Positive. Personality. OLEH-OLEH DARI MEDAN hal. 4. Disiplin Tanpa Batas

Positive Personality

J

E

M

B

A

T

A

N

R

E

F

O

R

M

A

S

I OLEH-OLEH DARI MEDAN hal. 4

Disiplin Tanpa Batas

TC MEDIA EDISI 32 | MARET 2011

1

coffee morning

J

E

M

B

A

T

A

N

R

E

F

O

R

M

A

S

I

Pengadilan Pajak di Daerah? (Menurut Pandangan Wajib Pajak dan Aparat Pajak) Belakangan ini santer terdengar mengenai rencana Pemerintah untuk membuka cabang Pengadilan Pajak. Sebagaimana diberitakan dalam www.detikfinance.com, Pengadilan Pajak dinilai tidak efektif dalam melayani wajib pajak. Pasalnya, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution, satu-satunya Pengadilan Pajak hanya berada di Jakarta, sehingga tidak menjangkau banyak wajib pajak. Untuk itu, Kementerian Keuangan berencana untuk membuka 5 cabang pengadilan pajak di daerah. Kelima cabang tersebut akan berada di Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. Rencananya, lanjut Mulia, kelima cabang Pengadilan Pajak ini dapat efektif bekerja pada pertengahan tahun 2011 ini. Terkait dengan berita tersebut, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sudah menegaskan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara, sehingga tidak dimungkinkan adanya cabang Pengadilan Pajak. Namun demikian dalam Pasal 4 Undang-undang yang sama juga mengatur bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Redaksi TC Media berinisiatif untuk melakukan tanya-jawab kepada beberapa pihak yang terkait dengan Pengadilan Pajak, yaitu Wajib Pajak selaku Pemohon Banding/Penggugat dan aparat pajak selaku pihak Terbanding/Tergugat. Berikut rangkumannya. Baik Wajib Pajak maupun aparat pajak menyambut baik rencana Pengadilan Pajak bersidang di daerah. Menurut mereka, bersidang di daerah akan menguntungkan, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak dalam hal efisiensi waktu dan biaya serta efektifitas persidangan. Namun demikian mereka juga mengingatkan agar dalam menentukan sengketa yang akan disidangkan di daerah harus mempertimbangkan volume banding/gugatan untuk tiap-tiap zona atau wilayah. Selain itu, sarana dan prasarana bersidang di daerah juga harus disiapkan dengan baik. Adapun kriteria sengketa yang dapat disidangkan di daerah, menurut mereka adalah sengketa-sengketa yang nilainya kecil atau tidak substansial, sengketa Pajak Bumi dan Bangunan, sengketa yang sejak pemeriksaan, penetapan, proses keberatan, hingga keputusan keberatannya diterbitkan oleh kantor wilayah atau kantor pelayanan di daerah, atau sesuai dengan jumlah banyaknya sengketa yang berasal dari daerah tertentu. Bisa juga dibagi per wilayah berdasarkan pulau besar di Indonesia, jadi paling tidak ada 5 tempat bersidang atau cukup di 3 kota, yaitu Medan untuk sengketa yang berasal dari daerah di Indonesia bagian barat, Surabaya untuk Indonesia bagian tengah, dan Makassar untuk Indonesia bagian timur. Namun ada juga yang mengusulkan sidang berdasarkan daerah dimana Pemohon keadilan berada tanpa melihat jumlah dan/atau nilai sengketanya. Mengenai perlu tidaknya ada kantor, pejabat dan pegawai Pengadilan Pajak yang ditempatkan di daerah, sebagian besar memandang perlu. Alasannya demi efisiensi dan efektifitas persidangan dan administrasi, bahkan ada juga yang mengusulkan penempatan hakim di daerah. Ada juga yang beralasan demi independensi, maka Pengadilan Pajak harus memiliki kantor sendiri dan menempatkan pejabat dan pegawainya di daerah. Namun ada juga yang berpandangan tidak perlu dengan alasan hal tersebut akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Wawancara oleh Robby Sumanta Dirangkum oleh Adnan Abdullah

ƈ Ñ Penanggung Jawab Sekretaris Pengadilan Pajak; Redaktur M. Arief Setiawan, Adnan Abdullah; Penyunting / Editor Ali Hakim, Subur Eko Wardoyo, Dina Anandita; Sekretariat Jeffry Wagiu, Euis Sofiah, Robby Sumanta, Anggita Oktria, M. Diaz Arda Kusuma, Wijathersih, Yeni Kurniasari, Sasvia Julia Tunggadewi; Desainer / Fotografer Salman Alfarisi, Adi Novandi Widyantama, Charliet Trisuligna Alamat Redaksi : Gedung D Departemen Keuangan Lt. 1, Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; e-mail : [email protected] Redaksi menerima tulisan dari seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Pajak. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan hononarium dengan jumlah yang pantas.

2


fokus

Menembus Batas Kedisiplinan

Mendengar kata disiplin, maka yang akan segera terbayang Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai hukuman dalam benak kita adalah suatu hal yang terkait dengan peraturan dan disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar pelaksanaannya yang serba kaku, tanpa toleransi. Yang ada hanyalah larangan. Tingkat hukuman disiplin dimulai dari yang ringan, sedang hitam atau putih, patuh atau kena sanksi. Seburuk itukah makhluk yang hingga berat. Hukuman disiplin ringan adalah teguran lisan, teguran bernama disiplin? Mungkin iya, jika yang melaksanakan itu adalah robot tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin atau mesin, namun jika yang melaksanakannya manusia, maka tentu sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tidak akan seperti itu karena manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan dan hati nurani. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Pengertian sederhana dari kata disiplin adalah perasaan taat Hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih dan patuh terhadap nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Disiplin terkait rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan dengan tanggungjawab terhadap kewajiban. Oleh karenanya disiplin jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, tidak hanya ada di militer dan kepolisian, namun ada di semua lini pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai kehidupan, dimulai dari lingkungan terkecil dalam keluarga inti, hingga PNS, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. lingkungan yang besar di suatu negara dan dunia internasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai institusi Hal yang ingin kita bahas disini tentunya adalah kedisiplinan pemerintah yang telah merintis program reformasi birokrasi sejak tahun pegawai. Pemerintah Republik Indonesia sendiri sudah menerbitkan 2004 juga menempatkan peningkatan disiplin pegawai sebagai salah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai satu bagian pokok dalam upaya peningkatan kualitas manajemen negeri sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan peningkatan disiplin kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk hukuman atas pelanggaran pegawai tersebut, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan yang dilakukan oleh PNS. Adapun yang dimaksud dengan disiplin PNS Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010 tentang pemberian dan menurut peraturan tersebut adalah kesanggupan PNS untuk menaati pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara (TKPKN). kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Dalam peraturan tersebut diatur secara rinci persentase potongan yang perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dihitung berdasarkan waktu menit keterlambatan atau pulang sebelum ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. waktunya. Dalam peraturan tersebut terdapat 17 kewajiban PNS yang Untuk memastikan keakuratan dalam pencatatan waktu wajib dipatuhi, mulai dari mengucapkan sumpah/janji PNS, setia dan absensi, di setiap kantor dalam lingkungan Kementerian Keuangan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara telah disediakan alat bantu berupa mesin absensi. Namun demikian Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan alat bantu mesin tersebut, tidak berarti petugas bersikap dan Pemerintah, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sampai kaku dengan hanya berpedoman pada hasil rekaman mesin absensi dengan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat semata. Mesin absensi hanyalah salah satu alat bantu untuk mencatat yang berwenang. waktu dengan akurat, namun hal tersebut bukan berarti petugas dapat Dalam peraturan tersebut juga terdapat 15 larangan bagi mengabaikan substansi dari penegakan disiplin pegawai tersebut. PNS, mulai dari larangan menyalahgunakan wewenang, larang Sebagai contoh apabila ada pegawai yang terekam tidak hadir atau melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, pulang sebelum waktu, namun kenyataannya pegawai tersebut hadir ƈ  atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan dan tidak pulang sebelum waktunya, maka petugas dapat tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara menggunakan pertimbangan lain dengan menggunakan logika dan langsung atau tidak langsung merugikan Negara, sampai dengan bukti-bukti lain seperti keterangan saksi atau rekaman CCTV. Hal larangan memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan anggota DPR, dan kepala daerah/wakil kepala daerah. pengambilan kebijakan dalam hal penegakan disiplin pegawai. Semoga.

