Positive. Personality DAN

Positive Personality

J E M B A T A N

R E F O R M A S I

PENILAIAN KINERJA DAN TUNJANGAN PRESTASI TC MEDIA EDISI 42 | FEBRUARI 2012

1

dari change agent

J E M B A T A N

R E F O R M A S I

Positive

Menilai Sepanjang Masa

Personality

Penanggung Jawab: Sekretaris Pengadilan Pajak Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak Redaktur: Yung K. Pontoh M. Adnan Abdullah Penyunting/Editor: Ali Hakim Subur Eko Wardoyo Abdul Azis Hady Tata Letak dan Fotografi: Salman Alfarisi Dedy Pramono Charliet Trisuligna Sekretariat: Jeffry Wagiu Selvy Robby Sumanta Anggita Oktria Muhammad Diaz Arda Kusuma Syarifah Mawardi Triesna Eka Putri Karna

Alamat Redaksi: Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan Lt. 6, Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; Redaksi menerima tulisan dari seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Pajak. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan honorarium dengan jumlah yang pantas.

Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dikunjungi di: Gedung Sutikno Slamet Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; Situs: www.setpp.depkeu.go.id; surel: [email protected]; Pusat SMS: 0813 8033 3333

2

TC MEDIA EDISI 42 | FEBRUARI 2012

Menilai adalah suatu kegiatan yang mutlak dalam kehidupan. Penilaian dilakukan manusia sejak terlahir hingga menjelang tutup usia. Tentunya kita ataupun orang tua kita tahu berapa berat tubuh kita waktu lahir dan berapa panjang tubuh kita saat itu. Demikian pula bila kita sedang mengalami sakit tentunya parameter-parameter kesehatan tertentu merupakan penanda dari hidup kita. Mengukur adalah hal yang utama dan menjadi naluri manusia, itulah makna yang dapat diambil dari kehidupan kita dari lahir hingga tutup usia. Ukuran menjadikan manusia terkotak-kotak. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang bodoh dan ada yang pandai, ada yang malas dan ada yang rajin dan lain sebagainya. Pengukuran tentunya dimaksudkan untuk membentuk suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Pengukuran tidak terlepas dari suatu kontraversi. Terpikirkah oleh anda bahwa pengukuran waktu merupakan suatu batasan yang paling sering diperhatikan dan menjadi parameter dalam mengerjakan suatu pekerjaan? Terpikirkan oleh anda bahwa dalam mengerjakan sesuatu tersebut waktu bukanlah menjadi penentu selesainya suatu pekerjaan. Masih banyak parameter lain yang menentukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti :metodologi, kecepatan/ketrampilan, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Waktu merupakan suatu denyut yang bersifat tidak terbatasi / unbounded. Bayangkan sebuat otak komputer / processor yang ditanamkan dalam setiap perangkat elektronik sepeterti komputer, smartphone, tablet dan gadget-gadget lainnya. Mereka akan menerima perintah selama processor tersebut berdenyut. Tentunya mereka mempunyai kecepatan masing-masing dimana kecepatan tersebut adalah ukuran yang berlaku pada dirinya yang disesuaikan dengan suatu ukuran yang disepakati. Terlepas dari pengukuran dan kontraversinya tentunya hidup memerlukan suatu pegangan atau petunjuk. Petunjuk itulah yang menjadikan hidup kita menjadi lebih terarah. Petunjuk itu adalah suatu ukuran yang disepakati/contracted dan harus tetap dilakukan pembaharuan/refinement.

fokus

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (Bapak Hatta Ali terpilih menggantikan Bapak Harifin Tumpa) Sebagai bagian dari lembaga peradilan, hiruk pikuk pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru, tentunya juga menjadi perhatian dari pegawai di lingkungan Pengadilan Pajak. Seperti telah diketahui dari berbagai media, masa jabatan DR. Harifin A Tumpa, SH., MH sebagai Ketua MA pada tanggal 1 Maret 2012 akan berakhir. Maka untuk supaya tidak terjadi kekosongan, pada hari Rabu, 8 Februari 2012, bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Utama MA telah diadakan pemilihan Ketua MA yang baru, dimana hasilnya terpilih sebagai Ketua MA selanjutnya adalah Hatta Ali. Hatta Ali, ketua MA terpilih merupakan salah satu hakim karier yang memulai kariernya sebagai CPNS DEPKEH Tahun 1978. Berbagai daerah pernah disinggahinya untuk mengabdi sebagai hakim. Hatta Ali Memperoleh suara terbanyak yaitu 50 % ditambah 1 sehingga pria asal Makassar ini dinobatkan menjadi ketua Mahkamah Agung terpilih. Perolehan suara pada saat pemilihan adalah sebagai berikut : Ahmad Kamil memperoleh 15 suara; Hatta Ali memperoleh 28 suara ; Abdul Kadir Mappong memperoleh 4 suara; Paulus E Lotulung memperoleh 1 suara; dan Muhammad Shaleh memperoleh 3 suara. Jumlah surat suara sah adalah 51 dan 3 surat suara tidak sah. Seperti diketahui, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No 19/KMA/SK/II/2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah hakim agung. Pemilihan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2012 tersebut ,dengan jumlah pemilih 54 hakim agung. Sebanyak 9 hakim agung yang memiliki jabatan struktural masuk bursa kontestansi ini yaitu : Abdul Kadir Mappong, Ahmad Kamil, Paulus Effendi Lotulung, Artidjo Alkostar, Andi Syamsu Alam, Mohammad Saleh, Imron Anwari, Widayatno Sastro Hardjono dan Hatta Ali.

