PROGRAM JAMSOSTEK, HAMBATAN DAN UPAYA MENGEJAR KEPESERTAAN GERRY SILABAN Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Pendahuluan Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlingdungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya program ini menekan pada perlingdungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlingdungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jamsostek. Penyelenggaraan program jamsostek merupakan sebagian dari tugas pokok pemerintah di bidang ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pasal 10 dan pasal 15. Untuk menjamin pelaksanaan program jamsostek, PT. JAMSOSTEK sebagai Badan Usaha Millk Negara secara prinsip telah di tunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jamsostek yang merupakan penjabaran pasal 25 UU No .3 tahun 1992 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam pelaksanaan program jamsostek tidak sedikit hambatan yang dihadapi, sehingga dalam upaya peningkatan kepesertaannya PT. JAMSOSTEK perlu membenahi diri baik secara intern organiaasi, sumber daya manusia, pemberdayaan, peraturan dan perundang-undangan maupun esktern (peningkatan profesionalisme pelayanan). Key word : - Program jamsostek - UU No. 3 tahun 1992
- Hambatan program jamsostek - Upaya peningkatan kepesertaan
Program Jamsostek Jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
© 2004 Digitized by USU digital library
1
Jamsostek dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan menjaga harkat dan martabat serta harga diri tenaga kerja dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Sedangkan tujuan jamsostek adalah mengurangi ketidakpastian masa depan tenaga kerja yang akan menunjukan ketenangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dasar hukum jamsostek adalah : 1. UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek. 2. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek. 3. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. 4. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaraan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan. Jenis – jenis (ruang lingkup) program jamsostek terdiri dari : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan pengantian biaya perawatan dan upah, santunan cacad dan santunan kematian akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja. 2. Jaminan Hari Tua (JHT) berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau sebelum itu jika mengalami cacad tetap total atau meninggal dunia 3. Jamina Kematian (JKM) memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun. 4. Jaminan Pemeliharaan Keaehatan (JPK) memberikan pelayanan media berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. Besarnya iuran program jamsostek adalah sebagai berikut : 1. JKK yang perincian besarnya luran berdasarkan kelompok jenis usaha, yaitu : Kelompok I, II. III, IV dan V masing -masing sebesar 0.23%,. 0.54%. 0.89%. 1.27% dan 1.74% dari upah sebulan. 2. JHt sebesar 5.70% dari upah sebulan. 3. JKM sebesar 0.30% dari upah sebulan. 4. JPK sebesar 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga dan 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga. Iuran JKK. JKM dan JPK ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. sedangkan luran JHT 3.70% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih. atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. Khusus untuk tenaga kerja harian lepas tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak (kepesertaan, besarta iuran dan besarnya jaminan) dalam program ,jamsostek diatur didalam Permenaker No. 3/MEN/1994. Target Kepesertaan Program Jamsostek dan Hambatannya Data dari Depnaker RI tercatat sekitar 30 juta tenaga kerja tersebar di 149.130 perusahaan yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu ternyata hingga Desember 1994 baru sekitar 65.451 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 9.427.761 orang (perbandingan antara peserta ,jamsostek dengan jumlah tenaga kerja = 9 : 30). padahal jumlah tersebut terjaring Pada Pelita VI PT. JAMSOSTEK mulai berdiri tahun 1977 (sudah berjalan 18 tahun). Besarnya iuran yang telah dikumpulkan PT. JAMSOSTEK pada tahun 1995 tercatat jumlahnya Rp. 755 milyar. Pada Pelita VI diperkirakan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 12 juta orang. Dengan kata lain setiap tahun bertambah 2.5 juta tenaga kerja. Kalau pertambahan jumlah peserta program jamsostek di bawah
© 2004 Digitized by USU digital library
2
angka pertumbuhan tenaga kerja maka PT. JAMSOSTEK akan mengalami kemunduran, tidak mampu menyeimbangkan jumlah peserta dengan jumlah pertumbuhan tenaga kerja. Untuk itu pihak PT. JAMSOSTEK pada awal Pelita VI menargetkan kepesertaan tenaga kerja rata-rata 25% (2 juta orang setahun), sehingga diharapkan akhir Pelita VI terdapat 20 juta tenaga kerja yang ikut dalam program jamsostek. Pemenuhan target yang di tetapkan tersebut di atas bukan hal yang mudah dan tentunya akan mengalami hambatan-hambatan yang lebih kompleks lagi dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan dalam menjaring kepesertaan program jamsostek yang dihadapi saat ini, antara lain: 1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha/kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. 2. Masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui bahwa program jamsostek merupakan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan mereka dan sekitar 78% tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah (SLTP dan SD). 