(Red)


3

action

Oleh-oleh dari Seminar di Medan Hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 di Medan, Sumatera Utara, penulis (Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, Sekretariat Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan) dan Bapak Winarto Suhendro (Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan) telah mengikuti kegiatan seminar tentang “Kedudukan Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung (MA). Penugasan penulis dan Bapak Winarto Suhendro ke Medan tersebut didasarkan pada Surat Ketua Pengadilan Pajak kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Nomor : S- 001/PP/2011 tanggal 4 Maret 2011 hal Penyampaian Nama Perwakilan dari Pengadilan Pajak Untuk Mengikuti Seminar “Kedudukan Peradilan Pajak” Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Sebagai informasi, peserta yang hadir dalam kegiatan seminar tersebut antara lain beberapa Hakim di lingkungan peradilan di Sumetera Utara, kalangan akademisi, dan perwakilan dari Pengadilan Pajak. Sedangkan pembicara yang menyampaikan makalah tertulisnya adalah Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial), Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. (Hakim Agung MA), dan Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung). Adapun intisari seminarnya antara lain terangkum dalam kutipan tulisan dibawah ini. Dalam makalahnya pada seminar tersebut di atas, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H. M.H. (Ketua Komisi Yudisial) berpendapat antara lain sebagai berikut : 1. Dualisme Pengadilan Pajak ;

§ §

4

Sebagai sebuah institusi peradilan yang seharusnya independen dan tidak memihak. Pengadilan Pajak merupakan institusi di bawah “dua atap”, dimana pembinaan teknis peradilan menjadi tanggung-jawab


MA, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan Keuangan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pengadilan Pajak “dua atap” menyiratkan ketidakmandirian dan bertentangan dengan prinsip pemisahan (separation of power) atau trias politica. 2.

Bagaimana Proses Rekrutmen Hakim ;

§

Pengangkatan Hakim Pengadialn pajak diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua MA. Berpotensi besar mengganggu independensi Hakim.

§

Usul Menteri diartikan dengan inisiasi melakukan rekrutmen mandiri oleh Kementerian Keuangan, padahal Kementerian Keuangan berlaku sebagai pihak tergugat melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak.

§

Hakim harus bebas dari kekuasaan manapun dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (independence of judiciary), sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

§

Sepatutnya dalam rekrutmen, pemberhentian dan mutasi hakim sepenuhnya merupakan kewenangan MA dengan melibatkan KomisiYudisial dan bukan kewenangan Kementerian Keuangan.

3.

Bagaimana Proses Pengawasan Hakim ;

§

Rumusan idealnya peran pengawasan bagi Pengadilan Pajak adalah mengikuti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bertindak melakukan pengawasannya adalah Badan Pengawasan MA untuk pengawasan internal.

§

Pengawasan eksternal berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pajak.

action 4.

§

§

Kesimpulan Ketua KomisiYudisial ; Melalui revisi Undang-undang Komisi Yudisial yang baru diharapkan kewenangan Komisi Yudisial terhadap Hakim di Pengadilan Pajak dapat diakomodir, agar supaya menghapus kesan yang selama ini melekat pada Pengadilan Pajak sebagai “pengadilan liar”. Melakukan revisi terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak agar memberikan ruang pengawasan dan rekrutmen Hakim bagi KomisiYudisial.

Selain itu, Dr. H. Imam Soebechi, S.H, M.H. (Hakim Agung MA) dalam makalahnya pada seminar tersebut di atas menyatakan antara lain sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) merupakan ketentuan payung dari semua UU tentang badan-badan pengadilan di lingkungan peradilan. 2. Ketentuan Pasal 24 UUD NKRI 1945 dan ketentuan Pasal 18 serta Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 menganut “prinsip pemisahan pemisahan kekuasaan dan kewenangan mengadili (separation of jurisdictions)” dari setiap lingkungan peradilan. 3. One Roof Sistem merupakan implementasi dari amanat reformasi untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. 4. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada ketentuan secara eksplisit Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus atau peradilan yang berdiri sendiri. 5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan dikuatkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan Pajak “dipaksa” menjadi pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. 6. Integrasi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia :

§

Pengintegrasian Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan harus tetap mengacu pada norma dasar UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

§

Penegasan pembinaan teknis serta organisasi, finansial, dan adminstrasi dibawah MA.

§

Penguatan prinsip-prinsip dasar peradilan seperti peradilan cepat, sederhana, ringan, dll.

§

Penguatan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara :

Ÿ

Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari hakim karier dan Hakim ad hoc.

Ÿ

Hakim karier berasal dari Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ÿ

Hakim ad hoc berasal dari nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dan dari akademisi.

Ÿ

Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim dengan komposisi terdiri dari

seorang Hakim Ketua dari Hakim karier, dan 2 (dua) orang Hakim ad hoc yaitu 1 (satu) orang yang diusulkan Menteri Keuangan dan 1 (sat) dari akademisi. Tempat kedudukan ada 3 (tiga) pilihan : 1. Berkaitan dengan hukum acara, maka jika pemeriksaan secara bertingkat; Pertama, Banding, dan atau Kasasi, maka tempat kedudukan dan wilayah hukum Pengadilan Pajak di Pengadilan TUN. Pemeriksaan Banding dilakukan Pengadilan Tinggi TUN. Kasasi tunduk pada kewenangan MA dalam memeriksa kasasi. Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa tunduk pada kewenangan MA memeriksa PK. 2. Jika pemeriksaan mempertimbangkan “pentingnya penyelesaian sengketa pajak” maka perlu dipikirkan menghilangkan salah satu tingkatan pemeriksaan yaitu Banding. Dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan upaya banding ; Dapat dilakukan upaya kasasi dengan memperhatiakn batasan ketentuan Pasal 45 A ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ; Tempat kedudukan Pengadilan Pajak ada 2 (dua) opsi yaitu di Pengadilan TUN atau di Pengadilan Tinggi TUN dengan mempertimbangkan kerja Hakim karier. 3. Menggunakan mekanisme/proses seperti sekarang, yaitu putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan terakhir dan final, maka tempat kedudukan Pengadilan Pajak ada 2 (dua) opsi yaitu di Pengadilan TUN atau di Pengadilan Tinggi TUN dengan mempertimbangkan masa kerja hakim karier. Selanjutnya Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung) pada Penutup makalah di seminar tersebut di atas menulis sebagai berikut : 1. Eksistensi Pengadilan Pajak sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak/penanggung pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. 2. Pengadilan Pajak memerlukan kedudukan yang jelas. Jika Pengadilan Pajak dijadikan lembaga peradilan di luar 4 lingkungan peradilan yang diatur dalam UUD 1945, maka harus terlebih dahulu dilakukan amandemen terhadap UUD tersebut.


