PPPs PRIORITY PROJECTS Financial Overview (in million) No
Project Title
1 Medan-Binjai Toll Road
Type of Project Proposal
Contracting Agency
Project Location
Estimated Project Value
Land Acquisition
Solicited
Minister of Public Works
North Sumatera Province
USD 129.30
USD 25.60
USD
103.70
USD 75.00
USD
400.52
2
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road
Solicited
Minister of Public Works
North Sumatera Province
USD 475.52
3
Kemayoran-Kampung Melayu Toll Road
Solicited
Minister of Public Works
DKI Jakarta
USD 695.36
4
Bandar Lampung Municipal Water Supply
Solicited
Mayor Of Lampung Regency
Lampung Province
5
DKI Jakarta-Bekasi-Kerawang Water Supply
Solicited
Minister of Public Works
Solid Waste Final Disposal and 6 Treatment Facility Bogor and Depok Area
Solicited
Settlement and Housing Angency West Java Province
USD
38.00
DKI Jakarta and West Java USD 189.30 Province West Java Province
USD
40.00
Gov
Construction
PPPs POTENTIAL PROJECTS Financial Overview (in million) No
Project Title
Type of Project Proposal
Contracting Agency
Project Location
Jambi Coal Fired Steam Power Plant (2 x 400 MW)
-
PT. PLN (Persero)
Jambi Province
USD 1,040.00
USD 0.80
USD 1,039.20
South Sumatera Mine Mouth 2 HVDC Coal Fired Steam Power Plant (2x600 MW)
-
PT. PLN (Persero)
South Sumatera Province
USD 1,560.00
USD 1.60
USD 1,558.40
3 Karama Hydro Power Plant
-
Local Gov. Of West Sulawesi Province
West Sulawesi Province
USD 1,000.00
Maratuhup-Kalipapak4 Balikpapan Coal Railway and Terminal
-
Local Gov. Of East Kalimantan Province
East Kalimantan Province
USD 484.20
5 Jakarta Monorail
-
DKI Jakarta Provincial Government
DKI Jakarta Province
USD 475.00
-
Loval Gov. Of East Kalimantan
East Kalimantan Province
USD 1,780.00
-
Government of Palembang City
Sout Sumatera Province
USD 134.00
1
6
Development of Maloy International Port
Development of Karya Jaya 7 Integrated Terminal Palembang
Estimated Land Acquisition Project Value
Construction
1. 2. 3. 4. 5.
KPS Proyek Terminal Bus Pemerintah Kota Direncanakan, dibiayai, dibangun dan dikelola oleh swasta (tunggal) Masa konsesi 25 tahun. 4 Tahun dikelola ada terminal liar di dekat terminal kota Terminal Kota menjadi sepi. Pemerintah Provinsi merenovasi terminal lama menjadi baru di tempat strategis terminal kota menjadi semakin sepi. 6. Investor merasa rugi dan regulasi dari Pemkot tidak memberikan jaminan keamanan “secured demand”. 7. Investor menggugat ke Pemerintah Kota, untuk memperoleh biaya investasi dan mengakhiri kerja sama.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
KPS Proyek SPAM Pemerintah Kabupaten T Direncanakan, dibiayai, dibangun dan dikelola oleh swasta (tunggal) Investor kesulitan mendapatkan sumber air baku, perjanjian konsesi disepakati air baku di ambil dari sungai Ciujung di Kabupaten S dan sungai Cisadane di Kota T. Pemerintah Kabupaten S menolak dan melarang Investor mengambil air dari sungai Ciujung dengan alasan ada perusahaan lain yang mengelola air minum untuk kabupaten S dan sangat bergantung dengan pasokan sumber air dari sungai tersebut. Begitupun Pemkot T juga melarang investor menjadikan sungai Cisadane sebagai sumber air baku. Permohonan perizinan baik itu IMB dan izin galian tidak diberikan oleh pemerintah kota T walaupun investor tersebut sudah mendapat dukungan rekomendasi dari Menteri PU dan Gubernur. Pemerintah Kabupaten T dinilai gagal mengkordinasikan dengan pihak-pihak terkait kegiatan pelaksanaan investor untuk menjalankan kegiatan investasi yang berguna untuk kepentingan masyarakat kabupaten T dan kota T tersebut. Terdapat resiko ketersediaan air baku akibat adanya ketidakjelasan institusi/lembaga yang menjamin atau memimpin mitigasi risiko ketersediaan air baku. Hasil perundingan Investor di perbolehkan melaksanakan kegiatannya dengan memenuhi beberapa persyaratan dari Pemda Kota T.
1.
Skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama PT. PII dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.
KPS Proyek PLTU 2X1000 MW PT. PLN (Persero)
3.
Direncanakan, dibiayai, dibangun dan dikelola oleh konsorsium Asing, BUMN Nasional dan Swasta Nasional
4.
Masa konsesi 25 tahun
5.
Investor terancam gagal melakukan proses financial close yang dipersyaratkan 1 tahun setelah kontrak konsesi ditandatangani. Akibat dari keterlambatan pemrosesan perizinan, proses AMDAL dan pengadaan lahan.
6.
PT. PII dengan sigap melakukan langkah antisipasi dengan membentuk Joint Monitoring Committee (JMC) yang melibatkan investor dan PT. PLN (Persero) selaku PJPK.