raga ini dengan suara bergetar mengutarakan “Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak terkhusus kepada yang memilih saya untuk meneruskan estafet kepemimpinan Dr. Harifin A Tumpa. Semoga amanah yang dibebankan di pundak saya ini bisa saya laksanakan ” Mengenai skala prioritas: Hatta Ali menjelaskan bahwa Beliau belum bisa memberikan visi misi yang detail, tetapi sorotan masyarakat seperti pelayanan kepada masyarakat, percepatan penyelesaian perkara, peningkatan Sumber Daya Manusia dan kualitasnya menjadi focus u t a m a nya d a l a m menjalankan tugas. Pria dengan dua orang anak ini juga meyatak an bahwa integritas juga menjadi konsentrasi utamanya. “Saya tidak mau mendengar lagi ada hakim-hakim yang melanggar kode etik hakim agung dan mencoreng nama lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini”. Pungkas Ketua MA baru itu, masih dengan suara bergetar. Dalam UU No 3/2009 tentang MA, pasal Pasal 11 menyebutkan Ketua MA berhenti sebagai Ketua MA karena meninggal dunia, telah berusia 70 tahun, atas permintaan sendiri secara tertulis, sakit jasmani/rohani secara terus menerus selama 3 bulan berturutturut dan ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Sesuai ketentuan diatas tentunya Bapak Hatta Ali yang sekarang berusia 62 tahun akan menjabat sebagai Ketua MA selama 8 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada Bapak Hatta Ali. Berikut biografi Hatta Ali selaku Ketua MA terpilih. Nama : DR. M. Hatta Ali, SH, MH Tempat Tanggal Lahir : Pare pare, 7 April 1950 Agama : Islam Golongan Pangkat : IV E Jabatan Sebelumnya : Ketua Muda Pengawasan

Setelah dinyatakan bahwa Ketua Mahakamah Agung terpilih adalah Dr. Muhammad Hatta Ali, SH., MH, Hakim Agung yang masih menjabat Ketua Muda Pengawasan MA ini langsung diminta untuk memberikan sambutan. Pria yang suka berolah


3

fokus

Berapa Nilai Saya? Tahukah anda KMK 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan? Keputusan tersebut sudah dikeluarkan oleh menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011 yang didalamnya terdapat pedoman yang digunakan untuk menilai suatu organisasi serta pegawai d i d a l a m ny a . A t u r a n t e r s e b u t s e b e n a r ny a a d a l a h pengembangan dari sistem pengelolaan kinerja saat ini dimana peruntukannya dipertajam untuk menghitung kinerja Organisasi dan Pegawai. Pengukuran Kinerja Organisasi Dalam pengukuran kinerja organisasi maka kata ”IKU” sudah pasti dapat kita bayangkan apa yang diukur dan warna-warna apa yang dapat dihasilkan dari pengukuran tersebut. Pengukuran organisasi ini sudah tidak asing lagi bagi kementerian keuangan dimana kita sudah menerapkan pengukuran kinerja hingga Depkeu V/ pelaksana. Seperti dalam pengukuran kinerja, biasanya kita mengenal istilah-istilah sebagai berikut: capaian IKU, NSS (Nilai Sasaran

4


Strategis) , NKP (Nilai Kinerja Prespektif ) dan NKO (Nilai Kinerja Organisasi). N ilai-nilai tersebutlah yang nantinya merepresentasikan capian terhadap sasaran, prespektif serta keseluruhan organisasi

Untuk dapat menjalankan pengelolaan kinerja organisasi diperlukan Pengelola Kinerja Organisasi (PKO), untuk level Kementerian Keuangan dinamakan Manager Kinerja Organisasi Pusat (MKOP), Untuk eselon I dinamakan Manager Kinerja

fokus

Organisasi (MKO) dan seterusnya. Adapun tugas dari PKO antara lain:

penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan Pengukuran kinerja pegawai ini mempunyai penanggung jawab yang dinamakan Pengelola Kinerja Pegawai (PKP). Untuk level Kementerian Keuangan dinamakan Manager Kinerja Pegawai Pusat (MKPP), untuk Eselon 1 dinamakan Manager Kinerja Pegawai (MKP) dan seterusnya Dalam prakteknya nanti Pengukuran Kinerja Pegawai akan ditemukan banyak variasi dalam melakukan penilaian mengingat jumlah pegawai yang dimiliki Kemenkeu serta variasi dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Adapun untuk menghadapi variasi tersebut telah diupayakan dibuat variasi kontrak. Variasi tersebut antara lain adalah Kontrak Kinerja Reguler, Kontrak Kinerja Adendum, Kontrak Kinerja Baru dan Kontrak Kinerja Tugas Belajar.

Pengukuran organisasi ini menunjukan apakah visi misi dan tujuan dari diadakannya organisasi ini dapat tercapai atau tidak, penjabaran sasaran dan prespektif dari organisasi dapat tercapai atau tidak. Dalam penerapannya, permasalahan yang seringkali timbul adalah dalam mencari ukuran manakah yang merepresentasikan suatu sasaran strategi (SS) ataupun visi/misi memerlukan waktu dan try and error. Idealnya pengukuran yang didapat diharapkan cukup merepresentasikan SS serta merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam kesehariannya. Pengukuran Kinerja Pegawai Terdorong untuk membuat formula perhitungan kinerja individu yang lebih representatif, Kemenkeu menerapkan perhitungan kinerja pegawai dengan menghitung Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Prilaku (NP). Konsep penilaian menggunakan konsep penilaian 360 derajat dimana seorang pegawai dinilai tidak hanya dari sisi kinerjanya saja tetapi juga dinilai dari nilai prilaku sehari-hari. Penilaian perilaku ini tidak mutlak dari atasan langsung tetapi peer (teman sejawat) serta bawahan (bila ada) dimana juga ikut berkontribusi dalam

Untuk lebih detail mengetahu mengenai hal ini beserta contoh implementasinya (dalam handsout) dapat membaca pada p o r t a l i n t e r n a l s e k r e t a r i a t P e n g a d i l a n Pa j a k d i http://192.3.1.200/portalspp/Portal/ELibrary.aspx. Selamat menilai. SEW@2012

Ayo sampaikan SPT sebelum jatuh tempo. Untuk SPT PPh orang pribadi: akhir Maret 2012 Untuk SPT PPh badan: akhir April 2012.