5

action 3. Selama ini Pengadilan Pajak memeiliki kompetensi menyelesaikan sengketa pajak yang bernuansa administratif, yang sebenarnya sama dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun terdapat perbedaan mendasar. Jika Pengadilan Pajak dimaksukkan ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperlukan revisi terhadap UU Pengadilan Pajak. Terhadap pendapat dan penyataan mengenai Pengadilan Pajak dimaksud, Winarto Suhendro (Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan) dalam kesempatan seminar dimaksud melalui makalah tertulis yang telah dipersiapkannya telah memberikan pendapat antara lain sebagai berikut : 1. Landasan hukum keberadaan Pengadilan Pajak (termasuk sebagai pengadilan khusus) adalah:

§Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), serta ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

§Pasal

5 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan b a g i Pe n g a d i l a n P a j a k dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan didalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan b a g i Pe n g a d i l a n P a j a k dilakukan oleh Departemen Keuangan.

§Undang-undang

Nomor 14 Ta h u n 2 0 0 2 t e n t a n g Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Pengadilan Pajak m e r u p a k a n Pe n g a d i l a n tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak (Pasal 33 ayat (1)).

terjadinya sengketa perpajakan.  Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu : 1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain ; 2. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan ; 3. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak yang terutang … sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 1 Ta h u n 20 0 9 . Ketentuan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh MA (Pasal 7 ayat (1)), sedangkan didalam ketentuan Pasal 9 A ayat (1) dan Penjelasannya menentukan mengenai pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi dilingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa o r a g i n a s a s i , §Penjelasan Umum Undangadministrasi, dan undang Nomor 14 Tahun 2002 finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada tentang Pengadilan Pajak berbunyi antara lain sebagai berikut: dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1)). Sedangkan didalam Pasal 13 ayat (2)nya  Pajak memegang peranan penting dan strategis dalam menegaskan ketentuan organisasi, administrasi, dan finansial penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undangvertikal yang lebih ringkas. undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan  Penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil masing-masing. Kemudian, Pasal 15 ayat (1)nya menyebutkan melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu sederhana. lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang yang diatur dengan Undang-undang. Sedangkan didalam mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut berbunyi  Masih dimungkinkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah. “yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan ini, antara lain…pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi usaha negara. jenjang pemeriksanaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapa hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan yang mendasari

6


UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada

action

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan  agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ; dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2)). Sedangkan didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. -Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 004/PUU-II/2004 tanggal 8 Desember 2004, dalam perkara permohonan pengujian (Yudisial Review) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan oleh Direktur PT. Apota Wibawa Pratama, berdasarkan pertimbangan : 1 Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung, dan Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkkamah Agung (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), 2 Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung (Pasal 77 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), 3 Di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negra dapat dilakukan pengkhususan yang diatur dengan Undangundang…telah cukup menjadi dasar bahwa : Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Direktur PT. Cipta Optima Abadi mengajukan Yudisial Review kembali atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor: 011/PUU-IV/2006 menyatakan tidak dapat diterima karena perkara yang sama telah pernah diputus.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Adanya Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman Bersama) antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 135/KMA/SKB/VII/2010, Nomor : 08/KS-KY/VII/2010, Nomor : MOU- 1681/MK/2010 tertanggal 16 Juli 2010, tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak. 2. Kesimpulan Winarto Suhendro (Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan):

§

Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

§

Pengadilan Pajak telah “satu atap” dibawah Mahkamah Agung.

§

Pembinaan teknis peradilan untuk Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, adminstrasi, dan keuangan untuk Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (saat ini istilahnya Kementerian Keuangan).

§ §

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus. Pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Pajak termasuk Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Sebagai penutup, kegiatan seminar di Medan mengenai “kedudukan Peradilan Pajak dalam Sisitem Peradilan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dimaksud merupakan rangkaian dari kegiatan sama yang berlanjut di Surabaya (tanggal 15 Maret 2011), di Makassar (23 Maret 2011), dan di Bandung (30 Maret 2011).










7

lokus

Tips Mengatasi Rasa Jenuh Merasa bosan saat bekerja?? ingin lari atau resign dari pekerjaan?? Tenang, anda tidak sendirian. Siapapun pasti pernah mengalami rasa bosan dan jenuh dalam bekerja. Jenuh dan bosan memang tidak dapat dielakkan dalam setiap pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan rutin dan monoton yang bisa menyebabkan kejenuhan, misalnya seperti yang anda alami setelah 15 tahun bekerja, pekerjaan yang kurang menantang, tidak memberikan otonomi dan tanggung jawab yang berarti pun bisa memicu timbulnya jenuh. Kata jenuh memang terdengar sepele, namun rasa jenuh memang sering sekali terasa dapat ”membunuh”. Jenuh mengakibatkan kita tidak bersemangat, tak punya motivasi untuk menuntaskan pekerjaan yang dibebankan, menjadi tidak produktif, dan pengaruhnya terhadap tubuh juga buruk, sama halnya seperti saat kita mengalami stress di tempat bekerja. Pada dasarnya otak manusia selalu membutuhkan stimulasi dan tantangan. Hal ini yang menjadikan kita bersemangat mengerjakan tugas baru, karena otak bekerja untuk mengatasi tantangan yang diberikan. Setelah kita menguasai tugas baru tersebut, antusiasme kita kerap turun, timbul rasa jenuh karena otak secara otomatis hanya tinggal mengulang saja. Karenanya, jadikan jenuh sebagai alarm/tanda untuk segera mencari stimulasi baru di pekerjaan, memancing kreativitas dan menggali kesempatan pengembangan diri anda. Jika tak ada hal negatif pada faktor intern dan ekstern yang membuat suasana hati anda merosot, semangat dan motivasi layaknya bara yang dikipasi, dan memunculkan api yang berkobar-kobar. Sebaliknya, sedikit saja ada hal negatif pada kedua faktor tersebut, semangat dapat padam seketika. Nah, agar kita tidak ditegur pimpinan, diberi surat peringatan (SP), atau bahkan dipecat karena loyo dan dianggap tidak produktif, berikut tipsnya: Pertahankan professionalisme Kantor dan keluarga merupakan dua tempat berbeda dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda pula, meski anda hidup di lingkungan keduanya. Pisahkan dunia kerja anda dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jangan pernah membawa-bawa masalah rumah tangga dan keluarga ke tempat kerja. Dengan cara ini, mood anda untuk menghadapi pekerjaan, tidak akan terganggu. Semangat dan motivasi pun utuh, tidak berkurang, apalagi lenyap. Jangan lupakan tujuan bekerja Ketika anda mengirim lamaran pekerjaan, cemas menunggu panggilan, berjuang keras 'mengalahkan' pelamar lain saat sesi wawancara, dan akhirnya mulai mengerjakan tugas yang diembankan oleh kantor, apa tujuan yang ingin anda capai dengan semua perjuangan itu? Penghasilan yang baik agar dapat memenuhi semua kebutuhan, dan dapat hidup nyaman serta terhormat bersama orangtua, istri, dan anakanak? Jangan sia-siakan perjuangan itu. Jika saat ini anda mempunyai masalah dengan kantor, cari jalan keluarnya, tapi jangan kendorkan semangat dan motivasi kerja anda. Jika kinerja anda merosot, bahkan hingga di bawah standar, percayalah, anda justru akan menghadapi masalah yang lebih besar, karena bisa saja anda dipecat dengan tidak hormat. Berpikir positif Hidup ini penuh dengan masalah. Hal ini tak dapat diingkari. Sebuah organisasi bernama institusi pun pasti begitu. Apalagi karena organisasi ini memiliki begitu banyak pegawai dan aset yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik. Maka berpikirlah positif terhadap institusi