3. Kepesertaan program , jamsostek selama ini ada 3 macam yang dikenal dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu : a. hanya sebagian tenaga kerja diikut sertakan. b. tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan. c. kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak dibayar berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan berdasarkan upah pokok saja). 4. Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK, JHT JKM dan JPK yang besarnya masing - masing sekitar 0.24 - 1.74%, 3.70%, 0.30% dan 3-6% dari upah sebulan, sehingga secara langsung menambah biaya produksi (varible cost). Tidak mengherankan pada bulan Juli 1994 tercatat 20.326 perusahaan yang menunggak dengan total iuran yang belum dibayar sebesar Rp. 73 milyar. 5. Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum Reginal (UMR) tenaga kerja terhitung mulai 1 April, 1995 dan di tambah lagi adanya kenaikan UMR sekitar 10.63 persen mulai 1 April 1996. 6. Meningkatnya ,jumlah perusahaan asuransi swasta yang menawarkan berbagai macam perlindungan yang sasarannya pada seluruh lapisan masyarakat, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini sudah ada perusahaan asuransi swasta asing yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tindakan Tegas Terhadap Pelanggar Program Jamsostek Sudah saatnya pemerintah tidak lagi bersikap toleransi terhadap pelaksanaan UU No.3 tahun 1992. Ini berkaitan dengan tekad pemerintah meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja. Sikap tegas perlu diambil mengingat masih banyaknya perusahaan yang belum ikut serta dalam program jamsostek dan bukan hanya dilihat dari macam kepesertaannya. Jadi pelaksanaan UU tersebut harus secara utuh. Ketentuan dalam UU No.3 tahun 1992 dan PP No. 14 tahun 1993 serta peraturan pelaksananya merupakan landasan hukum bagi perlindundan pekerja di bidang jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pelayanan kesehatan pekerja dan keluarganya dalam satu paket. Pelanggar terhadap ketentuan ini diancam sanksi hukum berupa denda sebesar Rp50 juta atau 6 bulan kurungan. Penegakan peraturan dan perundang-undangan (law enforcement) merupakan jalan terakhir terhadap pelanggar program jamsostek dan ini pekerjaan
© 2004 Digitized by USU digital library
3
yang tidak ringan mengingat jumlah pegawai pengawas Depnaker yang tersedia saat ini terbatas hanya 1.194 orang, kemudian kemungkinan terjadinya "main mata" (kolusi) antara oknum pengawas dengan pengusaha dan adanya perusahaan yang dibacking (dilindungi) oleh pejabat sehingga kebal hukum. Walaupun demikian hingga 31 Maret 1995 sebanyak 30.963 perusahaan telah diperiksa, 119 diantaranya sudah masuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sebanyak 16 perusahaan. Upaya Peningkatan Kepesertaan Program Jamsostek Mengejar target kepesertaan program jamsostek ternyata tidak semudah yang diharapkan PT. JAMSOSTEK, meski secara normatif (UU No.3 tahun 1992) setiap pekerja dijamin haknya untuk mendapatkan jamsostek, kenyataannya baru sekitar 31% jumlah tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta program jamsostek. Untuk ini PT. JAMSOSTEK perlu kerja keras disamping membenahi diri dengan langkah-langkah yang di tempuh sebagai berikut: 1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas pelayanan program jamsostek. 2. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki. 3. Menyempurnakan mekanisme keikutsertaan program jamsostek. 4. Mampu menciptakan pasar (market created) program jamsostek, jadi tidak hanya sekedar menunggu iuran saja. 5. Pelayanan yang dilaksanakan bersifat costumer service oriented. 6. Perbaikan atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian kecelakaan kerja dan ini membutuhkan waktu. Diharapkan dengan kecakapan petugas PT. JAMSOSTEK. maka pelayanan dapat diupayakan satu hari selesai (one day services). sehingga tidak ada lagi kesan dari peserta (pengusaha) bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT. JAMSOSTEK cukup merepotkan sementara pembayaran iuran peserta tidak boleh terlambat 7. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan (pemberdayaan) peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penutup Keberadaan PT. JAMSOSTEK patut untuk disambut dengan baik karena tujuannya untuk meringankan beban para pekerja dari bahaya risiko pekerjaan yang dihadapi terutama kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk kelangsungan operasionalnya PT. JAMSOSTEK tentunya tidak terlepas dalam hal mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan disamping menghimpun dana (rising fund) dari para peserta program jamsostek untuk kepentingan pembiayaan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja. Diharapkan dalam menghimpun dana tersebut pihak PT. JAMSOSTEK tidak hanya berdiam diri Baja, sebaiknya diupayakan bagaimana agar jumlah peserta program jamsostek meningkat dan kualitas pelayanannnyapun ditingkatkan pula. Suatu hal yang tidak kalah penting bahwa jamsostek harus mampu menimbulkan etas kerja dan semangat kerja sebagai upaya untuk menimbulkan kondisi lingkungan kerja yang aman.
© 2004 Digitized by USU digital library
4
Bahan Pustaka Manulang S. 190. Pokok-Pokok Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. PT.ASTEK. Jakarta. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek Depnaker RI. Jakarta. Purba, R. 1992. Memahami Asuransi Di Indonesia. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Suriaatmadja, S. 1995. Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan. Makalah Pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8 -11 Oktober 1995. Yogyakarta. Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT. ASTEK. Jakarta.
© 2004 Digitized by USU digital library
5