Ayo sampaikan SPT sebelum jatuh tempo. Untuk SPT PPh orang pribadi: akhir Maret 2012 Untuk SPT PPh badan: akhir April 2012.


5

fokus

Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Latar Belakang Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan assessment center bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil assessment ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, “the right man on the right place”, yaitu bahwa setiap orang akan bekerja optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan assessment center sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan. Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodic berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan assessment bagi Pelaksana. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Pe r i n g k a t J a b a t a n , d i p e r l u k a n a d a n y a b e b e r a p a penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian

6


Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan.. PMK 246 Tahun 2011 Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasiterhadap pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana terdiri dari penetapan pertama kali dan penetapan kembali yang meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat. Evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KM.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Kriteria hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya adalah: a. Bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus)

fokus

b. Bernilai Sedang, apabil amemiliki nilai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90%(sembilan puluh perseratus) c. Bernilai Kurang apabila memiliki nilai kurang dari 75%(tujuh puluh lima perseratus). Hasil evaluasi digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai dasar penilaian pelaksana. Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.Penilaian pelaksana oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan Februari. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat. Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi: a. pelaksana yang ditetapkan pertama kali b. pelaksana yang diterima karena mutasi c. pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar d. pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi e. pelaksana yang ditetapkan memperoleh kenaikan peringkat luar biasa f. pelaksana yang semula diusulkan untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus uji kompetensi Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi pelaksana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai. Kenaikan dan penurunan peringkat jabatan pelaksana berdasarkan hasil penilaian adalah 1 (satu) tingkat. Pelaksana direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi criteria sebagai berikut: a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan b. memenuhi syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan c. telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian e. bernilai Baikselama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut f.

tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan.

Pelaksanadapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa apabila memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan ini. Pelaksana direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila NKP bernilai Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut. Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila: a. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan b. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya c. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan d. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun pada saat siding penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplinsedang atau berat Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012. Hasil evaluasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan, dan tetap digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun 2012 dan tahun2013. Seluruh pelaksana wajib telah ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawaipelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, selambat-lambatnya bulan Maret 2012. Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis.


7

lokus

Lebih Kenal denga

http://192.3.1. Tahukah Anda media apa saja yang saat ini kita miliki? Untuk media cetak kita satu-satunya yaitu TC Media, sudah tidak diragukan lagi pasti Anda mengenalnya karena setiap kali terbit, media ini langsung tersedia di meja kerja Anda. Namun bagaimanakah dengan media yang lainnya? Media informasi lain yang kita miliki adalah sms center, bagi yang sering mendapat undangan rapat, mungkin media ini juga sudah tidak asing karena fungsi utama sms center untuk kalangan internal Pengadilan Pajak saat ini adalah sebagai “undangan center” begitu dulu istilah yang pernah penulis dengar. Padahal sebenarnya fungsi utama dari sms center ini adalah untuk layanan informasi masyarakat terutama yang berhubungan dengan sengketa pajak. Saat ini pun fungsi sms center sudah banyak mengalami kemajuan diantaranya yang signifikan adalah adanya system auto reply untuk layanan informasi perkembangan sengketa pajak dengan no sengketa tertentu. Satu lagi media informasi yang perlu kita ketahui keberadaannya adalah website Sekretariat Pengadilan Pajak. Alamat website resmi Sekretariat Pengadilan Pajak untuk lingkup eksternal, yang kalau kita perhatikan alamat ini selalu tampak bertengger di kop-kop surat resmi kita adalah www.setpp.depkeu.go.id Pada dasarnya website ini berfungsi layaknya front desk di Sekretariat Pengadilan Pajak yang digunakan untuk jendela informasi masyarakat. Melalui website ini, kita memberikan layanan kepada masyarak at diantaranya berupa layanan informasi pengumuman penting, berita terkini, layanan informasi berkas, risalah, informai proses bisnis di Pengadilan Pajak hingga layanan interaktif yang menjawab langsung pertanyaanpertanyaan dari masyarakat melalui menu kontak. Selain website resmi diatas, ada satu lagi website yang “belum begitu terkenal” oleh karenanya melalui artikel ini ingin memperkenalkan diri adalah media portal internal http://pp.depkeu.go.id Jik a dahulu dikenal alamat http://192.3.1.200/portalspp yang cenderung lebih susah untuk diingat maka kini digunakan alamat dns http://pp.depkeu.go.id yang cenderung lebih mudah diingat. Sesuai dengan namanya,


portal internal maka website ini hanya dapat diakses melalui jaringan intranet (tidak bisa diakses dari luar jaringan yang dikelola oleh Pusintek). Aplikasi berbasis web yang dibangun pada akhir tahun 2009 ini menggunakan teknologi asp.net dan mulai efektif digunakan sejak pertengahan tahun 2010. Aplikasi akan memberikan performa maksimal jika dibuka dengan browser Mozila Firefox. Jika aplikasi dibuka dengan Internet Explorer maka akan ada sedikit kendala tampilan, dan jika dibuka dengan Google Chrome maka akan terjadi kendala fungsi sub menu yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (sangat tidak dianjurkan). Ide awal dari pembangunan web ini adalah sebagai media komunikasi antar pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak. Didalamnya terdapat kolom berita, pengumuman, artikel dan forum diskusi sebagai media komunikasi. Namun mungkin karena banyak yang tidak mengetahui keberadaannya maka media ini tidak berjalan seefektif yang diinginkan. Fungsionalitas yang justru lebih banyak dimanfaatkan dari aplikasi website internal ini adalah fungsi share data rekap absen harian, fungsi baca tc media secara elektronik, fungsi pustaka elektronik, media pencarian data komprehensif, fungsi dashboard untuk monitoring data sengketa pajak serta dashboard untuk mengetahui kondisi umum di Sekretariat Pengadilan Pajak. Untuk fungsi lihat rekap absen harian sangatlah sederhana, tinggal klik menu “rekap absen” langsung terbuka file pdf absen sehari sebelumnya. Demikian juga dengan baca TC Media elektronik, tinggal pilih edisi mana yang mau dibaca dan klik tombol “baca”. Letak menu ini adalah dibagian kiri bawah halaman home.