8


anda. Meski anda tahu terdapat hal yang negatif di institusi anda, tetap lihat saja sisi positifnya. Ini membantu anda untuk tetap bersemangat dalam bekerja. Jaga komunikasi Tak dapat dipungkiri, kebijakan institusi dan sikap pimpinan dapat menjadi salah satu faktor yang menurunkan mood pegawai untuk bekerja. Jaga komunikasi untuk mencari solusinya. Jika tidak bisa menghadapi masalah seorang diri, ajak teman senasib untuk curhat dan menghadapinya. Ruang komunikasi seringkali efektif untuk menyelesaikan masalah, karena umumnya kantor tak ingin terjadi gejolak di dalam tubuhnya. Temukan hal-hal yang baru terus menerus Bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti merubah lay-out meja kerja, mengganti penampilan dan gaya busana, atau meminta tugastugas atau tanggung jawab baru pada atasan. Bertemulah dengan orang-orang baru. Perbanyak senyum, dan berinteraksilah dengan orang-orang di sekitar anda, baik atasan, rekan kerja maupun bawahan dengan cara dan semangat baru. Terus belajar Kita perlu memuaskan keinginan otak akan informasi baru dengan mempelajari hal-hal baru. Pelajari hal-hal baru dalam pekerjaan. Jika memungkinkan, ajukan permintaan untuk mengikuti pelatihan atau kursus. Belajar akan meningkatkan rasa percaya diri dan kesanggupan kita untuk melakukan tugas yang lebih menantang. Kreatif dan Proaktif Cari ide-ide segar untuk memperindah pekerjaan anda atau memberikan masukan untuk tim kerja. Buat juga target kerja yang jelas dan menantang, dan jika anda berhasil mencapai target, beri 'hadiah' pada diri anda sendiri. Selain itu, meskipun ada prosedur dalam bekerja, jangan lupa memberi 'sentuhan pribadi' dalam pekerjaan. Jangan menunggu dan merespons hanya saat mendapat penugasan dari atasan. Alokasikan waktu untuk diri sendiri Hanya 'hidup' untuk pekerjaan akan mudah memicu kebosanan. Lakukan kegiatan yang anda sukai sebelum berangkat kerja, seperti mendengarkan musik atau berolahraga untuk menciptakan mood positif sebelum mulai bekerja. Jika perlu ambil liburan atau cuti untuk memanjakan diri sendiri. Cobalah untuk bersyukur Ini adalah langkah terakhir! Karena sebuah perasaan akan dikontrol oleh stimulasi otak sadar dan tidak sadar. Ada begitu banyak orang yang tidak seperti anda saat ini. Di luar sana, banyak orang yang belum bekerja, atau mungkin bekerja, tapi tidak seberuntung anda. Anda saat ini mungkin memiliki pekerjaan yang diinginkan atau didambakan oleh orang-orang lainnya. Oleh karena itu, cobalah syukuri yang anda punya. Melihat “ke atas” bisa jadi memberi motivasi, tetapi terlalu sering melihat “ke atas” bisa membuat anda menjadi lupa daratan. Semoga berhasil memerangi jenuh dan kembali dapat menjalani kehidupan kerja dengan efektif dan penuh rasa bahagia. Es

lokus

Sumbangan Kepada Negara Melalui Potongan Absen TKPKN merupakan hak Pegawai yang bekerja secara penuh dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan. Seperti yang sudah diketahui, mulai 1 Januari 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010 mulai dilaksanakan dengan diberlakukannya pemotongan TKPKN berdasarkan sistem bertingkat tiap menit keterlambatan/pulang sebelum waktunya yaitu:

Untuk ketidakhadiran, masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu potongan sebesar 5 % dari TKPKN. Pemotongan TKPKN ini berlaku dengan ataupun tanpa ijin/keterangan yang sah.

atau pulang sebelum waktunya dan/atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan pada waktunya tanpa ijin atau alasan yang sah, diberikan Peringatan Tertulis Pertama. Jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Pertama pegawai tersebut masih melakukan pelanggaran, diterbitkan Peringatan Tertulis Kedua. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkan Peringatan Tertulis Kedua pegawai masih melakukan pelanggaran lagi, maka diterbitkan Peringatan Tertulis Ketiga. Jadi disamping mendapat potongan TKPKN berdasarkan menit keterlambatan/pulang sebelum waktunya tersebut, pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis masih harus dipotong sebesar 15 % (Peringatan Tertulis Pertama), 20% (Peringatan Tertulis Kedua), dan 25 % (Peringatan Tertulis Ketiga) selama 1 bulan. Tidak berhenti sampai di situ , dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dapat dikenai Hukuman Disiplin Ringan. Dan yang perlu diperhatikan, keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Konsekuensi dan pemotongan TKPKN terhadap ketidakhadiran ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data kepegawaian, dalam 2 bulan sejak diterapkannya peraturan ini terdapat beberapa pegawai yang tidak hadir (I/X), terlambat (TLB), dan pulang sebelum waktu (PSW) dengan rincian sebagai berikut :

Itu berarti, selama dua bulan ini, relatif banyak TKPKN yang merupakan hak pegawai dari Negara telah balik ke kas Negara lagi karena ketidakhadiran/keterlambatan/pulang sebelum waktunya ini. Itu “hanya” dari pemotongan tiap bulannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 juga diatur Pegawai yang paling kurang telah 3 (tiga) kali tidak masuk bekerja dan/atau terlambat masuk bekerja dan/atau meninggalkan tempat pekerjaan

Tentunya setiap pegawai menghindari “sumbangan” yang cukup besar ke kas Negara ini. Dengan Surat Keterangan amankah? Aman dari Surat Peringatan Tertulis dan Hukuman Disiplin sepanjang atasan pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan. Kebijakan atasan inilah yang menentukan apakah alasan ketidakhadiran/keterlambatan/pulang sebelum waktu pegawai tersebut bisa diterima atau tidak, ditandai dengan mencoret salah satu opsi menyetujui/tidak menyutujui pada Surat Keterangan yang bersangkutan. Yang paling penting, jangan lupa melakukan pemindaian pada mesin absen saat masuk/pulang kantor dan pastikan nama Anda benar-benar muncul dalam layar.


