Prof. Dr. Singgih Riphat Kementerian Keuangan Bogor, 18 April 2013
Ekonomi Hijau (Green Economy) Ekonomi yang menghasilkan kehidupan manusia yang lebih baik dengan mengurangi ketidak merataan jangka panjang dengan memperhitungkan (tidak mengorbankan) kebutuhan generasi mendatang pada resiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya
1
TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU Subsidi Energi BBM
status quo (BAU)
Harga “semu” BBM < Harga Energi Terbarukan (ET) Beban fiskal melalui APBN
20% APBN Berjalan
Masyarakat terlena dalam “kenyamanan semu”
Mitigasi Perubahan Iklim sebagai “biaya” bukan “peluang” Emisi Karbon tidak “terinternalisasikan” sebagai biaya ekonomi ( “Pembangunan Hijau” tidak berjalan) Ketiadaan dukungan pembiayaan bagi pengembangan ET (no upfront financing) Biaya Transaksi CDM yang tinggi Kredit Karbon belum dianggap sebagai pendapatan (revenue) 2
Fokus Kebijakan Fiskal Dalam Konteks ProgramProgram Ekonomi Hijau Kebijakan Investasi/Keuangan
Pengelolaan resiko usaha, contoh: peningkatan daya tarik
iklim investasi di bidang pengelolaan hutan Kebijakan Pajak/Subsidi Pemberian insentif antara lain: berupa tax holiday, insentif pembebasan bea masuk dan PPN, PPH ditanggung pemerintah Penghapusan Subsidi BBM vs peningkatan emisi karbon Kebijakan Anggaran
Penentuan prioritas anggaran K/L Penghapusan tumpang tindih Anggaran Belanja K/L teknis Proses komunikasi dengan Komisi Anggaran/DPR-RI 3
Konsep Ekonomi Hijau Alam bukan free goods dan memberikan aneka ragam jasa lingkungan (udara bersih, sumber air, keindahan alam dsb) Keragaman jasa lingkungan banyak yang belum dinilai secara ekonomis Akibatnya menimbulkan eksternalitas atau d.p.l memberikan dampak ekonomis namun seolah-olah gratis: Dampak Positif (memberikan manfaat) Dampak Negatif (kerusakan lingkungan) Perlu internalisasi (penilaian ekonomis) agar aset “alam “ masuk ke dalam sistem ekonomi Melalui mekanisme pasar dan/atau Melalui intervensi pemerintah 4
Tiga hal penting dalam green economy adalah melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem; Penggunaan sumber daya yang efisien (resource efficient) 2. Kondisi rendah karbon (low carbon) 3. Secara sosial semua terlibat (socially inclusive) 1.
5
Kebijakan Ekonomi Hijau Melalui Penggunaan Instrumen-Instrumen Fiskal Kebijakan Investasi/Keuangan Kebijakan Pajak/Subsidi Kebijakan Belanja Negara/Anggaran Kebijakan Regulasi Langsung
6
Peran Depkeu Sebagai Bendahara Negara: Penyeimbang Kebutuhan Dana sektoral (K/L) meningkat, artinya Belanja Negara meningkat Namun, kelangsungan sumber pendanaan mengandung resiko-resiko ketidakpastian: Siklus perekonomian (krisis ekonomi vs “economic boom”) Bencana Alam Perubahan politik
Melakukan pengelolaan fiskal efisien dan efektif (alokasi sumber dan pemanfaatan dana secara rasional dan terukur) melalui 4 (empat ) tahapan : 1. 2. 3. 4.