lokus

an Portal Internal

.200/portalspp Sub menu SOP Pa d a s u b m e n u S O P diunggah berbagai SOP yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak. Sub menu Manual Aplikasi Saat ini manual aplikasi yang tersedia pada sub menu ini baru mengenai manual aplikasi Quik Win (SIM Sengketa Pajak) dan A p l i k a s i E PJ K u n t u k penilaian pelaksana. Sub menu Data

Selanjutnya yang akan kita perkenalkan lebih jauh terlebih dahulu adalah fungsi pustaka elektronik. Pada website http://pp.depkeu.go.id fungsi ini terletak pada menu e-library pada deretan menu dibawah header website dengan submenu Peraturan, IKU, Formulir, SOP, Manual Aplikasi dan Data. Sub menu peraturan Pada halaman sub menu peraturan di unggah peraturanperaturan meliputi PMK, KMK, UU, SE, PP dan peraturan lain yang terkait dengan Pengadilan Pajak baik dari sisi proses bisnis maupun organisasi atau kepegawaian. Sub menu IKU Pada sub menu IKU diunggah berbagai dokumen dan contoh/format dokumen sehubungan dengan pelaksanaan BSC di Sekretariat Pengadilan Pajak. Sub menu Formulir Pada sub menu formulir diunggah berbagai formulir seperti formulir layanan perbaiakan, permintaan user account, SPT, LP2P dan sebagainya. 

Halaman sub menu data disediakan untuk layanan share data, saat ini yang menggunakan layanan ini baru Bagian ASP 1 Untuk edisi kali ini sampai disini dulu ya perkenalan kita, mungkin di kesempatan yang akan datang kita bisa berkenalan lebih jauh dengan fungsi media pencarian data komprehensif dan fungsi dashboard pada artikel “Mengenal lebih dekat portal internal pp.depkeu.go.id” (~yks~)


profil

Pengadilan Pajak kembali harus kehilangan salah satu pegawai terbaiknya yang dipindahtugaskan ke unit lain di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan. Pada Hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012, Iwan Prianto yang selama ini kita kenal sebagai mandornya Sub-bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dilantik sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya. Sarjana Akuntansi jebolan Universitas Brawijaya Malang ini bergabung ke Kementerian Keuangan melalui program penerimaan Sarjana pada tahun 1998. Pria yang terkenal sangat pendiam ini adalah pegawai lama di Pengadilan Pajak. Arek Malang yang lahir pada tanggal 5 September 1966 ini sudah bergabung sejak jaman Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pertama kali dibentuk dan masih berkantor di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Karirnya diawali dengan bertugas sebagai Pelaksana atau staf di Majelis, lalu diangkat menjadi Pembantu Sekretaris Pengganti pada tahun 2004, hingga kemudian diangkat menjadi Kepala Sub-bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada tahun 2006. Komitmen dan kecintaannya pada Pengadilan Pajak tidak perlu diragukan lagi. Pria yang terkenal pendiam ini, lebih memilih untuk bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang banyak bicara, namun tanpa hasil kerja yang nyata. Oleh karenanya wajar apabila pria yang menjadikan Semar sebagai tokoh panutannya ini dipercaya menjadi Ketua Panitia Pengadaan, Koordinator Sub Unit Pengadaan PIU, Redaksi TCMedia, dan masih banyak lagi. Satu hal lagi yang patut ditiru dari suami Rimawaty Handayany dan Bapak dari Michael Muhammad Rasyad ini adalah tanggung

10


jawabnya yang besar pada tugas dan keluarga. Meski harus berpisah jauh dari anak-istrinya yang saat ini menetap di Malang, dia tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kesungguhan. Siapa yang menyangka, pria yang pernah menetap bersama anak-istrinya di Parung-Bogor ini, sebelumnya setiap hari pulang-pergi hanya mengendarai motor untuk menempuh perjalanan ratusan kilo meter menerobos kemacetan, panas, debu, dan hujan. Untuk melakukan hal tersebut, tentu dibutuhkan spirit dan ketahanan fisik yang luar biasa, dan itu sudah dilakukannya selama bertahun-tahun lamanya, hingga kemudian anak-istrinya pindah ke Malang karena alasan keluarga. Sebelum memutuskan untuk mengabdi kepada Negara, pria yang di masa kecilnya sempat mengikuti kedua orangtuanya menetap di Amerika Serikat ini, ternyata pernah bekerja sebagai Akuntan di PT Bakrie Pesona Rasuna. Semua komitmen, kecintaan, dan tanggung jawab itu sudah pasti terkait dengan moto hidupnya. Baginya hidup itu ibadah. Menurutnya lagi, niatkan segala sesuatu hanya untuk ibadah. Beban hidup akan terasa ringan bila dijalani dengan tulus dan ikhlas. Di akhir perbincangan, pria yang juga gemar jalan kaki ini sempat menyampaikan pesan kepada kita semua untuk tetap fokus pada tujuan Pengadilan Pajak yaitu memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Akhirnya selamat bertugas di tempat yang baru Mas Iwan, sukses untuk Anda!