9

lokus

Peranan Mutasi dalam Penyelenggaraan Kepegawaian Perkembangan dan keberhasilan sebuah institusi, dipengaruhi oleh produktifitas dan kinerja pegawai terhadap pekerjaannya. Mutasi pegawai pada hakekatnya adalah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensinya di institusi/kantor tersebut. Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam institusi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja tersebut, akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya. Sering sekali kritik pedas menyangkut masalah mutasi dilontarkan pada Biro atau Bagian yang menangani kepegawaian di sebuah institusi. Kritik yang diajukan diantaranya mengenai ketidakadilan ataupun keterbukaan (transparansi) pihak pengambil keputusan dalam proses ini. Apakah memang demikian halnya, ataukah dari sisi pegawai yang memang enggan berubah karena sudah merasa 'nyaman' dengan kondisi sekarang (berada di comfort zone) dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dengan pengalaman baru. Kalau memperhatikan tujuan utama mutasi yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka mutasi memiliki peranan penting dalam sistem penyelenggaraan kepegawaian pada sebuah

10


institusi/kantor. Paling tidak ada 3 (tiga) manfaat/kepentingan yang dapat ditarik dari mutasi, yaitu kepentingan dinas, kepentingan pegawai yang bersangkutan, dan kepentingan publik. Uraiannya adalah sebagai berikut: 1. Kepentingan Dinas (Pasal 22 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) Perputaran jabatan merupakan alat yang dapat digunakan oleh institusi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan antara lain: a. Sebagai sarana evaluasi penugasan pegawai Mutasi adalah alat yang penting dan efisien bagi pimpinan kantor untuk melakukan penilaian terhadap pegawainya, apakah kinerja yang bersangkutan meningkat atau menurun dari jabatan lainnya yang pernah dipegangnya. Dari evaluasi ini pimpinan kantor akan mengetahui kecocokan jabatan yang paling tepat untuk diberikan kepada stafnya, sesuai dengan disiplin ilmu, keterampilan, dan karakter yang dimiliki. Dengan demikian, pimpinan dapat menempatkan pegawainya pada jabatan yang paling tepat sesuai dengan kemampuannya (The right man on the right place). Tanpa melakukan mutasi, maka pimpinan unit kerja tentu tidak akan pernah tahu kemampuan dan kinerja pegawainya. b. Sebagai sarana meningkatkan produktivitas kerja Melalui mutasi, pimpinan unit kerja akan tahu keunggulan dan

lokus

c.

kelemahan kinerja pegawainya. Dari evaluasi/penilaian atas keunggulan dan kelemahan ini, maka pimpinan dapat menempatkan stafnya pada jabatan yang tepat. Dengan demikian, produktivitas kerja yang bersangkutan akan maksimal pada jabatan barunya, dan pada akhirnya institusi akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya pelayanan kepada publik. Sebagai sarana pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Manfaat lain bagi kedinasan, mutasi dapat dijadikan sebagai alat untuk membina pegawai. Sebagai contoh, pegawai yang ditempatkan pada jabatan tertentu ternyata telah sering melakukan kesalahan, maka pimpinan dapat melakukan pembinaan dengan memutasi yang bersangkutan pada jabatan lain.

2.Kepentingan Pegawai Bagi pegawai, mutasi memiliki beberapa manfaat yaitu: a. Memperluas pengalaman dan kemampuan Dengan banyaknya perpindahan jabatan yang dialami oleh pegawai, maka dapat dipastikan yang bersangkutan akan memiliki banyak pengalaman. Pengalaman tersebut, diharapkan akan meningkatkan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill). b. Menghilangkan hambatan psikologis pegawai Mutasi akan dapat memberikan kesegaran baru bagi pegawai. Rasa jenuh dan depresi yang menghimpit karena kelamaan bekerja pada jabatan tertentu diharapkan akan hilang, setelah dilakukan mutasi. Suasana kerja baru diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan-tantangan baru dari tugas di jabatan baru tersebut, diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekerja lebih giat lagi, dan bahkan lebih berprestasi.

a.

b.

3. Kepentingan Publik Bagi publik (masyarakat) mutasi diharapkan akan memberikan keuntungan antara lain cepatnya layanan jasa kepada mereka. Pegawai yang terlepas dari kejenuhan dan merasa fresh dalam menjalankan tugasnya yang baru akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, daripada mereka yang selama bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang sama di tempat yang sama pula. Dengan dilakukannya mutasi, maka hal tersebut akan menghambat atau setidaknya mengurangi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga institusi yang bersihpun akan tercipta, karena sebagaimana kita ketahui korupsi mengganggu kinerja birokrasi, dan publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

Akibat atau DampakTidak Adanya Mutasi Dari uraian manfaat/pentingnya mutasi tersebut di atas, maka akan menimbulkan dampak atau efek negatif jika sebuah institusi/kantor tidak pernah ada atau sedikit lambat dalam mengeluarkan kebijakan mutasi dan melaksanakan perputaran atau mutasi pegawainya. Efek negatifnya adalah sebagai berikut: 1. Chauvinisme sempit Akibat negatif lain dari tidak pernahnya seorang pegawai bekerja pada unit kerja lainnya, adalah timbulnya apa yang disebut ”chauvinisme sempit”. Bekerja dan menikmati pengalaman kerja pada unit kerja yang sama, selama bertahun-tahun tanpa merasakan pengalaman kerja di tempat lain, akan dapat menimbulkan perasaan bahwa tempat yang bersangkutan bekerja adalah unit kerja yang paling hebat. Kebanggaan dan kesetiaan yang tumbuh terhadap unit kerjanya akan menimbulkan anggapan