Optimalisasi alokasi sumber pendanaan APBN Penambahan alokasi sumber pendanaan secara proporsional Identifikasi sumber dana luar maupun dalam negeri Pengembangan mekanisme pendanaan
7
Sumber Pendanaan Ekonomi Hijau APBN Non APBN (potensial): Lembaga-Lembaga Bilateral/Multilateral (hibah) Institusi non-publik (Asing/Domestik) Swasta (B to B atau PIP) Catatan: dalam konteks Perubahan Iklim 63%
APBN vs 37% Non APBN
*) Kementerian Keuangan, Green Paper, 2009
8
Dukungan Terkini Kemenkeu dalam Pendanaan Ekonomi Hijau Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(PP No 10/2011 )
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang
Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (PMK No.225 tahun 2010)
Kedua regulasi tersebut bertujuan untuk :
menghilangkan persepsi adanya praktek pemanfaatan hibah yang “off-budget on treasury” mempercepat proses administratif pemanfaatan hibah
Pembebasan Bea Masuk komponen2 ET(geothermal), Pembebasan
Pajak Penjualan (PPN DTP) untuk komponen2 ET (geothermal & biofuels) dan Insentif Investasi (Investment Tax Allowance)
9
Pemberian Insentif Perpajakan untuk Energi Terbarukan Type of instruments
Investment Tax Allowance
Investment Tax Allowance Import Duty Exemption
Import Duty Exemption
Import Duty Exemption
Sales Tax Exemption
Sales Tax Exemption
Description Components of incentives may include taxable income reduction on the realized investment as stipulated on PP No 62/2008 ; accelerated depreciation and amortization; a loss carried forward facility ; a reduction on the level of income tax on dividends, and possibly lower if stipulated in the provisions of an existing particular tax treaty Taxable income reduction for the renewable energy industry (work-inprogress in MOF for internal review) Free Import Duties on machinery and equipment, raw materials and supporting materials for the oil, gas and geo-thermal activities (see Permenkeu No 177/PMK.011/2007 ) Free Import Duties on machinery and equipment, raw materials and supporting materials for industrial development and construction (including renewable energy industry) (Permenkeu No.176/PMK.011/2009) Free Import Duties on Capital Goods for the development and construction of energy power generation that operate to serve public interest (Permenkeu No.154/PMK.011/2008) Sales Taxes on the imported machinery and equipment, raw materials and supporting materials for the oil, gas and geo-thermal activities are borne by the GOI (PPN DTP) (Permenkeu No 242/PMK.011/2008) Sales Taxes on the Bio fuels sold domestically in the 2009 fiscal year are borne by the GOI (PPN DTP) (Permenkeu No.156/PMK.011/2009)
10
Insentif Fiskal Terkini: Pengembangan Energi Panas Bumi Jenis Insentif 1 Bea Masuk untuk sejumlah komponen suku cadang dan peralatan barang modal
2 Pajak Pendapatan ( PPh) 3 Pajak Penjualan ( PPN)
4 Biaya eksplorasi 5 Harga listrik panas bumi: a. Harga tertinggi (USD 9.7 cent/kwh) b.Off-take guarantee (Penjaminan usaha PT PLN sebagai “Going-Concern” )
Eksplorasi • PMK 177 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010 jo PMK 176 tahun 2009
PMK21 tahun 2010 • PMK 178 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010 Alokasi APBN 2011
Jenis Kegiatan Konstruksi Operasi • PMK 177 • PMK 177 tahun 2007 tahun • PMK 21 tahun 2010 2007 • PMK 21 tahun 2010 PMK 21 tahun 2010 PMK 21 tahun 2010
PMK 21 tahun 2010 PMK 21 tahun 2010
a.Permen ESDM 32 tahun 2009 dan Permen ESDM 2 tahun 2011 b.Perpres 4 tahun 2010 and PMK 77 tahun 2011 ( diperbaharui oleh PMK139 Tahun 2011)
11
DUKUNGAN KEMENKEU TERHADAP RAN - GRK
Visi 2025: Indonesia Asri dan Lestari
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 RPJMN 2005-2009
BALI ACTION PLAN
KOMITMEN PRESIDEN UNTUK MENURUNKAN EMISI
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2025
1. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan 2. PI sebagai program inter sektoral
APBN INDONESIA CLIMATE CHANGE SECTORAL ROADMAP (ICCSR)
Sumber: Bappenas (2011)
Mitigasi
Adaptasi
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN – GRK)
Inisiatif Swasta
ICCTF
Kebijakan Fiskal via Belanja Publik dan Instrumen Perpajakan
12