lokus

i s a m r o f In n a n Sistem Keama (bagian 1) Ketika informasi dan data digital menjadi sangat penting di era digital dan internet, baru segelintir instansi di Indonesia yang mulai fokus terhadap keamanan informasi dan jaringan mereka. Berikut ancaman-ancaman yang dapat dijadikan sebagai kewaspadaan untuk menatap tahun 2012: 1.Serangan dalam bentuk malware, botnet dan trojan; Ketiga hal ini sangat digemari oleh para hacker, karena serangan model seperti ini sangat mematikan dan tidak disadari oleh para pemakai komputer di instansi tersebut. 2.Munculnya fake server dan fake application; Server-server dan aplikasi-aplikasi palsu saat ini beredar luas di search engine. Beberapa file dan aplikasi sengaja diberi muatan malware, botnet dan trojan termasuk SQL injection programming. Sehingga tanpa disadari kita telah mengunduh file-file jahat untuk menyerang system kita. 3.Serangan dalam media jejaring sosial; Banyak sekali pemakai komputer yang sengaja menggunakan media sosial untuk melakukan bisnis, dan mengunduh serta menjalankan aplikasi-aplikasi media sosial tersebut. Padahal di balik hal ini, para hacker sudah melakukan riset dan mencari kelemahan dengan media sosial tersebut dan meletakkan aplikasi-aplikasi vital yang dapat mencari informasi penting di dalam account mereka (jumlahnya mencapai 6%). 4.Serangan di perangkat mobile; Dua tahun belakangan, perangkat mobile sudah mendominasi pasar IT di Indonesia. Tentu saja aplikasi jahat yang tidak diketahui tertanam dan mengincar informasi penting di dalam perangkat mobile tersebut. Apalagi semua informasi pribadi berada di dalamnya, sehingga sangat mudah memindahkan informasi tersebut ke pihak lain (jumlahnya mencapai 2%). (*Mengutip dari rubrik detikNet tanggal 12 Januari 2012 tentang “4 Tren Serangan Cyber ke Indonesia di Awal 2012”,penulis IGN Mantra, merupakan dosen keamanan informasi dan peneliti 'Cyber Security Inspection' @lab, ABFII Perbanas Institute dan Ketua Indonesia Academic CSIRT/CERT) Melihat permasalahan informasi yang terkait saat ini, terkhusus juga dalam permasalahan peningkatan Sistem Informasi di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak, ada baiknya beban tanggung jawab dalam peningkatan hal tersebut terutama dalam bidang menjaga keamanan informasi dan data di lingkungan kerja kita, menjadi tanggung jawab kita bersamasama.

Di dalam kesempatan ini, penulis mencoba mengulas sedikit materi-materi tentang Sistem Keamanan Informasi terkait dengan issue-issue yang berkembang saat ini. Ancaman Keamanan Jaringan Ada beberapa kekhawatiran untuk menggunakan jaringan komputer, terutama pada jaringan publik seperti Internet; 1. Monitoring Data Dengan menggunakan packet sniffer seseorang dapat melihat dan membaca data yang berjalan, sehingga dapat mengganggu kerahasian data. 2. Pencurian Data Data di tengah jalan (transit) dapat dicuri, misalnya oleh kompetitor untuk mengetahui strategi dan perencanaan sebuah perusahaan. Hal tersebut bisa saja terjadi dalam banyak hal di lingkungan kita sendiri. 3. Penyalahgunaan Identitas Menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan akses ke jaringan 4. Manipulasi Data Seseorang dapat mengubah transaksi, sehingga memanipulasi data tersebut. Selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam tentang Sistem Keamanan Informasi. Pengertian dari Sistem Informasi itu sendiri adalah kombinasi dari Teknologi Informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara dimana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis (business process). Dengan demikian, suatu sistem keamanan (security) dalam menunjang proses bisnis di suatu instansi yang terintegrasi dengan suatu sistem informasi sangat di perlukan dan bukan hanya terletak pada organisasi teknologi informasi itu sendiri tetapi bagaimana dengan cara berinteraksi (behavior) antara pemakai komputer dengan sistem informasi yang ada di dalam suatu instansi tersebut. Hal ini mengarah pada suatu penciptaan policy-policy yang harus menjadi mindset utama di dalam instansi tersebut. (bersambung)


11

action

It's All About Taxes Kamis, 9 Februari yang lalu di Ruang Rapat Hakim Lantai 5, Sekretariat Pengadilan Pajak mengadakan penyuluhan tentang tata cara pengisian SPT Tahunan PPh OP PNS. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Nomor: S-20/WPJ.06/KP.14/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Permohonan ijin pemberian penyuluhan tata cara pengisian SPT Tahunan PPh OP PNS di Sekjen Kementerian Keuangan. Penyuluhan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Acara dilakukan dalam 2 sesi, sesi pertama bagi para pajabat eselon 3 dan 4, sedangkan sesi kedua bagi pelaksana. Narasumber berasal dari pihak DJP yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Pejabat Fungsional dan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Ibu Nyoman sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa penyuluhan ini adalah kegiatan rutin yang menjadi kewajiban Direktorat P2 Humas karena pada tanggal 24 Februari 2012, semua PNS Kementerian Keuangan harus sudah melaporkan SPT Tahunannya. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua juga membuka drop box pada tanggal 23 dan 24 Februari 2012 di lobby gedung Sutikno Slamet untuk memudahkan PNS Kementerian Keuangan untuk melaporkan SPT nya.

12


Esok harinya tanggal 10 Februari 2012 telah dilaksanakan pula sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan kepada para Hakim Pengadilan Pajak dan Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Peraturan ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Sosialisasi yang bertenpat di Ruang Rapat Hakim Lantai 5 ini dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Pajak, Bapak Samsuar Said dan dihadiri Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP, Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP, dan Kasi Peraturan KUP yang merupakan anggota tim penyusun peraturan pemerintah tersebut. Materi yang diberikan kepada peserta cukup padat dan sesi tanya jawab di sosialisasi ini berlangsung cukup alot, waktu sosialisasi yang sudah berjalan 2.5 jam pun tidak cukup untuk membahas hal-hal yang ditanyakan oleh para peserta kepada narasumber. "terhadap hal-hal yg belum selesai di forum diskusi ini, nanti akan kita lanjutkan di ruang sidang" ujar Bapak Arif Wijono selaku moderator pada saat menutup acara sosialisasi tersebut.