unit-unit kerja lainnya sebagai unit kerja yang tidak ”sehebat” unit kerjanya. 2. Kejenuhan dan Depresi Lamanya seseorang bertugas pada jabatan tertentu akan mengakibatkan kejenuhan dan depresi. Pengaruh dari kondisi seperti ini terhadap institusi/kantor akan mengakibatkan semangat kerja dan produktivitas kerja menurun. Kondisi tersebut merupakan kerugian bagi institusi/kantor. 3. Rotasi / Mutasi adalah hukuman Tidak adanya kebijakan mutasi atau pelaksanaan mutasi yang jarang dilakukan, bahkan cenderung tertutup dan tidak transparan dalam pelaksanaannya, dapat menimbulkan efek negatif bagi suasana kejiwaan pegawai. Apabila pada suatu saat sebuah institusi/kantor melakukan mutasi kepada salah satu pegawainya (apakah dalam tataran eselon yang sama dan bahkan lebih tinggi atau bahkan promosi sekalipun), maka pegawai yang dipindahkan dan para pegawai lainnya akan menilai bahwa itu adalah “hukuman” atas kesalahan yang telah dilakukan, atau yang bersangkutan tidak disukai. Pemikiran mutasi adalah sebuah hukuman seperti ini, masih berkiblat pada mahzab “like and dislike”. Oleh karenanya, pimpinan haruslah meyakinkan pada seluruh pegawainya, bahwa mutasi yang dilakukan terbebas dari like and dislike dan benar-benar telah menerapkan asas proporsional. Artinya, dalam memutasikan pegawai harus melihat latar belakang serta keahlian bidang yang dimilikinya. Strategi Keberhasilan Kebijakan Mutasi Dari gambaran di atas, maka pola mutasi perlu diadopsi menjadi suatu kebijakan dan diterapkan dengan baik dalam sistem penyelenggaraan kepegawaian pada suatu institusi/kantor, dan dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Adanya standardisasi mengenai sistem pemutasian, yang dituangkan dalam sebuah peraturan; 2. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai standardisasi mutasi; 3. Seluruh pegawai harus “legowo” menerima kebijakan mutasi. Siapapun harus siap ditempatkan pada posisi/jabatan yang berbeda, karena sebagai PNS, tentunya harus siap ditempatkan dimana saja, namun tentunya dalam penerapan mutasi tetap harus memegang teguh prinsip profesional dan proporsional, untuk mewujudkan the right man on the right place demi meningkatkan pelayanan publik; 4. Para pimpinan harus rela melepas anak buah terbaiknya untuk pindah dari lingkungan unit kerjanya, ke unit kerja lainnya demi perkembangan dan kemajuan keahlian dan keterampilan pegawainya; 5. Semua stakeholders dalam institusi maupun di luar institusi harus memiliki persepsi yang sama mengenai kebaikan konsep kebijakan mutasi. Kesimpulan 1. Mutasi perlu dilakukan untuk kepentingan institusi/kantor, pegawai yang bersangkutan maupun masyarakat. Oleh karena itu, mutasi harus dijadikan sebagai kebijakan rutin dan berkala yang wajib diterapkan dalam setiap institusi, meskipun grand design Pola Mutasi dari pusat belum dibuat. 2. Perlu kearifan semua pihak untuk menerima konsep kebijakan mutasi sebagai hal yang positif. 3. Perlu dihindari mutasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu yang bersifat sesaat, atau hanya didasarkan pada “like and dislike”.


11

lokus

Pentingnya Penerapan Teknologi Informasi di Sekretariat Pengadilan Pajak Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat telah banyak merubah pola hidup dan kebiasaan manusia seluruhnya. Peningkatan ekspektasi yang dimiliki terhadap sesuatu merubah dunia terasa semakin cepat berputar, terlebih ekspektasi terhadap pelayanan dari institusi publik yang memang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Secara umum ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik banyak menyangkut terhadap kualitas pelayanan yang baik, waktu pelayanan yang cepat, biaya yang murah, sehingga mau tidak mau institusi itu harus mulai menyesuaikan diri terhadap ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Begitu pula dengan Pengadilan Pajak yang merupakan sebuah institusi publik yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai institusi peradilan dalam menyelesaikan perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perpajakan sehingga ekspektasi masyarakat terhadap institusi ini akan semakin meningkat dari hari ke hari. Teknologi Informasi (TI) di Sekretariat Pengadilan Pajak semakin hari akan semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dari masyarakat yang selalu mengharapkan kemudahan dalam memperoleh

12


layanan publik. Secara garis besar, TI di Sekretariat Pengadilan Pajak dibagi menjadi 2 bidang yang berbeda yaitu : A. Aplikasi dan Web Bidang ini yang bertanggung jawab terhadap beberapa aplikasi yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak seperti SISPA, SMSCenter dan aplikasi yang berbasis web seperti Portal dan Aplikasi perbaikan komputer, pada awalnya aplikasi yang tersedia di Sekretariat Pengadilan Pajak hanya SISPA yang telah ada dari tahun 2002 dan telah dilakukan pengembangan-pengembangan sampai dengan saat ini. Untuk SMSCenter berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang sengketa pajaknya dan untuk saat ini juga sering digunakan sebagai pusat undangan rapat internal sebagai langkah efisiensi penggunaan kertas. Sedangkan aplikasi portal dan perbaikan komputer adalah inovasi terbaru dalam penggunaan teknologi Informasi di Sekretariat Pengadilan Pajak meskipun pemanfaatannya masih belum optimal dan memerlukan pengembangan lebih lanjut tapi secara fungsi aplikasi ini telah berhasil menjadi suatu media komunikasi dan basis data secara internal di Sekretariat Pengadilan Pajak

lokus B. Infrastuktur dan Security Bidang ini bertanggung jawab terhadap ketersediaan infrasturktur jaringan dan komputer baik dari segi perangkat, system dan keamanan data untuk seluruh bagian dan majelis yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak. Untuk infrastruktur dan security di Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan bidang yang sangat rentan dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Untuk saat ini kapasitas jaringan komputer yang tersedia di Sekretariat Pengadilan Pajak adalah 500 user setelah dilakukan penambahan segmen baru pada Desember 2010 lalu dari yang awalnya 253 user sehingga diharapkan dengan penambahan ini mampu mengakomodir kebutuhan akan penggunaan jaringan untuk seluruh Hakim dan pegawai di Sekretariat Pengadilan Pajak, tetapi dengan kapasitas yang besar seperti itu diperlukan juga tingkat riliabilitas jalur utama dan perangkat jaringan yang memadai sehingga optimalisasi penggunaan jaringan komputer dapat terwujud. Selain itu tidak adanya blue print infrastruktur menjadi kendala yang cukup berat dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dan security di Sekretariat Pengadilan Pajak. Tetapi sejak tahun 2009 telah dilakukan beberapa perbaikan secara bertahap untuk infrastruktur dan security di Sekretariat Pengadilan Pajak, dimana telah dilakukan beberapa hal yaitu pemeliharaan jalur utama, implementasi teknologi wireless, penambahan antivirus baru, termasuk dengan rencana pembuatan blue print infrastuktur dan lain sebagainya. Perkembangan Teknologi di Sekretariat Pengadilan Pajak semakin jelas dan nyata seiring dengan rencana pembuatan suatu aplikasi yang lebih dikenal dengan nama CMCAS (case management and court administration system) dimana aplikasi tersebut merupakan suatu gambaran akan keinginan Sekretariat Pengadilan Pajak dalam hal kecepatan dan kemudahan dalam administrasi sengketa pajak sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, sayangnya proyek ini meskipun dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang belum dapat terimplementasi. Hubungan Penggunaan Balanced Scorecard dengan IT dalam menciptakan Kinerja yang Efisien di Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai Institusi Publik Sesuai dengan visi, misi dan sasaran Pengadilan Pajak untuk menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia dengan menyelenggarakan peradilan pajak secara professional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana dan murah. Hal tersebut membuktikan bahwa institusi ini telah punya pandangan ke depan dalam hal pelayanan publik yang lebih baik terhadap masyarakat dalam rangka menghadapi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan visi dan misi serta sasaran tersebut? Sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan yang saat ini menjadi pilot project reformasi birokrasi di Indonesia, Sekretariat Pengadilan Pajak mengikuti paradigma yang ditetapkan di Kementerian Keuangan secara umum. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satu metode yang digunakan adalah Balanced Scorecard. Balanced Scorecard menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang member kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis (Kaplan dan Norton:1996). Penggunaan Balanced Scorecard di Institusi publik berbeda dengan di Organisasi/ Institusi Bisnis, karena institusi public merupakan institusi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui efektifitas dan efisiensi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu organisasi

