput (Dinkes Kab. Manggarai); (26) Dr. I Gusti Ngurah Harijaya (Kadinkes Kab. Manggarai Barat); (27) Dr. Matius Kitu, S.PB (Kadinkes Kab.Sumba Timur); (28) Damiana Djahari (Staf Seksi KIA); (29) Simao Seran (Staf Seksi KIA); (30) Drg. Maria Silalahi (Kasie KIA); (31) Drg. Bonar Sinaga (Kadinkes Kab. Sumba Barat); (32) Dr. Dominggus Sarambu (Kadinkes Kota Kupang); (33) Drg. Maria Cundawan (Kasubdin); (34) Dra. Emiliana Seran, M.Si (Kepala TU Kab. Rote Ndao); (35) Dr.Yoseph Usen Aman (Kadinkes Kab. Flores Timur); (36) Dr. Benyamin Boli (Kadinkes Kab. Nagekeo); (37) Dr. Philipus Mantur (Kadinkes Kab. Manggarai Timur); (38) Sara Kariri Hara (Plh. Kadinkes Kab. Sumba Tengah); (39) Dr. Soleman Poety, M.Kes (Kadinkes Kab. Sumba Barat Daya); (40) Drg. Doni (Bappeda Prov. NTT); (41) REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

168

DR.Dr. Hyronimus Fernandez, M.Kes (Sekretaris Bappeda Prov.NTT)

RAPAT LANJUTAN REVOLUSI KIA Kupang, 22 s/d 24 Juni 2009 (1) Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT); (2) Barthol Badar, SH, MM (Sekretaris); (3) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT); (4) Dr. Paulus Wignyohadi, MSc (PO GF TB ); (5) Dr. Olga Sentosa (PO GF ATM); (6) Dr. A.A. Heru Thahyono, Sp.OG (Ketua POGI Prov.NTT); (7) Dr. Woro Indri Padmosiwi, S.PA (Ka. SMF Anak RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang); (8) Dr. Dewa Putu Sahadewa, Sp.OG Ka. SMF Kebidanan RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang); (9) Dr. S.M.J Koamesah, MMR, MMPK (Kabid P2MK); (10) Dr. Minah Sukri, MARS (Kabid Yanmedik); (11) Drs. O.T Willy Brodus, MsPH (Kabid Pengembangan SDM Kesehatan); (12) Margaretha Palembang, SST (Ketua IBI Prov. NTT; (13) Nyoman Saniambara, SKM, M.Si (Kasie AK dan JP2KM); (14) J. B da Cunha, S.Sos (Kasubag PDE); (14) Drs. Andreas Asan, MM (Kabid KB-KR BKKBN Prov.NTT); (15) Joyce Tibuludji, SKM, M.Kes (Kasie P2P); (16) Gaudentiana Mauk, AmdKeb (Koordinator P2KS); (17) Alexio Soares (Staf Bappeda); (18) Frangky Y.M Tuka (Staf Biro Hukum Setda Prov.NTT); (19) REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

169

Anna Ceufin, SST (Staf Kebidanan RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang); (20) ; (21) Merpati Nalle, S.Sos, MM (Staf Subag Kepegawaian dan Umum); (22) Houward Jeffry L, SKM (Staf Seksi KIA); (23) Alexon Lumba (Kepala Tata Hukum Setda Prov.NTT); (24) Dr. Yvonne P. Tibuludji, MPH, Ph.D (Staf Subag PDE); (25) Dethy Pareira (Staf Seksi Strata 2 dan

3); (26)

Delfina Bale (Staf Seksi KIA); (27) Yudistira R. Kikhau, SKM (Staf Seksi KIA); (28) Damiana Djahari (Staf Seksi KIA); (29) Katharina L. Ola (Staf Seksi KIA); (30) Eufralia Yani (Staf Seksi KIA); (31) Teripoza Bees, SKM (Staf Seksi KIA); (32) Simao Sera (Staf Seksi KIA); (33) Jekie L. Pasande (Staf Seksi KIA); (34) Maria Theresia Rodja.

RAPAT LANJUTAN REVOLUSI KIA Kupang, 4 Agustus 2009 (1) Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT); (2) Dr. Minah Sukri, MARS (Kabid Yanmedik); (3) Dr. Xaverius Seikka (Ketua PPCU Dinkes Prov.NTT);

(4) Ir.

Isbandrio, MM (Kasie Perbaikan Gizi Masyarakat); (5) Dr. Yuli Butu, MScPH (Kabid Kesehatan Masyarakat); (6) Katharina L. Ola (Staf Seksi KIA); (7) Houward Jefry L, SKM (Staf Seksi KIA); (8) Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si (Kabag Otonomi Daerah); (9) Charles K. Malehere, S.Kom (Kasubag Kerjasama); (10) REVOLUSI KIA-PROVINSI NTT

170

Marianus Maukuru, SE, MPH (Staf Biro Adm.Pembangunan); (11) Carolina Waro, ST (Staf Biro Adm.Pembangunan); (12) Alexon Lumba (Kasubag Tata Hukum Setda Prov.NTT); (13) Andreas Nahak, SH (Kasubag Ranperda Biro Hukum Setda Prov.NTT); (14) Hadidjah Abbas (Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi NTT); (15) Selly Wedo (Pj. Kasubag TU Biro Kesra Setda Prov.NTT); (16) Suparti (Kasubag Gizi Masyarakat-Biro Kesra Setda Prov.NTT); (17) Beny Fanggidae (18) Mariana Calkapan (Staf Biro Hukum); (19) Hanny Ratuwolu (Staf Biro Hukum Setda Prov.NTT); (20) Basri Ali (Staf Biro Hukum); (21) Alexon Lumba ( Kasubag Tata Hukum); (22) Stef Boisala ( Staf Biro Hukum); (23) Sutikno (Staf Biro Keuangan); (24) Henok Nesimnasi (Staf Biro Hukum Setda Prov.NTT); (25) Nyoman Warisano, SH (Biro Hukum Setda Prov.NTT) ; (26) John Oktovianus, SH (Biro Hukum Setda Prov.NTT); (27) Oskar Tokan, SH (Staf Biro Hukum Setda Prov.NTT); (28) Franky Waka (Staf Biro Hukum); (29) E. Alo S. Nesimnasi (Staf Biro Hukum); (30) Florentinus A. (Staf Biro Hukum).


171

© Dinas Kesehatan Provinsi NTT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN

Recommend Documents