lokus

Profesionalisme dalam Bekerja Ditulis oleh Endro Triwahjudi

Profesionalisme adalah sikap kerja dan budaya berlandaskan idealisme dan etika untuk mencintai, menghayati, meningkatkan serta mengembangkan keahlian yang dimiliki agar bisa memberikan hasil kerja terbaik Apakah Anda termasuk sebagai seorang yang profesional, berikut ini ciri-ciri umum seseorang yang profesional: 1. K o m p e t e n s i (Co m p e t e n c e ) . A n d a m e m i l i k i keterampilan dan pengetahuan, yang memungkinkan Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik. 2. Keandalan (Reliability). Orang dapat bergantung pada Anda untuk menyerahkan pekerjaan Anda tepat waktu dan tuntas. 3. Kejujuran (Honesty). Anda mengatakan yang sebenarnya dan terbuka mengenai semua hal, termasuk permasalahan pekerjaan, hambatan dan kesulitan menyelesaikan pekerjaan. 4. Integritas (Integrity). Anda dikenal karena konsisten terhadap prinsip-prinsip Anda. Menurut Stephen R. Covey: “Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan"

6. Meningkatkan Kompetensi (Self-Upgrading). Anda harus mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pekerjaan Anda termasuk proaktif mengikuti perkembangan bidang yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. 7 Berpikiran Positif (Being Positive). Tidak ada yang menyukai seorang yang pesimis. Memiliki sikap optimis akan membuat perbedaan besar dan Anda harus berusaha untuk menjadi orang yang mampu memecahkan berbagai masalah. 8. Menjadi Penopang bagi Orang Lain (Supporting Others). Anda berbagi beban dalam hal teman memiliki masalah dan luangkan waktu untuk menunjukkan pada teman bagaimana Anda melakukan sesuatu dengan benar dan berempati terhadap permasalahan yang dialami teman Anda. 9. Tetap Fokus Kerja (Staying Work-Focused). Tidak mencampurkan kehidupan pribadi Anda dengan pekerjaan Anda, dan tidak menghabiskan waktu di tempat kerja untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan pribadi Anda. 10. Mendengarkan dengan hati-hati (Listening Carefully). Orang ingin didengar, sehingga Anda memberi orang kesempatan untuk menjelaskan ide-ide mereka dengan benar atau dengan kata lain Anda menjadi ”Pendengar” yang baik buat orang lain.

5. Penghormatan kepada Orang Lain (Respect For Others). Memperlakukan semua orang seolah-olah mereka merupakan bagian penting dari kehidupan Anda.


13

opini

Melanjutkan Perubahan di Pengadilan Pajak Oleh: M. Adnan Abdullah | Bagian Umum

Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ungkapan tersebut cukup popular di masyarakat. Segala yang ada di alam semesta ini terus mengalami perubahan. Perubahan adalah sunnatullah, perubahan adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan. Perubahan adalah suatu keniscayaan, siapa yang tidak mau berubah, maka dia pasti akan tergerus oleh perubahan itu. Perubahan juga merupakan kewajiban bagi Pengadilan Pajak. Sebagai suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan terhadap sengketa pajak, Pengadilan Pajak dalam dua tahun belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus melakukan pemantauan dan telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pengadilan Pajak yang masih berusia hampir sepuluh tahun ini memang masih terus berproses, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi hambatan, antara lain adalah masih menumpuknya berkas sengketa yang belum diputus di Pengadilan Pajak. Hal ini bisa terjadi karena banyak hal, baik dari internal Pengadilan Pajak sendiri maupun eksternal. Penyebab internal di Pengadilan Pajak antara lain adalah kapasitas Majelis Hakim dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas. Adapun penyebab eksternalnya adalah semakin meningkatnya jumlah berkas sengketa yang masuk. Pada Tahun 2011 tercatat ada 7.065 permohonan banding dan gugatan baru yang masuk

14


ke Pengadilan Pajak, sedangkan jumlah tunggakan tahun sebelumnya masih ada 9.466 berkas. Pengadilan Pajak sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, termasuk melaksanakan rekomendasi dari KPK. Terkait dengan pendistribusian berkas dan penyelesaian sengketa pajak, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP006/PP/2011 tentang Distribusi Berkas Sengketa Pajak dan Keputusan Nomor KEP-007/PP/2011 tentang Pengawasan Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak. Terkait dengan transaparansi putusan, Ketua Pengadilan Pajak juga telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-011/PP/2011 tentang Ketersediaan Putusan Pengadilan Pajak. Sebagai tindaklanjut dari KEP-007/PP/2011, Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak j u g a te l a h m e n e r b i t k a n n o t a d i n a s k e p a d a p a ra Sekretaris/Panitera Pengganti untuk menindaklanjutinya. Sehubungan dengan temuan KPK mengenai masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE01/PP/2011 tentang Perbaikan Layanan Sengketa Pajak, sebagai tindaklanjutnya, Sekretaris Pengadilan Pajak juga telah memindahkan loket penerimaan surat di lantai 5 yang berdekatan dengan ruang kerja pimpinan dan Tata Usaha (TU) ke lobby gedung Sutikno Slamet. Terkait dengan pembenahan di TU dan Administrasi Sengketa Pajak (ASP), Sekretaris Pengadilan Pajak telah melakukan mutasi pejabat di TU dan ASP. Pejabat baru yang ditunjuk juga telah

opini

melakukan mutasi atau reposisi internal dan merubah sistem dan pembagian tugas pelaksana yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Terkait dengan penataan organisasi dan perbaikan proses bisnis, Sekretariat Pengadilan Pajak juga sedang melakukan review struktur organisasi, uraian jabatan dan SOP serta standarisasi administrasi. Terkait dengan belum handalnya Sistem Informasi Sengketa Pajak (Sispa) di TU dan ASP, Sekretaris Pengadilan Pajak juga telah menugaskan pejabat terkait untuk bekerjasama dengan Pusintek untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sengketa pajak melalui pembuatan aplikasi yang membantu TU dan ASP dalam mengadministrasikan berkas sengketa pajak. Bahkan juga akan disediakan aplikasi yang dapat memudahkan pimpinan Pengadilan Pajak untuk menetapkan dan mengalokasikan berkas ke Majelis secara proporsional dan tepat waktu. Harus diakui memang dalam implementasinya, capaian yang ada belum sesuai dengan harapan, masih banyak kekurangan di sana-sini, seperti misalnya belum efektif dan efisiennya proses pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa pajak, masih terjadinya keterlambatan pengalokasian berkas ke Majelis, masih banyaknya putusan yang telah diucapkan namun belum dikirim hingga melampaui jangka waktu 30 hari, belum representatifnya ruang loket penerimaan surat dan ruang kerja di Majelis, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang masih ada tersebut sesungguhnya dapat diatasi dengan upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan sistemik, tidak parsial atau sepotong-sepotong. Solusi untuk