public harus menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat. Balanced Scorecard diadopsi untuk bagian IT dengan adanya perubahan konsep, alasannya adalah karena bagian IT adalah penyedia layanan yang ditujukan untuk internal sehingga perspektif harus disesuaikan. Adapun perpektif yang digunakan adalah : 1. Corporate Contribution (Financial) Perspektif Kontribusi kepada Organisasi adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari pimpinan terhadap peran dan fungsi IT untuk organisasi. Evaluasi IT dapat dipisahkan menjadi dua macam : - Jangka pendek berupa evaluasi secara financial - Jangka panjang yang berorientasi pada proyek dan fungsi IT itu sendiri. 2. Costumer/user Orientation (Customer) Perspektif Orientasi Pengguna adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan kepuasan dari pegawai dan masyarakat terhadap kinerja IT. 3. Operation Excellence (Internal Business Process) Perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang dari bagian IT itu sendiri terhadap pelayanan operasional yang dilakukan seperti inovasi, kualitas layanan dan waktu layanan 4. Future Orientation (Learning and Growth) Perspektif yang mengukur kinerja IT berdasarkan cara pandang bagian IT tersebut terhadap masa depan organisasi sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan. (Rahmadi Wijaya, Analisis Model IT Menggunakan Balanced Scorecard Untuk Pengembangan Sistem Teknologi Informasi) Oleh karena itu, peranan IT dalam organisasi bertujuan untuk menciptakan hal-hal sebagai berikut: 1. Konsep keunggulan kompetitif dalam operasional organisasi. Keunggulan kompetitif organisasi publik seharusnya dibangun di atas tiga disiplin nilai: - Operasional prima (operational excellence) strategi ini berupaya mencapai biaya paling efisien pada setiap proses bisnis yang menghasilkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat. - Keakraban dengan masyarakat (customer intimacy) strategi ini mempertahankan pelayanan dengan menunjukkan pemahaman luar biasa pada kebutuhan dan harapan masyarakat melebihi rata-rata. - Layanan yang senantiasa inovatif dan terdepan (product leadership). Strategi ini membangun keunggulan kompetitif dengan terus-menerus menciptakan layanan yang paling cepat, paling baik, paling inovatif untuk masyarakat. Peranan IT dalam mendukung pencapaian keunggulan kompetitif ini dapat dilakukan seperti dengan penggunaan e-registration, web, customer service online, dll. 2. Strategi Penggunaan Teknologi Informasi Perkembangan terbaru dalam teknologi informasi telah mengubah cara organisasi publik menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Strategi ini menggunakan IT yang tepat guna sehingga tidak harus mengadopsi teknologi informasi terbaru apabila memang tidak perlu. 3. Membangun Institusi yang Fokus kepada Masyarakat Inilah kondisi ril yang terjadi saat ini. Customer focused menjadi kata kunci yang sangat krusial, pola pikir Customer focused perlu dibagun sejak dari proses awal, mulai dari perencanaan dan perancangan sampai dengan implementasi dan evaluasi layanan. Suara konsumen (voice of customer) harus dianalisa dengan baik. Value suatu organisasi


13

lokus seharusnya dibangun berdasarkan perspektif kebutuhan masyarakat, Customer focused juga berarti memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjadikannya puas akan sejumlah effort yang dikeluarkan. Value yang didapatkan masyarakat harus lebih besar dari harapan yang mereka bayangkan dan penggunaan Teknologi Informasi berperan sebagai jembatan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan murah sesuai atau diatas ekspektasi mereka.

§Infrastruktur Pengembangan Infrastruktur yang memadai dan reliabilitasnya tinggi §Motivasi Salalu mendorong user untuk lebih proaktif dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi § user-friendly User memahami tools/aplikasi yang digunakan

4. Re-engineering Proses Bisnis Suatu pendekatan yang bertujuan perbaikan dengan cara menaikan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis yang ada di dalam dan seluruh organiasi. Re-engineering ini adalah Kunci untuk bagi organisasi untuk melihat proses bisnis dari yang bersifat persepektif, menjadi membuat proses yang terbaik untuk meningkatkan cara menjalankan pekerjaan/pelayanan kepada masyarakat.

6. Membangun Knowledge Creating Organization Peran IT sangat mempengaruhi dalam membuat dan mendukung pengembangan pengetahuan dalam organisasi seperti: § Upaya melakukan inovasi baru, § Mendorong setiap pegawai dan individu untuk mendapatkan ruang bagi pengembangan pengetahuan, baik dari intranet ataupun internet § Konsisten mempertahankan rasa urgensi terhadap sesuatu dan menghindarkan suatu budaya kerja yang “gimana nanti saja”, § Memastikan informasi umpan balik dari setiap individu yang ada di dalam organisasi § Melibatkan sebanyak mungkin dalam proses berfikir,

5. Menciptakan Virtual Organization Ada beberapa komponen yang dapat digunakan, diantaranya: § Email Hampir semua organisasi menggunakan email dalam proses komunikasi, kapanpun dan dimanapun sehingga lebih mudah dan efisien, selain itu penggunaan email dalam organisasi yang banyak melakukan proses administrasi dapat berperan dalam penghematan penggunaan kertas dan tinta printer. § Sistem yang otomatis dan mudah digunakan Menggunakan suatu apikasi sistem informasi yang bekerja secara otomatis untuk menggantikan pegawai secara langsung, dengan demikian waktu yang digunakan lebih efisien. §Monitoring Mempermudah memonitor apikasi situs web, jaringan dan lainlain

Oleh karena itu, peranan penggunaan Teknologi Informasi dalam organisasi seperti Sekretariat Pengadilan Pajak sangat lah penting untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, apalagi dengan dijiwai dengan semangat reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik yang semakin cepat, murah, mudah dan dapat memuaskan masyarakat.