masalah kapasitas Majelis Hakim dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas dapat diatasi melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia. Sedangkan masalah mengenai sistem pemeriksaan dalam sidang yang membutuhkan waktu yang lama, dapat diatasi dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sistematis dan terstruktur dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan. Penataan organisasi dan perbaikan proses bisnis melalui kegiatan review struktur organisasi, uraian jabatan dan SOP serta standarisasi administrasi juga harus dilanjutkan. Adapun solusi bagi permasalahan sumber daya manusia tidak semata dengan melakukan mutasi, reposisi atau promosi, namun juga dengan menerapkan pola mutasi dan promosi yang jelas dan proporsional, menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, tidak berdasarkan like and dislike. Pelatihan bagi para hakim, panitera pengganti, pembantu panitera pengganti, dan stafnya juga perlu ditingkatkan. Belum proporsionalnya jumlah antara berkas sengketa bea dan cukai yang harus diselesaikan dengan ketersediaan hakim yang berlatar belakang bea dan cukai juga perlu menjadi perhatian. Masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan memang, namun demikian dengan semangat yang tinggi dari pimpinan dan segenap pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak, diyakini pelaksanaan program reformasi Pengadilan Pajak ini akan terus berkelanjutan dan berproses ke arah yang lebih baik. Semoga.

“…..” Savitri Restu Putri | M 16 Sudah jauh sampan dikayuh melintasi benua tanpa nama berteman desah gelombang dicumbu angin malam dan siang bercinta dengan terik mentari berpelukan dengan rembulan bercanda dengan petir dan gelombang hingga tubuh serasa mati tetaplah samudera yang terbentang di hadapan seakan jauh daratan dari harap serasa melangkah dengan telanjang kaki melintasi lautan meninggalkan jejak-jejak tipis pada permukaan biru yang segera pudar

hari-hari pun berbisik melangkahlah terus jangan pernah lelah temukan dunia baru tempat berlabuh dengan senyum karena senyatanya dunia tak berujung (…menikmati nyanyian sepi waktu yang terus berdetak tanpa melodi…) ( “setelah langit runtuh” - 08:27am, wed, Januari 18th, 2012)


15

opini

Sejarah Hari Valentine Oleh: Endro Triwahjudi | M X Sejarah Hari Valentine dan kisah Santo pelindungnya ini diselimuti misteri. Kita tahu bahwa bulan Februari telah lama dirayakan sebagai bulan kasih sayang, dan Hari Santo Valentine, seperti yang kita kenal sekarang ini, berisi sisa-sisa tradisi Romawi Kuno. Siapakah sebenarnya Santo Valentine ini? Pada saat itu, hiduplah seorang kudus bernama Valentine atau Valentinus, seorang imam yang bertugas pada abad ketiga di Roma. Ketika Kaisar Claudius II memutuskan bahwa serdadu dilarang menikah, Valentine menyadari ketidakadilan dari keputusan tersebut, dan menentang Claudius II dan terus melakukan pernikahan untuk para serdadu secara rahasia. Ketika tindakan Valentine diketahui Claudius II, ia m e m e r i n t a h k a n u n t u k m e n a n g k a p Va l e n t i n e d a n memenggalnya. Valentine meninggal tepat 14 Februari tahun 270 Masehi Cerita lain menunjukkan bahwa Valentine mungkin telah dibunuh karena berusaha untuk membantu orang-orang tertindas untuk melarikan diri penjara Romawi yang keras, di mana mereka sering dipukul dan disiksa. Menurut salah satu legenda, Valentine dipenjara dan mengirimkan pesan dengan menyapa seorang gadis muda setelah ia jatuh cinta padanya (mungkin putri sipir penjara, yang mengunjunginya selama kurungan itu). Sebelum kematiannya, ia dituduh bahwa telah menulis sebuah surat ditandatangani "From your Valentine," sebuah ungkapan yang masih digunakan sampai sekarang. Meskipun kebenaran di balik legenda Valentine adalah gelap, cerita-cerita semua menekankan bahwa Valentine adalah seorang simpatisan, heroik dan tokoh romantis. Asal usul Hari Valentine adalah pada awalnya menjadikan Pesta Santo Valentine di pertengahan Februari dalam upaya untuk mengganti perayaan Lupercalia yang dirayakan tanggal 15 Februari. Lupercalia adalah festival kesuburan didedikasikan untuk Faunus, dewa Romawi pertanian dan dewa Romulus dan Remus pendiri Roma. Untuk memulai festival, anggota Luperci, atas perintah imam Roma, akan berkumpul di gua suci dimana bayi Romulus dan Remus, pendiri Roma, yang diyakini telah dirawat oleh serigala betina atau Lupa. Para imam akan mengorbankan seekor kambing, untuk kesuburan, dan seekor anjing, untuk pemurnian. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus mempersembahkan korban kambing kepada sang dewa dan kemudian setelah minum anggur, mereka akan larilari di jejalanan kota Roma sembari membawa potonganpotongan kulit domba dan menyentuh siapa pun yang mereka jumpai. Terutama wanita-wanita muda akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu mereka akan dikarunia kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah.