Selamat Menempuh Hidup Baru:

Martin HL Tobing (Majelis I) dengan

Nur Setiana Yang Telah Menunaikan Pernikahan Pada 12 Maret 2011 Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah

14


opini

Kemerdekaan Pers Oleh Adnan Abdullah Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluhkan adanya dua media televisi dan satu media cetak yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah karena hanya menampilkan sisi keburukan dari pemerintah tanpa memberi solusi. Belakangan diketahui bahwa media yang dimaksud tersebut adalah Metro TV, TV One, dan Media Indonesia. Menurutnya lagi, media-media tersebut merepetisi gambar-gambar kerusuhan dengan narasi Indonesia sedang menuju negara gagal. Tidak hanya sampai disitu, dia kemudian meminta agar jajaran pemerintah memboikot media massa tersebut. Pernyataan Dipo Alam itu langsung menuai kritik dari berbagai kalangan. Sikap tersebut dinilai bukan saja melecehkan kebebasan pers, tetapi juga demokrasi. Kita seperti ingin diajak untuk kembali ke masa orde baru yang otoriter dan represif, dimana pers dikekang dan diberangus. Dalam pekan-pekan terakhir ini, Dipo Alam menjadi bulan-bulanan kritik dari berbagai kalangan. Sebenarnya yang dikeluhkan oleh Dipo Alam bukanlah media-media yang kritis seperti Kompas, Tempo, Republika dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkannya, menjelekjelekan berbeda dengan mengkritik. Kritik biasanya dilakukan dengan santun dan diikuti dengan saran, sedangkan menjelekjelekkan hanya sekedar mengungkap kejelekan tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Pers berkewajiban untuk mengembangkan opini berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Oleh karenanya keluhan Dipo Alam sebagai pejabat pemerintah dapat dimaklumi. Namun demikian tidak berarti pemerintah yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti

misalnya menyensor, melarang menyiarkan, membredel, termasuk memboikot karena hal itu bisa mencederai kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. Pasal 4 Undang-undang Pers juga menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Oleh karenanya sangat tidak dibenarkan apabila ada pejabat atau siapapun juga yang melakukan pelarangan untuk menyebarluaskan berita dan opini dengan alasan apapun. Adapun seandainya ada pihak yang merasa dirugikan dengan berita atau opini tersebut, mereka dapat menggunakan hak jawab maupun hak koreksi yang diatur dalam Undang-undang Pers. Kita memiliki Dewan Pers yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kita juga memiliki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang juga dapat memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran.


15

profil

Pelaksana Termuda

Muh. Taufiq Rahmananda Muh. Taufiq Rahmananda atau yang lebih dikenal dengan panggilan Tora adalah pemuda kelahiran 13 Agustus 1990 yang setelah menyelesaikan studinya di STAN kemudian dilanjutkan bekerja di Sekretariat Pengadilan Pajak pada Desember 2009 dan sekarang berstatus pegawai di Majelis 17 Harsinom Kamis. Dengan umurnya yang baru saja memasuki 20 tahun, dia mendapat predikat sebagai pegawai termuda di Sekretariat Pengadilan Pajak. Anak ke 1 dari 3 bersaudara ini ternyata sudah biasa menjadi yang termuda sejak memasuki bangku SD pada tahun 1995, dan begitupun ketika dia mulai bekerja disini. ketika ditanyakan bedanya jadi yang paling muda disini dengan waktu kuliah atau sekolah jawabannya “cuma kaget aja biasanya teman-teman masih sepantaran sekarang temannya jd bapak-bapak sama ibu-ibu”. Tora juga tidak merasakan perbedaan yang terlalu besar karena umurnya yang masih muda, hanya sering di becandai sama rekan-rekan kerjanya. Sejak bekerja di SetPP kesan-kesan yang paling terasa untuk Tora adalah mengejar absen supaya TKPKN tidak dipotong, seperti

pegawai lain, jika jam sudah hampir menunjukan pukul 7.30 berarti sudah waktunya lari menuju mesin absen, selain itu pengalaman sidang dan lembur juga memberikan kesan. Walaupun masih muda tapi Tora memiliki keinginan untuk meneruskan sekolahnya antara D4 atau S1 “yang mana aja yang dapet duluan” ucapnya. Kita doakan semoga sukses ! Beberapa komentar tentangTora. Euis (Yurpenda) : “dia itu penyuka segala hal berbau Korea dan Jepang. Sempat beli tiket Suju yg bakalan konser d Singapura. Sudah dibela-bela bikin paspor, ternyata mendadak ada berita suju kecelakaan dan konser dibatalkan.. Hwahahaha.. Kasian yah?! Kalau secara personal, sebagai orang Makassar, dia terlihat lebih kalem.” Iis (Umum) : “ Tora itu orangnya baik, seru, hobi jalan.”

Pelaksana Pelaksana Tertua Tertua

Supardi Kesetiaan dan Integritas sebagai Pegawai Kementerian Keuangan telah ditunjukkan oleh Bapak dari Widiyanti dan Muhammad Wahyudi ini. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya Penghargaan Karya Satya Lancana oleh Supardi yang telah mengabdi selama kurang lebih 28 tahun di Kementerian Keuangan (dulu Departemen Keuangan - red) yaitu sejak 1 Oktober 1983. Karirnya diawali sebagai pegawai Golongan I/b dan bertugas di Sub Bagian Pengetikan, TU Departemen, Biro Umum Sekretariat Jenderal dan dengan penuh keikhlasan kini telah mencapai Golongan III/b serta akan pensiun di awal September tahun ini. Ketika ditanya rencana setelah pensiun, Supardi yang merupakan alumnus dari SMA PGRI gambir ini menjawab kepada reporter TC Media “belum ada bayangan mbak, nanti setelah pensiun mau melakukan apa. Yang penting jaga kesehatan aja biar nanti bisa menikmati hari tua”. Hal ini mungkin sesuai dengan motto hidup bapak yang berkelahiran di Kutoarjo, 15 Agustus 1955 ini yaitu “Hidup dibuat sederhana saja, jangan susah-susah” katanya dengan ringan ketika diwawancara via telepon. Sejak 14 November 2002, Supardi menjabat sebagai pelaksana di

12


Bagian Administrasi Sengketa Pajak 2 setelah sebelumnya di Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak sejak 12 November 1996 (saat itu masih MP, red). Pada kesempatan ini, Supardi berpesan kepada para pegawai baru di Set. PP agar jangan berhenti belajar, jangan sungkan bertanya pada senior-seniornya jika ada yang kurang dipahami. Sedangkan untuk Pengadilan Pajak, beliau berpesan “selalu kompak!!! Biar PP lebih maju” katanya dengan penuh semangat. Di usianya yang senja, kini kakek dari satu cucu ini tinggal di Jl. Bulak Indah Gg. Nuri No. 24 Cakung Timur Jakarta Timur bersama istri tercinta, Tursiti. Penyuka olahraga pingpong dan badminton ini dikenal sangat ramah dan murah senyum oleh rekan-rekan kerjanya. “Orangnya baik, menyenangkan, suka tertawa, kadang melucu dan jarang sekali marah”, komentar Etna (rekan kerja, red) ketika ditanya pendapatnya mengenai pelaksana tertua di Set PP ini. “Orangnya kebapakan dan suka nasehatin,” tambahnya ketika ditanya lebih lanjut.

Positive. Personality. OLEH-OLEH DARI MEDAN hal. 4. Disiplin Tanpa Batas

Recommend Documents