16


Pada akhir abad ke-5, Paus Gelasius menyatakan 14 Februari sebagai Hari Valentine yang terkait dengan cinta dan romantisme. Sebagaimana diketahui bahwa kartu valentine tertua ditulis pada tahun 1415 oleh Charles, Duke of Orleans, untuk istrinya pada saat ia dipenjara di Menara London menyusul penangkapannya pada Pertempuran Agincourt. (Ucapan ini sekarang bagian dari koleksi naskah British Library di London, Inggris.) Beberapa tahun kemudian, Raja Henry V menyewa penulis bernama John Lydgate untuk menulis catatan valentine yang dikrim kepada Catherine dari Valois. Selain Amerika Serikat, Hari Valentine dirayakan di Kanada, Meksiko, Inggris, Perancis dan Australia. Di Inggris, Hari Valentine mulai populer dirayakan di sekitar abad ke 17, dengan bertukar tanda kecil kasih sayang atau catatan tulisan tangan, dan tahun 1900 kartu mulai dicetak yang menggantikan catatan tulisan tangan. Kartu yang dicetak tersebut adalah cara mudah bagi seseorang untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya kepada orang lain. Di Amerika, pada 1840-an, Esther A. Howland menjual kartu Valentine yang pertama kali. Howland, yang dikenal sebagai "Ibu Valentine," membuat kreasi rumit dengan renda nyata, pita dan gambar-gambar berwarna yang dikenal sebagai "memo." Saat ini, menurut Greeting Card Association, diperkirakan 1 miliar kartu Valentine dikirimkan setiap tahunnya, membuat kartu Valentine menempati urutan kedua setelah kartu Natal yang diperkirakan berjumlah 2,6 miliar kartu. Hal yang menarik ternyata wanita membeli sekitar 85 persen dari semua kartu Valentine. Di Indonesia, budaya bertukaran surat ucapan antar kekasih juga mulai muncul. Budaya ini menjadi budaya populer di kalangan anak muda. Bentuk perayaannya bermacam-macam, mulai dari saling berbagi kasih dengan pasangan, orang tua, orang-orang yang kurang beruntung secara materi, dan mengunjungi panti asuhan di mana mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari sesama manusia. Pertokoan dan media (stasiun TV, radio, dan majalah remaja) terutama di kota-kota besar di Indonesia marak mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan Valentine. Apakah hari Valentine yang identik dengan kasih sayang hanya Anda rayakan pada saat tanggal 14 Pebruari saja? Ataukah Anda menganggap setiap hari adalah ”Hari Valentine”Hari Kasih Sayang untuk pasangan Anda?

TCM

TCM

Tekatekisilang

Teka teki silang

lokus

KUPON EDISI 42

Tulis jawaban dan tempel kupon di selembar KERTAS YANG TELAH TERPAKAI dan kirimkan jawaban berserta identitas diri ke sekretariat TCMedia (saudari Syarifah lantai 6) sebelum tanggal 14 Maret 2011. Dua pemenang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing satu buah flasdisk.

Mendatar: 1. Anda 3. Bangunan/tanda monumental 8. Berhubungan dengan kelautan 10. Hukuman dengan menarik telinga 11. Peraturan 13. Penjualan satuan 15. Mirip; sama 18. Tempat penelitian 22. Bagian kaki di belakang tulang kering 23. Alat untuk mencetak 24. Hiasan tambahan 25. Situasi damai; tidak terancam

Menurun 1. Alat canggih multifungsi 2. Anak didik 4. Tumbuhan hijau yang mudah tumbuh 5. Posisi badan menyembah 6. Delapan tahun 7. Dibalik: makna 9. Sesuatu yang membedakan 12. Jatuh cinta 14. Mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal; lentur 16. Kondisi perasaan; amarah 17. Bertandang 19. Sumber air di padang pasir 20. Erat; dekat


17

lokus

Apa Ya Beda Proses Banding/Gugatan dan Peninjauan Kembali? Kalau kita berbicara tentang proses banding/gugatan di Pengadilan Pajak, semua pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak dapat menjelaskannya berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing karena seluruh unit/bagian di Sekretariat Pengadilan Pajak bersentuhan dengan pekerjaan penyelesaian banding/gugatan. Tetapi jika membicarakan proses peninjauan kembali, tidak semua pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak mengetahuinya karena hanya unit/bagian tertentu saja yang menangani administrasi permohonan peninjauan kembali

18

dalam hal ini Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi. Melalui TC Media dengan salah satu fungsinya sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak, berikut ini dipaparkan beberapa perbedaan antara proses banding/gugatan dan proses permohonan peninjauan kembali.

No

Uraian

Banding/Gugatan

PeninjauanKembali

1.

Pemohon

Wajib Pajak

Pemohon Banding/Gugatan dan Terbanding/Tergugat

2.

Obyek perkara

SKEP yang diterbitkan DJP/DJBC/Pemda

Putusan Pengadilan Pajak ( putusan yang samadapat diajukan kedua belah pihak)

3.

Biaya Perkara

Tidak ada

Rp. 2.500.000 setiap perkara, disetor ke rekening Panitera MA

4.

Surat Permohonan

Surat Permohonan Banding/Gugatan

Surat permohonan PK disebut jugaMemory PK

5.

Tanggapan Termohon

Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan

Kontra Memory

6.

Bantahan Pemohon

Surat Bantahan

Tidak ada

7.

Kelengkapan berkas pra sidang

Antara lain SPB/SPG, SUB/Surat Tanggapan, Surat Bantahan, data tambahan

Bundel A (berkas perkara banding/gugatan) dan Bundel B (berkas permohonan pk)

8.

Tempat Persidangan

Pengadilan Pajak

Mahkamah Agung

9.

Peserta sidang

Pemohon dan termohon banding/gugatan

Tidak ada (sidang berkas)

10.

Majelis Hakim

Dari Pengadilan Pajak

Dari Mahkamah Agung

11.

Putusan

Ditetapkan Pengadilan Pajak dan dikirim oleh Sekretariat Pengadilan Pajak

Ditetapkan MahkamahAgung dan dikirim oleh Sekretariat PengadilanPajak


lokus

Bagan Proses Banding / Gugatan

Bagan Proses Peninjauan Kembali


19

lokus

Perbandingan Permohonan Banding & Gugatan Per Akhir Januari 2011 dan 2012

20


Positive. Personality DAN

Recommend Documents